Tag: Bashar al-Assad

  • Pemerintah Baru Suriah Tangkap Hampir 300 Orang Diduga Loyalis Assad

    Pemerintah Baru Suriah Tangkap Hampir 300 Orang Diduga Loyalis Assad

    Jakarta

    Pemerintah baru Suriah menangkap hampir 300 orang dalam penindakan tegas terhadap loyalis mantan Presiden Suriah yang terguling Bashar al-Assad. Sejumlah orang yang ditangkap termasuk informan, pejuang pro-rezim, dan mantan tentara.

    “Dalam waktu kurang dari seminggu, hampir 300 orang telah ditahan di Damaskus dan pinggirannya, serta di Homs, Hama, Tartus, Latakia, dan bahkan Deir Ezzor,” kata Kepala pemantau perang Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, Rami Abdel Rahman, dilansir AFP, Minggu (29/12/2024).

    Diketahui, sejak pemberontak yang dipimpin oleh kelompok Islamis Hayat Tahrir al-Sham (HTS) menggulingkan Assad tiga minggu lalu, sekaligus mengakhiri lebih dari lima dekade kekuasaan keluarga Assad, pemerintah baru di Suriah telah mengintensifkan upaya untuk mengonsolidasikan kendali.

    Pasukan keamanan pemerintahan baru melancarkan operasi skala besar pada hari Kamis terhadap milisi Assad.

    Kantor berita resmi Suriah SANA juga melaporkan penangkapan minggu ini yang menargetkan ‘anggota milisi Assad’ di provinsi Hama dan Latakia, tempat senjata dan amunisi disita. Namun kantor berita SANA tidak memberikan rincian apa pun terkait hal tersebut.

    Di antara mereka yang ditangkap, menurut Abdel Rahman, terdapat mantan informan rezim, pejuang pro-Iran, dan perwira militer berpangkat rendah yang dituduh melakukan pembunuhan dan penyiksaan.

    Abdel Rahman mengatakan bahwa ‘kampanye sedang berlangsung, tetapi tidak ada tokoh terkemuka yang ditangkap’. Terkecuali Jenderal Mohammed Kanjo Hassan, mantan kepala peradilan militer di bawah Assad, telah ditangkap.

    Berdasarkan pada video di media sosial yang memperlihatkan orang-orang bersenjata menyiksa tahanan dan bahkan melakukan eksekusi singkat, Abdel Rahman mengatakan: “Beberapa individu, termasuk informan, langsung dieksekusi setelah ditahan”.

    Penangkapan itu dilaporkan terjadi ‘dengan kerja sama penduduk setempat’.

    Diketahui, kelompok HTS memimpin koalisi mantan kelompok pemberontak Islam yang memasuki Damaskus pada 8 Desember setelah serangan cepat, yang memaksa Assad melarikan diri ke Rusia.

    Anas Khattab, kepala baru Intelijen Umum, telah berjanji untuk merombak aparat keamanan, mengecam “ketidakadilan dan tirani rezim sebelumnya, yang lembaganya menabur korupsi dan menimbulkan penderitaan pada rakyat.”

    (yld/knv)

  • Putin Cabut Kelompok Taliban dan HTS Dari Daftar Teroris – Halaman all

    Putin Cabut Kelompok Taliban dan HTS Dari Daftar Teroris – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM — Lembaga asal Amerika Serikat, Institute for the Study of War (ISW) menyebut pemimpin Rusia, Vladimir Putin telah menghapus Taliban dan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dari daftar organisasi teroris.

    Dengan demikian hubungan Rusia dengan dua organisasi penguasa Afghanistan dan Suriah tersebut kini telah cair.

    Taliban adalah kelompok yang kini menguasai Afghanistan setelah Amerika Serikat meninggalkan negara itu di zaman Presiden Donald Trump berkuasa.

    Sementara Tahrir al-Sham (HTS) berkuasa di Suriah setelah menggulingkan rezim Bashar Al Assad belum lama ini.

    Dikutip dari Ukrainska Pravda, ISW menyebut Putin telah menandatangani dekrit yang memberi wewenang kepada pemerintah Rusia untuk menghapus organisasi tertentu dari daftar kelompok terorisnya. 

    Dekrit tersebut termasuk Taliban, yang saat ini memerintah Afghanistan, dan HTS, yang baru-baru ini mengambil alih kekuasaan di Suriah. 

    Keputusan tersebut dipandang sebagai bagian dari strategi Rusia yang lebih luas untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan kelompok-kelompok ini.

    Para blogger militer Rusia menyarankan bahwa tindakan ini akan mendorong kerja sama politik dan ekonomi antara Rusia dan Taliban, yang berpotensi memfasilitasi terciptanya rute perdagangan baru melalui Afghanistan. 

    Dekrit tersebut juga memberikan kesempatan bagi Rusia untuk bekerja sama dengan pemerintah sementara Suriah yang dipimpin oleh HTS. Para analis mengamati bahwa hal ini akan memungkinkan Rusia untuk mengamankan dan mempertahankan pangkalan militernya di Suriah.

    Taliban, seperti dilansir dari BBC adalah kelompok yang mulai berjuang di selatan Afghanstan pada 1990-an. Nama Taliban berasal dari bahasa Pashtun yang artinya adalah murid atau mahasiswa.

    Sempat berkuasa pada 2000-an, Taliban kemudian didongkel sebagai penguasa Afghanistan. Amerika Serikat pun menempatkan ribuan pasukannya di negara itu.

    Akan tetapi Presiden AS Donald Trump akhirnya menarik pasukannya dari Kabul dan menyerahkan kekuasaannya pada Taliban di tahun 2021. Oleh kebanyakan negara Barat, Taliban masih disebut sebagai organisasi teroris.

    Sementara Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) adalah koalisi kelompok pemberontak Islam Sunni yang berbasis di Suriah utara yang berkembang dari Jabhat al-Nusrah, atau “Front Nusrah,” bekas cabang al-Qa’ida di Suriah.

    Selama tahun-tahun awal pemberontakan Suriah, pertikaian internal antara Front Nusrah, ISIS, dan faksi-faksi yang bersekutu dengan kelompok-kelompok ini untuk memperebutkan wilayah, pendapatan, dan perlawanan terhadap rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad.

  • Apa yang akan dilakukan pemimpin HTS terhadap peredaran narkoba pil Captagon di Suriah? – Halaman all

    Apa yang akan dilakukan pemimpin HTS terhadap peredaran narkoba pil Captagon di Suriah? – Halaman all

    Ketika pemimpin pemberontak Suriah, Ahmed al-Sharaa, tiba di Damaskus dan menyampaikan pidato kemenangan setelah berhasil menggulingkan rezim Bashar al-Assad dalam serangan militer yang begitu cepat, satu pernyataannya luput dari perhatian.

    Yakni, pernyataannya soal narkotika ilegal yang telah membanjiri Timur Tengah selama 10 tahun terakhir.

    “Suriah telah menjadi produsen Captagon terbesar di dunia,” kata Ahmed al-Sharaa.

    “Dan hari ini, Suriah akan dimurnikan oleh kasih karunia Tuhan,” ucapnya kemudian.

    Captagon adalah pil yang adiktif—mirip amfetamin—yang terkadang disebut “kokain untuk orang miskin”.

    Pil ini tidak banyak dikenal di luar Timur Tengah, namun produksinya telah berkembang pesat di Suriah—di tengah ekonomi yang hancur akibat perang, sanksi, dan pengungsian massal warga Suriah ke luar negeri.

    Pihak berwenang di negara-negara tetangga telah berupaya untuk mengatasi penyelundupan pil ini melintasi perbatasan mereka dalam jumlah besar.

    Semua bukti menunjukkan bahwa Suriah adalah sumber utama perdagangan gelap Captagon dengan nilai peredaran senilai US$5,6 miliar (setara Rp90 triliun) per tahun oleh Bank Dunia.

    Melihat skala produksi dan pengiriman pil tersebut, timbul kecurigaan bahwa penyelundupan ini bukan sekadar pekerjaan geng kriminal—tetapi industri yang dikendalikan oleh rezim Assad.

    Beberapa pekan setelah pidato al-Sharaa—sebelumnya dikenal dengan nama samaran Abu Mohammed al-Jolani)—muncul gambar-gambar spektakuler yang menunjukkan kecurigaan itu benar adanya.

    Video yang direkam oleh warga Suriah yang menyerbu properti—yang diduga milik kerabat Assad—memperlihatkan ruangan penuh dengan pil yang dibuat, dikemas, dan disembunyikan dalam produk industri palsu.

    Rekaman lain memperlihatkan tumpukan pil yang ditemukan di tempat yang tampaknya merupakan pangkalan udara militer Suriah, dibakar oleh para pemberontak.

    Saya menghabiskan waktu setahun untuk menyelidiki Captagon untuk dokumenter BBC World Service dan melihat bagaimana obat tersebut menjadi populer di kalangan pemuda kaya di negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, dan kalangan kelas pekerja di negara-negara seperti Yordania.

    “Saya berusia 19 tahun, saya mulai mengonsumsi Captagon dan hidup saya mulai berantakan,” ucap Yasser, seorang pecandu muda di sebuah klinik rehabilitasi yang berlokasi di ibu kota Yordania, Amman.

    “Saya mulai bergaul dengan orang-orang yang mengonsumsi obat ini. Saat saya bekerja, saya tidak makan, tubuh saya pun hancur.”

    Jadi, bagaimana al-Sharaa dan kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) akan menangani sejumlah besar orang di Suriah dan di seluruh Timur Tengah yang kecanduan Captagon tiba-tiba mendapati diri mereka tidak memiliki persediaan?

    Caroline Rose, seorang pakar perdagangan narkoba Suriah di New Lines Institute, khawatir dengan kondisi itu.

    “Ketakutan saya adalah mereka akan benar-benar memusnahkan pasokan dan tidak serta merta mencoba melakukan pengurangan permintaan.”

    Tapi, ada pertanyaan yang lebih luas: apa dampak hilangnya perdagangan yang menguntungkan tersebut terhadap ekonomi Suriah?

    Dan saat mereka yang berada di balik pil-pil itu menyingkir, bagaimana al-Sharaa menghalau penjahat lain yang menunggu untuk menggantikan mereka?

    Perang narkoba di Timur Tengah

    Peredaran Captagon mendorong Timur Tengah ke dalam perang narkoba yang sesungguhnya.

    Saat syuting dengan tentara Yordania di perbatasan gurun dengan Suriah, kami melihat bagaimana para tentara memperkuat pagar mereka dan mengetahui tentang rekan-rekan mereka yang telah tewas dalam baku tembak dengan penyelundup Captagon.

    Mereka lantas menuduh tentara Suriah di seberang perbatasan membantu para penyelundup.

    Negara-negara lain di kawasan itu juga terganggu oleh perdagangan gelap tersebut.

    Untuk sementara waktu, Arab Saudi menangguhkan impor buah dan sayuran dari Lebanon karena pihak berwenang kerap menemukan peti kemas penuh dengan produk seperti buah delima yang telah dilubangi dan diisi dengan kantong-kantong pil Captagon.

    Kami melakukan syuting di lima negara, termasuk di Suriah yang dikuasai rezim Assad serta pemberontak.

    Kami juga berkonsultasi dengan sumber terpercaya dan memperoleh akses ke catatan rahasia dari kasus pengadilan di Jerman dan Lebanon.

    Kami dapat menyebutkan dua pihak utama yang terlibat dalam perdagangan pil ini: keluarga besar Assad dan angkatan bersenjata Suriah, khususnya Divisi Keempat yang dipimpin oleh saudara laki-laki Assad, Maher.

    Pertanyaan seputar saudara laki-laki Assad

    Maher al-Assad mungkin adalah orang paling berkuasa di Suriah selain saudaranya, Bashar al-Assad.

    Dia dijatuhi sanksi oleh banyak negara Barat atas kekerasan yang dilakukannya terhadap pengunjuk rasa selama pemberontakan pro-demokrasi pada 2011, yang memicu perang saudara berdarah.

    Pengadilan Prancis juga telah mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional untuknya dan saudaranya atas dugaan keterlibatan mereka dalam serangan senjata kimia di Suriah pada 2013.

    Dengan memperoleh akses ke obrolan WhatsApp seorang pedagang Captagon yang dipenjara di Lebanon, kami menemukan keterlibatan Divisi Keempat yang dipimpin Maher al-Assad dan wakilnya, Jenderal Ghassan Bilal.

    Pengungkapan tersebut merupakan tonggak penting dalam mengonfirmasi peran angkatan bersenjata Suriah dan lingkaran dalam Bashar al-Assad dalam perdagangan tersebut.

    Melihat gambar-gambar terkini pasukan tentara Suriah yang kehilangan semangat dan melarikan diri tanpa perlawanan saat pemberontak maju, saya teringat wawancara yang kami lakukan dengan seorang tentara pada tahun lalu.

    Ia memberi tahu kami bahwa gaji bulanannya sebesar US$30 (sekitar Rp485.000) hampir tidak cukup untuk makan keluarganya selama tiga hari, sehingga unitnya terlibat dalam kriminalitas dan penyelundupan Captagon.

    “Itulah yang menghasilkan sebagian besar uang sekarang,” kata tentara itu.

    Pada Mei 2023, Liga Arab setuju untuk menerima kembali Suriah, setelah 12 tahun lalu dikeluarkan karena secara keras menekan pemberontakan rakyat.

    Tindakan itu dipandang sebagai kudeta diplomatik bagi Assad.

    Ia pun menggunakan kesempatan itu dan berjanji untuk menangani perdagangan Captagon.

    Bisakah para pemimpin pemberontak bertindak tegas?

    Kini, ketika para pemimpin pemberontak Suriah mengonsolidasikan kekuasaan mereka terhadap lembaga-lembaga negara, tampaknya mereka sepenuhnya sadar untuk mengirimkan sinyal-sinyal positif kepada negara-negara tetangga bahwa mereka berjanji untuk menindak tegas perdagangan Captagon.

    Namun, mungkin akan menjadi tugas yang lebih berat bagi mereka untuk merebut Suriah dari upaya kriminal yang selama bertahun-tahun dianggap menguntungkan oleh negara itu sendiri.

    Issam Al Reis adalah seorang insinyur di militer Suriah hingga akhirnya dia membelot pada awal pemberontakan terhadap rezim Assad.

    Ia telah menghabiskan waktunya untuk menyelidiki perdagangan Captagon.

    Dia meyakini HTS tidak perlu berbuat banyak untuk menghentikan perdagangan tersebut “karena para pemain utama telah pergi” dan telah terjadi penurunan drastis ekspor Captagon.

    Tetapi dia memperingatkan bahwa “orang-orang baru” mungkin sedang menunggu untuk mengambil alih.

    Hal ini akan menjadi masalah, khususnya jika sisi permintaan tidak ditangani.

    Menurut Caroline Rose, seorang pakar perdagangan narkoba Suriah di New Lines Institute, hanya ada sedikit bukti soal “investasi dalam rehabilitasi” sejak HTS menguasai Provinsi Idlib di Suriah barat laut.

    “[Ada] gambaran yang sangat buruk untuk mencoba mengatasi konsumsi Captagon,” katanya.

    Ia juga mengatakan telah terjadi peningkatan dalam perdagangan narkoba lain melalui Suriah.

    “Saya pikir banyak pengguna akan mencari sabu kristal sebagai alternatif, terutama pengguna yang telah memiliki toleransi terhadap Captagon dan membutuhkan sesuatu yang sedikit lebih kuat.”

    Masalah lainnya, seperti yang ditunjukkan oleh Al Reis, adalah masalah keuangan. Seperti yang dia katakan: “Warga Suriah membutuhkan uang”.

    Harapannya adalah masyarakat internasional akan membantu mencegah orang-orang memasuki perdagangan narkoba melalui bantuan kemanusiaan dan pelonggaran sanksi.

    Tapi, Caroline Rose berpendapat para pemimpin baru perlu mengidentifikasi “jalur ekonomi baru dan alternatif untuk mendorong warga Suriah berpartisipasi dalam ekonomi formal yang legal.”

    Sementara para gembong narkoba telah melarikan diri, banyak dari mereka yang terlibat dalam pembuatan dan penyelundupan narkoba tetap berada di dalam negeri, sambungnya.

  • Turki Umumkan 30.000 Warga Suriah Kembali ke Tanah Air Pasca Assad – Halaman all

    Turki Umumkan 30.000 Warga Suriah Kembali ke Tanah Air Pasca Assad – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Turki mengumumkan bahwa lebih dari 30.000 warga Suriah telah kembali ke negara asal mereka sejak runtuhnya pemerintahan Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024.

    Ini merupakan langkah signifikan dalam proses pemulihan dan stabilisasi pasca-perang yang telah berlangsung lebih dari satu dekade.

    Apa yang Dikatakan Menteri Dalam Negeri Turki?

    Menteri Dalam Negeri Turki, Ali Yerlikaya, mengungkapkan dalam wawancara dengan saluran berita lokal TGRT bahwa sebanyak 30.663 orang telah kembali ke Suriah, dengan sekitar 30 persen dari mereka lahir di Turki.

    Dalam pernyataannya yang dilaporkan oleh Al Jazeera dan Al Mayadeen, Yerlikaya juga menambahkan bahwa warga Suriah yang kembali diizinkan untuk keluar masuk Turki hingga tiga kali pada paruh pertama tahun 2025.

    Bagaimana Kondisi Warga Suriah di Turki?

    Pada hari yang sama, sejumlah warga Suriah yang tinggal di Turki berunjuk rasa untuk mengenang para korban rezim al-Assad dan konflik yang telah berlangsung selama 13 tahun.

    Sejak awal perang pada 2011, jutaan warga Suriah melarikan diri dari negara mereka, dan dengan jatuhnya al-Assad, banyak dari mereka yang berharap dapat kembali.

    Turki mengambil langkah-langkah untuk mendukung pengembalian pengungsi, termasuk membuka konsulat jenderal di Aleppo dan mengaktifkan kembali kedutaan besar di Damaskus pada 14 Desember 2024.

    Pembukaan kedutaan ini berlangsung enam hari setelah kejatuhan al-Assad yang dikuasai oleh kelompok oposisi, Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

    Apa Langkah Selanjutnya yang Ditempuh Turki?

    Pemerintah Turki juga berencana untuk membuka kantor manajemen migrasi di Aleppo, daerah asal sebagian besar pengungsi Suriah yang kini berada di Turki.

    Selain itu, izin untuk kembali ke Suriah bagi pengungsi juga akan diberikan, dengan ketentuan untuk keluar dan masuk hingga tiga kali dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

    Ini diharapkan dapat memperbaiki kondisi hidup mereka yang telah lama berada di Turki dan memfasilitasi pemulihan wilayah yang kini dikuasai oleh oposisi.

    Apa yang Terjadi dengan Keluarga Assad?

    Sementara itu, situasi dalam keluarga Assad juga menjadi perhatian publik.

    Laporan media Turki baru-baru ini mengindikasikan bahwa Asma al-Assad, istri mantan Presiden Bashar al-Assad, sedang mengajukan gugatan perceraian.

    Ia dilaporkan ingin meninggalkan Rusia dan mencari kehidupan baru di Inggris, tempat kelahirannya.

    Namun, Rusia menolak klaim tersebut.

    Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa laporan itu tidak berdasar, sementara pemerintah Inggris menegaskan bahwa Asma tidak diterima kembali karena dikenakan sanksi internasional.

    Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menegaskan bahwa tindakan serupa yang diambil terhadap individu-individu yang terlibat dengan kelompok teroris juga bisa berlaku untuk Asma.

    Situasi keluarga Assad di Moskow tetap menjadi perhatian, terutama di tengah upaya Rusia untuk menjaga hubungan dengan pemerintahan baru Suriah pascajatuhnya rezim Assad.

    Kesimpulan

    Dengan lebih dari 30.000 warga Suriah yang telah kembali ke kampung halaman mereka dan langkah-langkah yang diambil oleh Turki untuk memfasilitasi pemulihan, harapan bagi stabilitas dan perbaikan kondisi hidup di Suriah semakin terlihat.

    Namun, dinamika politik dan sosial, termasuk isu dalam keluarga Assad, tetap menjadi tantangan yang perlu diperhatikan ke depan.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Negaranya Diserang Israel, Gubernur Damaskus: Suriah Tak Punya Masalah dengan Israel, Tolak Musuhan – Halaman all

    Negaranya Diserang Israel, Gubernur Damaskus: Suriah Tak Punya Masalah dengan Israel, Tolak Musuhan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Damaskus, Maher Marwan, mengatakan rezim yang saat ini berkuasa di Suriah tidak punya masalah dengan Israel.

    Marwan berbicara atas nama Ahmed Hussein al-Sharaa atau Abu Mohammad al-Julani, pemimipin Hayat Tahrir al-Sham di Suriah.

    Dalam wawancaranya dengan media AS NPR, Marwan menyebut pemerintah Suriah saat ini ingin memfasilitasi hubungan baik antara Israel dan Suriah.

    Setelah rezim Bashar al-Assad ditumbangkan HTS, Israel mulai membombardir fasilitas militer Suriah. Bahkan, Israel menduduki sebagian Dataran Tinggi Golan sehingga memicu kekhawatiran akan adanya pencaplokan wilayah.

    “Israel mungkin merasa takut. Jadi, Israel sedikit bergerak maju, sedikit mengebom, dll.,” kata Marwan.

    “Kami tidak takut kepada Israel, masalah kami bukan dengan Israel.”

    Dia mengklaim rezim Suriah saat ini tak ingin ikut campur dalam perkara yang akan mengancam keamanan Israel atau keamanan negara lain.

    Tank militer Suriah yang disita oleh militer Israel (IDF) di Suriah Selatan, 11 Desember 2024. (IDF/Timesof Israel)

    Di samping itu, dia meminta Amerika Serikat (AS) untuk memfasilitasi hubungan yang lebih baik antara Israel dan Suriah.

    “Ada orang-orang yang ingin hidup berdampingan. Mereka ingin perdamaian. Mereka tidak ingin bersengketa,” ujar Marwan.

    Sementara itu, sudah ada laporan dari media Israel yang menyebut AS telah mendesak Israel untuk menghubungi HTS. Seorang pejabat AS juga mengatakan AS telah menyampaikan pesan dari HTS.

    “Kami ingin perdamaian, dan kami tak bisa jadi musuh Israel atau musuh siapa saja,” kata Marwan.

    Di sisi lain, Israel juga memberikan sinyal ingin membangun hubungan dengan rezim baru Suriah.

    Akan tetapi, awal Desember ini Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengeluarkan ancaman keras.

    “Jika rezim ini mengizinkan Iran untuk membangun diri kembali di Suriah, atau mengizinkan pengiriman senjata Iran atau senjata lain apa pun kepada Hizbullah, atau menyerang kita, kita akan membalasnya dengan keras dan meminta bayaran mahal atas itu,” kata Netanyahu dikutip dari The Times of Israel.

    Dia mengatakan siapa pun yang mengikuti jejak Assad bakal bernasib seperti dia.

    Julani tolak berkonflik dengan Israel

    Adapun Julani yang saat ini menjadi pemimpin de facto di Suriah mengaku berkomitmen mematuhi perjanjian tahun 1974.

    “Kami bersiap mengembalikan para pemantu dari PBB (pasukan perdamaian PBB di zona demiliterisasi),” kata Julani.

    “Kami tak menginginkan konflik apa pun dengan Israel atau siapa pun dan kami tidak akan membiarkan Suriah menjadi tempat melancarkan serangan. Rakyat Suriah perlu istirahat dan serangan perlu diakhiri dan Israel harus menarik diri ke posisi sebelumnya,” kata Julani kepada The Times of London beberapa waktu lalu.

    Dia mengklaim Israel berhak menargetkan pasukan yang didukung Iran sebelum pemerintahan Assad tumbang. Namun, Israel tak punya alasan yang sah untuk tetap beroperasi di Suriah.

    Hingga saat ini Suriah dan Israel tidak punya hubungan diplomatik dan secara formal masih bertikai.

    Pada tahun 1974 ditandatangani perjanjian antara Suriah dan Israel berupa zona demiliterisasi di perbatasan Suriah-Israel.

    Pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS), Abu Mohammad al-Julani (Daily News Egypt)

    Julani mengkritik serangan besar Israel ke Suriah beberapa waktu lalu dan tindakan pasukan Israel (IDF) menduduki sebagian wilayah Suriah.

    IDF mengklaim tujuannya beroperasi di Suriah ialah hanya untuk memastikan keamanan Israel.

    Julani mengatakan dalih Israel menduduki Suriah itu suatu alasan yang lemah dan tidak bisa digunakan sebagai pembenaran.

    “Israel sudah jelas melewati batas di Suriah, itu merupakan ancaman eskalasi tak berdasar di kawasan ini,” kata Julani saat diwawancarai Syria TV.

    “Kondisi suriah yang letih karena perang, setelah konflik dan perang bertahun-tahun, tidak mengizinkan adanya konfrontasi baru. Prioritas saat ini adalah pembangunan kembali dan stabilitas, tidak ditarik ke dalam sengketa yang bisa memunculkan kehancuran lebih lanjut.”

    Di samping itu, dia mengatakan solusi diplomatik adalah satu-satunya cara untuk memastikan keamanan dan stabilitas. Menurutnya, “petualangan politik yang tanpa perhitungan” tidak dihendaki.

    (Tribunnews/Febri)

  • 30 Ribu Pengungsi di Turki Pulang ke Suriah Usai Assad Digulingkan

    30 Ribu Pengungsi di Turki Pulang ke Suriah Usai Assad Digulingkan

    Ankara

    Menteri Dalam Negeri Turki mengatakan hampir 31.000 warga Suriah telah kembali ke kampung halaman sejak jatuhnya Presiden Bashar al-Assad. Menteri mengatakan angka tersebut meningkat sekitar 5.000 hanya dalam tiga hari.

    “Jumlah orang yang kembali adalah 30.663,” kata Menteri Dalam Negeri Ali Yerlikaya kepada saluran berita TGRT, dengan mengatakan 30 persen dari mereka lahir di Turki, seperti dilansir AFP, Jumat (27/12/2024).

    Turki adalah rumah bagi hampir tiga juta pengungsi yang melarikan diri dari Suriah setelah dimulainya perang saudara pada tahun 2011. Usai jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad, ini meningkatkan harapan banyak orang akan kembali.

    Pada hari Selasa lalu, Yerlikaya mengatakan lebih dari 25.000 warga Suriah telah kembali dalam pernyataannya kepada kantor berita negara Anadolou. Dia mengatakan bahwa para pengungsi akan diizinkan untuk meninggalkan dan masuk kembali ke Turki tiga kali pada paruh pertama tahun 2025.

    Dia menambahkan bahwa Ankara juga akan membuka ‘kantor manajemen migrasi’ di Aleppo, kota kedua Suriah, tempat sebagian besar pengungsi yang tinggal di Turki berasal. Namun dia belum memberikan rincian lebih lanjut.

    Yerlikaya menambahkan bahwa Turki juga akan membuka kembali konsulat jenderalnya di Aleppo dalam beberapa hari. Dia menegaskan pernyataan Presiden Recep Tayyip Erdogan awal minggu ini.

    Meskipun Ankara tidak memiliki hubungan langsung dengan serangan tersebut, Ankara telah lama memiliki hubungan kerja dengan HTS, menjadi negara pertama yang membuka kembali misinya di sana.

    Kedutaan tersebut ditutup pada tanggal 26 Maret 2012, setahun setelah perang saudara Suriah dimulai.

    (lir/lir)

  • Update Perang Gaza: RS RI Diserang-Israel Ngamuk ke Paus

    Update Perang Gaza: RS RI Diserang-Israel Ngamuk ke Paus

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perang di Timur Tengah semakin memanas. Terbaru, Houthi dari Yaman dan Israel saling serang. Berikut update terkait situasi di wilayah Timur Tengah saat ini, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber oleh CNBC Indonesia pada Jumat (27/12/2024).

    Houthi Yaman Rudal Bandara Tel Aviv Israel

    Kelompok Houthi Yaman menembakkan rudal ke bandara Ben Gurion Israel, Jumat (27/12/2024). Ini terjadi sehari setelah serangan Israel menghantam bandara internasional Sanaa dan target lain di negeri itu, Kamis.

    Pernyataan yang dirilis Houthi mengatakan mereka juga meluncurkan pesawat nirawak ke Tel Aviv dan ke sebuah kapal di Laut Arab. “Agresi Israel hanya akan meningkatkan tekad dan tekad rakyat Yaman yang hebat untuk terus mendukung rakyat Palestina,” ujar kelompok yang dekat dengan Iran tersebut dan dicap pemberontak oleh Barat, dikutip AFP.

    Sayangnya tidak ada rincian terkait hal ini. Belum diketahui bagaimana kerusakan atau adakah korban di Israel.

    Sebelumnya, serangan Israel ke Yaman menewaskan enam orang dan 11 lainnya. Selain Sanaa, kota pelabuhan Hodeida, Salif, dan Ras Kanatib juga dibombardir melalui serangan udara.

    Israel mengatakan menargetkan target militer Houthi. Militer menyinyalir wilayah-wilayah itu menjadi tempat penyelundupan senjata Iran ke Yaman.

    Houthi dan Israek memang telah berulang kali terlibat kekerasan sejak perang Gaza dimulai pada Oktober tahun lalu. Houthi mengatakan serangan mereka merupakan bentuk solidaritas ke Palestina.

    Sabtu serangan menewaskan satu orang di Israel. Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Houthi Yaman akan jadi target operasi baru.

    Israel Bombardir Yaman, Rudal Bandara-Pelabuhan

    Sebelumnya Israel melancarkan serangan udara ke Yaman. Dilaporkan bagaimana serangan tersebut menghantam bandara internasional Sanaa dan target lain, mulai dari fasilitas militer hingga pembangkit listrik, Kamis waktu setempat. Kota Pelabuhan Hodeidah, Salif, dan Ras Kanatib di pantai barat Yaman juga menjadi target serangan.

    Media kelompok Houthi, yang menguasai Yaman saat ini melaporkan enam tewas karena serangan itu. Sementara 11 orang dilaporkan terluka.

    Mengutip AFP Jumat (27/12/2024), serangan menyusul meningkatnya permusuhan antara Israel dan Houthi. Penguasa Yaman ini merupakan bagian dari aliansi “poros perlawanan” Iran terhadap Israel.

    “Bandara diserang lebih dari enam serangan, dengan serangan juga menargetkan pangkalan udara Al-Dailami yang berdekatan,” kata seorang saksi mata.

    “Serangkaian serangan juga dilakukan terhadap sebuah pembangkit listrik di Hodeida,” kata seorang saksi mata lain dan laporan stasiun TV resmi Al-Masirah milik Houthi.

    “Kejahatan Zionis terhadap seluruh rakyat Yaman,” kata juru bicara Houthi Mohammed Andulsalam.

    Sementara itu, militer Israel mengatakan jet tempurnya melakukan serangan berdasarkan data intelijen dan mengklaim menarget titik-titik militer rezim Houthi. Israel mengatakan wilayah yang dibombardir digunakan oleh rezim teroris Houthi untuk menyelundupkan senjata Iran ke wilayah tersebut, termasuk untuk masuknya pejabat senior Iran.

    “Rezim teroris Houthi adalah bagian utama dari poros teror Iran,” klaim Israel.

    Sementara itu mengutip Reuters, setelah serangan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Channel 14 bahwa Israel baru saja memulai kampanye melawan Houthi.

    “Kami baru saja memulai dengan mereka,” ujarnya.

    Jumlah Korban Tewas di Gaza Meningkat

    Israel telah menewaskan 37 warga Palestina di Gaza dan melukai 98 orang di seluruh Jalur Gaza dalam 24 jam terakhir, menurut Kementerian Kesehatan daerah kantong itu.

    Pembunuhan terbaru tersebut telah menambah jumlah korban tewas sejak 7 Oktober tahun lalu menjadi sedikitnya 45.436 orang. Perang Israel di Gaza juga melukai sedikitnya 108.038 orang.

    RS Indonesia Gaza Diserang Israel

    Pada Rabu pekan lalu, Israel kembali melancarkan serangan ke Rumah Sakit (RS) Indonesia, dini hari waktu setempat. Direktur RS Indonesia di Gaza, dr. Marwan Al-Sultan, mengatakan serangan terbaru ini menyebabkan bagian rangka atap dan jendela RS rusak parah.

    “Tolong selamatkan Rumah Sakit Indonesia dan tim medis serta pasien. Lakukan yang terbaik untuk menjaga Rumah Sakit Indonesia tetap hidup,” kata Marwan.

    Serangan terhadap RS Indonesia di Gaza ini sebetulnya sudah berlangsung sejak 14 Desember dini hari lalu. Kala itu, staf lokal RS Indonesia mengatakan tank-tank Israel sudah melakukan pengepungan.

    “Penyerangan dilakukan langsung ke kamar pasien, di mana ada seorang pasien dengan susah payah keluar dari ruangan menuju koridor. Penembakan terus-menerus ini membahayakan pasien yang ada di dalam rumah sakit,” katanya.

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) pun bereaksi pada serangan baru Israel ke RS Indonesia di Gaza, Palestina. Lembaga itu menyebut aksi Tel Aviv itu merupakan aksi yang keji.

    Dalam sebuah pernyataan yang diterima CNBC Indonesia, Ketua BKSAP Mardani Ali Sera menyebutkan bahwa tudingan Israel bahwa RS Indonesia Gaza menjadi markas pasukan Hamas merupakan sesuatu yang tak dapat dibuktikan kebenarannya.

    “RS Indonesia merupakan sedikit dari rumah sakit di Gaza yang secara parsial masih berfungsi. Tuduhan bahwa di rumah sakit Indonesia itu ada pejuang Hamas yang menyerang Israel adalah kebohongan alias tidak ada bukti,” tegas dia, Kamis (26/12/2024)

    Israel Ngamuk ke Paus, “Seret” Utusan Vatikan

    Pemerintah Israel mengatakan telah melakukan tindakan pemanggilan terhadap Duta Besar (Dubes) Vatikan untuk negara itu, Uskup Agung Adolfo Tito Yllana, Selasa waktu setempat. Hal ini dikarenakan pidato pimpinan tertinggi Vatikan dan Umat Katolik Roma, Paus Fransiskus, yang mengkritik ‘kekejaman’ Israel di Gaza.

    Dalam laporan Russia Today (RT) Kamis (26/12/2024), Uskup Agung Adolfo dipanggil untuk untuk berbicara dengan Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Eyal Bar-Tal. Di pertemuan itu, Bar-Tal kemudian menyampaikan bahwa Tel Aviv mengutuk pernyataan Paus Fransiskus.

    “Bar-Tal mengutuk pernyataan yang dibuat oleh Paus, tetapi tidak secara resmi menegur Yllana,” kata laporan sejumlah media Israel yang dikutip RT.

    Sebelumnya, Paus memperbarui seruannya untuk gencatan senjata di Gaza menjelang Natal. Beliau kemudian menyoroti jumlah korban tewas warga sipil akibat serangan udara Israel.

    “Ini kekejaman. Ini bukan perang. Saya ingin mengatakan ini karena menyentuh hati,” katanya, menurut Reuters.

    Bulan lalu, Vatican News mengutip Paus yang menulis dalam bukunya yang akan datang bahwa tuduhan genosida yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap Palestina. Bahkan gereja suci itu mengatakan kekerasan “harus diselidiki dengan saksama”.

    Di sisi lain, Israel telah menepis tuduhan genosida. Mereka seringkali menegaskan bahwa kelompok militan Palestina Hamas, yang diperangi Negeri Yahudi di Gaza, telah menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia.

    Prediksi Pakar Soal Perang Israel di Gaza Tahun 2025

    Profesor Hubungan Internasional, London School of Economics, Fawaz A. Gerges, mengatakan bahwa konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama ratusan tahun hanya akan berakhir jika Israel mengakhiri pendudukannya atas tanah Palestina. Ini juga bisa selesai jika Israel memberikan hak penentuan nasib sendiri kepada negara-negara tetangganya.

    “Seperti yang telah berulang kali dikatakan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, gencatan senjata Israel-Hizbullah dan (kemungkinan) gencatan senjata Israel-Hamas tidak berarti berakhirnya perang Israel,” tuturnya kepada Newsweek, Jumat (27/12/2024).

    Akademisi Universitas Tel Aviv, Eyal Zisser, mengatakan sejauh ini Israel telah mencapai sebagian besar tujuannya dalam perang yang dilancarkan Hamas dan Hizbullah terhadapnya pada awal Oktober 2023. Hamas dikalahkan sebagai kekuatan militer dan pemerintahan di Gaza, Hizbullah mengalami pukulan telak yang membuatnya kehilangan kemampuan untuk menghalangi dan mengancam Israel sementara di Suriah, rezim Bashar al-Assad jatuh dan Iran terdesak, melemah, dan terhalang.

    “Ini adalah keadaan yang menguntungkan untuk mengakhiri perang Israel selama tahun 2025 dan menerjemahkan pencapaian militer menjadi langkah politik dengan negara-negara Arab moderat dan mungkin juga Palestina,” ungkapnya.

    Namun hal berbeda disampaikan Profesor Pemerintahan Universitas Georgetown di Qatar, Mehran Kamrava. Menurutnya, meski Israel sudah mencapai sejumlah tujuannya dalam perang, Negeri Zionis itu belum akan berhenti.

    Menurutnya masih ada peluang terus berlanjut. Apalagi Donald Trump akan memegang kekuasaan di negara sekutu utama Israel, Amerika Serikat (AS).

    “Sekutu terbesar PM Netanyahu, Donald Trump, tidak menyukai perang, perang tidak baik untuk bisnis, sehingga upaya Israel untuk melancarkan perang skala penuh tidak mungkin dilakukan,” ucapnya.

    “Sebaliknya, kita cenderung melihat lebih banyak upaya yang sama terhadap Iran dan musuh-musuh lainnya yang telah berhasil dilakukan Israel,” tambahnya.

    Sementara itu, Profesor Emeritus Hubungan Internasional, St Antony’s College, Universitas Oxford, Avi Shlaim, menganggap secara pasti bahwa Perang Israel di Timur Tengah kemungkinan besar tidak akan berakhir pada tahun 2025 atau dalam waktu dekat.

    Alasan langsungnya adalah bagaimana Netanyahu perlu memperpanjang perang mengerikan di Gaza untuk menghindari pengadilan di negaranya sendiri atas tuduhan korupsi yang dapat dijatuhi hukuman penjara.

    “Alasan yang lebih dalam adalah Israel adalah negara kolonial pemukim yang kecanduan pendudukan, pembersihan etnis, dan perluasan wilayah,” tambah Shlaim.

    “Pemerintah saat ini mengklaim kedaulatan Yahudi atas seluruh Tanah Israel yang mencakup Tepi Barat dan karena itu menghalangi negara Palestina yang merdeka. Ini adalah resep untuk konflik permanen,” tuturnya.

    (pgr/pgr)

  • AS Tambah Pasukan-Senjata ke Suriah, Pasukan Khusus Tiba di Pangkalan Hasakah: Incar Minyak dan Gas – Halaman all

    AS Tambah Pasukan-Senjata ke Suriah, Pasukan Khusus Tiba di Pangkalan Hasakah: Incar Minyak dan Gas – Halaman all

    AS Tambah Pasukan dan Senjata ke Suriah, Pasukan Khusus Tiba di Pangkalan Hasakah 

    TRIBUNNEWS.COM – Amerika Serikat (AS) dilaporkan menambah jumlah pasukan dan persenjatannya ke Suriah, Kamis (26/12/2024).

    “AS meningkatkan kehadirannya di Suriah seiring dengan semakin banyaknya pasukan Amerika yang tiba di pangkalan militer di provinsi Hasakah di timur laut,” demikian laporan media, MNA, Kamis.

    Konvoi pasukan militer AS, yang terdiri dari 20 kendaraan dan truk, memasuki pangkalan di Hasakah di timur laut Suriah dari pangkalan Ain al-Asad di Irak Kamis pagi, menurut media Suriah.

    Konvoi pasukan tersebut, yang dilindungi oleh dukungan udara (air support), juga termasuk Pasukan Khusus AS yang dikerahkan ke kawasan tersebut.

    Sumber-sumber lokal melaporkan, militer AS baru-baru ini mengerahkan sejumlah besar pasukan tempur dari pangkalan Ain al-Assad di provinsi Anbar dan pangkalan Harir di Erbil selatan.

    Suriah saat ini tengah mengalami pergolakan dan pelengseran rezim.

    Kelompok oposisi yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS), menggulingkan pemerintahan Presiden Bashar al-Assad awal bulan ini, segera setelah mereka melancarkan serangan kilat terhadap pemerintah pusat.

    Israel memanfaatkan situasi ini untuk merebut wilayah perbatasan termasuk puncak Gunung Hermon dengan dalil bubarnya perjanjian pada 1973 silam sering jatuhnya rezim Assad.

    Pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah. Sebuah dokumen berisi perintah Pentagon dilaporkan memberi instruksi agar tentara AS yang berada di Irak bersiaga jika dibutuhkan untuk dikerahkan langsung dalam Perang Gaza membantu Israel melawan Hamas. (Photo: The US Army, via Wikimedia Commons)

    AS Tempatkan Ribuan Tentara di Suriah

    Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) mengakui kehadiran lebih dari 2.500 tentara Amerika di Irak.

    Pentagon juga menyatakan jumlah pasukan di Suriah telah meningkat selama beberapa tahun terakhir karena meningkatnya ancaman.

    “Setidaknya ada 2.500 anggota pasukan Amerika di Irak, selain beberapa pasukan pendukung sementara yang dikerahkan secara berkala,” kata juru bicara Pentagon, Pat Ryder dalam sebuah pernyataan, Senin (23/12/2024).

    Dia menambahkan, karena pertimbangan diplomatik, Pentagon tidak akan memberikan rincian lebih lanjut.

    AS menyelesaikan perundingan sensitif dengan pemerintah Irak pada bulan September lalu yang menetapkan dimulainya penarikan pasukan setelah pemilu pada bulan November.

    Kehadiran pasukan AS di sana merupakan beban politik jangka panjang bagi para pemimpin Irak, yang semakin mendapat tekanan dari Iran.

    Pejabat Amerika tidak memberikan rincian mengenai perjanjian penarikan tersebut, namun perjanjian tersebut mencakup penghentian misi melawan ISIS pada bulan September 2025, dengan beberapa pasukan AS tersisa hingga tahun 2026 untuk mendukung misi melawan ISIS di Suriah.

    Ada kemungkinan beberapa pasukan akan tetap berada di wilayah Kurdistan setelah itu karena pemerintah daerah ingin kehadiran mereka terus berlanjut, seperti diberitakan Al Arabiya.

    2.000 Tentara AS di Suriah

    Sebelumnya pada Kamis (19/12/2024), Pat Ryder mengumumkan ada sekitar 2.000 tentara Amerika di Suriah, lebih dari dua kali lipat dari 900 tentara yang diakui secara terbuka oleh AS sampai sekarang.

    Pada Senin (23/12/2024), ia mengatakan setidaknya ada 1.100 tentara tambahan dikerahkan untuk jangka waktu singkat untuk melakukan perlindungan pasukan, transportasi, pemeliharaan dan tugas-tugas lainnya.

    Jumlah tersebut berfluktuasi selama beberapa tahun terakhir dan meningkat seiring waktu.

    “Jumlah pasukan sementara tambahan ini telah berfluktuasi selama beberapa tahun terakhir berdasarkan kebutuhan misi, tetapi secara umum telah meningkat seiring waktu karena meningkatnya ancaman terhadap pasukan dasar,” kata Pat Ryder, Senin.

    Setelah Presiden Suriah Bashar Assad digulingkan oleh oposisi bersenjata pada 8 Desember lalu, negara itu bergulat dengan kekacauan. 

    Media lokal di Suriah melaporkan pada Senin kemarin terjadi bentrokan sengit antara SDF yang didukung AS dan yang didukung Turki di sekitar Bendungan Tishrin di Provinsi Aleppo, seperti diberitakan Mehr.

    Apa Kepentingan AS di Suriah?

    AS menjadi satu di antara banyak pihak yang berkepentingan di Suriah pasca-lengsernya rezim Assad.

    Ali Bilgic, profesor hubungan internasional dan politik Timur Tengah di Universitas Loughborough di Inggris, AS justru menjadi pemain inti dari para pemain regional yang punya kepentingan di Suriah.

    Menurut Ali Bilgic, cara para aktor utama bertindak di Suriah akan sangat bergantung pada Amerika Serikat.

    Bagi AS, jatuhnya rezim Assad merupakan tanda positif lantaran AS senantiasa berupaya mengganti pemerintahan Suriah secara langsung atau tidak langsung sejak 2011.

    Presiden AS Joe Biden pada Minggu (08/12) menyebut situasi di Suriah sebagai “masa penuh risiko dan ketidakpastian” bagi kawasan tersebut.

    Namun Biden hanya akan menjabat selama beberapa pekan ke depan.

    Pada Sabtu (07/12/2024), Presiden AS terpilih Donald Trump menyebut rangkaian peristiwa di Suriah dengan kalimat, “Ini bukan perang kita (AS).”

    Seperti yang dijelaskan oleh Ali Bilgic, “jika Amerika Serikat benar-benar memutuskan untuk tidak terlibat di Suriah, kekosongan kekuasaan akan diisi oleh aktor lain dan salah satu aktor tersebut bisa jadi adalah Rusia”.

    “Jika itu terjadi, Rusia tentu akan berjuang untuk mempertahankan pangkalannya di Suriah, khususnya pangkalan angkatan lautnya yang merupakan pusat operasinya untuk kawasan Afrika sub-Sahara,” kata sang profesor dilansir BBC.

    Saat ini tidak jelas peran apa yang akan dimainkan Amerika Serikat dalam tatanan baru Suriah.

    Tetapi, kata Bilgic, “sulit membayangkan presiden Amerika mana pun berkata, ‘Kami tidak tertarik pada Suriah’.”

    “Ada banyak hal yang dipertaruhkan bagi Amerika Serikat dan saya tidak bisa membayangkan Donald Trump bakal membiarkan kekuatan lain mengisi kekosongan di Suriah begitu saja.”

    Washington menempatkan ribuan tentara di daerah pengeboran minyak mentah di bagian timur laut Suriah yang dikuasai suku Kurdi. AS juga memiliki sebuah pangkalan militer di sebelah tenggara.

    Seorang personel Tentara Amerika Serikat (AS) di Suriah duduk di atas tank dengan berbendera AS.

    Incar Si Emas Hitam

    Peran AS dalam perang saudara Suriah telah berkali-kali berubah.

    Namun, bahkan Donald Trump pada masa jabatan pertamanya sebagai presiden memahami bahwa meninggalkan Suriah sepenuhnya bukanlah “alternatif yang layak” untuk melindungi kepentingan negara, jelas Bilgic.

    “Jadi membiarkan Suriah begitu saja sangat tidak mungkin, karena kelompok Kurdi membutuhkan dukungan pasukan AS. Kelompok tersebut mengendalikan dan memelihara beberapa kamp penahanan mantan anggota ISIS dan keluarga mereka.”

    “Hal lain karena sumber daya alam Suriah, terutama minyak dan gas, sekarang berada di bawah kendali Kurdi. Di sanalah tentara AS ditempatkan,” tambahnya.

    Dengan demikian, saat transisi kekuasaan berlangsung dan masa depan politik Suriah dibahas, salah satu pertanyaan utama adalah: siapa yang akan mengendalikan sumber daya alam negara itu?

    “Tidak ada pembicaraan tentang itu sekarang, tapi saya pikir siapa pun pemegang kekuasaan di Damaskus tidak akan membiarkan Kurdi memiliki kendali penuh atas minyak dan gas alam di Suriah bagian utara.”

    “Dan jika itu masalahnya, pasukan AS akan berada di wilayah itu untuk melindungi kepentingan mereka. Jadi saya tidak berpikir Washington akan menarik diri dari Suriah. Saya ragu Donald Trump memiliki visi yang sempit,” kata Bilgic.

     

    (oln/MNA/BBC/*)

  • Ancaman Erdogan ke Militan Kurdi Usai Rezim Bashar Al Assad Tumbang

    Ancaman Erdogan ke Militan Kurdi Usai Rezim Bashar Al Assad Tumbang

    Jakarta

    Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menganggap militan Kurdi di Suriah sebagai bagian dari milisi terlarang yang mengobarkan pemberontakan terhadap Ankara selama puluhan tahun. Erdogan menyerukan militan Kurdi untuk segera meletakkan senjata atau akan “dikuburkan” bersama senjata mereka.

    “Para pembunuh separatis harus memilih untuk mengucapkan selamat tinggal pada senjata mereka, atau mereka akan dikuburkan di tanah Suriah bersama dengan senjata-senjata mereka,” ucap Erdogan saat berbicara kepada para anggota parlemen dari Partai AK yang berkuasa, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Kamis (26/12/2024).

    “Kita akan memberantas organisasi teroris yang berupaya membangun dinding darah antara kita dengan saudara-saudara kita,” sebutnya.

    Pernyataan itu disampaikan Erdogan saat Suriah kini dikuasai pasukan pemberontak yang didukung Turki, yang berhasil menggulingkan rezim pemerintahan Bashar al-Assad pada awal bulan ini.

    Usai rezim Assad tumbang, otoritas Ankara berulang kali mendesak agar milisi YPG Kurdi segera dibubarkan. Turki menegaskan bahwa kelompok itu tidak memiliki tempat dalam masa depan Suriah.

    Faksi-faksi utama Kurdi di Suriah berada dalam posisi tidak menguntungkan sejak pergantian kepemimpinan terjadi di negara tersebut.

    “Daesh, PKK dan afiliasi mereka — yang mengancam kelangsungan hidup Suriah — harus dibasmi,” cetus Erdogan saat berbicara kepada wartawan ketika kembali dari menghadiri pertemuan puncak di Kairo, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Sabtu (21/12/2024).

    Daesh merupakan nama Arab untuk menyebut ISIS, sedangkan PKK merupakan kependekan dari Partai Pekerja Kurdistan, yang telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Turki, Amerika Serikat (AS), Uni Eropa dan beberapa negara lainnya.

    Turki menganggap Pasukan Pertahanan Suriah (SDF) sebagai organisasi teror karena didominasi oleh YPG, sebuah kelompok Kurdi yang disebut terkait dengan militan PKK yang telah melakukan pemberontakan selama puluhan tahun di negara tersebut.

    Namun, SDF yang didukung AS memimpin perang melawan ISIS di Suriah pada tahun 2019 lalu. Washington menganggap SDF sebagai kelompok yang “penting” untuk mencegah kebangkitan ekstremis di kawasan tersebut.

    Erdogan, dalam pernyataannya, menyebut pemerintahannya telah mengambil “langkah-langkah pencegahan” terhadap kelompok-kelompok yang menjadi ancaman bagi Turki.

    “Mustahil bagi kami untuk menerima risiko seperti itu,” ujarnya, sembari menyatakan harapan agar pemimpin baru Suriah tidak akan memiliki untuk bekerja sama dengan kelompok ekstremis tersebut.

    (idh/taa)

  • Pemerintah Suriah Buru Loyalis Rezim Assad hingga ke Desa dan Hutan, Diminta Serahkan Senjata – Halaman all

    Pemerintah Suriah Buru Loyalis Rezim Assad hingga ke Desa dan Hutan, Diminta Serahkan Senjata – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah baru Suriah melakukan operasi “pembersihan” terhadap loyalis rezim presiden Bashar al-Assad yang masih tersisa di berbagai wilayah Suriah.

    Operasi ini digelar di seluruh Suriah, termasuk di wilayah pesisir tempat 14 polisi tewas sehari sebelumnya.

    Provinsi Tartous yang menjadi rumah bagi banyak anggota sekte Alawite pro-Assad menjadi salah satu lokasi yang menjadi fokus operasi ini.

    “Pasukan keamanan pemerintahan baru melancarkan operasi untuk mengendalikan keamanan, stabilitas, dan perdamaian sipil, serta mengejar sisa-sisa milisi Assad di hutan dan perbukitan di daerah pedesaan Tartous,” lapor kantor berita SANA, Kamis (26/12/2024).

    Sebelumnya, pada Rabu (25/12/2024), terjadi bentrokan antara polisi dari pemerintah baru Suriah yang akan menangkap militan yang setia kepada rezim Assad di beberapa daerah Tartous, Jableh, dan Qardaha di pesisir pantai.

    Bentrokan itu menewaskan 14 polisi Suriah dan melukai 10 lainnya, sehingga pemerintah baru Suriah mengirim pasukan tambahan.

    Untuk membendung kekerasan, pemerintah sementara memberlakukan jam malam di Homs, Tartous, Latakia, dan Jableh dari pukul enam pada Rabu malam hingga pukul delapan pada Kamis pagi.

    Selain itu, operasi tersebut mencakup penggerebekan dan pencarian senjata di beberapa wilayah.

    Di pedesaan Damaskus, Pasukan Keamanan Umum menemukan gudang amunisi dalam jumlah besar di beberapa rumah, dan mencatat banyak penduduk lingkungan tersebut menyerahkan sejumlah besar senjata.

    Anggota Militer Rezim Assad Serahkan Senjata

    Tentara rezim presiden Bashar al-Assad terus menyerahkan senjatanya setelah rezim Assad digulingkan oleh aliansi oposisi bersenjata Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pada 8 Desember lalu.

    Mereka mengantre untuk menyerahkan senjata mereka dan mendaftar di “Pusat Pemukiman” di lingkungan Jamiliyah di Kegubernuran Aleppo, yang didirikan oleh pemerintahan baru Suriah.

    Ratusan tentara rezim berbaris di depan pusat pemukiman itu, di mana mereka memasuki pusat tersebut setelah menyerahkan senjata dan menginjak foto Bashar al-Assad.

    Pendaftar mendapat kartu sementara untuk jangka waktu tiga bulan, sehingga ia dapat bepergian ke seluruh negeri dengan aman.

    “Saya datang ke sini demi penyelesaian masalah. Perawatannya baik, dan semoga Tuhan mengutuk Bashar al-Assad,” kata Muhammad Al-Ali, salah satu dari mereka yang dulu bertugas di Kegubernuran Suwayda di Suriah selatan.

    Sementara itu, Abdul Razzaq Muhammad Al-Hussein mengatakan ia berpangkat brigadir jenderal dan telah menjadi sukarelawan di militer sejak 1993.

    “Saya datang untuk menyelesaikan situasi saya dengan saudara-saudara revolusioner kita. Perlakuan mereka sangat baik… Kita semua adalah manusia, dan masyarakat Suriah dicirikan oleh nilai-nilai persaudaraan dan hidup berdampingan,” kata Abdul Razzaq Muhammad Al-Hussein, seperti diberitakan Anadolu Agency.

    Anggota lainnya, Bahaa Abdul yang dulu bertugas di cabang Keamanan Negara di Aleppo, juga mendukung keputusan pemerintahan baru Suriah dan mengatakan ia diperlakukan baik di pusat pemukiman tersebut.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)