Xcloud.id

Tag: Bashar al-Assad

  • Pemberontak Suriah rebut Kota Damaskus, gulingkan Presiden Bashar al-Assad

    Pemberontak Suriah rebut Kota Damaskus, gulingkan Presiden Bashar al-Assad

    Minggu, 8 Desember 2024 21:51 WIB

    Warga Suriah di Lebanon berbondong-bondong ke perbatasan Masnaa antara Lebanon dan Suriah untuk kembali ke rumah mereka setelah runtuhnya rezim Partai Baath yang bekuasa selama 61 tahun di Masnaa, Lebanon, Minggu (8/12/2024). Pemberontak Suriah mengumumkan mereka berhasil menggulingkan Presiden Bashar al-Assad setelah merebut Kota Damaskus. ANTARA FOTO/REUTERS/Murat Sengul/Spt.

    Seorang pria mengibarkan bendera oposisi Suriah saat merayakan runtuhnya rezim Partai Baath yang bekuasa selama 61 tahun di Perlintasan Perbatasan Masnaa, Lebanon, Minggu (8/12/2024). Pemberontak Suriah mengumumkan mereka berhasil menggulingkan Presiden Bashar al-Assad setelah merebut Kota Damaskus. ANTARA FOTO/REUTERS/Amr Abdallah Dalsh/Spt.

  • Jokowi Masuk Daftar OCCRP Pemimpin Terkorup di Dunia: Jadi Uji Nyali KPK, Berani Bikin Sejarah? – Halaman all

    Jokowi Masuk Daftar OCCRP Pemimpin Terkorup di Dunia: Jadi Uji Nyali KPK, Berani Bikin Sejarah? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) masuk ke dalam daftar tokoh terkorup di dunia, tepatnya menduduki posisi ketiga.

    Daftar tersebut diterbitkan Lembaga non pemerintah Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang bermarkas di Amsterdam, Belanda.

    Menyikapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai daftar OCCRP dapat menjadi ajang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat sejarah dalam melakukan pemeriksaan mantan pemimpin negara.

    “Sekarang tolong KPK uji nyali untuk menjadikan laporan itu sebagai dasar untuk melakukan penelitian,” Ray dikutip Rabu (2/1/2025).

    Namun, secara historis Indonesia, Ray menyebut, lembaga hukum tak punya sejarah mengadili mantan kepala negara. 

    “Masalahnya adalah sejak kapan Indonesia punya tradisi mengadili mantan pemimpin mereka. Tantangan Pak Jokowi agar dibuktikan, secara historis itu tidak punya dasar,” kata Ray.

    “Bahkan ketika Pak Harto disebut terlibat KKN pun secara hukum dia tidak pernah diperiksa. Makanya orang selalu berkelit bahwa Pak Harto itu bukanlah aktor yang terlibat korupsi karena tidak pernah dibuktikan secara hukum,” sambungnya. 

    Menurutnya, Jokowi mengerti betul hal itu, sehingga akan sulit membuktikan laporan OCCRP itu. 

    “Karena secara historis kita tidak punya tradisi untuk menghukum para pemimpin kita. Bahkan ketika Pak Harto dalam tap MPR KKN sekalipun dia tidak pernah diproses secara hukum,” terangnya. 

    Kemudian dikatakan Ray yang harus dilakukan Jokowi mempersilahkan aparat penegak hukum untuk segera meneliti harta kekayaan pribadinya dan juga keluarganya.

    “Itulah semangat dari Undang-undang Anti Korupsi. Jadi yang didorong itu bukan kita yang membuktikan kekayaannya, tapi beliau sendiri yang membuktikan bahwa harta kekayaan yang dia dapatkan itu legal,” tandasnya. 

    Framing Jahat

    Jokowi mempertanyakan bukti dari penilaian OCCRP yang memasukan namanya ke dalam daftar tokoh terkorup di dunia.

    “Hehehe, ya terkorup, korup apa, yang dikorupsi apa, ya dibuktikan, apa?” kata Jokowi di rumahnya, Kelurahan Sumber, Banjarsari, Solo, Selasa (31/12/2024).

    Jokowi mengatakan, saat ini banyak framing jahat dan tudingan terhadap dirinya tanpa dilandasi bukti. 

    “Ya sekarang banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti, yaitu yang terjadi sekarang kan,” tutur Jokowi.

    Saat ditanya apakah tuduhan ini bermuatan politis, ia justru meminta awak media menanyakan ke pihak yang melontarkan isu ini.

    Menurutnya, siapa pun bisa menggunakan kendaraan apa saja untuk menuduh dirinya.

    “Ya ditanyakan aja. Orang bisa memakai kendaraan apa pun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas membuat framing jahat membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu,” ungkapnya.

    Apa Itu OCCRP?

    OCCRP adalah satu di antara organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia, yang berkantor pusat di Amsterdam, Belanda dan memiliki staf di enam benua.

    Mereka adalah organisasi nirlaba yang berorientasi pada misi dan bermitra dengan outlet media lain untuk menerbitkan berita yang mengarah pada tindakan nyata.

    Mengutip laman mereka, https://www.occrp.org/en/about-us, OCCRP memiliki divisi yang membantu outlet investigasi di seluruh dunia agar berhasil dan melayani masyarakat.

    OCCRP didirikan oleh wartawan investigasi veteran Drew Sullivan dan Paul Radu pada tahun 2007.

    OCCRP awalnya digiatkan di Eropa Timur dengan beberapa mitra dan telah berkembang menjadi kekuatan utama dalam jurnalisme investigasi kolaboratif, menegakkan standar tertinggi untuk pelaporan kepentingan publik.

    Dikutip dari situs resminya, OOCRP menobatkan sederet finalis yang masuk sebagai ‘Person Of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption’.

    Selain Jokowi, ada lima pemimpin dunia yang masuk dalam nominasi tersebut.

    Menurut organisasi tersebut, ‘pemenang’ dari nominasi tersebut adalah mantan Presiden Suriah, Bashar Al-Assad, yang digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pada awal Desember 2024 lalu.

    Menurut salah satu juri nominasi ini, pendiri Daraj.com, Alia Ibrahim, Assad dianggap sebagai pemimpin terbrutal.

    Assad dianggap telah melakukan kerusakan dari segala sisi terhadap Suriah.

    Alia menilai butuh waktu puluhan tahun untuk memperbaiki kondisi Suriah imbas kepemimpinan brutal Assad selama 24 tahun.

    “Selain menjadi diktator seperti ayahnya, Assad menambahkan dimensi kejahatan korupsi yang tak terbayangkan, menghancurkan kehidupan banyak orang bahkan di luar perbatasan negaranya sendiri.”

    “Kerusakan politik, ekonomi, dan sosial yang disebabkan oleh Assad, baik di Suriah maupun di kawasan ini, akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mengatasinya,” jelasnya.

    Di sisi lain, OOCRP turut memberikan ‘penghargaan khusus’ kepada Presiden Guinea Khatulistiwa, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, berupa ‘Penghargaan Non-Prestasi Seumur Hidup’.

    Adapun ‘penghargaan’ ini diberikan imbas brutalnya Obiang dalam memimpin negara tersebut berupa penindasan, penangkapan yang melanggar hukum, hingga penghilangan paksa terhadap orang yang berbeda pendapat.

    Selain itu, Obiang juga dianggap telah mencuri sebagai besar kekayaan negara yang dipimpinnya secara bersama-sama dengan orang-orang di lingkarannya.

    Model kepemimpinan Obiang ini membuat masyarakat Guinea Khatulistiwa menderita dalam kemiskinan ketika dirinya dan kroninya justru hidup dengan kemewahan.

    Jurnalis investigasi asal Ghana yang juga menjadi juri nominasi ini, Anas Aremeyaw Anas, menuturkan Obiang telah menciptakan dinasti otoriter sejak kepemimpinannya pada tahun 1979.

    “Melalui ketakutan, penindasan, dan korupsi, Teodoro Obiang telah menciptakan sebuah dinasti kekayaan dan kekebalan hukum,” kata Anas. 

    “Kecenderungan diktatornya dengan cepat ditiru oleh para pemimpin di seluruh benua Afrika, dengan para pemimpin kudeta saat ini yang memandangnya sebagai ayah baptis, dan memiliki ambisi yang sama untuk menjadi ayah baptis korupsi seperti dia,” sambung Anas.

    OOCRP menilai model kepemimpinan seperti Assad dan Obiang menjadi contoh rezim diktator yang sudah lama berkuasa di mana korupsi memainkan peran penting.

    Selengkapnya, berikut nama tokoh yang masuk dalam daftar nominasi pemimpin terkorup tahun 2024 versi OOCRP:

    Mantan Presiden Suriah, Bashar Al Assad
    Presiden Kenya, William Ruto
    Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi)
    Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu
    Mantan Perdana Menteri (PM) Bangladesh, Sheikh Hasina
    Pengusaha India, Gautam Adani

  • Golkar Soroti Laporan OCCRP yang Sebut Jokowi Pemimpin Korup, Dinilai Sebuah Propaganda – Halaman all

    Golkar Soroti Laporan OCCRP yang Sebut Jokowi Pemimpin Korup, Dinilai Sebuah Propaganda – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koordinator Koalisi Kader Partai Golkar atau KKPG, Ahmad Yani Panjaitan menduga hasil survei Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang memasukkan nama Presiden RI ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai pemimpin terkorup tahun 2024 adalah fitnah dan sebuah propaganda yang  tanpa didasari data yang akurat serta bukti yang valid.

    “Sampai detik ini belum ada satu laporan dan dakwaan yang masuk ke Penyidik KPK atau Kejagung yang melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Presiden ke-7 RI itu, tapi mengapa OCCRP bisa membuat rilis tersebut?” tutur Kader Golkar ini di Jakarta, Rabu (1/1/2025) saat menanggapi isu yang lagi viral ini.

    Koordinator Koalisi 40 Ormas/Pemuda untuk Jokowi atau KOPI JOKJA ini juga menduga bahwa rilis OCCRP ini ada kaitan erat dengan serangan bertubi-tubi saat ini ke elite-elite PDIP atas berbagai dugaan kasus kasus Korupsi oleh KPK dan Kejagung RI.

    “Saya menduga case ini hampir mirip dengan UU nomor 7/2021 tentang PPN yang awalnya dimotori oleh PDIP sehingga PPN jadi naik menjadi 12 persen, tapi yang dikambinghitamkan Pemerintahan Prabowo,” lanjut Pengurus Harian DPD Golkar ini.

    Sebelumnya diberitakan, Jokowi masuk menjadi salah satu pemimpin terkorup di dunia pada 2024 versi OCCRP.

    Adapun OCCRP merupakan lembaga independen yang berfokus terkait isu korupsi dunia.

    Dikutip dari situs resminya, OCCRP menobatkan sederet finalis yang masuk sebagai ‘Person Of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption’.

    Selain Jokowi, ada lima pemimpin dunia yang masuk dalam nominasi tersebut.

    Menurut organisasi tersebut, ‘pemenang’ dari nominasi tersebut adalah mantan Presiden Suriah, Bashar Al-Assad, yang digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pada awal Desember 2024 lalu.

    Menurut salah satu juri nominasi ini, pendiri Daraj.com, Alia Ibrahim, Assad dianggap sebagai pemimpin terbrutal.

    Assad dianggap telah melakukan kerusakan dari segala sisi terhadap Suriah.

    Alia menilai butuh waktu puluhan tahun untuk memperbaiki kondisi Suriah imbas kepemimpinan brutal Assad selama 24 tahun.

    “Selain menjadi diktator seperti ayahnya, Assad menambahkan dimensi kejahatan korupsi yang tak terbayangkan, menghancurkan kehidupan banyak orang bahkan di luar perbatasan negaranya sendiri.”

    “Kerusakan politik, ekonomi, dan sosial yang disebabkan oleh Assad, baik di Suriah maupun di kawasan ini, akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mengatasinya,” jelasnya.

    Di sisi lain, OCCRP turut memberikan ‘penghargaan khusus’ kepada Presiden Guinea Khatulistiwa, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, berupa ‘Penghargaan Non-Prestasi Seumur Hidup’.

    Adapun ‘penghargaan’ ini diberikan imbas brutalnya Obiang dalam memimpin negara tersebut berupa penindasan, penangkapan yang melanggar hukum, hingga penghilangan paksa terhadap orang yang berbeda pendapat.

    Selain itu, Obiang juga dianggap telah mencuri sebagai besar kekayaan negara yang dipimpinnya secara bersama-sama dengan orang-orang di lingkarannya.

    Model kepemimpinan Obiang ini membuat masyarakat Guinea Khatulistiwa menderita dalam kemiskinan ketika dirinya dan kroninya justru hidup dengan kemewahan.

    Jurnalis investigasi asal Ghana yang juga menjadi juri nominasi ini, Anas Aremeyaw Anas, menuturkan Obiang telah menciptakan dinasti otoriter sejak kepemimpinannya pada tahun 1979.

    “Melalui ketakutan, penindasan, dan korupsi, Teodoro Obiang telah menciptakan sebuah dinasti kekayaan dan kekebalan hukum,” kata Anas.

    “Kecenderungan diktatornya dengan cepat ditiru oleh para pemimpin di seluruh benua Afrika, dengan para pemimpin kudeta saat ini yang memandangnya sebagai ayah baptis, dan memiliki ambisi yang sama untuk menjadi ayah baptis korupsi seperti dia,” sambung Anas.

    OCCRP menilai model kepemimpinan seperti Assad dan Obiang menjadi contoh rezim diktator yang sudah lama berkuasa di mana korupsi memainkan peran penting.

    Selengkapnya, berikut daftar pemimpin terkorup tahun 2024 versi OCCRP:

    Mantan Presiden Suriah, Bashar Al Assad
    Presiden Kenya, William Ruto
    Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi)
    Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu
    Mantan Perdana Menteri (PM) Bangladesh, Sheikh Hasina
    Pengusaha India, Gautam Adani

  • Media Rusia Laporkan Peningkatan Penculikan dan Pembunuhan di Bawah HTS, Korban Sebagian Besar Alawi – Halaman all

    Media Rusia Laporkan Peningkatan Penculikan dan Pembunuhan di Bawah HTS, Korban Sebagian Besar Alawi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Laporan baru menyebutkan bahwa kekerasan di Suriah telah meningkat di bawah kekuasaan Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

    Terdapat sekitar 400 kasus penculikan dan pembunuhan di luar hukum sejak jatuhnya pemerintahan Presiden Bashar al-Assad pada awal Desember 2024 lalu.

    Kantor berita Rusia, Sputnik, mengutip sumber-sumber medis, melaporkan pada Selasa (31/12/2024) bahwa sebagian besar korban penculikan atau pembunuhan di seluruh Suriah adalah anggota kelompok agama minoritas Alawi atau Alawite.

    Mengutip sumber-sumber lokal, Sputnik juga melaporkan bahwa enam warga sipil diculik oleh orang-orang bersenjata tak dikenal di lingkungan Abbasiya, Kota Homs, pada Senin (30/12/2024).

    Mayat mereka ditemukan setelah dieksekusi oleh regu tembak di pinggiran kota.

    Laporan tersebut menambahkan bahwa lima dari korban yang ditembak adalah satu keluarga.

    Sumber tersebut juga menyatakan bahwa jasad tiga orang yang diculik oleh kelompok bersenjata dua minggu lalu ditemukan di kota pesisir Jableh.

    Nasib empat pemuda lainnya yang juga diculik oleh orang-orang bersenjata bertopeng, yang mengendarai dua kendaraan roda empat di Homs, masih belum diketahui, tambah sumber tersebut.

    lihat foto
    Seorang militan yang berafiliasi dengan HTS di Suriah berdiri di samping senjata yang rusak di lokasi ledakan di depot senjata di kawasan Industri Adra, sekitar 30 kilometer dari ibu kota Suriah, Damaskus pada tanggal 30 Desember 2024.

    Menurut Sputnik, 15 orang lainnya juga dilaporkan telah diculik di kota pelabuhan barat Latakia dalam 48 jam terakhir.

    Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR) juga melaporkan bahwa kelompok militan HTS melakukan penyerbuan di kota Ras al-Ma’arra di pedesaan Damaskus, menewaskan wali kota dan menangkap 30 orang.

    Pada 8 Desember, kelompok militan yang dipimpin oleh HTS menguasai Damaskus dan menyatakan berakhirnya kekuasaan Presiden Bashar al-Assad.

    HTS telah berulang kali mengklaim akan menghormati hak-hak semua sekte dan agama di Suriah.

    Namun, situasi di lapangan masih sangat rapuh, dengan potensi risiko bentrokan lebih lanjut karena sentimen sektarian yang terus memanas, menurut Sputnik.

    Mengutip Study.com, Alawi adalah kelompok etnoreligius yang mempraktikkan salah satu cabang Syiah Islam.

    Berasal dari wilayah yang sekarang dikenal sebagai Irak, mereka melarikan diri dari penganiayaan pada abad ke-10 dan menetap di provinsi Latakia di pantai barat Suriah.

    Dilansir Reuters, Alawite berarti “pengikut Ali,” sepupu dan menantu Nabi Muhammad.

    Tiga perempat penduduk Suriah yang beragama Sunni menganggap kaum Alawi, sebagai penganut aliran sesat karena menyimpang dari ajaran tradisional Islam.

    Alawi menganggap Ali sebagai sosok yang istimewa.

    Mereka menafsirkan Rukun Islam sebagai simbol, bukan kewajiban.

    Mereka merayakan berbagai hari raya, sebagian berasal dari tradisi Islam, sebagian lainnya dari Kristen, dan banyak praktik kaum Alawi yang dijalankan secara rahasia.

    Kaum Alawi menganggap diri mereka sebagai bagian dari Syiah mainstream seperti yang dianut di Iran.

    lihat foto
    Keluarga al-Assad

    Akar Alawisme bermula pada abad ke-9 dan ke-10 melalui ajaran Mohammad ibn Nusayr dan pengikutnya Hussein ibn Hamdan al-Khasabi.

    Sepanjang sejarah, kaum Alawi sering menjadi korban penganiayaan.

    Mereka secara bertahap ditaklukkan oleh Tentara Salib, Mamluk, dan Ottoman, serta terlibat dalam beberapa perang saudara.

    Setelah mapan di Suriah sejak abad ke-12, mereka menetap di pegunungan Nusayri di barat laut dan juga dikenal sebagai Nusayris, sesuai dengan nama pendiri mereka.

    Alawite menjadi dominan secara politik di Suriah sejak tahun 1970, ketika Hafez al-Assad, seorang Alawite, mengambil alih kekuasaan.

    Dominasi kaum Alawite tetap berlanjut di Suriah ketika putra Hafez, Bashar al-Assad, mengambil alih kekuasaan setelah kematian ayahnya pada tahun 2000, meskipun populasi Alawite hanya sekitar 12 persen dari total populasi Suriah.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Rangkaian foto perayaan Tahun Baru 2025 di seluruh dunia, dari Jakarta hingga New York – Halaman all

    Rangkaian foto perayaan Tahun Baru 2025 di seluruh dunia, dari Jakarta hingga New York – Halaman all

    Saat pergantian Tahun Baru 2025 berlangsung, berikut adalah cuplikan beberapa peristiwa yang terjadi di seluruh dunia, mulai dari…

    Tayang: Rabu, 1 Januari 2025 21:34 WIB

    BBC Indonesia

    Rangkaian foto perayaan Tahun Baru 2025 di seluruh dunia, dari Jakarta hingga New York 

    Orang-orang di seluruh dunia telah mengucapkan selamat tinggal pada tahun 2024 dan menyambut tahun 2025 dengan kembang api, pertunjukan cahaya, dan doa.

    Perayaan tahun baru akhirnya menjangkau sebagian besar Amerika setelah Australia, Asia, Eropa, dan Afrika merayakan pergantian tahun.

    Alaska, Hawaii, dan negara-negara kepulauan di Pasifik Selatan akan menjadi yang terakhir merayakan tahun baru.

    Di Inggris, pertunjukan kembang api yang memukau menerangi London setelah beberapa acara di tempat lain dibatalkan karena cuaca buruk.

    Suriah telah memasuki tahun baru pertamanya sejak Presiden Bashar al-Assad digulingkan dengan para pengunjung di Damaskus dihibur oleh kembang api dan penampilan DJ.

    Dubai dan Abu Dhabi di Uni Emirat Arab sama-sama menampilkan pertunjukan spektakuler saat jam menunjukkan tengah malam.

    Berikut ini cara orang-orang di berbagai negara merayakan tahun baru.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Haidar Alwi sebut survei OCCRP soal tokoh terkorup lemah

    Haidar Alwi sebut survei OCCRP soal tokoh terkorup lemah

    Jakarta (ANTARA) – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi menyebut survei Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) terkait daftar pemimpin dunia yang diduga terlibat kejahatan terorganisasi dan korupsi terbilang lemah karena segala bentuk tindak kejahatan tidak dapat dibuktikan hanya dengan jajak pendapat.

    “Pembuktian kejahatan atau pelanggaran hukum adalah melalui persidangan di pengadilan, bukan melalui polling atau jajak pendapat,” kata Haidar dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

    OCCRP diketahui menulis nama Presiden Ketujuh RI Joko Widodo masuk sebagai finalis “Person of The Year” dalam kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024. Padahal, menurut Haidar, hingga saat ini tidak ada satu pun putusan pengadilan yang memvonis Jokowi bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

    “Jika metodologinya benar, seharusnya dewan juri OCCRP tidak meloloskan usulan nama Jokowi. Sebab, bagaimana bisa memasukkan nama seseorang ke dalam daftar tersebut sementara tidak ada satu pun putusan pengadilan yang memvonisnya bersalah atas kejahatan yang dituduhkan? Jelas sekali ini merupakan suatu kesalahan yang nyata,” katanya.

    Oleh sebab itu, Haidar menilai daftar yang dirilis OCCRP, khususnya terkait Jokowi, hanyalah usulan yang tidak berdasar dari para pemegang hak suara dalam jajak pendapat.

    Dia khawatir hal tersebut dapat merusak reputasi Jokowi di mata masyarakat Indonesia, bahkan dunia.

    “OCCRP harus meralat rilisnya dan meminta maaf kepada Jokowi. Jika tidak, OCCRP yang berisi para jurnalis investigasi sama saja dengan mencoreng kredibilitasnya sendiri,” imbuh Haidar.

    Lebih jauh, Haidar menyoroti absennya nama tokoh lain dari daftar tersebut, seperti Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Ia menyebut, Netanyahu sering dikaitkan dengan tindak kejahatan kemanusiaan dan menghadapi sejumlah dakwaan pidana, termasuk kasus penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, dan korupsi.

    “Netanyahu yang sudah diperintahkan untuk ditangkap oleh Pengadilan Kriminal Internasional justru luput dari riset OCCRP, sedangkan Jokowi yang tanpa vonis kejahatan malah masuk. Ini semakin menunjukkan kelemahan OCCRP dalam melakukan risetnya,” ujar dia.

    OCCRP merupakan organisasi jurnalisme investigasi internasional yang berbasis di Amsterdam, Belanda. Organisasi non-profit tersebut sebelumnya merilis daftar finalis “Person of The Year” kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi yang dipilih berdasarkan jajak pendapat pembaca, jurnalis, dan dewan juri yang berasal dari jejaring global OCCRP.

    Adapun sederet nama yang masuk dalam daftar tersebut, antara lain, Presiden Kenya William Ruto, mantan Presiden Indonesia Jokowi, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pebisnis asal India Gautam Adani. Sementara itu, Presiden Suriah Bashar al-Assad yang baru-baru ini digulingkan dinobatkan sebagai pemenang “Person of The Year”.

    Menanggapi namanya masuk dalam daftar tersebut, Jokowi saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Selasa (3/12) justru mempertanyakan korupsi yang dimaksud OCCRP serta meminta pihak yang mengeklaim untuk membuktikan pernyataannya.

    “Terkorup? Terkorup apa? Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan, apa?” kata dia.

    Jokowi juga mengatakan bahwa belakangan ini banyak fitnah yang datang kepada dirinya. Selain itu, Jokowi juga mengaku mendapat pembingkaian jahat dan tuduhan tanpa bukti.

    “Sekarang ‘kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang ‘kan?” tuturnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Perayaan Tahun Baru di Suriah usai Rezim Assad Runtuh: Warga Ramai-ramai Kibarkan Bendera Revolusi – Halaman all

    Perayaan Tahun Baru di Suriah usai Rezim Assad Runtuh: Warga Ramai-ramai Kibarkan Bendera Revolusi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Warga Suriah merayakan Tahun Baru pertama tanpa rezim Assad yang berkuasa selama lebih dari 50 tahun.

    Kekuasaan keluarga Bashar al-Assad berakhir setelah pasukan oposisi merebut Damaskus pada Minggu (8/12/2024).

    Saat perayaan Tahun Baru 2025, suara tembakan terdengar dari Gunung Qasioun yang menghadap ke ibu kota tempat ratusan orang menatap kembang api.

    Kerumunan orang mengibarkan bendera “revolusi” saat Suriah melihat tahun baru dengan “harapan” setelah 13 tahun perang saudara.

    “Hidup Suriah, Assad telah jatuh,” teriak beberapa anak, Rabu (1/1/2025), seperti diberitakan Arab News.

    Meskipun berpesta pora, tentara berpatroli di jalan-jalan Damaskus.

    Bendera “revolusi” hijau, putih, dan hitam dengan tiga bintang merahnya berkibar di seluruh ibu kota.

    Pemandangan seperti itu — simbol pemberontakan rakyat Suriah terhadap pemerintahan tangan besi dinasti Assad — tidak terpikirkan sebulan yang lalu.

    Lagu revolusioner “Angkat kepalamu, kau orang Suriah yang bebas” oleh penyanyi Suriah Assala Nasri bergema keras di Umayyad Square.

    “Setiap tahun, kami tiba-tiba menua 10 tahun,” kata sopir taksi bernama Qassem Al-Qassem (34) kepada AFP, mengacu pada kondisi kehidupan yang sulit di negara yang ekonominya runtuh di bawah rezim Assad.

    “Tetapi dengan jatuhnya rezim, semua ketakutan kami telah hilang.”

    “Sekarang saya punya banyak harapan. Tetapi yang kami inginkan sekarang adalah perdamaian,” tuturnya.

    Diketahui, lebih dari setengah juta orang tewas dalam perang saudara selama 13 tahun saat negara itu terbagi menjadi beberapa wilayah yang dikuasai oleh berbagai pihak yang bertikai.

    Banyak keluarga masih menunggu berita tentang orang-orang terkasih yang menghilang di bawah pemerintahan Assad, di mana selama waktu itu puluhan ribu tahanan menghilang.

    Dikutip dari Al Jazeera, serangan dimulai pada 27 November 2024, ketika pasukan oposisi yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS), melancarkan serangan dari pangkalan mereka di provinsi Idlib di Suriah barat laut dan kemudian bergerak ke selatan untuk menggulingkan Bashar al-Assad.

    Pada Sabtu (7/12/2024), pasukan oposisi merebut sebagian besar wilayah Deraa di selatan Suriah – tempat lahirnya pemberontakan tahun 2011.

    Masyarakat juga mengambil tindakan sendiri dan bergabung dalam pertempuran, lalu berbaris ke utara bersama para pejuang, menurut analis politik dan aktivis Nour Adeh.

    Kelompok selatan bergerak ke utara sementara pejuang barat laut mendekati Homs, kota berikutnya di jalan raya menuju Damaskus.

    Rezim Assad merasa tertekan saat menyaksikan pejuang oposisi mendekat dari semua sisi.

    Pasukannya mengalami keruntuhan organisasi, menurut Sanad, badan investigasi digital Al Jazeera, dengan gambar-gambar yang muncul menunjukkan para prajurit meninggalkan senjata dan seragam mereka sementara banyak yang melarikan diri dengan berjalan kaki dari posisi militer mereka.

    Runtuhnya moral ini memicu demonstrasi luas di daerah pedesaan sekitar Damaskus, di mana para pengunjuk rasa merobek poster al-Assad dan menyerang posisi militer.

    Karena putus asa ingin menghentikan oposisi, rezim mengebom Jembatan Rastan, namun pasukan oposisi tetap merebut Homs, pada Minggu (8/12/2024) dini hari.

    Dengan itu, mereka telah memisahkan al-Assad dari benteng pertahanannya di pesisir pantai, tempat dua pangkalan militer Rusia berada.

    Seorang demonstran memegang bendera oposisi Suriah saat anggota masyarakat Suriah meneriakkan slogan-slogan di alun-alun Syntagma di Athena untuk merayakan berakhirnya rezim diktator Suriah Bashar al-Assad setelah pejuang pemberontak menguasai ibu kota Suriah, Damaskus, pada malam hari, 8 Desember 2024. (AFP/ANGELOS TZORTZINIS)

    Perebutan Homs merupakan “lonceng kematian bagi kemungkinan yang tersisa bagi tentara Suriah untuk mengkonsolidasikan kekuatannya dan mengambil tindakan,” kata profesor Universitas Oklahoma Joshua Landis kepada Al Jazeera.

    Dengan kelompok oposisi bersenjata mendekati Damaskus dari segala arah, kota itu terjerumus ke dalam kekacauan.

    Ruang operasi militer mengerahkan divisi “Bulan Sabit Merah”, yang dilatih khusus untuk serangan perkotaan, sementara banyak pasukan pemerintah diperintahkan untuk mundur ke Bandara Internasional Damaskus dan pusat keamanan di pusat kota Damaskus, tetapi tidak ada hasil.

    Para pejuang oposisi mengatakan mereka telah menguasai Pangkalan Udara Mezzeh di Damaskus, sebuah kemenangan strategis dan simbolis karena pangkalan tersebut digunakan oleh pemerintah untuk serangan roket dan serangan udara terhadap wilayah yang dikuasai oposisi sepanjang perang.

    Dalam waktu dua jam, rekaman baru muncul dari Lapangan Umayyah di jantung kota Damaskus, menunjukkan warga merayakan saat pasukan oposisi memasuki ibu kota tanpa perlawanan, dengan tembakan perayaan dan nyanyian yang menandakan jatuhnya al-Assad.

    Pada pukul 6 pagi tanggal 8 Desember, para pejuang menyatakan Damaskus telah dibebaskan, yang mengonfirmasi bahwa Bashar al-Assad telah meninggalkan negara tersebut.

    Orang-orang dengan cepat membongkar simbol-simbol pemerintahan keluarga al-Assad.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Suriah

  • Alasan OCCRP Anggap Jokowi Finalis Orang Terkorup 2024

    Alasan OCCRP Anggap Jokowi Finalis Orang Terkorup 2024

    Jakarta: Nama mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam daftar finalis “Person of the Year in Organized Crime and Corruption” yang diadakan oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    Namun, OCCRP dalam ajang ini tidak memberikan alasan spesifik mengapa Jokowi menjadi finalis, karena penghargaan ini berdasarkan jajak suara dari jaringan global mereka.

    Namun, OCCRP telah beberapa kali mengkritik pemerintahan Jokowi, ini kritikan-kritikan mereka.
     
    Kritik terhadap UU MD3 (2018)
    Laporan OCCRP menyebut bahwa UU MD3 memberikan kekebalan hukum kepada anggota DPR, yang dapat menghambat kebebasan pers dan demokrasi.

    “Sifat subjektif dari kata-kata tersebut memungkinkan jurnalis dengan mudah terjebak saat menjalankan tugasnya, dan undang-undang ini dapat menjadi alat lain untuk menekan…pers.” ujar Abdul Manan dari Aliansi Jurnalis Independen

    Andreas Harsono dari Human Rights Watch menambahkan, “Parlemen Indonesia adalah salah satu institusi negara yang paling tidak dipercaya. Tidak membantu bahwa mereka meloloskan undang-undang yang represif seperti ini.”
     
    Penggembosan KPK (2019)
    Revisi UU KPK yang meloloskan pengawasan KPK oleh badan pengawas dianggap sebagai upaya melemahkan independensi lembaga tersebut. Transparency International menyebut langkah ini dapat “mengancam upaya pemberantasan korupsi yang selama ini telah dihormati.”

    Demonstrasi besar-besaran yang menentang revisi ini menyebabkan lebih dari 300 orang terluka. Ketua Transparency International, Delia Ferreira Rubio, menegaskan,

    “Upaya untuk melemahkan independensi KPK memiliki potensi serius untuk merusak upaya anti-korupsi yang terpuji dalam beberapa tahun terakhir.”

    “Indonesia telah berada di sepertiga terbawah Indeks Persepsi Korupsi Transparency International selama beberapa tahun.

    Pemerintah seharusnya membuat upaya yang lebih besar untuk mengatasi korupsi dan tidak melakukan apa pun yang mungkin melemahkannya.”
     
    Kontroversi Pengelolaan Sumber Daya Alam (2021)
    Laporan Greenpeace mengungkap dugaan korupsi dalam penerbitan izin perkebunan di Papua, yang seharusnya dilindungi oleh moratorium hutan.

    “Kami mengidentifikasi adanya hubungan dengan elit politik dalam proses pemberian izin,” ujar Arie Rompas dari Greenpeace Indonesia.

    Izin-izin tersebut diberikan kepada perusahaan besar yang memiliki koneksi politik kuat. Greenpeace juga melaporkan bahwa lebih dari 685.000 hektar hutan Papua telah diberikan kepada perusahaan, meskipun banyak di antaranya seharusnya dilindungi.

    “Papua adalah garis pertahanan terakhir Indonesia,” kata Rompas, memperingatkan bahwa kelalaian ini berpotensi memusnahkan salah satu kawasan biodiversitas terbesar di dunia.
     
    Kritikan Diluar OCCRP
    Diluar OCCRP, media-media asing telah beberapa kali menyoroti Jokowi terutama menjelang akhir pemerintahannya pada tahun 2024 yang mungkin berkontribusi dalam pengambilan keputusan para jajak voter.

    South China Morning Post pada bulan September melirik Jokowi atas kasus percobaan anulir keputusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan Pilkada oleh DPR

    Dikarenakan keputusan MK menutup pintu pencalonan Kaesang Pengarep karena umurnya yang tidak cukup dan membuka pintu untuk partai oposisi PDIP untuk mengusung calon di DKI Jakarta, banyak yang menduga bahwa upaya DPR  merupakan sebuah manuver politik

    Akhirnya demo besar terjadi pada bulan Juli, menuntut DPR mengikuti keputusan MK dan menurunkan popularitas Jokowi.

    Hal ini dan juga kemenangan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabumi Raka, dimana pencalonannya sebagai Wakil Presiden terbuka karena keputusan MK membuat banyak orang berspekulasi bahwa Jokowi tengah mencoba untuk menciptakan dinasti.

    “Hal ini dikarenakan upayanya untuk ikut campur dalam proses demokrasi yang mengedepankan kepentingan keluarganya yang bertentangan dengan pandangan banyak orang tentang moralitas serta legalitas politik,” ujar Ian Wilson, ahli Sosiologu di Universitas Murdoch.

    Adapun dugaan Jokowi untuk mempertahankan kekuatan bahkan setelah dia lengser. Seperti halnya kursi Wapres yang dimenangkan Gibran, kritik melihat upaya reshuffle kabinet di akhir pemerintahan hanya untuk menaruh orang-orang yang setia terhadap Jokowi.

    Seperti Bahlil Lahadalia yang menjadi ketua partai Golkar menjadi Menteri ESDM pada bulan Juli yang sebelumnya merupakan donor kampanye Jokowi pada pilpres 2019.

    “Reshuffle ini tidak ada sangkut pautnya terhadap kebijakan atau pemerintahan, hal ini hanya untuk memberikan kursi posis-posisi penting kepada orang-orang yang setia terhadap Jokowi,” ujar Ian.

    Demikian hal kurang lebih penjelasannya. Belum ada kejelasan dari OCCRP tentang nominasi Jokowi, sampai ada pernyataan resmi, keputusan mengapa Jokowi ada di daftar ini hanya berupa spekulasi belaka.

    Baca Juga:
    Jokowi Masuk Nominasi Pemimpin Terkorup 2024 Versi OCCRP, ‘Dikalahkan’ Bashar al-Assad

    Jakarta: Nama mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam daftar finalis “Person of the Year in Organized Crime and Corruption” yang diadakan oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
     
    Namun, OCCRP dalam ajang ini tidak memberikan alasan spesifik mengapa Jokowi menjadi finalis, karena penghargaan ini berdasarkan jajak suara dari jaringan global mereka.
     
    Namun, OCCRP telah beberapa kali mengkritik pemerintahan Jokowi, ini kritikan-kritikan mereka.
     
    Kritik terhadap UU MD3 (2018)
    Laporan OCCRP menyebut bahwa UU MD3 memberikan kekebalan hukum kepada anggota DPR, yang dapat menghambat kebebasan pers dan demokrasi.
    “Sifat subjektif dari kata-kata tersebut memungkinkan jurnalis dengan mudah terjebak saat menjalankan tugasnya, dan undang-undang ini dapat menjadi alat lain untuk menekan…pers.” ujar Abdul Manan dari Aliansi Jurnalis Independen
     
    Andreas Harsono dari Human Rights Watch menambahkan, “Parlemen Indonesia adalah salah satu institusi negara yang paling tidak dipercaya. Tidak membantu bahwa mereka meloloskan undang-undang yang represif seperti ini.”
     
    Penggembosan KPK (2019)
    Revisi UU KPK yang meloloskan pengawasan KPK oleh badan pengawas dianggap sebagai upaya melemahkan independensi lembaga tersebut. Transparency International menyebut langkah ini dapat “mengancam upaya pemberantasan korupsi yang selama ini telah dihormati.”
     
    Demonstrasi besar-besaran yang menentang revisi ini menyebabkan lebih dari 300 orang terluka. Ketua Transparency International, Delia Ferreira Rubio, menegaskan,
     
    “Upaya untuk melemahkan independensi KPK memiliki potensi serius untuk merusak upaya anti-korupsi yang terpuji dalam beberapa tahun terakhir.”
     
    “Indonesia telah berada di sepertiga terbawah Indeks Persepsi Korupsi Transparency International selama beberapa tahun.
     
    Pemerintah seharusnya membuat upaya yang lebih besar untuk mengatasi korupsi dan tidak melakukan apa pun yang mungkin melemahkannya.”
     
    Kontroversi Pengelolaan Sumber Daya Alam (2021)
    Laporan Greenpeace mengungkap dugaan korupsi dalam penerbitan izin perkebunan di Papua, yang seharusnya dilindungi oleh moratorium hutan.
     
    “Kami mengidentifikasi adanya hubungan dengan elit politik dalam proses pemberian izin,” ujar Arie Rompas dari Greenpeace Indonesia.
     
    Izin-izin tersebut diberikan kepada perusahaan besar yang memiliki koneksi politik kuat. Greenpeace juga melaporkan bahwa lebih dari 685.000 hektar hutan Papua telah diberikan kepada perusahaan, meskipun banyak di antaranya seharusnya dilindungi.
     
    “Papua adalah garis pertahanan terakhir Indonesia,” kata Rompas, memperingatkan bahwa kelalaian ini berpotensi memusnahkan salah satu kawasan biodiversitas terbesar di dunia.
     
    Kritikan Diluar OCCRP
    Diluar OCCRP, media-media asing telah beberapa kali menyoroti Jokowi terutama menjelang akhir pemerintahannya pada tahun 2024 yang mungkin berkontribusi dalam pengambilan keputusan para jajak voter.
     
    South China Morning Post pada bulan September melirik Jokowi atas kasus percobaan anulir keputusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan Pilkada oleh DPR
     
    Dikarenakan keputusan MK menutup pintu pencalonan Kaesang Pengarep karena umurnya yang tidak cukup dan membuka pintu untuk partai oposisi PDIP untuk mengusung calon di DKI Jakarta, banyak yang menduga bahwa upaya DPR  merupakan sebuah manuver politik
     
    Akhirnya demo besar terjadi pada bulan Juli, menuntut DPR mengikuti keputusan MK dan menurunkan popularitas Jokowi.
     
    Hal ini dan juga kemenangan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabumi Raka, dimana pencalonannya sebagai Wakil Presiden terbuka karena keputusan MK membuat banyak orang berspekulasi bahwa Jokowi tengah mencoba untuk menciptakan dinasti.
     
    “Hal ini dikarenakan upayanya untuk ikut campur dalam proses demokrasi yang mengedepankan kepentingan keluarganya yang bertentangan dengan pandangan banyak orang tentang moralitas serta legalitas politik,” ujar Ian Wilson, ahli Sosiologu di Universitas Murdoch.
     
    Adapun dugaan Jokowi untuk mempertahankan kekuatan bahkan setelah dia lengser. Seperti halnya kursi Wapres yang dimenangkan Gibran, kritik melihat upaya reshuffle kabinet di akhir pemerintahan hanya untuk menaruh orang-orang yang setia terhadap Jokowi.
     
    Seperti Bahlil Lahadalia yang menjadi ketua partai Golkar menjadi Menteri ESDM pada bulan Juli yang sebelumnya merupakan donor kampanye Jokowi pada pilpres 2019.
     
    “Reshuffle ini tidak ada sangkut pautnya terhadap kebijakan atau pemerintahan, hal ini hanya untuk memberikan kursi posis-posisi penting kepada orang-orang yang setia terhadap Jokowi,” ujar Ian.
     
    Demikian hal kurang lebih penjelasannya. Belum ada kejelasan dari OCCRP tentang nominasi Jokowi, sampai ada pernyataan resmi, keputusan mengapa Jokowi ada di daftar ini hanya berupa spekulasi belaka.
     
    Baca Juga:
    Jokowi Masuk Nominasi Pemimpin Terkorup 2024 Versi OCCRP, ‘Dikalahkan’ Bashar al-Assad
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (SUR)

  • Respon PDIP soal Jokowi Dinominasikan Tokoh Terkorup Dunia 2024 versi OOCRP

    Respon PDIP soal Jokowi Dinominasikan Tokoh Terkorup Dunia 2024 versi OOCRP

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat merespon soal Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang mendapatkan nominasi sebagai salah satu tokoh dunia paling korup 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). 

    Djarot menuturkan bahwa ia tidak berhak untuk menanggapi. Namun sebagai masukan, menurutnya selama 5 tahun kemarin tindak pidana korupsi di Indonesia sangat luar biasa. 

    “Termasuk yang kemarin korupsi timah yang merugikan negara sampai 300 T, tetapi tingkat tuntutannya cuma 6,5 tahun. Jadi tingkat korupsi di Indonesia itu nilainya fantastis banget. Gede gede banget, terutama terkait dengan pengolahan SDA,” terangnya ketika ditemui di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (31/12/2024).

    Meski demikian, Djarot mengaku tak tahu apakah kasus-kasus tersebut berkontribusi terhadap masuknya Jokowi ke dalam nominasi. 

    “Saya tidak tahu apakah itu ada kaitannya dengan kasus-kasus korupsi yang besar seperti itu sehingga itu kemudian berkontribusi kepada predikat [mantan] Presiden Jokowi sebagai salah satu nominasi tokoh terkorup,” ujarnya. 

    Adapun Djarot juga menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui lembaga OOCRP tersebut. 

    “[Tetapi] saya tidak berhak untuk mengomentari karena saya juga tidak mengetahui lembaga tersebut,” ucapnya. 

    Diberitakan sebelumnya, Jokowi menjadi salah satu dari lima nama tokoh dunia yang mendapatkan paling banyak nominasi dari pembaca, jurnalis, juri serta jaringan dari OCCRP secara global.  

    “Finalis-finalis yang menerima paling banyak dukungan tahun ini adalah Presiden Kenya William Ruto; Mantan Presiden Indonesia Joko Widodo; Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu; Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina; pebisnis India Gautam Adani,” dikutip dari publikasi yang diterbitkan di situs resmi OCCRP, Selasa (31/12/2024). 

    Selain Jokowi, Presiden Kenya William Ruto mendapatkan suara terbanyak dari lima tokoh tersebut. Lebih dari 4.000 orang menuliskan nama Ruto untuk dinominasikan sebagai Orang Terkorup 2024. 

    Meski demikian, tokoh terkorup atau ‘Corrupt Person of The Year’ versi OCCRP adalah mantan Presiden Suriah Bashar Al-Assad. Presiden yang berhasil digulingkan setelah 20 tahun lebih berkuasa itu disebut memimpin rezim dengan kekuatan terpusat, pembungkaman suara-suara kritis dan penggunaan kekuatan negara. 

  • Penguasa Suriah Ahmed Al-Sharaa Temui Delegasi SDF, Faksi Pro-AS yang Jadi Musuh Turki – Halaman all

    Penguasa Suriah Ahmed Al-Sharaa Temui Delegasi SDF, Faksi Pro-AS yang Jadi Musuh Turki – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemimpin pemerintahan baru Suriah, Ahmed Al-Sharaa atau yang dikenal sebagai Abu Mohammed Al-Julani, bertemu dengan delegasi dari Pasukan Demokratik Suriah (SDF) pada Senin (30/12/2024).

    SDF dan faksi lain sebelumnya menunjukkan kesiapan untuk bergabung dalam struktur pemerintahan Suriah yang baru, namun proses ini masih dalam tahap awal.

    Seorang pejabat Suriah yang mengetahui pertemuan Al-Julani dan delegasi SDF mengatakan pembicaraan tersebut positif, menurut laporan Agence France-Presse pada hari Selasa (31/12/2024).

    “Pertemuan terjadi pada hari Senin antara pimpinan SDF dan Al-Julani di Damaskus,” kata pejabat tersebut, meminta agar namanya tidak diungkapkan, menggunakan nama panggilan militer Al-Sharaa.

    “Pertemuan tersebut adalah pertemuan pendahuluan untuk meletakkan dasar bagi dialog di masa depan,” lanjutnya.

    Laporan itu mengatakan kedua pihak sepakat untuk melanjutkan pertemuan guna mencapai pemahaman di masa depan.

    Ini adalah perundingan pertama yang diadakan Al-Sharaa dengan para pemimpin Kurdi sejak penggulingan Presiden Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024.

    Pertemuan ini diadakan ketika pertempuran masih berlangsung antara pejuang Kurdi, termasuk faksi yang didukung Amerika, melawan faksi bersenjata yang didukung Turki di Suriah utara.

    Sebelumnya, aliansi oposisi bersenjata Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang dipimpin oleh Al-Sharaa dan faksi loyalisnya melancarkan serangan mendadak pada Rabu (27/11/2024) terhadap militer Suriah, mulai dari kota Aleppo hingga berhasil merebut kekuasaan di Damaskus pada 8 Desember 2024.

    Presiden Suriah Bashar al-Assad dikabarkan kabur ke Rusia setelah HTS mengambil alih kekuasaan.

    Di sisi lain, faksi-faksi bersenjata pro-Turki termasuk Tentara Pembebasan Suriah (FSA) juga menyerang Pasukan Kurdi termasuk SDF yang didukung AS dan merebut wilayah Tal Rifaat dan kota Manbij dari Kurdi.

    SDF yang didominasi Kurdi masih menguasai sebagian besar wilayah timur laut Suriah dan sebagian Kegubernuran Deir ez-Zor (timur), terutama tepi timur Sungai Eufrat.

    Daerah-daerah ini tunduk pada pemerintahan mandiri, yang didirikan oleh Kurdi pada awal perang saudara di Suriah tahun 2011 setelah pasukan presiden Suriah mundur dari sebagian besar wilayah tersebut.

    Setelah jatuhnya rezim Assad, Turki berupaya menjalin hubungan dekat dengan penguasa baru Suriah, Al-Sharaa. 

    Turki menganggap SDF dan unitnya, Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG), sebagai perpanjangan tangan dari militan Kurdi di wilayah Turki yang disebut sebagai teroris yang mengancam kedaulatan negara.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)