Xcloud.id

Tag: Bashar al-Assad

  • Menteri Pertahanan Suriah Mulai Diskusi untuk Gabungkan Faksi-faksi Bersenjata – Halaman all

    Menteri Pertahanan Suriah Mulai Diskusi untuk Gabungkan Faksi-faksi Bersenjata – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Pertahanan di pemerintahan sementara Suriah mulai mengadakan diskusi dengan para pemimpin militer untuk memulai proses mengintegrasikan faksi-faksi ke dalam kementerian.

    Menteri Pertahanan pemerintahan sementara, Mayor Jenderal Murhaf Abu Qasra, bersama sejumlah pimpinan faksi bersenjata terlihat menggelar pertemuan pada Jumat (3/1/2025) dan hari ini, Sabtu (4/1/2025).

    “Diskusi tersebut berkaitan dengan pembahasan struktur institusi militer baru dan perwira yang dicalonkan untuk menjadi anggota Kepala Staf Gabungan,” lapor koresponden Al-Jazeera, Omar Al-Haj.

    Adapun pemerintah sementara Suriah belum menunjuk siapa yang akan menjadi Kepala Staf Gabungan.

    Kemungkinan akan diadakan pertemuan lainnya yang diselenggarakan secara berturut-turut.

    “Ada kesepakatan antara faksi-faksi yang ikut serta dalam penggulingan rezim Bashar al-Assad untuk membubarkan diri segera setelah struktur institusi militer baru disepakati,” lanjut laporan itu.

    Menyusul pertemuan para pemimpin faksi militer dengan pemimpin pemerintahan baru Suriah, Ahmed Al-Sharaa, Departemen Operasi Militer mengumumkan kesepakatan untuk membubarkan semua faksi dan menggabungkannya di bawah payung Kementerian Pertahanan.

    Penguasa Suriah ‘Bersihkan’ Sisa Loyalis Rezim Assad

    Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri Sementara, bekerja sama dengan Departemen Operasi Militer, terus melakukan kampanye besar-besaran di kota Homs dan pedesaannya untuk mencari sisa-sisa loyalis rezim Assad.

    “Operasi penyisiran telah selesai di beberapa wilayah Homs, seperti lingkungan Wadi Al-Dahab, dan masih berlanjut di lingkungan lain, terutama Al-Zahraa, Al-Abbasiyah, dan Al- Muhajirin,” kata koresponden Al Jazeera, Walid Al-Attar.

    Setidaknya 28 anggota rezim yang dituduh melakukan pembantaian Karm al-Zaytoun pada tahun 2012, ditangkap di wilayah tersebut.

    “Bentrokan dengan senapan mesin terjadi dari waktu ke waktu antara pasukan dan unsur-unsur rezim presiden yang digulingkan yang menolak untuk menerima penyelesaian status mereka dan menyerahkan senjata mereka,” kata sumber di Departemen Operasi Militer.

    Sementara itu, SANA menerbitkan foto-foto pada hari Sabtu (4/1/2025) yang menunjukkan Departemen Keamanan Publik menyita gudang amunisi di lingkungan Al-Zahraa di Homs selama kampanye penyisiran.

    “Departemen Keamanan Publik, selama kampanyenya di Homs, berhasil menangkap Muhammad Nour al-Din Shalhoum, salah satu pejabat yang bertanggung jawab atas kamera pengintai di Penjara Saydnaya (di pedesaan Damaskus ), dan yang berpartisipasi dalam menonaktifkan kamera penjara sebelum Departemen Operasi Militer mengambil alih wilayah tersebut,” lapor SANA.

    Mereka juga menangkap Saher Al-Naddaf, salah satu komandan lapangan yang melakukan kejahatan terhadap rakyat Suriah, dan berpartisipasi dalam banyak pembantaian di seluruh wilayah Suriah.

    Dia adalah salah satu sisa milisi yang menolak menyerahkan senjata mereka dan terpaksa bersembunyi di antara warga sipil.

    Sejak penggulingan rezim presiden Suriah Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024, Departemen Operasi Militer telah membuka pusat pemukiman dengan anggota rezim yang digulingkan.

    Namun penolakan beberapa dari mereka untuk meletakkan senjata menyebabkan pecahnya bentrokan di sejumlah provinsi Suriah.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Usai Rilis Daftar Kontroversial, OCCRP Tegaskan Tidak Ada Bukti Jokowi Korupsi

    Usai Rilis Daftar Kontroversial, OCCRP Tegaskan Tidak Ada Bukti Jokowi Korupsi

    Jakarta: Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) menegaskan bahwa tidak ada bukti Joko Widodo atau Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia, terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya. Pernyataan ini dirilis OCCRP dalam klarifikasi resmi yang dimuat di situs mereka pada Kamis, 2 Januari 2025.

    “OCCRP tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya,” tulis OCCRP dalam pernyataannya yang dikutip Sabtu, 4 Januari 2025.

    OCCRP juga menyatakan tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan, karena saran datang dari orang-orang di seluruh dunia. Hal ini termasuk pencalonan mantan presiden Indonesia Joko Widodo, yang dikenal sebagai Jokowi. 

    Baca juga: Kritik Tajam kepada OCCRP yang Pakai Google Form Bebas Sebagai Basis Data

    “OCCRP memasukkan dalam “finalisnya” para nomine yang memperoleh dukungan daring terbanyak dan memiliki beberapa dasar untuk diikutsertakan,” ungkap OCCRP.

    Namun, OCCRP menyebut adanya kritik terhadap pemerintahan Jokowi, termasuk pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tuduhan merusak lembaga pemilu serta peradilan untuk mendukung ambisi politik putranya yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden.

    Pernyataan ini disampaikan setelah Jokowi masuk dalam daftar finalis nominasi “Tokoh Tahun Ini” 2024, penghargaan tahunan yang diberikan kepada individu yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam memajukan kejahatan dan korupsi global. Nama Jokowi muncul sebagai salah satu nominasi yang dikirimkan dari seluruh dunia.

    Terkait nominasi ini, Penerbit OCCRP, Drew Sullivan, menjelaskan bahwa meskipun ada persepsi publik tentang korupsi, juri tidak menemukan cukup bukti langsung mengenai korupsi signifikan atau pola pelanggaran yang berlangsung lama dalam kasus Jokowi.

    “Para juri menghargai nominasi warga negara, tetapi dalam beberapa kasus, tidak ada cukup bukti langsung tentang korupsi yang signifikan atau pola pelanggaran yang sudah berlangsung lama,” kata Drew Sullivan.

    Penghargaan “Tokoh Tahun Ini” akhirnya diberikan kepada Bashar al-Assad, Presiden Suriah, yang dinilai memainkan peran besar dalam mengacaukan kawasan melalui jaringan kriminal terbuka, pelanggaran hak asasi manusia, dan korupsi masif.

    Jakarta: Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) menegaskan bahwa tidak ada bukti Joko Widodo atau Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia, terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya. Pernyataan ini dirilis OCCRP dalam klarifikasi resmi yang dimuat di situs mereka pada Kamis, 2 Januari 2025.
     
    “OCCRP tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya,” tulis OCCRP dalam pernyataannya yang dikutip Sabtu, 4 Januari 2025.
     
    OCCRP juga menyatakan tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan, karena saran datang dari orang-orang di seluruh dunia. Hal ini termasuk pencalonan mantan presiden Indonesia Joko Widodo, yang dikenal sebagai Jokowi. 
    Baca juga: Kritik Tajam kepada OCCRP yang Pakai Google Form Bebas Sebagai Basis Data
     
    “OCCRP memasukkan dalam “finalisnya” para nomine yang memperoleh dukungan daring terbanyak dan memiliki beberapa dasar untuk diikutsertakan,” ungkap OCCRP.
     
    Namun, OCCRP menyebut adanya kritik terhadap pemerintahan Jokowi, termasuk pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tuduhan merusak lembaga pemilu serta peradilan untuk mendukung ambisi politik putranya yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden.
     
    Pernyataan ini disampaikan setelah Jokowi masuk dalam daftar finalis nominasi “Tokoh Tahun Ini” 2024, penghargaan tahunan yang diberikan kepada individu yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam memajukan kejahatan dan korupsi global. Nama Jokowi muncul sebagai salah satu nominasi yang dikirimkan dari seluruh dunia.
     
    Terkait nominasi ini, Penerbit OCCRP, Drew Sullivan, menjelaskan bahwa meskipun ada persepsi publik tentang korupsi, juri tidak menemukan cukup bukti langsung mengenai korupsi signifikan atau pola pelanggaran yang berlangsung lama dalam kasus Jokowi.
     
    “Para juri menghargai nominasi warga negara, tetapi dalam beberapa kasus, tidak ada cukup bukti langsung tentang korupsi yang signifikan atau pola pelanggaran yang sudah berlangsung lama,” kata Drew Sullivan.
     
    Penghargaan “Tokoh Tahun Ini” akhirnya diberikan kepada Bashar al-Assad, Presiden Suriah, yang dinilai memainkan peran besar dalam mengacaukan kawasan melalui jaringan kriminal terbuka, pelanggaran hak asasi manusia, dan korupsi masif.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • OCCRP Akui Laporan Mereka Disalahgunakan Demi Kepentingan Politik

    OCCRP Akui Laporan Mereka Disalahgunakan Demi Kepentingan Politik

    Jakarta: Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) mengakui bahwa laporan dan penghargaan yang mereka buat terkadang disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memajukan agenda atau kepentingan politik tertentu. Hal ini disampaikan OCCRP dalam klarifikasinya usai laporan kontroversial yang memuat nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu nominasi.

    “Penting untuk dicatat bahwa penghargaan ini terkadang disalahgunakan oleh individu yang ingin memajukan agenda atau ide politik mereka,” demikian pernyataan resmi OCCRP dalam rilis yang dimuat Kamis, 2 Januari, dan dikutip Sabtu, 4 Januari 2025.

    OCCRP menegaskan tujuan dari penghargaan ini tunggal: untuk memberikan pengakuan terhadap kejahatan dan korupsi. Pasalnya korupsi dan kejahatan melampaui afiliasi, politik atau lainnya.

    OCCRP menerima lebih dari 55.000 nominasi dari berbagai pihak di seluruh dunia. Namun, OCCRP menegaskan bahwa mereka tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan.

    Baca juga: Usai Rilis Daftar Kontroversial, OCCRP Tegaskan Tidak Ada Bukti Jokowi Korupsi

    “OCCRP tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan, karena saran datang dari orang-orang di seluruh dunia,” jelas rilis tersebut. 

    OCCRP menangkap persepsi dari saran yang masuk secara daring bahwa pemerintahan Jokowi dikritik secara luas terkait pemberantasan korupsi dan nepotisme. Namun OCCRP menegaskan tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat atas apa yang dituduhkan.

    “OCCRP tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya.

    Lebih lanjut, OCCRP menyebut bahwa keputusan akhir ditentukan oleh para juri berdasarkan penelitian investigasi dan keahlian kolektif mereka. Proses seleksi OCCRP diklaim melibatkan panel juri yang terdiri dari pakar masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis dengan pengalaman luas dalam menyelidiki korupsi.

    OCCRP memutuskan penghargaan diberikan kepada Presiden Suriah Bashar al-Assad. Penghargaan ini bertujuan untuk menyoroti individu yang telah memajukan kejahatan dan korupsi secara global sehingga merusak demokrasi dan hak asasi manusia.

    “Kami akan terus menyempurnakan proses nominasi dan seleksi, dengan memastikan adanya transparansi dan inklusivitas,” tegas OCCRP.

    Jakarta: Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) mengakui bahwa laporan dan penghargaan yang mereka buat terkadang disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memajukan agenda atau kepentingan politik tertentu. Hal ini disampaikan OCCRP dalam klarifikasinya usai laporan kontroversial yang memuat nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu nominasi.
     
    “Penting untuk dicatat bahwa penghargaan ini terkadang disalahgunakan oleh individu yang ingin memajukan agenda atau ide politik mereka,” demikian pernyataan resmi OCCRP dalam rilis yang dimuat Kamis, 2 Januari, dan dikutip Sabtu, 4 Januari 2025.
     
    OCCRP menegaskan tujuan dari penghargaan ini tunggal: untuk memberikan pengakuan terhadap kejahatan dan korupsi. Pasalnya korupsi dan kejahatan melampaui afiliasi, politik atau lainnya.
    OCCRP menerima lebih dari 55.000 nominasi dari berbagai pihak di seluruh dunia. Namun, OCCRP menegaskan bahwa mereka tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan.
     
    Baca juga: Usai Rilis Daftar Kontroversial, OCCRP Tegaskan Tidak Ada Bukti Jokowi Korupsi
     
    “OCCRP tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan, karena saran datang dari orang-orang di seluruh dunia,” jelas rilis tersebut. 
     
    OCCRP menangkap persepsi dari saran yang masuk secara daring bahwa pemerintahan Jokowi dikritik secara luas terkait pemberantasan korupsi dan nepotisme. Namun OCCRP menegaskan tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat atas apa yang dituduhkan.
     
    “OCCRP tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya.
     
    Lebih lanjut, OCCRP menyebut bahwa keputusan akhir ditentukan oleh para juri berdasarkan penelitian investigasi dan keahlian kolektif mereka. Proses seleksi OCCRP diklaim melibatkan panel juri yang terdiri dari pakar masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis dengan pengalaman luas dalam menyelidiki korupsi.
     
    OCCRP memutuskan penghargaan diberikan kepada Presiden Suriah Bashar al-Assad. Penghargaan ini bertujuan untuk menyoroti individu yang telah memajukan kejahatan dan korupsi secara global sehingga merusak demokrasi dan hak asasi manusia.
     
    “Kami akan terus menyempurnakan proses nominasi dan seleksi, dengan memastikan adanya transparansi dan inklusivitas,” tegas OCCRP.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Prabowo Dinobatkan Pemimpin Dunia Bakal Berpengaruh 2025, Bersanding Donald Trump dan Xi Jinping

    Prabowo Dinobatkan Pemimpin Dunia Bakal Berpengaruh 2025, Bersanding Donald Trump dan Xi Jinping

    TRIBUNJATIM.COM – Presiden Prabowo Subianto kini dinobatkan jadi pemipin dunia yang bakal berpengaruh pada tahun 2025.

    Penobatan itu dilakukan oleh media asal Singapura, The Straits Times.

    Prabowo Subianto bersanding dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping hingga Presiden AS terpilih, Donald Trump.

    Mereka dinobatkan dalam artikel bertajuk “Meet 10 World Leaders to Watch in 2025′ yang terbit pada Sabtu (4/1/2025).

    Pemimpin dunia itu bakal memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan dunia.

    “Dari Donald Trump dan Xi-Jinping hingga Prabowo Subianto dan Vladimir Putin, para tokoh berpengaruh akan memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan di seluruh dunia,” demikian tertulis dalam artikel tersebut.

    Dalam artikel tersebut, langkah Prabowo yang langsung melakukan kunjungan ke beberapa negara setelah dilantik menjadi Presiden ke-8 RI menjadi sorotan.

    Menurut media tersebut, kunjungan Prabowo tersebut lebih lebih bersifat untuk meningkatkan ekonomi Indonesia alih-alih membahas terkait geopolitik.

    Kendati demikian, mantan Menteri Pertahanan (Menhan) era kepemimpinan Joko Widodo itu dianggap memiliki tujuan untuk menempatkan Indonesia sebagai negara yang turut berpengaruh dalam diplomasi internasional.

    Media tersebut turut menyanjung target Prabowo yang ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 8 persen.

     
    “Kurang dari sebulan setelah dilantik, Prabowo memulai kunjungan diplomatiknya dengan mengunjungi Tiongkok dan Amerika Serikat pada minggu yang sama serta menghadiri pertemuan-pertemuan multilateral besar sepert APEC, yang dengan cepat menandakan keinginannya untuk menempatkan Indonesia sebagai jantung diplomasi internasional.”

    “Motivasinya (kunjungan ke luar negeri) mungkin lebih bersifat ekonomi daripada geopolitik atau pribadi. Inti dari visi kepresidenannya adalah tujuan yang berani untuk mencapai pertumbuhan PDB sebesar 8 persen, naik dari 5 persen saat ini,” tulis The Straits Times.

    The Straits Times juga menyanjung langkah Prabowo yang berani agar Indonesia masuk dalam kemitraan organisasi antar pemerintah, BRICS.

    Diketahui, BRICS saat ini beranggotakan Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan.

    “Pengumuman status kemitraan BRICS Indonesia dalam beberapa hari setelah ia menjabat sebagai presiden, ditambah dengan deklarasi bahwa negara dengan populasi terpadat di Asia Tenggara ini siap untuk menjadi anggota penuh, menunjukkan bahwa Prabowo tidak takut untuk melanggar posisi yang diambil oleh pemerintahan Joko Widodo,” tulisnya.

    The Straits Times juga turut menyoroti peran Prabowo terkait posisi Indonesia di ASEAN.

    Media tersebut memprediksi akan ada kerjasama yang erat dengan Malaysia untuk menunjang visi-misinya yaitu pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

    “Namun, yang lebih mungkin terjadi adalah skenario di mana Anwar (PM Malaysia) menemukan sekutu dalam diri Prabowo, yang diharapkan dapat memberikan dukungan kuat untuk hasil kerja sama ASEAN Malaysia.”

    “Hal ini akan memfasilitasi investasi lintas batas, konektivitas rantai pasokan, dan pembangunan berkelanjutan, dan selaras dengan penekanan pemerintahannya pada pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan,” tulis media tersebut.

    Di sisi lain, The Straits Times juga mewanti-wanti terkait pendekatan kebijakan luar negeri Prabowo terkait hubungan Indonesia dengan Tiongkok dan Rusia yang dianggap memicu perdebatan.

    Media itu mewanti-wanti agar Prabowo dapat menyeimbangkan antara kebijakan luar negerinya yang dinilai ambisius serta mengakomodir kritik di dalam negeri terkait keputusan kebijakan internasionalnya.

    “Para pengamat politik di negara terbesar di kawasan ini akan memantau dengan seksama bagaimana Prabowo menyeimbangkan antara mengejar agenda global yang ambisius dan mengelola kritik domestik terhadap keputusan-keputusan internasionalnya,” pungkas media tersebut.

    Sebagai informasi, selain Prabowo, ada sembilan pemimpin negara yang turut dinobatkan sebagai pemimpin dunia yang akan berpengaruh tahun 2025 yaitu:

    Presiden terpilih AS, Donald Trump

    Presiden Tiongkok, Xi Jinping

    Presiden Rusia, Vladimir Putin

    Presiden Israel, Benjamin Netanyahu

    Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba

    Presiden Korea Utara, Kim Jong-un

    Perdana Menteri India, Narendra Modi

    Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese

    Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim

    Jokowi Masuk Finalis Presiden Terkorup 2024 Versi OCCRP

    Beda dengan Prabowo, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) justru ditetapkan menjadi salah satu pemimpin terkorup di dunia pada tahun 2024 versi lembaga independen, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    Selain Jokowi, ada lima pemimpin dunia yang masuk dalam nominasi tersebut.

    Menurut organisasi tersebut, ‘pemenang’ dari nominasi tersebut adalah mantan Presiden Suriah, Bashar Al-Assad, yang digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pada awal Desember 2024 lalu.

    Menurut salah satu juri nominasi ini, pendiri Daraj.com, Alia Ibrahim, Assad dianggap sebagai pemimpin terbrutal.

    Assad dianggap telah melakukan kerusakan dari segala sisi terhadap Suriah.

    Alia menilai, butuh waktu puluhan tahun untuk memperbaiki kondisi Suriah imbas kepemimpinan brutal Assad selama 24 tahun.

    “Selain menjadi diktator seperti ayahnya, Assad menambahkan dimensi kejahatan korupsi yang tak terbayangkan, menghancurkan kehidupan banyak orang bahkan di luar perbatasan negaranya sendiri.”

    “Kerusakan politik, ekonomi, dan sosial yang disebabkan oleh Assad, baik di Suriah maupun di kawasan ini, akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mengatasinya,” jelasnya.

    Di sisi lain, OCCRP turut memberikan ‘penghargaan khusus’ kepada Presiden Guinea Khatulistiwa, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, berupa ‘Penghargaan Non-Prestasi Seumur Hidup’.

    Adapun ‘penghargaan’ ini diberikan imbas brutalnya Obiang dalam memimpin negara tersebut berupa penindasan, penangkapan yang melanggar hukum, hingga penghilangan paksa terhadap orang yang berbeda pendapat.

    Selain itu, Obiang dianggap telah mencuri sebagai besar kekayaan negara yang dipimpinnya secara bersama-sama dengan orang-orang di lingkarannya.

    Model kepemimpinan Obiang ini, membuat masyarakat Guinea Khatulistiwa menderita dalam kemiskinan ketika dirinya dan kroninya justru hidup dengan kemewahan.

    Jurnalis investigasi asal Ghana yang juga menjadi juri nominasi ini, Anas Aremeyaw Anas, menuturkan Obiang telah menciptakan dinasti otoriter sejak kepemimpinannya pada tahun 1979.

    “Melalui ketakutan, penindasan, dan korupsi, Teodoro Obiang telah menciptakan sebuah dinasti kekayaan dan kekebalan hukum,” kata Anas. 

    “Kecenderungan diktatornya dengan cepat ditiru oleh para pemimpin di seluruh benua Afrika, dengan para pemimpin kudeta saat ini yang memandangnya sebagai ayah baptis, dan memiliki ambisi yang sama untuk menjadi ayah baptis korupsi seperti dia,” sambung Anas.

    OCCRP menilai, model kepemimpinan seperti Assad dan Obiang menjadi contoh rezim diktator yang sudah lama berkuasa di mana korupsi memainkan peran penting.

    Selengkapnya, berikut daftar pemimpin terkorup tahun 2024 versi OCCRP:

    Mantan Presiden Suriah, Bashar Al Assad

    Presiden Kenya, William Ruto

    Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi)

    Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu

    Mantan Perdana Menteri (PM) Bangladesh, Sheikh Hasina

    Pengusaha India, Gautam Adani

    Sebagai informasi, OCCRP telah menggelar ‘penghargaan’ ini sejak tahun 2012 silam.

    Tak hanya pemimpin, OCCRP turut memasukkan organisasi pemerintah sebagai salah satu calon penerima ‘penghargaan’.

    Adapun berikut daftar ‘pemenang’ terkait pemimpin atau organisasi pemerintah terkorup di dunia tiap tahunnya sejak tahun 2012-2024:

    2012: Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev

    2013: Parlemen Rumania

    2014: Presiden Rusia, Ilham Aliyev

    2015: Mantan Presiden Montenegro, Milo Djukanovic

    2016: Presiden Venezuela, Nicolas Maduro

    2017: Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte

    2018: Bank Danske di Denmark

    2019: Mantan Perdana Menteri Malta, Joseph Muscat

    2020: Mantan Presiden Brasil, Jair Bolsonaro

    2021: Presiden Belarusia, Aleksandr Lukashenko

    2022: Pemimpin kelompok tentara bayaran Wagner, Yevgeny Prigozhin

    2023: Jaksa Agung Guatemala, Maria Conseulo Porras

    2024: Mantan Presiden Suriah, Bashar Al-Assad

    Di sisi lain, penentuan tokoh yang masuk sebagai finalis dilakukan OCCRP berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia.

    Sementara, penentuan para tokoh yang menjadi finalis merupakan masukan dari publik, pembaca, jurnalis, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP.

  • AS Dilaporkan Bangun Pangkalan Militer Baru di Suriah, Benarkah?

    AS Dilaporkan Bangun Pangkalan Militer Baru di Suriah, Benarkah?

    Konvoi tersebut, menurut laporan media lokal New Region, mencakup bangunan prefabrikasi, mesin penggali parit, peralatan pengintaian, dan tangki bahan bakar.

    Pembangunan pangkalan baru itu juga disebut bertujuan membantu Unit Pertahanan Rakyat (YPG), kelompok Kurdi di Suriah yang juga menjadi sekutu AS dalam membasmi ISIS. Washington telah mendukung dan melatih para petempur Kurdi dari SDF, yang dipimpin oleh YPG, dalam operasi memberantas ISIS.

    Aliansi AS dengan para petempur Kurdi di Suriah itu menuai kecaman keras dari Turki yang memandang YPG sebagai perpanjangan tangan dari milisi terlarang Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang mengobarkan pemberontakan melawan negara Turki sejak tahun 1984 silam.

    PKK telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Turki, AS dan Uni Eropa. Ankara telah berulang kali meminta Washington, sekutunya dalam NATO, dan beberapa negara lainnya untuk berhenti mendukung YPG.

    Sejak rezim Bashar al-Assad tumbang di Suriah, pasukan SDF dan militer Turki telah beberapa kali terlibat bentrokan. Para petempur milisi Kurdi di Suriah secara aktif bertempur melawan elemen-elemen Tentara Pembebasan Suriah yang didukung Ankara.

    Dalam beberapa pekan terakhir, Turki memperingatkan pihaknya akan mengerahkan pasukan tambahan ke kota Kobani, yang menjadi tempat para petempur Kurdi bercokol.

    Sementara para pejabat AS berharap SDF akan berada di bawah payung pemerintahan baru Suriah. Pemerintahan Presiden Joe Biden bahkan sebenarnya bersiap memberikan keringanan sanksi jika Kurdi menormalisasi hubungan dengan rezim Assad sebelum jatuhnya rezim itu karena khawatir Iran akan merangkul Kurdi demi menghadapi Turki.

    (nvc/idh)

  • Klarifikasi OCCRP: Tidak Menemukan Bukti Jokowi Korupsi

    Klarifikasi OCCRP: Tidak Menemukan Bukti Jokowi Korupsi

    Surabaya (beritajatim.com) – Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) baru saja menetapkan Bashar al-Assad sebagai “Person of the Year” 2024.

    Penghargaan ini diberikan kepada individu yang dinilai paling berkontribusi dalam memperparah kejahatan dan korupsi di dunia, sehingga merusak demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

    Proses penentuan pemenang penghargaan ini melibatkan panel ahli dari kalangan masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis yang berpengalaman dalam investigasi korupsi dan kejahatan.

    Dalam 13 tahun terakhir, OCCRP membuka nominasi secara umum dan tahun ini menerima lebih dari 55.000 nominasi. Kandidat yang diusulkan mencakup tokoh politik terkenal hingga individu yang kurang dikenal.

    Salah satu nama yang masuk dalam daftar nominasi adalah mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi.

    OCCRP menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kendali atas siapa saja yang dinominasikan, karena usulan datang dari masyarakat global melalui polling .

    Meskipun Jokowi masuk dalam daftar finalis, OCCRP menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk kepentingan pribadi selama masa kepresidenannya.

    Namun, beberapa kelompok masyarakat sipil dan pakar mengkritik pemerintahan Jokowi yang dianggap melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara signifikan.

    As noted in our clarification today, uJokowi hasn’t been directly implicated in financial corruption. But his 10-year administration saw the weakening of the KPK, and the undermining of judicial independence. Activists have also increasingly been harassed https://t.co/xAubm86K5b pic.twitter.com/QWIhdLGPFq

    — Aubrey Belford (@AubreyBelford) January 3, 2025

    Jokowi juga disebut-sebut melemahkan institusi elektoral dan yudisial demi mendukung ambisi politik putranya, yang kini menjabat sebagai wakil presiden di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Publisher OCCRP, Drew Sullivan, meski tidak selalu ada bukti langsung, persepsi masyarakat terhadap korupsi menjadi peringatan penting bagi para tokoh yang dinominasikan.

    “Warga menunjukkan bahwa mereka peduli dan mengawasi. Kami juga akan terus mengawasi,” ujarnya.

    Bashar al-Assad, Pilihan Akhir Juri
    Bashar al-Assad akhirnya terpilih sebagai “Person of the Year” meskipun bukan yang paling banyak dinominasikan.

    Pemimpin Suriah ini dipilih karena perannya dalam mendestabilisasi Suriah dan kawasan sekitarnya melalui jaringan kriminal, pelanggaran hak asasi manusia yang masif, termasuk pembunuhan besar-besaran, serta korupsi.

    Proses seleksi akhir OCCRP didasarkan pada riset investigasi dan keahlian kolektif jaringan mereka. Tujuan penghargaan ini adalah untuk menyoroti sistem dan aktor yang mendukung kejahatan terorganisir dan korupsi, sekaligus mengingatkan pentingnya keadilan dan transparansi.

    Refleksi Publik dan Komitmen OCCRP
    Penghargaan tahun ini menarik perhatian global yang belum pernah terjadi sebelumnya, mencerminkan meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap dampak luas korupsi. OCCRP berkomitmen untuk terus menyempurnakan proses nominasi dan seleksi, serta memastikan transparansi dan inklusivitas.

    “Penghargaan ini sering disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk agenda politik. Namun, tujuan kami hanya satu: menyoroti kejahatan dan korupsi tanpa pandang bulu,” tegas OCCRP dalam pernyataan resminya.

    Sebagai organisasi yang fokus pada kebebasan pers, transparansi, dan demokrasi, OCCRP akan terus menghadirkan laporan investigasi yang memberikan wawasan kritis tentang kekuatan yang membentuk berbagai negara di dunia.

    Ada Mobilisasi Polling
    Wakil Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Andy Budiman melihat nominasi Jokowi  sebagai orang terkorup di dunia sebagai tudingan yang sangat tendensius.

    “Itu suara barisan sakit hati, mereka yang belum bisa move on dari kekalahan di Pilpres,” kata Wakil Andy Budiman dalam keterangan yang dilansir Rabu, 1 Januari 2025.

    Menurut dia, ada jejak digital terkait OCCRP yang membuat nominasi terkait tokoh dunia. Nominasi itu dipublikasi untuk polling, hingga 5 Desember 2024.

    “Jadi ada polling. Nah, barisan sakit hati itu yang memobilisasi suara,” kata Andy.

    Atas dasar itu, dia melihat publikasi OCCRP tak bisa dipertanggungjawabkan. Karena, metodologi yang digunakan hanya berdasarkan polling, yang bisa diisi siapa saja.

    “Ini jelas berbeda dengan survei ilmiah dengan pengambilan sampelnya yang sangat cermat untuk menghindari bias,” lanjut dia.

    Menurut Andy, Jokowi tidak pernah memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak sah. Karena itu, publikasi OCCRP tidak berdasar sama sekali.

    Terakhir, PSI meminta OCCRP mencermati tingkat kepercayaan rakyat yang sangat tinggi ke Jokowi. Bahkan, sampai akhir masa jabatan.

    “Kalau Pak Jokowi korupsi, rakyat pasti tahu dan tingkat kepercayaan anjlok. Rakyat melihat dari dekat kerja Pak Jokowi, tidak ada korupsi,” pungkas Andy.(ted)

  • Pukulan Telak Buat AS, Drone MQ-9 Reaper ke-14 Ditembak Jatuh Houthi di Marib: Rp 6,8 Triliun Hangus – Halaman all

    Pukulan Telak Buat AS, Drone MQ-9 Reaper ke-14 Ditembak Jatuh Houthi di Marib: Rp 6,8 Triliun Hangus – Halaman all

    Pukulan Telak Buat AS, Drone MQ-9 Reaper ke-14 Ditembak Jatuh Houthi di Marib: Rp 6,8 T Hangus

    TRIBUNNEWS.COM – Angkatan Bersenjata Yaman (YAF) yang terafiliasi kelompok bersenjata Houthi dilaporkan telah menembak jatuh pesawat nirawak MQ-9 Reaper Amerika Serikat (AS) yang ke-14 Kamis (2/1/2025).

    Laporan ini datang hanya beberapa hari setelah Houthi menembak jatuh pesawat nirawak canggih ke-13 milik AS tersebut.

    Brigadir Jenderal Yahya Saree, juru bicara pasukan YAF, menyatakan bahwa drone MQ-9 Reaper ke-14 AS ini dicegat saat “melaksanakan misi yang mengancam keamanan Yaman” di wilayah Marib, Suriah.

    Saree mengklaim kalau pesawat tak berawak canggih AS, yang bernilai sekitar 30 juta dolar AS (Rp 486 miliar), ditembak jatuh menggunakan rudal Saqr 358.

    Rudal Saqr, menurut klaim Houthi, diproduksi di dalam negeri.
     
    Sejak Oktober tahun lalu, militer AS telah kehilangan 14 pesawat tak berawak MQ-9 Reaper yang diperkirakan bernilai 420 juta dolar AS (setara Rp 6, 8 triliun) akibat serangan petempur Houthi.

    “Hilangnya 14 pesawat tak berawak berteknologi tinggi merupakan pukulan telak bagi operasi militer AS,” tulis laporan situs militer DAS, dikutip Jumat (3/1/2025).

    Sabtu lalu, Angkatan Udara AS kehilangan pesawat tak berawak MQ-9 Reaper ke-13, yang ditembak jatuh oleh pasukan Houthi di atas wilayah Bayda, Yaman.

     

    Puing-puing pesawat nirawak MQ-9 Reaper setelah ditembak jatuh oleh pejuang Houthi di Yaman. (foto arsip) (DSA)

    Bisa Terbang Hingga 27 Jam

    Militer AS menggunakan MQ-9 Reaper, yang dikembangkan oleh General Atomics Aeronautical Systems (GASI), untuk mengamankan wilayah maritim di lepas pantai Yaman, Laut Merah, untuk pengiriman komersial. 

    AS juga menggunakan drone itu untuk melakukan operasi pengintaian dan pengeboman di tanah Yaman.
      
    Secara teknis, MQ-9 Reaper dapat beroperasi hingga 27 jam terus menerus pada ketinggian 50.000 kaki, membawa muatan melebihi 1,7 ton, termasuk sensor canggih dan komponen elektronik sensitif.

    Drone MQ-9 Reaper (DSA)

    Terutama digunakan untuk misi Intelijen, Pengawasan, dan Pengintaian (ISR), drone ini juga dapat dipersenjatai dengan rudal Hellfire, bom GBU-12 Paveway II, dan GBU-38 Joint Direct Attack Munition (JDAM) untuk operasi penyerangan.

    Hingga tahun 2021, militer AS, khususnya Angkatan Udara AS (USAF), mengoperasikan lebih dari 300 drone MQ-9 Reaper, yang pertama kali diperkenalkan ke satuan tempur pada tahun 2007.

    AS berencana untuk memensiunkan MQ-9 Reaper pada tahun 2035.

    Rudal mode ganda “Saqr 358” buatan Iran. (DSA)

    Seputar Rudal Saqr 358

    Pihak Houthi mengklaim MQ-9 Reaper ke-14 ditembak jatuh menggunakan rudal Saqr 358 mode ganda.

    Rudal Saqr 358 menggabungkan kemampuan pesawat tak berawak kamikaze dengan fungsi antipesawat, khususnya menargetkan pesawat tak berawak musuh yang dioperasikan oleh musuh Iran di zona konflik Timur Tengah.

    Dikembangkan oleh Iran, rudal canggih ini secara efektif digunakan oleh pasukan proksi Iran, termasuk Houthi di Yaman, serta kelompok bersenjata di Irak dan Hizbullah di Lebanon selatan.

    Fleksibilitas dan efektivitas rudal Saqr 358 menjadikannya senjata pilihan bagi proksi Iran, yang memungkinkan mereka mengganggu pengintaian dan pengawasan musuh, khususnya oleh Israel dan Amerika Serikat.

    Sedikit yang diketahui tentang spesifikasi teknis rudal tersebut, tetapi Saqr 358 berukuran panjang sekitar 3 meter dengan diameter rudal 152 mm.

    Dengan berat 50 kg, rudal ini ditenagai oleh mesin turbojet kecil dan dapat menyerang target pada jarak 10 km hingga 100 km.

    Rudal tersebut membawa hulu ledak fragmentasi tinggi seberat 10 kg dan tidak memerlukan sistem peluncuran yang canggih, membuatnya mudah untuk dipindahkan dan disebarkan.

    Rudal mode ganda ini juga telah dipamerkan di beberapa parade militer Iran yang menampilkan Saqr 358.

    Teknologi Houthi Lebih Canggih dari yang Diperkirakan Israel

    Terkait kemampuan militer Houthi, seorang pejabat Israel mengakui bahwa teknologi yang dimiliki Houthi lebih canggih daripada yang diperkirakan banyak orang.

    Oleh karena itu, upaya Israel untuk melawan kelompok dari Yaman itu barangkali akan lebih sulit.

    Kepada media terkenal asal Amerika Serikat, The New York Times, pejabat yang enggan disebutkan namanya itu mengatakan Houthi tak seharusnya diremehkan.

    Menurutnya, berkat bantuan Iran, Houthi mampu mengambil “langkah praktis” dalam mengejar tujuannya, yakni menghancurkan Israel.

    Sementara itu, Yoel Guzansky, mantan pejabat Dewan Keamanan Nasional Israel, menyebut Houthi hendak melancarkan perang atrisi melawan Israel.

    “Houthi menginginkan perang atrisi melawan Israel dengan terus menembak sehingga mereka bisa berkata, ‘Kami adalah perlawanan nyata,’” kata Guzansky.

    Dia berujar sebagian rencana Houthi didasarkan pada ekonomi sederhana.

    Rudal dan pesawat nirawak atau drone yang diluncurkan Houthi mungkin hanya berbiaya beberapa ribu dolar. Namun, biaya yang dikeluarkan Israel untuk menangkisnya mencapai puluhan ribu dolar.

    Sejarawan militer Danny Orbach di Universitas Ibrani mengungkapkan tantangan lain yang harus dihadapi Israel.

    Tantangan itu ialah jarak yang begitu jauh. Houthi berada di Yaman yang berjarak lebih dari seribu mil dari Israel.

    Jarak jauh itu juga disinggung oleh Amatzia Baram, seorang guru besar sejarah Timur Tengah dan Direktur Pusat Kajian Irak di Universitas Haifa.

    “Jaraknya sangat jauh, hampir 2.000 km. Ini bukan Tartus, Latakia, atau Beirut, ini dunia yang sepenuhnya berbeda,” kata Baram saat diwawancarai Maariv.

    Menurutnya, Israel butuh lima jam penerbangan pulang pergi untuk menyerang Houthi.

    “Houthi mengetahui ini, mereka punya rudal. Rudal mereka bisa menjangkau kita. Kita tak punya rudal yang cocok untuk tugas ini. Kita hanya punya angkatan udara.”

    “Dengan sebuah rudal, kalian menekan tombol, mengirimnya, dan pergi tidur. Rudal akan membereskan yang lainnya. Angkatan udara tidak bekerja seperti itu. Hampir tiga jam untuk berangkat, tiga jam kembali.”

    Kelompok Ansarallah Houthi Yaman meneguhkan dukungan ke Perlawanan Palestina dengan meningkatkan serangan ke Israel. (Khaberni)

    Baram juga mengomentari serangan terbaru Israel ke Bandara Sanaa di Yaman. Menurutnya serangan itu sangat efektif karena merusak menara kendali sehingga menyusahkan pendaratan pesawat angkut Iran.

    Meski demikian, dia berkata pesawat masih bisa mendarat. “Tetapi akan sangat susah, itu akan problematis.”

    Houthi ‘The Last Man Standing’

    Seth J. Frantzman, seorang analis di Jerusalem Post, menyebut Houthi sebagai the last man standing atau pihak terakhir yang masih bertahan dalam kelompok Poros Perlawanan yang dipimpin Iran.

    Berbeda dengan Houthi, Hizbullah sebagai salah satu anggota poros itu sudah sepakat untuk melakukan gencatan senjata dengan Israel.

    “Houthi yang didukung Iran tampaknya sendirian dalam upaya menyerang Israel karena Iran dan kelompok proksi Iran lainnya telah melemah,” kata Frantzman pertengahan bulan ini.

    “Mereka belum mengalami kemunduran besar sejak memulai serangan mereka terhadap Israel dan kapal-kapal setelah serangan Hamas tanggal 7 Oktober.”

    Dia mengklaim Houthi bisa melancarkan serangan jauhnya kemudian bersembunyi di gunung-gunung sekitar Sanaa, Yaman.

    Serangan Houthi itu sampai membuat sekutu dekat Israel, AS, harus campur tangan.

    AS menjalankan Operasi Penjaga Kemakmuran pada bulan Desember 2023 guna melawan serangan Houthi terhadap kapal-kapal dagang di Laut Merah. Operasi AS itu tidak membuahkan kesuksesan besar.

    Kawah besar tercipta di Israel setelah rudal yang ditembakkan Houthi menghantam Tel Aviv, Sabtu dini hari, 21 Desember 2024. (Jack GUEZ / AFP)

    Adapun Israel menyebut serangan Houthi sebagai salah satu front dalam perang perang tujuh front.

    Serangan rudal dan drone Houthi terus berlanjut, bahkan ketika Hamas dilaporkan didera kemunduran di Gaza dan Hizbullah sepakat untuk mengadakan gencatan senjata dengan Israel.

    “Rezim mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad telah tumbang. Milisi di Irak yang didukung Iran juga saat ini tampaknya telah berhenti menyerang Israel,” kata Frantzman.

    (oln/DSA/*)

  • Adu Rudal Yaman-Israel Kian Sengit, Houthi Balas IDF Ledakkan Pangkalan Militer Modiin di Ramallah – Halaman all

    Adu Rudal Yaman-Israel Kian Sengit, Houthi Balas IDF Ledakkan Pangkalan Militer Modiin di Ramallah – Halaman all

    Adu Rudal Yaman-Israel, Houthi Balas IDF Ledakkan Pangkalan Militer Modiin di Ramallah

    TRIBUNNEWS.COM – Konfrontasi lewat serangan udara antara Angkatan Bersenjata Yaman (YAF) terafiliasi gerakan Ansarallah (Houthi) dan Israel berlangsung kian sengit.

    YAF, Jumat (3/1/2025) dilaporkan membalas serangan besar Israel di Yaman dengan menargetkan fasilitas militer Israel (IDF) di Ramallah, pusat Tepi Barat.

    IRNA, mengutip media Israel, mengabarkan kalau sebuah rudal Yaman menghantam pangkalan militer IDF di Ramallah, wilayah Palestina yang diduduki, 

    Media Israel melaporkan pada Jumat bahwa sebuah rudal yang ditembakkan dari Yaman menghantam pangkalan militer Modiin yang terletak di kota barat Ramallah.

    “Tentara Israel mengakui kegagalannya untuk mencegat rudal Yaman, mengungkap bahwa satu rudal memasuki wilayah udara Israel, dan menyatakan bahwa upaya telah dilakukan untuk melawan ancaman tersebut, dan hasil dari upaya tersebut saat ini sedang ditinjau,” kata laporan itu, Jumat.

    Selain itu, televisi Israel melaporkan bahwa 12 pemukim terluka saat mencari perlindungan, dan sembilan lainnya dibawa ke pusat medis karena ketakutan dan panik.

    Setelah serangan rudal, sirene diaktifkan di wilayah selatan al-Quds (Yerusalem) yang diduduki Israel dan ibu kota Israel, Tel Aviv.

    Laporan juga menunjukkan bahwa penerbangan di Bandara Ben Gurion telah ditangguhkan.

    YAF telah menembakkan sejumlah rudal jarak jauh dan pesawat tak berawak ke sasaran-sasaran Israel dalam beberapa hari terakhir, sebagai kelanjutan dukungannya kepada rakyat Palestina dan sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap negara tersebut.

    Hal ini terjadi saat rakyat Yaman terus menegaskan kembali komitmen mereka terhadap perjuangan Palestina, mendukung YAF, dan bertekad untuk mengakhiri agresi Israel di Jalur Gaza dalam demonstrasi mingguan.

    Asap mengepul dari lokasi serangan udara Israel yang menargetkan pembangkit listrik di ibu kota Yaman, Sana’a, pada 19 Desember 2024. (AFP)

    Bombardemen Israel di Yaman

    Setidaknya tujuh ledakan besar terdengar di selatan Aleppo, Suriah, lapor Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR), Kamis (2/1/2025).

    Observatorium mengatakan ledakan itu merupakan “serangan udara Israel terhadap fasilitas pertahanan di selatan Aleppo.”

    Tidak ada informasi langsung mengenai apakah ada korban jiwa buntut serangan tersebut.

    Televisi pemerintah Suriah juga melaporkan tentang serangan Israel di Aleppo, tetapi tidak memberikan rincian, dilansir Arab News.

    Seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya menyebut Israel menyerang lima fasilitas pertahanan sekaligus.

    “Serangan itu sangat kuat. Membuat tanah berguncang, pintu dan jendela terbuka.”

    “Serangan terkuat yang pernah saya dengar. Rasanya bisa mengubah malam menjadi siang,” kara dia.

    Diketahui, sejak pasukan oposisi menggulingkan Bashar al-Assad pada awal Desember, Israel telah melakukan ratusan serangan terhadap aset militer Suriah.

    Israel berdalih serangan itu ditujukan untuk mencegah senjata militer jatuh ke tangan musuh.

    11 Orang Tewas Buntut Serangan Drone Israel

    Sebelumnya, sebanyak 11 orang tewas dalam serangan udara Israel di dekat Damaskus, Suriah, tepatnya di Kota Adra, pinggiran ibu kota, Minggu (29/12/2024).

    Laporan media Arab melaporkan serangan drone Israel itu menghancurkan gudang senjata rezim Bashar al-Assad.

    Drone itu dikatakan telah menembakkan dua rudal ke gudang yang terletak di area komersial.

    Laporan media awal mengatakan sedikitnya dua orang tewas.

    Tapi, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR) mengatakan 11 orang tewas, sebagian besar merupakan warga sipil, dilansir The Times of Israel.

    SOHR mengungkapkan terjadi ledakan di depot senjata milik bekas rezim Assad.

    Ledakan itu, lanjut organisasi tersebut, “disebabkan oleh serangan Israel.”

    Menurut SOHR, warga sipil Suriah di daerah yang terdapat gudang senjata, terkadang mengatur agar isinya diledakkan untuk mencegah serangan udara Israel yang bisa menewaskan orang-orang di sekitar kawasan itu.

    SOHR kerap dituding para analis perang Suriah melakukan pelaporan palsu dan membesar-besarkan jumlah korban.

    Sementara itu, belum ada komentar langsung dari militer Israel mengenai serangan tersebut.

    Di tengah serangan Israel yang masih berlanjut, pemerintah baru Suriah mengatakan pihaknya tak punya masalah dengan Tel Aviv.

    Dalam wawancara bersama NPR, Kamis (26/12/2024), Gubernur Baru Damaskus, Maher Marwan, menyebut Israel “mungkin merasa takut terhadap faksi tertentu” saat pemerintahan baru Suriah resmi mengambil alih kekuasaan.

    Hal itulah yang dikatakan Marwan, mendasari serangan Israel ke Suriah.

    “Jadi mereka maju sedikit demi sedikit, mengebom, dan seterusnya,” ujarnya, dilansir Al Mayadeen.

    “Kami tidak takut terhadap Israel, dan masalah kami bukan dengan Israel,” tegasnya.

    Marwan menambahkan, pemerintah baru Suriah tidak ingin “mencampuri apapun yang akan mengancam keamanan Israel maupun negara lainnya.”

    Marwan kemudian meminta Amerika Serikat (AS) untuk menengahi hubungan yang lebih baik antara pemerintah baru Suriah dengan Israel.

    “Kami menginginkan perdamaian, dan kami tidak bisa menjadi lawan Israel atau siapa pun,” pungkas dia.

    (oln/irna/*)

  • Finalis Tokoh Terkorup, PSI Pasang Badan: Jokowi Politisi Canggih

    Finalis Tokoh Terkorup, PSI Pasang Badan: Jokowi Politisi Canggih

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah Presiden ke-7 Jokowi dinobatkan sebagai salah satu pejabat paling korup di dunia oleh OCCRP, berbagai tokoh publik dan pendukungnya berlomba-lomba membela.

    Setelah Arief Poyuono (Gerindra), Irma Suryani (NasDem), dan Muhammad Romahurmuziy (PPP), kini giliran Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi DPW PSI Bali, Dedy Nur, yang angkat bicara.

    Selain Jokowi, terdapat lima pemimpin dunia yang masuk dalam nominasi tersebut.

    Di antaranya, Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, hingga pebisnis India Gautam Adani.

    Sementara di urutan pertama adalah Presiden Suriah Bashar al-Assad yang kini lari ke Rusia.
    ⁣
    Sekadar diketahui, OCCRP merupakan organisasi jurnalisme investigasi dunia yang fokus pada isu korupsi dan kejahatan terorganisasi. Tempo salah satu media yang menjalin kolaborasi dengan OCCRP.

    Menurut Dedy, tuduhan ini adalah bagian dari konsekuensi atas kecanggihan Jokowi dalam berpolitik.

    “Jokowi memang politisi canggih, itulah mengapa serangan roket jenis fitnah, hoax dan informasi palsu selalu datang silih berganti,” ujar Dedy dalam keterangannya di aplikasi X @DedynurPalakka (2/1/2025).

    Blak-blakan, Dedy mengatakan bahwa serangan yang bertubi-tubi ke arah Jokowi merupakan buntut dari efek kecanggihan dirinya.

    “Itu semua adalah efek samping dari kecanggihan beliau dalam berpolitik. Ini terlepas dari sentimen suka atau tidak suka, karena fakta canggih itu tidak berpihak ia faktual,” sebutnya.

  • Finalis Tokoh Terkorup, Irma Suryani Nasdem: Jokowi Tidak Menjual Indosat

    Finalis Tokoh Terkorup, Irma Suryani Nasdem: Jokowi Tidak Menjual Indosat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo masuk dalam nominasi sebagai finalis tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 yang dirilis oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    Selain Jokowi, ada lima pemimpin dunia yang masuk dalam nominasi ini.

    Diantaranya, Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pebisnis India Gautam Adani.

    Sementara di urutan pertama adalah Presiden Suriah Bashar al-Assad yang kini lari ke Rusia.
    ⁣
    OCCRP adalah organisasi jurnalisme investigasi dunia yang fokus pada isu korupsi dan kejahatan terorganisasi. Tempo salah satu media yang menjalin kolaborasi dengan OCCRP.

    Politisi Partai NasDem, Irma Suryani, memberikan pernyataan tegas menanggapi laporan OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai presiden terkorup.

    Ia mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh tuduhan tersebut, yang dinilainya tidak berdasar.

    “Hati-hati terhadap provokasi media OCCRP yang mengatakan Presiden kita, Jokowi, presiden terkorup,” ujar Irma.

    Irma mempertanyakan dasar tuduhan tersebut, mengingat Jokowi memiliki sejumlah pencapaian yang justru bertolak belakang dengan tuduhan korupsi.

    “Saya bingung, apa dasarnya mereka menyatakan itu? Karena dijelaskan Jokowi tidak menjual Indosat, bahkan bisa mengembalikan aset Freeport dari 20 persen menjadi 51 persen,” tambahnya.

    Ia juga mencurigai OCCRP sebagai bagian dari agenda asing yang ingin memecah belah Indonesia. “Saya curiga ini adalah agen asing yang berusaha memecah belah bangsa ini. Karena selama ini Jokowi tidak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk merampok bangsa ini,” tegas Irma.