Tag: Bashar al-Assad

  • Serang Lebih Dulu Kapal Induk AS, Houthi Mengaku Sukses Gagalkan Serangan Besar ke Yaman – Halaman all

    Serang Lebih Dulu Kapal Induk AS, Houthi Mengaku Sukses Gagalkan Serangan Besar ke Yaman – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kelompok Houthi di Yaman mengaku menyerang kapal induk Amerika Serikat (AS) USS Harry S. Truman.

    Juru bicara Houthi, Brigjen Yahya Saree, dalam pernyataannya pada hari Senin, (6/1/2025), menyebut serangan itu dilakukan dengan dua rudal penjelajah dan empat pesawat nirawak atau drone.

    Menurut Saree, serangan itu dilakukan di Laut Merah utara ketika militer AS sedang bersiap melancarkan serangan ke Yaman.

    Di samping itu, dia mengatakan pihaknya juga menjalankan tiga operasi militer pada hari yang sama. Targetnya adalah area di sekitar Tel Aviv dan Ashkelon. Dia mengklaim semua serangan itu sukses.

    Saree berujar operasi militer terhadap kapal AS itu berhasil mencegah serangan udara besar-besaran AS ke Yaman.

    “Kami akan melanjutkan operasi kami demi mendukung perjuangan Palestina, dan operasi ini tidak akan berhenti hingga agresi di Gaza berhenti dan pengepungan dihentikan,” ujar Saree dikutip dari News CN.

    Militer AS maupun Pasukan Pertahanan Israel (IDF) belum buka suara mengenai serangan Houthi.

    Adapun pernyataan Houthi itu keluar bersamaan dengan datangnya Utusan Khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, di Ibu Kota Sanaa yang dikontrol Houthi.

    Kedatangan Grundberg itu adalah yang pertama kalinya sejak lebih dari 1,5 tahun lalu. Dia berusaha mendorong proses perdamaian yang mandek.

    Maritime Executive melaporkan serangan Houthi beberapa minggu belakangan diarahkan ke Israel. Sehubungan dengan ini, Israel telah memperingatkan bahwa serangannya ke Yaman akan ditingkatkan.

    Houthi pada akhir tahun kemarin juga mengklaim telah menyerang USS Truman. Di samping itu, Houthi mengaku kembali menjatuhkan dua drone MQ-Reaper milik AS.

    Truman sudah berada di kawasan Laut Merah selama lebih dari tiga minggu. Satuan tempur itu diberangkatkan tanggal 23 September 2024 dari Pangkalan Angkatan Laut Norfolk.

    Komando Pusat AS (CENTCOM) menyebut Truman tiba kawasan itu tanggal 14 Desember. AS turut membawa dua kapal penjelajah kelas Arleigh, yakni USS Stout dan USS Jason Dunham.

    CENTCOM memilih tidak mengomentari serangan Houthi. Komando itu hanya berujar bahwa pasukan AS memfokuskan ISIS di Irak dan Suriah.

    Menurut laporan CENTCOM, AS dan pasukan koalisi melancarkan beberapa serangan terhadap ISIS antara tanggal 30 Desember hingga 6 Januari 2025.

    Kapal AS disebut terpaksa mundur

    Dalam serangan tanggal akhir tahun lalu, Houthi mengklaim berhasil membuat Truman di Laut Merah mundur ke arah utara, menuju ke Terusan Suez di Mesir.

    Menurut media Yaman yang terafilisasi dengan Houthi menyebut citra satelit menunjukkan kapal itu menjauhi perairan Yaman.

    Houthi juga mengaku berhasil mencegah serangan AS-Inggris ke Yaman. Menurut Houthi, pejuangnya sukses menembak jatuh jet tempur F-18 setelah menyerang Truman.

    Di sisi lain, CENTCOM menyebut jet itu memang jatuh di Laut Merah, tetapi bukan karena serangan Houthi, melainkan “tembakan kawan sendiri”.

    Houthi ‘The Last Man Standing’

    Seth J. Frantzman, seorang analis di Jerusalem Post, menyebut Houthi sebagai the last man standing atau pihak terakhir yang masih bertahan dalam kelompok Poros Perlawanan yang dipimpin Iran.

    Berbeda dengan Houthi, Hizbullah sebagai salah satu anggota poros itu sudah sepakat untuk melakukan gencatan senjata dengan Israel.

    “Houthi yang didukung Iran tampaknya sendirian dalam upaya menyerang Israel karena Iran dan kelompok proksi Iran lainnya telah melemah,” kata Frantzman pertengahan bulan ini.

    “Mereka belum mengalami kemunduran besar sejak memulai serangan mereka terhadap Israel dan kapal-kapal setelah serangan Hamas tanggal 7 Oktober.”

    Dia mengklaim Houthi bisa melancarkan serangan jauhnya kemudian bersembunyi di gunung-gunung sekitar Sanaa, Yaman.

    Serangan Houthi itu sampai membuat sekutu dekat Israel, AS, harus campur tangan.

    AS menjalankan Operasi Penjaga Kemakmuran pada bulan Desember 2023 guna melawan serangan Houthi terhadap kapal-kapal dagang di Laut Merah. Operasi AS itu tidak membuahkan kesuksesan besar.

    Kawah besar tercipta di Israel setelah rudal yang ditembakkan Houthi menghantam Tel Aviv, Sabtu dini hari, 21 Desember 2024. (Jack GUEZ / AFP)

    Adapun Israel menyebut serangan Houthi sebagai salah satu front dalam perang perang tujuh front.

    Serangan rudal dan drone Houthi terus berlanjut, bahkan ketika Hamas dilaporkan didera kemunduran di Gaza dan Hizbullah sepakat untuk mengadakan gencatan senjata dengan Israel.

    “Rezim mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad telah tumbang. Milisi di Irak yang didukung Iran juga saat ini tampaknya telah berhenti menyerang Israel,” kata Frantzman.

    (Tribunnews/Febri)

  • Ancam Pasukan Kurdi, Erdogan Sebut Turki Siap Campur Tangan jika Suriah Terpecah – Halaman all

    Ancam Pasukan Kurdi, Erdogan Sebut Turki Siap Campur Tangan jika Suriah Terpecah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan menyatakan bahwa Turki siap turun tangan jika Suriah terpecah setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad bulan lalu.

    “Kami tidak akan menyetujui disintegrasi Suriah atau gangguan terhadap keutuhan strukturnya dengan alasan apa pun,” kata Erdoğan dalam konferensi pers, Senin (6/1/2025), mengutip POLITICO.

    “Jika kami melihat adanya risiko terkait hal ini, kami akan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan.”

    Peringatan itu secara luas ditujukan khusus untuk Pasukan Demokratik Suriah (SDF), pasukan yang didominasi Kurdi yang didukung AS.

    Turki telah lama memandang pasukan Kurdi Suriah sebagai ancaman.

    Keamanan di wilayah utara Suriah yang didominasi suku Kurdi, diawasi oleh SDF, yang terdiri dari Unit Perlindungan Rakyat (YPG).

    Turki menggolongkan YPG sebagai organisasi teroris, mengklaim bahwa kelompok itu terkait dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang telah melakukan pemberontakan di Turki sejak tahun 1980-an.

    lihat foto
    Pejuang Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS berjaga di Lapangan Al-Naeem, di Raqqa, Suriah, Senin, 7 Februari 2022.

    “Satu-satunya nasib yang menanti mereka yang memilih teror dan kekerasan adalah dikubur bersama senjata mereka,” kata Erdoğan.

    “Saya katakan ini secara terbuka, tidak ada kekuatan yang dapat mencegah hal itu.”

    Sementara itu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan pada hari Senin bahwa pemberantasan YPG di Suriah sudah dekat.

    Ia menambahkan bahwa Turki tidak akan membiarkan kelompok tersebut mempertahankan keberadaannya di Suriah.

    Turki sebelumnya telah melakukan beberapa serangan ke wilayah Suriah, menargetkan milisi Kurdi selama perang saudara yang dimulai pada tahun 2011.

    Bentrokan di Suriah antara Pasukan Pro-Turki dan Kurdi Tewaskan 101 Orang

    Lebih dari 100 pejuang tewas dalam dua hari pertempuran di Suriah utara antara kelompok yang didukung Turki dan pasukan Kurdi Suriah, kata pemantau perang pada Minggu (5/1/2025), lapor AFP News.

    Sejak Jumat (3/1/2025) malam, bentrokan di beberapa desa di sekitar kota Manbij telah menewaskan 101 orang, termasuk 85 anggota kelompok pro-Turki dan 16 anggota Pasukan Demokratik Suriah (SDF), menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR).

    Dalam sebuah pernyataan, SDF mengatakan bahwa mereka berhasil menangkis semua serangan dari tentara bayaran Turki yang didukung oleh pesawat nirawak dan pesawat tempur Turki.

    SDF menguasai wilayah yang luas di timur laut Suriah dan sebagian provinsi Deir Ezzor di timur, di mana suku Kurdi mendirikan pemerintahan otonom setelah pasukan pemerintah menarik diri selama perang saudara yang dimulai pada tahun 2011.

    Kelompok yang didukung AS ini menguasai sebagian besar wilayah tersebut, termasuk Raqqa, setelah merebutnya dari kelompok ISIS.

    (Tribunnews.com)

  • Ukraina: Rusia Bersiap Pindahkan Perlengkapan Militer dari Suriah ke Libya setelah Jatuhnya Assad – Halaman all

    Ukraina: Rusia Bersiap Pindahkan Perlengkapan Militer dari Suriah ke Libya setelah Jatuhnya Assad – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kapal-kapal Rusia sedang bersiap untuk mengangkut peralatan militer dari pangkalan angkatan laut di Suriah menuju Libya, setelah jatuhnya Bashar al-Assad pada akhir tahun lalu, menurut laporan intelijen Ukraina, dikutip Business Insider.

    Intelijen Pertahanan Ukraina melaporkan melalui Telegram pada Jumat (3/1/2025) bahwa dua kapal kargo Rusia, Sparta dan Sparta II, sedang dalam perjalanan menuju pelabuhan Tartus, Suriah.

    Kapal pertama dijadwalkan tiba pada 5 Januari.

    Menurut laporan tersebut, kapal-kapal ini akan digunakan untuk mengangkut peralatan dan senjata militer Rusia ke Libya.

    Intelijen Ukraina juga menyebutkan bahwa tiga kapal lainnya—Alexander Otrakovsky, kapal pendarat besar Ivan Gren, dan kapal tanker Ivan Skobelev—diperkirakan tiba di Tartus dalam beberapa hari mendatang.

    Namun, intelijen Ukraina tidak mengungkapkan bagaimana informasi tersebut diperoleh.

    Pergerakan ini terjadi sebulan setelah jatuhnya Bashar al-Assad, penguasa lama Suriah yang dikenal sebagai sekutu dekat Rusia.

    lihat foto
    Foto satelit pada tanggal 5 Desember sebelum Assad runtuh menunjukkan Pangkalan Angkatan Laut Rusia di Tartus Suriah

    Penggulingan Assad dianggap sebagai tanda melemahnya pengaruh Rusia di kawasan tersebut.

    Bulan lalu, Ukraina melaporkan bahwa Rusia telah mengirim kapal-kapal untuk mengevakuasi senjata dan peralatan militer dari Tartus.

    Sewa Rusia atas pangkalan angkatan laut di Tartus, serta pangkalan udara di Hmeimim, memberikan kemampuan strategis bagi Rusia untuk menjalankan operasi militer di seluruh Afrika dan Mediterania.

    Namun, kini penguasaan Rusia atas pangkalan-pangkalan tersebut tidak jelas.

    Meski demikian, dalam sebuah wawancara baru-baru ini, pemimpin de facto Suriah, Ahmed al-Sharaa, menyatakan bahwa pemerintahannya tidak ingin Rusia meninggalkan Suriah dengan cara yang dapat merusak hubungan bilateral keduanya.

    Dalam unggahan Telegram-nya, intelijen Ukraina juga mengungkapkan bahwa pasukan Africa Corps — tentara bayaran Rusia yang sebelumnya beroperasi di bawah kendali Grup Wagner, yang kini telah dibubarkan — juga telah berkumpul di Tartus.

    Selain itu, laporan tersebut menambahkan bahwa seorang komandan brigade angkatan laut Rusia, Davityan Yuriy Albertovich, diduga berada di salah satu kapal tersebut.

    Libya, yang disebut-sebut sebagai tujuan peralatan Rusia, telah menjadi pusat utama aktivitas Rusia di Afrika, seperti yang diungkapkan dalam laporan Dewan Atlantik pada Juli 2024.

    “Posisi strategis Libya, yang berada di persimpangan Afrika dan Eropa, memberikan Rusia akses untuk menjalankan operasi di Sudan, Chad, Niger, dan negara-negara di wilayah Sahel serta Afrika Tengah. Hal ini memungkinkan Rusia memproyeksikan kekuatan dan pengaruhnya di seluruh kawasan tersebut,” menurut laporan tersebut.

    Di sisi lain, Ukraina mengatakan siap meningkatkan keterlibatannya dengan Suriah, yang kini secara efektif berada di bawah kendali Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

    Pada hari Kamis (2/1/2025), Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyatakan rencananya untuk membangun kembali hubungan diplomatik dengan Suriah setelah bertahun-tahun intervensi Rusia.

    lihat foto
    Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky

    “Kami tengah mempersiapkan pemulihan hubungan diplomatik dengan Suriah dan kerja sama dalam organisasi internasional,” kata Zelenskyy, mengutip Euronews.

    “Kami akan berkomunikasi dengan Eropa dan AS untuk memastikan dukungan sekuat mungkin,” jelasnya dalam sebuah posting di Telegram.

    “Stabilitas yang lebih baik di Timur Tengah berarti lebih banyak perdamaian dan perdagangan bagi semua mitra.”

    Zelenskyy juga mengatakan telah mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Suriah melalui program “Grain from Ukraine.”

    Program ini dibentuk pada tahun 2022 setelah invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada awal tahun itu.

    Sejak inisiatif tersebut diluncurkan, Ukraina telah mengirimkan lebih dari 221.000 ton produk pertanian ke berbagai negara di Afrika dan Asia.

    Menurut Zelenskyy, 500 ton tepung terigu telah dikirim ke Suriah sebagai bagian dari inisiatif kemanusiaan tersebut.

    Ia mengatakan bahwa tujuan dari program “Grain from Ukraine” adalah untuk menawarkan dukungan dan bekerja sama dengan pemerintah Suriah baru yang dipimpin HTS di Damaskus. 

    Minggu lalu, Zelenskyy mengatakan Ukraina memiliki peluang untuk berkontribusi dalam memulihkan stabilitas di Suriah setelah bertahun-tahun campur tangan Rusia.

    Ia mengatakan hal ini juga akan mendukung upaya Ukraina untuk mencapai perdamaian.

    “Ini akan menjadi langkah yang tepat untuk memulihkan hubungan diplomatik dan kerja sama ekonomi dengan Suriah,” katanya.

    “Dan saya sangat berharap Suriah pasca-al-Assad akan menghormati hukum internasional – sesuatu yang tidak dapat dan tidak ingin dilakukan oleh al-Assad.”

    Ukraina adalah produsen dan eksportir biji-bijian dan minyak sayur global.

    Ukraina telah mengatakan ingin memulihkan hubungan dengan Suriah setelah kelompok militan menggulingkan rezim al-Assad.

    Ukraina secara tradisional mengekspor barang-barang pertanian ke Timur Tengah tetapi tidak ke Suriah.

    Suriah menerima impor makanan dari Rusia pada era al-Assad.

    Rusia pun masih menjadi sekutu setia al-Assad, memberinya suaka politik setelah ia melarikan diri dari Suriah pada bulan Desember.

    (Tribunnews.com)

  • Mengenal OCCRP, Lembaga yang Memasukkan Jokowi dalam Daftar Hitam Salah Satu Tokoh Paling Korup 2024

    Mengenal OCCRP, Lembaga yang Memasukkan Jokowi dalam Daftar Hitam Salah Satu Tokoh Paling Korup 2024

    JAKARTA – Sebuah organisasi bernama Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP mendadak jadi perbincangan masyarakat Indonesia. Organisasi nonpemerintah ini fokus pada investigasi kejahatan terorganisir dan korupsi dan baru saja merilis daftar tokoh dunia paling korup di 2024.

    Yang menjadikan OCCRP makin menyita atensi adalah Presiden Ketujuh Republik Indonesia Jokowi Widodo masuk dalam daftar hitam nominasi tokoh terkorup tahun 2024. Ada empat tokoh lain yang masuk ke dalam kategori itu, yakni Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Hasina, dan pengusaha dari India Gautam Adani.

    Mengutip laman resminya, OCCRP didirikan oleh jurnalis investigasi Drew Sullivan dan Paul Raud pada 2007 dan memulai kerjanya di Eropa Timur dengan menggandeng beberapa mitra serta telah berkembang menjadi kekuatan utama dalam jurnalisme investigasi kolaboratif.

    OCCRP menegaskan visi mereka adalah supaya dunia menjadi lebih terinformasi dan ruang demokrasi tidak terancam oleh kejahatan dan korupsi.

    “Misi kami untuk menyebarkan dan memperkuat jurnalisme investigasi di seluruh dunia dan mengungkap kejahatan serta korupsi. Sehingga masyarakat bisa meminta pertanggung jawaban dari pihak yang berkuasa,” begitu tertulis dalam laman OCCRP.

    Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan wartawan di Solo, Jawa Tengah, Jumat (3/1/2024). (ANTARA/Aris Wasita/pri)

    Akun X OCCRP menyebut, setiap tahun mereka mengundang nominasi untuk penghargaan Person of the Year in Crime and Corruption. Tapi jumlah nominasi bukan suara akhir, kata OCCRP.

    “Para juri meninjau semua nominasi, tetapi keputusan akhir sepenuhnya ada di tangan mereka,” tulis akun resmi OCCRP.

    Sebanyak 702 Pejabat Dunia Mundur

    Sejak 2012 OCCRP secara rutin merilis daftar tahunan yang menyoroti individu yang dianggap memiliki peran signifikan dalam praktik korupsi dan kejahatan terorganisir di seluruh dunia. Pemilihan tokoh ini dilakukan secara terbuka untuk umum dan dapat diakses melalui media sosial OCCRP.

    Dalam laman formulir Google yang disediakan, tertera bahwa OCCRP menerima nominasi yang diajukan sejumlah kalangan, mulai dari publik, jurnalis, akademisi, pelaku bisnis hingga aparat penegak hukum. 

    Berdasarkan penilaian juri, titel Person of the Year 2024 in Organize Crime and Corruption diberikan kepada Presiden Suriah Bashar Al-Assad, yang belum lama digulingkan milisi negaranya setelah 24 berkuasa dengan tangan besi dan kebrutalannya.

    Alia Ibrahim, salah satu pendiri Daraj.com sekaligus juri, menggambarkan Assad sebagai diktator seperti ayahnya. Dia menyebut Assad dimensi kejahatan dan korupsi yang tak terbayangkan serta menghancurkan kehidupan banyak orang, bahkan di luar perbatasan negaranya sendiri. 

    Tak hanya itu, OCCRP juga meyakini bahwa nominasi-nominasi lainnya memenuhi syarat sebagai orang korup, karena para juri mempertimbangkan skala serta dampak tindakan mereka di tingkat global.

    Presiden Suriah yang digulingkan Bashar al-Asad berjabat tangan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Keduanya pernah dinobatkan sebagai tokoh Kejahatan Terorganisir dan Korup. (ANTARA/Anadolu/py)

    Sebelum ini, OCCRP menobatkan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev sebagai Tokoh Kejahatan Terorganisir dan Korup pada 2012. “Penghargaan” serupa diberikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin pada 2014. Kemudian pada 2017, giliran Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang masuk daftar hitam versi OCCRP.

    Selama beroperasi, OCCRP memaksa lebih dari 702 pejabat dunia mengundurkan diri atau diskors dari jabatan. Laporan dari lembaga ini menghasilkan lebih dari 620 dakwaan, berbagai vonis hukuman, sampai lebih dari 100 aksi korporasi.

    Organisasi ini juga mendapatkan sejumlah penghargaan, seperti Penghargaan Pulitzer untuk laporan mengenai Panama Papers Series. Kemudian pada 2023, OCCRP dinominasikan untuk penghargaan Nobel Perdamaian oleh Profesor Wolfgang Wagner di Vrije Universiteit Amsterdam atas karyanya “berkontribusi pada perdamaian dengan mengungkap korupsi politik dan kejahatan terorganisir.”

    Butuh Transparansi dari Inisiator

    Kembali ke persoalan pemilihan Jokowi sebagai salah satu tokoh terkorup di 2024. Hasil ini tentu saja mengundang polemik, mulai dari kredibilitas organisasi tersebut sampai metode pemilihan tokoh yang dilakukan dengan cara voting. Riset OCCRP mengenai pemimpin yang terlibat dalam kejahatan terorganisasi dan paling korup di dunia dianggap lemah menurut pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) R Haidar Alwi. Ia menegaskan segala bentuk tindak kejahatan tidak bisa dibuktikan dengan polling atau jajak pendapat.

    “Pembuktian kejahatan atau pelanggaran hukum adalah melalui persidangan di pengadilan. Bukan melalui polling atau jajak pendapat,” tegas Haidar Alwi.

    Menurutnya, hingga saat ini tidak ada satu pun putusan pengadilan yang memvonis Jokowi bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan tuduhan kejahatan terorganisasi dalam pilpres untuk memenangkan salah satu paslon juga tidak terbukti di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi. (ANTARA/Handout)

    Haidar Alwi menganggap tuduhan ini merupakan kesalahan yang nyata dan dapat merusak reputasi serta nama baik Jokowi di mata masyarakat Indonesia bahkan dunia.

    Di tengah polemik soal rilis OCCRP, pengamat hukum pidana Masykur Isnan menuturkan hal terpenting adalah memastikan kredibilitas lembaga, kemampuan investigasi, dan jejaring independensi lintas benua.

    “Namun hasil rilisnya perlu mendapat perhatian bersama,” ujar Masykur Isnan.

    “Dalam konteks Jokowi, ketika lembaga internasional tertarik untuk menelaah jauh soal ini, artinya apa yang terjadi di Indonesia juga menjadi perhatian internasional. Tentunya ini lagi-lagi bukan hal biasa terlebih ada citra negatif yang muncul bagi Indonesia,” ujar dia mengimbuhkan.

    Mengenai metode polling yang dipilih dalam proses ini, dikatakan Masykur Isnan adalah hal biasa dan bebas. Terpenting, kata dia, adalah bagaimana keterbukaan atau transparansi, serta kredibiltas dan tanggung jawab dari inisiator harus hadir sejak hulu dan hilirnya.

    “Tantangan publik harus berani dijawab dengan objektif dan ilmiah mengingat ini proses yang tidak bisa hanya didasarkan pada subjektifitas atau kepentingan tertentu, harus benar-benar dijaga karena pemimpin atau mantan pemimpin negara bukan orang sembarang, ada legitimasi sejarah,” tegasnya.

  • Al-Sharaa Menolak Berjabat Tangan dengan Menteri Jerman: Apa Alasannya? – Halaman all

    Al-Sharaa Menolak Berjabat Tangan dengan Menteri Jerman: Apa Alasannya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS) sekaligus pemimpin de facto Suriah, Ahmed al-Sharaa, baru-baru ini mendapatkan sorotan luas setelah menolak untuk berjabat tangan dengan Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock.

    Kejadian ini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat internasional, terutama terkait dengan implikasi politik dan sosial di Suriah.

    Mengapa Al-Sharaa Menolak Bersalaman?

    Baerbock bersama Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, melakukan kunjungan ke Suriah pada Jumat (3/1/2025), sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan transisi di negara tersebut.

    Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Jerman dan Prancis untuk membantu membangun kembali Suriah setelah runtuhnya rezim Bashar al-Assad.

    Namun, saat keduanya tiba di istana kepresidenan di Damaskus, Al-Sharaa hanya mengulurkan tangannya kepada Barrot, sementara kepada Baerbock ia hanya meletakkan tangan di dada sebagai bentuk salam.

    Barrot sebelumnya juga awalnya meletakkan tangannya di dada, namun akhirnya berjabat tangan setelah Al-Sharaa mengulurkan tangan lebih dulu.

    Momen ini menimbulkan reaksi beragam dari publik, terutama di Barat.

    Banyak yang khawatir tindakan Al-Sharaa mencerminkan upaya kelompok militan untuk memaksakan identitas agama dalam sistem politik dan pendidikan baru di Suriah.

    Apa Kata Baerbock Tentang Kontroversi Ini?

    Annalena Baerbock memberikan komentarnya terkait situasi tersebut.

    Ia menyatakan, “Saat saya berkunjung ke Suriah, saya sudah jelas bahwa tidak akan ada jabat tangan seperti biasa.”

    Hal ini menegaskan bahwa Baerbock sudah mengantisipasi tindakan Al-Sharaa, meskipun tetap menjadi sorotan media.

    Dalam sebuah pernyataan di platform X (dulu Twitter), Barrot menyampaikan bahwa ia dan Baerbock telah menerima jaminan dari otoritas baru Suriah bahwa ada komitmen untuk memastikan partisipasi perempuan dalam transisi politik.

    Di tengah upaya mendapatkan pengakuan internasional, Al-Sharaa menghadapi tantangan berat untuk menyatukan negara yang terpecah serta membawa semua milisi di bawah kendali pemerintah.

    Pembangunan kembali ekonomi dan infrastruktur Suriah diperkirakan akan memakan biaya ratusan miliar dollar.

    Al-Sharaa yang memimpin HTS, sebuah kelompok Islam garis keras yang sebelumnya merupakan cabang Al-Qaeda, berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan komunitas internasional sambil berjanji untuk menghormati hak-hak dan kebebasan semua warga Suriah, tanpa memandang jenis kelamin atau agama.

    Sebagai bagian dari langkah untuk menunjukkan komitmennya, Al-Sharaa baru-baru ini menunjuk dua tokoh wanita dalam posisi penting di pemerintahan.

    Ia menangkat Aisha al-Dibs sebagai Kepala Kantor Urusan Perempuan.

    Selain itu, Maysaa Sabrine ditunjuk sebagai Gubernur Bank Sentral Suriah, menjadikannya wanita pertama yang menduduki posisi tersebut dalam sejarah 70 tahun.

    Dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di sektor perbankan, Sabrine diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pengelolaan ekonomi Suriah yang sedang mengalami krisis.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Jokowi Masuk Nominasi Pemimpin Dunia Terkorup, Ketua KPK: Kami Tunggu Laporan Masyarakat – Halaman all

    Jokowi Masuk Nominasi Pemimpin Dunia Terkorup, Ketua KPK: Kami Tunggu Laporan Masyarakat – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, merespons ihwal masuknya Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi, sebagai finalis pemimpin dunia terkorup tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    Dikatakan Setyo, lembaganya menunggu laporan masyarakat untuk melihat apakah Jokowi benar-benar melakukan korupsi seperti yang dituliskan OCCRP.

    “Kami tunggu mungkin ada pihak tertentu yang melaporkan hal tersebut,” kata Setyo dalam keterangannya, Minggu (5/1/2025).

    Kata Setyo, KPK tidak bisa menindaklanjuti sesuatu tanpa adanya bukti pendukung, laiknya dokumen, dan lain sebagainya.

    “Pada prinsipnya kalau kami kan segala sesuatunya harus ada bukti, ada dokumen pendukung, alat bukti, ada sesuatu yang ditunjukkan, menguatkan, bahwa telah diduga tindak pidana korupsi,” katanya.

    “Selama hanya mungkin lisan, mungkin sifatnya narasi saja, ya tentu kami tidak melakukan, kami tunggu saja mungkin ada pihak-pihak yang memberikan informasi secara detail informasi, dokumen, dan lain-lain,” ujar Setyo.

    Alasan OCCRP soal Jokowi Masuk Nominasi Pemimpin Terkorup 

    OCCRP sebelumnya memberikan klarifikasi mengenai nama Jokowi yang masuk ke dalam finalis Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi.

    Lembaga yang berpusat di Amsterdam, Belanda itu mengumpulkan nominasi melalui Google Form sejak Jumat, 22 November 2024.

    OCCRP kemudian menetapkan mantan Presiden Suriah Bashar Al Assad sebagai tokoh terkorup 2024 dalam laporan “Corrupt Person of the Year 2024” yang rilis Selasa, 31 Desember 2024.

    Daftar finalis tokoh terkorup 2024 lainnya, yakni Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani.

    OCCRP menjelaskan, penghargaan ini diputuskan oleh panel juri yang terdiri dari masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis, seperti yang telah mereka lakukan selama 13 tahun ini.

    Menurut mereka, para juri mempunyai pengalaman luas dalam menyelidiki kasus korupsi dan kriminal.

    “Kami membuka pendaftaran nominasi secara umum dan menerima lebih dari 55.000 nominasi, termasuk beberapa tokoh politik yang paling terkenal dan juga individu-individu yang kurang dikenal,” kata OCCRP dalam laman resminya.

    OCCRP mengaku tidak memiliki kendali atas tokoh yang dinominasikan, karena datang dari masyarakat di seluruh dunia.

    Tak terkecuali munculnya nama Jokowi dalam nominasi Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi.

    Mereka yang masuk dalam nominasi “finalis”, mendapatkan suara secara daring terbanyak. OCCRP mengeklaim memiliki dasar untuk memasukkan sejumlah tokoh tersebut.

    Lembaga ini juga mengakui bahwa mereka tidak memiliki bukti atas keterlibatan Jokowi dalam tindakan korupsi.

    “OCCRP tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa kepresidenannya,” ungkapnya.

     

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasang bendera setengah tiang di gedung Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, pada hari ini, Kamis (30/9/2021). (Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama)

    Namun, menurut mereka, kelompok-kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan, pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan lembaga antikorupsi Indonesia, yakni KPK.

    Mereka juga menilai, Jokowi juga menerima kritik secara luas karena melemahkan lembaga-lembaga pemilihan umum dan peradilan di Indonesia demi kepentingan ambisi politik putranya, Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden baru.

    “Para juri menghargai nominasi warga, namun dalam beberapa kasus, tidak ada bukti langsung yang cukup mengenai korupsi yang signifikan atau pola pelanggaran yang telah berlangsung lama,” jelasnya.

    “Namun, jelas ada persepsi yang kuat di kalangan masyarakat tentang korupsi dan ini seharusnya menjadi peringatan bagi mereka yang dicalonkan bahwa masyarakat mengawasi dan peduli. Kami juga akan terus mengawasi,” sambungnya.

    OCCRP menuturkan, keputusan akhir untuk penghargaan Person of the Year juga dibuat oleh para juri.

    Untuk tahun 2024, penghargaan tersebut diberikan kepada Bashar al-Assad yang justru tidak termasuk di antara finalis.

    Menurut mereka, Assad memiliki peran dalam upaya destabilisasi Suriah melalui jaringan kriminal yang terang-terangan, pelanggaran hak asasi manusia secara signifikan, termasuk pembunuhan massal dan tindakan korupsi.

    Berikutnya, proses seleksi akhir OCCRP didasarkan pada penelitian investigasi dan keahlian kolektif dari jaringan mereka.

    OCCRP mengungkapkan, penghargaan ini menyoroti sistem atau aktor yang memungkinkan terjadinya korupsi dan kejahatan terorganisasi.

    Selain itu, penghargaan juga berfungsi sebagai pengingat akan kebutuhan yang terus menerus dalam mengungkap ketidakadilan.

    Mereka mengingatkan, penghargaan ini terkadang disalahgunakan oleh pihak atau individu yang ingin memajukan agenda atau gagasan politik mereka.

    Namun, OCCRP menegaskan, tujuan dari penghargaan ini adalah memberikan pengakuan terhadap kejahatan dan korupsi agar sepenuhnya berhenti.

    Mereka mengaku akan terus menyempurnakan proses nominasi dan seleksi, sehingga dapat memastikan transparansi dan inklusivitas.

    “Selain itu, pelaporan kami akan tetap fokus pada dampak dari para nominasi dan pihak-pihak lain yang melanggengkan kejahatan dan korupsi, dengan menyoroti peran mereka dalam merongrong demokrasi di seluruh dunia,” ungkap OCCRP.

    OCCRP menilai, penghargaan tahun ini telah memicu keterlibatan global yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Hal tersebut mencerminkan minat publik yang semakin besar terhadap korupsi dan konsekuensinya secara luas.

    “Seiring dengan meningkatnya ancaman terhadap demokrasi, transparansi, dan kebebasan pers, OCCRP tetap berkomitmen untuk menyampaikan berita yang beresonansi dengan khalayak dan memberikan wawasan kritis tentang kekuatan yang membentuk negara,” pungkasnya.

    Jokowi turut menanggapi namanya masuk dalam nominasi tokoh paling korup 2024 versi OCCRP.

    Sambil tertawa, dia mengatakan, banyak framing yang merugikan dirinya tanpa memberikan bukti yang jelas.

    “Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan, apa. Sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat. Banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti, itu yang terjadi sekarang kan,” ujarnya, Selasa (31/12/2024).

    Saat ditanya apakah kemungkinan ada muatan politis, dia meminta hal itu ditanyakan langsung ke pihak OCCRP.

    Jokowi menambahkan, saat ini siapa saja bisa menggunakan kendaraan apa pun untuk menyebar fitnah.

    “Ya ditanyakan aja, tanyakan aja. Orang bisa pakai kendaraan apa pun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu,” pungkasnya.

  • Reputasi Indonesia Tercoreng di Mata Dunia, Stefan Antonio Sindir Jokowi: Duduk Manis dan Lihat Kejatuhanmu

    Reputasi Indonesia Tercoreng di Mata Dunia, Stefan Antonio Sindir Jokowi: Duduk Manis dan Lihat Kejatuhanmu

    Semua nama baik yang sejak awal dijaga. Sekarang hancur berantakan di depan mata.

    Jadi anda jangan pernah merasa jumawa, bahwa anda untouchable tuan.

    Kebenaran akan menemukan jalannya. Untung mengungkap semua kebusukanmu.

    Duduk manis dan lihatlah kejatuhanmu tuan.

    Sebelumnya diketahui, setelah Jokowi dinobatkan sebagai salah satu pejabat paling korup di dunia oleh OCCRP, berbagai tokoh publik dan pendukungnya berlomba-lomba membela.

    Setelah Arief Poyuono (Gerindra), Irma Suryani (NasDem), dan Muhammad Romahurmuziy (PPP), kini giliran Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi DPW PSI Bali, Dedy Nur, yang angkat bicara.

    Selain Jokowi, terdapat lima pemimpin dunia yang masuk dalam nominasi tersebut.

    Di antaranya, Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, hingga pebisnis India Gautam Adani.

    Sementara di urutan pertama adalah Presiden Suriah Bashar al-Assad yang kini lari ke Rusia.

    Sekadar diketahui, OCCRP merupakan organisasi jurnalisme investigasi dunia yang fokus pada isu korupsi dan kejahatan terorganisasi. Tempo salah satu media yang menjalin kolaborasi dengan OCCRP.

    Menurut Dedy, tuduhan ini adalah bagian dari konsekuensi atas kecanggihan Jokowi dalam berpolitik.

    “Jokowi memang politisi canggih, itulah mengapa serangan roket jenis fitnah, hoax dan informasi palsu selalu datang silih berganti,” ujar Dedy dalam keterangannya di aplikasi X @DedynurPalakka (2/1/2025).

    Blak-blakan, Dedy mengatakan bahwa serangan yang bertubi-tubi ke arah Jokowi merupakan buntut dari efek kecanggihan dirinya.

  • Mesir Khawatir Kelompok Pemberontak Pimpin Suriah, Ini Alasannya

    Mesir Khawatir Kelompok Pemberontak Pimpin Suriah, Ini Alasannya

    Jakarta, CNN Indonesia

    Pemerintah Mesir disebut khawatir dan lebih berhati-hati menjalin hubungan dengan Suriah usai kelompok pemberontak Hayat Tahrir al-Shalam (HTS) memegang kendali pemerintahan setelah merobohkan rezim Bashar al-Assad.

    Mesir selama 11 tahun terakhir mendukung pemerintahan Bashar. Kini, mereka khawatir dampak perubahan hubungan antar kedua negara setelah pengambilalihan pemerintah oleh HTS.

    “Bagi Mesir, hal ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran, terutama mengingat sejarah Ikhwanul Muslimin di negara tersebut,” kata Merissa Khurma, Direktur Program Timur Tengah di lembaga think tank Wilson Center, Sabtu (4/1), melansir AFP.

    Beberapa negara Arab lainnya bergerak cepat untuk terlibat dengan pihak berwenang baru di Damaskus, sementara Kairo lebih berhati-hati.

    Setelah menyatakan dukungan Mesir untuk Assad hanya tiga hari sebelum penggulingannya, Menteri Luar Negeri Badr Abdelatty menunggu tiga minggu sebelum menelepon mitranya yang baru dari Suriah dan mendesak pihak berwenang de facto untuk mempraktekkan “inklusivitas”.

    Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shibani mengkonfirmasi bahwa pembicaraan tersebut telah terjadi, dan mengatakan bahwa kedua negara berbagi peran dalam “mencapai stabilitas dan kemakmuran untuk wilayah tersebut”.

    Pada hari Sabtu, sebuah pesawat bantuan Mesir mendarat di bandara Damaskus dengan membawa pengiriman bantuan kemanusiaan pertama dari Kairo sejak penggulingan Assad, kata kementerian luar negeri Mesir.

    Pada hari-hari setelah penggulingan Assad, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi tidak memberikan komentar tegas.

    “Mereka yang membuat keputusan di Suriah adalah rakyat negara itu,” ujar Sisi.

    “Mereka dapat menghancurkannya atau membangunnya kembali,” katanya pada sebuah pertemuan dengan para tokoh media yang berafiliasi dengan pemerintah.

    “Reaksi Mesir sangat berhati-hati,” kata Mirette Mabrouk, seorang peneliti senior di Institut Timur Tengah yang berbasis di Washington.

    “Di sini ada aktor non-negara dan juga kelompok Islamis yang keduanya merupakan ancaman bagi Mesir.”

    Di dalam negeri, Kairo telah bergerak untuk mencegah kemungkinan bahwa kejadian-kejadian di Suriah dapat memicu kerusuhan di dalam negeri.

    Menurut Egyptian Initiative for Personal Rights, sebuah kelompok hak asasi manusia, pasukan keamanan menahan 30 warga Suriah yang merayakan kejatuhan Assad, dengan tiga di antaranya akan dideportasi.

    Pihak berwenang juga memperketat pembatasan visa bagi warga Suriah, mengharuskan mereka untuk mendapatkan izin keamanan.

    Beberapa jam setelah Assad digulingkan, media pemerintah memuji stabilitas Mesir dalam menghadapi gejolak regional.

    Media tersebut menyiarkan sebuah montase yang menggabungkan adegan kerusuhan, latihan militer, dan proyek-proyek pembangunan, disertai dengan sebuah pidato pada tahun 2017 di mana Sisi mengklaim bahwa kekuatan-kekuatan di balik perang di Suriah dapat mengalihkan pandangan mereka ke Mesir.

    “Misi mereka di Suriah telah selesai,” kata Sisi pada saat itu, dan menambahkan bahwa “tujuan mereka adalah untuk menjatuhkan negara Mesir.”

    Kemarahan semakin dipicu oleh beredarnya foto pemimpin baru Suriah Ahmed al-Sharaa yang berpose bersama Mahmoud Fathi, seorang tokoh Ikhwanul Muslimin yang dijatuhi hukuman mati secara in absentia atas pembunuhan mantan jaksa penuntut umum Mesir, Hisham Barakat.

    Pihak berwenang Lebanon juga menangkap aktivis oposisi Mesir Abdul Rahman al-Qaradawi dengan surat perintah Mesir setelah ia merayakan kejatuhan Assad secara online.

    Qaradawi telah menyerukan pembaharuan protes Musim Semi Arab 2011 yang menggulingkan presiden Mesir Hosni Mubarak.

    Penggulingan Mubarak diikuti oleh pemilihan demokratis yang dimenangkan oleh Ikhwanul Muslimin, hingga Sisi mengambil alih kekuasaan pada tahun 2013.

    Peta Israel Diam-diam Rampas Golan saat Suriah Kacau (Foto: CNN Indonesia/Agder Maulana) (tim/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Respons Ajakan Menkopolkam Soal Jokowi, Warganet: Masyarakat Minta Mantan Presiden Jaga Nama Baik Bangsa

    Respons Ajakan Menkopolkam Soal Jokowi, Warganet: Masyarakat Minta Mantan Presiden Jaga Nama Baik Bangsa

    “Nama baik bangsa dan negara jauh lebih penting daripada nama mantan Presiden, namanya mantan tdk bedanya dgn barang bekas dan barang bekas yg sdh jelek dan rusak sebaiknya dibuang ktempat sampah . Nama bangsa dan negara lebih utama daripada manusia yg sdh bekas dan rusak pula,” kritik warganet lainnya.

    Sebelumnya, Budi Gunawan menolak berkomentar soal apakah label OCCRP terhadap Jokowi itu bakal berujung pada konsekuensi hukum. Namun dia menegaskan, tak mudah untuk seorang warga negara menjadi presiden dan pemimpin di pemerintahan. “Pasti yang jadi presiden itu, kan yang terbaik, putra terbaik,” ujar Budi.

    Pun setelah tak lagi menjadi presiden, menurut Budi, seorang mantan kepala negara tetaplah sebagai warga negara yang terbaik. “Biar bagaimanapun presiden itu kan warga negara terbaik. Di setiap negara kita harus menghargai legacy-legacy beliau (sebagai mantan presiden),” kata Budi.

    Sebab itu, menurut Budi, semestinya Jokowi sebagai mantan presiden harus tetap dilindungi harkat dan martabatnya. “Dan kita harus jaga betul muruah presiden, dan mantan-mantan presiden kita,” ujar Budi.

    Seperti diketahui, OCCRP baru-baru ini merilis daftar nama-nama tokoh pemimpin negara-negara di dunia yang korup. Ada nama Presiden Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup.

    Bukan cuma Jokowi, OCCRP juga melabeli sejumlah nama-nama pemimpin dunia lainnya, seperti Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, dan mantan presiden Bangladesh Sheikh Hasina, serta pengusaha India Gautam Adani. OCCRP menetapkan Presiden Suriah Bashar al-Assad sebagai tokoh kejahatan dan terkorup 2024. (bs-sam/fajar)

  • Suriah Mulai Diskusi Integrasi Faksi Bersenjata dan Intensifkan Penangkapan Loyalis Rezim Assad – Halaman all

    Suriah Mulai Diskusi Integrasi Faksi Bersenjata dan Intensifkan Penangkapan Loyalis Rezim Assad – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Pertahanan dalam pemerintahan sementara Suriah telah memulai diskusi dengan para pemimpin militer untuk mengintegrasikan faksi-faksi bersenjata ke dalam struktur kementerian.

    Pertemuan ini dilaksanakan pada Jumat, 3 Januari 2025, dan dilanjutkan pada Sabtu, 2 Januari 2025.

    Menteri Pertahanan pemerintahan sementara, Mayor Jenderal Murhaf Abu Qasra, memimpin pertemuan tersebut bersama sejumlah pimpinan faksi bersenjata.

    Diskusi ini bertujuan untuk membahas struktur institusi militer baru dan calon perwira yang akan menjadi anggota Kepala Staf Gabungan.

    Menurut laporan koresponden Al Jazeera, Omar Al-Haj, pemerintah sementara Suriah belum menetapkan siapa yang akan menjabat sebagai Kepala Staf Gabungan.

    “Kesepakatan telah dicapai antara faksi-faksi yang terlibat dalam penggulingan rezim Bashar al-Assad untuk membubarkan diri setelah struktur institusi militer baru disepakati,” ungkap Al-Haj.

    Operasi Pembersihan Loyalis Rezim Assad

    Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri Sementara bekerja sama dengan Departemen Operasi Militer melanjutkan kampanye besar-besaran di kota Homs dan sekitarnya untuk mencari sisa-sisa loyalis rezim Assad.

    Operasi penyisiran telah selesai di beberapa wilayah, seperti lingkungan Wadi Al-Dahab, dan masih berlanjut di daerah lain, termasuk Al-Zahraa, Al-Abbasiyah, dan Al Muhajirin.

    Walid Al-Attar, koresponden Al Jazeera, melaporkan bahwa setidaknya 28 anggota rezim yang terlibat dalam pembantaian Karm al-Zaytoun pada tahun 2012 telah ditangkap di wilayah tersebut.

    Bentrokan sporadis dengan senapan mesin terjadi antara pasukan dan unsur-unsur rezim yang menolak untuk menerima penyelesaian status mereka dan menyerahkan senjata.

    SANA melaporkan pada Sabtu, 1 April 2025, bahwa Departemen Keamanan Publik berhasil menyita gudang amunisi di lingkungan Al-Zahraa selama kampanye penyisiran.

    Mereka juga menangkap Muhammad Nour al-Din Shalhoum, pejabat yang bertanggung jawab atas kamera pengintai di Penjara Saydnaya, serta Saher Al-Naddaf, seorang komandan lapangan yang terlibat dalam berbagai kejahatan terhadap rakyat Suriah.

    Sejak penggulingan rezim Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024, Departemen Operasi Militer telah membuka pusat pemukiman untuk anggota rezim yang digulingkan.

    Namun, penolakan beberapa di antaranya untuk menyerahkan senjata telah menyebabkan bentrokan di sejumlah provinsi Suriah.

    Dengan langkah-langkah ini, pemerintah sementara Suriah berupaya membangun kembali struktur militer yang kuat dan mengatasi sisa-sisa loyalis rezim yang masih ada.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).