Xcloud.id

Tag: Bashar al-Assad

  • Jokowi Masuk Nominasi Pemimpin Dunia Terkorup, Ketua KPK: Kami Tunggu Laporan Masyarakat – Halaman all

    Jokowi Masuk Nominasi Pemimpin Dunia Terkorup, Ketua KPK: Kami Tunggu Laporan Masyarakat – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, merespons ihwal masuknya Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi, sebagai finalis pemimpin dunia terkorup tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    Dikatakan Setyo, lembaganya menunggu laporan masyarakat untuk melihat apakah Jokowi benar-benar melakukan korupsi seperti yang dituliskan OCCRP.

    “Kami tunggu mungkin ada pihak tertentu yang melaporkan hal tersebut,” kata Setyo dalam keterangannya, Minggu (5/1/2025).

    Kata Setyo, KPK tidak bisa menindaklanjuti sesuatu tanpa adanya bukti pendukung, laiknya dokumen, dan lain sebagainya.

    “Pada prinsipnya kalau kami kan segala sesuatunya harus ada bukti, ada dokumen pendukung, alat bukti, ada sesuatu yang ditunjukkan, menguatkan, bahwa telah diduga tindak pidana korupsi,” katanya.

    “Selama hanya mungkin lisan, mungkin sifatnya narasi saja, ya tentu kami tidak melakukan, kami tunggu saja mungkin ada pihak-pihak yang memberikan informasi secara detail informasi, dokumen, dan lain-lain,” ujar Setyo.

    Alasan OCCRP soal Jokowi Masuk Nominasi Pemimpin Terkorup 

    OCCRP sebelumnya memberikan klarifikasi mengenai nama Jokowi yang masuk ke dalam finalis Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi.

    Lembaga yang berpusat di Amsterdam, Belanda itu mengumpulkan nominasi melalui Google Form sejak Jumat, 22 November 2024.

    OCCRP kemudian menetapkan mantan Presiden Suriah Bashar Al Assad sebagai tokoh terkorup 2024 dalam laporan “Corrupt Person of the Year 2024” yang rilis Selasa, 31 Desember 2024.

    Daftar finalis tokoh terkorup 2024 lainnya, yakni Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani.

    OCCRP menjelaskan, penghargaan ini diputuskan oleh panel juri yang terdiri dari masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis, seperti yang telah mereka lakukan selama 13 tahun ini.

    Menurut mereka, para juri mempunyai pengalaman luas dalam menyelidiki kasus korupsi dan kriminal.

    “Kami membuka pendaftaran nominasi secara umum dan menerima lebih dari 55.000 nominasi, termasuk beberapa tokoh politik yang paling terkenal dan juga individu-individu yang kurang dikenal,” kata OCCRP dalam laman resminya.

    OCCRP mengaku tidak memiliki kendali atas tokoh yang dinominasikan, karena datang dari masyarakat di seluruh dunia.

    Tak terkecuali munculnya nama Jokowi dalam nominasi Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi.

    Mereka yang masuk dalam nominasi “finalis”, mendapatkan suara secara daring terbanyak. OCCRP mengeklaim memiliki dasar untuk memasukkan sejumlah tokoh tersebut.

    Lembaga ini juga mengakui bahwa mereka tidak memiliki bukti atas keterlibatan Jokowi dalam tindakan korupsi.

    “OCCRP tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa kepresidenannya,” ungkapnya.

     

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasang bendera setengah tiang di gedung Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, pada hari ini, Kamis (30/9/2021). (Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama)

    Namun, menurut mereka, kelompok-kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan, pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan lembaga antikorupsi Indonesia, yakni KPK.

    Mereka juga menilai, Jokowi juga menerima kritik secara luas karena melemahkan lembaga-lembaga pemilihan umum dan peradilan di Indonesia demi kepentingan ambisi politik putranya, Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden baru.

    “Para juri menghargai nominasi warga, namun dalam beberapa kasus, tidak ada bukti langsung yang cukup mengenai korupsi yang signifikan atau pola pelanggaran yang telah berlangsung lama,” jelasnya.

    “Namun, jelas ada persepsi yang kuat di kalangan masyarakat tentang korupsi dan ini seharusnya menjadi peringatan bagi mereka yang dicalonkan bahwa masyarakat mengawasi dan peduli. Kami juga akan terus mengawasi,” sambungnya.

    OCCRP menuturkan, keputusan akhir untuk penghargaan Person of the Year juga dibuat oleh para juri.

    Untuk tahun 2024, penghargaan tersebut diberikan kepada Bashar al-Assad yang justru tidak termasuk di antara finalis.

    Menurut mereka, Assad memiliki peran dalam upaya destabilisasi Suriah melalui jaringan kriminal yang terang-terangan, pelanggaran hak asasi manusia secara signifikan, termasuk pembunuhan massal dan tindakan korupsi.

    Berikutnya, proses seleksi akhir OCCRP didasarkan pada penelitian investigasi dan keahlian kolektif dari jaringan mereka.

    OCCRP mengungkapkan, penghargaan ini menyoroti sistem atau aktor yang memungkinkan terjadinya korupsi dan kejahatan terorganisasi.

    Selain itu, penghargaan juga berfungsi sebagai pengingat akan kebutuhan yang terus menerus dalam mengungkap ketidakadilan.

    Mereka mengingatkan, penghargaan ini terkadang disalahgunakan oleh pihak atau individu yang ingin memajukan agenda atau gagasan politik mereka.

    Namun, OCCRP menegaskan, tujuan dari penghargaan ini adalah memberikan pengakuan terhadap kejahatan dan korupsi agar sepenuhnya berhenti.

    Mereka mengaku akan terus menyempurnakan proses nominasi dan seleksi, sehingga dapat memastikan transparansi dan inklusivitas.

    “Selain itu, pelaporan kami akan tetap fokus pada dampak dari para nominasi dan pihak-pihak lain yang melanggengkan kejahatan dan korupsi, dengan menyoroti peran mereka dalam merongrong demokrasi di seluruh dunia,” ungkap OCCRP.

    OCCRP menilai, penghargaan tahun ini telah memicu keterlibatan global yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Hal tersebut mencerminkan minat publik yang semakin besar terhadap korupsi dan konsekuensinya secara luas.

    “Seiring dengan meningkatnya ancaman terhadap demokrasi, transparansi, dan kebebasan pers, OCCRP tetap berkomitmen untuk menyampaikan berita yang beresonansi dengan khalayak dan memberikan wawasan kritis tentang kekuatan yang membentuk negara,” pungkasnya.

    Jokowi turut menanggapi namanya masuk dalam nominasi tokoh paling korup 2024 versi OCCRP.

    Sambil tertawa, dia mengatakan, banyak framing yang merugikan dirinya tanpa memberikan bukti yang jelas.

    “Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan, apa. Sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat. Banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti, itu yang terjadi sekarang kan,” ujarnya, Selasa (31/12/2024).

    Saat ditanya apakah kemungkinan ada muatan politis, dia meminta hal itu ditanyakan langsung ke pihak OCCRP.

    Jokowi menambahkan, saat ini siapa saja bisa menggunakan kendaraan apa pun untuk menyebar fitnah.

    “Ya ditanyakan aja, tanyakan aja. Orang bisa pakai kendaraan apa pun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu,” pungkasnya.

  • Reputasi Indonesia Tercoreng di Mata Dunia, Stefan Antonio Sindir Jokowi: Duduk Manis dan Lihat Kejatuhanmu

    Reputasi Indonesia Tercoreng di Mata Dunia, Stefan Antonio Sindir Jokowi: Duduk Manis dan Lihat Kejatuhanmu

    Semua nama baik yang sejak awal dijaga. Sekarang hancur berantakan di depan mata.

    Jadi anda jangan pernah merasa jumawa, bahwa anda untouchable tuan.

    Kebenaran akan menemukan jalannya. Untung mengungkap semua kebusukanmu.

    Duduk manis dan lihatlah kejatuhanmu tuan.

    Sebelumnya diketahui, setelah Jokowi dinobatkan sebagai salah satu pejabat paling korup di dunia oleh OCCRP, berbagai tokoh publik dan pendukungnya berlomba-lomba membela.

    Setelah Arief Poyuono (Gerindra), Irma Suryani (NasDem), dan Muhammad Romahurmuziy (PPP), kini giliran Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi DPW PSI Bali, Dedy Nur, yang angkat bicara.

    Selain Jokowi, terdapat lima pemimpin dunia yang masuk dalam nominasi tersebut.

    Di antaranya, Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, hingga pebisnis India Gautam Adani.

    Sementara di urutan pertama adalah Presiden Suriah Bashar al-Assad yang kini lari ke Rusia.
    ⁣
    Sekadar diketahui, OCCRP merupakan organisasi jurnalisme investigasi dunia yang fokus pada isu korupsi dan kejahatan terorganisasi. Tempo salah satu media yang menjalin kolaborasi dengan OCCRP.

    Menurut Dedy, tuduhan ini adalah bagian dari konsekuensi atas kecanggihan Jokowi dalam berpolitik.

    “Jokowi memang politisi canggih, itulah mengapa serangan roket jenis fitnah, hoax dan informasi palsu selalu datang silih berganti,” ujar Dedy dalam keterangannya di aplikasi X @DedynurPalakka (2/1/2025).

    Blak-blakan, Dedy mengatakan bahwa serangan yang bertubi-tubi ke arah Jokowi merupakan buntut dari efek kecanggihan dirinya.

  • Mesir Khawatir Kelompok Pemberontak Pimpin Suriah, Ini Alasannya

    Mesir Khawatir Kelompok Pemberontak Pimpin Suriah, Ini Alasannya

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah Mesir disebut khawatir dan lebih berhati-hati menjalin hubungan dengan Suriah usai kelompok pemberontak Hayat Tahrir al-Shalam (HTS) memegang kendali pemerintahan setelah merobohkan rezim Bashar al-Assad.

    Mesir selama 11 tahun terakhir mendukung pemerintahan Bashar. Kini, mereka khawatir dampak perubahan hubungan antar kedua negara setelah pengambilalihan pemerintah oleh HTS.

    “Bagi Mesir, hal ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran, terutama mengingat sejarah Ikhwanul Muslimin di negara tersebut,” kata Merissa Khurma, Direktur Program Timur Tengah di lembaga think tank Wilson Center, Sabtu (4/1), melansir AFP.

    Beberapa negara Arab lainnya bergerak cepat untuk terlibat dengan pihak berwenang baru di Damaskus, sementara Kairo lebih berhati-hati.

    Setelah menyatakan dukungan Mesir untuk Assad hanya tiga hari sebelum penggulingannya, Menteri Luar Negeri Badr Abdelatty menunggu tiga minggu sebelum menelepon mitranya yang baru dari Suriah dan mendesak pihak berwenang de facto untuk mempraktekkan “inklusivitas”.

    Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shibani mengkonfirmasi bahwa pembicaraan tersebut telah terjadi, dan mengatakan bahwa kedua negara berbagi peran dalam “mencapai stabilitas dan kemakmuran untuk wilayah tersebut”.

    Pada hari Sabtu, sebuah pesawat bantuan Mesir mendarat di bandara Damaskus dengan membawa pengiriman bantuan kemanusiaan pertama dari Kairo sejak penggulingan Assad, kata kementerian luar negeri Mesir.

    Pada hari-hari setelah penggulingan Assad, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi tidak memberikan komentar tegas.

    “Mereka yang membuat keputusan di Suriah adalah rakyat negara itu,” ujar Sisi.

    “Mereka dapat menghancurkannya atau membangunnya kembali,” katanya pada sebuah pertemuan dengan para tokoh media yang berafiliasi dengan pemerintah.

    “Reaksi Mesir sangat berhati-hati,” kata Mirette Mabrouk, seorang peneliti senior di Institut Timur Tengah yang berbasis di Washington.

    “Di sini ada aktor non-negara dan juga kelompok Islamis yang keduanya merupakan ancaman bagi Mesir.”

    Di dalam negeri, Kairo telah bergerak untuk mencegah kemungkinan bahwa kejadian-kejadian di Suriah dapat memicu kerusuhan di dalam negeri.

    Menurut Egyptian Initiative for Personal Rights, sebuah kelompok hak asasi manusia, pasukan keamanan menahan 30 warga Suriah yang merayakan kejatuhan Assad, dengan tiga di antaranya akan dideportasi.

    Pihak berwenang juga memperketat pembatasan visa bagi warga Suriah, mengharuskan mereka untuk mendapatkan izin keamanan.

    Beberapa jam setelah Assad digulingkan, media pemerintah memuji stabilitas Mesir dalam menghadapi gejolak regional.

    Media tersebut menyiarkan sebuah montase yang menggabungkan adegan kerusuhan, latihan militer, dan proyek-proyek pembangunan, disertai dengan sebuah pidato pada tahun 2017 di mana Sisi mengklaim bahwa kekuatan-kekuatan di balik perang di Suriah dapat mengalihkan pandangan mereka ke Mesir.

    “Misi mereka di Suriah telah selesai,” kata Sisi pada saat itu, dan menambahkan bahwa “tujuan mereka adalah untuk menjatuhkan negara Mesir.”

    Kemarahan semakin dipicu oleh beredarnya foto pemimpin baru Suriah Ahmed al-Sharaa yang berpose bersama Mahmoud Fathi, seorang tokoh Ikhwanul Muslimin yang dijatuhi hukuman mati secara in absentia atas pembunuhan mantan jaksa penuntut umum Mesir, Hisham Barakat.

    Pihak berwenang Lebanon juga menangkap aktivis oposisi Mesir Abdul Rahman al-Qaradawi dengan surat perintah Mesir setelah ia merayakan kejatuhan Assad secara online.

    Qaradawi telah menyerukan pembaharuan protes Musim Semi Arab 2011 yang menggulingkan presiden Mesir Hosni Mubarak.

    Penggulingan Mubarak diikuti oleh pemilihan demokratis yang dimenangkan oleh Ikhwanul Muslimin, hingga Sisi mengambil alih kekuasaan pada tahun 2013.

    Peta Israel Diam-diam Rampas Golan saat Suriah Kacau (Foto: CNN Indonesia/Agder Maulana) (tim/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Respons Ajakan Menkopolkam Soal Jokowi, Warganet: Masyarakat Minta Mantan Presiden Jaga Nama Baik Bangsa

    Respons Ajakan Menkopolkam Soal Jokowi, Warganet: Masyarakat Minta Mantan Presiden Jaga Nama Baik Bangsa

    “Nama baik bangsa dan negara jauh lebih penting daripada nama mantan Presiden, namanya mantan tdk bedanya dgn barang bekas dan barang bekas yg sdh jelek dan rusak sebaiknya dibuang ktempat sampah . Nama bangsa dan negara lebih utama daripada manusia yg sdh bekas dan rusak pula,” kritik warganet lainnya.

    Sebelumnya, Budi Gunawan menolak berkomentar soal apakah label OCCRP terhadap Jokowi itu bakal berujung pada konsekuensi hukum. Namun dia menegaskan, tak mudah untuk seorang warga negara menjadi presiden dan pemimpin di pemerintahan. “Pasti yang jadi presiden itu, kan yang terbaik, putra terbaik,” ujar Budi.

    Pun setelah tak lagi menjadi presiden, menurut Budi, seorang mantan kepala negara tetaplah sebagai warga negara yang terbaik. “Biar bagaimanapun presiden itu kan warga negara terbaik. Di setiap negara kita harus menghargai legacy-legacy beliau (sebagai mantan presiden),” kata Budi.

    Sebab itu, menurut Budi, semestinya Jokowi sebagai mantan presiden harus tetap dilindungi harkat dan martabatnya. “Dan kita harus jaga betul muruah presiden, dan mantan-mantan presiden kita,” ujar Budi.

    Seperti diketahui, OCCRP baru-baru ini merilis daftar nama-nama tokoh pemimpin negara-negara di dunia yang korup. Ada nama Presiden Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup.

    Bukan cuma Jokowi, OCCRP juga melabeli sejumlah nama-nama pemimpin dunia lainnya, seperti Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, dan mantan presiden Bangladesh Sheikh Hasina, serta pengusaha India Gautam Adani. OCCRP menetapkan Presiden Suriah Bashar al-Assad sebagai tokoh kejahatan dan terkorup 2024. (bs-sam/fajar)

  • Suriah Mulai Diskusi Integrasi Faksi Bersenjata dan Intensifkan Penangkapan Loyalis Rezim Assad – Halaman all

    Suriah Mulai Diskusi Integrasi Faksi Bersenjata dan Intensifkan Penangkapan Loyalis Rezim Assad – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Pertahanan dalam pemerintahan sementara Suriah telah memulai diskusi dengan para pemimpin militer untuk mengintegrasikan faksi-faksi bersenjata ke dalam struktur kementerian.

    Pertemuan ini dilaksanakan pada Jumat, 3 Januari 2025, dan dilanjutkan pada Sabtu, 2 Januari 2025.

    Menteri Pertahanan pemerintahan sementara, Mayor Jenderal Murhaf Abu Qasra, memimpin pertemuan tersebut bersama sejumlah pimpinan faksi bersenjata.

    Diskusi ini bertujuan untuk membahas struktur institusi militer baru dan calon perwira yang akan menjadi anggota Kepala Staf Gabungan.

    Menurut laporan koresponden Al Jazeera, Omar Al-Haj, pemerintah sementara Suriah belum menetapkan siapa yang akan menjabat sebagai Kepala Staf Gabungan.

    “Kesepakatan telah dicapai antara faksi-faksi yang terlibat dalam penggulingan rezim Bashar al-Assad untuk membubarkan diri setelah struktur institusi militer baru disepakati,” ungkap Al-Haj.

    Operasi Pembersihan Loyalis Rezim Assad

    Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri Sementara bekerja sama dengan Departemen Operasi Militer melanjutkan kampanye besar-besaran di kota Homs dan sekitarnya untuk mencari sisa-sisa loyalis rezim Assad.

    Operasi penyisiran telah selesai di beberapa wilayah, seperti lingkungan Wadi Al-Dahab, dan masih berlanjut di daerah lain, termasuk Al-Zahraa, Al-Abbasiyah, dan Al Muhajirin.

    Walid Al-Attar, koresponden Al Jazeera, melaporkan bahwa setidaknya 28 anggota rezim yang terlibat dalam pembantaian Karm al-Zaytoun pada tahun 2012 telah ditangkap di wilayah tersebut.

    Bentrokan sporadis dengan senapan mesin terjadi antara pasukan dan unsur-unsur rezim yang menolak untuk menerima penyelesaian status mereka dan menyerahkan senjata.

    SANA melaporkan pada Sabtu, 1 April 2025, bahwa Departemen Keamanan Publik berhasil menyita gudang amunisi di lingkungan Al-Zahraa selama kampanye penyisiran.

    Mereka juga menangkap Muhammad Nour al-Din Shalhoum, pejabat yang bertanggung jawab atas kamera pengintai di Penjara Saydnaya, serta Saher Al-Naddaf, seorang komandan lapangan yang terlibat dalam berbagai kejahatan terhadap rakyat Suriah.

    Sejak penggulingan rezim Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024, Departemen Operasi Militer telah membuka pusat pemukiman untuk anggota rezim yang digulingkan.

    Namun, penolakan beberapa di antaranya untuk menyerahkan senjata telah menyebabkan bentrokan di sejumlah provinsi Suriah.

    Dengan langkah-langkah ini, pemerintah sementara Suriah berupaya membangun kembali struktur militer yang kuat dan mengatasi sisa-sisa loyalis rezim yang masih ada.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Menteri Pertahanan Suriah Mulai Diskusi untuk Gabungkan Faksi-faksi Bersenjata – Halaman all

    Menteri Pertahanan Suriah Mulai Diskusi untuk Gabungkan Faksi-faksi Bersenjata – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Pertahanan di pemerintahan sementara Suriah mulai mengadakan diskusi dengan para pemimpin militer untuk memulai proses mengintegrasikan faksi-faksi ke dalam kementerian.

    Menteri Pertahanan pemerintahan sementara, Mayor Jenderal Murhaf Abu Qasra, bersama sejumlah pimpinan faksi bersenjata terlihat menggelar pertemuan pada Jumat (3/1/2025) dan hari ini, Sabtu (4/1/2025).

    “Diskusi tersebut berkaitan dengan pembahasan struktur institusi militer baru dan perwira yang dicalonkan untuk menjadi anggota Kepala Staf Gabungan,” lapor koresponden Al-Jazeera, Omar Al-Haj.

    Adapun pemerintah sementara Suriah belum menunjuk siapa yang akan menjadi Kepala Staf Gabungan.

    Kemungkinan akan diadakan pertemuan lainnya yang diselenggarakan secara berturut-turut.

    “Ada kesepakatan antara faksi-faksi yang ikut serta dalam penggulingan rezim Bashar al-Assad untuk membubarkan diri segera setelah struktur institusi militer baru disepakati,” lanjut laporan itu.

    Menyusul pertemuan para pemimpin faksi militer dengan pemimpin pemerintahan baru Suriah, Ahmed Al-Sharaa, Departemen Operasi Militer mengumumkan kesepakatan untuk membubarkan semua faksi dan menggabungkannya di bawah payung Kementerian Pertahanan.

    Penguasa Suriah ‘Bersihkan’ Sisa Loyalis Rezim Assad

    Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri Sementara, bekerja sama dengan Departemen Operasi Militer, terus melakukan kampanye besar-besaran di kota Homs dan pedesaannya untuk mencari sisa-sisa loyalis rezim Assad.

    “Operasi penyisiran telah selesai di beberapa wilayah Homs, seperti lingkungan Wadi Al-Dahab, dan masih berlanjut di lingkungan lain, terutama Al-Zahraa, Al-Abbasiyah, dan Al- Muhajirin,” kata koresponden Al Jazeera, Walid Al-Attar.

    Setidaknya 28 anggota rezim yang dituduh melakukan pembantaian Karm al-Zaytoun pada tahun 2012, ditangkap di wilayah tersebut.

    “Bentrokan dengan senapan mesin terjadi dari waktu ke waktu antara pasukan dan unsur-unsur rezim presiden yang digulingkan yang menolak untuk menerima penyelesaian status mereka dan menyerahkan senjata mereka,” kata sumber di Departemen Operasi Militer.

    Sementara itu, SANA menerbitkan foto-foto pada hari Sabtu (4/1/2025) yang menunjukkan Departemen Keamanan Publik menyita gudang amunisi di lingkungan Al-Zahraa di Homs selama kampanye penyisiran.

    “Departemen Keamanan Publik, selama kampanyenya di Homs, berhasil menangkap Muhammad Nour al-Din Shalhoum, salah satu pejabat yang bertanggung jawab atas kamera pengintai di Penjara Saydnaya (di pedesaan Damaskus ), dan yang berpartisipasi dalam menonaktifkan kamera penjara sebelum Departemen Operasi Militer mengambil alih wilayah tersebut,” lapor SANA.

    Mereka juga menangkap Saher Al-Naddaf, salah satu komandan lapangan yang melakukan kejahatan terhadap rakyat Suriah, dan berpartisipasi dalam banyak pembantaian di seluruh wilayah Suriah.

    Dia adalah salah satu sisa milisi yang menolak menyerahkan senjata mereka dan terpaksa bersembunyi di antara warga sipil.

    Sejak penggulingan rezim presiden Suriah Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024, Departemen Operasi Militer telah membuka pusat pemukiman dengan anggota rezim yang digulingkan.

    Namun penolakan beberapa dari mereka untuk meletakkan senjata menyebabkan pecahnya bentrokan di sejumlah provinsi Suriah.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Usai Rilis Daftar Kontroversial, OCCRP Tegaskan Tidak Ada Bukti Jokowi Korupsi

    Usai Rilis Daftar Kontroversial, OCCRP Tegaskan Tidak Ada Bukti Jokowi Korupsi

    Jakarta: Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) menegaskan bahwa tidak ada bukti Joko Widodo atau Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia, terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya. Pernyataan ini dirilis OCCRP dalam klarifikasi resmi yang dimuat di situs mereka pada Kamis, 2 Januari 2025.

    “OCCRP tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya,” tulis OCCRP dalam pernyataannya yang dikutip Sabtu, 4 Januari 2025.

    OCCRP juga menyatakan tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan, karena saran datang dari orang-orang di seluruh dunia. Hal ini termasuk pencalonan mantan presiden Indonesia Joko Widodo, yang dikenal sebagai Jokowi. 

    Baca juga: Kritik Tajam kepada OCCRP yang Pakai Google Form Bebas Sebagai Basis Data

    “OCCRP memasukkan dalam “finalisnya” para nomine yang memperoleh dukungan daring terbanyak dan memiliki beberapa dasar untuk diikutsertakan,” ungkap OCCRP.

    Namun, OCCRP menyebut adanya kritik terhadap pemerintahan Jokowi, termasuk pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tuduhan merusak lembaga pemilu serta peradilan untuk mendukung ambisi politik putranya yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden.

    Pernyataan ini disampaikan setelah Jokowi masuk dalam daftar finalis nominasi “Tokoh Tahun Ini” 2024, penghargaan tahunan yang diberikan kepada individu yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam memajukan kejahatan dan korupsi global. Nama Jokowi muncul sebagai salah satu nominasi yang dikirimkan dari seluruh dunia.

    Terkait nominasi ini, Penerbit OCCRP, Drew Sullivan, menjelaskan bahwa meskipun ada persepsi publik tentang korupsi, juri tidak menemukan cukup bukti langsung mengenai korupsi signifikan atau pola pelanggaran yang berlangsung lama dalam kasus Jokowi.

    “Para juri menghargai nominasi warga negara, tetapi dalam beberapa kasus, tidak ada cukup bukti langsung tentang korupsi yang signifikan atau pola pelanggaran yang sudah berlangsung lama,” kata Drew Sullivan.

    Penghargaan “Tokoh Tahun Ini” akhirnya diberikan kepada Bashar al-Assad, Presiden Suriah, yang dinilai memainkan peran besar dalam mengacaukan kawasan melalui jaringan kriminal terbuka, pelanggaran hak asasi manusia, dan korupsi masif.

    Jakarta: Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) menegaskan bahwa tidak ada bukti Joko Widodo atau Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia, terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya. Pernyataan ini dirilis OCCRP dalam klarifikasi resmi yang dimuat di situs mereka pada Kamis, 2 Januari 2025.
     
    “OCCRP tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya,” tulis OCCRP dalam pernyataannya yang dikutip Sabtu, 4 Januari 2025.
     
    OCCRP juga menyatakan tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan, karena saran datang dari orang-orang di seluruh dunia. Hal ini termasuk pencalonan mantan presiden Indonesia Joko Widodo, yang dikenal sebagai Jokowi. 
    Baca juga: Kritik Tajam kepada OCCRP yang Pakai Google Form Bebas Sebagai Basis Data
     
    “OCCRP memasukkan dalam “finalisnya” para nomine yang memperoleh dukungan daring terbanyak dan memiliki beberapa dasar untuk diikutsertakan,” ungkap OCCRP.
     
    Namun, OCCRP menyebut adanya kritik terhadap pemerintahan Jokowi, termasuk pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tuduhan merusak lembaga pemilu serta peradilan untuk mendukung ambisi politik putranya yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden.
     
    Pernyataan ini disampaikan setelah Jokowi masuk dalam daftar finalis nominasi “Tokoh Tahun Ini” 2024, penghargaan tahunan yang diberikan kepada individu yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam memajukan kejahatan dan korupsi global. Nama Jokowi muncul sebagai salah satu nominasi yang dikirimkan dari seluruh dunia.
     
    Terkait nominasi ini, Penerbit OCCRP, Drew Sullivan, menjelaskan bahwa meskipun ada persepsi publik tentang korupsi, juri tidak menemukan cukup bukti langsung mengenai korupsi signifikan atau pola pelanggaran yang berlangsung lama dalam kasus Jokowi.
     
    “Para juri menghargai nominasi warga negara, tetapi dalam beberapa kasus, tidak ada cukup bukti langsung tentang korupsi yang signifikan atau pola pelanggaran yang sudah berlangsung lama,” kata Drew Sullivan.
     
    Penghargaan “Tokoh Tahun Ini” akhirnya diberikan kepada Bashar al-Assad, Presiden Suriah, yang dinilai memainkan peran besar dalam mengacaukan kawasan melalui jaringan kriminal terbuka, pelanggaran hak asasi manusia, dan korupsi masif.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • OCCRP Akui Laporan Mereka Disalahgunakan Demi Kepentingan Politik

    OCCRP Akui Laporan Mereka Disalahgunakan Demi Kepentingan Politik

    Jakarta: Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) mengakui bahwa laporan dan penghargaan yang mereka buat terkadang disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memajukan agenda atau kepentingan politik tertentu. Hal ini disampaikan OCCRP dalam klarifikasinya usai laporan kontroversial yang memuat nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu nominasi.

    “Penting untuk dicatat bahwa penghargaan ini terkadang disalahgunakan oleh individu yang ingin memajukan agenda atau ide politik mereka,” demikian pernyataan resmi OCCRP dalam rilis yang dimuat Kamis, 2 Januari, dan dikutip Sabtu, 4 Januari 2025.

    OCCRP menegaskan tujuan dari penghargaan ini tunggal: untuk memberikan pengakuan terhadap kejahatan dan korupsi. Pasalnya korupsi dan kejahatan melampaui afiliasi, politik atau lainnya.

    OCCRP menerima lebih dari 55.000 nominasi dari berbagai pihak di seluruh dunia. Namun, OCCRP menegaskan bahwa mereka tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan.

    Baca juga: Usai Rilis Daftar Kontroversial, OCCRP Tegaskan Tidak Ada Bukti Jokowi Korupsi

    “OCCRP tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan, karena saran datang dari orang-orang di seluruh dunia,” jelas rilis tersebut. 

    OCCRP menangkap persepsi dari saran yang masuk secara daring bahwa pemerintahan Jokowi dikritik secara luas terkait pemberantasan korupsi dan nepotisme. Namun OCCRP menegaskan tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat atas apa yang dituduhkan.

    “OCCRP tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya.

    Lebih lanjut, OCCRP menyebut bahwa keputusan akhir ditentukan oleh para juri berdasarkan penelitian investigasi dan keahlian kolektif mereka. Proses seleksi OCCRP diklaim melibatkan panel juri yang terdiri dari pakar masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis dengan pengalaman luas dalam menyelidiki korupsi.

    OCCRP memutuskan penghargaan diberikan kepada Presiden Suriah Bashar al-Assad. Penghargaan ini bertujuan untuk menyoroti individu yang telah memajukan kejahatan dan korupsi secara global sehingga merusak demokrasi dan hak asasi manusia.

    “Kami akan terus menyempurnakan proses nominasi dan seleksi, dengan memastikan adanya transparansi dan inklusivitas,” tegas OCCRP.

    Jakarta: Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) mengakui bahwa laporan dan penghargaan yang mereka buat terkadang disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memajukan agenda atau kepentingan politik tertentu. Hal ini disampaikan OCCRP dalam klarifikasinya usai laporan kontroversial yang memuat nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu nominasi.
     
    “Penting untuk dicatat bahwa penghargaan ini terkadang disalahgunakan oleh individu yang ingin memajukan agenda atau ide politik mereka,” demikian pernyataan resmi OCCRP dalam rilis yang dimuat Kamis, 2 Januari, dan dikutip Sabtu, 4 Januari 2025.
     
    OCCRP menegaskan tujuan dari penghargaan ini tunggal: untuk memberikan pengakuan terhadap kejahatan dan korupsi. Pasalnya korupsi dan kejahatan melampaui afiliasi, politik atau lainnya.
    OCCRP menerima lebih dari 55.000 nominasi dari berbagai pihak di seluruh dunia. Namun, OCCRP menegaskan bahwa mereka tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan.
     
    Baca juga: Usai Rilis Daftar Kontroversial, OCCRP Tegaskan Tidak Ada Bukti Jokowi Korupsi
     
    “OCCRP tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan, karena saran datang dari orang-orang di seluruh dunia,” jelas rilis tersebut. 
     
    OCCRP menangkap persepsi dari saran yang masuk secara daring bahwa pemerintahan Jokowi dikritik secara luas terkait pemberantasan korupsi dan nepotisme. Namun OCCRP menegaskan tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat atas apa yang dituduhkan.
     
    “OCCRP tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya.
     
    Lebih lanjut, OCCRP menyebut bahwa keputusan akhir ditentukan oleh para juri berdasarkan penelitian investigasi dan keahlian kolektif mereka. Proses seleksi OCCRP diklaim melibatkan panel juri yang terdiri dari pakar masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis dengan pengalaman luas dalam menyelidiki korupsi.
     
    OCCRP memutuskan penghargaan diberikan kepada Presiden Suriah Bashar al-Assad. Penghargaan ini bertujuan untuk menyoroti individu yang telah memajukan kejahatan dan korupsi secara global sehingga merusak demokrasi dan hak asasi manusia.
     
    “Kami akan terus menyempurnakan proses nominasi dan seleksi, dengan memastikan adanya transparansi dan inklusivitas,” tegas OCCRP.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Prabowo Dinobatkan Pemimpin Dunia Bakal Berpengaruh 2025, Bersanding Donald Trump dan Xi Jinping

    Prabowo Dinobatkan Pemimpin Dunia Bakal Berpengaruh 2025, Bersanding Donald Trump dan Xi Jinping

    TRIBUNJATIM.COM – Presiden Prabowo Subianto kini dinobatkan jadi pemipin dunia yang bakal berpengaruh pada tahun 2025.

    Penobatan itu dilakukan oleh media asal Singapura, The Straits Times.

    Prabowo Subianto bersanding dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping hingga Presiden AS terpilih, Donald Trump.

    Mereka dinobatkan dalam artikel bertajuk “Meet 10 World Leaders to Watch in 2025′ yang terbit pada Sabtu (4/1/2025).

    Pemimpin dunia itu bakal memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan dunia.

    “Dari Donald Trump dan Xi-Jinping hingga Prabowo Subianto dan Vladimir Putin, para tokoh berpengaruh akan memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan di seluruh dunia,” demikian tertulis dalam artikel tersebut.

    Dalam artikel tersebut, langkah Prabowo yang langsung melakukan kunjungan ke beberapa negara setelah dilantik menjadi Presiden ke-8 RI menjadi sorotan.

    Menurut media tersebut, kunjungan Prabowo tersebut lebih lebih bersifat untuk meningkatkan ekonomi Indonesia alih-alih membahas terkait geopolitik.

    Kendati demikian, mantan Menteri Pertahanan (Menhan) era kepemimpinan Joko Widodo itu dianggap memiliki tujuan untuk menempatkan Indonesia sebagai negara yang turut berpengaruh dalam diplomasi internasional.

    Media tersebut turut menyanjung target Prabowo yang ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 8 persen.

     
    “Kurang dari sebulan setelah dilantik, Prabowo memulai kunjungan diplomatiknya dengan mengunjungi Tiongkok dan Amerika Serikat pada minggu yang sama serta menghadiri pertemuan-pertemuan multilateral besar sepert APEC, yang dengan cepat menandakan keinginannya untuk menempatkan Indonesia sebagai jantung diplomasi internasional.”

    “Motivasinya (kunjungan ke luar negeri) mungkin lebih bersifat ekonomi daripada geopolitik atau pribadi. Inti dari visi kepresidenannya adalah tujuan yang berani untuk mencapai pertumbuhan PDB sebesar 8 persen, naik dari 5 persen saat ini,” tulis The Straits Times.

    The Straits Times juga menyanjung langkah Prabowo yang berani agar Indonesia masuk dalam kemitraan organisasi antar pemerintah, BRICS.

    Diketahui, BRICS saat ini beranggotakan Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan.

    “Pengumuman status kemitraan BRICS Indonesia dalam beberapa hari setelah ia menjabat sebagai presiden, ditambah dengan deklarasi bahwa negara dengan populasi terpadat di Asia Tenggara ini siap untuk menjadi anggota penuh, menunjukkan bahwa Prabowo tidak takut untuk melanggar posisi yang diambil oleh pemerintahan Joko Widodo,” tulisnya.

    The Straits Times juga turut menyoroti peran Prabowo terkait posisi Indonesia di ASEAN.

    Media tersebut memprediksi akan ada kerjasama yang erat dengan Malaysia untuk menunjang visi-misinya yaitu pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

    “Namun, yang lebih mungkin terjadi adalah skenario di mana Anwar (PM Malaysia) menemukan sekutu dalam diri Prabowo, yang diharapkan dapat memberikan dukungan kuat untuk hasil kerja sama ASEAN Malaysia.”

    “Hal ini akan memfasilitasi investasi lintas batas, konektivitas rantai pasokan, dan pembangunan berkelanjutan, dan selaras dengan penekanan pemerintahannya pada pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan,” tulis media tersebut.

    Di sisi lain, The Straits Times juga mewanti-wanti terkait pendekatan kebijakan luar negeri Prabowo terkait hubungan Indonesia dengan Tiongkok dan Rusia yang dianggap memicu perdebatan.

    Media itu mewanti-wanti agar Prabowo dapat menyeimbangkan antara kebijakan luar negerinya yang dinilai ambisius serta mengakomodir kritik di dalam negeri terkait keputusan kebijakan internasionalnya.

    “Para pengamat politik di negara terbesar di kawasan ini akan memantau dengan seksama bagaimana Prabowo menyeimbangkan antara mengejar agenda global yang ambisius dan mengelola kritik domestik terhadap keputusan-keputusan internasionalnya,” pungkas media tersebut.

    Sebagai informasi, selain Prabowo, ada sembilan pemimpin negara yang turut dinobatkan sebagai pemimpin dunia yang akan berpengaruh tahun 2025 yaitu:

    Presiden terpilih AS, Donald Trump

    Presiden Tiongkok, Xi Jinping

    Presiden Rusia, Vladimir Putin

    Presiden Israel, Benjamin Netanyahu

    Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba

    Presiden Korea Utara, Kim Jong-un

    Perdana Menteri India, Narendra Modi

    Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese

    Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim

    Jokowi Masuk Finalis Presiden Terkorup 2024 Versi OCCRP

    Beda dengan Prabowo, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) justru ditetapkan menjadi salah satu pemimpin terkorup di dunia pada tahun 2024 versi lembaga independen, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    Selain Jokowi, ada lima pemimpin dunia yang masuk dalam nominasi tersebut.

    Menurut organisasi tersebut, ‘pemenang’ dari nominasi tersebut adalah mantan Presiden Suriah, Bashar Al-Assad, yang digulingkan oleh kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pada awal Desember 2024 lalu.

    Menurut salah satu juri nominasi ini, pendiri Daraj.com, Alia Ibrahim, Assad dianggap sebagai pemimpin terbrutal.

    Assad dianggap telah melakukan kerusakan dari segala sisi terhadap Suriah.

    Alia menilai, butuh waktu puluhan tahun untuk memperbaiki kondisi Suriah imbas kepemimpinan brutal Assad selama 24 tahun.

    “Selain menjadi diktator seperti ayahnya, Assad menambahkan dimensi kejahatan korupsi yang tak terbayangkan, menghancurkan kehidupan banyak orang bahkan di luar perbatasan negaranya sendiri.”

    “Kerusakan politik, ekonomi, dan sosial yang disebabkan oleh Assad, baik di Suriah maupun di kawasan ini, akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mengatasinya,” jelasnya.

    Di sisi lain, OCCRP turut memberikan ‘penghargaan khusus’ kepada Presiden Guinea Khatulistiwa, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, berupa ‘Penghargaan Non-Prestasi Seumur Hidup’.

    Adapun ‘penghargaan’ ini diberikan imbas brutalnya Obiang dalam memimpin negara tersebut berupa penindasan, penangkapan yang melanggar hukum, hingga penghilangan paksa terhadap orang yang berbeda pendapat.

    Selain itu, Obiang dianggap telah mencuri sebagai besar kekayaan negara yang dipimpinnya secara bersama-sama dengan orang-orang di lingkarannya.

    Model kepemimpinan Obiang ini, membuat masyarakat Guinea Khatulistiwa menderita dalam kemiskinan ketika dirinya dan kroninya justru hidup dengan kemewahan.

    Jurnalis investigasi asal Ghana yang juga menjadi juri nominasi ini, Anas Aremeyaw Anas, menuturkan Obiang telah menciptakan dinasti otoriter sejak kepemimpinannya pada tahun 1979.

    “Melalui ketakutan, penindasan, dan korupsi, Teodoro Obiang telah menciptakan sebuah dinasti kekayaan dan kekebalan hukum,” kata Anas. 

    “Kecenderungan diktatornya dengan cepat ditiru oleh para pemimpin di seluruh benua Afrika, dengan para pemimpin kudeta saat ini yang memandangnya sebagai ayah baptis, dan memiliki ambisi yang sama untuk menjadi ayah baptis korupsi seperti dia,” sambung Anas.

    OCCRP menilai, model kepemimpinan seperti Assad dan Obiang menjadi contoh rezim diktator yang sudah lama berkuasa di mana korupsi memainkan peran penting.

    Selengkapnya, berikut daftar pemimpin terkorup tahun 2024 versi OCCRP:

    Mantan Presiden Suriah, Bashar Al Assad

    Presiden Kenya, William Ruto

    Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi)

    Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu

    Mantan Perdana Menteri (PM) Bangladesh, Sheikh Hasina

    Pengusaha India, Gautam Adani

    Sebagai informasi, OCCRP telah menggelar ‘penghargaan’ ini sejak tahun 2012 silam.

    Tak hanya pemimpin, OCCRP turut memasukkan organisasi pemerintah sebagai salah satu calon penerima ‘penghargaan’.

    Adapun berikut daftar ‘pemenang’ terkait pemimpin atau organisasi pemerintah terkorup di dunia tiap tahunnya sejak tahun 2012-2024:

    2012: Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev

    2013: Parlemen Rumania

    2014: Presiden Rusia, Ilham Aliyev

    2015: Mantan Presiden Montenegro, Milo Djukanovic

    2016: Presiden Venezuela, Nicolas Maduro

    2017: Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte

    2018: Bank Danske di Denmark

    2019: Mantan Perdana Menteri Malta, Joseph Muscat

    2020: Mantan Presiden Brasil, Jair Bolsonaro

    2021: Presiden Belarusia, Aleksandr Lukashenko

    2022: Pemimpin kelompok tentara bayaran Wagner, Yevgeny Prigozhin

    2023: Jaksa Agung Guatemala, Maria Conseulo Porras

    2024: Mantan Presiden Suriah, Bashar Al-Assad

    Di sisi lain, penentuan tokoh yang masuk sebagai finalis dilakukan OCCRP berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di dunia.

    Sementara, penentuan para tokoh yang menjadi finalis merupakan masukan dari publik, pembaca, jurnalis, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP.

  • AS Dilaporkan Bangun Pangkalan Militer Baru di Suriah, Benarkah?

    AS Dilaporkan Bangun Pangkalan Militer Baru di Suriah, Benarkah?

    Konvoi tersebut, menurut laporan media lokal New Region, mencakup bangunan prefabrikasi, mesin penggali parit, peralatan pengintaian, dan tangki bahan bakar.

    Pembangunan pangkalan baru itu juga disebut bertujuan membantu Unit Pertahanan Rakyat (YPG), kelompok Kurdi di Suriah yang juga menjadi sekutu AS dalam membasmi ISIS. Washington telah mendukung dan melatih para petempur Kurdi dari SDF, yang dipimpin oleh YPG, dalam operasi memberantas ISIS.

    Aliansi AS dengan para petempur Kurdi di Suriah itu menuai kecaman keras dari Turki yang memandang YPG sebagai perpanjangan tangan dari milisi terlarang Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang mengobarkan pemberontakan melawan negara Turki sejak tahun 1984 silam.

    PKK telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Turki, AS dan Uni Eropa. Ankara telah berulang kali meminta Washington, sekutunya dalam NATO, dan beberapa negara lainnya untuk berhenti mendukung YPG.

    Sejak rezim Bashar al-Assad tumbang di Suriah, pasukan SDF dan militer Turki telah beberapa kali terlibat bentrokan. Para petempur milisi Kurdi di Suriah secara aktif bertempur melawan elemen-elemen Tentara Pembebasan Suriah yang didukung Ankara.

    Dalam beberapa pekan terakhir, Turki memperingatkan pihaknya akan mengerahkan pasukan tambahan ke kota Kobani, yang menjadi tempat para petempur Kurdi bercokol.

    Sementara para pejabat AS berharap SDF akan berada di bawah payung pemerintahan baru Suriah. Pemerintahan Presiden Joe Biden bahkan sebenarnya bersiap memberikan keringanan sanksi jika Kurdi menormalisasi hubungan dengan rezim Assad sebelum jatuhnya rezim itu karena khawatir Iran akan merangkul Kurdi demi menghadapi Turki.

    (nvc/idh)