Xcloud.id

Tag: Bashar al-Assad

  • Israel Mulai Merencanakan untuk Balkanisasi Suriah dengan Alasan ‘Membela Diri’ – Halaman all

    Israel Mulai Merencanakan untuk Balkanisasi Suriah dengan Alasan ‘Membela Diri’ – Halaman all

    Israel Mulai Merencanakan untuk Balkanisasi Suriah dengan Alasan ‘Membela Diri’

    TRIBUNNEWS.COM- Pemerintah Israel sedang mempertimbangkan persiapan konferensi internasional yang bertujuan untuk membahas pembagian Suriah menjadi “kanton-kanton,” surat kabar berbahasa Ibrani Israel Hayom melaporkan pada tanggal 9 Januari. 

    Tel Aviv berencana untuk menyelenggarakan konferensi internasional guna membahas rencananya di Suriah pasca-Assad, yang diduga mencakup upaya memastikan ‘keselamatan’ bagi kelompok minoritas.

    Sidang kabinet baru-baru ini yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Israel Israel Katz berfokus pada perubahan yang telah terjadi di Suriah, termasuk kekhawatiran tentang pemerintahan baru dan nasib minoritas Kurdi di utara. 

    Dalam sesi tersebut, Menteri Energi Israel Eli Cohen mengusulkan gagasan konferensi untuk “memastikan keamanan perbatasan utara [mereka] dan memungkinkan Israel untuk secara aktif mempertahankan diri terhadap ancaman dari kelompok pemberontak.”

    Bagian dari konferensi ini akan membahas gagasan membagi Suriah menjadi “kanton” – divisi administratif yang berbeda. 

    “Ketakutan utama adalah bahwa ide yang dikaitkan dengan Israel tidak akan diterima di Suriah, itulah sebabnya diskusi tentang masalah ini dirahasiakan,” dan sebuah konferensi perlu diadakan, Israel Hayom menambahkan. 

    Tujuannya adalah untuk memungkinkan Israel “mempertahankan diri” dari potensi ancaman yang ditimbulkan oleh otoritas baru di Suriah – yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS). 

    Laporan tersebut mencatat bahwa perjanjian perbatasan tahun 1974 antara Israel dan Suriah tidak dihormati oleh otoritas yang dipimpin HTS. 

    Tel Aviv segera dan secara terbuka menarik diri dari kesepakatan yang telah berlangsung puluhan tahun itu setelah jatuhnya pemerintahan mantan presiden Suriah Bashar al-Assad, yang melihat pasukannya segera menyerbu negara itu dan memulai kampanye pengeboman.

    Konferensi ini juga bertujuan untuk menjamin “keselamatan” bagi kelompok minoritas, termasuk suku Kurdi di Suriah.

    Menurut laporan tersebut, para menteri membahas selama sesi kabinet mengenai cara-cara untuk melawan pengaruh kuat Turki di Suriah – yang telah menguat sejak penggulingan pemerintahan sebelumnya.

    Sumber yang dikutip oleh surat kabar Israel mengatakan bahwa meskipun Tel Aviv tidak bermaksud untuk tetap berada di wilayah Suriah yang didudukinya setelah jatuhnya Assad, namun mereka belum mempunyai rencana untuk menarik diri. 

    Pemerintahan Assad jatuh pada tanggal 8 Desember setelah serangan mendadak selama 11 hari yang mengakibatkan runtuhnya militer Suriah dan berakhir dengan penyerbuan ibu kota oleh ekstremis pimpinan HTS. 

    Meskipun pemerintah baru telah berjanji untuk melindungi kaum minoritas, telah terjadi banyak serangan terhadap tempat-tempat suci, simbol-simbol, dan kota-kota Kristen dan Alawi. 

    Eksekusi terhadap warga sipil Alawi dan mantan tentara pemerintah juga telah banyak dilaporkan. 

    Para ekstremis dan mantan elemen Al-Qaeda telah menduduki beberapa jabatan resmi di pemerintahan baru dan angkatan bersenjatanya.

    Pasukan Israel maju ke Suriah segera setelah pemerintahan sebelumnya runtuh, segera maju melampaui zona penyangga yang dipantau PBB dan menyapu bersih wilayah selatan Suriah. 

    Tentara Israel kini telah merebut beberapa posisi strategis dan sumber air di selatan, termasuk di dekat pinggiran Damaskus. 

    Kelompok ini telah mengancam desa-desa di Suriah, menembaki para pengunjuk rasa, dan mengepung gedung-gedung pemerintahan – sementara hanya menerima sedikit kecaman dari otoritas baru, yang telah melancarkan tindakan keras yang brutal terhadap sisa-sisa Tentara Arab Suriah (SAA) dan penduduk bersenjata yang menentang HTS dan kekuasaannya. 

    Komentar dan pernyataan sejumlah pejabat HTS, termasuk pemimpinnya, mantan pimpinan Al-Qaeda Ahmad al-Sharaa (Abu Mohammad al-Julani), telah mengisyaratkan bahwa pemerintahan baru di Suriah tidak punya rencana untuk menjadikan Israel musuh atau menghadapinya.

    Pasukan Israel sempat menahan seorang jurnalis Prancis di zona penyangga di Dataran Tinggi Golan yang diduduki pada 8 Januari. 

    Jurnalis majalah Prancis Marianne , Sylvain Mercadier, mengatakan dia dan rekannya “dianiaya selama lebih dari empat jam” dan perlengkapan mereka “dicuri” oleh pasukan Israel. 

    Juru bicara militer Israel Nadav Shoshani mengatakan jurnalis tersebut “terlalu dekat” dengan pasukan, ditahan dan diinterogasi, lalu dibebaskan. 

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • Joe Biden akan Tetap Menetapkan Kelompok “Pemberontak” yang Kuasai Suriah Sebagai Teroris – Halaman all

    Joe Biden akan Tetap Menetapkan Kelompok “Pemberontak” yang Kuasai Suriah Sebagai Teroris – Halaman all

    Joe Biden akan Tetap Menetapkan Kelompok “Pemberontak” yang Kuasai Suriah Sebagai Teroris

    TRIBUNNEWS.COM- Presiden AS Joe Biden yang akan lengser tidak akan mencabut penetapan teroris terhadap Hayat Tahrir al-Sham (HTS) sebagaimana diungkapkan pejabat AS pada 8 Januari, dan menyerahkan keputusan kepada pemerintahan Presiden terpilih Donald Trump.

    Pejabat senior yang berbicara dengan Washington Post mengatakan HTS “harus menunjukkan bahwa mereka telah memutuskan hubungan dengan kelompok ekstremis, khususnya Al-Qaeda sebelum label tersebut dapat dicabut.” 

    “Tindakan akan berbicara lebih keras daripada kata-kata,” kata seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya kepada harian AS tersebut.

    Pemerintah de facto Suriah baru-baru ini mempromosikan ekstremis asing ke jabatan tinggi di angkatan bersenjata baru.

    Menurut laporan, Washington memiliki “kekhawatiran yang masih ada” setelah penguasa baru de facto Suriah, Ahmad al-Sharaa – mantan wakil komandan ISIS dan pendiri Al-Qaeda di Suriah – memberikan lampu hijau untuk promosi ekstremis asing ke jajaran perwira di angkatan bersenjata yang baru dibentuk.

    Beberapa hari setelah jatuhnya pemerintahan Suriah dan bangkitnya HTS, Sharaa menyerukan kepada warga negara asing yang bergabung dengan HTS untuk menerima kewarganegaraan Suriah , dengan mengatakan bahwa mereka adalah “bagian dari gerakan yang menyebabkan jatuhnya Assad dan harus dirayakan.”

    Sebagai bagian dari perang rahasia yang didukung AS terhadap bekas pemerintah Suriah, pemimpin ISIS Abu Bakr al-Baghdadi mengirim wakilnya Abu Mohammad al-Julani – nama samaran Sharaa – dan sekelompok pejuang ekstremis dari Irak ke Suriah pada bulan Agustus 2011 untuk mendirikan Front Nusra, cabang resmi Al-Qaeda di Suriah.

    Kelompok Sharaa, yang kemudian ia beri nama baru HTS, melakukan serangan bom bunuh diri di Damaskus pada Desember 2011 dan Januari 2012 sebelum mengumumkan keberadaan mereka. 

    Ribuan ekstremis agama Salafi dari puluhan negara, termasuk Inggris, Belgia, Prancis, Tiongkok, Chechnya, Tunisia, Afghanistan, Uzbekistan, Tajikistan, dan Arab Saudi, bergabung dengan Sharaa dalam perang melawan Damaskus.

    HTS menguasai Suriah setelah kudeta yang berhasil terhadap pemerintahan Bashar al-Assad bulan lalu. Dalam beberapa minggu sejak itu, pejabat senior dari AS, Eropa, dan Teluk Persia telah melakukan perjalanan ke Damaskus untuk bertemu dengan Sharaa dan menawarkan dukungan mereka terhadap pemerintahan de facto .

    Washington juga mengangkat hadiah sebesar $10 juta untuk kepala Sharaa.

    “Berdasarkan diskusi kami, saya katakan kepadanya bahwa kami tidak akan meneruskan tawaran hadiah Rewards for Justice yang telah berlaku selama beberapa tahun,” Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Timur Dekat Barbara Leaf mengumumkan bulan lalu, dengan mengutip “pesan positif” yang diterimanya selama pertemuan dengan Sharaa.

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • Keok di Suriah, Iran Kerahkan Pasukan Garda Revolusi Elite ke Kermanshah: Pesan Waspada Buat Israel  – Halaman all

    Keok di Suriah, Iran Kerahkan Pasukan Garda Revolusi Elite ke Kermanshah: Pesan Waspada Buat Israel  – Halaman all

    Iran Kerahkan Pasukan Garda Revolusi Elite ke Kermanshah, Kirim Pesan Waspada ke Israel 

    TRIBUNNEWS.COM – Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) saat ini tengah menggelar latihan militer berskala besar bertajuk ‘Nabi Besar 19’ di provinsi Kermanshah, bagian Barat negara tersebut.

    Situ militer military watch menyebut dipilihnya wilayah ini mengandung pesan terhadap negara-negara yang bermusuhan dengan Iran, termasuk Israel.

    “Provinsi Kermanshah, Iran, merupakan wilayah yang berhadapan dengan musuh regional utama negara itu, Israel dan Turki,” kata laporan itu, dikutip Kamis (9/1/2025). 

    Dilaporkan, latihan militer skala besar Iran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesiapan tempur unit-unit elit dan menguji sejumlah sistem persenjataan yang baru dikembangkan.

    “Latihan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas operasional Korps dan mengatasi potensi ancaman dari aktor-aktor (negara-negara) yang bermusuhan (dengan Iran),” papar laporan tersebut.

    Tahap-tahap awal latihan militer itu itu melibatkan skenario respons cepat, termasuk pengerahan personel dan peralatan strategis di wilayah pegunungan Avroman.

    “Latihan ini terjadi pada saat ketegangan tinggi antara Teheran dan Israel khususnya, dan kurang dari sebulan setelah kelompok militan yang didukung Israel dan Turki menggulingkan pemerintahan mitra strategis regional terdekat Teheran, Suriah, pada 8 Desember 2024,” kata laporan itu menjelaskan makna pemilihan waktu dilaksanakannya latihan militer oleh Iran.. 

    Dengan pasukan Israel dan Turki yang telah maju jauh ke Suriah, dan semakin tampak siap untuk mencaplok sebagian besar wilayahnya, keterasingan Iran di wilayah tersebut telah memicu spekulasi bahwa Israel dapat melancarkan serangkaian serangan baru terhadap target-target Iran. 

    Oposisi bersenjata, kelompok anti-rezim Presiden Bashar Al-Assad di Suriah (Anadolu Agency)

    Kalah Telak di Suriah

    Sebagai catatan, Korps Garda Revolusi Iran bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri dan hampir semua operasi luar negeri.

    “Baru-baru ini IRGC mengalami kemunduran besar ketika lebih dari satu dekade upaya untuk memperkuat negara Suriah melawan kelompok pemberontak yang didukung Barat, Turki, dan Israel berakhir dengan jatuhnya Damaskus,” kata laporan situs militer tersebut.

    Operasi IRGC di masa mendatang diharapkan akan lebih difokuskan pada operasi di dalam negeri dan di negara tetangga Irak, di mana ia masih mempertahankan hubungan dekat dengan angkatan bersenjata lokal dan sejumlah kelompok milisi lokal.

    Pada saat ketegangan tinggi antara Israel dan Iran, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada tanggal 4 Januari menyatakan bahwa Teheran “sepenuhnya siap untuk kemungkinan serangan lebih lanjut oleh Israel.”

    “Saya berharap Israel akan menahan diri dari mengambil tindakan sembrono seperti itu, karena dapat menyebabkan perang skala besar,” katanya.

    Dia, menambahkan: “kami percaya bahwa akal sehat pada akhirnya akan menang dan mencegah tindakan yang dapat memiliki konsekuensi serius.”

    Pasukan Iran dan Israel melancarkan sejumlah serangan terbatas terhadap wilayah satu sama lain pada tahun 2024, dengan Iran melancarkan serangan rudal yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tanggal 13 April sebagai tanggapan atas serangan udara Israel  terhadap gedung diplomatik Iran di Damaskus dua belas hari sebelumnya.  

    Setelah Ketua Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh  dibunuh  di kediamannya di Teheran oleh serangan udara Israel pada  tanggal 31 Juli , Iran membalas dengan serangan berskala besar pada tanggal 1 Oktober. 

    Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Letjen Herzi Halevi menyampaikan briefing kepada pasukan IDF di Israel selatan pada 15 Oktober 2023. (IDF/Times of Israel)

    Israel Waspada Tinggi

    Adapun Kepala Staf Militer Israel (IDF) Herzi Halevi, dilaporkan telah memerintahkan “peningkatan kewaspadaan” dan kesiapan untuk berbagai kemungkinan skenario di mana Iran dapat bertindak melawan Israel.

    Kabar peningkatan status militer Israel menjadi waspada tinggi akan Iran ini dilaporkan media Israel berbahasa Ibrani, Walla, dikutip Minggu (5/1/2025).

    Media tersebut mengatakan, para pejabat keamanan Israel memperingatkan kalau situasi strategis regional saat ini dapat mendorong Iran untuk mengambil tindakan ekstrem terhadap Israel.

    ”Potensi diambilnya langkah ekstrem Iran (terhadap Israel) karena saat ini negara tersebut menderita nilai tukar (Rial Iran/IRR) yang terhambat dan perkembangan negatif baru-baru ini dengan sekutu-sekutunya di Lebanon dan (sebelumnya) Suriah,” kata laporan itu.

    Laporan tersebut memperingatkan bahwa Iran dapat mengambil “tindakan ekstrem” terhadap “Israel”, tetapi mengatakan bahwa para pejabat melihat hal itu sebagai skenario “dengan kemungkinan kecil”.

    Laporan juga menambahkan, Iran juga tengah dilanda protes dan demonstrasi lokal, polusi, dan masalah listrik.

    Lebih jauh, datangnya pemerintahan baru Amerika Serikat (AS) di bawah presiden terpilih Donald Trump pada 20 Januari mendatang dapat mendorong Iran untuk mencegah perubahan besar dalam keseimbangan strategis di Timur Tengah.

     

    (oln/mw/Toi/*)

     

     

  • Rusia Kecam Israel yang Serang Suriah, Terang-terangan Langgar Hukum Internasional – Halaman all

    Rusia Kecam Israel yang Serang Suriah, Terang-terangan Langgar Hukum Internasional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Duta besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, mengecam Israel yang masih meluncurkan serangan ke Suriah.

    Ia mengatakan serangan Israel berkontribusi terhadap krisis kemanusiaan di wilayah tersebut dan melanggar hukum internasional.

    “Tindakan melawan hukum Israel di Suriah secara terang-terangan melanggar norma-norma internasional, termasuk sejumlah resolusi Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum,” kata Vassily Nebenzia kepada Dewan Keamanan PBB pada Rabu (8/1/2025). 

    Duta besar Rusia itu juga meminta PBB untuk memberikan penilaian yang jujur atas perkembangan terkini di Suriah.

    Israel masih melakukan pengeboman besar-besaran terhadap target-target Suriah setelah jatuhnya pemerintahan presiden Suriah Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024.

    Israel juga bergerak ke zona penyangga yang ditetapkan PBB antara kedua negara dari Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah yang diakui secara internasional yang diduduki oleh Israel sejak tahun 1967. 

    Menurut Vassily Nebenzia, militer Israel telah menduduki total 500 kilometer persegi wilayah Suriah, seperti diberitakan Russia Today. 

    Ia memperingatkan bahwa serangan Israel menimbulkan ancaman terhadap integritas teritorial Suriah dan membahayakan warga sipil.

    “Serangan udara dan penembakan Israel serta gelombang kekerasan yang terjadi di banyak wilayah Suriah menyebabkan penderitaan dan jatuhnya korban di kalangan warga sipil serta mengganggu operasi fasilitas infrastruktur sipil,” kata utusan tersebut, seraya menambahkan perkembangan tersebut pasti akan menimbulkan kekhawatiran.

    Diplomat itu menegaskan Rusia akan terus memberikan bantuan kepada rakyat Suriah di sejumlah bidang, termasuk melalui pengiriman bantuan kemanusiaan dan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak.

    Ia juga menambahkan, Rusia akan berupaya menciptakan kondisi yang memungkinkan para pengungsi Suriah untuk kembali ke rumah.

    Setelah aliansi oposisi bersenjata Hayat Tahrir al-Sham (HTS) menggulingkan presiden Bashar al-Assad pada Desember lalu, Israel mulai maju dari zona demiliterisasi Suriah dan menghancurkan infrastruktur militer Suriah yang tersisa, serta menduduki desa-desa.

    Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan alasan Israel menduduki zona penyangga di Suriah karena khawatir akan diambil alih oleh kelompok bersenjata Suriah.

    Namun tak hanya itu, Israel juga melancarkan serangan udara di banyak wilayah Suriah termasuk kota Damaskus.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Joe Biden Tetap Labeli HTS sebagai Teroris, Berkas Diserahkan kepada Donald Trump – Halaman all

    Joe Biden Tetap Labeli HTS sebagai Teroris, Berkas Diserahkan kepada Donald Trump – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, dikabarkan tidak menghapus kelompok bersenjata di Suriah, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), dari daftar teroris.

    Tiga pejabat AS yang mengetahui masalah ini mengatakan Joe Biden telah mewariskan keputusan tersebut dan menyerahkan berkasnya kepada presiden terpilih Donald Trump yang akan dilantik pada 20 Januari mendatang.

    Pejabat tersebut mengatakan HTS harus membuktikan mereka sudah memutus hubungan dengan kelompok ekstremis Al-Qaeda yang masuk dalam daftar teroris AS.

    “Para Islamis yang mengejutkan dunia pada akhir tahun lalu dengan menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad harus membuktikan bahwa mereka telah memutuskan hubungan dengan kelompok ekstremis, terutama Al-Qaeda,” kata pejabat tersebut kepada Washington Post, Kamis (9/1/2025).

    “Tindakan akan berbicara lebih keras daripada kata-kata,” kata seorang pejabat senior AS.

    Pejabat itu menekankan kekhawatiran pemerintah AS mengenai masuknya pejuang asing dan militan lainnya ke dalam posisi di Kementerian Pertahanan Suriah.

    Penyerahan keputusan untuk menetapkan HTS sebagai teroris kepada Donald Trump diperkirakan akan memperpanjang jangka waktu sanksi keras AS terhadap Suriah selama pemerintahan rezim Assad.

    Meski HTS masih dilabeli sebagai teroris, pemerintahan Joe Biden melonggarkan beberapa sanksi utama di Suriah pada Senin (6/1/2025).

    AS juga telah membatalkan sayembara untuk menangkap pemimpin HTS, Ahmed al-Sharaa, dengan hadiah 10 juta dolar pada 20 Desember 2024.

    Sementara itu, Robert Ford, mantan duta besar AS untuk Suriah, mengatakan pemerintah AS harus memberitahu HTS mengenai kriteria apa yang memungkinkan AS untuk menghapus label teroris terhadap HTS dan sanksi terhadap Suriah.

    “Pemerintah AS harus memberikan kriteria yang jelas dan spesifik kepada HTS tentang cara untuk keluar dari daftar tersebut. Hal terbaik ke depan adalah mereka mengembangkan serangkaian kriteria atau metrik dan menyajikannya kepada pimpinan HTS, dan mulai mendiskusikannya,” kata Ford.

    Ahmed al-Sharaa Berharap AS Hapus HTS dari Daftar Teroris

    Sebelumnya, Ahmed al-Sharaa berharap AS menghapus HTS dari daftar teroris demi kebangkitan Suriah setelah kelompok itu menggulingkan Presiden Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024.

    Setelah penggulingan rezim Assad, Ahmed al-Sharaa menjadi penguasa de facto di Suriah.

    “Pencabutan sebutan teroris terhadap Hayat Tahrir al-Sham (HTS) akan berkontribusi dalam membuka jalan untuk membangun kembali negara (Suriah) dan mencapai stabilitas,” kata Al-Julani dalam wawancara yang diterbitkan oleh New York Times, Senin (16/12/2024).

    Ahmed al-Sharaa yang menggunakan nama samaran Abu Mohammad al-Julani membentuk Jabhat al-Nusra atau Front al-Nushra yang merupakan cabang al-Qaeda di Suriah pada tahun 2012.

    Front al-Nushra berafiliasi dengan kelompok ekstremis seperti al-Qaeda dan “Negara Islam” (IS).

    Namun, pada tahun 2016 Front al-Nushra memutus hubungan dengan al-Qaeda dan berafiliasi dengan sejumlah oposisi Suriah serta mengganti nama menjadi HTS pada tahun 2017.

    Meskipun HTS melakukan perubahan struktural dan pemisahan formal dengan al-Qaeda pada 2016, HTS masih dianggap memiliki kesamaan dengan kelompok-kelompok teroris bagi AS dan sejumlah negara Barat.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Militan Suriah di Selatan Ragu Serahkan Senjata dan Gabung Pemerintah Baru – Halaman all

    Militan Suriah di Selatan Ragu Serahkan Senjata dan Gabung Pemerintah Baru – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Juru bicara kelompok bersenjata Ruang Operasi Selatan, Naseem Abu Arra, mengatakan para pejuang di ruangan tersebut, ragu dengan gagasan untuk membubarkan kelompok bersenjata yang diumumkan oleh pemerintahan baru Suriah pada 25 Desember 2024.

    Kelompok tersebut, mengendalikan Kegubernuran Daraa di wilayah Suriah selatan.

    Setelah presiden Bashar al-Assad digulingkan, penguasa de facto Suriah Ahmed al-Sharaa (Abu Mohammed al-Julani) mengatakan, kelompok bersenjata akan dibubarkan dan bergabung di bawah Kementerian Pertahanan Suriah yang baru.

    “Para pejuang ragu-ragu mengenai isu pelucutan senjata dan pembubaran barisan mereka seperti yang diperintahkan oleh penguasa baru,” kata Abu Arra dalam wawancara dengan Agence France-Presse, Rabu (8/1/2025).

    “Saya dan orang-orang yang bersama kami adalah kekuatan yang terorganisir di selatan, memiliki senjata dan peralatan berat, dan dipimpin oleh perwira yang membelot dari tentara rezim,” lanjutnya.

    Abu Arra menambahkan, kelompok Ruang Operasi Selatan yang dipimpin oleh Ahmed Al-Awda, terdiri dari ribuan pria yang tidak memiliki afiliasi Islam.

    Sumber yang dekat dengan kelompok tersebut, mengindikasikan Ahmed Al-Awda juga memiliki hubungan baik dengan Rusia, Yordania dan Uni Emirat Arab (UEA).

    Dua hari setelah jatuhnya rezim Suriah pada 8 Desember 2024, Ahmed Al-Awda bertemu kepala departemen operasi baru di Suriah, Ahmed Al-Sharaa.

    Namun, dia tidak berpartisipasi setelah itu dalam pertemuan yang dipimpinnya pada tanggal 25 Desember 2024, ketika Ahmed Al-Sharaa mengumpulkan para pemimpin faksi bersenjata dan setuju untuk berada di bawah payung Kementerian Pertahanan. 

    Perdana Menteri Suriah: Kementerian Pertahanan Akan Diatur Ulang

    Sebelumnya pada Minggu (22/12/2024), Ahmed Al-Sharaa menyatakan, faksi-faksi tersebut akan mengumumkan pembubaran mereka dan bergabung dengan tentara nasional Suriah yang baru.

    “Selama revolusi, ada banyak kelompok, tetapi itu tidak dapat berlanjut di negara ini,” kata Ahmed Al-Sharaa selama konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, di Damaskus pada Minggu.

    “Dalam beberapa hari mendatang, Kementerian Pertahanan akan diumumkan, dan sebuah komite pejabat militer senior akan dibentuk untuk menciptakan tentara masa depan Suriah. Setelah itu, kelompok-kelompok itu akan bubar,” lanjutnya.

    Meski sebagian besar faksi setuju, namun tidak jelas apakah kesepakatan itu mencakup faksi yang dipimpin Kurdi di timur laut Suriah.

    Sebelumnya, Perdana Menteri Suriah, Mohammed al-Bashir, mengatakan kementerian akan direstrukturisasi menggunakan mantan faksi pemberontak dan perwira yang membelot dari tentara mantan Presiden Bashar al-Assad, seperti diberitakan ABC Net.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Presiden Iran Desak Israel Mundur dari Suriah

    Presiden Iran Desak Israel Mundur dari Suriah

    Jakarta –

    Presiden Iran Masoud Pezeshkian mendesak Israel menarik diri dari wilayah Suriah menyusul jatuhnya sekutu lama Teheran Bashar al-Assad. Dia juga mewanti-wanti terkait ancaman pengaktifan sel-sel teroris di Suriah.

    Dilansir AFP, Rabu (8/1/2025), pernyataannya Pezeshkian disampaikan saat Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani berkunjung ke Teheran untuk membahas perdagangan, kerja sama, dan perkembangan terkini di Suriah.

    “Kebutuhan rezim Zionis untuk menarik diri dari wilayah yang didudukinya dan pentingnya menghormati sentimen keagamaan (di Suriah), khususnya terkait tempat-tempat suci dan tempat-tempat suci Syiah, merupakan salah satu perhatian yang diangkat dalam pertemuan tersebut,” kata Pezeshkian dalam sebuah pengarahan bersama Sudani.

    Presiden Iran juga memperingatkan tentang pengaktifan kembali sel-sel teroris di Suriah. Selain itu, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei juga memperingatkan tentang peran pemerintah asing di Suriah.

    Sebagai informasi, Assad melarikan diri dari Suriah setelah pasukan pemberontak yang dipimpin oleh kelompok Islam Sunni Hayat Tahrir al-Sham (HTS) merebut ibu kota Damaskus setelah serangan kilat.

    Sejak kejatuhannya, Israel telah melakukan ratusan serangan udara terhadap fasilitas militer Suriah, dengan mengatakan bahwa serangan itu bertujuan untuk mencegah senjata strategis jatuh ke tangan musuh.

    (maa/dnu)

  • Susul Jerman dan AS, Prancis Berencana Cabut Sanksi terhadap Suriah – Halaman all

    Susul Jerman dan AS, Prancis Berencana Cabut Sanksi terhadap Suriah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Prancis sedang mempertimbangkan untuk mencabut sanksi terhadap Suriah setelah presiden Suriah Bashar al-Assad digulingkan pada Desember lalu.

    Langkah ini menyusul upaya Jerman yang sedang berlangsung untuk mencabut sanksi terhadap Suriah yang berlaku selama pemerintahan Assad.

    “Beberapa sanksi Eropa yang dikenakan terhadap Suriah mungkin akan segera dicabut,” kata Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, Rabu (8/1/2025), menurut laporan Agence France-Presse.

    Ia juga menjelaskan, sanksi Uni Eropa terkait aspek kemanusiaan mungkin akan segera dicabut.

    “Ada diskusi yang sedang berlangsung dengan mitra di Uni mengenai kemungkinan pencabutan sanksi lain jika ada kemajuan di berbagai bidang termasuk hak-hak perempuan dan pencapaian keamanan di Suriah,” tambahnya.

    Sebelumnya, sumber Kementerian Luar Negeri Jerman mengungkapkan Jerman sedang memimpin diskusi di dalam Uni Eropa untuk meringankan sanksi yang dijatuhkan terhadap Suriah pada masa pemerintahan Bashar al-Assad dan untuk membantu rakyat Suriah.

    “Lingkaran Jerman secara serius mendiskusikan cara untuk meringankan sanksi di sektor-sektor tertentu,” kata salah satu sumber, Selasa (7/1/2025).

    Pernyataan Prancis dan langkah Jerman ini muncul setelah Amerika Serikat (AS) pada Senin lalu mengeluarkan pengecualian sanksi terhadap transaksi dengan beberapa badan pemerintah Suriah untuk jangka waktu enam bulan, untuk memfasilitasi aliran bantuan kemanusiaan, mengatasi kekurangan energi, dan memungkinkan transfer pribadi.

    Pembicaraan ini muncul setelah Uni Eropa mengaitkan isu pencabutan sanksi dengan perilaku kepemimpinan baru di Suriah yang saat ini dipimpin oleh Ahmed al-Sharaa.

    Menurut mereka, kepemimpinan baru di Suriah menghormati hak asasi manusia, menjaga keberagaman dan membentuk pemerintahan inklusif yang mewakili semua sekte di negara tersebut, serta memerangi terorisme.

    Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara lain menjatuhkan sanksi ketat terhadap Suriah setelah tindakan keras Bashar al-Assad terhadap protes pro-demokrasi pada tahun 2011 yang berubah menjadi perang saudara hingga 13 tahun.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

  • Alasan Israel Siap Perang Lawan Turki: Ankara dan Pemerintahan Baru Suriah Lebih Bahaya dari Iran – Halaman all

    Alasan Israel Siap Perang Lawan Turki: Ankara dan Pemerintahan Baru Suriah Lebih Bahaya dari Iran – Halaman all

    Komite Pemerintah Israel: Kita Harus Bersiap Perang dengan Turki yang Kian Akrab dengan Suriah

     

    TRIBUNNEWS.COM – Media Israel mengatakan, Komite Pemerintah Israel, dalam laporannya kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, merekomendasikan persiapan untuk kemungkinan perang dengan Turki.

    Seruan agar Israel bersiap ini mengingat meningkatnya ketakutan Tel Aviv terhadap aliansi Ankara dengan pemerintahan baru di Damaskus setelah jatuhnya rezim, Bashar al-Assad.

    Surat kabar Jerusalem Post melaporkan pada Selasa (7/1/2025) kalau lembaga pemerintahan itu adalah Komite Pemeriksa Anggaran Keamanan dan Pembangunan Pasukan, yang dikenal sebagai Komite Nagel.

    Ketua Komite Nagel, Jacob Nagel, memperingatkan dalam laporannya tentang bahaya aliansi Suriah-Turki, yang mungkin “menciptakan sebuah ancaman baru dan besar terhadap keamanan Israel,”.

    Dalam penilaian lembaga itu, aliansi Suriah-Turki pasca-Assad potensial berkembang menjadi sesuatu yang “lebih serius daripada ancaman Iran,” menurut komite tersebut.

    Surat kabar tersebut melaporkan, “Komite menyatakan dalam laporannya bahwa Israel harus bersiap menghadapi konfrontasi langsung dengan Türki.”

    Sebuah bom dari serangan udara Israel di Damaskus, Suriah. (anadolu)

    Israel Tuding Turki Mau Luaskan Pengaruh Ottoman

    Komite tersebut menyatakan bahwa “ambisi Turki untuk memulihkan pengaruh Ottoman dapat menyebabkan meningkatnya ketegangan dengan Israel, dan mungkin meningkat menjadi konflik,” menurut laporan surat kabar tersebut.

    The Jerusalem Post melanjutkan, “Laporan komite pemerintah menyoroti bahaya aliansi faksi Suriah dengan Türki, yang menciptakan ancaman baru dan kuat terhadap keamanan Israel.”

    Dia menambahkan, “Ancaman dari Suriah mungkin berkembang menjadi sesuatu yang lebih berbahaya daripada ancaman Iran,” menurut klaim komite tersebut.

    Surat kabar tersebut mengutip laporan komite yang “mengusulkan untuk meningkatkan anggaran pertahanan hingga 15 miliar shekel setiap tahun ($4,1 miliar) selama lima tahun ke depan.

    Anggaran besari ini  untuk memastikan bahwa Pasukan Pertahanan Israel diperlengkapi untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh Turki, selain itu terhadap ancaman regional lainnya.”

    Anggota pasukan keamanan Israel berjaga di Jembatan Allenby, titik perbatasan antara Yordania dan Tepi Barat yang diduduki pada 8 September 2024. (Foto oleh Gil Cohen Magen/Xinhua)

    Langkah-langkah Persiapan Israel

    Surat kabar tersebut mencatat, “Untuk mempersiapkan kemungkinan konfrontasi dengan Turki, komite merekomendasikan langkah-langkah berikut:

    Mengenai senjata canggih: memperoleh tambahan pesawat tempur F-15, mengisi bahan bakar pesawat, drone, dan satelit untuk meningkatkan kemampuan serangan jarak jauh Israel.” “.

    “Berkenaan dengan sistem pertahanan udara, komite merekomendasikan penguatan kemampuan pertahanan udara berlapis, termasuk Iron Dome, David’s Sling, sistem Arrow, dan sistem pertahanan laser yang baru beroperasi,” katanya.

    Surat kabar itu menambahkan: “Berkenaan dengan keamanan perbatasan, laporan tersebut merekomendasikan pembangunan benteng keamanan di sepanjang Lembah Yordan.

    “Buffer zone di perbatasan ini akan mewakili perubahan besar dalam strategi pertahanan Israel meskipun ada potensi dampak diplomatik terhadap Yordania.”

    AS Ancam Sanksi Turki Jika Nekat Invasi Suriah

    Milisi Kurdi yang pergi ke Suriah dari negara lain di kawasan itu untuk mendukung Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin etnis Kurdi akan pergi jika gencatan senjata total dicapai dengan Turki, kata komandan pasukan Kurdi dilansir TN, Jumat (20/12/2024). 

    Penarikan pejuang asing merupakan salah satu tuntutan utama yang diajukan Turki dalam pergolakan di Suriah yang menghasilkan penggulingan rezim pemerintahan Bashar al-Assad tersebut.

    Ankara memandang kelompok Kurdi utama yang memimpin SDF – YPG – sebagai perpanjangan dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang ditetapkannya sebagai organisasi teroris.

    “Kami sekarang sedang mempersiapkan diri, setelah gencatan senjata total antara kami dan pasukan Turki serta faksi-faksi yang berafiliasi dengan mereka, untuk bergabung dalam tahap ini,” kata komandan SDF, Mazloum Abdi kepada Reuters pada Kamis (19/12/2024).

    “Karena ada perkembangan baru di Suriah, sudah saatnya para pejuang (milisi etnis Kurdi) yang membantu kita dalam perang ini untuk kembali ke daerah asal mereka dengan kepala tegak,” tambahnya.

    Abdi mengatakan bahwa meskipun para pejuang PKK telah datang ke Suriah, SDF tidak memiliki hubungan organisasi apa pun dengan kelompok tersebut.

    Ia memuji mereka karena telah membantu pasukannya memerangi ISIS selama dekade terakhir.

    Pernyataannya menandai pertama kalinya ia mengakui kalau para pejuang milisi Kurdi non-Suriah mendukung pasukannya selama perang di Suriah.

    SDF memainkan peran penting dalam koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS) melawan kelompok ISIS. 

    Washington juga menganggap PKK sebagai kelompok teroris tetapi tetap mendukung pasukan Kurdi Suriah (SDF).

    Awal minggu ini, AS dan SDF mengatakan gencatan senjata yang rapuh di Manbij antara pasukan Kurdi dan faksi-faksi yang didukung Turki telah diperpanjang.

    Namun, seorang pejabat Kementerian Pertahanan Turki membantah bahwa gencatan senjata sedang berlangsung.

    Pertempuran pecah awal bulan ini saat pasukan pemberontak maju ke Damaskus terus berlanjut antara kedua belah pihak di beberapa bagian Suriah timur laut.

    Tentara Turki dan pejuang Suriah yang didukung Turki berkumpul di pinggiran utara kota Manbij di Suriah dekat perbatasan Turki pada Oktober. (Zein Al Rifai / AFP – File Getty Images)

    AS Ancam Sanksi Turki Kalau Sentuh Kurdi dengan Menginvasi Suriah

    Terkait manuver Turki di Suriah dengan alasan membasmi PKK-YPG, politisi senior AS khawatir kalau invasi Turki ke wilayah timur laut Suriah sudah dekat.

    Atas hal itu, dia mengindikasikan AS siap menjatuhkan sanksi pada Turki, meski negara itu adalah sekutu NATO Washington.

    Senator Republik John Kennedy memperingatkan kalau ia khawatir Turki akan menginvasi Suriah saat negara itu berupaya membangun kembali setelah pasukan oposisi menyingkirkan rezim Bashar Al Assad setelah 13 tahun perang.

    Kennedy menyampaikan pidato di gedung Senat minggu ini yang menyatakan pesan kepada Ankara: “Biarkan Kurdi sendiri… jangan lakukan itu.”

    Washington telah mempertahankan kehadiran pasukan yang relatif terbatas di Suriah.

    Pada Kamis, lewat pengumuman Pentagon, AS mengungkapkan sendiri peran besar mereka dalam cawe-cawe penggulingan Assad.

    Pentagon menyatakan telah menggandakan kehadiran pasukan mereka dari sekitar 900 menjadi 2.000 tentara, dalam kemitraan dengan Pasukan Demokratik Suriah untuk misi memberantas ISIS.

    Adapun Turki menuduh pasukan SDF yang dipimpin Kurdi sebagai teroris.

    Turki memandang, Unit Perlindungan Rakyat Kurdi Suriah (YPG), yang mendominasi SDF, sebagai cabang dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang hukum mereka.

    “Jika Anda menyerang Suriah dan menyentuh sehelai rambut pun di kepala suku Kurdi, saya akan meminta Kongres Amerika Serikat untuk melakukan sesuatu,” lanjut Kennedy.

    “Dan sanksi kami tidak akan membantu perekonomian Turki. Saya tidak ingin melakukan itu.”

    Senator terkemuka dari dua partai di AS – Chris Van Hollen dari Partai Demokrat dan Lindsey Graham dari Partai Republik  – pekan ini mengancam sanksi terhadap Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan jika pasukan yang didukung Ankara tidak mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Kurdi di timur laut Suriah.

    Para senator menuduh Turki menolak “untuk memperpanjang gencatan senjata, termasuk tawaran zona demiliterisasi di sepanjang perbatasan, khususnya kota Kobani”.

    “Meskipun Turki memiliki sejumlah masalah keamanan yang sah yang dapat diatasi, perkembangan ini merusak keamanan regional dan Amerika Serikat tidak dapat tinggal diam,” tulis Van Hollen dan Graham dalam sebuah pernyataan.

    Pihak AS mengklaim, berkepentingan mendukung SDF demi terus memerangi kelompok ISIS yang menjadi musuh Washington.

    “Setelah jatuhnya rezim Assad, pasukan yang didukung Turki telah meningkatkan serangan terhadap mitra Suriah-Kurdi kami, yang sekali lagi mengancam misi penting untuk mencegah kebangkitan ISIS,” tulis pernyataan senator AS tersebut.

    Militer Turki memerangi kelompok Parti Karkerani Kurdistan (PKK) alias Partai Pekerja Kurdistan. (AFP)

    Peluang dan Tantangan Bagi Turki, Damai atau Terus Perangi Kurdi?

    Sanksi AS dapat memiliki implikasi nyata bagi Ankara, kata Yerevan Saeed, direktur Inisiatif Kurdi Global untuk Perdamaian di Universitas Amerika di Washington.

    “Ekonomi Turki tidak berjalan dengan baik. Inflasi sangat, sangat tinggi. Lira terus menurun. Jadi harapan para senator, orang-orang di Washington DC, para pembuat kebijakan, adalah bahwa sanksi ini akan menghalangi Presiden Erdogan untuk menginvasi Rojava ,” katanya kepada The National.

    “Apakah hal itu akan menghentikan Turki atau tidak, masih belum diketahui secara pasti.”

    Saeed mengatakan, “Kurdi sangat, sangat khawatir, tidak hanya dari tingkat kepemimpinan, tetapi juga rakyat dan publik” tentang masuknya Turki ke Suriah.

    Namun, beberapa pihak meragukan apakah aksi militer Turki merupakan ancaman yang akan segera terjadi.

    Mouaz Moustafa, direktur eksekutif Satuan Tugas Darurat Suriah yang berpusat di Washington, baru-baru ini kembali dari Damaskus tempat ia mencari tahanan Amerika Austin Tice.

    “Orang-orang mungkin membesar-besarkan masalah dengan menyerukan sanksi kepada sekutu NATO sementara kita belum melihat adanya operasi militer besar oleh Turki di Suriah timur laut,” katanya.

    Minggu ini, Turki menunjuk kuasa usaha sementara untuk menjalankan kedutaannya di Damaskus , setelah kepala intelijen Ankara Ibrahim Kalin mengunjungi ibu kota Suriah.

    Moustafa mengatakan pertunjukan keterlibatan seperti itu akan sangat penting dalam membangun stabilitas di Suriah, termasuk di timur laut.

    “Saya pikir semuanya kembali kepada pemerintahan baru Damaskus. Apakah mereka akan mampu membuat semacam kesepakatan dengan SDF, YPG [Unit Pertahanan Rakyat Kurdi], elemen PKK [Partai Pekerja Kurdistan], dan memastikan keamanan dan stabilitas Suriah timur laut, bersama dengan seluruh negara dan memastikan tidak ada kejahatan terhadap Kurdi atau bagian lain dari mosaik Suriah,” katanya kepada The National.

    Namun, Saeed mengatakan kalau pasukan Turki tidak berada di perbatasan “untuk berpiknik”.

    Namun, ia juga menekankan: “Turki memiliki peluang yang sangat bersejarah untuk berdamai dengan Kurdi di Suriah, dengan cara yang sama … Presiden Erdogan mampu mengubah kebijakan Turki terhadap Kurdi di Irak. Ini akan menjadi situasi yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Akan ada banyak peluang bagi perusahaan-perusahaan Turki untuk datang dan berinvestasi di Rojava, alih-alih membuat ancaman militer ini, yang akan menimbulkan ketidakstabilan.”

    Faktor Trump

    Pemerintahan baru di Washington dapat semakin memperumit sikap AS terhadap Suriah dan Turki.

    Presiden terpilih Donald Trump , yang akan mulai berkuasa bulan depan dan telah menunjukkan pendekatan yang lebih tidak ikut campur terhadap Suriah, menyebut penggulingan Al Assad sebagai “pengambilalihan kekuasaan secara tidak bersahabat” yang diatur oleh Turki.

    “Saya pikir Turki sangat cerdas… Turki melakukan pengambilalihan yang tidak bersahabat, tanpa banyak nyawa yang hilang. Saya dapat mengatakan bahwa Assad adalah seorang tukang jagal, apa yang dia lakukan terhadap anak-anak,” tambah presiden terpilih  AS dari partai Republik itu.

    Trump mengindikasikan, ragu untuk terus mempertahankan kehadiran kecil pasukan Washington di Suriah, dan mencoba menarik diri sepenuhnya selama masa jabatan presiden pertamanya.

    Saeed mengatakan kalau tindakan seperti itu tidaklah bijaksana.

    “Nilai yang diperoleh AS dan negara-negara Barat sungguh tinggi dan besar, karena pasukan AS ada di sana untuk melakukan intelijen dan juga memberikan dukungan bagi para pejuang Kurdi… Jika AS menarik diri, tentu saja, itu akan membuka jalan bagi ISIS untuk kembali.”

    Analisis lain menyerukan pemikiran ulang mengenai misi anti-ISIS Washington setelah jatuhnya rezim Assad, termasuk mantan duta besar AS untuk Damaskus, Robert Ford.

    “Pasukan yang dipimpin YPG telah gagal mengalahkan kekuatan ISIS yang bertahan lama. Setelah enam tahun, saatnya bagi Amerika untuk memikirkan kembali strateginya,” tulis Ford dalam sebuah posting di X sebagai tanggapan atas ancaman sanksi para senator.

    Reuters mengutip pernyataan Menteri Pertahanan Turki, Yasar Guler yang mengatakan bahwa “dalam periode baru, organisasi teroris PKK/YPG di Suriah cepat atau lambat akan dilenyapkan”.

    Pasukan ISIS berpawai di Raqqa, Suriah. (AFP)

    Turki Tak Lihat Tanda Kebangkitan ISIS

    Bertentangan dengan penilaian Washington, Guler mengatakan Turki tidak melihat tanda-tanda kebangkitan ISIS di Suriah.

    Bagi Moustafa, keterlibatan internasional dengan pemerintahan baru pada akhirnya akan menjadi penting bagi Suriah dan bagi kepentingan regional AS di sana.

    “Suriah tidak akan menjadi negara demokrasi dalam waktu semalam. Namun, Suriah sekarang adalah negara Arab yang paling dekat dengan demokrasi dibandingkan negara Arab lainnya. Itu fakta, dan janji-janji pemerintah serta tindakan mereka sungguh meyakinkan,” katanya.

    “Pemerintahan baru di Damaskus layak mendapatkan dukungan masyarakat internasional untuk membantu mereka dalam perjalanan menuju republik yang demokratis, bukan hanya terus mendengar kekhawatiran dan menyebut semua warga Suriah sebagai teroris padahal mereka sendiri telah membebaskan negara mereka dari para teroris.”

    Pada hari Kamis, para petinggi Demokrat di komite urusan luar negeri Senat dan DPR memperkenalkan sebuah resolusi yang “menekankan pentingnya melindungi kelompok minoritas agama dan etnis, termasuk Kurdi Suriah, Yazidi, dan Chaldea” di Suriah, dan meminta Departemen Luar Negeri AS untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan.

    Resolusi tersebut mencatat kalau “pasukan oposisi Suriah telah berulang kali mengisyaratkan niat mereka untuk menghormati hak dan martabat kaum minoritas agama dan etnis di Suriah, tetapi ada beberapa insiden di mana anggota kaum minoritas tersebut melarikan diri dari rumah mereka, sementara ada kekerasan dan pengusiran yang terdokumentasikan terhadap komunitas Kurdi oleh unsur-unsur Tentara Nasional Suriah”.

     

     

    (oln/khbrn/thentnl*)
     

  • Qatar Airways Mendarat di Bandara Damaskus, Penerbangan Pertama Pasca-Jatuhnya Assad – Halaman all

    Qatar Airways Mendarat di Bandara Damaskus, Penerbangan Pertama Pasca-Jatuhnya Assad – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM –  Penerbangan internasional pertama sejak jatuhnya mantan Presiden Suriah, Bashar al-Assad, mendarat di Bandara Internasional Damaskus.  

    Penerbangan tersebut, dilakukan oleh Qatar Airways pada Selasa (7/1/2025), The Times of Israel melaporkan.

    Kerabat serta teman-teman penumpang menyambut kedatangan mereka di terminal bandara.

    Penerbangan ini membawa warga Suriah yang kembali ke tanah air setelah bertahun-tahun tinggal di luar negeri.  

    Ashad al-Suleibi, Kepala Otoritas Transportasi Udara Suriah, menyebutkan bahwa Qatar turut membantu memperbaiki bandara yang telah rusak akibat perang dan serangan udara Israel.

    Banyak penumpang adalah warga Suriah yang kembali setelah lebih dari sepuluh tahun.

    Salah satunya adalah Osama Musalama.

    Musalama kembali untuk pertama kalinya sejak perang saudara dimulai pada 2011.  

    Pria tersebut, mengungkapkan bahwa ia sempat kehilangan harapan untuk kembali ke Suriah.

    Namun, kini ia merasa bersyukur karena negara ini sudah kembali ke tangan rakyatnya.

    Royal Jordanian Airlines Lakukan Uji Coba

    Selain itu, pesawat dari maskapai Royal Jordanian Airlines juga terbang menuju Damaskus untuk melakukan penerbangan uji coba.  

    Kepala Komisi Regulasi Penerbangan Sipil Yordania, Haitham Misto, ikut dalam penerbangan tersebut.

    Misto terbang sambil mengevaluasi kondisi bandara Damaskus, Al Jazeera melaporkan.

    Sejak jatuhnya al-Assad sebulan lalu, banyak negara, baik dari dunia Arab maupun Barat, mulai membuka kembali hubungan diplomatik dengan pemerintahan Suriah yang baru.

    Sebagaimana diketahui, Suriah saat ini dipimpin oleh Ahmed al-Sharaa dari Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

    Hubungan Suriah dengan Negara Tetangga

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Suriah yang baru, Asaad al-Shibani, baru-baru ini mengunjungi Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA).

    Negara-negara Teluk ini diharapkan menjadi kunci dalam membantu pembangunan kembali Suriah setelah perang saudara yang panjang.  

    Al-Shibani juga mengunjungi Yordania untuk membahas kerjasama di berbagai sektor, seperti perdagangan, energi, dan keamanan.

    Dalam beberapa tahun terakhir, Yordania menjadi jalur penyelundupan amfetamin Captagon yang diproduksi di Suriah.  

    Namun, pemerintah Suriah yang baru sudah mengambil langkah tegas untuk menanggulangi perdagangan narkoba.

    Pemerintahan yang baru menutup pabrik-pabrik produksi Captagon di beberapa lokasi, termasuk di Damaskus.

    Al-Shibani menyatakan, situasi baru di Suriah telah mengakhiri ancaman yang sebelumnya mengganggu keamanan Yordania terkait perdagangan narkoba dan Captagon.  

    Ia juga menegaskan, masalah tersebut tidak akan terulang lagi.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)