Tag: Bashar al-Assad

Pidato Pertama Ahmed al-Sharaa Jadi Presiden Suriah, Janjikan Transisi Politik Inklusif – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Pemimpin de facto Suriah Ahmed al-Sharaa telah ditunjuk sebagai Presiden Suriah untuk fase transisi dan konstitusi negara telah ditangguhkan pada hari Rabu (29/1/2025).

Setelah resmi ditunjuk sebagai presiden Suriah, Ahmed al-Sharaa menggelar pidato pertamanya pada hari Kamis (30/1/2025).

“Saya berdiri di hadapan Anda hari ini setelah 54 hari pembebasan kolektif kita, pembebasan Suriah dari belenggu rezim kriminal yang telah membebani kita selama beberapa dekade,” kata Al-Sharaa, menandai berakhirnya 54 tahun salah satu rezim paling represif dalam sejarah Suriah, dikutip dari Anadolu Anjansi.

Ia mengawali pidatonya dengan berjanji akan membuat Suriah bangkit kembali.

“Saya berbicara kepada Anda hari ini bukan sebagai seorang penguasa, tetapi sebagai seorang pelayan bagi bangsa kita yang terluka, bertekad untuk mencapai persatuan dan kebangkitan Suriah,” jelasnya.

Ahmed al-Sharaa kemudian mengungkapkan peta jalan untuk masa depan negara tersebut pasca-jatuhnya rezim Bashar al-Assad.

Dalam pidatonya, Al-Sharaa menjelaskan bahwa langkah pertama dalam proses transisi ini adalah pembentukan dua komite utama.

Komite pertama bertugas untuk memilih parlemen yang lebih kecil yang akan menjalankan fungsi legislatif sementara selama periode transisi.

Komite kedua, yang tidak kalah penting, akan mempersiapkan konferensi dialog nasional, yang diharapkan menjadi platform untuk diskusi mendalam tentang masa depan politik Suriah.

Kemudian ia menekankan bahwa selama kepemimpinannya, ia akan berjanji menerapkan pemerintahan transisi yang komprehensif.

“Pembentukan pemerintahan transisi yang komprehensif yang mewakili keragaman Suriah, termasuk pria, wanita, dan pemuda, untuk membangun kembali lembaga-lembaga negara sampai pemilihan umum yang bebas dan adil dapat berlangsung,” tambahnya.

Pemerintahan ini akan berfungsi untuk membangun kembali lembaga-lembaga negara yang telah rusak akibat konflik, hingga akhirnya pemilihan umum yang bebas dan adil dapat diadakan.

Al-Sharaa juga menjelaskan bahwa setelah pembentukan komite-komite tersebut, langkah selanjutnya adalah penyusunan deklarasi konstitusional yang akan menjadi dasar hukum bagi seluruh proses transisi.

Ini diharapkan menjadi rujukan yang jelas bagi langkah-langkah selanjutnya, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan memenuhi aspirasi rakyat Suriah.

“Dalam beberapa hari mendatang, kami akan mengumumkan komite persiapan untuk konferensi dialog nasional, yang akan menjadi platform langsung untuk diskusi dan konsultasi guna mendengar berbagai pandangan tentang agenda politik mendatang kami,” lanjutnya.

Ia berjanji setiap proses ini akan diumumkan.

“Setelah langkah-langkah ini selesai, kami akan mengumumkan deklarasi konstitusional, yang akan menjadi rujukan hukum untuk fase transisi,” pungkas Al-Sharaa.

Sebelumnya, kantor berita negara Suriah (SANA) telah melaporkan bahwa Al-Sharaa ditunjuk sebagai presiden sementara Suriah.

Pengumuman ini dibuat oleh juru bicara sektor operasi militer pemerintahan de facto baru Suriah, Hassan Abdel Ghani.

Tidak hanya menunjuk Sharaa sebagai Presiden Suriah, Abdel Ghani juga mengumumkan pembubaran faksi-faksi bersenjata di negara itu.

“Semua faksi militer dibubarkan… dan diintegrasikan ke dalam lembaga negara,” kantor berita negara mengutip pernyataan Abdel Ghani, dikutip dari Al Jazeera.

Rezim-rezim juga akan dibubarkan dalam pemerintahan yang baru ini.

“Pembubaran tentara rezim yang sudah tidak berfungsi dan badan-badan keamanan, serta partai Baath, yang memerintah Suriah selama beberapa dekade,” Jelas Abdel Ghani.

Al-Sharaa telah menjadi penguasa de facto Suriah sejak memimpin penggulingan Presiden Bashar Al-Assad pada bulan lalu.

Setelah al-Assad terguling, kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS) pimpinan al-Sharaa menjadi partai yang memerintah secara de facto.

(Tribunnews.com/Farrah)

Artikel Lain Terkait Ahmed Al-Sharaa

31/01/2025 18:01
Sempat Dicap Teroris, Ahmed al-Sharaa Jadi Presiden Suriah

Jakarta –

Ahmed al-Sharaa, yang sempat dilabeli teroris lantaran pernah terafiliasi dengan kelompok Al-Qaeda, kini menjadi pemimpin Suriah. Ia mengikuti jejak Yasser Arafat dari Palestina serta McGuinness dari Irlandia.

Ahmed al-Sharaa ditunjuk sebagai presiden transisi Suriah pascapenggulingan pemimpin rezim sebelumnya, Bashar al-Assad.

Kondisi ini membuatnya menjadi kepala negara yang sah, kontras dengan statusnya di masa lalu saat ia masih dicap oleh banyak negara sebagai pemimpin kelompok teroris.

Amerika Serikat, Inggris, dan Turki, dan beberapa negara lain telah memulai hubungan diplomatik dengan penguasa de facto Suriah tersebut.

AS baru-baru ini membatalkan kebijakan pemberian hadiah US$10 juta siapapun yang bisa menangkap Al-Sharaa.

Al-Sharaa (yang sebelumnya menggunakan nama alias Abu Mohammed al-Jolani) mengikuti jejak sejumlah tokoh yang pernah dicap sebagai teroris tapi di kemudian hari justru menjadi pemimpin sebuah negara.

Berikut empat tokoh dari berbagai negara di dunia dengan rekam jejak serupa.

Menachem Begin dari pemimpin Irgun hingga peraih Nobel Perdamaian

Getty ImagesMenachem Begin (kanan) bersama Presiden AS, Jimmy Carter (kiri). Israel menandatangani kesepakatan damai dengan Mesir di Camp David pada 1978.

Menachem Begin adalah perdana menteri Israel yang menandatangani perjanjian damai dengan Presiden Mesir Anwar Sadat pada tahun 1978. Penandatanganan perjanjian damai ini mengakhiri 30 tahun perseteruan antara dua negara tetangga tersebut.

Buah dari kesepakatan yang dikenal sebagai Perjanjian Camp David tersebut adalah Hadiah Nobel Perdamaian bagi Begin serta Sadat.

Getty ImagesMenachem Begin menjadi pemimpin kelompok milisi Irgun Zwai Leumi (Organisasi Militer Nasional) untuk mengenyahkan kekuasaan Inggris di Palestina.

Jauh sebelum diganjar Hadiah Nobel Perdamaian, pada tahun 1940-an Begin adalah kepala Irgun. Irgun adalah kelompok bersenjata Yahudi yang melawan otoritas Inggris maupun Arab di Palestina, sebelum pembentukan negara Israel modern.

Begin lahir pada 1913 di bekas Kekaisaran Rusia. Saat masa mudanya Begin belajar ilmu hukum di Polandia. Di sanalah ia bergabung dengan Gerakan Pemuda Yahudi, bagian dari gerakan Zionis Revisionis garis keras pimpinan Ze’ev Jabotinsky.

BBC

BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

BBC

Pada Perang Dunia Kedua, ia ditangkap oleh pasukan Uni Soviet dan ditarik menjadi bagian militer Polandia untuk melawan Jerman. Kemudian ia pindah ke Yerusalem.

Belakangan ia menjadi pemimpin kelompok militan Irgun Zwai Leumi (Organisasi Militer Nasional) yang merongrong kekuasaan Inggris di Palestina.

Pada 1946, Irgun mengebom Hotel King David di Yerusalem yang menyebabkan 91 orang tewas.

Pada 1948, kelompok tersebut ambil bagian dalam pembunuhan puluhan warga Palestina di Kota Deir Yassin, dekat Yerusalem. Momen ini mendesak warga Arab keluar dari Palestina tak lama sebelum pendirian Israel.

Getty ImagesOtorita Inggris di Palestina menawarkan hadiah uang bagi penangkapan Menachem Begin.

Setelah pendirian Israel pada Mei 1948, Begin menjadi pemimpin partai sayap kanan, Herut. Pada 1977 ia menjadi perdana menteri Israel sebagai kepala aliansi Likud.

Pada tahun yang sama, Begin memulai pembicaraan damai dengan Presiden Anwar Sadat dari Mesir. Momen ini berujung pada Perjanjian Camp David tahun 1978. Saat itu, Mesir menjadi negara Arab pertama yang mengakui Israel.

Getty ImagesKala mengunjungi Oslo, Norwegia, untuk menghadiri upacara pemberian penghargaan itu, Begin disambut protes keras. Hal ini sampai membuat upacara dipindahkan ke tempat yang lebih aman, yakni Benteng Akershus.

Begin dan Sadat menerima Nobel Perdamaian pada 1978 atas kontribusi mereka terhadap perdamaian di Timur Tengah.

Pemberian Nobel untuk Begin ini menimbulkan kemarahan.

Kala mengunjungi Oslo, Norwegia, untuk menghadiri upacara pemberian penghargaan itu, Begin disambut protes keras. Hal ini sampai membuat upacara dipindahkan ke tempat yang lebih aman, yakni Benteng Akershus.

Pemberian Nobel Perdamaian bagi Begin ini kontras dengan kondisi tiga dekade sebelumnya, tatkala ia menjadi target penangkapan otoritas Inggris di Palestina yang siap memberikan US$50.000 bagi siapa saja yang bisa meringkusnya.

Yasser Arafat – dari ‘pejuang kemerdekaan’ menjadi pembawa perdamaian

Getty ImagesYasser Arafat mengatakan dirinya menolak terorisme dan menyebut dirinya “pejuang kemerdekaan”.

Yasser Arafat adalah presiden pertama Otoritas Palestina pada 1994 – jabatan yang diemban hingga kematiannya pada 2004. Dia juga memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian.

Sebelum dirinya menjadi presiden Otoritas Palestina, Arafat adalah tokoh yang menandatangani Perjanjian Oslo antara Israel dan Palestina pada 1993.

Perjanjian ini adalah titik awal pendirian Otoritas Palestina yang memungkinkan Palestina membentuk pemerintahan sendiri di Jalur Gaza dan sebagian Tepi Barat.

Arafat lahir pada tahun 1929 di ibu kota Mesir, Kairo. Ayahnya adalah seorang pedagang Palestina.

Sebagai seorang pelajar di Mesir, ia memutuskan untuk memulai perjuangan bersenjata melawan Israel untuk membalikkan kondisi yang disebut Palestina al-Nakba, atau bencana, pada 1948.

Saat itulah negara Israel didirikan dan sekitar 750.000 warga sementara Palestina terpaksa melarikan diri dari rumah mereka di wilayah tersebut.

Arafat ikut mendirikan Fatah – gerakan pembebasan Palestina – pada akhir 1950-an dengan sesama ekspatriat, dan menjadi kepala sayap militernya.

Pada Desember 1964, kelompok itu melakukan serangan gerilya terhadap Israel dari wilayah tetangga.

Getty ImagesKelompok-kelompok PLO, seperti Front Umum Pembebasan Palestina, melakukan sejumlah pembajakan pesawat pada 1970-an.

Pada 1969, Liga Arabsebuah organisasi negara-negara Arab di Timur Tengah dan Afrika Utaramemilih Arafat sebagai pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

Sepanjang 1970-an dan 1980-an, faksi-faksi dalam kelompok ini melakukan pembunuhan, pengeboman, dan pembajakan.

Arafat tidak pernah mengomentari era itu tetapi mengatakan dia menolak terorisme.

Ia pun kerap menggambarkan dirinya sebagai “pejuang kemerdekaan”.

Pada 1974, ia mengatakan kepada Majelis Umum PBB bahwa ia datang “membawa ranting zaitun dan pistol pejuang kemerdekaanjangan biarkan ranting zaitun itu jatuh dari tangan saya”.

Pada 1987, AS menetapkan PLO sebagai organisasi teroris dan melarang Arafat masuk negara itu.

Getty ImagesYasser Arafat menandatangani Kesepakatan Oslo dengan Perdana Menteri Israel saat itu, Yitzhak Rabin, pada 1993.

Pada 1988, Arafat secara terbuka menolak terorisme atas nama PLO.

Pada 1993, Arafat berdamai dan mengakui hak pendirian Israel dalam Perjanjian Oslo.

Sebagai ganjarannya, Palestina bisa membentuk pemerintahan sendiri di Jalur Gaza dan sebagian Tepi Barat.

Peristiwa politik ini membawa Arafat memperoleh Hadiah Nobel Perdamaian pada 1994.

Ketika Arafat meninggal, perwakilan dari lebih dari 50 negara, termasuk AS, menghadiri pemakamannya di Kairo.

Martin McGuinness Komandan IRA yang menjabat tangan Ratu Elizabeth II

Getty ImagesMantan komandan IRA, Martin McGuinness, menjabat tangan Ratu Elizabeth II pada 2012.

Martin McGuinness adalah seorang komandan senior Tentara Republik Irlandia (IRA), yang melancarkan aksi teror di Irlandia Utara pada akhir 1960-an hingga 1990-an.

Aksi IRA ini bertujuan menjungkalkan Inggris di Irlandia Utara demi mewujudkan bersatunya Irlandia.

Di kemudian hari, McGuiness turut andil dalam Perjanjian Jumat Agung tahun 1998, yang mengakhiri kekerasan selama tiga dekade yang dikenal sebagai The Troubles. McGuinness kemudian menjadi Wakil Menteri Pertama Irlandia Utara.

Getty ImagesMartin McGuiness (kiri) dipenjara pada 1973, setelah tertangkap di dekat mobil yang membawa bahan peledak dan 5.000 butir amunisi.

McGuinness lahir di daerah kantong kemiskinan Bogside, Londonderry di Irlandia Utara pada 1950. Ia bergabung dengan IRA pada akhir 1960-an.

Pada 1972, ia merupakan orang kedua di rantai kepemimpinan IRA di kota itu, ketika pasukan terjun payung Inggris menewaskan 13 orang selama “Minggu Berdarah” di Londonderry.

Belakangan, penyelidikan terhadap peristiwa itu menunjukkan bahwa tidak ada satu pun dari orang yang terbunuh melakukan tindakan yang mengancam prajurit Inggris.

Getty ImagesIRA membunuh 11 orang dalam pengeboman di Enniskillen, Irlandia Utara, pada 1987.

McGuinness dipenjara pada tahun 1973, setelah tertangkap di dekat mobil yang membawa bahan peledak dan 5.000 butir amunisi.

Ia juga disebut mengetahui perihal serangan bom pada sebuah parade di Enniskillen di Irlandia Utara pada 1987. Pemboman itu menewaskan 11 orang dan melukai lebih dari 60 orang lainnya.

McGuinness membantah tuduhan tersebut.

Di kemudian hari, McGuinness terlibat dalam pembicaraan dengan agen-agen Inggris. Ia membuka jalan bagi gencatan senjata IRA dan perjanjian damai yang dikenal sebagai Perjanjian Jumat Agung.

Setelah menjadi Wakil Menteri Pertama Irlandia Utara, ia mengutuk kaum republikan pembangkang yang terus melakukan kekerasan dan menyebutnya “pengkhianat Irlandia”.

Di kemudian hari McGuinness bertemu dan bersalaman dengan Ratu Elizabeth II lebih dari sekali.

Pertemuan itu adalah tanda perubahan zaman.

Pada 1979, IRA membunuh sepupu ratu, Lord Louis Mountbatten, saat ia berlayar dengan perahunya di lepas pantai Irlandia.

Gustavo Petro anggota kelompok gerilya yang menjadi presiden Kolombia

Getty ImagesGustavo Petro pernah menjadi anggota kelompok gerilya Gerakan 19 April (M-19) di Kolombia.

Pada 2022, di usia 62 tahun, Gustavo Petro terpilih sebagai Presiden Kolombia.

Petro pernah menjadi anggota Gerakan 19 April (M-19), salah satu kelompok bersenjata paling kejam di negara itu. Ia juga pernah dipenjara karena kepemilikan senjata.

Gustavo Petro tumbuh besar di Zipaquira, kota pertambangan garam yang miskin di dekat ibu kota Bogota.

Pada usia 17 tahun, saat belajar ekonomi di universitas di Bogota, ia bergabung dengan M-19.

M-19 adalah kelompok gerilya yang dinamai berdasarkan tanggal pemilihan presiden tahun 1970 di Kolombiayang dinilai banyak kelompok sayap kiri sebagai pemilu curang.

Pada 1979, anggota M-19 membuat terowongan ke pangkalan militer di Bogota dan mencuri senjata dalam jumlah yang besar. Pada 1980, kelompok tersebut menyerbu Kedutaan Republik Dominika dan menyandera 50 orang yang sedang menghadiri pesta koktail.

Petro membantah telah terlibat dalam tindakan kekerasan apa pun.

Namun, pada 1985, ia tertangkap basah membawa amunisi dan bahan peledak. Ia mengatakan bahwa bahan-bahan itu sengaja ditaruh aparat untuk menjebak dirinya. Setelah ditangkap, dia mengeklaim mengalami penyiksaan. Ia menjalani hukuman 18 bulan di tahanan militer dan penjara.

Getty ImagesM-19 menyerbu gedung Mahkamah Agung di Bogota pada 1985, yang menyebabkan hampir 100 orang tewas.

Kala Petro meringkuk di penjara, M-19 melakukan tindakan paling berdarah, dengan menyerbu gedung Mahkamah Agung di Bogota dan menyandera ratusan orang.

Akibatnya, terjadi pertempuran selama 27 jam antara kelompok itu dengan Angkatan Bersenjata Kolombia. Peristiwa itu menelan hampir 100 korban jiwa.

Pada 1990, M-19 berhenti melakukan operasi militer lalu berubah menjadi partai politik, yakni Aliansi Demokratik M-19.

Petro kemudian menjabat sebagai anggota kongres, senator, dan walikota Bogota. Dia memenangkan kursi kepresidenan pada 2022.

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

31/01/2025 11:04
Ahmed Al-Sharaa Jadi Presiden Suriah selama Masa Transisi, Faksi Bersenjata Dibubarkan – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Ahmed Al-Sharaa resmi ditunjuk sebagai Presiden Suriah selama masa transisi pemerintah di negara tersebut.

Pemerintahan baru Suriah mengumumkan pengangkatannya dalam konferensi Deklarasi Kemenangan Revolusi Suriah di Damaskus pada Rabu (29/1/2025).

Setelah menjadi Presiden Suriah, Ahmad Al-Sharaa mendapat mandat untuk membentuk dewan legislatif untuk masa transisi setelah pembubaran Majelis Rakyat dan penghapusan konstitusi era sebelumnya.

“Kami mengumumkan bahwa Tuan Komandan Ahmed Al-Sharaa akan menjadi presiden negara itu dalam masa transisi, dan dia akan melaksanakan tugas kepresidenan Republik Arab Suriah dan mewakilinya di forum internasional,” kata juru bicara pemerintahan militer, Kolonel Hassan Abdul Ghani, seperti diberitakan kantor berita negara Suriah, SANA, Rabu (29/1/2025).

“Pemerintah memberi wewenang kepadanya untuk membentuk dewan legislatif sementara untuk tahap selektif, yang akan menjalankan tugasnya sampai konstitusi permanen negara tersebut disetujui dan mulai berlaku secara eksekutif,” tambahnya.

Ia juga mengumumkan pembubaran faksi-faksi bersenjata di Suriah.

Keputusan ini diambil pada konferensi Deklarasi Kemenangan Revolusi Suriah yang dihadiri oleh Al-Sharaa, Menteri Luar Negeri Asaad Al-Shaibani, dan banyak pemimpin faksi bersenjata.

Ini termasuk pembubaran tentara dan badan keamanan yang ada selama era presiden Bashar al-Assad, serta semua faksi bersenjata yang berpartisipasi dalam serangan yang menyebabkan penggulingannya pada 8 Desember 2024.

“Kami mengumumkan pembubaran tentara rezim sebelumnya, dan pembangunan kembali tentara Suriah berdasarkan landasan nasional,” kata Abdul Ghani.

“Pembubaran semua dinas keamanan yang berafiliasi dengan rezim sebelumnya… dan semua milisi pembentukannya, dan pembentukan lembaga keamanan baru yang menjaga keamanan warga negara,” lanjutnya.

“Semua faksi militer, badan politik dan revolusi sipil akan dibubarkan dan diintegrasikan ke dalam lembaga negara,” tambahnya.

Sebelumnya, Ahmed Al-Sharaa yang dikenal dengan nama samaran Al-Julani adalah pemimpin aliansi oposisi bersenjata, Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang berhasil menggulingkan Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024, setelah melalui operasi militer selama kurang lebih dua minggu.

Ahmed Al-Sharaa kemudian menjadi pemimpin de facto Suriah sejak itu hingga ditunjuk secara resmi oleh Pemerintah baru Suriah sebagai presiden selama masa transisi.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

30/01/2025 07:41
Ngeri 35 Orang Dieksekusi Mati di Suriah dalam 3 Hari

Jakarta –

Para petempur yang berafiliasi dengan pemimpin baru Suriah telah melakukan 35 eksekusi mati dalam 72 jam atau tiga hari terakhir, sebagian besar terhadap perwira era mantan Presiden Bashar al-Assad.

Otoritas yang dibentuk oleh pasukan pemberontak yang menggulingkan Assad bulan lalu, mengatakan mereka telah melakukan beberapa penangkapan di wilayah Homs, Suriah barat atas “pelanggaran” yang tidak disebutkan.

Dilansir kantor berita AFP, Senin (27/1/2025), kantor berita resmi Suriah, SANA mengatakan otoritas pada hari Jumat menuduh anggota “kelompok kriminal” yang menggunakan operasi keamanan untuk melakukan pelanggaran terhadap penduduk, “menyamar sebagai anggota dinas keamanan”.

Kelompok pemantau Syrian Observatory for Human Rights mengatakan bahwa “penangkapan ini menyusul pelanggaran berat dan eksekusi mati yang telah merenggut nyawa 35 orang selama 72 jam terakhir”.

Dikatakan pula bahwa “anggota kelompok minoritas agama” telah mengalami “penghinaan”.

Sebagian besar dari mereka yang dieksekusi adalah mantan perwira di pemerintahan Assad yang telah menyerahkan diri mereka di pusat-pusat yang didirikan oleh otoritas baru. Demikian menurut Syrian Observatory for Human Rights yang berbasis di Inggris yang memiliki jaringan sumber yang luas di dalam Suriah.

“Puluhan anggota kelompok bersenjata lokal di bawah kendali koalisi Islam Sunni baru yang berkuasa yang berpartisipasi dalam operasi keamanan” di wilayah Homs “telah ditangkap”, kata Observatory.

Lihat juga Video: Horor Puluhan Mayat Ditemukan dalam Gudang Obat-obatan di Suriah

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

27/01/2025 13:06
Israel Berusaha Melobi Trump, Cari Dukungan untuk Tunda Penarikan Pasukan dari Lebanon – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Israel mencari dukungan pemerintahan Donald Trump untuk menunda penarikan militernya dari Lebanon selatan.

Israel berusaha melobi Trump, meskipun ada perjanjian gencatan senjata yang menetapkan semua pasukan Israel harus pergi pada Minggu (26/1/2025).

Permohonan perpanjangan 30 hari ini menyusul klaim bahwa Israel ingin mempertahankan hingga lima pos terdepan di Lebanon selatan.

Berdasarkan gencatan senjata yang disepakati, yang mengakhiri perang dengan Hizbullah di Lebanon, pasukan Israel seharusnya menyelesaikan penarikan mereka dalam waktu 60 hari, atau pada batas waktu 26 Januari.

Namun, laporan di Israel menunjukkan Donald Trump enggan menyetujui penundaan tersebut.

Mengonfirmasi upaya Israel untuk memperluas pendudukannya di Lebanon selatan, duta besar negara itu untuk AS, Michael Herzog, mengatakan mereka yakin lebih banyak waktu diperlukan dari tentara Lebanon untuk dikerahkan di selatan Sungai Litani, yang menunjukkan kesepakatan itu tidak dapat diubah.

“Perjanjian tersebut mencakup target 60 hari untuk menyelesaikan penarikan pasukan IDF dari Lebanon selatan dan menempatkan tentara Lebanon di tempatnya, tetapi kesepakatan tersebut tidak bersifat mutlak dan dibuat dengan sedikit fleksibilitas,” kata Herzog kepada Radio Angkatan Darat Israel, seperti dilansir The Guardian.

“Kami tengah berdiskusi dengan pemerintahan Trump untuk memperpanjang waktu yang dibutuhkan agar Angkatan Darat Lebanon dapat benar-benar dikerahkan dan menjalankan perannya berdasarkan perjanjian tersebut. Diskusi ini masih berlangsung,” jelasnya.

Israel Berusaha Kuasai Wilayah Perbatasan Lebanon

Pada Rabu (22/1/2025), pasukan Israel maju ke Kota Taybeh di Lebanon.

Israel melakukan pencarian ekstensif di daerah tersebut hingga Adchit Al-Qusayr dan membakar beberapa rumah.

Selain itu, pesawat tak berawak Israel menyerang daerah antara Wadi Khansa dan Al-Majidiya di distrik Hasbaya.

Tentara Israel memanfaatkan sisa waktu dalam kesepakatan gencatan senjata dengan Hizbullah untuk menguasai wilayah perbatasan Lebanon.

Sumber keamanan melaporkan tentara Israel memasang kembali kamera pengintai dan alat penyadap di sepanjang perbatasan.

Tentara Israel juga dilaporkan menyelesaikan pembangunan tembok pemisah beton di sepanjang Garis Biru dari Yarin ke Dahira.

Saat tentara Lebanon terus membangun posisi di daerah yang dikosongkan oleh tentara Israel dan bersiap memasuki kota Hanine di distrik Bint Jbeil, sejumlah penduduk dari kota Al-Bayyadah, Shamaa, Alma Al-Shaab, dan Naqoura di sektor barat, diizinkan untuk mengunjungi kampung halaman mereka.

Aktivis di media sosial menyebarkan pernyataan yang mendesak penduduk setempat untuk “bersiap untuk hari Minggu, tanggal di mana menurut perjanjian gencatan senjata, Israel harus menarik pasukannya dari wilayah perbatasan, sehingga penduduk dapat kembali ke kota mereka,” dikutip dari Arab News.

Namun, tentara Israel terus melarang penduduk setempat memasuki kota-kota tersebut, menggunakan tembakan sebagai peringatan.

Sebagai informasi, keengganan Israel untuk meninggalkan Lebanon muncul di saat yang menegangkan dalam fase pertama gencatan senjata yang telah berlangsung seminggu di Gaza, dengan operasi besar-besaran Israel yang sedang berlangsung di Tepi Barat yang diduduki, dan kurangnya kejelasan mengenai seperti apa kebijakan Trump di Timur Tengah nantinya.

Meskipun retorikanya baru-baru ini, Hizbullah yang didukung Iran menderita kerugian besar dalam hal personel dan materiil selama konflik, yang menurut Israel telah menewaskan sekretaris jenderalnya yang sudah lama menjabat, Hassan Nasrallah.

Penggulingan Bashar al-Assad di Suriah pada Desember 2024 juga menutup rute pasokan senjata utama Iran untuk Hizbullah.

Konflik skala penuh meletus pada bulan September, setelah hampir setahun terjadi pertukaran lintas perbatasan antara Israel dan Hizbullah, yang mengakibatkan puluhan ribu warga sipil di kedua belah pihak mengungsi.

Pasukan Israel masih beroperasi di zona penyangga di negara tetangga Suriah, yang dimasuki pasukan Israel setelah jatuhnya Assad meskipun ada seruan internasional untuk mundur.

Menurut laporan di surat kabar Haaretz, pejabat Israel mengantisipasi bahwa batas waktu 26 Januari tidak mungkin terpenuhi, bahkan sebelum perjanjian gencatan senjata ditandatangani.

Tentara Lebanon dan seorang pria sipil berlatar kerusakan parah bangunan di Lebanon Selatan. (Anews/Tangkap Layar)

Sebelumnya, Hizbullah telah mengalami serangkaian pukulan berat dalam beberapa bulan terakhir.

Serangan Israel telah menghancurkan kepemimpinan puncaknya dan sebagian besar persenjataan berat serta infrastruktur militernya.

Selama kunjungan ke Lebanon pada 7 Januari, utusan AS, Amos Hochstein, mengatakan bahwa pasukan Israel akan terus menarik diri dari Lebanon, tanpa menyebutkan kapan penarikan mereka akan selesai.

Ori Goldberg, seorang analis politik dan akademisi Israel, mengatakan kepada TNA, ia memperkirakan pemerintahan Donald Trump akan menekan Israel agar mematuhi ketentuan gencatan senjata.

Tidak seperti Gaza dan Suriah – tempat pasukan Israel telah mengumumkan niat mereka untuk tetap ditempatkan – para analis mengatakan Israel tidak mungkin menduduki Lebanon selatan secara permanen, bahkan jika mereka tinggal melebihi waktu yang ditetapkan dalam kesepakatan gencatan senjata.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

24/01/2025 20:56
Gencatan Senjata di Lebanon Akan Berakhir, Israel Pasang Kamera Pengintai di Sepanjang Perbatasan – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Pasukan Israel maju ke Kota Taybeh di Lebanon pada Rabu (22/1/2025).

Israel melakukan pencarian ekstensif di daerah tersebut hingga Adchit Al-Qusayr dan membakar beberapa rumah.

Sementara itu, pesawat tak berawak Israel menyerang daerah antara Wadi Khansa dan Al-Majidiya di distrik Hasbaya.

Tentara Israel memanfaatkan sisa waktu dalam kesepakatan gencatan senjata dengan Hizbullah untuk menguasai wilayah perbatasan Lebanon.

Sumber keamanan melaporkan tentara Israel memasang kembali kamera pengintai dan alat penyadap di sepanjang perbatasan.

Tentara Israel juga dilaporkan menyelesaikan pembangunan tembok pemisah beton di sepanjang Garis Biru dari Yarin ke Dahira.

Saat tentara Lebanon terus membangun posisi di daerah yang dikosongkan oleh tentara Israel dan bersiap memasuki kota Hanine di distrik Bint Jbeil, sejumlah penduduk dari kota Al-Bayyadah, Shamaa, Alma Al-Shaab, dan Naqoura di sektor barat, diizinkan untuk mengunjungi kampung halaman mereka.

Aktivis di media sosial menyebarkan pernyataan yang mendesak penduduk setempat untuk “bersiap untuk hari Minggu, tanggal di mana menurut perjanjian gencatan senjata, Israel harus menarik pasukannya dari wilayah perbatasan, sehingga penduduk dapat kembali ke kota mereka,” dilansir Arab News.

Namun, tentara Israel terus melarang penduduk setempat memasuki kota-kota tersebut, menggunakan tembakan sebagai peringatan.

Batas Waktu Gencatan Senjata Semakin Dekat

Waktu terus berjalan untuk kesepakatan gencatan senjata antara Lebanon dan Israel.

Pada 26 Januari 2025, kesepakatan gencatan senjata Lebanon-Israel akan berakhir.

Kesepakatan yang ditengahi AS tersebut memberikan waktu 60 hari bagi Hizbullah untuk mengakhiri kehadiran bersenjatanya di Lebanon selatan dan bagi pasukan Israel untuk mundur dari wilayah tersebut, dengan ribuan tentara Lebanon dikerahkan untuk mengisi posisi mereka.

Dengan waktu yang semakin menipis, dan tidak ada pihak yang sepenuhnya mematuhi ketentuan kesepakatan, para analis mengatakan Israel mungkin akan tetap berada di Lebanon selatan lebih lama dari yang telah mereka sepakati sebelumnya.

“Ini adalah situasi yang sangat rapuh karena (gencatan senjata) tidak dilaksanakan sepenuhnya, baik oleh Israel maupun oleh Hizbullah,” kata Sami Nader, direktur Institut Ilmu Politik di Universitas Saint Joseph di Beirut, kepada The New Arab.

“Hizbullah tidak mundur dengan cepat, dan begitu pula Israel,” jelasnya.

Sebagai informasi, Hizbullah telah mengalami serangkaian pukulan berat dalam beberapa bulan terakhir.

Serangan Israel telah menghancurkan kepemimpinan puncaknya dan sebagian besar persenjataan berat serta infrastruktur militernya.

Kelompok tersebut juga kehilangan salah satu sekutu utamanya, Bashar Al-Assad, beserta rute darat yang penting untuk persenjataan dan arus kasnya ketika pemberontak Suriah menggulingkan rezim tersebut.

Pada gilirannya, cengkeraman kuat Hizbullah pada kancah politik Lebanon mengendur.

Hal ini terbukti ketika kandidat presiden mereka mengundurkan diri dari pencalonan, membuka jalan bagi terpilihnya Joseph Aoun pada 9 Januari, yang didukung oleh musuh-musuh Hizbullah yakni Amerika Serikat (AS) dan Arab Saudi.

Aoun telah berjanji untuk menjauhkan senjata dari kelompok non-negara, seperti Hizbullah, dan menegakkan ketentuan Resolusi PBB 1701 – dasar gencatan senjata saat ini – yang mengamanatkan militer dan pasukan keamanan Lebanon sebagai satu-satunya badan yang berwenang memiliki senjata di selatan Sungai Litani.

Pejabat Israel telah menyatakan keraguan atas kemampuan tentara Lebanon untuk mengawasi pelucutan senjata Hizbullah, dan sejumlah laporan berita Israel telah menyatakan niat mereka untuk tetap tinggal melewati periode 60 hari.

Asap-asap dari peledakan rumah di Lebanon Selatan oleh Pasukan Israel di tengah perjanjian gencatan senjata yang berlangsung dengan Hizbullah. (Anews/Tangkap Layar)

Surat kabar Israel, Jerusalem Post, melaporkan pada 5 Januari, upaya Israel dan Amerika sedang dilakukan untuk memperpanjang gencatan senjata 60 hari dengan Hizbullah.

Selama kunjungan ke Lebanon pada 7 Januari, utusan AS, Amos Hochstein, mengatakan bahwa pasukan Israel akan terus menarik diri dari Lebanon, tanpa menyebutkan kapan penarikan mereka akan selesai.

Ori Goldberg, seorang analis politik dan akademisi Israel, mengatakan kepada TNA, ia memperkirakan pemerintahan Donald Trump akan menekan Israel agar mematuhi ketentuan gencatan senjata.

Tidak seperti Gaza dan Suriah – tempat pasukan Israel telah mengumumkan niat mereka untuk tetap ditempatkan – para analis mengatakan Israel tidak mungkin menduduki Lebanon selatan secara permanen, bahkan jika mereka tinggal melebihi waktu yang ditetapkan dalam kesepakatan gencatan senjata.

Di sisi lain, beberapa menteri Israel telah berulang kali dan lantang mendukung penyelesaian Jalur Gaza.

Kemudian, seruan ideologis untuk menduduki dan menyelesaikan Lebanon selatan datang dari kelompok-kelompok sayap kanan yang lebih kecil di pinggiran masyarakat Israel dan di luar lembaga keamanan dan diplomatik Israel.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel

23/01/2025 16:35
Pihak Berwenang Damaskus Menghentikan Kontrak dengan Rusia untuk Kelola Pelabuhan Tartus – Halaman all

Pihak Berwenang Damaskus Menghentikan Kontrak Rusia untuk Pelabuhan Tartus

TRIBUNNEWS.COM- Pemerintahan transisi Suriah telah mengambil langkah tegas untuk mengurangi pengaruh Rusia dengan membatalkan kontrak jangka panjang dengan perusahaan Rusia yang mengelola pelabuhan Tartus.

Riyad Judi, direktur departemen bea cukai di Tartus, mengonfirmasi perkembangan tersebut kepada surat kabar al-Watan pada hari Senin, dengan mencatat bahwa pendapatan dari pelabuhan tersebut sekarang akan sepenuhnya menjadi milik negara Suriah.

Pemerintah baru Suriah dilaporkan tengah berupaya meningkatkan aktivitas komersial di pelabuhan dengan memotong biaya bea cukai hingga 60 persen.

Perjanjian tersebut, yang awalnya ditandatangani pada tahun 2019 di bawah pemerintahan Bashar Assad, memberikan perusahaan Rusia Stroytransgaz kendali atas pelabuhan tersebut selama 49 tahun.

Sebagai imbalannya, perusahaan tersebut akan menginvestasikan $500 juta di pelabuhan tersebut, dengan 65% keuntungan yang diperoleh sementara pemerintah Suriah memperoleh 35% sisanya.

Pelabuhan Tartus, pelabuhan terbesar kedua di Suriah setelah Latakia, merupakan pusat penting di Mediterania dengan kapasitas empat juta ton per tahun dan menjadi lokasi satu-satunya pangkalan angkatan laut Rusia di wilayah tersebut.

Didirikan pada tahun 1971 oleh Uni Soviet dan kemudian diperluas pada tahun 2017, pangkalan tersebut telah berfungsi sebagai pos terdepan yang strategis bagi operasi militer Rusia di Timur Tengah.

Pemerintah Suriah yang baru dilaporkan tengah berupaya meningkatkan aktivitas komersial di pelabuhan dengan memangkas biaya bea cukai hingga 60%. Judi menyoroti aktivitas “luar biasa” di Tartus, dengan kapal-kapal dari Suriah, negara-negara Arab, dan operator internasional yang mengangkut barang-barang seperti besi, gula, dan karbonat.

Menyeimbangkan Hubungan Rusia di Tengah Tekanan Barat

Keputusan untuk membatalkan kontrak tersebut muncul saat pemimpin baru Suriah menghadapi tekanan yang meningkat dari negara-negara Barat untuk memutuskan hubungan dengan Moskow sebagai imbalan pelonggaran sanksi ekonomi.

Pejabat Eropa dilaporkan mengaitkan pencabutan sanksi dengan upaya Suriah menjauhkan diri dari Rusia.

Namun, sejauh ini para pemimpin Suriah menolak seruan untuk memutus hubungan dengan Moskow.

Ahmad al-Sharaa, pemimpin pemerintahan transisi, sebelumnya menegaskan kemitraan strategis Suriah dengan Rusia dalam sebuah wawancara dengan Al Arabiya , dengan menyebut Rusia sebagai “negara terkuat kedua di dunia” dan menyoroti hubungan yang telah lama terjalin antara kedua negara.

Bertepatan dengan pemutusan kontrak, kapal kargo Rusia Sparta II berlabuh di Tartus setelah dilaporkan menunggu di lepas pantai selama dua minggu.

Laporan media menunjukkan kapal tersebut membawa peralatan militer, meskipun klaim ini masih belum diverifikasi.

Berlabuhnya kapal tersebut menunjukkan keberadaan dan pengaruh Rusia yang berkelanjutan di Suriah, bahkan saat pemerintah baru mengkalibrasi ulang kebijakan luar negerinya.

Masa Depan Pangkalan Militer Rusia

Nasib pangkalan militer Rusia di Suriah—Tartus dan Khmeimim—masih belum pasti. Laporan menunjukkan Rusia telah mengerahkan kembali beberapa aset ke lokasi Timur Tengah lainnya, termasuk Libya, menyusul penggulingan Bashar al-Assad. Meskipun demikian, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Bogdanov telah mencatat bahwa Moskow tetap berhubungan dengan pemerintah transisi Suriah untuk memastikan operasi pangkalan-pangkalannya terus berlanjut dan kerja sama yang lebih luas.

Pejabat Rusia telah menggarisbawahi pentingnya kehadiran mereka di Suriah secara strategis, dengan menyebut pangkalan angkatan laut Tartus dan pangkalan udara Khmeimim sebagai aset penting bagi stabilitas regional dan operasi kontraterorisme. Bogdanov telah menegaskan kembali bahwa kehadiran militer Rusia tidak akan ditinggalkan dan tetap penting bagi tujuan geopolitiknya yang lebih luas di Timur Tengah.

SUMBER: AL MAYADEEN

23/01/2025 14:31
Prancis Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Assad

Jakarta –

Dua hakim investigasi Prancis telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap presiden Suriah yang digulingkan, Bashar al-Assad atas dugaan keterlibatan dalam kejahatan perang. Ini merupakan kedua kalinya langkah serupa diambil oleh otoritas peradilan Prancis, kata seorang sumber pada hari Selasa (21/1) waktu setempat.

Dilansir kantor berita AFP, Rabu (22/1/2025), dalam surat perintah penangkapan yang dikeluarkan pada hari Senin (20/1) lalu, Assad, yang digulingkan akhir tahun lalu dalam serangan kilat oleh pasukan oposisi, dianggap bertanggung jawab sebagai “panglima tertinggi angkatan bersenjata” atas pengeboman di kota Deraa, Suriah, pada tahun 2017 yang menewaskan seorang warga sipil. Demikian diungkapkan seorang sumber yang dekat dengan kasus tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, kepada AFP.

Perintah ini dikeluarkan sebagai bagian dari penyelidikan atas kasus Salah Abou Nabout, seorang warga negara Prancis-Suriah berusia 59 tahun dan mantan guru bahasa Prancis, yang tewas pada tanggal 7 Juni 2017 setelah rumahnya dibom oleh helikopter militer Suriah.

Peradilan Prancis menganggap bahwa Assad memerintahkan dan menyediakan sarana untuk serangan ini. Enam pejabat senior militer Suriah sudah menjadi target surat perintah penangkapan Prancis atas kasus tersebut, dalam penyelidikan yang dimulai pada tahun 2018.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

22/01/2025 15:18
Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa Ucapkan Selamat kepada Donald Trump, Berharap Hubungan Lebih Baik – Halaman all

Pemimpin de facto Suriah Ahmed al-Sharaa mengucapkan selamat kepada Presiden AS Donald Trump

Tayang: Rabu, 22 Januari 2025 15:05 WIB

X/Twitter

Pemimpin Baru Suriah, Ahmed Al-Sharaa yang dulu dikenal dengan Abu Mohammed al-Jolani

Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa Ucapkan Selamat kepada Donald Trump, Berharap Hubungan Lebih Baik

TRIBUNNEWS.COM- Pemimpin de facto Suriah Ahmed al-Sharaa mengucapkan selamat kepada Presiden AS Donald Trump atas pelantikannya dalam sebuah pernyataan pada hari Senin, dan mengatakan bahwa ia berharap dapat meningkatkan hubungan antara kedua negara.

“Dekade terakhir telah membawa penderitaan luar biasa bagi Suriah, dengan konflik yang menghancurkan negara kami dan mengganggu stabilitas kawasan. Kami yakin bahwa ia adalah pemimpin yang akan membawa perdamaian ke Timur Tengah dan memulihkan stabilitas di kawasan tersebut.”

AS, Inggris, Uni Eropa dan negara-negara lain memberlakukan sanksi keras terhadap Suriah setelah tindakan keras oleh Presiden terguling Bashar al-Assad terhadap protes pro-demokrasi pada tahun 2011 yang berujung pada perang saudara.

Pada awal Januari, Washington mengeluarkan pengecualian sanksi untuk transaksi dengan lembaga pemerintahan di Suriah selama enam bulan dalam upaya untuk memudahkan aliran bantuan kemanusiaan.

Suriah menyambut baik langkah tersebut, tetapi mendesak pencabutan sanksi sepenuhnya untuk mendukung pemulihannya.

SUMBER: Asharq Al-Awsat

“);
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}
else{
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
$(“#test3”).val(“Done”);
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else if (getLast > 150) {
if ($(“#ltldmr”).length == 0){
$(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
}
}
}
});
});

function loadmore(){
if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
$(“#latestul”).append(“”);
$(“.loading”).show();
var newlast = getLast ;
if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
newlast=0;
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast + 1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;
if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
else cat=””;
$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
else{
$.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
$.each(data.posts, function(key, val) {
if(val.title){
newlast = newlast+1;
if(val.video) {
var vthumb = “”;
var vtitle = ” “;
}
else
{
var vthumb = “”;
var vtitle = “”;
}
if(val.thumb) {
var img = “”+vthumb+””;
var milatest = “mr140”;
}
else {
var img = “”;
var milatest = “”;
}
if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
else subtitle=””;

$(“#latestul”).append(“”+img+””);
}else{
return false;
}
});
$(“.loading”).remove();
});
}
}

Berita Terkini

22/01/2025 15:05
SDF Serahkan Wilayah di Timur Laut Suriah saat Serangan yang Didukung Turki Memanas – Halaman all

SDF Serahkan Wilayah di Timur Laut Suriah saat Serangan yang Didukung Turki Memanas

TRIBUNNEWS.COM- Militan dari Pasukan Demokratik Suriah (SDF) menyerahkan wilayah di timur laut Suriah saat serangan yang didukung Turki memanas.

SDF yang dipimpin Kurdi menghadapi ancaman dari pemerintah HTS di Damaskus dan SNA yang didukung Turki.

Militan dari Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didominasi suku Kurdi yang didukung AS telah menarik diri dari beberapa kota Arab di Suriah timur, sumber di daerah tersebut mengatakan kepada The National, sebagai tanggapan atas tekanan militer dari faksi penguasa baru Suriah di Damaskus dan militan Tentara Nasional Suriah (SNA) yang didukung Turki di utara negara itu.

Selama hari terakhir, militan dari SDF telah mundur dari empat kota mayoritas Arab di Sungai Efrat di provinsi Raqqa dan Deir Ezzor, kata seorang pejabat kelompok kepada The National .

Militan dari Hayat Tahrir al-Sham (HTS), bekas afiliasi Al-Qaeda yang sekarang menguasai Damaskus, menggantikan SDF di empat kota Arab: Maadan, Thiban, Basira, dan Zir, kata pejabat tersebut.

Penarikan pasukan diperintahkan untuk lebih mempertahankan wilayah mayoritas Kurdi di timur, termasuk Hasakah dan Qamishli, serta di sekitar Bendungan Tishreen yang strategis di utara tempat SDF memerangi SNA yang didukung Turki.

“Situasi di lapangan berubah setiap menit. Turki semakin agresif, jadi SDF fokus menjaga wilayah Kurdi dan mencegah terobosan di Tishreen,” tambah pejabat itu.

Grup Telegram yang terkait dengan HTS mengatakan para pejuangnya telah memasuki keempat kota tersebut, dan menunjukkan video mereka setelah direbut.

Pertempuran antara SDF dan SNA di Suriah utara meningkat ketika HTS melancarkan serangan kilat dari Kegubernuran Idlib untuk menggulingkan pemerintahan presiden Bashar al-Assad di Damaskus pada bulan Desember.

SDF dibentuk oleh militer AS pada tahun 2015 untuk membantu merebut wilayah strategis dari ISIS di Suriah timur, termasuk wilayah suku Arab tempat sebagian besar cadangan minyak dan gas negara itu berada. AS secara diam-diam mendukung ISIS saat mengambil alih sebagian besar wilayah di Suriah dan Irak pada tahun 2014.

SDF yang dipimpin Kurdi menghadapi beberapa pemberontakan oleh pasukan suku Arab yang didukung oleh pemerintah Assad dalam beberapa tahun terakhir.

Pada hari Senin, militan HTS yang mewakili pemerintahan baru di Damaskus tampak siap untuk bergabung dalam konflik di pihak SNA. Syria TV melaporkan bahwa konvoi militan HTS telah tiba di garis depan dekat daerah Bendungan Tishreen.

Di tengah pertempuran, tiga set negosiasi sedang berlangsung: antara AS, SDF, dan HTS, antara Turki dan HTS, dan antara SDF dan HTS, menurut Reuters , yang mengutip sumber dari semua pihak.

Dalam upaya untuk membawa wilayah timur laut Suriah di bawah kendali negara, pejabat HTS menuntut agar SDF, yang dipandang sebagai cabang dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK), meletakkan senjata mereka dan bergabung dengan tentara Suriah baru secara individu.

Komandan SDF Mazloum Abdi menyatakan bahwa kelompoknya hanya bersedia berintegrasi ke dalam Kementerian Pertahanan sebagai “blok militer” tanpa bubar.

SUMBER: THE CRADLE

22/01/2025 08:12