Xcloud.id

Tag: Bashar al-Assad

  • Pemimpin PKK yang Dipenjara Menyerukan agar Kelompok Kurdi Membubarkan Diri dan Menyerahkan Senjata – Halaman all

    Pemimpin PKK yang Dipenjara Menyerukan agar Kelompok Kurdi Membubarkan Diri dan Menyerahkan Senjata – Halaman all

    Pemimpin PKK yang Dipenjara Menyerukan agar Kelompok Kurdi Membubarkan Diri dan Menyerahkan Senjata

    TRIBUNNEWS.COM- Abdullah Ocalan, pemimpin Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dipenjara, pada tanggal 27 Februari dalam sebuah pernyataan video yang sangat dinanti-nantikan menyerukan agar partainya meletakkan senjata dan membubarkan diri. 

    Ocalan mengatakan bahwa PKK telah “menyelesaikan hidupnya seperti kelompok-kelompok sejenisnya dan membuat pembubarannya menjadi hal yang penting.”

    Organisasi PKK telah terlibat dalam perjuangan bersenjata melawan negara Turki selama beberapa dekade.

    “Bahasa periode perdamaian dan masyarakat demokratis juga harus dikembangkan sesuai dengan kenyataan. Dalam iklim yang diciptakan oleh seruan yang disampaikan oleh [Anggota Parlemen Turki dari Partai Gerakan Nasionalis] Devlet Bahceli dan kemauan yang ditunjukkan oleh Presiden [Recept Tayyip Erdogan] dan pendekatan positif dari partai politik lain terhadap seruan yang diketahui, saya menyerukan untuk meletakkan senjata dan memikul tanggung jawab historis atas seruan ini,” imbuh Ocalan. 

    “Seperti yang akan dilakukan oleh setiap masyarakat dan partai kontemporer yang belum dibubarkan secara paksa, kumpulkan kongres Anda dan buat keputusan untuk berintegrasi dengan negara dan masyarakat; semua kelompok harus meletakkan senjata mereka dan PKK harus membubarkan diri. Saya menyampaikan salam saya kepada semua orang yang percaya pada kehidupan bersama dan yang mengindahkan seruan saya,” pungkas pemimpin Kurdi yang dipenjara itu.

    Sebagai tanggapan, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “Turki akan terbebas dari belenggu jika organisasi teroris menanggapi seruan ini dan meletakkan senjata serta membubarkan diri.”

    Dipenjara pada tahun 1999, Ocalan menjalani hukuman seumur hidup di penjara Imrali di pulau Imrali, Turki, di Laut Marmara. Organisasinya telah terlibat dalam perjuangan bersenjata melawan Turki selama beberapa dekade.

    Awal bulan ini, terungkap bahwa Ocalan telah menggarap rencana perdamaian “demokratis” untuk perseteruan selama puluhan tahun antara organisasi militan Kurdi dan Turki. 

    Rencana Ocalan diharapkan akan segera dipresentasikan secara resmi, mungkin sebelum Tahun Baru Kurdi di bulan Maret.

    Kelompok nasionalis Turki juga telah mengulurkan cabang zaitun kepada Ocalan dan telah menawarkan kemungkinan pembebasan jika ia meninggalkan militansi, sehingga memunculkan harapan bagi rencana perdamaian setelah hampir 10 tahun perundingan yang terhenti.

    Cabang PKK di Suriah – Unit Perlindungan Rakyat (YPG) – merupakan bagian integral dari kelompok militan Kurdi yang didukung AS di Suriah, Pasukan Demokratik Suriah (SDF). 

    Sejak jatuhnya pemerintahan mantan presiden Suriah Bashar al-Assad pada bulan Desember, SDF telah terlibat dalam bentrokan sengit dengan militan yang didukung Turki di Suriah utara. 

    Pertempuran tersebut telah menewaskan ratusan orang dan menyebabkan meningkatnya pemboman militer Turki. 

    Ankara baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang bersumpah untuk membasmi milisi PKK dan cabangnya di Suriah jika mereka tidak memilih untuk menyerahkan senjata mereka. 

    SDF, yang dibentuk pada tahun 2015, berafiliasi dengan pemerintahan otonom yang didukung AS yang telah memerintah sebagian wilayah Suriah utara selama lebih dari satu dekade. 

    Sejak jatuhnya pemerintahan Assad, muncul pertanyaan mengenai nasib faksi Kurdi di Suriah baru – yang diperintah oleh mantan sekutu Al-Qaeda, Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

    Kekhawatiran tersebut khususnya terkait dengan potensi penggabungan SDF ke dalam militer baru Suriah. 

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • 1.000 Orang Tewas di Penjara Bandara Suriah Selama Assad Berkuasa

    1.000 Orang Tewas di Penjara Bandara Suriah Selama Assad Berkuasa

    Damaskus –

    Lebih dari 1.000 warga Suriah tewas dalam tahanan yang ada di bandara militer di pinggiran Damaskus selama rezim mantan Presiden Bashar al-Assad berkuasa. Mereka dilaporkan tewas akibat eksekusi mati, penyiksaan, atau penganiayaan di dalam tahanan tersebut.

    Laporan yang dirilis Pusat Keadilan dan Akuntabilitas Suriah, seperti dilansir Reuters, Jumat (28/2/2025), mengidentifikasi lokasi kuburan massal dengan mengkombinasikan keterangan para saksi, citra satelit, dan dokumen-dokumen yang difoto di bandara militer di Mezzeh, pinggiran Damaskus, usai Assad lengser pada Desember lalu.

    Menurut laporan yang dirilis pada Kamis (27/2) waktu setempat itu, terdapat sedikitnya tujuh lokasi yang diduga kuburan massal dari orang-orang yang tewas di dalam penjara bandara tersebut selama rezim Assad berkuasa.

    Beberapa lokasi yang diduga kuburan massal itu berada di dalam area bandara. Sejumlah kuburan massal lainnya berada di berbagai wilayah Damaskus.

    Dua lokasi dari tujuh lokasi tersebut, salah satunya ada di area properti bandara Mezzeh dan satu lagi di area pemakaman di Najha, menunjukkan tanda-tanda jelas adanya parit memanjang yang digali selama jangka waktu tertentu, yang bersesuaian dengan keterangan saksi dalam laporan tersebut.

    Shadi Haroun, salah satu penyusun laporan itu, termasuk di antara para tahanan di Suriah. Haroun yang ditahan selama beberapa bulan pada tahun 2011-2012 lalu karena menggelar unjuk rasa, menggambarkan interogasi harian yang dialaminya dengan penyiksaan fisik dan psikologi untuk memaksanya memberikan pengakuan.

    Dituturkan Haroun kepada Reuters bahwa kematian datang dalam berbagai bentuk dalam penjara itu. Meskipun para tahanan tidak melihat apa pun kecuali dinding sel tahanan atau ruang interogasi, ungkap Haroun, mereka dapat mendengar “penembakan sesekali, tembakan demi tembakan, setiap beberapa hari”.

    Ada juga luka-luka yang diderita oleh para tahanan yang dipicu oleh para penyiksa mereka di dalam penjara tersebut.

    “Luka kecil di kaki salah satu tahanan, yang disebabkan oleh cambuk yang diterimanya selama penyiksaan, dibiarkan tidak disterilkan atau diobati selama berhari-hari, yang lambat laun berubah menjadi gangrene, dan kondisinya memburuk hingga mencapai titik amputasi seluruh kaki,” tuturnya menceritakan penderitaan teman satu selnya.

    Ratusan ribu warga Suriah diperkirakan terbunuh sejak tahun 2011, ketika rezim Assad menindak keras unjuk rasa yang meluas menjadi perang skala penuh. Baik Assad maupun mendiang ayahnya, Hafez, sejak lama dituduh melakukan pembunuhan di luar proses hukum, termasuk eksekusi mati massal di dalam sistem penjara di negara itu dan penggunaan senjata kimia terhadap rakyat Suriah.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Israel Gempur Suriah, Arab Saudi Bilang Gini

    Israel Gempur Suriah, Arab Saudi Bilang Gini

    Jakarta –

    Pemerintah Arab Saudi mengutuk serangan Israel baru-baru ini yang menargetkan Suriah. Saudi menuduh Israel berupaya mengacaukan situasi di negara tersebut.

    Kementerian Luar Negeri Saudi mengeluarkan pernyataan yang diposting di media sosial X, yang mengatakan bahwa Israel berupaya “mengacaukan keamanan dan stabilitas [Suriah] dengan pelanggaran berulang terhadap perjanjian dan hukum internasional.”

    “Kerajaan menyatakan solidaritasnya dengan pemerintah dan rakyat Suriah dan menekankan perlunya masyarakat internasional untuk mengambil tanggung jawab dalam menghentikan tindakan Israel yang mengganggu keamanan dan stabilitas di kawasan tersebut dan mencegah konflik meluas — sesuatu yang telah berulang kali diperingatkan oleh Kerajaan,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi, dilansir Reuters dan Al Arabiya, Kamis (27/2/2025).

    Sebelumnya pada hari Selasa lalu, Israel menggempur wilayah Damaskus selatan dan wilayah Suriah selatan dekat perbatasan Yordania. Ini merupakan serangan terbaru dalam serangkaian serangan Israel terhadap apa yang disebutnya sebagai target militer Suriah.

    Dilaporkan bahwa pesawat-pesawat tempur Israel menggempur sejumlah kota di wilayah Suriah. Militer Israel mengklaim serangannya itu menargetkan lokasi-lokasi militer, yang digunakan untuk menyimpan senjata.

    Laporan penduduk Suriah, sumber-sumber keamanan dan televisi lokal Suriah, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Rabu (26/2/2025), menyebut sejumlah pesawat militer Israel menyerang kota Kisweh yang berjarak 19 kilometer di sebelah selatan Damaskus, ibu kota Suriah, pada Selasa (25/2) tengah malam.

    Sumber keamanan Suriah mengatakan sebuah situs militer di kota Kisweh menjadi target serangan udara Israel. Namun tidak disebutkan lebih lanjut soal korban jiwa atau kerusakan akibat serangan itu.

    Lihat Video ‘Pertukaran Tahanan Terakhir, Warga Palestina Tinggalkan Penjara Israel’:

    Serangan udara Israel juga menghantam sebuah kota di Provinsi Daraa, Suriah bagian selatan, pada waktu yang sama.

    Militer Israel, dalam pernyataannya, mengklaim pasukannya menyerang sejumlah target militer di wilayah Suriah bagian selatan, termasuk markas besar dan situs-situs yang disebut berisi senjata-senjata.

    Israel telah memindahkan pasukannya ke zona demiliterisasi yang dipantau PBB di Suriah setelah kelompok oposisi menggulingkan mantan Presiden Bashar al-Assad pada bulan Desember lalu.

    Lihat Video ‘Pertukaran Tahanan Terakhir, Warga Palestina Tinggalkan Penjara Israel’:

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pesawat Tempur Israel Gempur Suriah, Targetnya Lokasi Militer

    Pesawat Tempur Israel Gempur Suriah, Targetnya Lokasi Militer

    Damaskus –

    Pesawat-pesawat tempur Israel menggempur sejumlah kota di wilayah Suriah. Militer Israel mengklaim serangannya itu menargetkan lokasi-lokasi militer, yang digunakan untuk menyimpan senjata.

    Laporan penduduk Suriah, sumber-sumber keamanan dan televisi lokal Suriah, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Rabu (26/2/2025), menyebut sejumlah pesawat militer Israel menyerang kota Kisweh yang berjarak 19 kilometer di sebelah selatan Damaskus, ibu kota Suriah, pada Selasa (25/2) tengah malam.

    Sumber keamanan Suriah mengatakan sebuah situs militer di kota Kisweh menjadi target serangan udara Israel. Namun tidak disebutkan lebih lanjut soal korban jiwa atau kerusakan akibat serangan itu.

    Serangan udara Israel juga menghantam sebuah kota di Provinsi Daraa, Suriah bagian selatan, pada waktu yang sama.

    Militer Israel, dalam pernyataannya, mengklaim pasukannya menyerang sejumlah target militer di wilayah Suriah bagian selatan, termasuk markas besar dan situs-situs yang disebut berisi senjata-senjata.

    “Angkatan Udara menyerang secara kuat wilayah Suriah selatan sebagai bagian dari kebijakan baru yang kami tetapkan untuk menenangkan wilayah Suriah selatan — dan pesannya jelas: Kami tidak akan membiarkan Suriah selatan menjadi Lebanon selatan,” ucap juru bicara untuk Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, dalam pernyataannya.

    “Setiap upaya yang dilakukan oleh pasukan rezim Suriah dan organisasi teroris di negara tersebut untuk menempatkan diri mereka di zona keamanan di Suriah selatan — akan ditanggapi dengan api,” tegas pernyataan itu.

    Para penduduk Damaskus dan wartawan Reuters yang ada di kota-kota yang dihantam serangan udara Israel melaporkan mereka mendengar suara pesawat terbang beberapa kali melintasi wilayah udara ibu kota Damaskus dan rentetan ledakan.

    Pengeboman oleh pesawat-pesawat tempur Israel itu terjadi beberapa jam setelah otoritas Suriah mengecam serangan Tel Aviv ke wilayah selatan negara itu dan mendesak mereka untuk mundur.

    Israel memindahkan pasukannya ke zona demiliterisasi yang diawasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Suriah, setelah kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS), mantan afiliasi Al-Qaeda, menggulingkan mantan Presiden Bashar al-Assad pada Desember lalu.

    Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu mengatakan pada Minggu (23/2) waktu setempat bahwa Israel tidak akan mentolerir kehadiran HTS di Suriah selatan, atau kekuatan lainnya yang berafiliasi dengan penguasa baru negara tersebut, dan menuntut demiliterisasi wilayah tersebut.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Suriah Gelar Dialog Nasional, Milisi Kurdi SDF Tidak Diundang – Halaman all

    Suriah Gelar Dialog Nasional, Milisi Kurdi SDF Tidak Diundang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah sementara Suriah menggelar dialog nasional yang melibatkan berbagai kelompok dan agama di negara itu pada Selasa (25/2/2025), di Damaskus.

    Presiden sementara Suriah, Ahmed al-Sharaa, sebelumnya berjanji untuk mengadakan dialog ini guna membahas pembentukan pemerintahan yang lebih representatif.

    Menurut laporan dari NY Times, pemerintah menetapkan batas waktu 1 Maret untuk memulai proses tersebut.

    Undangan resmi dikirimkan hanya beberapa hari sebelum acara dimulai, tepatnya pada Minggu (23/2/2025).

    Sekitar 600 peserta, termasuk pemimpin masyarakat, akademisi, dan tokoh agama, diundang dalam dialog ini. 

    Sharaa juga mengundang jurnalis, pengusaha, aktivis, mantan tahanan rezim Bashar al-Assad, serta keluarga korban yang tewas atau terluka dalam perang saudara yang telah berlangsung selama 13 tahun.

    Para peserta akan membahas topik seperti keadilan transisi, struktur konstitusi baru, reformasi kelembagaan, kebebasan pribadi, peran masyarakat sipil, serta ekonomi negara.

    “Saya mengajak seluruh warga Suriah untuk bersatu dan bergandengan tangan guna menyembuhkan luka serta menghapus rasa sakit akibat puluhan tahun kediktatoran,” ujar Sharaa dalam pidato pembukaannya. Dia juga mengumumkan pembentukan komite keadilan transisi, seperti dilaporkan Al Jazeera.

    “Selama dua bulan terakhir, kami mengejar mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap rakyat Suriah,” lanjutnya.

    Milisi Kurdi Tidak Diundang

    Meski Sharaa menekankan pentingnya menyatukan masyarakat yang terpecah akibat perang, upaya ini menghadapi tantangan.

    Mengutip AP News, meskipun seluruh komunitas Suriah diundang, tidak jelas berapa banyak perwakilan minoritas yang hadir.

    Suriah adalah negara mayoritas Muslim Sunni, namun terdapat banyak minoritas agama dan etnis seperti Alawi, Druse, Kristen, dan Kurdi.

    Beberapa kelompok Kurdi diundang untuk berpartisipasi, namun Pasukan Demokratik Suriah (SDF), milisi yang dipimpin oleh suku Kurdi dan didukung AS, tidak diundang, sebagaimana dilaporkan NY Times.

    Pemerintah sementara Suriah menuntut agar SDF melucuti senjatanya dan bergabung dengan militer nasional sebagai syarat untuk ikut serta dalam dialog.

    Penyelenggara konferensi berpendapat bahwa SDF tidak mewakili seluruh suku Kurdi di Suriah.

    Turki, sekutu erat Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang memimpin penggulingan Bashar al-Assad, juga telah lama menekan SDF, mengeklaim kelompok tersebut terkait pemberontak separatis Kurdi di Turki.

    Menurut NY Times, banyak warga Suriah yang skeptis terhadap hasil dari dialog nasional ini, terutama karena ketegangan sektarian yang masih tinggi dan sering kali berujung pada aksi balas dendam.

    Masyarakat juga meragukan komitmen inklusivitas dari pemerintahan yang dipimpin oleh HTS, yang sebagian besar memberikan posisi pemerintahan kepada loyalisnya.

    Sejauh ini, HTS yang dipimpin Sharaa belum melibatkan kelompok-kelompok lain yang berperan dalam penggulingan Assad.

    Penyelenggara konferensi menyatakan, meskipun dialog nasional berlangsung bersamaan dengan pembentukan pemerintah baru, tidak ada hubungan langsung antara keduanya.

    Peserta konferensi akan mengeluarkan resolusi atau rekomendasi terkait pemerintahan baru, konstitusi, dan undang-undang baru, meski rekomendasi tersebut tampaknya tidak mengikat.

    “Rekomendasi dari Dialog Nasional tidak akan menjadi sekadar formalitas, tetapi akan menjadi dasar deklarasi konstitusional sementara, identitas ekonomi, serta rencana reformasi kelembagaan,” kata Hassan al-Dughaim, juru bicara komite penyelenggara.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • IDF Caplok Perbatasan, Menteri Luar Negeri Israel Ejek Pemerintah Baru Suriah ‘Teroris dari Idlib’ – Halaman all

    IDF Caplok Perbatasan, Menteri Luar Negeri Israel Ejek Pemerintah Baru Suriah ‘Teroris dari Idlib’ – Halaman all

    IDF Caplok Perbatasan, Menteri Luar Negeri Israel Ejek Pemerintah Baru Suriah ‘Teroris dari Idlib’

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Luar Negeri Pendudukan Israel Gideon Sa’ar mengejek pemerintahan baru di Suriah dengan menyebut mereka terdiri dari “kelompok teroris dari Idlib yang merebut Damaskus dengan paksa.”

    Ia menegaskan kalau Israel tidak akan berkompromi dalam hal keamanan perbatasannya.

    Meski mendapat kecaman secara luas, pencaplokan wilayah perbatasan Suriah oleh Pasukan Israel (IDF) dengan dalih ‘zona kendali’, tetap berlangsung dengan menduduki wilayah perbatasan di sisi Suriah.

    Gideon Sa’ar juga menyatakan kalau Hamas dan Jihad Islam Palestina (PIJ) beroperasi di wilayah Suriah untuk membuka front melawan Tel Aviv, sebagaimana yang diklaimnya.

    Ia menambahkan, “Saya mendengar pembicaraan tentang pengalihan kekuasaan di Suriah, dan ini adalah masalah yang menggelikan.”

    Ia melanjutkan, “Kami gembira dengan kepergian Assad, namun kaum Islamis tengah berupaya membalas dendam terhadap kaum Alawi dan mengincar kaum Kurdi,” menurut pernyataannya.

    Komentar Gideon Sa’ar ini terkait keberadaan Pasukan Israel yang tetap menduduki sejumlah wilayah Suriah di perbatasan.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membenarkan kehadiran militer Israel di Suriah selatan sebagai tindakan defensif.

    Netanyahu bahkan menyatakan kalau pasukan Israel akan tetap berada di sana tanpa batas waktu.

    Israel mengumumkan pada hari Minggu bahwa mereka tidak akan menoleransi kehadiran Hayat Tahrir al-Sham (HTS) atau pasukan apa pun yang terkait dengan pemerintahan baru Suriah di Suriah selatan. 

    Pernyataan ini menyusul pengambilalihan Damaskus oleh HTS pada tanggal 8 Desember, yang mengakhiri kekuasaan Bashar al-Assad dan mendorong serangan Israel ke wilayah Suriah dengan dalih keamanan.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membenarkan kehadiran militer Israel di Suriah selatan sebagai “tindakan defensif,” dengan menyatakan bahwa pasukan Israel akan tetap berada di sana tanpa batas waktu. 

    Ia menuntut demiliterisasi penuh Quneitra, Daraa, dan Sweida, dengan menyatakan, “Kami tidak akan membiarkan pasukan HTS atau tentara Suriah baru memasuki wilayah selatan Damaskus.”

    Untuk lebih merasionalisasi pendudukan militer, Netanyahu juga mengutip dugaan ancaman terhadap minoritas Druze di Suriah selatan sebagai alasan intervensi militer, dengan menyatakan, “Kami tidak akan menoleransi ancaman apa pun terhadap sekte Druze di Suriah selatan.” 

    Israel secara historis menggunakan dalih melindungi minoritas Druze untuk melegitimasi tindakan militer dan memperluas pijakan strategisnya di wilayah tetangga.

    Gambar ini menunjukkan kendaraan militer Israel melaju di zona penyangga Suriah, dekat desa Druze Majdal Shams di Dataran Tinggi Golan yang dianeksasi Israel, pada 11 Desember 2024. – Setelah serangan kilat oleh pejuang pemberontak Islam menggulingkan presiden Bashar al-Assad , Israel, yang berbatasan dengan Suriah, mengirim pasukan ke zona penyangga di sebelah timur Dataran Tinggi Golan yang dianeksasi Israel, yang digambarkan oleh Menteri Luar Negeri Gideon Saar sebagai “langkah terbatas dan sementara” untuk “alasan keamanan”. (Photo by Jalaa MAREY / AFP) (AFP/JALAA MAREY)

    Pendudukan Militer 

    Setelah runtuhnya pemerintahan Suriah, pasukan Israel menyerbu zona demiliterisasi yang diawasi PBB, termasuk sisi Suriah dari Gunung Hermon/Jabal al-Sheikh, menempatkan pasukan sekitar 25 kilometer dari Damaskus. Perluasan ini telah menuai kecaman luas karena melanggar perjanjian internasional.

    Israel telah secara signifikan meningkatkan pendudukannya di pedesaan selatan Quneitra , pindah ke desa-desa seperti al-Asbah, Kodna, al-Rafid, dan Hiran.

    Citra satelit yang diterbitkan oleh Haaretz mengungkap pembangunan tujuh pos militer pendudukan Israel baru di wilayah Suriah, yang dilengkapi tempat tinggal, pusat komando, dan pos pengamatan.

    Reaksi Internasional dan Suriah

    Suriah mengecam tindakan Israel sebagai pendudukan ilegal, dan menuntut penarikan segera pasukan Israel. 

    Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mengecam Israel, menyebut kehadirannya sebagai pelanggaran perjanjian internasional dan mendesak penarikan segera pasukan Israel.

    Di tengah pendudukan yang terus berlangsung, penduduk Quneitra kembali menyerukan pembebasan Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel. 

    Selama sesi diskusi yang diselenggarakan oleh Komite Persiapan Konferensi Dialog Nasional Suriah, para peserta menekankan persatuan wilayah Suriah dan mengutuk pendudukan Israel yang terus berlanjut.

    Para peserta mendesak penerapan keadilan transisi, amnesti, dan rekonsiliasi, serta pembentukan tentara nasional dan reformasi ekonomi. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada pemerintahan baru Suriah di bawah kendali HTS.

    Tuntutan Israel untuk demiliterisasi provinsi-provinsi Suriah merupakan bagian dari upaya Israel untuk melemahkan kedaulatan Suriah dan mengendalikan wilayah-wilayah strategis di dekat Damaskus. 

    Meskipun mendapat kecaman internasional, Israel tetap melanjutkan pendudukan militernya, yang meningkatkan ketegangan regional dan menimbulkan kekhawatiran tentang potensi konfrontasi militer.

    Tentara Israel beroperasi di pagar perbatasan sisi Suriah, 15 Desember 2024. (Foto oleh Jamal Awad/Flash90)

    Warga Quneitra Serukan Persatuan untuk Melawan Pendudukan Israel

    Aksi pendudukan Israel di wilayah Suriah ini mendapat penentangan dari warga lokal Suriah di wilayah-wilayah perbatasan.

    Para peserta sesi dialog yang diadakan di Kegubernuran Quneitra, Suriah selatan pada tanggal 22 Februari telah menyerukan untuk menjaga persatuan negara, membebaskan Dataran Tinggi Golan yang diduduki dari Israel, dan melawan serangan Israel ke wilayah Suriah tambahan.

    Seruan itu disampaikan dalam sesi dialog yang digelar sebagai persiapan konferensi nasional untuk membentuk masa depan politik negara ini.

    Sesi dialog tersebut diselenggarakan oleh Komite Persiapan Konferensi Dialog Nasional Suriah, yang bertugas mengumpulkan masukan dari warga Suriah untuk membantu membentuk masa depan negara tersebut, termasuk konstitusi baru.

    Hasil dialog nasional akan berupa rekomendasi tidak mengikat kepada pemerintahan baru Suriah, yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dan pemimpinnya, mantan komandan Al-Qaeda Ahmed al-Sharaa.

    Para peserta dialog di Quneitra juga menyerukan penunjukan seorang gubernur untuk mengawasi pemerintahan lokal, penyediaan layanan penting bagi warga, dan pembentukan komite khusus untuk urusan rakyat Quneitra dan Golan.

    Ahmad al-Sharaa, yang mengangkat dirinya sendiri sebagai presiden Suriah akhir bulan lalu, telah menyatakan bahwa diperlukan waktu tiga tahun untuk merancang konstitusi baru dan empat hingga lima tahun untuk menyelenggarakan pemilihan presiden.

    Sebagian warga Suriah khawatir bahwa Sharaa mungkin tidak akan melepaskan kekuasaan dan akan memaksakan rezim agama fundamentalis di negara tersebut berdasarkan doktrin Salafisme.  

    Banyak pula yang khawatir negara itu mungkin terbagi menjadi kantong-kantong etnis yang diperintah secara terpisah oleh Sunni, Druze, dan Kurdi.

    Awal minggu ini, surat kabar Israel Haaretz mengungkap citra satelit yang menunjukkan tentara Israel telah mendirikan 7 pos militer baru di wilayah yang didudukinya secara ilegal di Suriah selatan.

    Tentara Israel menduduki wilayah tambahan di Suriah setelah runtuhnya pemerintahan Suriah Bashar al-Assad pada bulan Desember.

    Militer Israel mendirikan pos-pos baru untuk dijadikan pusat operasional bagi pasukan di wilayah tersebut.

    Militer membangun tempat tinggal, pusat komando, klinik, kamar mandi, dan toilet di pos terdepan.

    Pada tanggal 9 Januari, pejabat Israel mengatakan bahwa mereka berencana untuk menduduki “zona kendali” sepanjang 15 km dan “lingkup pengaruh” sejauh 60 km di wilayah Suriah dalam “jangka panjang”.

     

    (oln/rntv/tc*)

  • Uni Eropa Melonggarkan Sanksi Terhadap Suriah tapi Beberapa Sanksi Uni Eropa akan Tetap Berlaku – Halaman all

    Uni Eropa Melonggarkan Sanksi Terhadap Suriah tapi Beberapa Sanksi Uni Eropa akan Tetap Berlaku – Halaman all

    Uni Eropa Melonggarkan Sanksi Terhadap Suriah, Beberapa Sanksi Uni Eropa akan Tetap Berlaku

    TRIBUNNEWS.COM- Negara-negara Uni Eropa pada tanggal 24 Februari menangguhkan dengan segera beberapa sanksi yang dijatuhkan blok tersebut terhadap Suriah, termasuk pembatasan terkait energi, perbankan, transportasi, dan rekonstruksi.

    Sanksi AS dan Uni Eropa menghancurkan perekonomian Suriah dan menjerumuskan jutaan orang ke dalam kemiskinan sebagai bagian dari perang rahasia mereka untuk menggulingkan pemerintahan mantan presiden Bashar al-Assad.

    “Keputusan ini merupakan bagian dari upaya Uni Eropa untuk mendukung transisi politik inklusif di Suriah, serta pemulihan ekonomi, rekonstruksi, dan stabilisasi yang cepat,” kata pernyataan yang dikeluarkan oleh Dewan Uni Eropa.

    Selama pertemuan di Brussels pada hari Senin, para menteri luar negeri Uni Eropa sepakat untuk menangguhkan pembatasan pada sektor energi yang mencakup minyak, gas, dan listrik, serta sanksi pada sektor transportasi.

    Mereka juga telah mencabut pembekuan aset untuk lima bank, melonggarkan pembatasan pada bank sentral Suriah, dan memperpanjang pengecualian tanpa batas waktu untuk memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan.

    Beberapa sanksi Uni Eropa yang terkait dengan otoritas dari pemerintahan Suriah sebelumnya yang dipimpin oleh mantan presiden Bashar al-Assad akan tetap berlaku – termasuk sanksi terhadap perdagangan senjata, barang-barang dengan penggunaan ganda baik untuk keperluan militer maupun sipil, perangkat lunak untuk pengawasan, dan perdagangan internasional barang-barang warisan budaya Suriah, Reuters melaporkan.

    Negara-negara Uni Eropa mengatakan mereka akan terus memantau situasi di Suriah untuk memastikan penangguhan tersebut tetap tepat.

    AS dan Uni Eropa memberlakukan sanksi baru terhadap Suriah pada awal perang tahun 2011. 

    Ekonomi Suriah hancur pada tahun 2019 karena AS memperketat sanksi yang sudah kejam terhadap Suriah berdasarkan Undang-Undang Caesar. 

    Sanksi tersebut membantu mencegah pembangunan kembali negara tersebut setelah delapan tahun perang. 

    Sanksi tersebut juga membatasi kemampuan Suriah untuk mengimpor minyak dan bahan bakar setelah kehilangan kendali atas ladang minyaknya kepada pasukan AS dan Kurdi di timur laut negara tersebut.

    Jutaan warga Suriah jatuh miskin setelah sanksi diperketat berdasarkan Undang-Undang Caesar. Nilai pound Suriah anjlok, sehingga gaji dan tabungan sebagian besar warga Suriah menjadi hampir tidak berharga.

    Pada hari Minggu, Abdallah al-Dardari, direktur Biro Regional Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) untuk Negara-negara Arab, mengatakan bahwa 90 persen penduduk Suriah hidup dalam kemiskinan. 

    “Angka tersebut tiga kali lipat dari tingkat kemiskinan pada tahun 2010, dan proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan ekstrem saat ini adalah 66 persen – enam kali lipat dari angka pada tahun 2010, yaitu 11 persen,” imbuh Dardari.

    Uni Eropa mulai mempertimbangkan kembali kebijakan sanksinya setelah ekstremis dari Hayat Tahrir al-Sham (HTS), bekas afiliasi Al-Qaeda, menggulingkan pemerintahan Assad dalam serangan kilat pada bulan Desember tahun lalu.

    AS, Uni Eropa, dan negara-negara regional lainnya secara diam-diam mendukung HTS, yang dipimpin oleh mantan komandan Al-Qaeda di Irak Ahmad al-Sharaa (sebelumnya dikenal sebagai Abu Mohammad al-Julani), untuk menggulingkan Assad.

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • Uni Eropa Tangguhkan Sanksi untuk Suriah dalam Bidang Energi hingga Perbankan – Halaman all

    Uni Eropa Tangguhkan Sanksi untuk Suriah dalam Bidang Energi hingga Perbankan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Negara-negara Uni Eropa (UE) mulai menangguhkan sejumlah sanksi terhadap Suriah dengan efek segera pada hari Senin waktu setempat (24/2/2025).

    Dikutip dari Reuters, Penangguhan tersebut termasuk pembatasan yang berkaitan dengan energi, perbankan, transportasi, dan rekonstruksi. 

    UE juga agan menangguhkan berbagai sanksi yang menyasar individu serta sektor-sektor ekonomi di Suriah yang sebelumnya masuk dalam “daftar hitam” mereka.

    Langkah para pemimpin Eropa yang mulai meninjau kembali pendekatan mereka dengan Suriah ini erat kaitannya dengan kondisi negara tersebut setelah terjadinya pemberotakan pada akhir tahun lalu.

    Seperti yang diberitakan sebelumnya, pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS), telah menggulingkan rezim Bashar al-Assad dari jabatannya sebagai presiden pada bulan Desember 2024 lalu.

    Perlahan tapi pasti, pemerintahan Suriah yang kini berada di bawah Ahmed al-Shaara selaku pemimpin HTS mencoba membangun kembali hubungan negara mereka di dunia internasional terutama dengan Uni Eropa.

    Bak gayung bersambut, langkah tersebut disambut positif oleh para pemimpin UE.

    Dalam pertemuan di Brussels pada hari Senin, para menteri luar negeri UE sepakat untuk menangguhkan pembatasan terkait minyak, gas, dan listrik, yang selama ini mereka berikan di rezim Bashar al-Assad.

    Penangguhan tersebut juga termasuk pencabutan sanksi terhadap sektor transportasi.

    Mereka juga telah mencabut pembekuan aset untuk lima bank serta melonggarkan pembatasan terhadap bank sentral Suriah.

    Selain itu, Uni Eropa juga memperpanjang pengecualian tanpa batas waktu untuk memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan.

    “Kami telah menghabiskan dua bulan terakhir terlibat dalam diskusi dan upaya diplomatik untuk meredakan sanksi-sanksi yang tidak adil yang telah memberatkan rakyat kami,” kata Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad Hassan al-Shibani, di platform X.

    “Kami menyambut baik keputusan UE untuk menangguhkan sanksi-sanksi tertentu pada sektor-sektor spesifik dan melihat ini sebagai langkah untuk mengurangi penderitaan rakyat kami,” tambahnya.

    Meski demikian, negara-negara UE tetap mempertahankan berbagai sanksi lain yang sifatnya masih terkait dengan otoritas Assad.

    Sanki tersebut termasuk pembatasan terhadap perdagangan senjata, barang ganda guna yang memiliki kegunaan militer dan sipil, perangkat lunak untuk pengawasan, serta perdagangan internasional barang-barang warisan budaya Suriah.

    Mereka menyatakan akan terus memantau situasi di Suriah untuk memastikan penangguhan sanksi tersebut tetap sesuai dengan kondisi di lapangan.

    (Tribunnews.com/Bobby)

  • Jet Israel Mondar-mandir di Langit Lebanon saat Pemakaman Nasrallah, Menlu Iran: Aksi Teror – Halaman all

    Jet Israel Mondar-mandir di Langit Lebanon saat Pemakaman Nasrallah, Menlu Iran: Aksi Teror – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengecam aksi jet tempur Israel yang terbang rendah di atas stadion Lebanon selama upacara pemakaman pemimpin Hizbullah yang gugur.

    Araghchi menyebut, tindakan tersebut sebagai “teror” yang bertujuan menakut-nakuti para pelayat.

    Pada Minggu (23/2/2025), ratusan ribu orang memadati Stadion Olahraga Camille Chamoun di Beirut serta jalan-jalan di sekitarnya untuk menghadiri pemakaman Hassan Nasrallah dan Hashem Safieddine, PressTV melaporkan.

    Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan jet tempur Israel terbang rendah untuk “mengirimkan pesan yang jelas” kepada Hizbullah.

    Araghchi, yang hadir dalam pemakaman tersebut, menyatakan melalui akun X pada hari yang sama bahwa dirinya menjadi saksi pelanggaran Israel terhadap kedaulatan Lebanon.

    “Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri pelanggaran kedaulatan Lebanon oleh jet-jet tempur Israel yang terbang rendah di atas kepala kami.”

    “Upaya menyedihkan ini bertujuan menakut-nakuti orang-orang yang berkumpul untuk berkabung. Jika itu bukan tindakan teror, lalu apa?” ujar Araghchi.

    Ia juga menambahkan, “Pelanggaran ini justru membuat orang-orang di stadion semakin berani berteriak menentang Israel dengan lebih keras.”

    “Orang-orang Israel tidak pernah belajar dari kesalahan mereka.”

    PEMAKAMAN HASSAN NASRALLAH – Postingan Menlu Iran Abbas Araghchi yang mengecam kehadiran jet tempur Israel yang terbang rendah di tengah pemakaman Hassan Nasrallah. Araghchi menyebut aksi tersebut sebagai aksi teror. (Tangkap layar X Abbas Araghchi)

    Diplomat Iran itu, juga merasa terhormat bisa bergabung dengan para pelayat di Beirut.

    Beberapa jam sebelum dan selama pemakaman, militer Israel melancarkan serangkaian serangan di Lebanon Selatan dan Timur, melanggar gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah yang disepakati sejak November 2024.

    Dalam pidato yang ditayangkan melalui televisi di acara pemakaman, Sekretaris Jenderal Hizbullah, Sheikh Naim Qassem, menegaskan bahwa “perlawanan masih kuat dalam jumlah dan senjata” serta menyatakan bahwa “kemenangan tak terelakkan akan segera tiba.”

    Qassem juga bersumpah untuk mengikuti jejak Nasrallah meskipun semua harus gugur.

    Sumber keamanan Lebanon mengungkapkan kepada Reuters bahwa sekitar satu juta orang hadir dalam upacara pemakaman Hassan Nasrallah.

    Butuh waktu lima bulan hingga Hizbullah dapat mengistirahatkan Nasrallah, yang telah memimpin kelompok tersebut selama lebih dari tiga dekade.

    Pria berusia 64 tahun itu, tewas pada 27 September 2024 dalam serangan bom penghancur bunker Israel di pinggiran selatan Beirut, saat ia menghadiri sebuah pertemuan jauh di bawah tanah.

    Seminggu kemudian, sepupunya dan penerus singkatnya, Hashem Safieddine, tewas dalam serangan serupa di lokasi yang berdekatan.

    Pembunuhan keduanya terjadi di tengah meningkatnya bentrokan perbatasan yang berkembang menjadi kampanye pengeboman dan invasi besar-besaran oleh Israel, sebelum gencatan senjata dicapai pada akhir November.

    Menurut Middle East Eye, Nasrallah dan Safieddine dikenal secara internasional sebagai pemimpin kelompok bersenjata non-negara paling kuat di dunia.

    Mereka dipuji oleh pendukungnya karena perlawanan keras terhadap Israel dan Amerika Serikat, namun juga dicerca oleh lawan politik di dalam negeri serta warga Suriah yang menjadi korban dukungan Hizbullah terhadap Bashar al-Assad.

    Namun, pada hari Minggu di Beirut, banyak warga Lebanon menyatakan ikatan pribadi dengan Nasrallah, seorang tokoh yang telah mendominasi politik negara tersebut.

    “Saya merasa Sayyed adalah jiwa rakyat Lebanon,” kata Hoda, seorang wanita Iran yang terbang dari Swedia untuk menghadiri pemakaman.

    Upacara pemakaman dipimpin oleh tokoh-tokoh Hizbullah yang kurang terkenal, yang menyampaikan pidato, puisi, dan doa. 

    Sebagian besar tokoh senior Hizbullah baru-baru ini tewas dalam serangan Israel.

    Naim Qassem, yang kini menjadi sekretaris jenderal Hizbullah, menyampaikan pidatonya.

    Sebelumnya dikenal sebagai wajah publik Hizbullah, Qassem kini berpidato melalui video, sama seperti Nasrallah yang terpaksa melakukan hal serupa karena takut dibunuh.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Uni Eropa Melonggarkan Sanksi Terhadap Suriah tapi Beberapa Sanksi Uni Eropa akan Tetap Berlaku – Halaman all

    Warga Suriah di Quneitra Menyerukan Persatuan dan Perlawanan terhadap Pendudukan Israel – Halaman all

    Warga Suriah di Quneitra Menyerukan Persatuan dan Perlawanan terhadap Pendudukan Israel

    TRIBUNNEWS.COM- Para peserta sesi dialog yang diadakan di Kegubernuran Quneitra, Suriah selatan pada tanggal 22 Februari telah menyerukan untuk menjaga persatuan negara, membebaskan Dataran Tinggi Golan yang diduduki dari Israel, dan melawan serangan Israel ke wilayah Suriah tambahan.

    Seruan itu disampaikan dalam sesi dialog yang digelar sebagai persiapan konferensi nasional untuk membentuk masa depan politik negara ini.

    Sesi dialog tersebut diselenggarakan oleh Komite Persiapan Konferensi Dialog Nasional Suriah, yang bertugas mengumpulkan masukan dari warga Suriah untuk membantu membentuk masa depan negara tersebut, termasuk konstitusi baru.

    Hasil dialog nasional akan berupa rekomendasi tidak mengikat kepada pemerintahan baru Suriah, yang dipimpin oleh Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dan pemimpinnya, mantan komandan Al-Qaeda Ahmad al-Sharaa.

    Para peserta dialog di Quneitra juga menyerukan penunjukan seorang gubernur untuk mengawasi pemerintahan lokal, penyediaan layanan penting bagi warga, dan pembentukan komite khusus untuk urusan rakyat Quneitra dan Golan.

    Ahmad al-Sharaa, yang mengangkat dirinya sendiri sebagai presiden Suriah akhir bulan lalu, telah menyatakan bahwa diperlukan waktu tiga tahun untuk merancang konstitusi baru dan empat hingga lima tahun untuk menyelenggarakan pemilihan presiden.

    Sebagian warga Suriah khawatir bahwa Sharaa mungkin tidak akan melepaskan kekuasaan dan akan memaksakan rezim agama fundamentalis di negara tersebut berdasarkan doktrin Salafisme.  

    Banyak pula yang khawatir negara itu mungkin terbagi menjadi kantong-kantong etnis yang diperintah secara terpisah oleh Sunni, Druze, dan Kurdi.

    Awal minggu ini, surat kabar Israel Haaretz mengungkap citra satelit yang menunjukkan tentara Israel telah mendirikan 7 pos militer baru di wilayah yang didudukinya secara ilegal di Suriah selatan.

    Tentara Israel menduduki wilayah tambahan di Suriah setelah runtuhnya pemerintahan Suriah Bashar al-Assad pada bulan Desember.

    Militer Israel mendirikan pos-pos baru untuk dijadikan pusat operasional bagi pasukan di wilayah tersebut.

    Militer membangun tempat tinggal, pusat komando, klinik, kamar mandi, dan toilet di pos terdepan.

    Pada tanggal 9 Januari, pejabat Israel mengatakan bahwa mereka berencana untuk menduduki “zona kendali” sepanjang 15 km dan “lingkup pengaruh” sejauh 60 km di wilayah Suriah dalam “jangka panjang”.

     

    SUMBER: THE CRADLE