Xcloud.id

Tag: Barack Obama

  • Rodrigo Duterte yang Ditahan ICC Populer dengan Julukan Donald Trump dari Timur, Idolakan Putin – Halaman all

    Rodrigo Duterte yang Ditahan ICC Populer dengan Julukan Donald Trump dari Timur, Idolakan Putin – Halaman all

    Rodrigo Duterte yang Ditahan ICC Populer dengan Julukan Donald Trump dari Timur, Idolakan Putin

    TRIBUNNEWS.COM- Rodrigo Duterte, Mantan Presiden Filipina dan ayah dari Sara Duterte, Wapres Filipina, ditahan oleh polisi pada hari Selasa (11/3/2025).

    Pemerintah Filipina mengatakan telah menerima surat perintah dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk menangkapnya atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan.

    Saat menjabat presiden, dia dijuluki ‘Donald Trump dari Timur’. Retorika populis dan pernyataannya yang blak-blakan membuatnya mendapat julukan “Donald Trump dari Timur”. 

    Ia menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai “idolanya” dan di bawah pemerintahannya, Filipina mengalihkan kebijakan luar negeri mereka ke China dari AS, sekutu lamanya.

    Putri dan pewaris politiknya, Sara Duterte, adalah wakil presiden Filipina saat ini dan disebut-sebut sebagai calon presiden potensial pada tahun 2028.

    Dalam beberapa bulan terakhir, aliansi keluarga Duterte dengan Presiden petahana Ferdinand Marcos hancur total di hadapan publik, segera setelah Marcos dan Sara Duterte memenangkan pemilu 2022 dengan telak.

    Marcos awalnya menolak untuk bekerja sama dengan penyelidikan ICC, tetapi ketika hubungannya dengan keluarga Duterte memburuk, ia mengubah pendiriannya, dan kemudian mengindikasikan bahwa Filipina akan bekerja sama.

    Belum jelas apakah Marcos akan bertindak lebih jauh dengan mengekstradisi mantan presiden tersebut untuk diadili di Den Haag.

    Dijuluki sebagai “Trump-nya Asia” oleh beberapa komentator karena gaya kepemimpinannya yang tidak ortodoks dan retorikanya yang bombastis, Duterte meraih kekuasaan pada tahun 2016 dengan janji untuk memerangi narkoba dan pengedar narkoba di negara Asia Tenggara tersebut.

    Tindakan keras brutal yang terjadi kemudian menewaskan ribuan orang – banyak korbannya adalah pemuda dari daerah kumuh miskin, yang ditembak oleh polisi dan orang-orang bersenjata sebagai bagian dari kampanye untuk menargetkan para pengedar.

    Pertumpahan darah tersebut memicu penyelidikan oleh ICC dan penyelidikan DPR selama berbulan-bulan, serta penyelidikan Senat terpisah yang dipimpin oleh sepupu presiden saat ini.

    Selama masa jabatannya, Duterte memimpin tindakan keras anti-narkoba yang luas dan brutal yang menewaskan lebih dari 6.000 orang, menurut data polisi, meskipun pemantau independen percaya jumlah pembunuhan di luar hukum bisa jadi jauh lebih tinggi.

    Duterte yang kini berusia 79, ditahan di tengah kekacauan di bandara utama ibu kota Manila setelah kembali ke Filipina dari Hong Kong pada hari Selasa.

    Kantor Interpol di Manila telah menerima “salinan resmi surat perintah penangkapan dari ICC” pada Selasa pagi, menurut pernyataan dari Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    “Setibanya (Duterte), Jaksa Agung mengajukan pemberitahuan ICC untuk surat perintah penangkapan terhadap mantan Presiden tersebut atas kejahatan terhadap kemanusiaan,” kata pernyataan itu, seraya menambahkan bahwa Duterte saat ini berada dalam tahanan pihak berwenang.

    Duterte mempertanyakan dasar surat perintah tersebut.

    “Apa hukumnya dan apa kejahatan yang telah saya lakukan?” katanya dalam sebuah video yang diunggah daring oleh putrinya Veronica “Kitty” Duterte.

    Dijuluki sebagai “Trump-nya Asia” oleh beberapa komentator karena gaya kepemimpinannya yang tidak ortodoks dan retorikanya yang bombastis, Duterte meraih kekuasaan pada tahun 2016 dengan janji untuk memerangi narkoba dan pengedar narkoba di negara Asia Tenggara tersebut.

    Tindakan keras brutal yang terjadi kemudian menewaskan ribuan orang – banyak korbannya adalah pemuda dari daerah kumuh miskin, yang ditembak oleh polisi dan orang-orang bersenjata sebagai bagian dari kampanye untuk menargetkan para pengedar.

    Pertumpahan darah tersebut memicu penyelidikan oleh ICC dan penyelidikan DPR selama berbulan-bulan, serta penyelidikan Senat terpisah yang dipimpin oleh sepupu presiden saat ini.

    Duterte menarik Filipina dari ICC, tetapi berdasarkan mekanisme penarikan ICC, pengadilan tetap memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan selama masa keanggotaan suatu negara – dalam kasus ini, antara tahun 2016 dan 2019, saat penarikan Filipina menjadi resmi.

    Sementara itu, pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos Jr., yang terpilih pada tahun 2022, telah mengindikasikan bahwa Duterte dapat diserahkan ke pengadilan, Reuters melaporkan.

    “Petugas penegak hukum kami siap mengikuti apa yang diamanatkan undang-undang, jika surat perintah penangkapan perlu dikeluarkan atas permintaan Interpol,” kata Wakil Menteri Komunikasi Kepresidenan Claire Castro kepada wartawan pada hari Senin, menurut Reuters.

    Pada acara hari Minggu di Hong Kong, Duterte mengecam ICC di tengah spekulasi bahwa badan global itu akan mengeluarkan surat perintah penangkapannya atas perannya dalam tindakan keras narkoba.

    “Berdasarkan berita saya sendiri, saya memiliki surat perintah … dari ICC atau semacamnya,” kata Duterte kepada para pendukungnya di Hong Kong.

    “Apa kesalahan saya? Saya telah melakukan semua yang saya bisa selama hidup saya, sehingga ada sedikit ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan orang Filipina.”

    Menanggapi laporan bahwa mantan presiden itu ditahan, mantan juru bicaranya Harry Roque mengatakan: “Surat perintah penangkapan itu tidak berdasar karena dikeluarkan pada saat kami bukan lagi anggota ICC.”

    “Apa yang terjadi saat ini adalah penahanan yang tidak sah,” kata Roque dalam siaran langsung di Facebook. “Kami belum melihat surat perintah penangkapan dari polisi atau Interpol.”

    Namun kelompok hak asasi manusia menyambut baik penahanan Duterte dan mendesak Filipina untuk menyerahkan mantan presiden tersebut ke ICC.

    Penahanan Duterte “merupakan langkah penting untuk akuntabilitas di Filipina,” kata Bryony Lau, wakil direktur Asia di Human Rights Watch. 

    “Penangkapannya dapat mendekatkan para korban dan keluarga mereka dengan keadilan dan mengirimkan pesan yang jelas bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum.”

    Perang melawan narkoba

    Sebelum menjadi presiden, Duterte meletakkan dasar bagi perang berdarah melawan narkoba yang melibatkan polisi yang bersenjata lengkap dan bebas dari hukuman melawan pengguna narkoba, pengedar kecil-kecilan, dan gembong narkoba.

    Sebagai wali kota Davao, kota metropolitan berpenduduk 1,5 juta orang di pulau selatan Mindanao, Duterte membangun reputasi nasional selama dua dekade karena pendekatannya yang tegas terhadap kejahatan.

    Ia menganjurkan pendekatan garis keras terhadap para penjahat dan mengklaim telah secara drastis mengurangi tingkat kejahatan kekerasan yang sebelumnya tinggi di Davao. 

    Namun seiring dengan reputasinya ini muncul tuduhan bahwa ia terkait dengan pembunuhan di luar hukum oleh sekelompok pembela hukum yang terkoordinasi dengan baik.

    Dalam pidato kampanye terakhirnya sebelum pemilihan umum 2016, ia meminta khalayak untuk “melupakan hukum hak asasi manusia.”

    “Jika saya berhasil masuk ke istana presiden, saya akan melakukan apa yang saya lakukan sebagai wali kota. Kalian pengedar narkoba, perampok, dan orang-orang yang tidak melakukan apa-apa, lebih baik kalian keluar. Karena sebagai wali kota, saya akan membunuh kalian,” kata Duterte.

    Sebagai presiden, Duterte menggunakan gaya retorika yang sama tanpa filter seperti yang ia tunjukkan selama kampanye. 

    Tak lama setelah menjabat, ia menyebut Presiden AS Barack Obama sebagai “bajingan” – meskipun kemudian meminta maaf dan mengatakan bahwa yang ia maksud adalah seorang jurnalis.

    Meskipun kesehatannya lemah dan ancaman surat perintah penangkapan ICC semakin dekat, Duterte pada bulan Oktober mendaftar untuk mencalonkan diri sebagai wali kota di kota asalnya di selatan. 

    Langkah tersebut secara luas dipandang sebagai upaya untuk memperkuat dinasti politiknya yang dilanda skandal di tengah pertikaian sengit antara putrinya, Wakil Presiden Sara Duterte dan Marcos Jr.

     

    SUMBER: CNN, BBC

  • Gelombang PHK Amerika Berlanjut, Petugas Pajak Jadi Korban

    Gelombang PHK Amerika Berlanjut, Petugas Pajak Jadi Korban

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Donald Trump resmi membubarkan tim pegawai negeri sipil yang berperan dalam pengembangan sistem layanan pajak Internal Revenue Service (IRS) serta perbaikan berbagai situs web pemerintah. Juru bicara General Service Administration (GSA) mengonfirmasi pembubaran tim tersebut pada Sabtu (2/3/2025).

    Melansir Reuters, Direktur Teknologi Transformasi GSA Thomas Shedd memberi tahu anggota tim digital 18F bahwa pekerjaan mereka dihentikan karena dianggap “tidak kritis.” Sekitar 90 pegawai tim tersebut langsung kehilangan akses ke perangkat kerja mereka setelah keputusan itu diumumkan.

    GSA menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai bagian dari implementasi sejumlah perintah eksekutif. Salah satunya adalah “Inisiatif Optimalisasi Tenaga Kerja Departemen Efisiensi Pemerintahan Presiden,” yang ditandatangani pada 11 Februari.

    Miliarder Elon Musk, yang memimpin tim Efisiensi Pemerintahan di bawah administrasi Trump, sebelumnya menanggapi sebuah unggahan di platform X yang menyebut 18F sebagai “kantor komputer yang jauh milik pemerintah.” Musk membalas unggahan tersebut dengan mengatakan bahwa kelompok itu telah “dihapus.”

    Tim 18F pertama kali dibentuk pada 2014 di bawah pemerintahan Barack Obama dan beroperasi di bawah naungan GSA. Tim ini bertugas meningkatkan aksesibilitas situs web pemerintah, memodernisasi teknologi, serta memperbaiki layanan bagi masyarakat.

    Selain itu, 18F juga membantu meningkatkan akses data dan mendukung inisiatif transparansi informasi publik. Hingga saat ini, layanan pengisian pajak daring IRS yang dikembangkan oleh tim tersebut masih dapat diakses.

    Sementara itu, The Washington Post melaporkan bahwa tim di bawah kepemimpinan Musk tertarik menggunakan data pajak pribadi untuk meninjau potensi penipuan dalam pembayaran tunjangan federal. Di sisi lain, Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) dilaporkan meminta IRS mengungkapkan alamat rumah sekitar 700.000 imigran tanpa dokumen yang sedang dalam proses deportasi.

    Menurut laporan The New York Times dan The Washington Post pada Jumat (1/3/2025), IRS sejauh ini menolak permintaan DHS terkait akses data tersebut. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Gedung Putih mengenai langkah lanjutan terkait keputusan tersebut.

    (hsy/hsy)

  • 5 Eks Menhan AS Kecam Trump karena Pecat Massal Pejabat Militer

    5 Eks Menhan AS Kecam Trump karena Pecat Massal Pejabat Militer

    Washington DC –

    Lima mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS) kompak mengecam pemecatan massal yang dilakukan Presiden Donald Trump terhadap jajaran pejabat senior militer negara itu, termasuk Kepala Staf Gabungan AS, beberapa waktu terakhir.

    Pemecatan semacam itu dianggap sebagai tindakan “sembrono” oleh kelima mantan Menhan AS tersebut.

    Kecaman itu, seperti dilansir Reuters, Jumat (28/2/2025), disampaikan lewat surat gabungan yang isinya mengecam keras kebijakan Trump memecat para pejabat militer AS dan menyerukan Kongres AS untuk menghentikan konfirmasi apa pun terhadap pengganti-pengganti mereka.

    Surat gabungan itu ditulis oleh empat mantan Menhan yang bertugas di bawah pemerintahan Partai Demokrat, yakni William Perry, Leon Panetta, Chuck Hagel dan Lloyd Austin, serta satu mantan Menhan bernama James Mattis, pensiunan jenderal Marinir AS, yang menjabat pada periode pertama Trump tahun 2017-2019 lalu.

    Keempat mantan Menhan AS di bawah pemerintahan Partai Demokrat itu menjabat pada era Presiden Bill Clinton, Barack Obama dan Joe Biden.

    Dalam suratnya, kelima mantan Menhan itu menuduh Trump berusaha menjadikan militer AS yang apolitis — tidak berminat pada politik — sebagai instrumen politik partisan.

    Mereka juga menuduh menggunakan pemecatan, yang juga dilakukan terhadap para pengacara tingkat tinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, untuk “menghilangkan batasan hukum terhadap kekuasaan presiden”.

    “Tindakan Presiden Trump melemahkan kekuatan para relawan kita dan melemahkan keamanan nasional kita,” sebut kelima mantan Menhan AS itu dalam suratnya.

    Trump pekan lalu mengumumkan pemecatan Jenderal Angkatan Udara Charles “CQ” Brown sebagai Kepala Staf Gabungan AS. Brown sebelumnya mencetak sejarah sebagai perwira kulit hitam kedua yang memegang jabatan tinggi itu di AS. Dia baru menjalani setengah masa jabatan empat tahunnya.

    Sejumlah pejabat tinggi militer AS lainnya juga dipecat, salah satunya Laksamana Lisa Franchetti dari jabatan Panglima Angkatan Laut AS. Franchetti menjadi perwira wanita pertama yang memimpin cabang militer tersebut di AS.

    “Pemecatan oleh Trump itu menimbulkan pertanyaan meresahkan tentang keinginan pemerintah untuk mempolitisasi militer. Kami, seperti banyak warga Amerika — termasuk banyak tentara — menyimpulkan bahwa para pemimpin ini dipecat semata-mata karena alasan partisan,” imbuh surat tersebut.

    Gedung Putih belum mengomentari surat kelima mantan Menhan AS tersebut.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Analisis – di Bawah Trump, Amerika Punya Teman Baru: Rusia, Korea Utara, dan Belarus – Halaman all

    Analisis – di Bawah Trump, Amerika Punya Teman Baru: Rusia, Korea Utara, dan Belarus – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Langkah terbaru Presiden AS Donald Trump mungkin menunjukkan siapa saja sekutu barunya dalam masa jabatan keduanya, menurut analisis dari The New York Times.

    Dalam sebuah keputusan yang tak biasa, Trump meminta Amerika Serikat untuk memberikan suara menentang resolusi Majelis Umum PBB yang mengutuk invasi Rusia ke Ukraina pada peringatan tiga tahun perang tersebut.

    Beberapa negara yang berpihak kepada Rusia dalam hal ini antara lain Korea Utara, Belarus, dan Sudan.

    Sebaliknya, negara-negara seperti Inggris, Prancis, Jerman, Kanada, Italia, Jepang, dan mayoritas dunia, mendukung resolusi tersebut.

    Hanya sebulan setelah menjabat, Trump mulai menggeser posisi Amerika di panggung internasional.

    AS kini berada di kubu negara-negara yang dianggap terisolasi oleh dunia, dan menjauh dari negara-negara sahabat tradisionalnya sejak Perang Dunia II.

    Pegeseran hubungan dengan sekutu lama ini memiliki dampak besar bagi kebijakan luar negeri Amerika di masa depan. 

    Meski para pemimpin Eropa seperti dari Polandia, Prancis, dan Inggris berusaha mendekati Trump, mereka kini menghadapi kenyataan bahwa nilai-nilai Trump berbeda dengan mereka, atau bahwa prioritas AS kini tidak sejalan dengan kepentingan mereka.

    Jika Amerika Serikat terus merangkul negara-negara yang terisolasi secara internasional seperti Rusia, maka Eropa, Kanada, dan sekutu Asia seperti Jepang dan Korea Selatan mungkin terpaksa mencari aliansi baru.

    Sementara itu, kedekatan Trump dengan Rusia memberikan kesempatan bagi Moskow untuk keluar dari isolasi diplomatik yang berusaha dibangun oleh Barat sejak invasinya ke Ukraina.

    Susan E. Rice, mantan duta besar PBB di bawah Barack Obama, menuduh Trump terang-terangan menuruti kehendak Rusia.

    “Trump menyelaraskan Amerika dengan musuh-musuh kita dan melawan sekutu-sekutu perjanjian kita,” kata Rice.

    “Kita semua harus bertanya mengapa?”

    Langkah Amerika untuk menentang resolusi PBB pada hari Senin (24/2/2025) mengejutkan para pemimpin Eropa.

    AS, bersama China dan Rusia, memberikan suara mentang resolusi, sementara Inggris, Prancis, dan sebagian besar negara Eropa lainnya abstain.

    Bahkan di dalam Partai Republik, beberapa anggota terpaksa menyuarakan ketidakpuasan mereka secara terbuka.

    Senator John Curtis dari Utah mengungkapkan kekhawatirannya.

    “Saya sangat prihatin dengan hasil pemungutan suara di PBB hari ini yang menempatkan kita di pihak yang sama dengan Rusia dan Korea Utara,” katanya di media sosial.

    Penasihat Trump berargumen bahwa sang presiden sedang melakukan negosiasi rumit untuk mengakhiri perang.

    Mereka mengklaim bahwa pendekatan Trump, yang berbeda dari presiden sebelumnya, pasti akan menghasilkan kesepakatan yang lebih baik.

    “Presiden Trump tahu cara membuat kesepakatan lebih baik dari siapa pun yang pernah memimpin negara ini,” kata Karoline Leavitt, juru bicara Gedung Putih.

    Namun, Trump tampaknya lebih memilih untuk mendekati Putin, bahkan menyalahkan Ukraina atas perang tersebut, dan menyebut Presiden Zelensky sebagai “diktator tanpa pemilihan umum.”

    Sikap Trump yang lebih ramah terhadap otokrat seperti Putin dan Kim Jong Un semakin jelas ketika ia mengabaikan kritik terhadap Rusia.

    Sementara Trump dengan ramah menjamu Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, harapan Eropa untuk meyakinkan Trump tetap rendah.

    Pada akhirnya, Trump terlihat lebih tertarik pada aliansi dengan Rusia dan Korea Utara, daripada mempertahankan hubungan dengan sekutu tradisional Amerika.

    (Tribunnews.com, Tiara Shelavie)

  • Fakta Baru Perundingan AS-Rusia: Trump Sindir Zelensky-Perang Usai?

    Fakta Baru Perundingan AS-Rusia: Trump Sindir Zelensky-Perang Usai?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Delegasi Amerika Serikat (AS) dan Rusia mengadakan pertemuan di Riyadh, Arab Saudi, Selasa (18/2/2025). Pertemuan ini dilakukan saat hubungan antara Washington dan Moskow memanas lantaran serangan Rusia ke wilayah tetangganya, Ukraina, di mana AS mendukung Kyiv dalam perang tersebut.

    Dalam pertemuan tersebut, Rusia dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sergei Lavrov dan Penasihat Utama Kebijakan Luar Negeri, Yuri Ushakov. Di sisi lain, AS diwakili Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Penasihat Keamanan Nasional AS Mike Waltz.

    Kemudian, Saudi sebagai tuan rumah diwakili Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud. Turut mendampingi Pangeran Faisal adalah Penasihat Keamanan Nasional Saudi, Mosaad bin Mohammad Al Aiban.

    Pertemuan itu pun menghasilkan sejumlah kesepakatan. Meski begitu, belum ada tanda-tanda konkret bahwa dialog keduanya akan segera menghasilkan penghentian penuh perang di Ukraina.

    Berikut sejumlah hasil dan dinamika yang terjadi pasca pertemuan keduanya dikutip Associated Press dan Al Jazeera:

    1. Membangun kembali hubungan diplomatik yang rusak

    Hal pertama dalam daftar pencapaian kedua negara adalah kesepakatan untuk mengakhiri hubungan diplomatik yang telah memburuk. Lavrov mengatakan setelah pembicaraan hari Selasa bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mempercepat penunjukan duta besar baru.

    “Diplomat senior dari kedua negara akan segera bertemu untuk membahas hal-hal spesifik terkait dengan penghapusan hambatan buatan terhadap pekerjaan kedutaan besar AS dan Rusia serta misi lainnya,” ujarnya.

    Pemusnahan personel kedutaan besar AS dan Rusia dimulai jauh sebelum pasukan Rusia memasuki Ukraina pada tahun 2022, dimulai setelah Rusia mencaplok Krimea pada tahun 2014. Hal itu dianggap ilegal oleh sebagian besar dunia selama pemerintahan Obama, yang memerintahkan beberapa kantor Rusia di AS untuk ditutup.

    Hal ini semakin memanas setelah peristiwa peracunan mata-mata Rusia yang diasingkan dan putrinya di Inggris pada tahun 2018, yang oleh otoritas Inggris disalahkan pada Rusia. Ini mengakibatkan pengusiran massal diplomat dan penutupan sejumlah konsulat di kedua negara dan Eropa.

    Ketika ditanya oleh The Associated Press apakah AS kini menganggap kasus-kasus tersebut telah selesai, Rubio menolak untuk menjawab tetapi mengatakan bahwa mustahil untuk mendapatkan perjanjian damai Ukraina tanpa keterlibatan diplomatik.

    “Saya tidak akan bernegosiasi atau membahas setiap elemen gangguan yang ada atau telah ada dalam hubungan diplomatik kita, mengenai mekanismenya,” katanya.

    “Mengakhiri konflik tidak dapat terjadi kecuali kita memiliki setidaknya beberapa kenormalan dalam cara misi diplomatik kita beroperasi di Moskow dan di Washington, D.C.”

    2. Negosiasi untuk mengakhiri konflik di Ukraina

    Kedua pihak sepakat untuk membentuk kelompok kerja tingkat tinggi guna mulai menjajaki penyelesaian konflik melalui negosiasi. Belum jelas kapan kedua tim ini akan bertemu pertama kali, tetapi keduanya mengatakan akan segera bertemu.

    Mengenai konsesi yang mungkin perlu dibuat oleh semua pihak, penasihat keamanan nasional Trump, Mike Waltz, yang berpartisipasi dalam pembicaraan hari Selasa, mengatakan masalah wilayah dan jaminan keamanan akan menjadi salah satu pokok bahasan yang dibahas.

    Rubio mengatakan tim tingkat tinggi, termasuk para ahli yang mengetahui detail teknis, akan mulai bekerja sama dengan pihak Rusia mengenai “parameter seperti apa akhir dari konflik ini.”

    Mengenai isu utama misi penjaga perdamaian prospektif untuk memantau potensi gencatan senjata di Ukraina, diplomat tinggi Rusia mengatakan Moskow tidak akan menerima pasukan dari anggota NATO, mengulangi pernyataannya bahwa upaya Ukraina untuk bergabung dengan aliansi militer Barat menimbulkan masalah keamanan besar.

    “Kami menjelaskan bahwa pengerahan pasukan dari negara-negara anggota NATO, bahkan jika mereka ditempatkan di bawah bendera Uni Eropa atau bendera nasional, tidak akan mengubah apa pun dan tentu saja tidak dapat diterima oleh kami,” kata Lavrov.

    3. Pengecualian Ukraina dan Eropa dari perundingan

    Baik Ukraina maupun negara-negara Eropa tidak diundang ke perundingan hari Selasa di Riyadh. Namun pejabat AS mengatakan tidak ada niat untuk mengecualikan mereka dari perundingan perdamaian jika perundingan itu dimulai dengan sungguh-sungguh.

    “Tidak ada yang dikesampingkan di sini,” kata Rubio. “Jelas, akan ada keterlibatan dan konsultasi dengan Ukraina, dengan mitra kami di Eropa dan negara-negara lain. Namun pada akhirnya, pihak Rusia akan sangat diperlukan dalam upaya ini.”

    4. Zelensky kesal

    Namun, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky jelas kesal karena tidak diikutsertakan dalam pertemuan tersebut. Ia bahkan menunda rencana untuk mengunjungi Arab Saudi pada hari Rabu untuk menghindari keterkaitan perjalanannya dengan perundingan AS-Rusia pada hari Selasa.

    Berbicara dari Ankara sebelumnya, Zelensky telah mengisyaratkan alasannya. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingin memberikan “kesan yang salah”. Namun, pejabat Ukraina lain yang tidak disebutkan namanya, berbicara kepada kantor berita AFP bahwa Kyiv menuduh pemerintahan Presiden AS Donald Trump “memuaskan keinginan Putin” dengan mengadakan pertemuan tersebut tanpa pemimpin Eropa atau Ukraina.

    “Sejak awal, seluruh negosiasi ini tampaknya sangat berpihak pada Rusia. Bahkan, muncul pertanyaan apakah negosiasi ini harus disebut sebagai negosiasi atau dalam beberapa hal, serangkaian kapitulasi Amerika,” kata Nigel Gould-Davies, peneliti senior untuk Eurasia dan Rusia di Institut Internasional untuk Studi Strategis di London dan mantan duta besar Inggris untuk Belarus.

    5. Kemungkinan pencabutan sanksi AS terhadap Rusia

    Ketika ditanya apakah AS dapat mencabut sanksi terhadap Moskow yang dijatuhkan selama masa jabatan Biden, Rubio menyatakan bahwa “untuk mengakhiri konflik apa pun, harus ada konsesi yang dibuat oleh semua pihak” dan “kami tidak akan menentukan sebelumnya apa saja konsesi tersebut.”

    Ketika ditanya apakah AS dapat secara resmi menghapus Lavrov dari daftar sanksinya, Rubio mengatakan bahwa “kami belum sampai pada tingkat pembicaraan itu.”

    6. Potensi kerja sama AS-Rusia

    Kirill Dmitriev, kepala Dana Investasi Langsung Rusia yang bergabung dengan delegasi Rusia di Riyadh, mengatakan kepada wartawan bahwa Rusia dan AS harus mengembangkan usaha patungan di bidang energi.

    “Kami membutuhkan proyek bersama, termasuk di Arktik dan wilayah lainnya,” katanya.

    Jika kedua belah pihak berhasil merundingkan akhir konflik Ukraina, Rubio mengatakan, hal itu dapat membuka “peluang luar biasa” untuk bermitra dengan Rusia “dalam berbagai isu yang diharapkan akan baik bagi dunia dan juga meningkatkan hubungan kita dalam jangka panjang.”

    7. Tetangga AS teriak

    Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly mengatakan Ukraina membutuhkan jaminan keamanan yang ‘kuat’ sebagai bagian dari kesepakatan apa pun untuk mengakhiri perang. Pasalnya, ia menyoroti langkah Rusia yang telah memotong batasan-batasan tertentu untuk menciptakan stabilitas kawasan.

    “Posisi Kanada adalah Ukraina harus ikut serta,” kata Joly dalam bahasa Prancis selama pengarahan virtual dengan wartawan.

    “Kami tahu betul bahwa Presiden (Rusia) Putin tidak memiliki batasan dan bahwa setelah Ukraina, serangan itu pasti dapat dilakukan terhadap wilayah NATO,” katanya.

    Ia menambahkan bahwa penting bagi Kanada, AS, dan Eropa untuk menawarkan jaminan keamanan kepada Ukraina.

    “Kami tidak ingin berada dalam situasi di mana pada dasarnya ada gencatan senjata, ada perdamaian yang tidak bertahan lama, dan pasukan Rusia meninggalkan wilayah Ukraina, mengatur ulang diri mereka, dan kembali menyerang Ukraina. Kami akan menemukan diri kami dalam situasi yang bahkan lebih berbahaya daripada saat ini,” tambah Joly.

    8. Trump sindir Zelensky

    Trump tidak menunjukkan kesabaran terhadap keberatan Ukraina karena dikecualikan dari perundingan di Arab Saudi. Ia berulang kali mengatakan bahwa para pemimpin Ukraina seharusnya tidak pernah membiarkan konflik dimulai, yang mengindikasikan bahwa Kyiv seharusnya bersedia memberikan konsesi kepada Rusia sebelum mengirim pasukan ke Ukraina pada tahun 2022.

    “Hari ini saya mendengar, ‘Oh, baiklah, kami tidak diundang.’ Ya, Anda sudah berada di sana selama tiga tahun. Anda seharusnya mengakhirinya tiga tahun lalu,” kata Trump kepada wartawan di kediamannya di Florida. “Anda seharusnya tidak pernah memulainya. Anda bisa membuat kesepakatan.”

    (pgr/pgr)

  • #KaburAjaDulu Pernah Kejadian di AS, Trump Biang Keroknya

    #KaburAjaDulu Pernah Kejadian di AS, Trump Biang Keroknya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia akhir-akhir ini penuh dengan tagar #KaburAjaDulu. Hal ini merupakan bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap situasi pemerintahan saat ini, hingga membentuk kampanye untuk pergi dari Indonesia dan kabur ke luar negeri.

    Nyatanya, fenomena ini pernah dialami Amerika Serikat (AS) pada tahun 2017-2018. Hal ini terjadi saat Donald Trump mengemban amanah sebagai Presiden dalam periode pertamanya.

    Sejumlah ketidakpuasan dialami oleh warga AS, khususnya kelompok imigran, terkait dengan kebijakan imigrasi Trump yang keras dan ditakutkan berdampak buruk bagi perekonomian dalam negeri. Mereka kemudian berpikir untuk pindah ke Kanada, yang hanya terpisah dengan perbatasan darat dari Negeri Paman Sam.

    “Bagaimana jika Anda terbang ke Kanada? Lebih Banyak Migran Sekarang Menyelinap Melintasi Perbatasan AS-Kanada,” ujar seorang warga keturunan Amerika Latin bernama Jose Antonio Vargas kepada NBC News.

    “Bayangkan pesan yang akan Anda kirim jika Anda, dari semua orang, memutuskan untuk berkata, ‘Jika Anda tidak menginginkan saya di sini, saya akan pindah ke Kanada!’”

    Sejumlah imigran di AS pun menyebutkan Kanada sebagai tempat yang indah dan nyaman untuk ditinggali. Hal ini dikarenakan harga sewa properti yang lebih murah dibandingkan kota-kota besar di AS.

    “Saya memikirkan ide itu cukup lama hingga akhirnya mencari apartemen di Toronto, dan terkejut bahwa harga sewa di kota terbesar di Kanada itu tampak jauh lebih terjangkau daripada harga sewa yang saya bayarkan di Washington, D.C., New York City, San Francisco, dan Los Angeles,” tambahnya.

    Hal yang sama juga disuarakan oleh warga lokal AS yang benar-benar telah menjadi warga negara. Gagasan pindah ke Kanada sering dilontarkan sebagai lelucon tentang strategi keluar Amerika karena ketakutan mereka kebijakan Trump dapat mengakibatkan sejumlah dampak negatif langsung ke warga.

    “Saya merasa sangat yakin bahwa AS telah mengubah arah yang tidak akan pernah bisa diubah lagi,” kata Nykanen, warga AS yang pindah ke British Columbia, kepada Guardian. “Kami pindah bukan karena takut pada teroris, tetapi karena negara ini akan menjadi seperti apa.”

    Menurut catatan dari Imigrasi dan Kewarganegaraan Kanada, aplikasi dari warga AS untuk memperoleh kewarganegaraan Kanada telah meningkat tiga kali lipat dalam 20 tahun terakhir. Namun, tidak seorang pun dapat mengatakan dengan pasti alasannya, karena pemerintah Kanada dan AS tidak melacak motif imigrasi dan emigrasi.

    Sementara itu, selama tahun 2017 dan kuartal pertama tahun 2018, ada peningkatan sebanyak 1.055 warga AS yang diberikan izin tinggal di Kanada dibandingkan jumlah rata-rata selama pemerintahan Obama. Visa pelajar yang diberikan kepada warga negara AS meningkat sebesar 1,012 pada tahun 2017, dibandingkan dengan jumlah rata-rata selama delapan tahun sebelumnya.

    Grafik jumlah aplikasi kewarganegaraan menunjukkan lonjakan yang pasti dalam beberapa tahun yang signifikan secara politik. Tercatat ada lonjakan imigrasi pada 2001, ketika Bush terpilih sebagai presiden, lalu pada 2003, ketika AS menginvasi Irak, serta 2007, selama kejatuhan dan resesi pasar perumahan AS.

    Bagaimanapun, banyak warga Amerika takut kehilangan hak-hak mereka. Kelompok minoritas yang khawatir akan keselamatan mereka mencari status pengungsi di Kanada.

    Sementara itu, pengacara imigrasi lainnya, Guidy Mamann, menyebutkan dipilihnya Kanada karena negara itu yang secara kultural dekat dengan AS. Kanada juga merupakan negara berbahasa Inggris, yang membuat warga AS pun dapat beradaptasi dengan cepat di Negeri Maple.

    “Cara kita berbisnis sekarang condong ke negara-negara berbahasa Inggris, karena bahasa lebih penting daripada sebelumnya, jadi negara-negara seperti Amerika Serikat harus bersiap untuk melihat peningkatan jumlah mereka, dengan mengorbankan negara-negara yang tidak memiliki penutur asli bahasa Inggris,” ungkapnya.

    (pgr/pgr)

  • Utusan Trump untuk Ukraina Tiba di Kyiv, Siap Dengar Keluh Kesah Zelensky – Halaman all

    Utusan Trump untuk Ukraina Tiba di Kyiv, Siap Dengar Keluh Kesah Zelensky – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Utusan khusus Presiden AS Donald Trump untuk Ukraina, Keith Kellogg akhirnya tiba di Ibu Kota Ukraina, Kyiv pada Rabu (19/2/2025).

    Kedatangan Keith Kellogg ke Ukraina sebagai bagian dari upaya Washington untuk mengakhiri perang skala penuh Rusia.

    Saat tiba di Kyiv, Kellogg mengatakan misinya terutama untuk “mendengarkan” kekhawatiran Ukraina dan menyampaikan temuannya ke Gedung Putih.

    “Kami memahami perlunya jaminan keamanan. Kami memahami pentingnya kedaulatan negara ini,” kata Kellogg, dikutip dari Kyiv Independent.

    “Salah satu misi saya adalah duduk dan mendengarkan serta melihat apa saja kekhawatiran Anda,” lanjutnya.

    Kellogg mengunjungi Kyiv tak lama setelah delegasi AS dan Rusia mengadakan pembicaraan untuk mengakhiri perang di Arab Saudi — tanpa partisipasi Ukraina.

    Utusan Trump untuk Ukraina itu sebelumnya pernah bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelensky dan pejabat tinggi lainnya selama Konferensi Keamanan Munich.

    Perkembangan terkini menunjukkan bahwa Kellogg dikesampingkan dalam upaya perdamaian Trump, karena ia tidak terlibat dalam perundingan di Arab Saudi.

    Beberapa pakar mengaitkan hal ini dengan kecenderungan Kellogg yang pro-Ukraina dan dugaan keberatan Rusia terhadapnya.

    Harapan Rusia

    Rusia meyakini bahwa pemerintahan Trump berfokus pada upaya mengamankan kemenangan kebijakan luar negeri yang cepat dan dramatis.

    Trump, menurut para pejabat Rusia, tengah mencari momen simbolis yang akan memungkinkannya mengklaim bahwa ia secara pribadi telah mengakhiri perang di Ukraina.

    Moskow, pada gilirannya, melihat ini sebagai peluang untuk mengamankan keuntungan yang telah lama dicari.

    Pada saat yang sama, mereka mengakui bahwa posisi Amerika dapat berubah seiring kemajuan negosiasi dan pembentukan kelompok kerja setelah pertemuan Riyadh.

    Bagi Rusia, prioritasnya adalah memulihkan dialog bilateral penuh dengan Washington, memperluas diskusi jauh melampaui Ukraina untuk memungkinkan Kremlin menegaskan kembali kepentingan nasionalnya di panggung dunia.

    Di antara tuntutan utama Moskow adalah pemulihan penuh operasi diplomatik, termasuk mendapatkan kembali akses ke kompleks diplomatik Rusia di Maryland dan New York.

    Pemerintahan Obama menyita properti-properti ini pada akhir tahun 2016, dengan alasan kekhawatiran bahwa properti-properti tersebut digunakan untuk pengumpulan intelijen.

    Dikutip dari The Moscow Times, Rusia juga berupaya menghidupkan kembali saluran komunikasi yang dibekukan terkait isu-isu seperti pengendalian senjata, nonproliferasi nuklir, dan stabilitas strategis. 

    Selain itu, Kremlin mendesak pencabutan sanksi parsial, termasuk mencabut pembatasan terhadap pejabat Rusia tertentu dan mencairkan aset Rusia.

    Sejak dimulainya invasi, AS telah memblokir sedikitnya $6 miliar cadangan mata uang asing Rusia.

    “Trump tidak membahas masalah-masalah ini secara terbuka — ia tampaknya tidak terlalu tertarik pada masalah-masalah ini — tetapi masalah-masalah ini penting bagi (Presiden) Putin.”

    “Ada keyakinan bahwa kesepakatan mengenai masalah-masalah seperti itu dapat dicapai,” kata salah satu sumber.

    Kremlin mengandalkan “chemistry” pribadi antara Trump dan Putin untuk menguntungkannya, kata beberapa sumber.

    Mengakhiri perang di Ukraina merupakan isu utama dalam agenda pertemuan puncak.

    Moskow berharap dapat mencapai penyelesaian dengan persyaratan yang serupa dengan yang dimintanya sebelum melancarkan invasi, yakni status non-blok Ukraina, pembentukan pemerintah pro-Rusia, pengurangan drastis pasukan militer Ukraina, dan pengakuan resmi Krimea dan wilayah Zaporizhzhia, Kherson, Luhansk, dan Donetsk sebagai wilayah Rusia.

    “Ukraina, pengakuan teritorial, ‘demiliterisasi’, ‘denazifikasi’ — termasuk pemilihan umum yang membawa tokoh-tokoh pro-Rusia ke tampuk kekuasaan — dan pencabutan sanksi. Itulah hal minimum yang diinginkan Putin,” kata mantan diplomat Rusia, Boris Bondarev, yang mengundurkan diri dari misi diplomatik Rusia untuk PBB di Jenewa sebagai protes terhadap invasi tersebut.

    Bondarev menambahkan, dalam langkah tawar-menawar yang potensial, Kremlin mungkin mencoba meyakinkan Trump bahwa Moskow bersedia mengurangi hubungannya dengan China sebagai imbalan atas konsesi dari Washington.

    “Amerika akan terusik dengan pembicaraan tentang kemungkinan penilaian ulang hubungan Moskow dengan Beijing,” kata Bondarev. (*)

  • Trump Ingin Rusia Kembali Gabung G7

    Trump Ingin Rusia Kembali Gabung G7

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menginginkan Rusia kembali bergabung dengan negara-negara kelompok 7 atau G7. Rusia diketahui dikeluarkan kelompok itu atas serangannya kepada Ukraina.

    Dilansir CNN, Jumat (14/2/2025), keinginan Trump ini Sudan disampaikan ketika dia kembali memimpin AS. Sejak Rusia melancarkan invasi besar-besaran kepada negara tetangganya, Ukraina, G7 mengubah pandangannya dengan mendukung Kyiv.

    Trump mengatakan dia ingin mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin ke G7 dan mengembalikan kelompok itu menjadi G8. G7 adalah sebuah Konferensi Tingat Tinggi (KTT) yang melibatkan Prancis, AS, Inggris, Jerman, Jepang, dan Italia.

    “Saya ingin mendapatkannya kembali. Menurutku, membuang mereka (Rusia) adalah kesalahan. Begini, ini bukan soal suka dan tidak suka dengan Rusia. Itu adalah G8,” kata Trump.

    “Saya pikir Putin akan senang untuk kembali. Obama dan beberapa orang lainnya melakukan kesalahan, dan mereka mengeluarkan Rusia. Sangat mungkin jika itu adalah G8, Anda tidak akan mempunyai masalah dengan Ukraina,” lanjutnya.

    Diketahui, setiap perubahan pada konfigurasi G7 akan memerlukan konsensus dari para pemimpin kelompok tersebut. Oleh karena itu, perubahan susunan tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat.

    (zap/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kaum Transgender Asia-Amerika Terancam Hadapi Diskriminasi Ganda – Halaman all

    Kaum Transgender Asia-Amerika Terancam Hadapi Diskriminasi Ganda – Halaman all

    Tiga minggu setelah kembali menjabat sebagai Presiden AS, Donald Trump menandatangani serangkaian perintah eksekutif yang menargetkan hak-hak transgender. Sikap keras pemerintahannya terhadap isu gender, ditambah kebijakan yang memperburuk ketegangan dengan Cina, menimbulkan kecemasan di kalangan minoritas seksual keturunan Asia di AS.

    Alexandria Holder, seorang kepala penerbangan dan sersan mayor di Angkatan Udara AS, termasuk yang lantang menolak kebijakan tersebut. “Saya telah mengabdi selama 20 tahun untuk negara ini. Saya telah ditugaskan dan membawa senjata,” ujarnya kepada DW.

    “Jika mereka memutuskan saya tidak bisa lagi bertugas, mereka tidak bisa menghapus 20 tahun pengabdian saya.” Holder, yang bangga dengan identitasnya sebagai warga Amerika Korea dan wanita transgender biseksual, kini menghadapi ketidakpastian masa depan karier militernya.

    Dia termasuk di antara sekitar 15.000 personel militer transgender di AS yang berisiko terdampak kebijakan terbaru Donald Trump, antara lain, berupa pemutusan hubungan kerja.

    Dalam bulan pertama masa jabatan keduanya, Trump juga menandatangani perintah eksekutif yang membatasi akses terhadap perawatan afirmasi gender serta membatasi hak-hak atlet transgender.

    Momok rasisme di era Trump

    Albert, pria transgender 26 tahun di Pennsylvania, lebih khawatir tentang rasnya daripada identitas gendernya di bawah pemerintahan Trump.

    “Orang melihat saya sebagai orang Asia, bukan trans,” katanya kepada DW. “Di mana pun saya berada, saya pertama-tama dianggap sebagai orang Asia. Itu tidak bisa saya ubah atau sembunyikan.”

    Lahir di Wuhan, Cina, Albert diadopsi oleh keluarga kulit putih Amerika saat berusia satu tahun. Dia khawatir, retorika sengit Washington terhadap Cina bisa memicu sentimen anti-Asia, seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19.

    “Kebencian itu tidak rasional,” ujarnya. “Beberapa orang bisa saja melampiaskan ketakutan mereka pada warga Amerika keturunan Asia.”

    ‘Identitas seksual seharusnya tidak menjadi masalah’

    Mengikuti jejak ayahnya, Alexandria Holder bergabung dengan Angkatan Udara AS pada tahun 2004. “Ketika saya pertama kali mendaftar, ada larangan terbuka untuk dinas militer bagi transgender,” kata Holder.

    “Jadi, tidak ada orang transgender yang dapat bertugas kecuali mereka bertugas sesuai jenis kelamin.” Holder mendaftarkan diri di era “Jangan Tanya, Jangan Katakan,” sebuah kebijakan pada tahun 1993 yang membatasi penyelidikan terhadap orientasi seksual, tetapi melarang kaum LGBTQ+ berdinas di lembaga negara.

    Perubahan terbesar terjadi selama pemerintahan Obama. Setelah doktrin “Jangan Tanya, Jangan Katakan” dihapuskan pada tahun 2011, Ash Carter, menteri pertahanan saat itu, mengizinkan warga transgender untuk bertugas secara terbuka pada tahun 2016.

    Holder memulai transisi gendernya dengan seorang dokter Angkatan Udara setelah pengumuman Carter. Kebijakan tersebut berubah lagi segera setelah Trump memenangkan pemilihan umum tahun 2016. Pada tahun 2017, Trump mengumumkan di Twitter bahwa dirinya “tidak akan menerima atau mengizinkan individu transgender untuk bertugas dalam kapasitas apa pun di Militer.”

    “Militer kita harus fokus pada kemenangan yang menentukan dan luar biasa dan tidak dapat dibebani dengan biaya medis yang sangat besar dan gangguan yang akan ditimbulkan oleh transgender di militer,” kata Trump. Dia kemudian menerbitkan larangan transgender pada tahun 2019. Namun, larangan tersebut tidak berlaku surut, jadi Holder leluasa untuk terus bertugas sebagai seorang transpuan.

    Presiden Joe Biden sempat membatalkan larangan Trump pada tahun 2021. Namun sekarang, larangan tersebut dipulihkan dengan perintah eksekutif yang ditandatangani Trump pada akhir Januari. Holder merasa kecewa. “Anda mengangkat tangan kanan Anda, Anda bersumpah untuk membela Konstitusi Amerika Serikat, Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk membela negara ini,” katanya, “apakah penting jika Anda gay atau transgender?”

    “Selama Anda melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan dan menempatkan diri di luar sana, identitas Anda seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali,” tambahnya.

    Retorika antitransgender di bawah Trump

    Retorika antitransgender Trump muncul selama kampanye presiden 2024. Menurut lembaga penyiaran publik Amerika NPR, tim Trump menginvestasikan sedikitnya USD17 juta pada iklan televisi antitransgender, yang ditayangkan lebih dari 30.000 kali di tujuh negara bagian.

    “Kami dibanjiri iklan politik,” kata Albert. “Saya merasa pemilihan ini berbeda dalam hal jumlah iklan yang kami dapatkan.”

    Ketujuh negara bagian yang belum jelas arah politiknya tempat iklan itu diputar dimenangkan oleh Trump. Selain itu, jajak pendapat Associated Press mengungkapkan bahwa 55% pemilih secara nasional percaya bahwa dukungan untuk hak transgender oleh pemerintah telah “melampaui batas.”

    Bagi Albert, perintah Trump bukan kesan pertama bahwa masyarakat tidak menerima identitasnya. Tumbuh dalam keluarga kulit putih di lingkungan konservatif di pinggiran kota Philadelphia, dia terus-menerus merasa dikucilkan karena beretnis Tionghoa.

    “Tinggal di daerah yang mayoritas penduduknya berkulit putih, saya selamanya adalah orang asing,” katanya.

    Ada kekhawatiran diskriminasi terhadap orang Asia Amerika dapat menyertai iklim politik yang bermusuhan secara keseluruhan terhadap Cina dan retorika anti-imigrasi Trump.

    Politisasi isu transgender

    Yuan Wang, direktur eksekutif Lavender Phoenix, sebuah kelompok advokasi untuk LGBTQ+ Asia dan Kepulauan Pasifik di AS, mengatakan, banyak orang transgender dan non-biner adalah pengungsi dan anak-anak pengungsi.

    “Dalam beberapa tahun terakhir, menjadi sangat jelas bagi kami bahwa kaum konservatif melihat isu transgender sebagai isu yang memecah belah. Mereka melihatnya sebagai cara untuk menciptakan kontroversi,” katanya kepada DW.

    “Kami tidak berharap Trump menjabat dan kemudian tiba-tiba mengatakan hal-hal yang baik,” kata Wang. “Kami tahu bahwa ini adalah salah satu alat yang digunakannya untuk terpilih.”

    Menurut American Civil Liberties Union, ACLU, ada 339 RUU anti-LGBTQ+ yang sedang dalam proses legislatif di seluruh negeri.

    “Saya pikir menjadi trans tidak harus selalu dijadikan tontonan politik,” kata Albert. “Kebanyakan orang trans hanya ingin menjalani hidup mereka dan dibiarkan sendiri.” Holder, yang dapat dikeluarkan dari militer berdasarkan perintah eksekutif Trump, mengatakan bahwa dia terbuka untuk berdialog dengan orang-orang yang menentang hak-haknya.

    “Saya ingin berbagi cerita dan pengalaman saya dalam berseragam dan menunjukkan kepada orang-orang bahwa kami bukan musuh, bahwa kami dapat bekerja sebaik orang lain yang berseragam, bahwa kami dapat mengabdi dengan terhormat dan melaksanakan tugas kami untuk negara,” kata Holder.

    “Kami bukanlah semacam infeksi yang merusak militer,” katanya. “Kami hanya ingin mengabdi.”

    Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

  • Apple Maps Bakal Tiru Google, Ubah Nama Teluk Meksiko jadi Teluk Amerika

    Apple Maps Bakal Tiru Google, Ubah Nama Teluk Meksiko jadi Teluk Amerika

    Bisnis.com, JAKARTA — Apple Maps segera mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika, mengikuti perubahan serupa yang dilakukan oleh Google minggu ini, untuk mematuhi perintah eksekutif Presiden AS Donald Trump yang secara resmi mengubah nama tersebut.

    Laporan Bloomberg, Rabu (12/2/2025), menyebut pengguna Apple yang berbasis di AS dapat melihat “Teluk Amerika” secepatnya pada hari Selasa, dan perusahaan akan segera meluncurkan nama tersebut kepada pengguna di negara lain.

    Pengguna Google Maps di seluruh dunia sudah melihat nama terpisah, “Teluk Meksiko (Teluk Amerika)” saat melihat perairan tersebut, sedangkan pengguna Meksiko dan Amerika melihat nama negara masing-masing.

    Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengirim surat kepada Google yang meminta perusahaan tersebut untuk mempertimbangkan kembali penggantian nama teluk tersebut. Namun, Apple dan Google tampaknya mengikuti perintah dari presiden AS yang sedang menjabat.

    Sementara itu, mengutip laporan Al Jazeera, Google menyatakan bahwa nama teluk yang ditampilkan di aplikasinya akan bergantung pada lokasi pengguna. Pengguna Google Maps di AS akan melihat nama “Teluk Amerika”, sementara pengguna di Meksiko tetap akan melihat “Teluk Meksiko”.  

    “Pengguna di negara lain akan melihat kedua nama tersebut,” tulis Google dalam sebuah pernyataan yang dikutip pada Selasa (11/2/2025).  

    Google sebelumnya telah mengumumkan rencana perubahan ini dalam unggahan di platform X bulan lalu. Perusahaan menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut mengacu pada Geographic Names Information System (GNIS), sebuah basis data yang dikelola oleh US Geological Survey.  

    Dalam unggahan yang sama, Google juga menyatakan akan mengganti nama Gunung Denali di Alaska menjadi Gunung McKinley, mengikuti nama mantan Presiden AS William McKinley. Perubahan ini akan dilakukan setelah pembaruan resmi dalam basis data pemerintah, sesuai dengan perintah eksekutif Trump.  

    Trump menandatangani keputusan tersebut hanya beberapa jam setelah dilantik pada 20 Januari 2025, dengan alasan bahwa perubahan nama ini merupakan bentuk penghormatan terhadap “keagungan Amerika.”  

    Gunung Denali, puncak tertinggi di Amerika Utara, awalnya diberi nama oleh masyarakat adat Koyukon Athabascan. Pemerintah AS mengubahnya menjadi Gunung McKinley pada tahun 1917 untuk menghormati Presiden McKinley, yang tewas akibat pembunuhan pada tahun 1901.  

    Pada tahun 2015, pemerintahan Presiden Barack Obama mengembalikan nama gunung tersebut menjadi Denali menjelang kunjungannya ke Alaska.  

    Keputusan Trump untuk mengubah nama berbagai fitur alam ini menuai kritik dari kelompok masyarakat adat di Alaska. 

    Sementara itu, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum secara sarkastik menyarankan agar Amerika Utara diganti namanya menjadi “Mexican America”, merujuk pada salah satu dokumen bersejarah negara tersebut.