Xcloud.id

Tag: Barack Obama

  • Israel Akan Beri Penghargaan Sipil Tertinggi untuk Trump

    Israel Akan Beri Penghargaan Sipil Tertinggi untuk Trump

    Tel Aviv –

    Presiden Israel Isaac Herzog mengatakan pada Senin (13/10) bahwa dirinya akan memberikan penghargaan sipil tertinggi kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Penghargaan itu diberikan atas peran Trump dalam mengamankan pembebasan sandera Israel dari Jalur Gaza dan membantu mengakhiri perang.

    “Melalui upayanya yang tak kenal lelah, Presiden Trump tidak hanya membantu memulangkan orang-orang tercinta kita, tetapi juga telah meletakkan fondasi bagi era baru di Timur Tengah yang dibangun di atas keamanan, kerja sama, dan harapan sejati untuk masa depan yang damai,” kata Herzog dalam pernyataan yang dirilis kantor kepresidenan Israel, seperti dilansir AFP, Senin (13/10/2025).

    “Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menganugerahkan Medali Kehormatan Presiden Israel kepadanya,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Herzog mengatakan penghargaan tersebut akan diberikan dalam “beberapa bulan mendatang”, dan bahwa dirinya akan memberitahu Trump tentang keputusannya ketika presiden AS itu mengunjungi Israel pada Senin (13/10) waktu setempat.

    Dalam kunjungan singkatnya ke Israel, Trump akan bertemu dengan keluarga para sandera dan berpidato di hadapan parlemen Israel.

    Penghargaan Presiden Israel, menurut kantor kepresidenan Tel Aviv, diberikan kepada individu yang dianggap telah memberikan kontribusi luar biasa bagi negara Israel atau bagi kemanusiaan.

    Israel sebelumnya telah memberikan penghargaan sipil tertinggi itu kepada mantan Presiden AS Barack Obama pada tahun 2013 lalu.

    Israel dan Hamas akan melakukan pertukaran sandera-tahanan pada Senin (13/10) waktu setempat, sebagai bagian dari tahap pertama rencana perdamaian Gaza yang diusulkan Trump.

    Trump mengumumkan pada Rabu (8/10) waktu AS pekan lalu bahwa Israel dan Hamas menyetujui tahap pertama dari rencana perdamaian 20 poin yang disusunnya untuk mewujudkan gencatan senjata Gaza.

    Tahap pertama rencana perdamaian itu mencakup pembebasan semua sandera Israel yang ditahan di Jalur Gaza, dengan imbalan pembebasan sekitar 2.000 tahanan Palestina dan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari seluruh wilayah Jalur Gaza. Tahap pertama mulai berlaku pada Jumat (10/10) siang waktu setempat.

    Tahap kedua dari rencana perdamaian itu menyerukan pembentukan mekanisme pemerintahan baru di Jalur Gaza tanpa partisipasi Hamas, pembentukan pasukan keamanan yang terdiri atas warga Palestina dan pasukan dari negara-negara Arab serta Muslim, serta perlucutan senjata Hamas.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Capres Harus "Warlok", Calon Kepala Daerah Boleh "Naturalisasi" Nasional 9 Oktober 2025

    Capres Harus "Warlok", Calon Kepala Daerah Boleh "Naturalisasi" Nasional 9 Oktober 2025

    Capres Harus “Warlok”, Calon Kepala Daerah Boleh “Naturalisasi”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Syarat pencalonan di pemilu, mengatur perbedaan yang jelas antara siapa yang boleh mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon kepala daerah.
    Berdasarkan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, salah satu syarat untuk maju sebagai calon presiden adalah seorang warga negara Indonesia sejak lahir dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atau dalam tanda kutip, harus warga lokal (warlok).
    Sementara itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur bahwa tidak ada kewajiban bagi calon bupati, wali kota, maupun gubernur harus berasal dari daerah yang akan mereka pimpin. Dalam arti, warga dari provinsi A, bisa mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah provinsi B atau dalam istilah populernya “naturalisasi”.
    Fenomena ini pernah terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta 2012. Saat itu, pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memenangi putaran kedua Pilkada.
    Jokowi ketika itu menjadi satu-satunya calon Gubernur DKI Jakarta yang berasal dari luar daerah. Presiden Ke-7 RI ini pernah menjabat sebagai Wali Kota Solo.
    Peristiwa serupa juga terjadi saat Pilkada DKI 2024 di mana Ridwan Kamil yang berasal dari Jawa Barat, maju di Pilkada DKI bersama Suswono.
    Namun, pasangan Ridwan Kamil-Suswono gagal memenangi Pilkada Jakarta melawan Pramono Anung-Rano Karno.
    Berangkat dari fenomena ini,
    Kompas.com
    mewawancarai beberapa pakar seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pakar Otonomi Daerah, dan Perludem untuk mengupas alasan syarat calon presiden harus WNI sejak lahir serta calon kepala daerah yang tak harus berdomisili di daerah yang akan dipimpinnya.
    Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, Pasal 227 huruf a dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa syarat WNI sejak lahir ini harus dibuktikan dengan melampirkan akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saat mendaftar sebagai calon presiden.
    “Dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada, KPU harus melaksanakan ketentuan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 juncto Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 huruf d UU No. 7 Tahun 2017 dan Pasal 1 ayat (7) UU No. 8 Tahun 2015 juncto Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024 di mana KPU harus melaksanakan UU Pemilu dan Pilkada serta prinsip berkepastian hukum,” kata Idham melalui pesan singkat, pada Senin (6/10/2025).
    Sementara itu, Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nur Hayati berpendapat, syarat calon presiden wajib WNI sejak lahir ini bertujuan untuk memastikan pemahaman dan kesetiaan calon terhadap Indonesia.
    “Terkait syarat calon presiden dan wakil presiden harus WNI sejak lahir itu bertujuan untuk memastikan kesetiaannya terhadap NKRI, terutama juga calon harus paham sejarah, geopolitik, budaya, hukum yang menjadi elemen penting dalam bernegara,” kata Neni saat dihubungi wartawan, Senin.
    Neni mengamini bahwa aturan perundang-undangan mengatur bahwa calon presiden itu harus melampirkan kartu tanda penduduk dan akta kelahiran. Namun, ia menilai aturan tersebut harus diberikan penjelasan apakah cukup dengan memiliki KTP dan akta kelahiran saja.
    “Penjelasan dalam regulasi menjadi sangat penting misal menyangkut pernikahan campuran di mana orangtuanya kewarganegaraan ganda tetapi dia dilahirkan di Indonesia,” ujarnya.
    Secara terpisah, Pakar Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan mengatakan, calon presiden memang harus “WNI tulen”.
    Adapun yang dimaksud dengan WNI tulen itu adalah sosok yang lahir di Indonesia sehingga memiliki rasa keterikatan yang sama dengan masyarakat.
    “Sehingga nasionalismenya, kebangsaannya, rasa
    sense of belongingness
    -nya kepada negeri ini kuat,” kata Djohermansyah.
    Ia mengatakan, syarat calon presiden ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Syarat serupa juga dimiliki sebagian besar negara termasuk Amerika Serikat (AS).
    Djohermansyah mengatakan, Pemilu AS sempat berpolemik karena banyak yang mempertanyakan tempat lahir Barack Obama.
    “Nah itu kemudian dia (Barack Obama) tunjukkan akta kelahirannya, yang bantah. Jadi fenomenanya itu juga bukan uniqueness kita tapi itu juga dianut oleh negara-negara sebagai syarat calon pemimpin pemerintahannya,” ujarnya.
    Djohermansyah mengatakan, idealnya, kepala daerah berdomisili di daerah yang akan ia pimpin. Sebab, calon kepala daerah harus mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya.
    “Idealnya, pemimpin pemerintah itu harus berasal dari orang lokal. Local leaders is from the local people. Itulah teori,” kata Djohermansyah.
    Meski demikian, dia mengatakan, regulasi di Indonesia tidak mengunci aturan lokalitas dalam Pilkada di mana calon kepala daerah boleh dari daerah lain.
    Menurut dia, hal ini dilakukan karena ketersediaan sumber daya kepemimpinan di daerah.
    “Kita di daerah-daerah di Indonesia itu, sumber daya pemimpin itu, belum ketersediaannya bisa,” ujarnya.
    Meski demikian, Djohermansyah juga tak menampik bahwa regulasi itu membuat beberapa calon kepala daerah yang bukan dari daerah asalnya bisa diusung karena kekuatan politik nasional.
    Dia mencontohkan Pilkada Jakarta 2024 di mana Ridwan Kamil maju sebagai calon gubernur bersama Suswono.
    “Kayak yang praktik Ridwan Kamil (di Pilkada Jakarta) ini kan, itu kan sebetulnya dia calon
    dropping
    bukan
    genuine
    yang lokal leaders, yang orang merasa dari daerah itu,” tuturnya.
    Sementara itu, Neni Nur Hayati menilai syarat calon kepala daerah yang tidak berdomisili di daerahnya memang menjadi problematika tersendiri.
    Meski demikian, ia mengatakan, beberapa calon kepala daerah tidak berasal dari domisili itu tetapi sangat memahami kondisi daerah tersebut.
    “Kita fokus harus ke kemampuan, visi, misi dan rekam jejak, bukan pada tempat tinggal. Namun, kita juga sering menghadapi di mana tidak ada ikatan antara kandidat dan masyarakat,” kata Neni.
    Lebih lanjut, Neni menyarankan adanya regulasi untuk memperjelas syarat calon kepala daerah tersebut seperti minimal berdomisili satu tahun di daerah tersebut.
    “Saran saya memang perlu ada kejelasan regulasi di mana tidak menjadi kental politik kepentingan dan pragmatisme partai, jadi memang harus ada frasa memiliki wawasan kedaerahan,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Uang Global Lebih Banyak Bangun Kekuatan Militer, Bukan Isu Lingkungan

    Uang Global Lebih Banyak Bangun Kekuatan Militer, Bukan Isu Lingkungan

    Jakarta –

    Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyoroti melemahnya komitmen dunia terhadap agenda besar dalam menyelamatkan bumi. Kondisi ini terjadi karena setiap negara fokus pada kepentingannya masing-masing.

    SBY menegaskan bahwa memperjuangkan kepentingan nasional memang penting, namun tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan tanggung jawab global.

    “Situasi dunia, situasi global tidak terlalu cerah untuk mengimplementasikan agenda besar kita ini, menyelamatkan bumi, mengurangi kemiskinan, dan ketimpangan sejagat, kemudian membuat masyarakat dunia makin sejahtera dalam keadilan yang kita dambakan bersama. Why? Ada decline of multilateralism, collaboration, yang ada bahkan sekarang the rise of unilateralism. Banyak sekali yang berpikiran ultranasionalis,” katanya dalam acara Indonesia Energy Transition Dialogue di Jakarta, Senin (6/10/2025).

    SBY menyampaikan kondisi saat ini berbanding terbalik dengan ketika ia masih aktif sebagai kepala negara dan sering menghadiri forum-forum internasional seperti G20, APEC dan forum lainnya.

    “Dulu G20 kompak. Ketika ada krisis 2008-2009 kita bekerja bersama-sama, semua, day and night. Sekarang kondisi itu sudah tidak seperti dulu. Kehangatan, kadang-kadang bercanda di antara pemimpin G20 Ada Bush, ada Obama, ada Putin, ada Mujinto, Xi Jinping, Ada David Cameron, dan sebagainya. Sekarang no more, never again. Artinya apa? Dengan dulu kami kompak di perserikatan bangsa-bangsa, di forum G20, tidak selalu mudah untuk mengatasi masalah, Apalagi sekarang?” katanya.

    Uang Diarahkan Bangun Kekuatan Militer

    Ia menyoroti konflik di Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara yang semakin meningkat. Terlebih katanya, saat ini uang secara global lebih banyak diarahkan untuk membangun kekuatan militer demi mengamankan geopolitik.

    “Situasi di Eropa masih seperti ini, Di Timur Tengah masih seperti ini, Di East Asia, South East Asia juga menurut saya ada high tension yang anytime Bisa menjadi konflik terbuka. Not really good. Uang secara global lebih banyak sekarang diarahkan membangun kekuatan militer untuk tujuan pengamanan geopolitik, dan seterusnya. Bukan lagi Untuk menangani isu lingkungan, mengurangi communicable diseases around the globe,” katanya.

    Meski begitu, SBY menyampaikan optimisme terhadap langkah Indonesia dalam mendorong transisi energi bersih. Ia menyatakan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto atas visi dan komitmennya membangun ketahanan energi nasional yang ramah lingkungan.

    “Saya memberikan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto. Saya mendukung visi, komitmen, dan kebijakan beliau untuk membangun ketahanan energi, dan juga untuk menyelamatkan bumi kita, menyelamatkan kehidupan manusia di masa depan,” katanya.

    (ara/ara)

  • Trump Kesal Jika Tak Raih Nobel Perdamaian: Jadi Penghinaan Bagi AS

    Trump Kesal Jika Tak Raih Nobel Perdamaian: Jadi Penghinaan Bagi AS

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan akan menjadi penghinaan bagi Amerika Serikat jika ia tidak menerima Nobel Perdamaian. Trump mengklaim perannya sendiri dalam menyelesaikan berbagai perang.

    Dilansir AFP, Rabu (1/10/2025), Trump telah lama menginginkan hadiah yang akan diumumkan pada 10 Oktober nanti, menyampaikan dukungan terbarunya sehari setelah ia mengumumkan rencana perdamaian untuk mengakhiri perang di Gaza.

    “Apakah Anda akan mendapatkan Hadiah Nobel? Tentu saja tidak. Mereka akan memberikannya kepada orang yang tidak melakukan apa pun,” kata Trump dalam pidatonya di hadapan ratusan perwira tinggi militer AS.

    “Itu akan menjadi penghinaan besar bagi negara kita, saya katakan itu. Saya tidak menginginkannya, saya ingin negara ini mendapatkannya,” tambahnya.

    “Negara ini harus mendapatkannya, karena belum pernah ada yang seperti itu.

    Trump, kandidat Partai Republik, telah lama kesal dengan fakta bahwa eks Presiden AS Barack Obama, kandidat Partai Demokrat, memenangkan hadiah tersebut pada tahun 2009. Dalam pidatonya pada Selasa (30/9), Trump mengulangi klaimnya baru-baru ini bahwa telah menyelesaikan tujuh perang sejak kembali menjabat pada bulan Januari.

    Trump mengatakan bahwa jika rencana perdamaian Gaza yang ia luncurkan bersama Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih berhasil, “kita akan memiliki delapan, delapan dalam delapan bulan. Itu cukup bagus”. Hamas belum menanggapi rencana tersebut.

    Namun, peluang Trump memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian tahun ini dianggap mendekati nol di Oslo. “Itu sama sekali tidak terpikirkan,” ujar Oeivind Stenersen, seorang sejarawan yang telah melakukan penelitian dan ikut menulis buku tentang Hadiah Nobel Perdamaian.

    Komite Nobel Norwegia juga menegaskan bahwa mereka tidak dapat dipengaruhi oleh kampanye Trump untuk hadiah tersebut.

    “Tentu saja, kami memperhatikan adanya banyak perhatian media terhadap kandidat tertentu,” ujar sekretaris komite, Kristian Berg Harpviken. “Namun, hal itu sama sekali tidak berdampak pada diskusi yang sedang berlangsung di komite.”

    Pemerintahan Trump baru-baru ini mencantumkan tujuh perang yang katanya telah diakhirinya, yaitu antara Kamboja dan Thailand; Kosovo dan Serbia; Republik Demokratik Kongo dan Rwanda; Pakistan dan India; Israel dan Iran; Mesir dan Etiopia; serta Armenia dan Azerbaijan.

    Namun, meskipun Trump dengan cepat mengklaim beberapa hal, misalnya dengan mengumumkan gencatan senjata antara Delhi dan Islamabad yang bersenjata nuklir pada bulan Mei, banyak klaim tersebut bersifat parsial atau tidak akurat.

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/rfs)

  • Trump Serang Microsoft, Desak Petinggi Eks Biden Lisa Monaco Dipecat

    Trump Serang Microsoft, Desak Petinggi Eks Biden Lisa Monaco Dipecat

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali memantik polemik setelah secara terbuka menuntut Microsoft memecat Lisa Monaco.

    Trump menuding Monaco—mantan pejabat tinggi di pemerintahan Barack Obama dan Joe Biden—sebagai ancaman bagi keamanan nasional Amerika dengan dalih dia kini memiliki akses ke data sensitif melalui posisinya di raksasa teknologi itu.

    Dalam unggahan di platform Truth Social, Minggu (28/9/2025) Trump secara eksplisit menyampaikan bahwa dengan latarbelakangnya sebagai Deputi Jaksa Agung para era pemerintahan Biden serta penasihat keamanan dalam negeri Presiden Obama, Monaco ancaman bagi negara.

    Trump bahkan mengungkit telah resmi mencabut seluruh izin keamanan Monaco awal tahun ini, bersamaan dengan pencabutan akses bagi figur-figur Demokrat lain seperti Joe Biden dan Hillary Clinton.

    “Menurut saya, Microsoft harus segera memberhentikan Lisa Monaco,” kata Trump.

    Microsoft menolak berkomentar, sementara Monaco sendiri belum memberikan tanggapan atas serangan Trump.

    Sejak bergabung pada Mei 2025, Monaco memimpin urusan kebijakan keamanan siber Microsoft dan hubungan dengan pemerintah dunia—sebuah posisi strategis yang beririsan dengan banyak kontrak jasa digital penting antara Microsoft dan pemerintah federal AS menurut laporan Axios.

    Trump juga didukung kelompok sayap kanan, seperti aktivis Laura Loomer, yang sejak awal menuding Microsoft keliru menunjuk Monaco.

    Konflik Trump dan industri teknologi sudah berlangsung lama, bahkan sejak periode kepresidenan sebelumnya. Trump pernah menuntut Intel agar melepas CEO Lip-Bu Tan dengan tuduhan konflik kepentingan.

    Namun, setelah Intel memberikan 10% saham ke pemerintah AS sebagai bagian dari perjanjian dana, Trump melunak dan menyebut Tan sebagai CEO yang “sangat dihormati”.

    Tak hanya itu, Trump berkali-kali mengkritik perusahaan media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Google, menuding bias politik dan penyensoran terhadap dirinya dan pendukungnya.

    Selama masa pemerintahannya, beberapa eksekutif teknologi besar seperti Jeff Bezos (Amazon), Tim Cook (Apple), dan Sundar Pichai (Google) juga sempat mendapat tekanan politik ekstensif dari Gedung Putih.

    Aksi terbuka Trump terhadap Monaco dan Microsoft menguatkan kecemasan banyak pihak soal politisasi jabatan krusial di perusahaan teknologi besar, terutama yang berkaitan dengan keamanan digital nasional.

    Banyak pihak menilai langkah Trump tersebut adalah upaya menjadikan perusahaan teknologi sebagai alat politik, sejalan dengan strategi balas dendam terhadap musuh politik lama dan tekanan pada eksekutif yang berafiliasi dengan administrasi lawan.

  • Trump Minta Petinggi Microsoft Dipecat, Ini Alasannya

    Trump Minta Petinggi Microsoft Dipecat, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminta Microsoft memecat salah satu petingginya, Lisa Monaco. Perempuan yang kini menjabat sebagai Presiden Urusan Global Microsoft itu diketahui pernah menjabat di pemerintahan yang dikuasai dari Partai Demokrat.

    Langkah ini tampak sebagai upaya terbaru Trump untuk membalas dendam kepada pihak yang ia anggap sebagai musuh politik. Pernyataan itu disampaikan Trump sehari setelah mantan Direktur FBI James Comey didakwa.

    Dilansir dari Reuters, Sabtu (27/9/2025), Monaco sebelumnya membantu mengkoordinasikan respons Departemen Kehakiman terhadap serangan 6 Januari 2021 di Gedung Capitol yang dilakukan para pendukung Trump.

    Ia juga pernah menjabat sebagai penasihat keamanan di pemerintahan Barack Obama, lalu menjadi wakil jaksa agung di bawah Presiden Joe Biden. Monaco mulai bekerja untuk Microsoft pada Juli lalu untuk memimpin hubungan perusahaan dengan pemerintah di seluruh dunia.

    Dalam unggahannya di Truth Social, Trump menyebut Monaco sebagai ancaman bagi keamanan nasional AS, terutama mengingat kontrak besar yang dimiliki Microsoft dengan pemerintah AS.

    “Menurut saya, Microsoft harus segera memberhentikan Lisa Monaco,” ujar Trump.

    Izin keamanan Monaco telah dicabut sejak Februari. Pada Jumat, Trump juga mengatakan pemerintah AS telah melarangnya masuk ke seluruh properti federal karena banyak tindakan keliru Monaco.

    Microsoft menolak berkomentar atas pernyataan Trump, sementara Monaco juga belum memberi tanggapan. Sehari sebelumnya, Comey yang memimpin FBI ketika penyelidikan terkait dugaan hubungan kampanye Trump 2016 dengan Rusia dimulai, didakwa atas tuduhan pernyataan palsu dan menghalangi proses kongres.

    Trump pada Jumat juga mengatakan ia memperkirakan akan ada dakwaan lain terhadap orang-orang yang ia anggap musuh, meski tidak menyebutkan nama.

    Sejak kembali menjabat pada Januari, Trump telah menggunakan kekuasaannya untuk melemahkan firma hukum yang membela isu yang ia benci, menekan universitas lewat dana federal, dan memecat jaksa yang terlibat dalam penyelidikan terhadap dirinya.

    Trump juga mendorong agar dakwaan dijatuhkan terhadap mantan penasihat keamanan nasional John Bolton, Jaksa Agung New York Letitia James, serta Senator Demokrat Adam Schiff.

    (ily/hns)

  • Trump Minta Microsoft Pecat Petingginya Lisa Monaco, Ada Apa?

    Trump Minta Microsoft Pecat Petingginya Lisa Monaco, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menyerukan pemecatan Presiden urusan global Microsoft, Lisa Monaco, pada hari Jumat (26/9).

    Monaco sebelumnya menjabat sebagai wakil jaksa agung di pemerintahan Joe Biden dan penasihat keamanan dalam negeri di pemerintahan Obama. Menurut profil LinkedIn-nya, ia memulai jabatannya sebagai kepala urusan global di Microsoft pada bulan Juli.

    Dalam sebuah postingan di Truth Social, Trump menyebut Monaco sebagai ancaman bagi Keamanan Nasional AS karena kontrak pemerintah Microsoft dan mengatakan izin keamanan pemerintahnya baru-baru ini dicabut.

    “Dia merupakan ancaman bagi Keamanan Nasional AS, terutama mengingat kontrak-kontrak besar yang dimiliki Microsoft dengan Pemerintah Amerika Serikat,” tulis Trump dalam postingan tersebut.

    “Karena banyaknya tindakan Monaco yang salah, Pemerintah AS baru-baru ini mencabut semua Izin Keamanannya, mencabut semua aksesnya ke Intelijen Keamanan Nasional, dan melarangnya dari semua Properti Federal,” tambahnya.

    Terkait hal ini, Microsoft masih tidak bersedia untuk berkomentar.

    Beberapa bagian dari pemerintahan AS menggunakan infrastruktur cloud dan perangkat lunak produktivitas Microsoft. Awal bulan ini, Microsoft setuju untuk menawarkan penghematan sebesar US$ 3,1 miliar dalam satu tahun untuk layanan cloud yang dapat digunakan oleh berbagai lembaga.

    Sebelumnya pada hari Jumat, pembawa acara Fox Business, Maria Bartiromo, menerbitkan postingan berlabel X tentang Monaco yang bergabung dengan Microsoft. Penunjukan tersebut terjadi pada bulan Juli, menurut profil LinkedIn Monaco.

    Unggahan tersebut memuat tautan ke artikel bulan Juli di situs web fakultas hukum Universitas Chicago.

    Pada hari Kamis lalu (25/9/2025), Microsoft mengatakan akan menghentikan langganan penyimpanan berbasis cloud dan kecerdasan buatan untuk sebuah unit militer Israel, setelah menyelidiki klaim bahwa divisi tersebut telah membangun sistem untuk melacak panggilan telepon warga Palestina.

    Sementara itu, NBC News melaporkan, Trump dijadwalkan bertemu dengan Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel. CEO Microsoft Satya Nadella menghadiri jamuan makan malam bersama para eksekutif teknologi lainnya di Gedung Putih awal bulan ini.

    (lih/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Yang Dinantikan dari Kunjungan Donald Trump ke Inggris

    Yang Dinantikan dari Kunjungan Donald Trump ke Inggris

    Jakarta –

    Satu kata yang terlintas di benak saat mendengar “kunjungan kenegaraan,” mungkin adalah “protokol”. Terutama ketika melibatkan Keluarga Windsor. Kastel dengan nama yang sama dengan keluarga kerjaan tersebut adalah tempat di mana Raja Charles III akan menjamu Presiden AS Donald Trump selama kunjungan kenegaraannya yang kedua ke Inggris 17-19 September mendatang. Karena pekerjaan renovasi, ruang-ruang berlapis emas di Istana Buckingham tidak dapat diakses.

    Biasanya presiden yang menjabat untuk kedua kalinya tidak ditawarkan untuk kunjungan kenegaraan, namun mereka dapat diundang untuk minum teh atau makan siang bersama keluarga kerajaan.

    Ini adalah kali kedua Trump melakukan kunjungan kenegaraan ke Inggris, kunjungan kenegaraan sebelumnya di tahun 2019 diterima oleh Ratu Elizabeth II. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyebut kunjungan kedua ini “sangat bersejarah” dan “belum pernah terjadi sebelumnya.”

    Secara keseluruhan, kunjungan kenegaraan yang kurang formal (kurang Protokoler) dari presiden AS bisa dihitung jari. Selama pemerintahan Ratu Elizabeth II (1952-2022), hanya tiga acara serupa yang diadakan — dengan George W. Bush, Barack Obama, dan Trump.

    Disambut prosesi kereta kuda

    Trump yang awal tahun ini sempat menimbulkan kontroversi di AS setelah mengunggah cuitan “Long live the King” yang merujuk pada dirinya sendiri — akan disambut di Windsor oleh Pangeran William dan Putri Catherine pada Rabu (17/9) dengan prosesi kereta kuda kerajaan. Dalam kunjungan kenegaraan sebelumnya proses ini tidak ada mengingat logistik keamanan yang rumit jika diadakan di London.

    Menurut Sky News, jadwal kunjungan kenegaraan kedua Trump ini mencakup parade militer, peletakan karangan bunga di makam Ratu Elizabeth II di Kapel St George, atraksi penerbangan Red Arrows dan jet F-35, makan malam resmi, dan acara seremonial lainnya.

    Ini adalah jadwal yang dipenuhi tradisi. Namun, di balik kilauan perak dan pedang upacara tersembunyi ‘ladang ranjau’ protokol kerajaan, labirin penuh etiket yang bisa ‘menyesatkan’ para negarawan – bahkan mereka yang sudah berpengalaman.

    Pelanggaran-pelanggaran protokol petinggi negara atau pasangannya

    Dalam kunjungan pertamanya, Trump berjalan di depan Ratu Elizabeth II, membuat sang ratu yang bertubuh mungil tersembunyi di balik tubuh besar Trump — sebuah kesalahan yang ramai dijadikan berita utama.

    Tapi Trump bukanlah pemimpin Amerika satu-satunya yang melanggar protokol kerajaan.

    Pendahulunya, Joe Biden mengenakan kacamata hitam Ray-Ban aviator andalannya saat menyapa Ratu dalam kunjungannya di tahun 2021. Hal ini membuat para ahli etiket Inggris geleng-geleng kepala.

    “Saat bertemu Ratu secara langsung, tidak boleh memakai kacamata hitam atau sejenisnya karena kontak mata sangat penting dalam perkenalan,” kata Grant Harrold, pelayan kerajaan yang melayani Pangeran Charles saat itu, kepada Newsweek.

    Pada tahun 2019, Michelle Obama pernah merangkul Ratu Elizabeth dari belakang, sebuah gestur yang menghangatkan hati tapi juga mengejutkan.

    Dalam memoarnya “Becoming”, Michelle menyebut bahwa momen itu terjadi saat kaki merasa lelah dan mereka mengekspresikan rasa kemanusiaan yang sama: “Lupa bahwa Ratu Elizabeth mengenakan mahkota berlian dan bahwa saya datang ke London dengan pesawat kepresidenan: Kami hanyalah dua perempuan lelah yang terhimpit sepatu kami. Saya lalu melakukan apa yang secara naluriah saya lakukan setiap kali merasa terhubung dengan orang baru, yakni mengekspresikan perasaan saya secara terbuka. Saya meletakkan tangan dengan penuh kasih sayang di bahunya.”

    Michelle menambahkan jika tindakannya dianggap “tidak pantas” secara protokol, “setidaknya saya telah melakukan hal yang manusiawi.”

    Menelusuri kembali ke era Camelot di Washington D.C., kunjungan Jackie Kennedy pada tahun 1961 bersama Presiden John F. Kennedy tampaknya mengguncang dunia kerajaan.

    Seperti yang digambarkan dalam serial Netflix “The Crown,” kehadiran gemilangnya dilaporkan membuat Ratu Elizabeth II yang saat itu masih muda merasa terganggu, karena merasa tersaingi oleh pesona dan kecerdasan Ibu Negara AS tersebut. Episode tersebut mungkin didramatisir, tetapi berhasil menampilkan ketegangan yang mungkin timbul ketika seremoni Inggris bertemu dengan karisma Amerika.

    Tetap tenang meski canggung

    Ratu Elizabeth II, yang menjadi tuan rumah di tiap kunjungan kenegaraan presiden AS – dari Presiden Truman hingga Biden (kecuali Lyndon B. Johnson), menguasai seni diplomasi dengan sempurna. Ia tenang dan humoris meski menghadapi momen canggung – seperti saat George W. Bush pada kunjungannya di tahun 2007 menyebut sang ratu pernah mengunjungi AS pada 1776, padahal sang ratu lahir di tahun 1926.

    Sikap tenang jadi pesonanya menghadapi kedatangan yang terlambat, gestur yang berlebihan, atau kesalahan dalam percakapan. Ratu jarang menunjukkan reaksinya.

    Kini, King Charles III melanjutkan peran ini dengan gaya yang lebih santai dan komunikatif, namun tekanan diplomatik atasnya tetap tinggi.

    Momen yang berpotensi jadi Meme Internet

    Dalam setiap pertemuan tinggi, setiap jabat tangan, langkah, pandangan, atau pilihan busana begitu diperhatikan dan berpotensi jadi meme internet (video atau gambar yang jadi bahasa baru di internet). Trump tak pernah menghindar dari sorotan, sering menghadirkan momen seperti jabat tangan khasnya yang kuat atau memberi komentar spontan di luar naskah pidato.

    Pada bulan Juli dalam suatu konferensi pers di Skotlandia, Trump mengkritik Wali Kota London, Sadiq Khan menyebutnya “orang jahat” yang “melakukan pekerjaan buruk,” hal ini membuat Perdana Menteri Starmer terkejut.

    Meskipun terkendala protokol, kunjungan kenegaraan bertujuan mempererat hubungan negara dan menguatkan aliansi. Undangan resmi kunjungan kenegaraan diberikan oleh raja Inggris atas saran pemerintah.

    Karena situasi geopolitik dan sifat Trump yang bisa memicu atau meredakan ketegangan, media Inggris menyebut kunjungannya sebagai “serangan atas pesona kerajaan” dan “acara basa-basi”.

    Lord Simon McDonald, mantan sekretaris jenderal Kementerian Luar Negeri dan kepala Layanan Diplomatik mengatakan kepada Sky News kunjungan ini “bukan sekadar kereta kuda dan kemewahan, tapi mengenai agenda dunia.”

    Namun, bagi media dan publik, yang menarik adalah kemegahan upacara — dan potensi kesalahan — yang membuat kunjungan semacam ini menarik dengan kemungkinan menjadi bahan liputan, klik, dan perbincangan.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Charlie Kirk Tewas Ditembak, Netizen Terbelah

    Charlie Kirk Tewas Ditembak, Netizen Terbelah

    Jakarta –

    Aktivis sayap kanan Amerika Serikat (AS) Charlie Kirk meninggal dunia usai ditembak saat menjadi pembicara acara di Universitas Utah Valley di Orem, Utah. Charlie Kirk tewas dengan luka tembak di leher. Kabar ini sangat ramai di media sosial, khususnya X.

    Dilansir detikNews, Kamis (11/9/2025), rekaman video dari lokasi kejadian menunjukkan Kirk tengah berbicara di acara Universitas Utah Valley. Saat itu, Kirk sedang menjawab pertanyaan yang diajukan mahasiswa dalam acara kampus.

    Setelah itu, tiba-tiba Kirk ditembak. Sebuah pernyataan oleh Universitas Utah Valley yang dikirimkan ke media AS, termasuk New York Times dan Fox News, mengatakan tembakan dilepaskan dari sebuah gedung sekitar 200 yard (182 meter) jauhnya.

    Para netizen terbelah, ada yang menyebut Charlie pantas mendapatkan hukuman, yang lain berduka untuknya. Ia memang kerap mengutarakan pendapat kontroversial, bahkan merendahkan beberapa kelompok masyarakat. Ia juga pembela kepemilikan senjata api.

    “Kita belum tahu apa yang memotivasi orang yang menembak dan membunuh Charlie Kirk, tapi kekerasan keji semacam ini tidak memiliki tempat dalam demokrasi kita. Michelle dan saya akan mendoakan keluarga Charlie malam ini, terutama istrinya, Erika, dan kedua anak mereka yang masih kecil,” tulis mantan presiden Amerika Serikat, Barack Obama di X.

    “Charlie Kirk adalah seorang ayah dan suami. Dia manusia. Saya tidak peduli jika Anda tidak sependapat dengannya secara politik, tidak ada yang membenarkan tindakan keji ini,” tulis sebuah akun.

    “Charlie Kirk baru-baru ini berkata kepada seorang Palestina bahwa tidak ada yang namanya orang Palestina. Nah, sekarang lihat… tidak ada lagi yang namanya Charlie Kirk,” sebut yang lain.

    “Jika Anda ngeri dengan penembakan Charlie Kirk, maka mungkin lihatlah kekerasan yang lebih mengerikan yang dilakukan Israel terhadap orang-orang (terutama anak-anak) di Gaza setiap hari, sebuah genosida yang kebetulan didukung oleh Charlie Kirk,” tegas sebuah akun.

    “Orang-orang ingin bersimpati atas insiden Charlie Kirk, tapi dia dan para pendukungnya tidak pernah menunjukkan simpati ke mereka yang mendorong perbaikan undang-undang senjata setelah penembakan massal dan penembakan di sekolah yang tak terhitung jumlahnya. Kini, dia menjadi contoh lain mengapa undang-undang senjata diperlukan dan ini adalah kenyataan pahit Amerika,” sebut sebuah akun.

    Ada pula yang menyebut teori konspirasi bahwa Kirk sengaja dikorbankan sebagai pengalihan isu. “Setelah melihat respons Trump, saya cukup yakin MAGA baru saja mengorbankan Charlie Kirk dalam upaya menyelamatkan Trump dari Epstein Files dan perang yang tidak dapat dihentikannya,” cetusnya.

    “Charlie Kirk bukanlah seorang martir. Ia adalah korban kekerasan yang ia picu,” sebut sebuah akun.

    (fyk/fyk)

  • Profil Lengkap Rahayu Saraswati Djojohadikusumo

    Profil Lengkap Rahayu Saraswati Djojohadikusumo

    Bisnis.com, JAKARTA — Nama politisi Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mendadak viral bukan karena prestasi dan latar belakang keluarganya, namun karena pernyataannya yang membuat warga Indonesia marah.

    Wakil Ketua Komisi VII tersebut mengakui bahwa pernyataannya yang muncul pada podcast YouTube Antara TV On The Record tanggal 28 Februari 2024 telah membuat kegaduhan dan menyakiti masyarakat di Indonesia.

    Dia menjelaskan pernyataan yang membuat masyarakat marah itu ada di menit ke-25 hingga menit ke-27 pada podcast Youtube Antara TV On The Record.

    “Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan,” tutur Rahayu melalui akun Instagram resminya @rahayusaraswati yang dikutip Rabu (10/9/2025) malam.

    Berikut profil Rahayu Saraswati Djojohadikusumo:

    Nama lengkap: Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo

    Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 27 Januari 1986 

    Orang tua: Hashim Djojohadikusumo dan Anie Hashim Djojohadikusumo   

    Keluarga besar: Keponakan dari Prabowo Subianto. Kakek buyutnya, Raden Margono Djojohadikusumo merupakan pendiri BNI, sedangkan kakeknya, Soemitro Djojohadikusumo, dikenal sebagai tokoh ekonomi terkemuka   

    Status keluarga: Menikah dengan Harwendro Adityo Dewanto (sejak 2014) dan memiliki dua anak  

    Pendidikan:

    SD: SD Takaranita II Jakarta

    SMP: United World College of South East Asia, Singapura

    SMA: Collège du Léman, Swiss

    Sarjana: University of Virginia, AS — jurusan Classics & Drama (sekitar 2,5 tahun hingga 2005)

    Pasca-sarjana: International School of Screen Acting, London (2006–2007); sebelumnya kursus di New York Film Academy, Los Angeles (Universal Studios)  

    Karier dalam Dunia Hiburan

    Film: Terlibat dalam trilogi Merah Putih (2009–2011), Darah Garuda (2010), Hati Merdeka (2011), dan Dream Obama (2011). Merah Putih pernah masuk nominasi Festival Film Bandung 2010

    Presenter: Mengisi acara seperti Talk Indonesia (2010–2013) dan Hot Indonesia (2014–2015)

    Kiprah Politik & Aktivisme

    Awal karier politik: Bergabung dengan Partai Gerindra sejak 2013, aktif di organisasi sayap TUNAS sebagai Kepala Bidang Pengembangan

    Anggota DPR RI:

    Periode 2014–2019: Terpilih sebagai anggota DPR dari Dapil IV Jawa Tengah (Sragen, Karanganyar, Wonogiri), bertugas di Komisi VIII (urusan agama, sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak)

    Periode 2024–2029: Kembali terpilih sebagai anggota DPR RI dari Dapil DKI Jakarta III  

    Jabatan Partai:

    Wakil Ketua Umum Partai Gerindra (2020–2025)

    Aktivisme & Organisasi Non-Partai:

    Co-Chair Y20 Indonesia 2022; anggota Board – Indonesia Youth Diplomacy (IYD); Presidium – Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI)

    Pendiri dan Ketua Yayasan Parinama Astha (ParTha) serta Ketua Jaringan Nasional Anti TPPO (perdagangan manusia)

    CEO PT Bima Sakti Bahari; CSO HYPPE; Penasihat Yayasan Peduli Down Syndrome Indonesia (YAPEDSI)