Tag: Barack Obama

  • Trump Minta Petinggi Microsoft Dipecat, Ini Alasannya

    Trump Minta Petinggi Microsoft Dipecat, Ini Alasannya

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminta Microsoft memecat salah satu petingginya, Lisa Monaco. Perempuan yang kini menjabat sebagai Presiden Urusan Global Microsoft itu diketahui pernah menjabat di pemerintahan yang dikuasai dari Partai Demokrat.

    Langkah ini tampak sebagai upaya terbaru Trump untuk membalas dendam kepada pihak yang ia anggap sebagai musuh politik. Pernyataan itu disampaikan Trump sehari setelah mantan Direktur FBI James Comey didakwa.

    Dilansir dari Reuters, Sabtu (27/9/2025), Monaco sebelumnya membantu mengkoordinasikan respons Departemen Kehakiman terhadap serangan 6 Januari 2021 di Gedung Capitol yang dilakukan para pendukung Trump.

    Ia juga pernah menjabat sebagai penasihat keamanan di pemerintahan Barack Obama, lalu menjadi wakil jaksa agung di bawah Presiden Joe Biden. Monaco mulai bekerja untuk Microsoft pada Juli lalu untuk memimpin hubungan perusahaan dengan pemerintah di seluruh dunia.

    Dalam unggahannya di Truth Social, Trump menyebut Monaco sebagai ancaman bagi keamanan nasional AS, terutama mengingat kontrak besar yang dimiliki Microsoft dengan pemerintah AS.

    “Menurut saya, Microsoft harus segera memberhentikan Lisa Monaco,” ujar Trump.

    Izin keamanan Monaco telah dicabut sejak Februari. Pada Jumat, Trump juga mengatakan pemerintah AS telah melarangnya masuk ke seluruh properti federal karena banyak tindakan keliru Monaco.

    Microsoft menolak berkomentar atas pernyataan Trump, sementara Monaco juga belum memberi tanggapan. Sehari sebelumnya, Comey yang memimpin FBI ketika penyelidikan terkait dugaan hubungan kampanye Trump 2016 dengan Rusia dimulai, didakwa atas tuduhan pernyataan palsu dan menghalangi proses kongres.

    Trump pada Jumat juga mengatakan ia memperkirakan akan ada dakwaan lain terhadap orang-orang yang ia anggap musuh, meski tidak menyebutkan nama.

    Sejak kembali menjabat pada Januari, Trump telah menggunakan kekuasaannya untuk melemahkan firma hukum yang membela isu yang ia benci, menekan universitas lewat dana federal, dan memecat jaksa yang terlibat dalam penyelidikan terhadap dirinya.

    Trump juga mendorong agar dakwaan dijatuhkan terhadap mantan penasihat keamanan nasional John Bolton, Jaksa Agung New York Letitia James, serta Senator Demokrat Adam Schiff.

    (ily/hns)

  • Trump Minta Microsoft Pecat Petingginya Lisa Monaco, Ada Apa?

    Trump Minta Microsoft Pecat Petingginya Lisa Monaco, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menyerukan pemecatan Presiden urusan global Microsoft, Lisa Monaco, pada hari Jumat (26/9).

    Monaco sebelumnya menjabat sebagai wakil jaksa agung di pemerintahan Joe Biden dan penasihat keamanan dalam negeri di pemerintahan Obama. Menurut profil LinkedIn-nya, ia memulai jabatannya sebagai kepala urusan global di Microsoft pada bulan Juli.

    Dalam sebuah postingan di Truth Social, Trump menyebut Monaco sebagai ancaman bagi Keamanan Nasional AS karena kontrak pemerintah Microsoft dan mengatakan izin keamanan pemerintahnya baru-baru ini dicabut.

    “Dia merupakan ancaman bagi Keamanan Nasional AS, terutama mengingat kontrak-kontrak besar yang dimiliki Microsoft dengan Pemerintah Amerika Serikat,” tulis Trump dalam postingan tersebut.

    “Karena banyaknya tindakan Monaco yang salah, Pemerintah AS baru-baru ini mencabut semua Izin Keamanannya, mencabut semua aksesnya ke Intelijen Keamanan Nasional, dan melarangnya dari semua Properti Federal,” tambahnya.

    Terkait hal ini, Microsoft masih tidak bersedia untuk berkomentar.

    Beberapa bagian dari pemerintahan AS menggunakan infrastruktur cloud dan perangkat lunak produktivitas Microsoft. Awal bulan ini, Microsoft setuju untuk menawarkan penghematan sebesar US$ 3,1 miliar dalam satu tahun untuk layanan cloud yang dapat digunakan oleh berbagai lembaga.

    Sebelumnya pada hari Jumat, pembawa acara Fox Business, Maria Bartiromo, menerbitkan postingan berlabel X tentang Monaco yang bergabung dengan Microsoft. Penunjukan tersebut terjadi pada bulan Juli, menurut profil LinkedIn Monaco.

    Unggahan tersebut memuat tautan ke artikel bulan Juli di situs web fakultas hukum Universitas Chicago.

    Pada hari Kamis lalu (25/9/2025), Microsoft mengatakan akan menghentikan langganan penyimpanan berbasis cloud dan kecerdasan buatan untuk sebuah unit militer Israel, setelah menyelidiki klaim bahwa divisi tersebut telah membangun sistem untuk melacak panggilan telepon warga Palestina.

    Sementara itu, NBC News melaporkan, Trump dijadwalkan bertemu dengan Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel. CEO Microsoft Satya Nadella menghadiri jamuan makan malam bersama para eksekutif teknologi lainnya di Gedung Putih awal bulan ini.

    (lih/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Yang Dinantikan dari Kunjungan Donald Trump ke Inggris

    Yang Dinantikan dari Kunjungan Donald Trump ke Inggris

    Jakarta

    Satu kata yang terlintas di benak saat mendengar “kunjungan kenegaraan,” mungkin adalah “protokol”. Terutama ketika melibatkan Keluarga Windsor. Kastel dengan nama yang sama dengan keluarga kerjaan tersebut adalah tempat di mana Raja Charles III akan menjamu Presiden AS Donald Trump selama kunjungan kenegaraannya yang kedua ke Inggris 17-19 September mendatang. Karena pekerjaan renovasi, ruang-ruang berlapis emas di Istana Buckingham tidak dapat diakses.

    Biasanya presiden yang menjabat untuk kedua kalinya tidak ditawarkan untuk kunjungan kenegaraan, namun mereka dapat diundang untuk minum teh atau makan siang bersama keluarga kerajaan.

    Ini adalah kali kedua Trump melakukan kunjungan kenegaraan ke Inggris, kunjungan kenegaraan sebelumnya di tahun 2019 diterima oleh Ratu Elizabeth II. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyebut kunjungan kedua ini “sangat bersejarah” dan “belum pernah terjadi sebelumnya.”

    Secara keseluruhan, kunjungan kenegaraan yang kurang formal (kurang Protokoler) dari presiden AS bisa dihitung jari. Selama pemerintahan Ratu Elizabeth II (1952-2022), hanya tiga acara serupa yang diadakan — dengan George W. Bush, Barack Obama, dan Trump.

    Disambut prosesi kereta kuda

    Trump yang awal tahun ini sempat menimbulkan kontroversi di AS setelah mengunggah cuitan “Long live the King” yang merujuk pada dirinya sendiri — akan disambut di Windsor oleh Pangeran William dan Putri Catherine pada Rabu (17/9) dengan prosesi kereta kuda kerajaan. Dalam kunjungan kenegaraan sebelumnya proses ini tidak ada mengingat logistik keamanan yang rumit jika diadakan di London.

    Menurut Sky News, jadwal kunjungan kenegaraan kedua Trump ini mencakup parade militer, peletakan karangan bunga di makam Ratu Elizabeth II di Kapel St George, atraksi penerbangan Red Arrows dan jet F-35, makan malam resmi, dan acara seremonial lainnya.

    Ini adalah jadwal yang dipenuhi tradisi. Namun, di balik kilauan perak dan pedang upacara tersembunyi ‘ladang ranjau’ protokol kerajaan, labirin penuh etiket yang bisa ‘menyesatkan’ para negarawan – bahkan mereka yang sudah berpengalaman.

    Pelanggaran-pelanggaran protokol petinggi negara atau pasangannya

    Dalam kunjungan pertamanya, Trump berjalan di depan Ratu Elizabeth II, membuat sang ratu yang bertubuh mungil tersembunyi di balik tubuh besar Trump — sebuah kesalahan yang ramai dijadikan berita utama.

    Tapi Trump bukanlah pemimpin Amerika satu-satunya yang melanggar protokol kerajaan.

    Pendahulunya, Joe Biden mengenakan kacamata hitam Ray-Ban aviator andalannya saat menyapa Ratu dalam kunjungannya di tahun 2021. Hal ini membuat para ahli etiket Inggris geleng-geleng kepala.

    “Saat bertemu Ratu secara langsung, tidak boleh memakai kacamata hitam atau sejenisnya karena kontak mata sangat penting dalam perkenalan,” kata Grant Harrold, pelayan kerajaan yang melayani Pangeran Charles saat itu, kepada Newsweek.

    Pada tahun 2019, Michelle Obama pernah merangkul Ratu Elizabeth dari belakang, sebuah gestur yang menghangatkan hati tapi juga mengejutkan.

    Dalam memoarnya “Becoming”, Michelle menyebut bahwa momen itu terjadi saat kaki merasa lelah dan mereka mengekspresikan rasa kemanusiaan yang sama: “Lupa bahwa Ratu Elizabeth mengenakan mahkota berlian dan bahwa saya datang ke London dengan pesawat kepresidenan: Kami hanyalah dua perempuan lelah yang terhimpit sepatu kami. Saya lalu melakukan apa yang secara naluriah saya lakukan setiap kali merasa terhubung dengan orang baru, yakni mengekspresikan perasaan saya secara terbuka. Saya meletakkan tangan dengan penuh kasih sayang di bahunya.”

    Michelle menambahkan jika tindakannya dianggap “tidak pantas” secara protokol, “setidaknya saya telah melakukan hal yang manusiawi.”

    Menelusuri kembali ke era Camelot di Washington D.C., kunjungan Jackie Kennedy pada tahun 1961 bersama Presiden John F. Kennedy tampaknya mengguncang dunia kerajaan.

    Seperti yang digambarkan dalam serial Netflix “The Crown,” kehadiran gemilangnya dilaporkan membuat Ratu Elizabeth II yang saat itu masih muda merasa terganggu, karena merasa tersaingi oleh pesona dan kecerdasan Ibu Negara AS tersebut. Episode tersebut mungkin didramatisir, tetapi berhasil menampilkan ketegangan yang mungkin timbul ketika seremoni Inggris bertemu dengan karisma Amerika.

    Tetap tenang meski canggung

    Ratu Elizabeth II, yang menjadi tuan rumah di tiap kunjungan kenegaraan presiden AS – dari Presiden Truman hingga Biden (kecuali Lyndon B. Johnson), menguasai seni diplomasi dengan sempurna. Ia tenang dan humoris meski menghadapi momen canggung – seperti saat George W. Bush pada kunjungannya di tahun 2007 menyebut sang ratu pernah mengunjungi AS pada 1776, padahal sang ratu lahir di tahun 1926.

    Sikap tenang jadi pesonanya menghadapi kedatangan yang terlambat, gestur yang berlebihan, atau kesalahan dalam percakapan. Ratu jarang menunjukkan reaksinya.

    Kini, King Charles III melanjutkan peran ini dengan gaya yang lebih santai dan komunikatif, namun tekanan diplomatik atasnya tetap tinggi.

    Momen yang berpotensi jadi Meme Internet

    Dalam setiap pertemuan tinggi, setiap jabat tangan, langkah, pandangan, atau pilihan busana begitu diperhatikan dan berpotensi jadi meme internet (video atau gambar yang jadi bahasa baru di internet). Trump tak pernah menghindar dari sorotan, sering menghadirkan momen seperti jabat tangan khasnya yang kuat atau memberi komentar spontan di luar naskah pidato.

    Pada bulan Juli dalam suatu konferensi pers di Skotlandia, Trump mengkritik Wali Kota London, Sadiq Khan menyebutnya “orang jahat” yang “melakukan pekerjaan buruk,” hal ini membuat Perdana Menteri Starmer terkejut.

    Meskipun terkendala protokol, kunjungan kenegaraan bertujuan mempererat hubungan negara dan menguatkan aliansi. Undangan resmi kunjungan kenegaraan diberikan oleh raja Inggris atas saran pemerintah.

    Karena situasi geopolitik dan sifat Trump yang bisa memicu atau meredakan ketegangan, media Inggris menyebut kunjungannya sebagai “serangan atas pesona kerajaan” dan “acara basa-basi”.

    Lord Simon McDonald, mantan sekretaris jenderal Kementerian Luar Negeri dan kepala Layanan Diplomatik mengatakan kepada Sky News kunjungan ini “bukan sekadar kereta kuda dan kemewahan, tapi mengenai agenda dunia.”

    Namun, bagi media dan publik, yang menarik adalah kemegahan upacara — dan potensi kesalahan — yang membuat kunjungan semacam ini menarik dengan kemungkinan menjadi bahan liputan, klik, dan perbincangan.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Charlie Kirk Tewas Ditembak, Netizen Terbelah

    Charlie Kirk Tewas Ditembak, Netizen Terbelah

    Jakarta

    Aktivis sayap kanan Amerika Serikat (AS) Charlie Kirk meninggal dunia usai ditembak saat menjadi pembicara acara di Universitas Utah Valley di Orem, Utah. Charlie Kirk tewas dengan luka tembak di leher. Kabar ini sangat ramai di media sosial, khususnya X.

    Dilansir detikNews, Kamis (11/9/2025), rekaman video dari lokasi kejadian menunjukkan Kirk tengah berbicara di acara Universitas Utah Valley. Saat itu, Kirk sedang menjawab pertanyaan yang diajukan mahasiswa dalam acara kampus.

    Setelah itu, tiba-tiba Kirk ditembak. Sebuah pernyataan oleh Universitas Utah Valley yang dikirimkan ke media AS, termasuk New York Times dan Fox News, mengatakan tembakan dilepaskan dari sebuah gedung sekitar 200 yard (182 meter) jauhnya.

    Para netizen terbelah, ada yang menyebut Charlie pantas mendapatkan hukuman, yang lain berduka untuknya. Ia memang kerap mengutarakan pendapat kontroversial, bahkan merendahkan beberapa kelompok masyarakat. Ia juga pembela kepemilikan senjata api.

    “Kita belum tahu apa yang memotivasi orang yang menembak dan membunuh Charlie Kirk, tapi kekerasan keji semacam ini tidak memiliki tempat dalam demokrasi kita. Michelle dan saya akan mendoakan keluarga Charlie malam ini, terutama istrinya, Erika, dan kedua anak mereka yang masih kecil,” tulis mantan presiden Amerika Serikat, Barack Obama di X.

    “Charlie Kirk adalah seorang ayah dan suami. Dia manusia. Saya tidak peduli jika Anda tidak sependapat dengannya secara politik, tidak ada yang membenarkan tindakan keji ini,” tulis sebuah akun.

    “Charlie Kirk baru-baru ini berkata kepada seorang Palestina bahwa tidak ada yang namanya orang Palestina. Nah, sekarang lihat… tidak ada lagi yang namanya Charlie Kirk,” sebut yang lain.

    “Jika Anda ngeri dengan penembakan Charlie Kirk, maka mungkin lihatlah kekerasan yang lebih mengerikan yang dilakukan Israel terhadap orang-orang (terutama anak-anak) di Gaza setiap hari, sebuah genosida yang kebetulan didukung oleh Charlie Kirk,” tegas sebuah akun.

    “Orang-orang ingin bersimpati atas insiden Charlie Kirk, tapi dia dan para pendukungnya tidak pernah menunjukkan simpati ke mereka yang mendorong perbaikan undang-undang senjata setelah penembakan massal dan penembakan di sekolah yang tak terhitung jumlahnya. Kini, dia menjadi contoh lain mengapa undang-undang senjata diperlukan dan ini adalah kenyataan pahit Amerika,” sebut sebuah akun.

    Ada pula yang menyebut teori konspirasi bahwa Kirk sengaja dikorbankan sebagai pengalihan isu. “Setelah melihat respons Trump, saya cukup yakin MAGA baru saja mengorbankan Charlie Kirk dalam upaya menyelamatkan Trump dari Epstein Files dan perang yang tidak dapat dihentikannya,” cetusnya.

    “Charlie Kirk bukanlah seorang martir. Ia adalah korban kekerasan yang ia picu,” sebut sebuah akun.

    (fyk/fyk)

  • Profil Lengkap Rahayu Saraswati Djojohadikusumo

    Profil Lengkap Rahayu Saraswati Djojohadikusumo

    Bisnis.com, JAKARTA — Nama politisi Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mendadak viral bukan karena prestasi dan latar belakang keluarganya, namun karena pernyataannya yang membuat warga Indonesia marah.

    Wakil Ketua Komisi VII tersebut mengakui bahwa pernyataannya yang muncul pada podcast YouTube Antara TV On The Record tanggal 28 Februari 2024 telah membuat kegaduhan dan menyakiti masyarakat di Indonesia.

    Dia menjelaskan pernyataan yang membuat masyarakat marah itu ada di menit ke-25 hingga menit ke-27 pada podcast Youtube Antara TV On The Record.

    “Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan,” tutur Rahayu melalui akun Instagram resminya @rahayusaraswati yang dikutip Rabu (10/9/2025) malam.

    Berikut profil Rahayu Saraswati Djojohadikusumo:

    Nama lengkap: Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo

    Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 27 Januari 1986 

    Orang tua: Hashim Djojohadikusumo dan Anie Hashim Djojohadikusumo   

    Keluarga besar: Keponakan dari Prabowo Subianto. Kakek buyutnya, Raden Margono Djojohadikusumo merupakan pendiri BNI, sedangkan kakeknya, Soemitro Djojohadikusumo, dikenal sebagai tokoh ekonomi terkemuka   

    Status keluarga: Menikah dengan Harwendro Adityo Dewanto (sejak 2014) dan memiliki dua anak  

    Pendidikan:

    SD: SD Takaranita II Jakarta

    SMP: United World College of South East Asia, Singapura

    SMA: Collège du Léman, Swiss

    Sarjana: University of Virginia, AS — jurusan Classics & Drama (sekitar 2,5 tahun hingga 2005)

    Pasca-sarjana: International School of Screen Acting, London (2006–2007); sebelumnya kursus di New York Film Academy, Los Angeles (Universal Studios)  

    Karier dalam Dunia Hiburan

    Film: Terlibat dalam trilogi Merah Putih (2009–2011), Darah Garuda (2010), Hati Merdeka (2011), dan Dream Obama (2011). Merah Putih pernah masuk nominasi Festival Film Bandung 2010

    Presenter: Mengisi acara seperti Talk Indonesia (2010–2013) dan Hot Indonesia (2014–2015)

    Kiprah Politik & Aktivisme

    Awal karier politik: Bergabung dengan Partai Gerindra sejak 2013, aktif di organisasi sayap TUNAS sebagai Kepala Bidang Pengembangan

    Anggota DPR RI:

    Periode 2014–2019: Terpilih sebagai anggota DPR dari Dapil IV Jawa Tengah (Sragen, Karanganyar, Wonogiri), bertugas di Komisi VIII (urusan agama, sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak)

    Periode 2024–2029: Kembali terpilih sebagai anggota DPR RI dari Dapil DKI Jakarta III  

    Jabatan Partai:

    Wakil Ketua Umum Partai Gerindra (2020–2025)

    Aktivisme & Organisasi Non-Partai:

    Co-Chair Y20 Indonesia 2022; anggota Board – Indonesia Youth Diplomacy (IYD); Presidium – Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI)

    Pendiri dan Ketua Yayasan Parinama Astha (ParTha) serta Ketua Jaringan Nasional Anti TPPO (perdagangan manusia)

    CEO PT Bima Sakti Bahari; CSO HYPPE; Penasihat Yayasan Peduli Down Syndrome Indonesia (YAPEDSI)  

  • Trump Gagal Setop Bantuan Luar Negeri

    Trump Gagal Setop Bantuan Luar Negeri

    Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan Presiden AS Donald Trump untuk menyetop pengiriman bantuan luar negeri berpotensi batal usai kalah dalam putusan hakim terbaru. 

    Pemerintahan Trump tetap terikat perintah pengadilan untuk menghabiskan miliaran dolar dana bantuan luar negeri AS yang akan kedaluwarsa pada akhir bulan ini, setelah pengadilan banding federal menolak permohonan pemerintah untuk campur tangan.

    Melansir dari Bloomberg, Sabtu (6/9/2025), bahwa putusan 2-1 pada Jumat (5/9/2025) dari panel tiga hakim pengadilan banding merupakan perselisihan terhadap ‘kemunduran kebijakan’ Trump, apakah Trump dapat menolak menghabiskan dana yang disetujui Kongres untuk program bantuan di seluruh dunia.

    Departemen Kehakiman telah memberi sinyal dalam dokumen pengadilan bahwa kemungkinan mereka akan meminta Mahkamah Agung AS untuk mempertimbangkan kasus ini secara darurat dan menangguhkan perintah pengadilan federal Washington dalam beberapa hari ke depan.

    Sekitar US$12 miliar dari US$30 miliar yang menjadi sengketa di pengadilan akan kedaluwarsa setelah 30 September jika Departemen Luar Negeri dan Badan Pembangunan Internasional AS atau US Agency for International Development (USAID) tidak ada rencana penggunaan dana tersebut. 

    Sementara itu, Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Penarikan Kembali Bantuan

    Adapun, langkah terbaru dari Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit DC bukanlah putusan akhir mengenai keabsahan upaya Trump dan pejabat AS lainnya untuk menarik kembali dana bantuan luar negeri, yang merupakan bagian dari upaya lebih besar administrasinya untuk membongkar USAID dan secara drastis mengurangi keterlibatan AS di luar negeri.

    Hakim Sirkuit DC Cornelia Pillard dan Florence Pan—yang ditunjuk oleh mantan presiden Barack Obama dan Joe Biden masing-masing—memutuskan untuk menolak permintaan pemerintah untuk sementara mencabut perintah pengadilan tingkat bawah terkait penarikan bantuan luar negeri tersebut. Sementara Hakim Justin Walker, yang dikonfirmasi selama masa jabatan pertama Trump, mencatat bahwa dia akan berpihak pada pemerintah. 

    Hakim Distrik AS Amir Ali memutuskan pada 3 September bahwa penolakan pemerintahan untuk menghabiskan dana bantuan kemungkinan melanggar undang-undang AS yang mengatur cara lembaga federal mengambil keputusan. Dia sebelumnya menghentikan pemblokiran dana berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan dalam Konstitusi, tetapi beralih ke klaim lain setelah panel banding yang terbagi membatalkan perintah pengadilan tersebut.

    Ali berpendapat bahwa pemerintah tidak memberikan alasan untuk menggantikan harapan dasar bahwa anggaran Kongres harus diikuti. Dirinya menyimpulkan bahwa keputusan penghentian pendanaan melanggar Undang-Undang Prosedur Administrasi.

    Sebelum putusan dari Ali dikeluarkan, Trump meminta Kongres untuk menarik kembali lebih dari US$4 miliar dana bantuan luar negeri yang akan kedaluwarsa tahun ini, termasuk US$3,2 miliar dari undang-undang anggaran 2024 yang menjadi objek putusan terbaru, menurut berkas pengadilan. 

    Langkah Trump, yang dikenal sebagai “pocket rescission,” dirancang untuk memungkinkan dia menghindari pengeluaran dana tersebut jika Kongres tidak bertindak hingga akhir September, dan secara luas dianggap sebagai uji coba kemampuannya menggunakan manuver tersebut untuk mengelak dari wewenang legislatif di masa depan, seperti dilaporkan sebelumnya oleh Bloomberg.

    Dalam meminta Pengadilan Banding DC untuk campur tangan lagi, Departemen Kehakiman menyatakan bahwa mereka memiliki niat penuh untuk mengikat. Artinya, lembaga-lembaga akan berkomitmen untuk menghabiskan dana yang akan berakhir masa berlakunya yang belum diajukan Trump ke Kongres untuk ditarik kembali.

    Apakah cabang eksekutif dapat menolak menghabiskan dana yang dialokasikan Kongres “adalah masalah yang harus diselesaikan oleh cabang-cabang politik, bukan oleh pengadilan yang campur tangan atas permintaan penggugat swasta,” tulis pengacara pemerintah.

    Perkara tersebut adalah Global Health Council v. Trump, 25-5319, dan Aids Vaccine Advocacy Coalition v. Department of State, 25-5317, Pengadilan Banding AS, DC Circuit (Washington, DC).

  • Warga AS Khawatir Kehilangan Pekerjaan Selamanya Karena AI

    Warga AS Khawatir Kehilangan Pekerjaan Selamanya Karena AI

    Bisnis.com, JAKARTA – Mayoritas warga Amerika Serikat diliputi kekhawatiran atas pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang akan menghilangkan jutaan lapangan kerja secara permanen.

    Hal ini terungkap dalam jajak pendapat terbaru Reuters/Ipsos yang digelar secara  daring selama enam hari dan berakhir Senin (18/8/2025). Survei tersebut menunjukkan 71% responden khawatir AI akan menggantikan terlalu banyak pekerja untuk selamanya.

    Kekhawatiran publik meningkat meski angka pengangguran nasional pada Juli tercatat hanya 4,2%.

    AI pertama kali menguasai percakapan publik pada akhir 2022 ketika OpenAI meluncurkan ChatGPT. Dalam tempo singkat, aplikasi tersebut menjadi yang tercepat tumbuh dalam sejarah. Raksasa teknologi seperti Meta, Google, dan Microsoft segera menyusul dengan produk serupa, memicu gelombang baru persaingan dan investasi.

    Namun, perkembangan itu juga menimbulkan keresahan. Sebanyak 77% responden khawatir AI dapat dimanfaatkan untuk menimbulkan kekacauan politik, seiring maraknya video manipulatif yang terlihat nyata.

    Kekhawatiran tersebut semakin menguat setelah bulan lalu Presiden Donald Trump mengunggah video buatan AI yang memperlihatkan mantan Presiden Barack Obama ditangkap—peristiwa yang sebenarnya tidak pernah terjadi.

    Aspek militer menjadi sumber kecemasan lain. Survei menunjukkan 48% warga menolak penggunaan AI untuk menentukan target serangan militer, sementara hanya 24% yang mendukung, dan sisanya tidak yakin.

    Di sisi lain, euforia terhadap AI memicu arus investasi baru, termasuk rencana Foxconn dan SoftBank membangun pabrik peralatan pusat data di Ohio. Namun, dominasi teknologi ini juga menggeser prioritas kebijakan keamanan nasional, terutama dalam rivalitas strategis AS-China.

    Kekhawatiran publik juga tertuju pada isu energi. Sekitar 61% responden resah terhadap besarnya konsumsi listrik untuk menopang teknologi yang berkembang pesat ini. Menanggapi hal itu, Google baru-baru ini meneken kesepakatan dengan dua perusahaan utilitas listrik AS untuk memangkas penggunaan daya pusat datanya ketika permintaan listrik melonjak.

    AI juga menuai kritik atas sejumlah penyalahgunaan, mulai dari bot yang bisa bercakap secara romantis dengan anak-anak, menyebarkan informasi medis palsu, hingga menjadi alat untuk membenarkan argumen rasis.

    Sebanyak dua pertiga responden mengaku takut manusia akan meninggalkan relasi sosial demi “pasangan” AI. Pandangan soal pendidikan pun terbelah: 36% percaya AI akan membantu, 40% menilai sebaliknya, dan sisanya ragu.

    Jajak pendapat ini melibatkan 4.446 orang dewasa dari seluruh AS secara daring dengan margin kesalahan sekitar dua poin persentase.

  • Tak Gabung NATO, Tak Dapat Crimea

    Tak Gabung NATO, Tak Dapat Crimea

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berbicara mengenai nasib Ukraina yang saat ini berperang dengan Rusia. Trump mengatakan Ukraina tidak akan bergabung dengan kelompok NATo dan tidak akan mengambil kembali Crimea yang dianeksasi Rusia.

    Dilansir BBC, Senin (18/8/2025), hal tersebut disampaikan Trump beberapa jam sebelum ia dijadwalkan menjamu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Gedung Putih. Trump juga mengatakan tidak akan ada pengembalian semenanjung Crimea, yang dianeksasi Moskow pada tahun 2014, delapan tahun sebelum melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina.

    Pernyataan Trump ini menyusul pertemuan puncaknya dengan pemimpin Rusia Vladimir Putin di Alaska, yang mengakibatkan presiden AS tersebut membatalkan tuntutan gencatan senjata, dan menyerukan kesepakatan damai permanen.

    Dalam unggahan di platform Truth Social miliknya pada Minggu (17/8) malam waktu setempat, Trump menuliskan: “Presiden Zelensky dari Ukraina dapat segera mengakhiri perang dengan Rusia, jika ia mau, atau ia dapat terus berjuang.”

    “Ingat bagaimana semuanya bermula. Tidak ada pengembalian Crimea yang diberikan oleh Obama dan TIDAK ADA UKRAINA MASUK NATO. Beberapa hal tidak pernah berubah!!!” tambah Trump.

    Sebelum Trump kembali berkuasa pada bulan Januari lalu, negara-negara NATO menyepakati “jalur yang tidak dapat diubah” bagi Kyiv untuk menjadi anggota aliansi tersebut.

    Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte, bersama para pemimpin Eropa termasuk Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer, akan bergabung dengan Zelensky di Washington, AS untuk membahas masa depan Ukraina pada hari Senin (18/8).

    Trump kemudian menambahkan: “Besok adalah hari besar di Gedung Putih. Tidak pernah ada begitu banyak pemimpin Eropa sekaligus. Kehormatan besar bagi saya untuk menjamu mereka!!!”

    Zelensky mengunggah postingan di media sosial yang mengatakan bahwa ia “bersyukur” atas undangan Trump. “Kita semua memiliki keinginan kuat untuk mengakhiri perang ini dengan cepat dan andal”.

    Ia juga menegaskan kembali perlunya jaminan keamanan yang efektif dari sekutu, “tidak seperti bertahun-tahun yang lalu… ketika Ukraina diberi apa yang disebut ‘jaminan keamanan’ pada tahun 1994 tetapi tidak berhasil”.

    “Tentu saja, Krimea seharusnya tidak diserahkan saat itu,” tambahnya. “Sama seperti Ukraina yang tidak menyerahkan Kyiv, Odesa, atau Kharkiv setelah tahun 2022”.

    Putin Ungkap Ada ‘Kesepahaman’ dengan Trump Soal Ukraina

    Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan ada “kesepahaman” yang dicapai dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump setelah keduanya melakukan pertemuan di Alaska. Putin menyebut bahwa “kesepahaman” itu dapat membawa perdamaian di Ukraina.

    Putin dan Trump melakukan pertemuan yang sangat dinantikan di Alaska pada Jumat (15/8) waktu setempat, yang dimaksudkan untuk membahas perang di Ukraina dan langkah-langkah menuju perdamaian.

    Namun kedua pemimpin mengakhiri pertemuan tanpa ada kesepakatan apa pun soal Ukraina, setelah melakukan pembicaraan selama tiga jam di Joint Base Elmendorf-Richardson di Anchorage, Alaska. Kendati demikian, Putin menyebut ada “kesepahaman” antara dirinya dan Trump mengenai Ukraina dalam pertemuan itu.

    “Kami berharap kesepahaman yang telah kami capai akan… membuka jalan bagi perdamaian di Ukraina,” kata Putin dalam konferensi pers bersama dengan Trump setelah pembicaraan keduanya, seperti dilansir AFP, Sabtu (16/8/2025).

    Putin tidak menjelaskan lebih lanjut soal “kesepahaman” yang dimaksudnya tersebut.

    Dalam konferensi pers yang digelar singkat dengan backdrop sederhana bertuliskan “Pursuing Peace” tersebut, Putin mengatakan bahwa Rusia berharap agar “Kyiv dan ibu kota Eropa akan memandang semua ini secara konstruktif dan tidak akan menciptakan hambatan apa pun”.

    Putin juga memperingatkan terhadap “upaya-upaya untuk mengganggu kemajuan yang telah muncul melalui provokasi atau intrik di-balik-layar”.

    Halaman 2 dari 2

    (lir/lir)

  • Geger “Surat Cinta” Melania Trump untuk Putin Diduga Ditulis AI

    Geger “Surat Cinta” Melania Trump untuk Putin Diduga Ditulis AI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Surat pribadi Melania Trump kepada Presiden Rusia Vladimir Putin yang disebut sebagai surat perdamaian memicu perdebatan publik tentang kemungkinan pembuatannya menggunakan kecerdasan buatan (AI).

    Dalam unggahan di media sosial resminya, ibu negara AS itu menyerukan agar Putin dapat “seorang diri mengembalikan tawa melodi anak-anak” yang telah lama hilang akibat perang besar yang berlangsung lebih dari tiga tahun di Ukraina. Surat tersebut kemudian diserahkan langsung oleh Presiden Donald Trump kepada Putin dalam pertemuan puncak di Alaska, Jumat lalu, menurut laporan Reuters yang mengutip dua pejabat Gedung Putih.

    Di balik pesan penuh harapan dari Melania Trump itu, spekulasi lain muncul. Sejumlah komentator mempertanyakan apakah surat tersebut benar-benar ditulis langsung oleh sang ibu negara atau dihasilkan oleh AI.

    Keith Edwards, seorang strategi Demokrat, menulis di platform X bahwa surat itu “mengatakan banyak hal tanpa makna konkret” dan “mungkin ditulis oleh AI.” Chris Jackson, pendukung lama Joe Biden sekaligus aktivis Demokrat, mengeklaim dirinya telah menjalankan surat itu melalui perangkat AI yang menyimpulkan pesan ke Kremlin tersebut dihasilkan mesin.

    Perusahaan xAI milik Elon Musk, lewat sistem analisis Grok, menyatakan surat itu “menunjukkan tanda-tanda kuat sebagai hasil generasi AI dengan sedikit penyuntingan manusia untuk nada.”

    Meski begitu, tidak ada bukti konkret bahwa surat tersebut memang dibuat menggunakan AI. Pakar AI yang dimintai tanggapan menyebut gaya tulisan surat itu cenderung idealistis dan abstrak.

    “Kata-kata seperti kemurnian, kepolosan, kemanusiaan, cinta, kemungkinan, dan martabat ditumpuk rapat tanpa rincian kebijakan nyata. Model AI cenderung menggunakan nilai universal semacam ini ketika diminta menulis dengan nada inspirasional,” kata salah satu analisis, dilansir Newsweek, Senin (18/8/2025).

    Namun pakar itu juga mencatat surat tersebut tidak memperlihatkan perubahan nada atau frasa janggal khas konten buatan AI.

    Adapun isu AI bukan hal baru bagi Melania Trump. Baru-baru ini ia merilis audiobook berdurasi tujuh jam yang dipasarkan sebagai karya dengan teknologi audio AI sepenuhnya, menggunakan “suara resmi AI Melania Trump” sebagai narator.

    Selain itu, pada 2016, Melania pernah dituduh menjiplak pidato Michelle Obama dalam Konvensi Nasional Partai Republik. Saat itu tim Trump membela diri dengan menyatakan ia hanya menggunakan “kata-kata umum” dan tidak menyalin pidato ibu negara AS sebelumnya.

    Respons Ukraina

    Meski dipenuhi kontroversi, surat Melania Trump ternyata mendapat apresiasi dari Ukraina. Menteri Luar Negeri Andrii Sybiha menyampaikan bahwa Presiden Volodymyr Zelensky berterima kasih kepada Donald Trump atas “perhatian tulus” ibu negara terhadap nasib anak-anak Ukraina.

    Namun, versi surat yang dipublikasikan Melania di Instagram tidak secara eksplisit menyinggung tentang anak-anak Ukraina yang dideportasi ke Rusia.

    Sejak awal invasi skala penuh, Kyiv menuduh Moskow menculik ribuan anak dan memindahkan mereka ke wilayah Rusia atau daerah yang dikuasai pasukan Kremlin. Ukraina menyebut tindakan itu sebagai kejahatan perang.

    Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada Maret 2023 mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin dan Maria Lvova-Belova, komisaris anak Rusia, karena diduga bertanggung jawab atas deportasi ilegal anak-anak dari Ukraina ke Rusia.

    Moskow menolak tuduhan tersebut, dengan alasan bahwa anak-anak dipindahkan demi melindungi mereka dari bahaya konflik. Namun laporan PBB menunjukkan kenyataan yang lebih suram: anak-anak di wilayah Ukraina yang dianeksasi Rusia mengalami eksekusi singkat, penahanan sewenang-wenang, kekerasan seksual terkait konflik, hingga penyiksaan.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pemerintah Israel Wacanakan Perluasan Pendudukan di Tepi Barat

    Pemerintah Israel Wacanakan Perluasan Pendudukan di Tepi Barat

    Jakarta

    Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich pada hari Kamis (14/8) mengungkap rencana perluasan pemukiman di Tepi Barat yang diduduki Israel. Ekspansi pemukiman akan semakin menggerogoti wilayah Palestina dan dipandang sebagai batu sandungan terbesar bagi kedaulatan Palestina.

    Pendudukan Israel di Tepi Barat telah berlangsung sejak tahun 1967.

    Smotrich mengisyaratkan, ekspansi juga diniatkan untuk mencegah lebih banyak negara mengakui kedaulatan Palestina.

    Juru bicara PBB sebabnya mendesak Israel untuk membatalkan rencana ekspansi pemukiman karena akan mengakhiri prospek Solusi Dua Negara. PBB kembali menegaskan bahwa pemukiman Israel di Tepi Barat bertentangan dengan hukum internasional.

    Bagaimana rencana perluasan pemukiman?

    Menteri keuangan dari blok ekstrem kanan itu mengumumkan rencana perluasan pemukiman Israel, Maale Adumim, dengan membangun 3500 apartemen baru di sebidang tanah seluas 12 km2 di sebelah timur Yerusalem, yang dikenal sebagai wilayah East 1 (E1).

    Rencana perluasan area pemukiman Israel ini menurut para pakar akan “secara efektif” membelah wilayah Tepi barat, Israel menjadi dua bagian. Dalam pernyataan yang dirilis Smotrich, pihaknya akan “mengubur gagasan tentang negara Palestina.”

    Pengumuman Smotrich datang bersamaan dengan rencana Prancis, Inggris, dan Kanada untuk secara formal mengakui kedaulatan Palestina pada Sidang Umum PBB di bulan September mendatang.

    “Siapa pun di dunia yang saat ini mencoba mengakui negara Palestina, akan mendapat jawaban dari kami di lapangan,” tambahnya.

    Smotrich, yang juga pemimpin Partai Religious Zionism, mengancam akan menegaskan kedaulatan penuh Israel di semua wilayah Yudea dan Samaria, jika Prancis, Inggris, dan Kanada melanjutkan rencana pengakuan mereka atas negara Palestina.

    Istilah “Yudea dan Samaria” sering digunakan Israel merujuk wilayah Tepi Barat yang diduduki.

    Apa reaksi AS terhadap rencana Smotrich?

    Rencana perluasan pemukiman Yahudi di wilayah E1 sempat dibekukan sebelumnya pada masa pemerintahan AS di bawah Presiden Obama dan Biden dari partai Demokrat.

    Dalam konferensi pers tersebut, Smotrich menyebut Presiden Trump dan Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, sebagai “sahabat sejati”, yang selalu memperkuat posisi Israel.

    Namun juru bicara Departemen Luar Negeri AS, mengelak memberikan tanggapen terkait ekspansi pemukiman, dan hanya mengatakan bahwa “Tepi Barat yang stabil ikut menjaga keamanan Israel ,dan sejalan dengan hal tersebut perdamaian di kawasan dapat tercapai.”

    Meski demikian, Trump dan Huckabee belum memberikan komentar atas rencana tersebut.

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu juga belum memberikan tanggapan resmi kepada publik terkait rencana Smotrich, meski Smotrich mengklaim Netanyahu dan Trump telah mendukung pembangunan unit perumahan baru.

    Posisi Smotrich sebagai menteri keuangan dalam pemerintahan koalisi, memberinya ruang untuk mendulang dukungan dari pemilih konservatif dan pemukim Yahudi garis keras.

    Meski belum mendapat persetujuan resmi dari Netanyahu atau Trump, agenda Smotrich berpotensi memperkuat pengaruh sayap kanan, dan mempengaruhi arah kebijakan pemerintah Israel.

    Rencana E1 masih membutuhkan persetujuan resmi dari pemerintah. Jika disetujui, pembangunan perumahan baru di pemukiman Maale Adumim bisa dimulai dalam waktu sekitar satu tahun.

    Bagaimana reaksi Palestina?

    Manuver untuk pembangunan kawasan E1 mendapat kecaman dari pejabat Palestina, kelompok hak asasi, dan negara-negara Arab.

    Kementerian Luar Negeri Otonomi Palestina di Tepi Barat dan kaum ekspatriat Palestina juga mengecam rencana tersebut, dan menuntut “pemberian sanksi” pada Israel untuk menghentikan pendudukan baru di E1. Mereka menyebut rencana ini sebagai kelanjutan rencana Israel untuk “menghancurkan eksistensi negara Palestina.”

    Organisasi kemanusiaan Israel Peace Now, yang memantau pemukiman Yahudi di Tepi Barat, menyebut rencana pemerintah “membunuh masa depan Israel, dan mematikan setiap peluang tercapainya solusi-dua negara yang damai.”

    Solusi-dua negara mengacu pada visi dua negara merdeka, Israel dan Palestina, yang hidup berdampingan secara damai.

    Kecaman negara-negara Arab

    Kritik juga datang dari kawasan Teluk. Qatar menilai rencana perluasan pemukiman di Tepi Barat sebagai “pelanggaran nyata terhadap legitimasi internasional,” dan menekankan urgensi “tindakan dari komunitas internasional untuk bersatu menghentikan Israel memperluas pemukiman dan, untuk mematuhi resolusi internasional.”

    Kementerian Luar Negeri Mesir mengecam keras rencana perluasan pemukiman Yahudi tersebut, dan mengecam “pernyataan ekstrem menteri Israel yang menyerukan perluasan pemukiman dan kedaulatan Israel di Tepi Barat.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor :Rizki Nugraha/Agus Setiawan

    Lihat juga Video ‘Trump Ingin Jurnalis Dapat Akses Masuk Gaza’:

    (ita/ita)