Tag: Barack Obama

  • Trump Bikin Sederet Kebijakan Kontroversial, Bisakah Dijegal?

    Trump Bikin Sederet Kebijakan Kontroversial, Bisakah Dijegal?

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump telah berjanji menerapkan perubahan yang signifikan untuk masa jabatan keduanya sebagai presiden AS.

    Setelah pelantikannya, ia menandatangani serangkaian kebijakan, yakni deklarasi darurat nasional di perbatasan AS-Meksiko, penetapan kartel narkoba sebagai organisasi teroris, dan pengampunan untuk mereka yang terlibat dalam kerusuhan 6 Januari 2021.

    Selama masa kampanye, kandidat dari Partai Republik itu berjanji melaksanakan “deportasi terbesar” dalam sejarah AS, merampingkan birokrasi pemerintah, memotong pajak, dan memperkenalkan tarif baru untuk impor asing.

    Untuk mencapai tujuannya, Trump mengandalkan kendali Partai Republik atas Kongres dan mayoritas hakim konservatif di Mahkamah Agung. Meski begitu, ini semua bukan tanpa pengawasan dan tantangan.

    Berikut adalah enam faktor yang menurut para ahli dapat membatasi rencananya.

    Keunggulan tipis Partai Republik di Kongres

    Partai Republik menguasai mayoritas di kedua kamar Kongres, tetapi keunggulannya tergolong tipis.

    Pada pemilihan umum November lalu, Partai Republik meraih 220 kursi, sementara Demokrat meraih 215 kursi. Sejak itu, dua anggota kongres Partai Republik telah mengundurkan diri, sementara satu anggota lain diperkirakan akan menyusul.

    “Itu adalah mayoritas paling tipis di zaman modern,” kata Profesor Mark Peterson, seorang ahli dalam studi kebijakan, hukum, dan ilmu politik di Universitas California, Los Angeles (UCLA), kepada BBC Mundo.

    Dia mengatakan Partai Republik “sangat bersatu”, tetapi bukan tanpa halangan untuk mengonsolidasikan mereka dalam untuk isu-isu yang rumit.

    Di Senat, Partai Republik memegang 53 kursi, sementara 47 kursi dipegang Partai Demokrat.

    Getty ImagesMike Johnson dari Partai Republik memimpin Dewan Perwakilan Rakyat AS dengan mayoritas yang sangat tipis.

    Hal ini berarti Partai Republik tidak memperoleh mayoritas super 60 suara yang dibutuhkan untuk menghindari filibuster, yakni metode yang dipakai anggota parlemen guna menunda atau bahkan menggagalkan pemungutan suara.

    Namun, prosedur yang dikenal sebagai “rekonsiliasi” memungkinkan Senat untuk menyetujui langkah-langkah anggaran dengan mayoritas sederhana yakni dengan 51 suara.

    Partai Republik mungkin dapat mencapai beberapa tujuan mereka dengan mengemas langkah-langkah ke dalam proses ini, kata Peterson, tetapi “Partai Demokrat dapat menghentikan hampir semua hal lain”.

    Peterson menunjukkan bahwa selama paruh pertama masa jabatan pertamanya, Trump menguasai mayoritas di kedua kamar tetapi satu-satunya undang-undang utama yang disahkannya adalah RUU pemotongan pajak.

    Peradilan yang independen

    Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di AS. Presiden berhak memilih hakim saat kursi hakim kosong.

    Enam dari sembilan hakimnya saat ini berlatar konservatif, tiga di antaranya dicalonkan Trump selama masa jabatan presiden pertamanya. Namun, ini tidak menjamin bahwa semua putusan pengadilan inisiatif pemerintahannya akan terakomodasi.

    Mahkamah Agung memang mencabut perlindungan federal untuk hak aborsi pada tahun 2022 – didukung oleh orang-orang yang ditunjuk oleh Trump – seperti yang dijanjikannya selama kampanye tahun 2016.

    Getty ImagesMahkamah Agung AS saat ini didominasi oleh kelompok konservatif, namun lembaga ini tidak selalu memberikan keputusan yang diinginkan Trump.

    Namun, Mahkamah Agung justru menegakkan beberapa perlindungan yang diatur lewat beleid jaminan kesehatan- yang dikenal sebagai Obamacare – serta beberapa regulasi terkait pencegahan diskriminasi di tempat kerja bagi individu LGBT.

    Mahkamah Agung juga menolak upaya pembatalan hasil pemilihan presiden tahun 2020 dan mengakhiri program Daca, yang melindungi sebagian migran yang memasuki AS secara ilegal saat masih anak-anak.

    Di luar Mahkamah Agung, menurut Pew Research Center, 60% hakim pengadilan distrik yang aktif dicalonkan oleh presiden dari Partai Demokrat, sementara hanya 40% yang dicalonkan oleh Partai Republik.

    Peterson mencatat bahwa hakim dipandu oleh hukum yang ditetapkan Mahkamah Agung. Peterson mengatakan peradilan “tetap menjadi cabang ketiga pemerintahan yang signifikan dengan independensi yang tinggi”.

    Getty ImagesMahkamah Agung menyimpulkan upaya Trump untuk mengakhiri program untuk para imigran, Daca, sebagai perbuatan melanggar hukum.

    Pemerintah negara bagian dan lokal

    Struktur federal AS membatasi pengaruh Gedung Putih terhadap pengambilan kebijakan di negara-negara bagian.

    Amandemen ke-10 konstitusi AS memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah negara bagian. Di antara wewenang tersebut adalah pengawasan keamanan, kesehatan, pendidikan, tunjangan sosial, hukum pidana, peraturan ketenagakerjaan, dan hukum properti.

    Sementara, pemerintah tingkat kabupaten dan kota berwenang menangani keselamatan publik, perencanaan kota, dan penggunaan lahan.

    Getty ImagesPemerintah Los Angeles mengeluarkan peraturan “kota perlindungan” pada November 2024 untuk melarang penggunaan anggaran dan pegawai negara bagian untuk menjalankan operasi imigrasi.

    Peterson yakin Demokrat akan memanfaatkan kewenangan ini untuk menantang pemerintahan Trump di tingkat yang lebih lokal.

    Peterson mencatat bahwa California, tempat tinggalnya, adalah negara bagian terbesar di AS dan “ekonomi terbesar kelima” di dunia.

    “Tidak semuanya demokratis, liberal, atau progresif, tetapi sangat condong ke arah itu,” katanya.

    Peterson mengharapkan California dan banyak negara bagian lain untuk “melakukan apa pun yang dapat dilakukannya, baik untuk melakukan hal-hal yang terlepas dari apa yang diinginkan Pemerintahan Trump atau untuk menantang pemerintahan Trump – seperti Texas dan negara bagian lain yang telah menantang pemerintahan Biden dan pemerintahan Obama di masa lalu”.

    Saat ini, 23 dari 50 negara bagian AS dipimpin gubernur dari Partai Demokrat.

    Beberapa rencana Trump, seperti deportasi massal, akan memerlukan dukungan di tingkat lokal.

    Berkaca dari realita itu, kebijakan pusat berpotensi menghadapi perlawanan di tingkat negara bagian, atau pemerintahan di tingkat yang lebih lokal.

    Banyak kota dan negara bagian telah mendeklarasikan bahwa mereka siap menjadi “tempat perlindungan” bagi para migran, yang mana berlawanan dengan dengan pemerintah federal.

    Para pejabat publik

    Getty ImagesBiro Investigasi Federal (FBI) adalah salah satu lembaga pemerintah yang ingin diubah oleh Trump.

    Selama masa jabatan pertama Trump, para Republikan mengeluh bahwa mereka dibatasi dalam melaksanakan agenda karena perlawanan dari pejabat terkait pelayanan publik.

    Menjelang akhir masa jabatan pertamanya, Trump pernah menandatangani perintah eksekutif, yang mengizinkan dirinya memecat ribuan pegawai publik. Kemudian Trump menggantinya dengan para pendukungnya.

    Mantan Presiden Joe Biden mencabut tindakan ini, tetapi Trump kembali memberlakukan tindakan serupa pada hari pertama masa jabatan keduanya. Ia juga memerintahkan para pegawai federal yang bekerja dari jarak jauh untuk kembali bekerja di kantor.

    Kelompok konservatif yang dekat dengan Trump telah menyusun basis data orang-orang yang mereka anggap cocok untuk menggantikan pejabat yang kini masih bertugas.

    Serikat Pekerja Perbendaharaan Nasional, telah meluncurkan gugatan hukum terhadap perintah baru tersebut.

    Peterson memperkirakan kebijakan-kebijakan kontroversial Trump terkait layanan publik berpotensi menghadapi perlawanan dari lembaga hukum, politik, dan serikat pekerja.

    Masyarakat sipil dan media

    Trump kemungkinan akan terus menghadapi kritik dari media yang condong ke liberal dan organisasi masyarakat sipil, seperti American Civil Liberties Union (ACLU).

    ACLU yang memiliki 1,7 juta anggota mengatakan akan mencoba memblokir beberapa usulan Trump.

    ACLU menilai kebijakan Trump sejauh ini menyebabkan keluarga imigran terpecah, ancaman kesehatan reproduksi, dan membuat pengunjuk rasa serta lawan politik rentan terhadap tindakan keras pemerintah federal.

    Sebagian lawan Trump menaruh perhatian media, terutama setelah Washington Post dan LA Times enggan menunjukkan dukungan kepada salah satu kandidat presiden menjelang pemilihan.

    Kala itu, keduanya diperkirakan akan mendukung pesaing Trump dari Partai Demokrat, yakni Kamala Harris.

    Getty ImagesSelama masa jabatan pertama Trump, banyak organisasi masyarakat sipil mengorganisir protes dan mengambil tindakan hukum untuk menghalangi agenda pemerintah federal.

    Pemilik Washington Post, yang juga pendiri Amazon dan miliarder, yakni Jeff Bezos, mengatakan keputusan itu dibuat sebagai reaksi atas berkembangnya persepsi publik soal soal “media yang bias”.

    Pada Desember 2024, Bezos mengumumkan perihal donasinya untuk biaya pelantikan Trump dan ikut dalam makan malam di kediaman Trump di Mar-a-Lago, Florida.

    Pemilik LA Times, Patrick Soon-Shiong, yang juga seorang miliuner, mengatakan ia khawatir dukungan terhadap seorang kandidat akan memperburuk kondisi perpecahan di negara tersebut.

    Dukungan publik

    Trump diperkirakan akan memantau opini rakyat mengenai dirinya. Peterson menjelaskan bahwa Trump memperoleh 49,9% suara – kurang dari setengah pemilih – dan hanya unggul 1,5 poin persentase dari Harris.

    “Itu salah satu kemenangan tipis bagi seorang presiden,” katanya.

    Peterson menambahkan bahwa tidak semua orang yang memilih Trump mendukung semua kebijakannya.

    Kelompok ini adalah anggota Partai Republik yang secara pribadi tidak menyukai Trump tetapi berharap penurunan pajak dan penyederhanaan regulasi.

    Sementara sebagian pemilih Trump masuk kategori pemilih yang menganggap sang pengusaha sebagai calon yang tepat untuk mengatasi masalah inflasi.

    Para analis menunjukkan bahwa beberapa anggota Partai Republik memilih Trump tetapi tidak mendukung semua kebijakannya. (Getty Images)

    Dua kelompok ini dapat menjadi penekan pemerintah untuk memoderasi beberapa kebijakan Trump.

    Faktor ini juga dinilai bakal menjadi perhatian Trump guna mempertahankan popularitas, serta menjaga peluang Partai Republik terpilih kembali dalam pemilihan paruh waktu 2026.

    Selain itu, beberapa pakar mengatakan janji Presiden Trump untuk meningkatkan ekonomi dan menurunkan inflasi mungkin akan terganggu oleh beberapa rencananya yang lain, seperti tarif dan deportasi migran.

    Ekonom John Cochrane dari Hoover Institution mengatakan pertanyaan krusial mengenai pemerintahan Trump adalah bagaimana Trump akan mengatasi ketegangan antara kubu pro-bisnis dalam koalisinya dan “para nasionalis” yang berfokus pada isu-isu seperti kontrol perbatasan dan persaingan dengan China.

    “Jelas, kedua kubu tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan,” kata Cochrane.

    “Itulah isu utamanya, dan itulah sebabnya kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi.”

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Baru Menjabat, Trump Bakal Hadapi ‘Aliansi yang Tidak Suci’

    Baru Menjabat, Trump Bakal Hadapi ‘Aliansi yang Tidak Suci’

    Jakarta, CNBC Indonesia – Selama masa jabatan pertamanya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menerapkan diplomasi khasnya dengan musuh-musuh Washington. Ia secara terbuka berteman dengan Rusia dan Korea Utara sementara secara terpisah memberikan tekanan pada China dan Iran.

    Melansir Reuters, Rabu (22/1/2025), Trump kali ini menghadapi tantangan yang berbeda: kelompok antagonis AS yang lebih bersatu yang semakin dekat setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022.

    Trump, yang mulai menjabat pada hari Senin, telah berjanji untuk mengakhiri perang Rusia di Ukraina, mengekang program nuklir Iran, dan melawan China sambil membangun militer AS.

    Namun dalam beberapa tahun terakhir, Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin telah menjalin “kemitraan tanpa batas,” dengan Beijing memberi Rusia dukungan ekonomi yang dibutuhkannya untuk mempertahankan perangnya di Ukraina.

    Pada Selasa, Putin dan Xi mengusulkan pendalaman lebih lanjut dari kemitraan strategis mereka selama panggilan telepon yang panjang setelah Trump dilantik sebagai presiden AS.

    Rusia juga telah menandatangani pakta strategis dengan Korea Utara pada Juni 2024 dan Iran pada Jumat.

    Pengelompokan empat musuh AS, yang baru-baru ini disebut oleh Joe Biden untuk Choma sebagai “aliansi yang tidak suci,” mengakibatkan hilangnya pengaruh bagi AS dan mitranya, kata para analis.

    “Dilema bagi Trump, yang telah menyatakan keinginan untuk ‘berhubungan baik dengan Rusia,’ dan yang mencoba menekan China dalam perdagangan, adalah bahwa kemitraan Moskow dengan Beijing membatasi keinginan Rusia untuk terlibat dengan Washington dan kerentanan Tiongkok terhadap tekanan AS,” kata Daniel Russel dari Institut Kebijakan Masyarakat Asia yang berbasis di Washington, yang mengepalai kebijakan Asia Timur di bawah mantan Presiden Barack Obama.

    Rusia telah melewati sanksi Barat yang ketat sebagian besar berkat pembelian besar-besaran minyak Rusia oleh China dan pasokan barang-barang penggunaan ganda yang menurut pemerintahan Biden sebelumnya menopang basis industri pertahanan Rusia, tuduhan yang dibantah China.

    Korea Utara memasok tentara dan senjata untuk Rusia di Ukraina dan telah dengan cepat memajukan program rudal nuklirnya. Dan para ahli khawatir Iran, meskipun dilemahkan oleh serangan Israel terhadap proksi regionalnya, dapat memulai kembali upayanya untuk membangun senjata nuklir.

    Anggota pemerintahan baru mengakui tantangan tersebut.

    “China membeli minyak dari Iran dengan harga beberapa sen per dolar, Iran menggunakannya untuk mengirim rudal dan pesawat nirawak ke Rusia, yang kemudian menghantam infrastruktur penting Ukraina,” kata Mike Waltz, penasihat keamanan nasional yang baru dalam sebuah wawancara dengan Fox News pada bulan November.

    Dalam sidang konfirmasi Senat minggu lalu, Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyebut China sebagai ancaman paling serius yang dihadapi Amerika Serikat dan menuduh Moskow, Teheran, dan Pyongyang menebar “kekacauan dan ketidakstabilan.”

    Zack Cooper, seorang peneliti senior yang berfokus pada Asia di American Enterprise Institute, mengatakan ia berpikir tim Trump “akan mencoba memisahkan negara-negara dari China.”

    “Mereka tampaknya ingin memisahkan Rusia, Korea Utara, dan Iran dari China, yang berarti membedakan ancaman-ancaman ini daripada menyiratkan bahwa mereka saling terkait,” kata Cooper. “Jadi mendorong kesepakatan dengan Pyongyang dan kesepakatan lainnya dengan Moskow tampaknya paling mungkin bagi saya.”

    (pgr/pgr)

  • Mengenal Paris Climate Agreement yang Buat Trump Menarik Diri dari Perjanjian, Gegerkan Dunia – Halaman all

    Mengenal Paris Climate Agreement yang Buat Trump Menarik Diri dari Perjanjian, Gegerkan Dunia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Setelah dilantik menjadi Presiden ke-47 Amerika Serikat (AS), Donald Trump langsung membuat geger dunia.

    Secara mendadak, Donald Trump menandatangani tindakan perintah untuk menarik Amerika Serikat keluar dari perjanjian iklim Paris atau Paris Climate Agreement, Selasa (21/1/2025).

    Tindakan Trump ini bersamaan dengan kebakaran hebat di California Selatan akibat perubahan iklim ekstrem.

    Dalam pidato pelantikannya, Trump mengatakan ia akan mengumumkan “darurat energi nasional”, meskipun AS saat ini memproduksi lebih banyak minyak daripada negara lain mana pun pada waktu lain.

    Trump mengatakan, tindakannya ini dimaksudkan untuk mengakhiri penyewaan lahan dan air untuk energi angin, dan membatalkan tindakan pemerintahan Biden yang mempromosikan kendaraan listrik.

    Dirinya memandang harga energi sebagai pusat misinya untuk mengatasi rasa frustrasi yang meluas terhadap biaya hidup.

    Pemangkasan birokrasi, kata Trump, akan membantu menurunkan harga energi dan melawan inflasi secara keseluruhan.

    “Krisis inflasi disebabkan oleh pengeluaran berlebihan dan kenaikan harga energi,” kata Trump, dikutip dari CNN.

    “Itulah sebabnya hari ini saya juga akan mengumumkan keadaan darurat energi nasional. Kita akan mengebor, sayang, mengebor,” ujarnya.

    Lantas, apa itu perjanjian iklim Paris atau Paris Climate Agreement?

    Dikutip dari laman resmi organisasi perubahan iklim PBB, UNFCCC, Perjanjian Iklim Paris adalah perjanjian internasional yang mengikat secara hukum tentang perubahan iklim.

    Perjanjian ini diadopsi oleh 196 Pihak di Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP21) di Paris, Prancis, pada 12 Desember 2015. Perjanjian ini mulai berlaku pada 4 November 2016.

    Tujuan utamanya adalah untuk menahan “peningkatan suhu rata-rata global jauh di bawah 2°C di atas tingkat pra-industri” dan melakukan upaya “untuk membatasi peningkatan suhu hingga 1,5°C di atas tingkat pra-industri”.

    Namun, dalam beberapa tahun terakhir, para pemimpin dunia telah menekankan perlunya membatasi pemanasan global hingga 1,5°C pada akhir abad ini.

    Itu karena Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim PBB menunjukkan, melewati ambang batas 1,5°C berisiko melepaskan dampak perubahan iklim yang jauh lebih parah, termasuk kekeringan yang lebih sering dan parah, gelombang panas, dan curah hujan.

    Untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5°C, emisi gas rumah kaca harus mencapai puncaknya paling lambat sebelum tahun 2025 dan turun 43 persen pada tahun 2030.

    Perjanjian Paris merupakan tonggak penting dalam proses perubahan iklim multilateral karena, untuk pertama kalinya, perjanjian yang mengikat menyatukan semua negara untuk memerangi perubahan iklim dan beradaptasi dengan dampaknya.

    Rugikan AS Miliaran Dolar

    Trump baru-baru ini mengatakan Perjanjian Paris akan merugikan AS miliaran dolar.

    Ia merujuk pada janji yang dibuat oleh negara-negara maju untuk memberikan hibah sebesar $100 miliar atau setara Rp1,6 kuadriliun kepada negara-negara berkembang, yang akan memfasilitasi transisi mereka ke energi terbarukan.

    Dikutip dari Al Jazeera, AS juga secara tradisional menentang segala bentuk hukuman karbon yang dikenakan pada perusahaan-perusahaan yang melakukan pencemaran, dan belum mendirikan pasar karbon.

    Trump juga secara konsisten mendukung produksi bahan bakar fosil dalam negeri sebagai bentuk keamanan energi nasional.

    Ia belum menjelaskan mengapa ia tidak melihat energi terbarukan yang diproduksi di dalam negeri dengan cara yang sama.

    “Investasi yang telah dilakukan dalam gas fosil di AS akan memastikan bahwa produksi dan ekspor gas AS akan meningkat sekitar dua kali lipat dalam lima tahun ke depan,” kata Michalis Mathioulakis, direktur akademis lembaga riset Greek Energy Forum di Thessaloniki.

    “Trump tentu saja akan mengklaim penghargaan untuk itu, tetapi Anda tidak dapat mencapai peningkatan produksi dalam waktu singkat,” ucapnya lagi.

    Mathioulakis, seperti banyak analis lainnya, yakin AS ingin menggantikan Rusia sebagai pemasok utama gas fosil Eropa, karena melihat ketergantungan Eropa pada gas Rusia sebagai beban keamanan.

    Hal ini juga merampas pasar Rusia yang paling menguntungkan, dan karenanya pendapatan pajaknya.

    “Yang pasti (AS) berusaha menggantikan Rusia di pasar global,” ujar Mathioulakis.

    “Jangan lupakan pencabutan embargo ekspor gas alam cair (LNG) yang terjadi di bawah Obama,” ungkapnya.

    PBB Sesalkan Tindakan Trump

    Badan-badan PBB pada Selasa, menanggapi perintah eksekutif Trump yang mengakhiri keanggotaan AS di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan kepatuhannya terhadap Perjanjian Iklim Paris.

    Juru Bicara Organisasi Meteorologi Dunia PBB (WMO), Clare Nullis, bereaksi terhadap keputusan Trump untuk keluar dari Perjanjian Paris.

    Nullis mengatakan, kebutuhan semua negara untuk menghormati kesepakatan itu “cukup jelas”.

    Di tahun 2024, kata Nullis, merupakan tahun terpanas yang pernah tercatat, sekitar 1,55°C di atas era pra-industri.

    “Itulah tantangan yang menentukan zaman kita,” ujar Nullis, dikutip dari laman resmi PBB.

    Setelah kebakaran hutan besar yang melanda Los Angeles, Nullis juga mencatat bahwa AS telah menderita sebagian besar kerugian ekonomi global akibat bencana cuaca, iklim, dan air.

    “Sejak 1980, telah terjadi 403 bencana cuaca dan iklim yang mengakibatkan kerugian/biaya total mencapai atau melebihi $1 miliar. Total biaya dari 403 kejadian ini melebihi $2,915 triliun, menurut data AS,” ungkap Nullis.

    Komentarnya menggemakan pernyataan Kantor Juru Bicara PBB pada Senin malam yang menanggapi pertanyaan wartawan dengan menegaskan bahwa “transformasi yang dibayangkan dalam Perjanjian Paris sudah berlangsung”, dengan “revolusi energi” terbarukan yang menawarkan peluang untuk lapangan pekerjaan dan kemakmuran.

    “Sangat penting bagi Amerika Serikat untuk tetap menjadi pemimpin dalam isu lingkungan,” imbuhnya. (*)

  • Ke Bulan atau Mars? NASA Menanti Keputusan Donald Trump

    Ke Bulan atau Mars? NASA Menanti Keputusan Donald Trump

    Jakarta

    Saat pemerintahan baru Amerika Serikat (AS) yang dipimpin Donald Trump mengambil alih kendali Gedung Putih, muncul spekulasi yang menggebu-gebu tentang bagaimana kebijakannya akan membentuk kembali arah dan prioritas NASA, serta sektor antariksa yang lebih luas.

    Perubahan yang cepat dan mendalam dapat memengaruhi sejumlah bidang antariksa, seperti masa depan program eksplorasi Bulan Artemis, roket mana yang disukai atau dibatalkan, tingkat pendanaan untuk ilmu Bumi dan iklim, serta operasi NASA itu sendiri.

    Pertempuran akan terjadi selama beberapa bulan dan tahun mendatang untuk memutuskan arah dan tingkat sejumlah program dan badan AS, dengan desakan dan tarik-menarik antara faksi-faksi yang menyerukan pemotongan anggaran atau peningkatan pengeluaran di bidang-bidang utama. Berikut adalah beberapa masalah besar dan faktor-faktor yang dapat menentukan nasib mereka.

    Bulan atau Mars

    Dikutip dari Space.com, salah satu masalah besar dengan implikasi yang berpotensi berdampak besar pada arah NASA, hubungan AS dengan mitra antariksa internasionalnya dan geopolitik, adalah masa depan program Artemis.

    Artemis, yang didirikan oleh pemerintahan Trump pertama (periode 2017-2021) dengan tujuan mengembalikan manusia ke Bulan, dan dilanjutkan oleh pemerintahan Biden (2021-2025), mengalami penundaan beberapa tahun dari jadwal, dengan pengawasan ketat seputar penundaan dan masalah teknis.

    Elon Musk, kepala SpaceX yang merupakan miliarder, bagian yang sangat aktif dari kampanye pemilihan Trump, dan salah satu pemimpin Department of Government Efficiency, menyatakan di platform media sosial X pada 3 Januari bahwa manusia akan menuju Mars.

    “Kita akan langsung menuju Mars. Bulan adalah pengalih perhatian,” tulisnya.

    Namun, terlepas dari semua pengaruh Musk yang tampak, mungkin tidak mudah untuk mengubah dan mendefinisikan ulang arah NASA, dengan Kongres AS memiliki pengaruh besar dalam setiap perkembangan.

    “Pemerintahan Trump yang baru mungkin mencoba untuk melewatkan program ke Bulan dan langsung menuju Mars, tetapi saya perkirakan mereka akan menghadapi reaksi keras yang sama dari Kongres seperti yang dialami Obama ketika ia mengusulkan hal itu pada 2010,” kata Marcia Smith, yang memiliki pengalaman kebijakan luar angkasa selama 40 tahun dan merupakan pendiri dan editor SpacePolicyOnline.

    “Kongres menginginkan program Bulan-ke-Mars, bukan salah satu atau yang lain,” tandasnya.

    (rns/rns)

  • Prabowo ucapkan selamat kepada Trump sebagai Presiden Ke-47 AS

    Prabowo ucapkan selamat kepada Trump sebagai Presiden Ke-47 AS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo ucapkan selamat kepada Trump sebagai Presiden Ke-47 AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 21 Januari 2025 – 19:19 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada Donald Trump yang resmi menjabat sebagai Presiden Ke-47 Amerika Serikat (AS) setelah mengambil sumpah jabatan di Capitol Rotunda, Washington DC, Senin siang waktu setempat.

    Ucapan selamat itu disampaikan Presiden Prabowo melalui akun resmi instagram @presidenrepublikindonesia yang diunggah pada Selasa.

    “Selamat terhangat saya ucapkan kepada Presiden Donald Trump atas pelantikannya sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47,” demikian petikan ucapan tertulis yang disampaikan Presiden Prabowo melalui unggahan Instagram yang dikutip di Jakarta, Selasa.

    Dalam ucapan itu, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia tetap berkomitmen untuk bekerja sama erat dengan Amerika Serikat.

    Indonesia juga berkomitmen untuk memperkuat kerja sama strategis jangka panjang demi keuntungan bersama kedua negara, tulis Prabowo dalam unggahan itu.

    Trump mengambil sumpah jabatan dengan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung AS John Roberts, yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pidato pelantikan oleh Trump sebagai Presiden AS periode 2025-2029.

    Menurut pantauan ANTARA secara daring, sebelumnya Trump dan Joe Biden tiba di Capitol Rotunda pada pukul 10:48 pagi waktu Washington DC untuk acara pelantikan presiden AS.

    Trump dan Biden bersama-sama menumpangi satu mobil bersama konvoi mobil lainnya dari Gedung Putih ke Capitol Rotunda.

    Dari kumpulan para tamu undangan, terlihat Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill dan Hillary Clinton, Mike Pence, George W and Laura Bush, serta Barack Obama hadir di Capitol Rotunda.

    Sumber : Antara

  • Mengapa Pemerintah Ingin Memulangkan Hambali ke Tanah Air?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        20 Januari 2025

    Mengapa Pemerintah Ingin Memulangkan Hambali ke Tanah Air? Nasional 20 Januari 2025

    Mengapa Pemerintah Ingin Memulangkan Hambali ke Tanah Air?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah berencana memulangkan mantan anggota kelompok teroris
    Jemaah Islamiyah
    (JI)
    Hambali
    alias Encep Nurjaman Riduan Isamuddin dari penjara militer AS di Teluk
    Guantanamo
    , Kuba, ke Tanah Air.
    Namun, pemerintah belum mengetahui bagaimana kewenangan penanganan hukum terhadap Hambali.
    Jika menilik ke belakang, wacana pemulangan Hambali ke Tanah Air pernah muncul di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo seiring dengan rencana Presiden AS Barack Hussein Obama ketika itu untuk menutup penjara Guantanamo.
    Namun, isu pemulangan Hambali ditepis oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu, Luhut Binsar Pandjaitan.
    Ia mengatakan, pemerintah tidak akan pernah mengembalikan Hambali ke Tanah Air.
    “Mereka (AS) tidak memiliki rencana untuk mengembalikan Hambali ke Indonesia. Ya alhamdulillah. Jangan tambah masalah di dalam negerilah,” kata Luhut, di kantornya, Jumat, 11 Maret 2016.
    Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah tidak hanya menangani narapidana asing di Indonesia, tetapi juga warga Indonesia yang ditahan di luar negeri.
    Ia mengatakan, Hambali pernah menjadi buron pada 2002. Namun, ia ditangkap oleh pemerintah Pakistan.
    Meski ditangkap oleh pemerintah Pakistan, Hambali ditahan di Guantanamo atas permintaan pemerintah Amerika.
    “Jadi, bagaimanapun dia adalah WNI, Hambali itu, dan kita ya betapa pun salah, warga negara kita di luar negeri tetap kita harus berikan perhatian,” kata Yusril, usai mengikuti acara Ikatan Wartawan Hukum di Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025) malam.
    Yusril mengungkapkan, Hambali sudah 23 tahun ditahan, tetapi belum mendapat kepastian hukum di AS.
    Saat ini, kata dia, ada kebijakan untuk melakukan rekonsiliasi terhadap JI.
    Hal ini seiring dengan JI yang telah mendeklarasikan diri untuk setia pada Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan menghentikan aktivitas terorisme.
    “Kalau lebih 18 tahun perkara itu sudah tidak bisa dituntut lagi dan kita lihat juga pemerintah baru sekarang kan ada kebijakan untuk melakukan rekonsiliasi termasuk juga setelah Jamaah Islamiyah membubarkan diri dan kemudian menyatakan sumpah setia kepada Pemerintah Republik Indonesia dan menghentikan aktivitas JI yang terkait, apalagi dengan terorisme,” ujar dia.
    Yusril mengatakan, pemerintah bakal membicarakan rencana pengembalian Hambali dengan Amerika Serikat (AS).
    Terakhir, ia juga akan menemui Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan rencana
    pemulangan Hambali ke Indonesia
    .
    “Barangkali kami juga harus melaporkan hal ini kepada Presiden (Prabowo) bagaimana baiknya kita menghadapi kasus seperti Hambali,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pelantikan Trump Digelar Indoor Gegara Cuaca Dingin, Pertama dalam 40 Tahun

    Pelantikan Trump Digelar Indoor Gegara Cuaca Dingin, Pertama dalam 40 Tahun

    Terakhir kali pelantikan Presiden AS dipindahkan ke dalam ruangan karena cuaca yang sangat dingin terjadi tahun 1985 silam, ketika pelantikan kedua Presiden Donald Reagan. Suhu dingin pada saat itu menurun drastis hingga ke minus 23 derajat Celsius hingga minus 29 derajat Celsius.

    Perkiraan suhu di Washington DC pada Senin (20/1) mendatang adalah sekitar minus 7 derajat Celsius ketika waktu pelantikan Trump. Diperkirakan udara akan terasa lebih dingin lagi dengan adanya angin dingin.

    Dengan pelantikan digelar di dalam ruangan, Trump mengatakan para pendukungnya dapat menyaksikan seremoni tersebut via layar besar yang disediakan di dalam Capital One Arena, sebuah arena basket dan hoki profesional di pusat kota Washington DC yang mampu menampung 20.000 orang.

    Dikatakan juga oleh Trump bahwa parade kepresidenan, yang seharusnya melibatkan marching band dan kelompok-kelompok lainnya yang berjalan di Pennsylvania Avenue hingga ke Gedung Putih, akan dialihkan ke Capital One Arena.

    Belum diketahui secara jelas bagaimana parade kepresidenan akan digelar di dalam arena olahraga tersebut. Trump mengatakan dirinya akan bergabung dengan kerumunan orang yang berkumpul di Capital One Arena setelah dilantik.

    Sementara itu, di sisi lain, perubahan lokasi pelantikan ini berarti tidak akan ada perbandingan jumlah orang yang hadir dalam pelantikan Trump dengan pelantikan sebelumnya.

    Setelah pelantikan periode pertamanya tahun 2017 lalu, Trump marah dengan laporan media yang menyebut jumlah orang yang hadir di National Mall — taman lanskap yang menghadap Gedung Capitol — jauh lebih sedikit dibandingkan pelantikan periode pertama Presiden Barack Obama tahun 2009.

    (nvc/idh)

  • Lima hal yang perlu diketahui tentang pelantikan Presiden AS Donald Trump – Halaman all

    Lima hal yang perlu diketahui tentang pelantikan Presiden AS Donald Trump – Halaman all

    Presiden terpilih Donald Trump akan kembali ke Gedung Putih setelah resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47, pada Senin (20/01).

    Hari pelantikan akan meliputi upacara pengukuhan, pertunjukan musik, parade perayaan, dan pesta dansa resmi di malam hari.

    James David Vance juga bakal mengambil sumpah jabatan sebagai wakil presiden AS pada hari yang sama. Dia akan bergabung dengan Trump di atas panggung untuk secara resmi memulai pemerintahan baru mereka.

    Berikut adalah hal yang perlu Anda ketahui tentang hari besar Trump.

    Upacara pelantikan

    Hari Pelantikan adalah upacara resmi yang menandai berakhirnya masa jabatan seorang presiden dan dimulainya pemerintahan presiden baru.

    Pengukuhan ini merupakan bagian paling penting dari peralihan kekuasaan antara para pemimpin pemerintahan di Washington DC.

    Bagian penting dari upacara tersebut meliputi pembacaan sumpah jabatan presiden terpilih: “Saya bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya akan menjalankan Jabatan Presiden Amerika Serikat dengan setia dan dengan kemampuan terbaik saya, melestarikan, melindungi, dan membela Konstitusi Amerika Serikat.”

    Meskipun Trump memenangkan pemilihan pada November lalu, dia secara resmi akan menjadi presiden ke-47 setelah mengucapkan kata-kata itu.

    Adapun James David Vance akan mengambil sumpah jabatan sebelum secara resmi memangku jabatan wakil presiden.

    Acara tersebut juga meliputi pertunjukan musik, pidato – di mana Trump akan berpidato di hadapan konstituennya dan memaparkan tujuannya dalam empat tahun ke depan. Kemudian ada parade dan pesta perayaan.

    Di mana pelantikan berlangsung?

    Pelantikan kedua Trump akan dimulai dengan kebaktian di Gereja St. John, Lafayette Square, gereja bersejarah di Washington DC, diikuti dengan minum teh di Gedung Putih.

    Pertunjukan musik dan sambutan pembukaan bakal dimulai di panggung utama – yang terletak di West Lawn, US Capitol – pada pukul 09:30 waktu setempat (14:30 GMT).

    Kemudian pengambilan sumpah Trump dan Vance serta pidato pelantikan.

    Trump lantas akan menuju ke dalam Ruang Presiden –dekat ruang senat– untuk menandatangani dokumen-dokumen penting dalam rangka memulai pemerintahan barunya.

    Komite Kongres Gabungan untuk Upacara Pelantikan selanjutnya menyelenggarakan jamuan makan siang yang akan dihadiri Trump.

    Parade –yang dimulai dari Capitol hingga Pennsylvania Avenue menuju Gedung Putih– segera menyusul.

    Lalu pada malam harinya, Trump akan tampil di tiga pesta pelantikan di seluruh kota: Pesta Komandan Kepala Negara, Pesta Pelantikan Liberty, dan Pesta Cahaya Bintang.

    Dia diperkirakan akan berbicara di ketiga pertemuan tersebut.

    Apakah publik bisa menyaksikan pelantikan Trump?

    Biasanya ada permintaan yang tinggi untuk menyaksikan pelantikan secara langsung dan tiket untuk menonton juga sangat dicari.

    Anggota Kongres menerima sejumlah tiket untuk upacara tersebut, yang bisa mereka bagikan kepada konstituen mereka.

    Tiket ini gratis, tetapi sering kali sulit didapat. Warga Amerika bisa menghubungi anggota kongres mereka secara langsung untuk mendapatkan tiket.

    Jika Anda tidak bisa hadir secara langsung, ada banyak cara menonton dari jarak jauh.

    Gedung Putih akan menyiarkan langsung pelantikan tersebut.

    Adapun BBC akan menayangkan liputan pelantikan di saluran berita. Anda juga bisa menyaksikan siaran langsung pelantikan di situs web BBC dan mengikuti perkembangannya detik demi detik yang dipadu dengan analisis.

    Siapa yang akan menghadiri pelantikan?

    Pejabat lokal dan federal memperkirakan sekitar 200.000 orang akan hadir di Washington DC, yakni mencakup para pendukung juga para pengunjuk rasa.

    Banyak senator dan anggota kongres AS juga bakal hadir, serta tamu dari pemerintahan yang akan datang.

    Setelah Trump, Vance dan keluarganya, peserta yang tak kalah penting adalah presiden dan wakil presiden yang akan lengser.

    Ini berarti publik akan melihat Presiden Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris –yang kalah dalam pemilihan dari Trump– datang bersama pasangan mereka Jill Biden serta Doug Emhoff.

    Mantan presiden dan ibu negara juga kerap hadir dalam pelantikan.

    Tahun ini, pelantikan diperkirakan akan dihadiri George dan Laura Bush serta Barack Obama, meskipun Michelle Obama dilaporkan tidak hadir.

    Siapa saja yang akan tampil?

    Penyanyi country dan mantan pemenang American Idol, Carrie Underwood dijadwalkan akan membawakan lagu America the Beautiful selama pelantikan.

    “Saya mencintai negara kita dan merasa tersanjung telah diminta untuk bernyanyi di Hari Pelantikan dan menjadi bagian kecil dari acara bersejarah ini,” kata Carrie Underwood dalam sebuah pernyataan pada Senin.

    “Saya pun merasa terhormat bisa menghadiri undangan ini di saat kita semua harus bersatu dalam semangat persatuan dan menatap masa depan.”

    The Village People, sebuah grup disko Amerika, juga akan tampil di salah satu pesta pelantikan Trump, demikian pengumuman grup tersebut.

    Selama kampanye, Trump sering memainkan lagu-lagu grup itu –YMCA dan Macho Man– di rapat umum.

    “Kami tahu ini tidak akan membuat sebagian dari Anda senang mendengarnya, tetapi kami percaya bahwa musik harus dimainkan tanpa unsur politik,” kata grup tersebut dalam sebuah unggahan di Facebooknya.

    “Lagu kami Y.M.C.A adalah lagu kebangsaan global yang diharapkan bisa membantu menyatukan negara setelah kampanye yang penuh gejolak dan terpecah-pecah di mana kandidat pilihan kami kalah.”

  • Joe Biden Lebih Buruk dari Tiga Presiden Sebelumnya, Hasil Jajak Pendapat, Ini Kekurangan Joe Biden – Halaman all

    Joe Biden Lebih Buruk dari Tiga Presiden Sebelumnya, Hasil Jajak Pendapat, Ini Kekurangan Joe Biden – Halaman all

    Joe Biden Lebih Buruk dari 3 Presiden Sebelumnya, Hasil Jajak Pendapat, Ini Kekurangan Joe Biden

    TRIBUNNEWS.COM- Presiden Biden kurang berbuat banyak untuk memperbaiki pertahanan negara, situasi imigrasi, dan utang federal dibandingkan ketiga pendahulunya di Gedung Putih, menurut survei baru terhadap pemilih AS.

    Sebuah jajak pendapat Gallup yang dilakukan bulan lalu menemukan warga Amerika menempatkan Biden, 82, jauh di bawah Presiden Donald Trump, Barack Obama dan George W. Bush pada penanda kebijakan dalam dan luar negeri yang penting — meskipun presiden yang tidak lagi berkuasa itu sering menggunakan kata-kata superlatif untuk menggambarkan pemerintahannya.

    “Saya menyusun salah satu tim kebijakan luar negeri paling kompeten dalam sejarah Amerika,” kata Biden pada hari Senin tentang upayanya dalam pidatonya di Departemen Luar Negeri.

    “Saya yakin ekonomi yang saya tinggalkan adalah yang terbaik di dunia dan lebih kuat dari sebelumnya untuk semua orang Amerika,” katanya juga pada hari Jumat di Gedung Putih.

    Namun, pada pertahanan nasional dan militer, Biden mencatat peringkat negatif bersih -19 persen, lebih rendah dari Trump (+25%), Obama (-9%) dan Bush (+3%).

    Empat dari 10 orang Amerika percaya AS kehilangan posisi dalam pertahanan nasional di bawah Biden, yang memerintahkan penarikan AS yang gagal dari Afghanistan dan mengizinkan balon mata-mata China melintasi seluruh benua AS sebelum ditembak jatuh.

    Sebanyak 51% warga Amerika juga mengatakan mereka merasa Biden melangkah mundur dalam isu imigrasi, sementara hanya sedikit yang mengatakan hal serupa tentang Bush (-37%), Trump (-19%) dan Obama (-18%).

    “Lihat, mari kita pikirkan sesuatu tentang perbatasan. Ketika saya menjadi presiden, jumlahnya sangat menurun,” kata Biden kepada wartawan awal bulan ini, meskipun jumlah migran yang melintasi perbatasan ke AS melonjak dalam tiga tahun pertamanya hingga mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada akhir tahun 2023 .

    Hanya 13% responden yang merasa imigrasi membaik di bawah panglima tertinggi saat ini.

    Namun, mayoritas responden survei Gallup meyakini Biden paling banyak menderita kerugian dalam hal mengatasi utang federal, yang mencapai lebih dari $36 triliun.

    Biden mendapat skor negatif bersih -56?lam cara dia menangani utang federal — lebih buruk dari peringkat Obama -36?n Trump -45%. Survei yang dilakukan setelah masa jabatan presiden Bush tidak menanyakan tentang utang federal.

    Satu-satunya bidang di mana presiden yang akan lengser itu memperoleh peringkat positif bersih adalah pada “situasi untuk kaum gay, lesbian, dan transgender” sebesar 16%, yang jauh lebih rendah dari peringkat positif Obama sebesar 52%. Sementara itu, Trump menerima peringkat positif sebesar 4?lam hal kemajuan yang dicapai untuk warga Amerika LGBT.

    Biden (-32%) mengungguli Bush (-57%) dalam hal posisi AS di dunia dan ekonomi, yang terakhir meninggalkan jabatannya selama krisis keuangan 2008.

    Presiden ke-46 itu nyaris melampaui peringkat Obama dalam hal kejahatan, sementara presiden ke-44 mencatat peringkat negatif bersih -35% dibandingkan dengan Biden yang -32%.

    Peringkat Trump -13% pada bidang kejahatan merupakan yang terbaik di antara empat presiden terakhir.

    Biden, yang telah menghabiskan 48 dari 52 tahun terakhir di kantor publik, akan meninggalkan Gedung Putih pada 20 Januari ketika Trump, 78, dilantik sebagai presiden. 

    Survei ini dilakukan seminggu setelah jajak pendapat Gallup yang terpisah menemukan bahwa lebih dari separuh warga Amerika percaya Biden akan dikenang oleh sejarah sebagai panglima tertinggi yang “buruk” hingga “di bawah rata-rata”.

    Survei Gallup yang dirilis pada 7 Januari menemukan bahwa 37% responden memperkirakan Biden akan dianggap sebagai presiden yang “di bawah rata-rata”, sementara 17% responden mengindikasikan bahwa kepala eksekutif berusia 82 tahun itu akan dikenang sebagai pemimpin AS yang “buruk”.

    Hanya 6% orang dewasa AS yang menjawab bahwa sejarah akan mengingat Biden sebagai presiden yang “luar biasa” dan 13% menganggap warisannya akan dianggap “di atas rata-rata.”

    Sebanyak 26% lainnya mengatakan Biden akan tercatat dalam sejarah sebagai presiden “biasa saja”.

     

    SUMBER: NEW YORK POST

  • Jelang Pelantikan Presiden Trump, Microsoft Hingga Boeing Sumbang 1 Juta Dolar AS – Halaman all

    Jelang Pelantikan Presiden Trump, Microsoft Hingga Boeing Sumbang 1 Juta Dolar AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS,COM, WASHINGTON – Sejumlah perusahaan kondang asal Amerika Serikat (AS) mulai menyumbangkan dana untuk pengukuhan Donald Trump sebagai Presiden AS ke-47 yang akan dilantik pada 20 Januari mendatang.

    Terbaru Google dan Microsoft diketahui telah menyumbangkan masing-masing 1 juta dolar AS untuk mendukung pelantikan Donald Trump.

    Sebagai informasi sumbangan dari perusahaan besar untuk pelantikan seperti ini telah menjadi tradisi yang kerap dilakukan beberapa tahun terakhir, kecuali pada pelantikan Barack Obama di 2009 silam yang menolak donasi korporasi.

    Publik berspekulasi sumbangan digelontorkan merupakan strategi perusahaan-perusahaan di AS untuk membangun hubungan positif dengan pemerintahan Trump.

    Mengingat selama bertahun-tahun Trump memiliki hubungan yang tegang dengan para oligarki teknologi besar yang kerap menuduhnya memiliki bias liberal dan penekanan konten bermotif politik.

    Namun usai Trump lolos dari perputaran pemilu AS, kini berbagai perusahaan mulai membangun keakraban dengan Trump. Adapun dengan sumbangan tersebut pelantikan Trump diperkirakan sanggup mengumpulkan sumbangan senilai 170 juta dollar AS.

    Jumlah itu lebih besar bila dibandingkan dengan dana sumbang presiden AS lainnya. Seperti misalnya pelantikan Joe Biden yang hanya mengumpulkan 63 juta dolar AS pada tahun 2021 sementara pelantikan Barack Obama mengumpulkan 53 juta dolar AS pada tahun 2009 dan 42 juta dolar AS pada tahun 2013.

    Simak daftar perusahaan  AS yang menyumbangkan dana jumbo untuk Trump

    1. Google

    Google, mengatakan kepada The Guardian bahwa perusahaan itu telah menyumbang untuk dana jumbo senilai 1 juta dolar AS untuk menyelenggarakan siaran langsung upacara pelantikan.

    2. Microsoft

    Sama seperti Google, Juru bicara Microsoft juga mengonfirmasi bahwa perusahaan tersebut telah menyuntikkan dana sumbangan untuk pelantikan Trump.

    Adapun sumbangan ini jadi kali ketiga yang dilakukan Microsoft setelah sebelumnya di tahun 2017 perusahaan 500 ribu dolar AS untuk pelantikan Trump dan 500 ribu dolar AS di pelantikan Joe Biden pada tahun 2021.

    3. Amazon 

    Sebelumnya pada akhir tahun lalu, Raksasa teknologi kondang asal AS, Amazon.com Inc. menyumbangkan 1 juta dolar AS untuk pesta pelantikan Presiden terpilih Donald Trump.

    Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh pihak Amazon, selain menyumbangkan dana raksasa teknologi itu juga berjanji akan menyiarkan pelantikan Donald Trump melalui layanan Prime Video, sebagaimana dikutip dari CNN International.

    4. Meta

    Meta yang merupakan induk dari Facebook dan Instagram, juga mengonfirmasi sumbangan sebesar 1 juta dolar AS untuk menyemarakan pesta pelantikan Presiden terpilih Donald Trump.

    Sumbangan itu digelontorkan usai sebelumnya keduanya sempat terlibat konflik lantaran Meta melarang akun Trump di Facebook dan Instagram pasca-insiden 6 Januari 2021.

    Akan tetapi pada akhirnya Meta memulihkan akses Trump pada awal 2023. Mark kini mengaku siap menunjukkan sikap lebih netral, bahkan memuji beberapa kebijakan ekonomi Trump secara terbuka.

    5. Apple

    CEO Apple Inc., Tim Cook, juga memberikan 1 juta dolar AS kepada komite pelantikan, seperti dilaporkan oleh Axios sumbangan jumbo ini merupakan sumbangan pribadi dari Cook, dan bukan dari Apple.

    Sumbangan ini diperkirakan memiliki kepentingan pribadi untuk menjaga hubungan baik dengan Trump. Terlebih saat ini Apple menghadapi banyak tekanan dari regulator, baik di AS maupun di negara lain.

    6. Boeing

    Tak hanya perusahaan teknologi, raksasa aviasi AS, Boeing juga turut menyumbangkan 1 juta dolar AS untuk pelantikan Trump setelah di tahun 2017 Being telah lebih dulu menyumbangkan sumbangan untuk pelantikan pertama Trump.

    7. Chevron

    Produsen minyak AS, Chevron juga telah mengumumkan akan menyumbang dana pelantikan Trump. Namun, juru bicara perusahaan menolak menyebutkan jumlahnya.

    8.  Ford

    Raksasa otomotif Ford kabarnya menyumbangkan 1 juta dolar AS untuk pelantikan Donald Trump pada 20 Januari mendatang.

    9. Toyota

    Amerika Utara mengumumkan bahwa mereka juga akan menyamai sumbangan para pesaingnya. Sumbangan ini digelontorkan ditengah masalah yang tengah menghantam Toyota, dimana produsen otomotif yang beroperasi di Amerika Utara itu saat ini menghadapi tantangan dari kebijakan tarif impor yang direncanakan oleh Trump.

    10. General Motor

    Terakhir ada General Motors yang mengumumkan akan menyumbang 1 juta dolar AS untuk acara tersebut pelantikan Trump.

    Upaya raksasa otomotif AS ini diperkirakan mengikuti langkah perusahaan-perusahaan kondang AS untuk mengambil hati Trump, yang dinilai kebijakannya akan membuat para produsen otomotif kelimpungan lewat aturan kenaikan tarif impor dan mencabut insentif untuk kendaraan listrik.