Tag: Bane Raja Manalu

  • Pemerintah Detailkan Target Bank Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terbesar

    Pemerintah Detailkan Target Bank Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terbesar

    Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja perbankan yang sedang tertekan dan diikuti dengan pelemahan harga saham dipastikan tidak akan mengganggu keberlanjutan program kredit usaha rakyat (KUR).

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan tekanan ke industri perbankan termasuk harga saham tidak mempengaruhi keberlanjutan program KUR yang diusung pemerintah.  “Sejauh ini sih tidak ada isu [gangguan keberlangsungan program KUR] maupun dampak terhadap penyaluran KUR, jadi artinya normal-normal aja,” kata Maman kepada awak media di Kompleks Parlemen, Selasa (18/3/2025).

    Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI hari ini, Maman melaporkan realisasi kredit usaha rakyat atau KUR per 16 Maret 2025 masih rendah dari total target penyaluran tahun ini Rp300 triliun.

    Maman Abdurrahman menyampaikan, realisasi penyaluran KUR sampai 16 Maret 2025 sekitar Rp44,73 triliun atau 14,9% dari total target penyaluran Rp300 triliun di 2025. 

    “Realisasi penyaluran KUR sampai 16 Maret 2025 total penyaluran nasional kurang lebih sekitar Rp44,73 triliun atau kurang lebih sekitar 14,9%,” ungkap Maman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Selasa (18/3/2025).

    Secara terperinci, realisasi penyaluran KUR super mikro senilai Rp36 miliar untuk 3.937 debitur, KUR mikro Rp29 triliun ke 722.222 debitur, KUR kecil Rp15 triliun untuk 61.625 debitur, KUR khusus Rp820 juta, dan KUR Pekerja Migran Indonesia (PMI) Rp13 miliar.

    Dalam paparan yang disampaikan Maman, sebanyak 46 lembaga menjadi penyalur KUR. Diantaranya, BRI, Mandiri, BNI, BSI, BTN, KSP Guna Prima Dana, dan Bank SMBC Indonesia.

    Diantara 46 lembaga tersebut, BRI menjadi bank penyalur KUR dengan target terbesar yakni sebesar Rp175 triliun, diikuti Mandiri Rp38,5 triliun, dan BNI Rp17 triliun. 

    Anjloknya sejumlah saham perbankan sempat menjadi kekhawatiran Komisi VII DPR RI. Kekhawatiran itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu dalam raker bersama Menteri UMKM.

    Apalagi, sejumlah bank seperti BRI dan Mandiri menyalurkan KUR dengan jumlah yang cukup besar.

    “Tadi saya melihat BRI, Mandiri, blue chip ini turun pasar saham, BRI 47,9%, Mandiri 39,7%. Kira-kira ini akan berpengaruh nggak dalam alokasi untuk [penyaluran KUR]? Atau menghilangkan, mengurangi, harapan UMKM dengan kondisi ekonomi yang saat ini?” tanya dia.

  • Pajak pariwisata diterapkan demi ciptakan wisatawan berkualitas

    Pajak pariwisata diterapkan demi ciptakan wisatawan berkualitas

    Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu saat menggelar rapat di DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025) (ANTARA/Ho-Humas Bane Raja Manalu)

    DPR: Pajak pariwisata diterapkan demi ciptakan wisatawan berkualitas
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 14 Maret 2025 – 12:31 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu menilai pemerintah bisa mengenakan pajak pariwisata kepada wisatawan berkualitas yang akan datang ke Bali. Hal tersebut dilakukan untuk menyaring jumlah wisatawan yang ada di Bali demi menghindari kondisi over tourism Bali.

    “Untuk mengatasi over tourism ini, bisa juga melalui pengenaan pajak pariwisata sehingga turis yang datang adalah turis berkualitas. Pajak pariwisata ini bisa juga digunakan untuk promosi, perbaikan fasilitas, dan lain sebagainya,” ujar Bane seperti dikutip siaran pers ketika rapat Panja RUU Kepariwisataan, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (13/3).

    Walau demikian, dalam rapat tersebut Bane tidak menjelaskan secara rinci seperti apa turis berkualitas yang dimaksud. Menurut Bane, saat ini kondisi di Bali telah dipenuhi wisatawan yang membuat kondisi Bali menjadi buruk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali sepanjang 2024 mencapai 6,3 juta kunjungan, naik dibanding tahun 2023 yang mencapai 5,2 juta kunjungan.

    “Ketika Bali sudah over tourism, sudah tidak sesuai dengan Tri Hita Karana, sampah dan kemacetan menjadi persoalan, lalu masalah sosial lainnya,” kata dia.

    Belum lagi dengan banyaknya fenomena wisatawan Bali yang kerap membuat resah masyarakat setempat. Kondisi tersebut, lanjut Bane, akan semakin diperparah dengan hadirnya Bandara Buleleng yang berpotensi menghadirkan maskapai dengan biaya penerbangan rendah.

    “Kenapa harus ada bandara dengan tujuan penerbangan low cost carrier yang akan mendatangkan lebih banyak lagi turis-turis yang tidak kita harapkan? Turis yang tidak membawa dampak ekonomi,” jelas Bane.

    Karenanya, Bane berharap pengelolaan pariwisata di Indonesia bisa berubah menjadi lebih baik melalui RUU tentang Kepariwisataan yang saat ini tengah digodok parlemen. Melalui RUU itu, diharapkan pemerintah mempunyai landasan hukum yang kuat dalam menetapkan pajak di bidang pariwisata demi terciptanya wisatawan-wisatawan yang berkualitas.

    Sumber : Antara

  • Komisi VII dalami hasil kunjungan kerja spesifik ke TVRI-RRI-ANTARA

    Komisi VII dalami hasil kunjungan kerja spesifik ke TVRI-RRI-ANTARA

    hasil keterangan yang disampaikan oleh pegawai-pegawai dari tiga lembaga tersebut menjalankan hasil rapat dengar pendapat di Jakarta karena tidak ada yang di-PHK maupun dirumahkan

    Medan (ANTARA) – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan mendalami hasil kunjungan kerja spesifik yang melakukan peninjauan ke Lembaga Penyiaran TVRI, RRI dan Perum LKBN ANTARA.

    Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Daulay mengatakan bahwa hasil rapat kerja spesifik tersebut terlebih dahulu akan dikonsolidasikan, mengingat kunjungan kerja dilakukan di tiga provinsi.

    “Tentu nanti pada saat kita rapat ini akan dikonsolidasikan. Ini-kan ada tiga provinsi yang dikunjungi, nanti ketiga provinsi ini akan ditanya satu-satu bagaimana hasilnya,” ujar Saleh Daulay pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI di Sumut, di Medan, Rabu.

    Dari hasil konsolidasi tersebut, dia mengatakan jika masih menemukan keluhan dari kebijakan efisiensi anggaran, maka tidak menutup kemungkinan akan kembali menggelar rapat dengar pendapat dengan tiga lembaga tersebut.

    Namun, kata dia, jika tidak menemukan keluhan, maka kebijakan efisiensi anggaran di tiga lembaga tersebut dapat berjalan lancar sehingga persoalan itu dianggap selesai.

    “Sehingga kesimpulan rapat yang sudah pernah diambil DPR itu bisa dijalankan dengan baik. Tidak ada kendala apapun,” kata dia.

    Kendati demikian, Ketua Tim kunjungan kerja spesifik di Sumut itu menegaskan akan meningkatkan pengawasan serta melakukan berbagai upaya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari kebijakan pemerintah pusat tersebut.

    “Efisiensi tetap berjalan dalam konteks menyukseskan program pemerintah, tetapi sampai mengorbankan karyawan,” katanya.

    Dalam kunjungan di Sumut, Daulay yang didampingi sejumlah Anggota Komisi VII lainnya berkesempatan untuk berdialog langsung dengan pegawai dari tiga lembaga tersebut.

    Dia menyebut bahwa hasil keterangan yang disampaikan oleh pegawai-pegawai dari tiga lembaga tersebut menjalankan hasil rapat dengar pendapat di Jakarta karena tidak ada yang di-PHK maupun dirumahkan.

    “Harapan kami ini terjadi di seluruh Indonesia.Jadi kalau terjadi di seluruh Indonesia, persoalan efisiensi dengan merumahkan karyawan tidak ada,” ujarnya.

    Dalam kunjungan tersebut juga Saleh Daulay didampingi sejumlah Anggota Komisi VII DPR RI lainnya seperti Bane Raja Manalu, Eric Hermawan Rycko Menoza (anggota) dan Rahmawati, Jamal Mirdad, Erna Sari Dewi, Achmad Daeng Sere, Kaisar Au Hanifah, dan Dina Lorenza Audria.

    Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Viral Curhatan Pegawai Honorer TVRI dan RRI  Di-PHK, DPR: Batal Dirumahkan dan Gaji Tak Dikurangi

    Viral Curhatan Pegawai Honorer TVRI dan RRI Di-PHK, DPR: Batal Dirumahkan dan Gaji Tak Dikurangi

    TRIBUNJAKARTA.COM – Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI membatalkan keputusan PHK (pemutusan hubungan kerja) terhadap sejumlah pegawai honorer.

    Keputusan ini datang setelah protes dari pegawai menjadi viral di media sosial, memicu sorotan luas terhadap kebijakan efisiensi pemerintah.

    Menanggapi hal itu, anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDIP, Bane Raja Manalu menilai pola komunikasi pemerintah buruk karena baru merespons isu-isu publik setelah viral.

    Bane menegaskan, jika komunikasi pemerintah tak segera dibenahi, akan menumbuhkan keraguan publik pada kemampuan pemerintah.

    “Viralkan, pasti dibatalkan sepertinya jadi pilihan,” kata Bane dalam keterangannya, Kamis (13/2/2025).

    Dia mencotohkan kebijakan pemerintah yang sempat melarang pengecer menjual elpiji 3 kg hanya akhirnya dibatalkan setelah mendapatkan protes dari masyarakat.

    “Warung dilarang ecer LPG 3 Kg, protes viral, kebijakan pun batal. Rumahkan pegawai honorer, protes viral, kebijakan pun batal. Jika yang diputuskan selalu direvisi, khawatirnya keraguan publik akan kemampuan pemerintah bisa mencuat,” ujar Bane.

    Dia juga mengingatkan, ketidakpastian kebijakan seperti ini dapat berdampak buruk pada dunia usaha dan stabilitas ekonomi.

    “Lebih mengkhawatirkan lagi jika keraguan itu datang dari para pelaku usaha. Jika ini sampai terjadi Asta Cita Pak Presiden bisa berantakan lho. Para pembantu Pak Presiden kerja optimal, dong. Tetap semangat untuk Kabinet Merah Putih,” tegasnya.

    Dia mengapresiasi langkah LPP TVRI dan RRI yang membatalkan PHK terhadap pegawai.

    “Senang mendengar bahwa karyawan TVRI dan RRI batal di-PHK, batal dirumahkan, dan tak ada gaji yang dikurangi. Tak terbayang jika mereka harus berhenti kerja beberapa pekan jelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri,” ucapnya.

    Dia menjelaskan bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 seharusnya dipahami seluruh jajaran pemerintah. 

    Menurut Bane, dalam salah satu diktumnya, nomor 3 poin a dinyatakan bahwa efisiensi anggaran tidak termasuk belanja pegawai.

    “Suara penyiar RRI yang viral saat bercerita kegundahan hatinya sepertinya didengar presiden. Terima kasih Pak Presiden. Setahu saya sesungguhnya presiden menyebut efisiensi ini bukan untuk menghilangkan atau mem-PHK karyawan, honorer, atau outsourcing,” tuturnya.

    Keputusan membatalkan PHK disampaikan TVRI dan RRI dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Sebelum dibatalkan, sejumlah pegawai sempat mengeluhkan keputusan TVRI dan RRI yang melakukan PHK dan belakangan viral di media sosial.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Anggota DPR sebut pembatalan PHK pegawai TVRI dan RRI langkah tepat

    Anggota DPR sebut pembatalan PHK pegawai TVRI dan RRI langkah tepat

    “Suara penyiar RRI yang viral saat bercerita kegundahan hatinya sepertinya didengar Presiden. Terima kasih Pak Presiden. Setahu saya sesungguhnya Presiden menyebut efisiensi ini bukan untuk menghilangkan atau mem-PHK karyawan, honorer, atau outsourci

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menilai bahwa keputusan pembatalan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI terhadap sejumlah pegawainya merupakan langkah yang tepat.

    Dia mengatakan bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 seharusnya dipahami seluruh jajaran pemerintah, karena efisiensi anggaran tidak termasuk belanja pegawai.

    “Senang mendengar bahwa karyawan TVRI dan RRI batal di-PHK, batal dirumahkan, dan tak ada gaji yang dikurangi. Tak terbayang jika mereka harus berhenti kerja beberapa pekan jelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri,” kata Bane di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

    Komisi VII DPR RI pada Rabu ini menggelar rapat dengan sejumlah lembaga penyiaran, yakni TVRI, RRI, hingga LKBN ANTARA, dan juga Badan Standarisasi Nasional (BSN) guna membahas restrukturisasi dari efisiensi anggaran sesuai kebijakan pemerintah.

    Dalam rapat itu, dibahas juga mengenai adanya PHK kepada sejumlah kontributor atau jurnalis lepas di TVRI dan RRI, karena hal itu disoroti publik. Terlebih lagi muncul unggahan di media sosial mengenai penyiar RRI yang “dirumahkan”.

    Lewat rapat tersebut, Bane menilai bahwa “suara” penyiar RRI itu berdampak baik.

    “Suara penyiar RRI yang viral saat bercerita kegundahan hatinya sepertinya didengar Presiden. Terima kasih Pak Presiden. Setahu saya sesungguhnya Presiden menyebut efisiensi ini bukan untuk menghilangkan atau mem-PHK karyawan, honorer, atau outsourcing,” kata dia.

    Di sisi lain, dia pun menyoroti komunikasi publik pemerintah yang terkesan baru merespons masalah setelah “viral” di masyarakat. Jika tak segera dibenahi, menurut dia, suatu permasalahan akan menumbuhkan keraguan publik pada kemampuan pemerintah.

    “Viralkan, pasti dibatalkan sepertinya jadi pilihan. Warung dilarang ecer LPG 3 Kg, protes viral, kebijakan pun batal. Rumahkan pegawai honorer, protes viral, kebijakan pun batal,” kata dia.

    Dia pun khawatir bahwa keraguan itu akan dirasakan oleh para pelaku usaha. Jika keraguan itu terjadi di dunia usaha, menurut dia, maka hal tersebut akan berdampak pada visi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • PDIP: Polemik Gas Melon Harus Jadi Pelajaran, Kebijakan Bukan untuk Coba-coba – Halaman all

    PDIP: Polemik Gas Melon Harus Jadi Pelajaran, Kebijakan Bukan untuk Coba-coba – Halaman all

    PDIP mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto mengaktifkan kembali penjualan liquefied petroleum gas atau elpiji 3 kilogram (kg) di pengecer. 

    Tayang: Rabu, 5 Februari 2025 07:43 WIB

    Endrapta Pramudhiaz/Tribunnews

    BAHLIL DICECAR DPR – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, saat konferensi pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2024 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025). Komisi XII DPR menggelar rapat dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Senin (3/2/2025). PDIP mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto mengaktifkan kembali penjualan liquefied petroleum gas atau elpiji 3 kilogram (kg) di pengecer.  Juru bicara Fraksi PDIP DPR RI Bane Raja Manalu mengatakan Kegaduhan akibat kebijakan penghentian penjualan gas melon di pengecer harus menjadi pelajaran bahwa penerapan kebijakan harus melalui kajian yang jelas dan matang. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI, Bane Raja Manalu, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto mengaktifkan kembali penjualan liquefied petroleum gas atau elpiji 3 kilogram (kg) di pengecer. 

    Bane mengatakan, kegaduhan akibat kebijakan penghentian penjualan gas melon di pengecer harus menjadi pelajaran bahwa penerapan kebijakan harus melalui kajian yang jelas dan matang.

    “Apresiasi untuk pemerintah yang mendengar keresahan masyarakat. Ini harus jadi pelajaran untuk berhati-hati dalam menerapkan kebijakan, bukan sekadar coba-coba,” kata Bane pada Selasa (4/2/2025).

    Dia menegaskan, pemerintah harus menyiapkan data dan hasil riset yang jelas sebelum menerapkan suatu kebijakan. 

    Mitigasi risiko, kata Bane, juga harus disiapkan untuk mencegah terjadinya gejolak saat kebijakan mulai berlaku.

    Bane menjelaskan, pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi sebelum menetapkan larangan penjualan gas melon di pengecer. 

    Selain itu, pengecer juga harus diberikan kemudahan untuk beralih status menjadi pangkalan agar bisa menjual gas melon kepada masyarakat.

    Bane menyebut, peran pemerintah daerah juga harus dioptimalkan untuk pengawasan harga jual dan supaya subsidi tepat sasaran.

    “Harus jelas sosialisasi dan tahapannya, jangan tiba-tiba ada larangan dan menjadikan rakyat sebagai korban dari suatu kebijakan,” ujarnya.

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Bagak Marnatal Festival, Wujud Sukacita Natal dan Pendorong Ekonomi Pematangsiantar

    Bagak Marnatal Festival, Wujud Sukacita Natal dan Pendorong Ekonomi Pematangsiantar

    Pematangsiantar: Bagak Marnatal Festival kembali digelar di Kota Pematangsiantar pada Sabtu, 21 Desember 2024. Acara tahunan ini diinisiasi oleh Bane Raja Manalu sebagai bagian dari perayaan sukacita Natal.

    “Bagak Marnatal Festival ini sudah berlangsung untuk ketiga kalinya. Acara ini menjadi festival tahunan di Siantar karena kota ini merupakan pusat dari tujuh gereja besar,” ujar Bane saat acara berlangsung.

    Anggota Komisi VII DPR RI itu menambahkan, festival ini juga bertujuan mendorong perekonomian masyarakat setempat. Ia berencana untuk memperpanjang durasi acara menjadi sepekan pada tahun mendatang.

    “Tahun depan saya ingin menjadikan festival ini berlangsung selama sepekan. Harapannya, Siantar menjadi destinasi Natal. Ketika orang rindu suasana Natal, mereka bisa datang ke sini. Saya yakin ini dapat menjadi penggerak ekonomi lokal,” kata Bane.

    Ia juga menyebutkan keterlibatan talenta lokal dalam festival ini. “Penyanyi dan talenta luar biasa dari Siantar turut berpartisipasi. Jika festival ini berlangsung sepekan, hotel, restoran, dan para pedagang akan kebanjiran pengunjung,” tambahnya.

    Bagak Marnatal Festival pertama kali digelar pada 2022, sebelum Bane menjadi anggota DPR RI. Tahun ini, acara dimulai dengan pawai dari Posko Bagak di Meranti Land. Rute pawai melewati pusat Kota Pematangsiantar dan berakhir di Jalan Gereja, Sopo Godang.

    Sepanjang pawai, Bane bersama keluarga dan para musisi menyapa masyarakat dari atas truk trailer yang dihias. Pawai diakhiri dengan pertunjukan musik di bawah pohon terang di Jalan Gereja. Acara ini berlangsung hingga pukul 22.00 WIB.

    Musisi, seniman, dan komunitas kreatif dari Kota Siantar menjadi pengisi acara, termasuk Punxgoaran dan Alfesta Cantare Choir. Kehadiran mereka menambah semarak suasana festival.

    Bagak Marnatal Festival menarik perhatian masyarakat dengan konsep pawai musik di atas truk trailer. Penampilan para musisi dan seniman di sepanjang rute pawai menciptakan suasana Natal yang kental di Kota Siantar.

    “Berkat Natal untuk semua. Bersukacitalah,” ujar Bane menutup rangkaian acara.

    Pematangsiantar: Bagak Marnatal Festival kembali digelar di Kota Pematangsiantar pada Sabtu, 21 Desember 2024. Acara tahunan ini diinisiasi oleh Bane Raja Manalu sebagai bagian dari perayaan sukacita Natal.
     
    “Bagak Marnatal Festival ini sudah berlangsung untuk ketiga kalinya. Acara ini menjadi festival tahunan di Siantar karena kota ini merupakan pusat dari tujuh gereja besar,” ujar Bane saat acara berlangsung.
     
    Anggota Komisi VII DPR RI itu menambahkan, festival ini juga bertujuan mendorong perekonomian masyarakat setempat. Ia berencana untuk memperpanjang durasi acara menjadi sepekan pada tahun mendatang.
    “Tahun depan saya ingin menjadikan festival ini berlangsung selama sepekan. Harapannya, Siantar menjadi destinasi Natal. Ketika orang rindu suasana Natal, mereka bisa datang ke sini. Saya yakin ini dapat menjadi penggerak ekonomi lokal,” kata Bane.
     
    Ia juga menyebutkan keterlibatan talenta lokal dalam festival ini. “Penyanyi dan talenta luar biasa dari Siantar turut berpartisipasi. Jika festival ini berlangsung sepekan, hotel, restoran, dan para pedagang akan kebanjiran pengunjung,” tambahnya.
     
    Bagak Marnatal Festival pertama kali digelar pada 2022, sebelum Bane menjadi anggota DPR RI. Tahun ini, acara dimulai dengan pawai dari Posko Bagak di Meranti Land. Rute pawai melewati pusat Kota Pematangsiantar dan berakhir di Jalan Gereja, Sopo Godang.
     
    Sepanjang pawai, Bane bersama keluarga dan para musisi menyapa masyarakat dari atas truk trailer yang dihias. Pawai diakhiri dengan pertunjukan musik di bawah pohon terang di Jalan Gereja. Acara ini berlangsung hingga pukul 22.00 WIB.
     
    Musisi, seniman, dan komunitas kreatif dari Kota Siantar menjadi pengisi acara, termasuk Punxgoaran dan Alfesta Cantare Choir. Kehadiran mereka menambah semarak suasana festival.
     
    Bagak Marnatal Festival menarik perhatian masyarakat dengan konsep pawai musik di atas truk trailer. Penampilan para musisi dan seniman di sepanjang rute pawai menciptakan suasana Natal yang kental di Kota Siantar.
     
    “Berkat Natal untuk semua. Bersukacitalah,” ujar Bane menutup rangkaian acara.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)