Xcloud.id

Tag: Bane Raja Manalu

  • Komisi VII sumbangkan Rp500 juta untuk UMKM terdampak bencana Sumbar

    Komisi VII sumbangkan Rp500 juta untuk UMKM terdampak bencana Sumbar

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI menyalurkan bantuan senilai Rp500 juta kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) korban bencana di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

    “Komisi VII DPR RI menyumbang Rp500 juta ke pelaku UMKM Kabupaten Pariaman. Sekaligus mendorong agar alokasi KUR di daerah terdampak bencana diberi dua kali lipat dari alokasi sebelumnya agar ekonomi lebih cepat pulih,” kata anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Bantuan tersebut berasal dari gotong royong masing-masing anggota Komisi VII DPR RI.

    Bantuan tersebut diserahkan kepada pelaku UMKM korban bencana melalui Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis, saat Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin.

    Kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI dilakukan untuk mendapatkan masukan berupa data faktual mengenai kondisi Kabupaten Padang Pariaman, dampak bencana terhadap infrastruktur dan aktivitas ekonomi daerah, khususnya bidang perindustrian, kepariwisataan, UMKM, ekonomi kreatif, dan sarana publikasi publik di daerah.

    Dalam kunjungan kerja reses itu, dilakukan pertemuan dengan Bupati Padang Pariaman dan jajaran, Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Pariwisata RI, Kementerian Ekonomi Kreatif RI, Kementerian UMKM RI, Badan Standardisasi Nasional (BSN), LPP TVRI Sumatera Barat, LPP RRI Sumatera Barat, LKBN ANTARA Sumatera Barat, Forkopimda Kabupaten Padang Pariaman dan para pelaku usaha UMKM.

    Hadir dalam kunjungan itu, yaitu Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay, Wakil Ketua Komisi VII Evita Nursanty dan Chusnunia Chalim serta para anggota Komisi VII DPR RI, yakni Bane Raja Manalu, Mujakkir Zuhri, Rahmawati, Jamal Mirdad, Achmad Daeng Sere, Arjuna Sakir, Kaisar Abu Hanifah, dan Iman Adinugraha.

    Dari kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ini diharapkan ada percepatan pemulihan dari dampak bencana dan keberlanjutan pengembangan sektor-sektor pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, serta perindustrian skala kecil dan menengah yang berbasis pada potensi lokal.

    Dalam beberapa waktu terakhir, Kabupaten Padang Pariaman menghadapi kejadian bencana hidrometeorologi yang berdampak pada kehidupan masyarakat serta aktivitas ekonomi di sejumlah wilayah. Kondisi ini menimbulkan gangguan terhadap infrastruktur dasar, kawasan usaha, destinasi pariwisata, serta aktivitas produksi dan distribusi UMKM.

    “Ini saatnya Kementerian UMKM bersama bank Himbara bahu membahu membangkitkan ekonomi kabupaten-kota terdampak bencana dengan membantu pelaku UMKM,” tutur Bane.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR desak penghentian aktivitas PT TPL di lahan sengketa

    Anggota DPR desak penghentian aktivitas PT TPL di lahan sengketa

    “Tidak boleh ada aktivitas terjadi atau berlangsung di lahan yang sedang bersengketa atau disengketakan untuk menghindari peristiwa serupa,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu mendesak penghentian aktivitas penanaman yang dilakukan PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) di atas lahan yang masih bersengketa.

    Hal itu disampaikan Bane usai terjadinya bentrokan antara warga dan pihak pengamanan PT TPL pada Senin (22/9) di wilayah Buttu Pengaturan, Simalungun, Sumatera Utara. Adapun warga yang terlibat konflik merupakan masyarakat adat Sihaporas.

    “Tidak boleh ada aktivitas terjadi atau berlangsung di lahan yang sedang bersengketa atau disengketakan untuk menghindari peristiwa serupa,” katanya di Jakarta, Selasa.

    Bane mengungkapkan, setelah menerima laporan masyarakat, dirinya langsung mengontak Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang untuk meminta aparat kepolisian segera hadir di lokasi kejadian guna mencegah bentrokan yang lebih besar.

    “Banyak warga yang telah menjadi korban luka, ibu-ibu yang terkapar dengan luka di wajah,” ucapnya.

    Selain menyebabkan korban luka, imbuh dia, terdapat juga laporan bahwa bentrokan itu menyebabkan kerusakan terhadap rumah, gubuk, sepeda motor, dan mobil pikap.

    Legislator dari Komisi VII DPR RI yang membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi itu juga menegaskan bahwa negara harus hadir untuk melindungi masyarakat dengan mengevaluasi penerima konsesi pengelolaan hutan.

    “Sudah saatnya pemerintah mengevaluasi seluruh penerima konsesi pengelolaan hutan jika serius merawat lingkungan. Lalu, mengaudit manfaat ekonomi sesaat dan kerusakan yang ditimbulkan,” ucapnya.

    Bane menegaskan, apa yang ia suarakan sejalan dengan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam Rakernas V PDI Perjuangan pada Mei 2024.

    Dalam salah satu rekomendasi Rakernas tersebut, PDI Perjuangan mendesak pemerintah untuk menghentikan deforestasi dengan moratorium alih fungsi lahan hutan dan penggundulan hutan serta mendorong reforestasi lahan hutan yang terdegradasi.

    “Negara harus hadir di sana bersama rakyat, tidak boleh ada peristiwa kekerasan,” kata Bane.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR targetkan RUU Kepariwisataan rampung di masa sidang ini

    Komisi VII DPR targetkan RUU Kepariwisataan rampung di masa sidang ini

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan bisa rampung di masa sidang bulan ini.

    Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu mengatakan bahwa saat ini RUU Kepariwisataan sudah mencapai tahap finalisasi karena pembahasan substansi perubahannya sudah selesai. Kini, tahapan pembahasan masuk ke tahap sinkronisasi melalui Tim Sinkronisasi dan Tim Perumus.

    “Masa reses kalau tidak salah, tidak berubah, nanti jadwalnya itu di 2 Oktober. Jadi sebelum 2 Oktober ini sudah selesai,” kata Bane kepada ANTARA di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Di tahapan akhir ini, menurut dia, Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi meluruskan pasal-pasal yang masih perlu dikoreksi. Menurut dia, tahapan tersebut melibatkan ahli bahasa agar tidak ada pengguna bahasa yang salah.

    Dia menjelaskan bahwa ada sejumlah substansi perubahan yang penting dalam RUU Kepariwisataan untuk mendongkrak sektor pariwisata di Indonesia. Di antaranya, kata dia, pendidikan kepariwisataan akan diatur dalam RUU tersebut agar bisa menyiapkan sumber daya manusia yang siap.

    Legislator yang membidangi urusan pariwisata, perindustrian, UMKM, dan Ekonomi Kreatif itu, mengatakan bahwa pendidikan soal kepariwisataan juga akan masuk ke dalam kurikulum formal di tingkat sekolah dasar.

    Selain itu, RUU Kepariwisataan juga akan mengatur soal keselamatan di bidang pariwisata. Jangan sampai, kata dia, kecelakaan yang terjadi di destinasi wisata beberapa waktu lalu kembali terulang hingga menjadi sorotan publik.

    “Nah itu yang harus penuhi syarat-syarat yang telah kita tetapkan. Jadi artinya tujuannya semata-mata demi kenyamanan, demi keamanan, dan keselamatan wisatawan,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR ingatkan masyarakat dilibatkan dalam pengembangan Toba

    Anggota DPR ingatkan masyarakat dilibatkan dalam pengembangan Toba

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu mengingatkan agar masyarakat sekitar harus dilibatkan dalam pelestarian dan pengembangan kawasan Danau Toba bila nantinya kembali mendapat green card (kartu hijau) dari UNESCO.

    “Kita sering bicara stakeholders, tapi lupa share holder. Apa yang kita lakukan tidak akan berguna kalau enggak ada dampak untuk masyarakat,” kata Bane dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Kaldera Toba, Sumatera Utara, Sabtu.

    Dia mendorong pemerintah untuk memastikan kemajuan kawasan Danau Toba sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

    Untuk itu, menurut dia, harus ditetapkan zonasi wisata di kawasan Danau Toba, seperti kawasan wisata massal atau wisata kekhususan (edukasi-penelitian).

    Hal tersebut, kata dia, agar keanekaragaman hayati kawasan Danau Toba tetap terjaga, namun tetap mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

    “Danau Toba kawasan terintegrasi, harus dibangun sama-sama. Zonasi juga perlu, mana pariwisata massal dan pariwisata kekhususan. Karena kalau biodiversitnya enggak dijaga, percuma juga,” ujarnya.

    Badan Pengelola (BP) Toba Caldera UNESCO Global Geopark (TCUGGp) menyatakan revalidasi (peninjauan kembali) status Geopark Kaldera Toba telah dilakukan pada 21-25 Juli 2025, dengan tim penilai dari Portugal dan Korea Selatan.

    Hasil revalidasi status Geopark Kaldera Toba secara resmi akan diajukan dan direkomendasikan ke UNESCO pada Sidang UNESCO Global Geopark September 2025 di Chile.

    Revalidasi status itu dilakukan setelan pada rapat UNESCO Global Geopark di Maroko pada 4-5 September 2023 menyatakan, kawasan Geopark Kaldera Toba mendapat kartu kuning dari UNESCO.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR minta status Geopark Kaldera Toba UNESCO dipertahankan

    Anggota DPR minta status Geopark Kaldera Toba UNESCO dipertahankan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu meminta agar pengelola mempertahankan status kawasan Danau Toba, Sumatera Utara, sebagai Geopark Kaldera Toba yang diakui oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO).

    Dia menilai bahwa status tersebut bisa membawa dampak pada pariwisata, mengembangkan ekonomi lokal, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesadaran akan warisan geologi, hingga eduwisata.

    *Status global geopark adalah pemuliaan lingkungan, pemuliaan ekosistem, mustahil kita dapat dan pertahankan status global geopark jika ekosistemnya rusak,” kata Bane dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Dia menilai saat ini posisi Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark menjadi mengambang. Pasalnya, dalam pemerintahan sebelumnya badan tersebut berada di bawah Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, tetapi saat ini nomenklatur kementerian tersebut sudah tidak ada lagi.

    “Kami sebagai wakil rakyat akan mendorong kepastian nomenklaturnya, karena kalau nomenklaturnya tidak jelas berinduk ke mana, maka tidak ada kepastian anggaran. Tanpa anggaran, enggak mungkin ini bisa berjalan sesuai yang diinginkan,” kata dia.

    Menurut dia, saat ini Geopark Kaldera Toba sudah mendapatkan peringatan dari UNESCO untuk segera memperbaiki kekurangan-kekurangan. Namun dia yakin bahwa pengelola badan tersebut yang diisi oleh orang-orang baru dapat mempertahankan status tersebut.

    “Mudah-mudahan mereka bisa mengerjakan apa yang jadi kewajiban yang disampaikan UNESCO di sisa waktu ini,” kata dia.

    Dia menjelaskan bahwa pihak pengelola akan menyelesaikan pemasangan visibilitas di 16 titik di Kawasan Danau Toba. Visibilitas merupakan salah satu syarat dari UNESCO untuk mempertahankan status Geopark Kaldera Toba, seperti pembangunan gerbang, monumen, dan panel interpretasi.

    “Dan juga ada penemuan site baru di beberapa wilayah yang akan dicek langsung oleh UNESCO. Ini kabar baik, kita harus saling bantu agar ini bisa terwujud,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR: Pariwisata Sumut punya banyak hal baik untuk dipromosikan

    Anggota DPR: Pariwisata Sumut punya banyak hal baik untuk dipromosikan

    Bangun cerita, buat paket wisata Danau Toba dan geosite, pesta adat, dan hal menarik lainnya.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu mengemukakan bahwa banyak hal yang baik untuk mempromosikan pariwisata di Sumatera Utara, seperti Danau Toba.

    “Begitu banyak hal baik yang bisa disampaikan ke publik untuk promosikan kebaikan Danau Toba,” ujar anggota dewan yang membidangi pariwisata itu dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Sebelumnya, dalam sebuah seminar pariwisata di Simalungun, Sumut, Sabtu (24/5), Bane Raja Manalu mengajak masyarakat Sumut untuk saling menyebarkan kebaikan guna memajukan pariwisata daerahnya.

    Dikatakan pula bahwa perkembangan dunia digital harus dimanfaatkan oleh masyarakat Sumut untuk promosikan destinasi pariwisata setempat.

    Pemanfaatan yang tepat, menurut dia, dapat membuat Sumut menarik wisatawan, terlebih pariwisata di provinsi ini unggul dalam keindahan alam, seni budaya, kuliner, hingga sejarah.

    “Bangun cerita, buat paket wisata Danau Toba dan geosite, pesta adat, dan hal menarik lainnya,” ujar Bane ketika mencontohkan upaya promosi pariwisata Sumut seperti Danau Toba.

    Bane Raja Manalu mengatakan bahwa saat ini Komisi VII DPR RI sedang menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar).

    Dalam RUU tersebut, kata dia, salah satu pembahasan adalah mengenai lembaga kepariwisataan yang di dalamnya juga terdapat perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Kehutanan.

    “Semoga terwujud supaya infrastruktur dasar destinasi pariwisata akan jauh lebih baik,” kata Bane Raja Manalu.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi VII sumbangkan Rp500 juta untuk UMKM terdampak bencana Sumbar

    Anggota DPR ingatkan pemerintah status Geopark Toba terancam dicabut

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu mengingatkan pemerintah bahwa status Geopark Kaldera Toba terancam dicabut dari UNESCO Global Geopark bila tidak menjalankan rekomendasi perbaikan tata kelola.

    Anggota komisi yang membidangi pariwisata tersebut mengingatkan pemerintah sebab UNESCO telah memberikan kartu kuning sejak September 2023, dan memberikan waktu dua tahun untuk memperbaiki tata kelola geopark atau taman bumi tersebut.

    “Jangan sampai status Toba di UNESCO Global Geopark dicabut. Nanti menyesal,” kata Bane dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Menurut Bane, saat ini pemahaman bersama diperlukan, yakni dengan cara pemerintah mengedukasi masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan kawasan taman bumi Danau Toba sebagai magnet pariwisata yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar.

    “Status geopark bukan label yang otomatis membuat Danau Toba jadi destinasi unggulan. Label geopark juga bukan tujuan akhir, melainkan harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

    Selain itu, dia menilai bahwa pengelolaan taman bumi di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) perlu dikaji ulang.

    “Dengan banyaknya tugas Kementerian ESDM, ada kekhawatiran pengelolaan geopark menjadi tidak diutamakan. Padahal, ini hal penting karena mendapat status geopark dari UNESCO juga tidak mudah,” katanya.

    Ia juga mengatakan bahwa keseriusan pemerintah daerah diperlukan dengan tidak mengganti kepala dinas maupun kebijakan yang terkait pengelolaan Geopark Kaldera Toba.

    Dia menyampaikan pernyataan tersebut mengingat tim asesor dari UNESCO akan menilai ulang Geopark Kaldera Toba pada Juni 2025.

    “Semoga dalam sisa waktu satu-dua bulan ke depan pengelolaan Danau Toba bisa menunjukkan tren positif, dan UNESCO tidak mencabut keanggotaan Geopark Kaldera Toba dari UNESCO Global Geopark,” harapnya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • MPR sosialisasikan empat pilar di Dairi tekankan soal kolaborasi

    MPR sosialisasikan empat pilar di Dairi tekankan soal kolaborasi

    Jakarta (ANTARA) – Anggota MPR RI Bane Raja Manalu menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada masyarakat di Dairi, Sumatera Utara, dan menekankan pentingnya kolaborasi atau gotong royong agar masyarakat berdaya dan mewujudkan kesejahteraan bersama.

    “Gotong royong, kolaborasi, adalah salah satu poin penting yang terkandung dalam Pancasila. Eranya berkolaborasi untuk saling menguatkan dan memajukan,” kata Bane dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Adapun Empat Pilar MPR RI terdiri dari pemahaman mengenai Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Bentuk Negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara.

    Dalam hal ini, dia menilai bahwa masyarakat Dairi yang memiliki mata pencaharian dari sektor peternakan dan pertanian, berpotensi tinggi untuk menggerakkan roda perekonomian. Menurut dia, seluruh pihak pasti ingin hidup sejahtera dan secara mandiri.

    “Saya berharap Bapak-Ibu bisa lebih berbangga karena mampu menolong diri sendiri, dan mampu bergotong royong untuk kemajuan bersama,” kata Bane.

    MPR RI pun sebelumnya sudah mengingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan berpegang teguh pada Pancasila demi menghindari perpecahan yang merupakan ancaman terbesar bangsa Indonesia.

    MPR RI menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Keberagaman dan perbedaan menjadi sebuah keniscayaan bagi bangsa Indonesia, sehingga potensi perpecahan selalu ada sejak dulu hingga sekarang.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota Komisi VII DPR Sebut Larangan Air Kemasan di Bawah 1 Liter Baik untuk Masa Depan Bali – Halaman all

    Anggota Komisi VII DPR Sebut Larangan Air Kemasan di Bawah 1 Liter Baik untuk Masa Depan Bali – Halaman all

    Nicolas Manafe/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur Bali I Wayan Koster yang melarang produksi dan penjualan air minum dalam kemasan (AMDK) plastik di bawah satu liter. 

    Bane mengatakan kebijakan itu baik karena berpihak pada lingkungan dan masa depan Bali.

    “Kebijakan yang baik untuk masa depan Bali dan masyarakatnya, sesuai dengan kultur Bali yang menjaga keseimbangan budaya dan lingkungan,” kata Bane, dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (13/4/2025).

    Diketahui, kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah. 

    Pemprov Bali telah menyiapkan sanksi tegas hingga pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang membandel dan enggan menaati SE tersebut demi penanganan darurat sampah di pulau tersebut.

    Dengan kebijakan ini, volume limbah plastik diyakini akan berkurang, karena angkanya makin mengkhawatirkan, mencapai sekitar 17 persen dari total sampah harian sebanyak 3.500 ton. 

    Para pelaku usaha juga diyakini akan terdorong lebih peduli pada keberlanjutan lingkungan, penanganan sampah dan kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) di Bali.

    Selain kepedulian, Bane menuturkan larangan produksi dan penjualan air minum dalam kemasan di bawah satu liter akan mendorong masyarakat dan pelaku industri menjadi lebih kreatif.

    “Akan banyak hal baik dan kreatif yang lahir setelah kebijakan ini dilakukan, masyarakat akan lebih terbiasa menggunakan tumbler, beralih dari kemasan sekali pakai ke kebiasaan refill,” ungkap Bane.

    “Ini menjadi peluang ekonomi, kebutuhan pada tumbler pasti meningkat, maka pengusaha tumbler akan bertambah. Pebisnis penyedia air isi ulang juga bertambah, bisa menyediakan isi ulang air minum di bawah satu liter,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

    Bane mengungkapkan, PDI Perjuangan sudah mengampanyekan pengurangan penggunaan air kemasan sekali pakai sejak Kongres V di Bali pada 2019. 

    Saat itu, lebih dari 10.000 kader PDI Perjuangan menggunakan tumbler untuk isi ulang air minum, dan kebijakan itu berlanjut di Kantor DPP PDI Perjuangan.

    “Cerita tentang hiu dan paus yang memakan sampah plastik semoga kelak hanya tinggal cerita. Selalu ada peluang ekonomi, tapi menyelamatkan bumi yang terpenting,” ujar Bane.

    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mendukung aturan produksi air minum dalam kemasan di Bali. 

    Sementara Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza menyatakan akan mengundang Gubernur Bali untuk membahas kebijakan ini bersama semua industri yang memproduksi air minum dalam kemasan plastik sekali pakai yang ada di Bali.

  • Komisi VII DPR: PTPN IV-koperasi bentuk kongkrit hilirisasi sawit

    Komisi VII DPR: PTPN IV-koperasi bentuk kongkrit hilirisasi sawit

    Medan (ANTARA) – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat l (DPR RI) menyatakan kerja sama PTPN IV PalmCo dengan koperasi dalam pemanfaatan batang sawit tua sebagai bahan baku industri nira gula sawit sebagai bentuk kongkrit pengolahan hilirisasi sawit.

    “Kerja sama ini sebagai bentuk kongkrit hilirisasi pengolahan sawit,” ujar Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay di Serdang Bedagai, Kamis.

    Saleh mengatakan pengolahan untuk dijadikan bahan baku nira sawit yang dijadikan gula merah itu perlu ditingkatkan, karena perkebunan kelapa sawit sangat luas di Sumut.

    Untuk itu, peningkatan hilirisasi ini dapat memberikan dampak luas ke masyarakat di wilayah beribu Kota Medan tersebut.

    Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santoso mengatakan pemanfaatan batang sawit tua program “replanting” sebagai bahan baku industri nira gula sawit bekerja sama dengan koperasi sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    “Kerja sama ini sebagai bukti nyata kongkrit dengan masyarakat dalam melakukan pengolahan sawit,” ucap dia.

    Jatmiko mengatakan kerja sama ini diharapkan menjadi cikal bakal lebih baik selanjutnya, dan sebagai langkah nyata memanfaatkan sumber daya alam sebaik-baiknya.

    Ketua Koperasi Gerak Nusantara Parluhutan Banjarnahor mengatakan, kerja sama bersama PTPN IV sangat bagus, karena bisa mendukung ketahanan pangan di bagian nira gula dari sawit yang dijadikan gula merah.

    “Teknis kerja sama, kami diberikan 10 hektare sebagai pilot project, jadi kalau berhasil diberikan 100 hektare,” kata dia.

    Parluhutan mengatakan pengolahan satu kuota pohon dapat menghasilkan sekitar 20 kilogram gula merah dari batang sawit tersebut.

    Dalam perjanjian kerja sama pemanfaatan
    batang sawit tua program “replenting” sebagai bahan baku industri nira gula sawit bekerja sama dengan koperasi juga dihadiri anggota Komisi VII DPR RI di antaranya Lamhot Sinaga, Bane Raja Manalu, Dina Lorenza Audria, Maria Lestari, Tifatul Sembiring, Jamal Mirdad.

    Pewarta: M. Sahbainy Nasution
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025