Tag: Bambang Wuryanto

Tepis Isu Perpecahan, Ketua PDIP Jateng Dolfie OFP Diwanti-wanti Ketum Soal Kekompakan Regional 28 Desember 2025

Tepis Isu Perpecahan, Ketua PDIP Jateng Dolfie OFP Diwanti-wanti Ketum Soal Kekompakan
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
– Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah terpilih, Dolfie Othniel Frederic Palit, mengungkap pesan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri untuk memperkuat mesin partai dengan menjaga kekompakan bersama seluruh jajaran pengurus, khususnya struktur kepengurusan periode 2025-2030 yang baru saja dilantik.
“Pesan-pesan Bu Ketum adalah pertama, satu solid, kedua dekat dengan rakyat,” tutur Dolfie di sela Konferensi Daerah (Konferda) PDI-P Jawa Tengah di Hotel Patra Semarang, Sabtu (27/12/2025).
Sebagai penerus Bambang Wuryanto ’Pacul’ untuk memimpin DPD PDI-P Jateng, dia mengungkap target kemenangan di seluruh agenda pemilu, baik legislatif maupun pilkada.
“Targetnya semua pemilu menang dan unggul dari posisi tahun 2019. Mengembalikan Jawa Tengah sebagai kandang banteng dan benteng banteng,” tegasnya.
Untuk mencapai target tersebut, Dolfie menegaskan langkah awal yang akan dilakukan adalah evaluasi menyeluruh terhadap kondisi dan strategi partai pada pemilu sebelumnya.
“Kita akan evaluasi dulu. Kita ingin tahu situasi kita kemarin seperti apa, dari evaluasi itu nanti kitab isa berangkat (menentukan langkah) apa yang harus kita lakukan,” ujarnya.
Disinggung mengenai status kader
FX Hadi Rudyatmo
yang belum lama mengundurkan diri sebagai Plt Ketua DPD PDI-P, Dolfie menepis adanya isu perpecahan kubu di internal partai.
Dia mengaku akan merangkul seluruh potensi kader tanpa sekat dan faksi untuk mengembalikan Jawa Tengah yang sebelumnya identic sebagai ‘kandang banteng’.
Absennya Rudy di konferda Jateng disebut sudah diketahui Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang turut hadir melantik jajaran pengurus baru di DPD PDI-P Jateng.
“Masih, (Rudi) masih kader. Pada hari ini kita undang kok. Kebetulan Pak Rudi ada acara lain sehingga berhalangan tadi sudah dimaturkan kepada Ibu. Kita ingin mempersatukan seluruh potensi kader yang terbaik di Jawa Tengah. Ke depan kita bertekad untuk bersatu padu,” imbuhnya.
Lebih lanjut, dia juga mengurai tantangan eksternal dan internal yang menjadi pekerjaan ruymah bagi kepengurusan baru untuk kembali meraup dukungan di Jateng.
“Situasi politik berubah, peta politik sosial masyarakat berubah, cara berkomunikasi masyarakat juga berubah. Itu tantangan dari luar. Tantangan internalnya bagaimana kaderisasi bisa berjalan dan menyesuaikan dengan perkembangan di luar,” bebernya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/12/2025 20:05
Tepis Isu Perpecahan, Ketua PDIP Jateng Dolfie OFP Diwanti-wanti Ketum Soal Kekompakan Regional 28 Desember 2025

Tepis Isu Perpecahan, Ketua PDIP Jateng Dolfie OFP Diwanti-wanti Ketum Soal Kekompakan
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
– Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah terpilih, Dolfie Othniel Frederic Palit, mengungkap pesan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri untuk memperkuat mesin partai dengan menjaga kekompakan bersama seluruh jajaran pengurus, khususnya struktur kepengurusan periode 2025-2030 yang baru saja dilantik.
“Pesan-pesan Bu Ketum adalah pertama, satu solid, kedua dekat dengan rakyat,” tutur Dolfie di sela Konferensi Daerah (Konferda) PDI-P Jawa Tengah di Hotel Patra Semarang, Sabtu (27/12/2025).
Sebagai penerus Bambang Wuryanto ’Pacul’ untuk memimpin DPD PDI-P Jateng, dia mengungkap target kemenangan di seluruh agenda pemilu, baik legislatif maupun pilkada.
“Targetnya semua pemilu menang dan unggul dari posisi tahun 2019. Mengembalikan Jawa Tengah sebagai kandang banteng dan benteng banteng,” tegasnya.
Untuk mencapai target tersebut, Dolfie menegaskan langkah awal yang akan dilakukan adalah evaluasi menyeluruh terhadap kondisi dan strategi partai pada pemilu sebelumnya.
“Kita akan evaluasi dulu. Kita ingin tahu situasi kita kemarin seperti apa, dari evaluasi itu nanti kitab isa berangkat (menentukan langkah) apa yang harus kita lakukan,” ujarnya.
Disinggung mengenai status kader
FX Hadi Rudyatmo
yang belum lama mengundurkan diri sebagai Plt Ketua DPD PDI-P, Dolfie menepis adanya isu perpecahan kubu di internal partai.
Dia mengaku akan merangkul seluruh potensi kader tanpa sekat dan faksi untuk mengembalikan Jawa Tengah yang sebelumnya identic sebagai ‘kandang banteng’.
Absennya Rudy di konferda Jateng disebut sudah diketahui Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang turut hadir melantik jajaran pengurus baru di DPD PDI-P Jateng.
“Masih, (Rudi) masih kader. Pada hari ini kita undang kok. Kebetulan Pak Rudi ada acara lain sehingga berhalangan tadi sudah dimaturkan kepada Ibu. Kita ingin mempersatukan seluruh potensi kader yang terbaik di Jawa Tengah. Ke depan kita bertekad untuk bersatu padu,” imbuhnya.
Lebih lanjut, dia juga mengurai tantangan eksternal dan internal yang menjadi pekerjaan ruymah bagi kepengurusan baru untuk kembali meraup dukungan di Jateng.
“Situasi politik berubah, peta politik sosial masyarakat berubah, cara berkomunikasi masyarakat juga berubah. Itu tantangan dari luar. Tantangan internalnya bagaimana kaderisasi bisa berjalan dan menyesuaikan dengan perkembangan di luar,” bebernya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/12/2025 20:05
PDI-P Jateng Harus Langsung Terjun Ke Rakyat, Jika Ingin Pertahankan Kandang Banteng

PDI-P Jateng Harus Langsung Terjun Ke Rakyat, Jika Ingin Pertahankan Kandang Banteng
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepengurusan baru PDI-P Jawa Tengah (Jateng) yang didominasi oleh kader muda harus langsung bergerak dan melakukan konsolidasi ke akar rumput.
Langkah itu perlu segera dilakukan apabila
PDI-P
ingin tetap mempertahankan
Jateng
sebagai “Kadang Banteng” pada Pemilu mendatang.
“Saya kira ya harus langsung terjun melakukan konsolidasi ke akar rumput, jika ingin agar Jateng tetap menjadi kandang Banteng,” ujar peneliti senior Bidang Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli saat dihubungi
Kompas.com
, Minggu (28/12/2025).
Menurut Lili, langkah cepat perlu segera diambil oleh PDI-P, jika tidak ingin massa di akar rumput wilayah Jateng diambil atau berpindah pilihan ke partai lain.
Sebab, Lili meyakini bahwa regenerasi kepengurusan untuk bisa menggaet pemilihan muda yang akan mendominasi Pemilu mendatang.
“Kalau tidak langsung terjun, massa di akar rumput bisa diambil atau pindah ke partai lain. Jika tidak ada konsolidasi, Jateng bisa tidak lagi sebagai Kandang Banteng,” kata Lili.
Lili sebelumnya menyampaikan bahwa langkah regenerasi kepengurusan di Jateng yang dilakukan oleh PDI-P sangat tepat.
Dia pun meyakini para pengurus baru tersebut akan memahami karakteristik pemilih pada pemilihan umum (Pemilu) mendatang yang akan didominasi oleh kawula muda.
“Saya kira ya, regenerasi kepengurusan di PDI-P tersebut sudah tepat dan bahkan suatu keharusan. Saatnya anak-anak muda yang tampil memimpin partai, bukan lagi generasi tua,” ujar Lili.
“Era sekarang adalah eranya anak-anak muda yang harus tampil dan memimpin partai. Ini karena, nanti pada Pemilu 2029, mayoritas pemilih adalah anak-anak muda,” sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, regenerasi politik muda mewarnai terbentuknya kepengurusan baru Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jawa Tengah (Jateng) hasil konferensi daerah (konferda) dan konferensi cabang (konfercab) serentak yang digelar di Semarang, Sabtu (27/12/2025).
Setelah mundurnya FX Hadi Rudyatmo dari jabatan Plt Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah, kini Dolfie Othniel Frederic Palit ditetapkan sebagai Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah periode 2025–2030.
Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Hotel Patra Semarang, Sabtu (27/12/2025). Puan Maharani, Hendrar Prihadi, hingga Andika Perkasa juga turut menghadiri acara tersebut.
“Konferda ini adalah tindak lanjut dari Kongres Partai ke-6. Seluruh Indonesia melaksanakan Konferda, dan Jawa Tengah ini yang ke-37 dari 38 Konferda,” kata Dolfie di sela Konferda.
Dia menuturkan agenda Konferda diawali dengan laporan pertanggungjawaban pengurus lama sekaligus penetapan dan pembentukan kepengurusan baru.
“Laporan pertanggungjawaban pengurus sebelumnya sudah disampaikan dan diterima. Selanjutnya dibentuk kepengurusan ke depan, dan saya ditugasi oleh Ibu Ketua Umum sebagai Ketua DPD Jawa Tengah,” lanjut Dolfie.
Menurut Dolfie, penunjukan dirinya sebagai penerus Bambang Wuryanto “Pacul” untuk memimpin Jateng didasari oleh hasil psikotes dan keputusan rapat pleno DPP PDI-P.
“Kalau kami membaca SK, penunjukan ini berdasarkan psikotes dan rapat pleno DPP,” bebernya.
Dia menyebut pengurus baru berjumlah 25 orang telah memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan dengan total delapan anggota perempuan.
“Kepengurusan ini sudah memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan. Ini menjadi komitmen partai,” tambah Dolfie.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/12/2025 13:15
Regenerasi Kepengurusan Daerah, PDI-P Merasa Lebih Siap Hadapi Pemilu 2029

Regenerasi Kepengurusan Daerah, PDI-P Merasa Lebih Siap Hadapi Pemilu 2029
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– PDI-P mengakui bahwa regenerasi kepengurusan partai di tingkat daerah, khususnya Jawa Tengah (Jateng), menjadi bagian dari persiapan menghadapi pemilihan umum (Pemilu) mendatang.
Ketua DPP
PDI-P
Andreas Hugo Pareira menjelaskan, representasi anak muda dan perempuan menjadi salah satu perhatian khusus dalam konferensi daerah (Konferda) yang digelar partainya.
Sebab, pemilu mendatang diyakini akan didominasi oleh pemilih yang berasal dari kaum muda, sehingga PDI-P merasa perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan.
“Pada Konferensi Daerah Partai di Jawa Tengah 2025, representasi kaum muda dan perempuan menjadi perhatian khusus dalam penyusunan struktur baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,”ujar Andreas saat dihubungi
Kompas.com
, Minggu (28/12/2025).
“Dengan struktur personalia kader-kader muda yang terlatih, PDI Perjuangan siap menghadapi Pemilu 2029,” sambungnya.
Pimpinan Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI-P itu pun menegaskan bahwa regenerasi kepengurusan tidak hanya dilakukan untuk wilayah provinsi Jateng.
Langkah serupa yang dilakukan di banyak provinsi dan kabupaten/kota lain, dengan memperhatikan segmentasi pemilih di setiap daerah.
“Selain Jawa Tengah, juga di tingkat provinsi (DPD) lain, di tingkat kabupaten/Kota struktur personalia kepengurusan partai diisi oleh kader muda, dan juga kader-kader perempuan dengan memperhatikan aspek representasi wilayah politik maupun segmen sosial,” kata Hugo.
Diberitakan sebelumnya, regenerasi politik muda mewarnai terbentuknya kepengurusan baru Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Jawa Tengah (Jateng) hasil konferensi daerah (konferda) dan konferensi cabang (konfercab) serentak yang digelar di Semarang, Sabtu (27/12/2025).
Setelah mundurnya FX Hadi Rudyatmo dari jabatan Plt Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah, kini Dolfie Othniel Frederic Palit ditetapkan sebagai Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah periode 2025–2030.
Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Hotel Patra Semarang, Sabtu (27/12/2025). Puan Maharani, Hendrar Prihadi, hingga Andika Perkasa juga turut menghadiri acara tersebut.
“Konferda ini adalah tindak lanjut dari Kongres Partai ke-6. Seluruh Indonesia melaksanakan Konferda, dan Jawa Tengah ini yang ke-37 dari 38 Konferda,” kata Dolfie di sela Konferda.
Dia menuturkan agenda Konferda diawali dengan laporan pertanggungjawaban pengurus lama sekaligus penetapan dan pembentukan kepengurusan baru.
“Laporan pertanggungjawaban pengurus sebelumnya sudah disampaikan dan diterima. Selanjutnya dibentuk kepengurusan ke depan, dan saya ditugasi oleh Ibu Ketua Umum sebagai Ketua DPD Jawa Tengah,” lanjutnya.
Menurut Dolfie, penunjukan dirinya sebagai penerus Bambang Wuryanto “Pacul” untuk memimpin Jateng didasari oleh hasil psikotes dan keputusan rapat pleno DPP PDI-P.
“Kalau kami membaca SK, penunjukan ini berdasarkan psikotes dan rapat pleno DPP,” beber Dolfie.
Dia menyebut pengurus baru berjumlah 25 orang telah memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan dengan total delapan anggota perempuan.
“Kepengurusan ini sudah memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan. Ini menjadi komitmen partai,” tambahnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/12/2025 12:36
Megawati Lantik Dolfie Palit Jadi Ketua DPD PDI-P Jateng Periode 2025-2030 Regional 27 Desember 2025

Megawati Lantik Dolfie Palit Jadi Ketua DPD PDI-P Jateng Periode 2025-2030
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
– Buntut mundurnya FX Hadi Rudyatmo dari jabatan Plt Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah, kini Dolfie Othniel Frederic Palit ditetapkan sebagai Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah periode 2025–2030 dalam Konferensi Daerah (Konferda) PDI Perjuangan Jawa Tengah.
Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ialah tindak lanjut Kongres PDI-P ke-6 di Hotel Patra Semarang, Sabtu (27/12/2025).
Puan Maharani, Hendrar Prihadi, hingga Andika Perkasa juga turut menghadiri acara tersebut.
Ketua DPD PDI-P
Jateng terpilih,
Dolfie Palit
, mengatakan Jawa Tengah menjadi daerah ke-37 dari total 38 provinsi se-Indonesia yang menggelar agenda wajib partai Konferda.
“Konferda ini adalah tindak lanjut dari Kongres Partai ke-6. Seluruh Indonesia melaksanakan Konferda, dan Jawa Tengah ini yang ke-37 dari 38 Konferda,” kata Dolfie di sela Konferda.
Dia menuturkan agenda Konferda diawali dengan laporan pertanggungjawaban pengurus lama sekaligus penetapan dan pembentukan kepengurusan baru.
“Laporan pertanggungjawaban pengurus sebelumnya sudah disampaikan dan diterima. Selanjutnya dibentuk kepengurusan ke depan, dan saya ditugasi oleh Ibu Ketua Umum sebagai Ketua DPD Jawa Tengah,” lanjutnya.
Menurut Dolfie, penunjukan dirinya sebagai penerus Bambang Wuryanto “Pacul” untuk memimpin Jateng didasari oleh hasil psikotes dan keputusan rapat pleno DPP PDI-P.
“Kalau kami membaca SK, penunjukan ini berdasarkan psikotes dan rapat pleno DPP,” bebernya.
Dia menyebut pengurus baru berjumlah 25 orang telah memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan dengan total delapan anggota perempuan.
“Kepengurusan ini sudah memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan. Ini menjadi komitmen partai,” tambahnya.
Adapun struktur kepengurusan baru di DPP
PDI-P Jawa Tengah
periode 2026-2030 di antaranya:
Ketua: Ir. Dolfie Othniel Frederic Palit.
Sekretaris: H. Sumanto, S.H.
Wakil Sekretaris Internal: Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M.
Wakil Sekretaris Program: Eko Susilo
Bendahara: Kaisar Kiasa Kasih Said Putra
Wakil Bendahara: Dede Indra Permana
Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai: H. Bambang Hariyanto B.
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu: Joko Sutopo
Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Organisasi: Sarno
Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Abang Baginda Muhammad Mahfudz Hasibuan
Wakil Ketua Bidang Sumber Daya: Dr. Ir. Harris Turino Kurniawan, M.Si., M.M.
Wakil Ketua Bidang Politik: Diah Pikatan Orissa Putri Haprani
Wakil Ketua Bidang Pemerintahan Otonomi Daerah: Etik Suryani, S.E, M.M.
Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi: Sofwan Dedy Ardyanto
Wakil Ketua Bidang Kebudayaan dan Pendidikan: Diah Kartika Permanasri
Wakil Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional: Krisseptiana
Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: dr. Messy Widiastuti
Wakil Ketua Bidang Industri Perdagangan, BUMN, Investasi, Koperasi, dan UMKM : Denny Nurcahyanto
Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial: M. Dasum
Wakil Ketua Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga: H. Masan
Wakil Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan: Juli Kristianto
Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: Eistianah
Wakil Ketua Bidang Pertanian Pangan Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kelautan Perikanan: Taufik Nur Hidayat
Wakil Ketua Bidang Hukum Advokasi: Yohanes Winarto
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/12/2025 21:25
Megawati Lantik Dolfie Palit Jadi Ketua DPD PDI-P Jateng Periode 2025-2030 Regional 27 Desember 2025

Megawati Lantik Dolfie Palit Jadi Ketua DPD PDI-P Jateng Periode 2025-2030
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
– Buntut mundurnya FX Hadi Rudyatmo dari jabatan Plt Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah, kini Dolfie Othniel Frederic Palit ditetapkan sebagai Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah periode 2025–2030 dalam Konferensi Daerah (Konferda) PDI Perjuangan Jawa Tengah.
Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri ialah tindak lanjut Kongres PDI-P ke-6 di Hotel Patra Semarang, Sabtu (27/12/2025).
Puan Maharani, Hendrar Prihadi, hingga Andika Perkasa juga turut menghadiri acara tersebut.
Ketua DPD PDI-P
Jateng terpilih,
Dolfie Palit
, mengatakan Jawa Tengah menjadi daerah ke-37 dari total 38 provinsi se-Indonesia yang menggelar agenda wajib partai Konferda.
“Konferda ini adalah tindak lanjut dari Kongres Partai ke-6. Seluruh Indonesia melaksanakan Konferda, dan Jawa Tengah ini yang ke-37 dari 38 Konferda,” kata Dolfie di sela Konferda.
Dia menuturkan agenda Konferda diawali dengan laporan pertanggungjawaban pengurus lama sekaligus penetapan dan pembentukan kepengurusan baru.
“Laporan pertanggungjawaban pengurus sebelumnya sudah disampaikan dan diterima. Selanjutnya dibentuk kepengurusan ke depan, dan saya ditugasi oleh Ibu Ketua Umum sebagai Ketua DPD Jawa Tengah,” lanjutnya.
Menurut Dolfie, penunjukan dirinya sebagai penerus Bambang Wuryanto “Pacul” untuk memimpin Jateng didasari oleh hasil psikotes dan keputusan rapat pleno DPP PDI-P.
“Kalau kami membaca SK, penunjukan ini berdasarkan psikotes dan rapat pleno DPP,” bebernya.
Dia menyebut pengurus baru berjumlah 25 orang telah memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan dengan total delapan anggota perempuan.
“Kepengurusan ini sudah memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan. Ini menjadi komitmen partai,” tambahnya.
Adapun struktur kepengurusan baru di DPP
PDI-P Jawa Tengah
periode 2026-2030 di antaranya:
Ketua: Ir. Dolfie Othniel Frederic Palit.
Sekretaris: H. Sumanto, S.H.
Wakil Sekretaris Internal: Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M.
Wakil Sekretaris Program: Eko Susilo
Bendahara: Kaisar Kiasa Kasih Said Putra
Wakil Bendahara: Dede Indra Permana
Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai: H. Bambang Hariyanto B.
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu: Joko Sutopo
Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Organisasi: Sarno
Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Abang Baginda Muhammad Mahfudz Hasibuan
Wakil Ketua Bidang Sumber Daya: Dr. Ir. Harris Turino Kurniawan, M.Si., M.M.
Wakil Ketua Bidang Politik: Diah Pikatan Orissa Putri Haprani
Wakil Ketua Bidang Pemerintahan Otonomi Daerah: Etik Suryani, S.E, M.M.
Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi: Sofwan Dedy Ardyanto
Wakil Ketua Bidang Kebudayaan dan Pendidikan: Diah Kartika Permanasri
Wakil Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional: Krisseptiana
Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: dr. Messy Widiastuti
Wakil Ketua Bidang Industri Perdagangan, BUMN, Investasi, Koperasi, dan UMKM : Denny Nurcahyanto
Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial: M. Dasum
Wakil Ketua Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga: H. Masan
Wakil Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan: Juli Kristianto
Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: Eistianah
Wakil Ketua Bidang Pertanian Pangan Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kelautan Perikanan: Taufik Nur Hidayat
Wakil Ketua Bidang Hukum Advokasi: Yohanes Winarto
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/12/2025 21:25
Arsul Sani Dilaporkan terkait Dugaan Ijazah Palsu, Bambang Pacul: Secara Asas Legitimasi Clear

GELORA.CO – Mantan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto, buka suara soal tudingan ijazah palsu yang menyasar hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani.

Bambang Pacul, sapaan akrab Bambang Wuryanto, merupakan Ketua Komisi III DPR RI periode 2019-2024, yang ikut melakukan uji kelayakan dan kepaturan terhadap Arsul Sani, sebagai calon hakim MK usulan DPR.

Bambang Pacul menegaskan secara asas legitimasi tidak ada permasalahan.

“Secara asas legitimasi clear. Jelas. Asas legalitas ya clear. Memenuhi syarat. Tetapi tentu tidak pakai forensik, enggak ada,” kata Bambang kepada wartawan, Senin (17/11/2025).

Asas legitimasi adalah prinsip dalam hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintah atau pejabat publik harus memiliki dasar hukum yang sah.

Dengan kata lain, pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang, tetapi harus selalu berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bambang mengungkapkan, Arsul sudah menunjukkan ijazah, saat mengikuti fit and proper test di Komisi III DPR.

Namun dia mengatakan Komisi III DPR tidak memiliki kemampuan forensik untuk mengecek ijazah tersebut.

“Legalisasinya sudah ada. Menunjukkan ijazah asli, legalisasi. Itu udah clear di Komisi III. Tapi tentu kita tidak punya ahli forensik,” ujarnya.

Bambang menilai seharusnya hal tersebut bisa dibawa ke mekanisme yang ada di MKMK terlebih dahulu.

“Supaya enggak bikin kegaduhan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi melaporkan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani ke Bareskrim Polri terkait terkait dugaan ijazah palsu.

Pelaporan itu dilakukan pada Jumat (14/11/2025).

Pengadu mengeklaim memiliki bukti-bukti berkenaan ijazah program doktor Arsul Sani yang diduga palsu.

MKMK Lakukan Pendalaman

Sementara itu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tengah melakukan pendalaman isu terkait ijazah hakim konstitusi Arsul Sani.

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna mengatakan hingga saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman berkenaan adanya tudingan ijazah palsu Arsul Sani itu.

Pendalaman itu dimulai sejak kemunculan pertama berita yang menyoal isu tersebut dimuat oleh sebuah media sosial sekira satu bulan yang lalu.

“MKMK telah mendalaminya hingga saat ini,” kata Palguna, kepada Tribunnews.com, Minggu (16/11/2025).

“Dengan segala keterbatasan yang ada pada kami (MKMK), kami berusaha menemukan jawaban atas pertanyaan perihal ada tidaknya persoalan isu dan/atau pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi Yang Mulia Arsul Sani,” tambahnya.

Palguna mengatakan hasil pendalaman MKMK belum bisa disampaikan saat ini.

Sebab Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) mengatur hal itu harus dilakukan secara tertutup.

Selain itu, MKMK juga perlu menjaga harkat, martabat, dan kehormatan Arsul Sani dari sesuatu yang sama sekali belum jelas kebenarannya.

Mantan hakim konstitusi itu menyebut hasil pendalaman akan diumumkan ke publik nantinya.

“Pasti akan dirilis ke publik. Itu wajib. Tetapi belum bisa kami sampaikan sekarang. Selain karena PMK-nya menyatakan harus tertutup, jika belum apa-apa sudah diberitakan, khawatirnya yang bersangkutan telah dihakimi untuk sesuatu yang sama sekali belum jelas. Padahal kami harus menjaga harkat, martabat, dan kehormatannya,” tuturnya.

Sosok Arsul Sani

Arsul Sani diangkat jadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia sejak 18 Januari 2024.

Sebelumnya Arsul Sani dikenal sebagai politisi senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Wakil Ketua MPR RI.

Pemilik nama lengkap Dr. H. Arsul H. Arsul Sani, SH, M.Si., Pr.M ini lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, 8 Januari 1964.

Karier politik:

Sekjen DPP PPP (2016–2021)

Anggota DPR RI (2014–2024)

Wakil Ketua MPR RI (2019–2024)

Ijazah doktor yang disorot

Arsul Sani menempuh pendidikan hukum di Universitas Indonesia (UI) dan melanjutkan studi di berbagai negara, termasuk Australia, Jepang, Inggris, Skotlandia, dan Polandia.

Ia juga disebut sebagai lulusan University of Cambridge. Namun gelar doktor yang diklaimnya kini dipersoalkan.

Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi melaporkan Arsul ke Bareskrim Polri pada 14 November 2025.

Dengan dugaan ijazah doktor yang diduga palsu, terutama terkait universitas di Polandia

17/11/2025 10:11
Kemenkum Sahkan Kepengurusan DPP PDIP Periode 2025-2030 – Page 3

Berikut struktur lengkap DPP PDI Perjuangan 2025–2030

Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri

Struktur Pengurus DPP PDI Perjuangan 2025–2030

1. Ketua Bidang Kehormatan Partai – Komarudin Watubun

2. Ketua Bidang Sumber Daya – Said Abdulla

3. Ketua Bidang Luar Negeri – Ahmad Basarah

4. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif – Bambang Wuryanto

5. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi – Djarot Saiful Hidayat

6. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif – Deddy Yevri Hanteru Sitorus

7. Ketua Bidang Politik – Puan Maharani

8. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Ganjar Pranowo

9. Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM – Yasonna H. Laoly

10. Ketua Bidang Perekonomian – Basuki Tjahaja Purnama

11. Ketua Bidang Kebudayaan – Rano Karno

12. Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan – Puti Guntur Soekarno

13. Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan – Abdullah Azwar Anas

14. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana – Tri Rismaharini

15. Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja – Darmadi Durianto

16. Ketua Bidang Kesehatan – Ribka Tjiptaning

17. Ketua Bidang Jaminan Sosial – Charles Honoris

18. Ketua Bidang Perempuan dan Anak – I Gusti Ayu Bintang Darmawati

19. Ketua Bidang Koperasi dan UMKM – Andreas Eddy Susetyo

20. Ketua Bidang Pariwisata – Wiryanti Sukamdani

21. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga – MY Esti Wijayanti

22. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME – Zuhairi Misrawi

23. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital – Muhammad Prananda Prabowo

24. Ketua Bidang Pertanian dan Pangan – Sadarestuwati

25. Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan – Rokhmin Dahuri

26. Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup – Eriko Sotarduga

27. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi – Ronny Talapessy

28. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi – Andreas Hugo Pareira

11/09/2025 16:30
Ketika Rakyat Berjuang Sendirian

OLEH: MUHAMMAD FADHIL BILAD*

AGUSTUS, bulan kemerdekaan, seharusnya menjadi momen rakyat menikmati hasil perjuangan leluhur. Namun, realitanya jauh dari harapan. Rakyat masih harus berjuang: mengejar kesejahteraan, melawan ketimpangan ekonomi, dan memperjuangkan martabat kemanusiaan.

Ibu Pertiwi menangis melihat anak-anaknya berjuang menuntut keadilan, yang kerap bertransformasi menjadi gerakan sosial. Sayangnya, gerakan organik ini sering dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab: fasilitas publik dirusak, rumah-rumah dijarah, kantor dibakar, bahkan rakyat tak berdosa menjadi korban kekerasan dengan dalih “pembelaan diri”. Kemurnian aspirasi rakyat pun ternoda, isu besar yang diperjuangkan menjadi kabur dan tak terarah.

Hilangnya Partisipasi yang Bermakna

Idealnya, DPR sebagai wakil rakyat mengadopsi prinsip “meaningful participation”, partisipasi bermakna, yang menjamin hak rakyat untuk didengar, dipertimbangkan, dan mendapat penjelasan atas aspirasinya. Keputusan DPR seharusnya lahir dari proses terbuka bersama rakyat. Jika prinsip ini diterapkan sungguh-sungguh, demonstrasi di jalanan tak perlu terjadi karena suara rakyat sudah terwakili. Namun, realitas berbicara lain. Maraknya aksi protes menjadi indikasi nyata bahwa DPR gagal mewujudkan partisipasi bermakna.

Lalu, kepada siapa DPR meminta pertimbangan dalam pengambilan keputusan? Bambang Wuryanto, atau akrab disapa Bambang Pacul, anggota DPR dari Fraksi PDIP, secara jujur mengungkap realitas pahit. Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR dengan Menko Polhukam pada Maret 2023, ia blak-blakan menyatakan bahwa keputusan DPR diambil berdasarkan instruksi pimpinan partai.

Sistem pengambilan keputusan di Rapat Paripurna DPR pun memperkuat pernyataan ini: suara diwakilkan oleh fraksi, bukan individu anggota DPR atau daerah pemilihan. Artinya, pimpinan partai, bukan wakil rakyat yang kita pilihlah yang menentukan arah kebijakan. Anggota DPR hanyalah “pemain orkestra” yang menari mengikuti irama sang maestro: pimpinan partai.

Chile vs. Prancis: Pelajaran dari Dua Dunia

Untuk memahami peran partai politik dalam merespons gejolak sosial, mari kita lihat dua kasus berbeda. Di Chile pada 2019, kenaikan harga tiket transportasi umum memicu protes massa yang meluas ke isu pendidikan dan ketimpangan ekonomi. Pemerintahan Bastian Piñera awalnya merespons dengan tindakan represif, namun tekanan rakyat memaksa mereka membuka dialog. Partai oposisi, seperti Partido Socialista dan Frente Amplio, mendorong reformasi struktural, menghasilkan kesepakatan lintas partai yang memberikan kanal politik formal bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi.

Sebaliknya, di Prancis pada 2018, gerakan “Yellow Vests” dipicu kenaikan pajak bahan bakar, yang memicu demonstrasi besar, penjarahan, dan bentrokan dengan aparat. Partai oposisi seperti La France Insoumise dan Rassemblement National berusaha mengambil peran, tetapi ditolak massa yang tidak ingin gerakan mereka diklaim sebagai agenda partai. Presiden Macron akhirnya mencabut pajak bahan bakar dan meluncurkan “Grand Débat National”, sebuah forum dialog langsung dengan rakyat.

Dari kedua kasus ini, kita belajar bahwa partai politik bisa menjadi jembatan penyelesaian konflik, seperti di Chile, atau justru kehilangan relevansi jika gagal merangkul rakyat, seperti di Prancis.

Di Indonesia, partai politik bukan hanya berkuasa di parlemen, tetapi juga di setiap lini pemerintahan. Mulai dari penyusunan kabinet, penempatan pejabat di lembaga negara, kepala daerah, hingga posisi direksi dan komisaris, semua dipengaruhi rekomendasi partai. Realitas ini diperparah dengan praktik di bawah meja yang menjadi “ciri khas” Indonesia. Dengan kekuatan sebesar ini, pertanyaannya: apa peran partai dalam mendamaikan gejolak sosial-politik? Apakah partai hanya sibuk mengumpulkan “setoran” dari gaji, tunjangan, atau proyek-proyek yang digarap kadernya?

Di tingkat akar rumput, partai politik juga punya pengaruh besar. Keberadaan mereka di parlemen dan pemerintahan tak lepas dari dukungan rakyat saat pemilu, yang sering disebut sebagai “pesta demokrasi”. Saat kampanye, partai mendekati rakyat, membentuk komunitas kecil untuk menjaga simpati pemilih dengan janji-janji kesejahteraan, keadilan, dan pemerataan. Namun, setelah pemilu, komunikasi ini meredup. Partai seolah hanya hadir saat butuh suara, bukan saat rakyat butuh didengar. Apakah sarasehan dengan rakyat hanya agenda musiman menjelang pemilu? Mengapa partai tidak menggelar dialog serupa di tengah situasi krisis seperti sekarang?

September Hitam: Ancaman Ketidakstabilan

Hari ini, kita memasuki bulan yang kelam dalam sejarah Indonesia: “September Hitam”. Tragedi Semanggi II, pembunuhan Munir Said Thalib, dan peristiwa G30S/PKI menjadi pengingat betapa rapuhnya keadilan sosial di negeri ini. Di tengah dinamika politik saat ini, kabar tentang partai politik lebih banyak berputar pada manuver elit: Nasdem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, PAN menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya, Golkar menonaktifkan Adies Kadir, sementara Gerindra, PDIP, dan PKS setuju menghapus tunjangan rumah DPR setelah protes publik. Bahkan, Presiden memanggil ketua umum partai ke Istana Negara. Semua ini mengesankan bahwa partai politik adalah penguasa sejati republik ini, tapi apakah mereka benar-benar bekerja untuk rakyat?

Upaya partai saat ini masih jauh dari optimal, terutama jika dibandingkan dengan kekuatan besar yang mereka miliki di setiap lini pemerintahan. Jika eskalasi ketidakstabilan sosial-politik terus diabaikan, rakyat didiskriminasi, kebebasan berekspresi dibatasi, dan aspirasi tidak terpenuhi, maka risiko terburuk mengintai: revolusi rakyat. Partai politik bisa kehilangan legitimasi, digantikan oleh gerakan rakyat yang akan menentukan arah bangsa.

Ke Mana Partai Harus Melangkah?

Partai politik harus kembali ke akarnya: rakyat. Mereka harus membuka ruang dialog yang intensif, bukan hanya saat pemilu, tetapi juga di saat krisis. DPR perlu menjalankan prinsip partisipasi bermakna dengan sungguh-sungguh, mendengar dan mempertimbangkan aspirasi rakyat, bukan sekedar menjalankan instruksi pimpinan partai, sekalipun tidak bisa dilepaskan karena realitas yang tersistemik dan sudah menjadi tradisi antara partai dengan kadernya di parlemen, maka sebaik-baiknya instruksi ‘pimpinan partai’ adalah untuk membersamai dan mendengarkan secara utuh aspirasi rakyat.

Jika partai gagal menjadi jembatan antara rakyat dan negara, mereka tidak hanya kehilangan kepercayaan, tetapi juga relevansi di mata rakyat. September ini, partai politik punya pilihan: menjadi solusi atau bagian dari masalah. Pilihan ada di tangan mereka, dan waktu terus berjalan.

*(Penulis adalah Director of Diplomacy and Foreign Affairs, Indonesia South-South Foundation)

03/09/2025 07:27
Gerak cepat FX Rudy pimpin DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah

Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

Gerak cepat FX Rudy pimpin DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Selasa, 26 Agustus 2025 – 15:10 WIB

Elshinta.com – Usai resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, FX Hadi Rudyatmo langsung bergerak cepat melakukan penataan internal partai. Sehari setelah bertemu dengan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, ketua sebelumnya, Rudy mengagendakan konsolidasi bersama jajaran pengurus.

“Hari ini, Selasa (26/8/2025), bersama seluruh DPC se-Jawa Tengah kami dipanggil Ibu Ketum (Megawati Soekarnoputri) ke DPP. Ketua, sekretaris, dan bendahara semua DPC akan hadir bersama pengurus DPD,” ujar Rudyatmo saat dikonfirmasi.

Ia menegaskan, sesuai Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan tertanggal 15 Agustus 2025 yang menunjuknya sebagai Plt Ketua DPD, konsolidasi internal menjadi prioritas utama.

“Makanya setelah diberi tugas, saya langsung mengagendakan bertemu dengan Mas Pacul, kemudian dilanjutkan rapat di DPD,” tambahnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso, Selasa (26/8).

Rudyatmo juga menyiapkan langkah lanjutan berupa roadshow ke 35 DPC PDI Perjuangan se-Jawa Tengah. Jadwal sudah disusun agar dirinya bersama pengurus DPD bisa bertemu langsung dengan seluruh jajaran DPC.

“Instruksi Ketum jelas, semua kader harus Turba (turun ke bawah). Saat bertemu DPC, tidak hanya KSB (ketua, sekretaris, bendahara), tetapi juga seluruh pengurus. Kalau memungkinkan, sekaligus dengan PAC,” jelasnya.

Menurut Rudy, pertemuan langsung dengan pengurus DPC penting untuk menjaga soliditas dan memastikan komunikasi tetap lancar. Selain menyampaikang regulasi terbaru terkait Konferda, Konfercab, dan Musancab partai, ia menilai momentum tersebut dapat memperkuat koordinasi antara DPD dan DPC.

Sumber : Radio Elshinta

26/08/2025 15:21