Xcloud.id

Tag: Bambang Suswantono

  • Oki Muraza Jadi Wadirut, Daftar Direksi dan Komisaris Baru Pertamina

    Oki Muraza Jadi Wadirut, Daftar Direksi dan Komisaris Baru Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA – Oki Muraza ditunjuk menjadi Wakil Direktur Utama Pertamina dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2024, Kamis (12/6/2025).

    Selain Oki, RUPST juga menunjuk Jaffee Arizon Suardin sebagai Direktur Logistik dan Infrastruktur, Agung Wicaksono sebagai Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis, serta Andy Arvianto sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM).

    Sementara itu, M. Erry Sugiharto yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur SDM Pertamina kini menjabat sebagai Direktur Penunjang Bisnis.

    Pada saat yang sama, RUPS juga menetapkan perubahan pada jajaran dewan komisaris Pertamina yaitu Todotua Pasaribu sebagai Wakil Komisaris Utama dan Nanik S. Deyang sebagai Komisaris Independen.

    Daftar Direksi dan Komisaris Baru PT Pertamina (Persero):

    Direksi Pertamina

    1. Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri

    2. Wakil Direktur Utama: Oki Muraza

    3. Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin

    4. Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha: A. Salyadi Dariah Saputra

    5. Direktur Logistik dan Infrastruktur: Jaffee Arizon Suardin

    6. Direktur Keuangan: Emma Sri Martini

    7. Direktur Penunjang Bisnis: M. Erry Sugiharto

    8. Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis: Agung Wicaksono

    9. Direktur Sumber Daya Manusia: Andy Arvianto

    Dewan Komisaris Pertamina

    1. Komisaris Utama & Independen: Mochammad Iriawan

    2. ⁠Wakil Komisaris Utama: Todotua Pasaribu

    3. Komisaris Independen: Condro Kirono

    4. Komisaris Independen : Raden Ajeng Sondaryani

    5. Komisaris Independen : Nanik S. Deyang 

    6. Komisaris : Bambang Suswantono

    7. Komisaris : Heru Pambudi

  • Pertamina Rombak Jajaran Direksi dan Komisaris, Ini Daftarnya

    Pertamina Rombak Jajaran Direksi dan Komisaris, Ini Daftarnya

    Jakarta, Beritasatu.com — PT Pertamina (Persero) melakukan perubahan manajemen dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) tahunan PT Pertamina (Persero) tahun buku 2024 yang digelar pada Kamis (12/6/2025) di Grha Pertamina, Jakarta. Ada sejumlah nama baru di jajaran direksi dan komisaris pada BUMN migas tersebut.

    RUPS tersebut menghasilkan keputusan strategis terkait perubahan jajaran direksi dan dewan komisaris perusahaan energi milik negara tersebut. Simon Aloysius Mantiri ditetapkan sebagai direktur utama Pertamina menggantikan Nicke Widyawati. 

    Keputusan lain, adalah Oki Muraza didapuk sebagai wakil dirut Pertamina, memperkuat struktur manajemen strategis Pertamina ke depan. Tak hanya di tingkat direksi, perubahan juga terjadi di jajaran Dewan Komisaris. Todotua Pasaribu resmi menjabat sebagai wakil komisaris utama, menggantikan posisi sebelumnya.

    Selain itu, Nanik S Deyang juga masuk sebagai komisaris independen, memperkaya latar belakang dan pengalaman dalam pengawasan BUMN energi terbesar di Indonesia ini.

    Langkah penyegaran ini dilakukan untuk mendukung kinerja Pertamina yang selama 2024 mencatatkan kinerja keuangan positif, termasuk laba bersih sebesar Rp 49,54 triliun, dan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara serta pengembangan energi terbarukan.

    Dengan formasi baru ini, Pertamina diharapkan dapat melanjutkan transformasi bisnis energi yang berkelanjutan dan menjaga peran strategis sebagai tulang punggung energi nasional.

    Di sisi lain, kontribusi Pertamina kepada penerimaan negara sepanjang 2024 tercatat sebesar Rp 401,73 triliun baik dari pajak, PNBP maupun dividen.

    “Pada tahun 2024, total penyerapan produk dalam negeri (PDN) senilai Rp415 triliun yang memberikan multiplier effect penyerapan tenaga kerja  sebanyak 4,1 juta orang dan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) Rp 702 Triliun yang berkontribusi terhadap peningkatan GDP tahun 2024,” kata Fadjar.

    Pada tahun 2024, Pertamina mencatatkan pendapatan sebesar USD 75,33 miliar atau setara Rp 1.194 triliun, EBITDA senilai USD 10,79 miliar setara Rp 171,04 triliun dan laba bersih senilai USD 3,13 miliar atau setara dengan Rp 49,54 triliun.

    Susunan lengkap direksi Pertamina hasil RUPS 2025:
    1.    Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri
    2.    Wakil Direktur Utama: Oki Muraza
    3.    Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin

    Susunan Dewan Komisaris Pertamina terbaru:
    1.    Komisaris Utama & Independen: Mochammad Iriawan
    2.    Wakil Komisaris Utama: Todotua Pasaribu
    3.    Komisaris Independen: Condro Kirono, Raden Ajeng Sondaryani, Nanik S Deyang
    4.    Komisaris: Bambang Suswantono, Heru Pambudi

  • Menteri ESDM Diminta Segera Bentuk Dirjen Gakkum Atasi Tambang Ilegal Nasional 23 Desember 2024

    Menteri ESDM Diminta Segera Bentuk Dirjen Gakkum Atasi Tambang Ilegal Nasional 23 Desember 2024

    Menteri ESDM Diminta Segera Bentuk Dirjen Gakkum Atasi Tambang Ilegal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    Bahlil Lahadalia
    diminta untuk mempercepat pembentukan Direktorat Jenderal (Dirjen) Penegakan Hukum (Gakkum) di kementeriannya.
    Permintaan ini disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI dan Anggota Komisi XII DPR RI
    Eddy Soeparno
    .
    Eddy menjelaskan bahwa keberadaan Dirjen Gakkum sangat penting untuk mengatasi masalah
    tambang ilegal
    .
    “Jadi memang harus ada. Makanya kita tegaskan, ini saya bicara sebagai anggota Komisi 12, kita tegaskan harus dipercepat pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum yang ada di Kementerian ESDM,” ujar Eddy kepada wartawan di Gedung MPR RI, Senin (23/12/2024).
    Menurut Eddy, tambang ilegal menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan.
    Keberadaannya juga membahayakan masyarakat dan berpotensi menyebabkan bencana.
    “Yang banyak sekali terjadi permasalah itu adalah tambang-tambang yang memang pengelolaannya adalah tambang-tambang rakyat, galian c, itu galian pasir,” kata Eddy.
    Sekjen PAN ini menekankan bahwa pembentukan Dirjen Gakkum di Kementerian ESDM diperlukan untuk penindakan lebih cepat terhadap tambang ilegal.
    “Dan itu sudah kita merupakan bagian dari hasil panitia kerja (panja)
    legal mining
    yang saya ketua panjanya di periode yang kemarin,” ungkap Eddy.
    Eddy juga menilai Dirjen Gakkum diperlukan untuk meningkatkan pengawasan terhadap izin tambang yang tidak sesuai aturan.
    Izin pertambangan saat ini dikeluarkan oleh pusat. Namun, kondisi di lapangan sering tidak terpantau.
    “Nah itu yang kemudian permasalahan Amdal, permasalahan reklamasi, permasalahan pengerukan yang tidak sesuai dengan aturan itu sangat sering terjadi,” katanya.
    Sebelumnya, Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa Dirjen Gakkum Kementerian ESDM akan dipimpin oleh orang dari unsur TNI, Polri, atau Kejaksaan.
    Hal ini disampaikan dalam acara Minerba Expo 2024 di Balai Kartini, Jakarta, pada Senin (25/11/2024).
    Bahlil berharap keterlibatan unsur penegak hukum dapat mempercepat penyelesaian masalah di sektor ESDM, terutama terkait konflik Izin Usaha Pertambangan (IUP).
    “Dirjen Gakkum akan dipimpin kalau tidak polisi, TNI, kalau enggak jaksa,” kata Bahlil.
    “Dengan demikian, maka penyelesaian konflik-konflik IUP sudah terselesaikan di Kementerian ESDM. Supaya
    clear
    barang ini,” imbuh dia.
    Ia menambahkan bahwa dalam konflik izin penambangan sering terjadi modus kecurangan, seperti ‘dokumen terbang’ antar-perusahaan tambang.
    Bahlil ingin ada penanganan tegas dengan melibatkan unsur hukum.
    Oleh karena itu, dia ingin ada penanganan yang tegas dengan pelibatan unsur hukum.
    Salah satu contohnya adalah posisi Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM yang selama setahun sempat ditempati oleh Bambang Suswantono yang merupakan Purnawirawan TNI berpangkat Letnan Jenderal.
    “Coba bayangkan Letnan Jenderal Marinir Jadi Plt. Dirjen Menerba satu tahun. Itu artinya apa? Karena sudah tidak bisa diatur, lama-lama saya turunkan juga tentara untuk atur kita kelihatannya,” kata Bahlil.
    Usulan penempatan orang dari TNI, Polri, atau Kejaksaan pada posisi Dirjen Gakkum telah disampaikan ke Komisi XII DPR RI.
    Pembentukan Ditjen Gakkum juga diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM.
    “Saya berpikir, yang jadi Dirjen Gakkum ini, kalau bukan jaksa, polisi, kalau enggak, angkatan darat saja,” kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Kamis (14/11/2024).
    Ia menegaskan pentingnya posisi pimpinan Ditjen Gakkum diisi oleh orang yang bertanggung jawab menjalankan tugasnya, terutama yang tidak bersinggungan langsung dengan migas dan mineral.
    “Jadi yang memang dapat kita pertanggungjawabkan orangnya. Artinya, dia tidak campur hiruk-pikuk dalam dunia-dunia yang bapak-bapak ibu semua sudah tahu,” kata Ketua Umum Partai Golkar ini.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 Pati TNI Jadi Perisai Hidup Jokowi saat Jabat Presiden, di Mana Mereka Sekarang?

    9 Pati TNI Jadi Perisai Hidup Jokowi saat Jabat Presiden, di Mana Mereka Sekarang?

    loading…

    Presiden Jokowi saat kunjungan kerja ke Pasar Rakyat LIPA Kalabahi, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (3/10/2024). FOTO/Dok.BPMI Setpres

    JAKARTA – Setidaknya terdapat 9 Perwira Tinggi (Pati) TNI yang menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden ( Danpaspampres ) di era Presiden Joko Widodo ( Jokowi ). Mereka menjadi perisai hidup yang bertugas menjaga keselamatan Jokowi.

    Komandan Paspampres adalah pemimpin Pasukan Pengamanan Presiden. Jabatan itu diemban oleh Perwira Tinggi (Pati) TNI berpangkat Mayor Jenderal (Mayjen) atau jenderal bintang 2.

    Dikutip dari situs ppid.tni.mil.id, Kamis (14/11/2024), tugas pokok Paspampres adalah melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap saat dan di mana pun berada kepada Presiden RI, Wakil Presiden RI, dan Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Pemerintahan beserta keluarganya.

    Di era Presiden Jokowi (2014-2024), terdapat 9 Komandan Paspampres yang memberikan perlindungan fisik langsung jarak dekat. Jokowi sendiri telah purnatugas sebagai Presiden RI sejak 20 Oktober 2024. Jokowi digantikan Presiden Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tak lain adalah putra sulungnya.

    Setelah Jokowi lengser, bagaimana kabar Komandan Paspampres yang dulu menjaganya? Di mana mereka sekarang?

    Daftar Komandan Paspampres era Presiden Jokowi

    1. Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa

    Danpaspampres pertama era Presiden Jokowi adalah Andika Perkasa. Lulusan Akademi Militer (Akmil) 1987 itu menjabat sebagai Komandan Paspampres pada 22 Oktober 2014–22 Mei 2016.

    Setelah hampir dua tahun mendampingi Jokowi, Andika Perkasa dimutasi menjadi Pangdam XII/Tanjungpura. Kariernya terus menanjak, pada 2018 ia diangkat menjadi Dankodiklatad. Tak lama kemudian, menantu legenda intelijen Indonesia AM Hendropriyono itu dipercaya menjadi Pangkostrad.

    Andika Perkasa mendapatkan pangkat jenderal penuh ketika diangkat menjadi KSAD. Tentara yang tumbuh dan besar di Korps Baret Merah Kopassus akhirnya ditunjuk menjadi Panglima TNI pada November 2021. Andika mengemban jabatan itu hingga pensiun pada 19 Desember 2022.

    Setelah pensiun, Andika menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pada Pilkada 2024, ia maju menjadi Calon Gubernur Jawa Tengah berpasangan dengan mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Perolehan suara Andika-Hendi kalah disbanding rivalnya, Ahmad Luthfi-Taj Yasin. Namun Andika-Hendri mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    2. Letnan Jenderal TNI (Mar) (Purn) Bambang Suswantono

    Selanjutnya, ada nama Bambang Suswantono dalam daftar Komandan Paspampres era Jokowi. Lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) itu periode 2016–2017.

  • Bahlil Beberkan Praktik Kecurangan Izin Tambang, Gunakan Nomor Surat Pengantar Jenazah

    Bahlil Beberkan Praktik Kecurangan Izin Tambang, Gunakan Nomor Surat Pengantar Jenazah

    GELORA.CO  – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan sederet pelanggaran dalam pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di sektor Mineral dan Batu Bara (Minerba). 

    Salah satunya akal-akalan pengusaha untuk memuluskan proses penerbitan dokumen secara ilegal, yakni menggunakan dokumen palsu seperti surat pengantar KTP bahkan surat pengantar jenazah.  

    Konten Promosi

    “Nomor surat kadang-kadang aneh. Surat pengantar KTP atau bahkan surat pengantar jenazah pun masuk dalam nomor surat IUP,” kata Bahlil dalam acara Minerba Expo 2024 di Balai Kartini, Jakarta, dikutip, Selasa (26/11/2024). 

    “Sudahlah, berakhir sudah permainan ini. Saya tidak mau tengok ke belakang. Saya mau bikin babak baru,” tuturnya.

    Menurutnya, untuk melancarkan modus ini, seringkali oknum pegawai Kementerian ESDM bahkan pemerintah daerah dilibatkan. Untuk itu, dia meminta kepada seluruh pemangku kepentingan dan pelaku usaha untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran untuk memperoleh IUP secara ilegal tersebut.

    “Demi Allah! Di mimbar ini, cukup sudah! Jangan lagi buat gerakan tambahan. Saya mohon dengan hormat. Saya mohon dengan hormat,” katanya.

    Bahlil juga bercerita, saat menjabat Menteri Investasi, dirinya telah melakukan pecabutan terhadap 2078 IUP. Namun tak berselang lama, dirinya menemukan banyak IUP baru yang sudah terbit kembali.

    “Saya bilang terlalu lincah ini permainan. IUP dalam status dicabut, sudah ada IUP yang keluar. Saya bilang ini mungkin ada Menteri Investasi bayangan dan Menteri ESDM bayangan sampai bisa keluar IUP ini,” ucapnya.

    Setelah dilakukan pengecekan, lanjut Bahlil, dirinya menemukan banyak bentuk pelanggaran seperti surat izin yang menggunakan tanda tangan kepala daerah yang telah meninggal dunia.

    Untuk menertibkan tata kelola pertambangan, lanjut Bahlil, pihaknya akan segera membentuk Direktorat jenderal Penegakkan Hukum (Gakkum) yang akan dipimpin dari unsur TNI-Polri atau Kejaksaan.

    “Dirjen Gakkum akan dipimpin kalau tidak Polisi, TNI. Kalau enggak, jaksa,” ujar Bahlil.

    Dia mnekankan, hal ini dimaksudkan agar penyelesaian konflik Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat segera bisa diatasi di Kementerian ESDM. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM pernah dipimpin oleh Bambang Suswantono yang merupakan Purnawirawan TNI berpangkat Letnan Jenderal.

    “Coba bayangkan Letnan Jenderal Marinir Jadi Plt Dirjen Minerba satu tahun. Itu artinya apa? Karena sudah bisa diatur lama-lama saya turunkan juga tentara untuk atur kita kelihatannya,” katanya

  • Iwan Bule Jabat Komisaris Utama Pertamina, Nicke Widyawati Lengser

    Iwan Bule Jabat Komisaris Utama Pertamina, Nicke Widyawati Lengser

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri BUMN Erick Thohir resmi menunjuk Mochamad Iriawan, yang dikenal sebagai Iwan Bule, sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) mulai Senin, 4 November 2024.

    Penunjukan ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina pada hari yang sama.

    Dengan keputusan tersebut, Iwan Bule menggantikan posisi Simon Aloysius Mantiri, yang kini ditetapkan sebagai Direktur Utama Pertamina, menggantikan Nicke Widyawati.

    Perubahan ini termuat dalam Surat Keputusan SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Pertamina.

    Selain Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama, dan Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen.

    Simon Aloysius Mantiri kini resmi menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina.

    Dalam jajaran Dewan Komisaris baru, Mochamad Iriawan merupakan purnawirawan perwira tinggi Kepolisian RI, sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS).

    Dony Oskaria yang kini sebagai Wakil Komisaris Utama juga menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, sementara Raden Adjeng Sondaryani adalah mantan Ketua Ikatan Alumni Perminyakan Universitas Trisakti.

    Berikut susunan Dewan Komisaris dan Direksi Pertamina saat ini:

    Dewan Komisaris:

    – Komisaris Utama: Mochamad Iriawan

    – Wakil Komisaris Utama: Dony Oskaria

    – Komisaris Independen: Raden Adjeng Sondaryani

    – Komisaris: Heru Pambudi

    – Komisaris: Bambang Suswantono

    – Komisaris Independen: Condro Kirono