Xcloud.id

Tag: Bambang Purwanto

  • Entaskan kemiskinan, BAZNAS RI luncurkan Program Balai Ternak di Mojokerto

    Entaskan kemiskinan, BAZNAS RI luncurkan Program Balai Ternak di Mojokerto

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Entaskan kemiskinan, BAZNAS RI luncurkan Program Balai Ternak di Mojokerto
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 April 2025 – 12:56 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI meluncurkan Program Balai Ternak di Kabupaten Mojokerto sebagai upaya mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi mustahik di sektor peternakan.

    Balai Ternak yang tergabung dalam Balai Ternak Kabupaten Mojokerto merupakan balai ternak domba atau kambing ke 45 dari  54 Balai Ternak BAZNAS RI yang tersebar di seluruh Indonesia. 

    Peluncuran Balai Ternak Kabupaten Mojokerto diselenggarakan di Desa Tamiajeng, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, pada Selasa (29/4/2025). Hadir Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., Bupati Mojokerto Dr. H. Muhammad Al Barra, Lc, M. Hum, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan, MA, Pimpinan BAZNAS RI Bidang SDM, Keuangan & Umum Kol. CAJ (Purn.) Drs. Nur Chamdani, beserta jajaran. 

    Dalam kesempatan tersebut Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., menyampaikan Program Balai Ternak merupakan bagian dari upaya BAZNAS dalam memberdayakan ekonomi mustahik melalui pengelolaan ternak secara komunal. 

    “Melalui Balai Ternak Kabupaten Mojokerto ini, kami ingin meningkatkan populasi ternak juga memberikan dampak ekonomi bagi peternak mustahik bisa sejahtera,” ujarnya.

    Kiai Noor menyebut, Balai Ternak Kabupaten Mojokerto terbagi menjadi dua kelompok Balai Ternak yaitu Balai Ternak Kelompok Gembala Sejahtera Lokasi di Desa Tamiajeng, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur serta Balai Ternak Kelompok Tirto Mulyo Lokasi di Desa Dusun Tambaksari, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

    “Untuk peternak semuanya berjumlah 30 orang untuk Kelompok Gembala Sejahtera 15 Orang dan Kelompok Tirto Mulyo 15 orang,” ucap Kiai Noor.

    Kiai Noor mengatakan, Balai Ternak BAZNAS di Kabupaten Mojokerto ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi ternak, namun sebagai upaya memberdayakan para peternak lokal agar dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. 

    “Alhamdulillah dari semua Balai Ternak tidak ada yang rugi, semuanya berkembang dengan baik karena ada pendampingan,” kata Kiai Noor.

    “Kami berharap Balai Ternak Mojokerto ini bisa dikembangkan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat Mojokerto,” imbuhnya.

    Sementara itu, Bupati Mojokerto Dr. H. Muhammad Al Barra, Lc, M. Hum menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BAZNAS RI yang telah membangun Balai Ternak di Kabupaten Mojokerto. 

    “Saya mengapresiasi setinggi-tingginya inisiatif BAZNAS RI dan BAZNAS Kabupaten Mojokerto yang terus berupaya mengelola zakat, infak dan sedekah masyarakat dengan program-program produktif seperti ini,” katanya.

    Pihaknya juga mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi dan berinovasi dalam mengembangkan Balai Ternak di Kabupaten Mojokerto. “Ini merupakan kebanggaan sekaligus tantangan bagi kita semua untuk mengelola program ini sebaik mungkin,” ucapnya.

    Karenanya, dia berharap Balai Ternak Kabupaten Mojokerto menjadi lokomotif dalam menggerakkan usaha ekonomi para mustahik, peningkatan kesejahteraan peternak dan mendorong terciptanya peternakan yang mandiri dan berkelanjutan 

    “Ini sejalan dengan misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk menguatkan ketahanan pangan dan mendorong ekonomi kerakyatan,” ucapnya. 

    Turut hadir Waka 3 BAZNAS Provinsi Jawa Timur Dr. KH. Muhammad Zakki, M.Si, Waka 4 BAZNAS Provinsi Jawa Timur Dr. K.H. Husnul Khuluq, M.M, Komandan Kodim Letkol Inf Rully Noriza, S.I.P., M.I.P, Kejaksaan dr Endang Tirtana, S.H , M.H., CLS., CCD., CSSL, Asisten 1 : Bambang Purwanto, S.H., M.H, Kakan Kemenag Muttakin, M.Ag, beserta jajaran.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Pemkab Mojokerto Siapkan Langkah Antisipatif Jelang May Day 2025

    Pemkab Mojokerto Siapkan Langkah Antisipatif Jelang May Day 2025

    Mojokerto (beritajatim.com) – Jelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2025 besok, Pemerintah Kabupaten (Pemkan) Mojokerto menggelar rapat koordinasi pembinaan wilayah. Kegiatan tersebut melibatkan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forkopimca dari 18 kecamatan se-Kabupaten Mojokerto.

    Rapat yang digelar di salah satu hotel di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto pada, Kamis (24/4/2024) kemarin bertujuan untuk memastikan peringatan May Day dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Mengingat Kabupaten Mojokerto merupakan daerah industri padat pekerja, kewaspadaan dan sinergi lintas sektor menjadi fokus utama.

    Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra dalam sambutannya menekankan pentingnya kerja sama seluruh elemen pemerintah bersama TNI, Polri, serta tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah. “Ini adalah isu tahunan dan mungkin kita semua yang berada di sini sudah memiliki pengalaman masing-masing bagaimana agar Mei Day ini berjalan lancar, kondusif, dan tidak menghambat jalannya pemerintahan,” ungkapnya.

    Gus Barra (sapaan akrab, red) menjelaskan bahwa penetapan upah minimum bukan kewenangan pemerintah kabupaten. Karena itu, pihaknya berharap para pemangku kepentingan memberikan edukasi kepada para pekerja mengenai sistem pengupahan yang berlaku.

    “Bukan kita yang menetapkan UMR/UMK. Ada di pihak provinsi, sehingga berkoordinasi saja, kalau memang untuk lewat saja, ya dipersilahkan. Tetapi kalau demonya ke kita, kita akan susah, karena kita tidak bisa menentukan kebijakan apapun terkait UMR ini,” jelasnya.

    Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdakab Mojokerto, Bambang Purwanto, memaparkan bahwa sekitar 171.900 warga Mojokerto bekerja di sektor industri, jumlah tersebut setara dengan 26,9 persen dari total angkatan kerja yang ada. “Maka, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek punya peran penting dan bertanggung jawab untuk bisa menjaga kondusifitas wilayah,” ujarnya.

    Sehingga para pemangku wilayah tersebut harus memetakan potensi-potensi yang akan memicu disharmonisasi. Sehingga jika terjadi disharmonisasi, terjadi sebuah kondisi yang tidak kondusif, maka akan mempengaruhi secara keseluruhan jalannya Pemkab Mojokerto dan iklim investasi sangat dipengaruhi oleh stabilitas daerah.

    “Ketidaknyamanan di satu wilayah bisa menyebabkan investor menarik diri dan memilih daerah lain. Kalau daerah tidak kondusif, maka investasi juga tidak akan tertarik masuk ke Mojokerto. Kalau tidak kondusif, maka perusahaan-perusahaan yang ada ini akan beralih ke wilayah luar Mojokerto. Sehingga ini bagian penting yang harus dijaga,” tandasnya.

    Forum tersebut juga menyepakati perlunya pemetaan potensi pergerakan buruh oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), agar langkah antisipasi bisa disiapkan sejak dini. Pendekatan humanis dan komunikasi aktif dengan serikat pekerja disebut sebagai kunci utama menciptakan situasi yang harmonis.

    “Informasikan kondisi-kondisi potensi terkait dengan pergerakan serikat-serikat pekerja, sehingga yang ada di wilayah nanti akan tanggap, bisa mengkomunikasikan dengan baik atau menyampaikan aspirasi dengan komunikasi yang baik. Maka akan terjalin harmonisasi di antara kita, sehingga Mojokerto tetap aman, damai, kondusif, dan terkendali,” pungkasnya. [tin/aje]

  • Duta Genre Desa, Upaya Pemkab Mojokerto Gercep Stunting 2025

    Duta Genre Desa, Upaya Pemkab Mojokerto Gercep Stunting 2025

    Mojokerto (beritajatim.com) – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto dalam menurunkan angka stunting terus digencarkan. Salah satu langkah strategis dilakukan melalui peningkatan kapasitas Duta Genre Desa berbasis masyarakat dalam rangka melaksanakan program unggulan Gerakan Percepatan Penurunan Stunting (Gercep Stunting) tahun 2025.

    Acara yang digelar di Pendopo Graha Maja Tama (GMT) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto pada, Selasa (15/4/2025) tersebut dihadiri Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, Ketua TP PKK sekaligus Bunda Genre Kabupaten Mojokerto Shofiya Hanak Al Barra, perwakilan ISNU Mojokerto Ghozali, serta jajaran Kepala OPD dan instansi terkait.

    Dalam laporannya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bambang Purwanto menyampaikan bahwa kegiatan tersebut diikuti oleh 366 peserta yang terdiri dari 270 Duta Genre Desa, Ketua TP PKK Kecamatan, Kasi Kemasyarakatan Kecamatan, Duta Genre Kabupaten, Insan Genre, Saka Kencana, dan para penyuluh KB.

    “Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah penguatan Duta Genre Desa sebagai figur dan motivator dari kalangan remaja di tingkat desa yang akan membantu mensosialisasikan program Genre pada remaja dan masyarakat dalam rangka pencegahan stunting dari hulu melalui remaja serta meningkatkan partisipasi remaja pada kelompok remaja di masyarakat,” ungkapnya.

    Bambang menjelaskan jika kegiatan tersebut merupakan implementasi dari berbagai regulasi nasional seperti Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009, Perpres Nomor 72 Tahun 2021, dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2021. Sementara biaya kegiatan bersumber dari anggaran DAK Non Fisik Dinas P2KBP2 Tahun Anggaran 2025.

    Sementara itu, dalam arahannya, Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra menegaskan bahwa penanganan stunting tidak hanya dilihat dari sisi kesehatan saja, namun mencakup dimensi yang lebih luas. Stunting merupakan suatu kondisi yang bukan hanya terkait masalah gangguan pertumbuhan fisik.

    “Tetapi juga tentang dampak yang muncul pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Balita yang mengalami stunting berisiko menghadapi penurunan kemampuan kognitif, produktivitas, dan rentan terhadap penyakit tidak menular,” jelasnya.

    Gus Barra (sapaan akrab, red) menekan stunting terdapat lima kelompok yang menjadi sasaran utama stunting yakni remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita usia 0–59 bulan. Untuk mendukung hal tersebut, Pemkab Mojokerto telah menggulirkan berbagai program unggulan, seperti bedah rumah untuk meningkatkan kelayakan hunian masyarakat miskin.

    “Kita punya program bedah rumah. Di sini rumah-rumah yang tidak layak huni, ini memberikan sumbangsih terkait dengan statistik kemiskinan dan statistik stunting. Oleh karena itu, kita bedah rumah ini akan menyasar ribuan rumah yang tidak layak huni di Kabupaten Mojokerto, ada sekitar 15 ribu. Bedah rumah ini menjadi program kita,” ujarnya.

    Menurutnya hal tersebut menjadi faktor eksternal, faktor luar yang akan kemudian menurunkan angka stunting. Selain itu, Pemkab Mojokerto meluncurkan program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas yang memberikan jaminan layanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan.

    “Diperlukan kolaborasi lintas sektor dengan pendekatan pentahelix, yakni sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat. Duta genre menjadi agen perubahan bagi remaja-remaja yang lainnya. Kami berharap Anda semua akan menyasar kepada pemuda-pemuda lainnya yang memiliki kepedulian yang sama untuk bersama-sama menurunkan angka stunting di Kabupaten Mojokerto,” harapnya.

    Karena stunting, lanjutnya, merupakan sesuatu yang sangat merugikan bagi masyarakat ke depannya. Gus Barra berharap para Duta Genre mampu menyebarkan edukasi tentang kesehatan reproduksi, gizi, dan perencanaan kehidupan berkeluarga kepada sesama remaja, demi membentuk generasi yang sehat, tangguh, dan siap menghadapi masa depan.

    “Kita berharap kalian semua memiliki peran yang sangat sentral dan aktif untuk menurunkan angka stunting yang ada di Kabupaten Mojokerto, agar ke depannya anak-anak kita bisa tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang optimis menatap masa depannya serta menjadi anak-anak yang berhasil, berguna, bermanfaat untuk agama, manusia dan bangsa Indonesia,” pungkasnya. [tin/ian]

  • Mojokerto Jadi Pilot Project Pembangunan SPPG Polda Jatim

    Mojokerto Jadi Pilot Project Pembangunan SPPG Polda Jatim

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kabupaten Mojokerto menjadi pilot project pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jawa Timur. Kapolda Jatim, Irjen Pol Imam Sugianto, telah melakukan ground breaking pembangunan SPPG di Lapangan Aspol Blok E Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jatim di Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto.

    “Kita hadir di sini semangatnya satu, bagaimana segera bisa mewujudkan dan mendukung MBG yang diperintahkan oleh Bapak Presiden segera terwujud. Pertama kali ini, kita peletakan batu pertama pembangunan SPPG di Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto ini,” ungkap Kapolda Jatim, Irjen Pol Imam Sugianto, Kamis (14/2/2025).

    Pemilihan Mojokerto sebagai lokasi pertama pembangunan SPPG di Jawa Timur bukan tanpa alasan. Lokasinya yang strategis di sekitar SPN Polda Jatim diharapkan dapat memudahkan koordinasi dan distribusi makanan. Kapolda Jatim menargetkan SPPG ini dapat beroperasi dalam waktu kurang dari dua bulan.

    “Bangunan ini insya Allah sudah berdiri tidak kurang dari dua bulan, mudah-mudahan di bulan Maret atau April kita bisa running. Dengan adanya SPPG yang pertama ini, akan bisa menyiapkan makanan langsung kurang lebih 3.000 sampai 3.500 porsi. Dan itu nanti akan kita saluran untuk radius kurang lebih 1/2 jam perjalanan,” katanya.

    Untuk mendukung distribusi makanan, Polda Jatim juga menyiapkan kendaraan khusus. Kapolda menjelaskan, ada 13 Sekolah Dasar (SD) dan tiga desa di Kecamatan Bangsal yang akan menerima manfaat dari program ini, dengan total lebih dari 3.000 penerima.

    “Ini nanti akan berkembang ke desa-desa yang lain dan di tempat-tempat yang lain, insya Allah di bulan Maret itu kita akan bangun kembali di Jawa Timur sesuai arahan dari Mabes Polri, 9 SPPG lagi. Nanti akan kita tetapkan tempatnya, tentunya yang pertama di rayon-rayon. Seperti Rayon Tapalkuda, Mataraman, Madura, Malang Raya, Kediri,” jelasnya.

    Pihaknya berharap program ini dapat berjalan masif dengan target 90 juta anak-anak dan masyarakat kurang mampu di Jawa Timur menerima manfaat pada akhir tahun 2025. SPPG Bangsal sendiri dibangun di atas lahan seluas 20×20 meter persegi dan akan dioperasikan oleh 47 tenaga.

    “Satu SPPG ini, maksimal 47 tenaga tapi itu dengan asumsi menyiapkan makanan 3.000 sampai 3.500 porsi. Tapi kalau nanti tempatnya betul-betul representatif dan mampu dilipatduakan maka tinggal melipatduakan pekerja yang akan mengelola SPPG ini. Program MBG harus kita dukung dan menjadi tanggung jawab bersama,” tegasnya.

    Kapolda Jatim menekankan bahwa program MBG bertujuan untuk meningkatkan daya saing, aspek kehidupan, karakter, dan kecerdasan anak. Ia berharap semua pihak terkait, baik TNI/Polri, pemerintah daerah, maupun masyarakat, dapat bersinergi untuk memastikan program ini berjalan lancar dan tepat sasaran.

    Kepala Bakorwil Bojonegoro, Agung Subagio, yang mewakili Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, mengatakan bahwa program makan gratis merupakan salah satu program prioritas utama untuk meningkatkan konsumsi pangan, kesehatan, kualitas, prestasi, dan daya saing masyarakat.

    “Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif tidak hanya pada kesehatan fisik tapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku. Harapannya program ini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat serta untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

    Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Waka Polda Jatim Brigjen Pol Pasma Royce, Kepala SPN Polda Jatim Kombes Pol Sugeng Harianto, Danrem 082 Citra Panca Yudha Jaya (CPYJ) Kolonel Inf Batara Alex Bulo, Dandim 0815 Mojokerto Letkol Inf Rully Noriza, Kapolres Mojokerto Kota AKBP Daniel Somanonasa Marunduri, Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Mojokerto Bambang Purwanto, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuhro, dan Dandenpom V/2 Mojokerto Letkol Cpm Sigit Prabowo. [tin/beq]

  • PKD Komitmen Dukung Pemda Mojokerto Sejahterakan Masyarakat

    PKD Komitmen Dukung Pemda Mojokerto Sejahterakan Masyarakat

    Mojokerto (beritajatim.com) – Paguyuban Kepala Desa (PKD) akan terus mendukung pemerintah daerah dalam upaya mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat Kabupaten Mojokerto. Hal tersebut disampaikan Ketua PKD Kabupaten Mojokerto Miftahudin saat konsolidasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto.

    Dalam konsolidasi di Ruang Satya Bina Karya (SBK), Pemkab Mojokerto, perwakilan PKD diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, berserta jajaran. Konsolidasi tersebut sebagai bentuk sinergi dan komitmen PKD dalam mendukung semua progam dan kebijakan dari pemerintah daerah.

    Ketua PKD Kabupaten Mojokerto, Miftahudin mengatakan, konsolidasi tersebut merupakan langkah awal PKD dalam menyamakan visi misi dengan Pemkab Mojokerto. PKD akan terus mendukung pemerintah daerah dalam upaya mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat Kabupaten Mojokerto.

    “Yang Pasti kita berkomitmen, PKD terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan tidak menutup diri. Bahwa secara fakta ketika pemda tidak dimulai dari desa, maka tidak mungkin menjadi kabupaten yang adil dan makmur. PKD sengaja dibentuk dengan semangat kebersamaan,” ungkapnya, Rabu (12/2/2025).

    Terlebih Pemkab Mojokerto ke depan memiliki Bupati baru. Meski sebelumnya ada dua organisasi Kepala Desa, menurut Kepala Desa (Kades) Medali ini, pihaknya sudah bertemu dengan jajaran pengurus AKD dan Papdesi. Semuanya sepakat, Kades di Kabupaten Mojokerto dalam satu naungan, yakni PKD.

    “Kita bersama Ketua AKD dan Ketua Papdesi sudah bertemu dan berjanji melebur jadi satu. Semangatnya yang jelas, adalah kebersamaan dan guyub rukun. Kita ingin memperbaruhi semua yang kemarin terpecah belah, kita jadikan satu. Semua kepentingan kita sama untuk mendukung pemerintah daerah, demi Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur,” tegasnya.

    Sementara itu, Sekdakab Mojokerto, Teguh Gunarko mengapresiasi terbentuknya PKD Kabupaten Mojokerto tersebut. Dengat semangat kebersamaan yang diusung PKD, diharapkan bisa menyatukan para kepala desa yang seakan terpecah saat digelarnya Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto 2024 lalu.

    “Sesuai harapan Bupati terpilih kepala desa harus menjadi satu. Dengan bersatunya para Kepala Desa akan mempermudah pemerintah daerah dalam menjalankan program atau kebijakan. Sehingga visi-misi pemerintahan yang baru, dapat diterapkan dan segera terealisasi,” harapnya.

    Turut hadir Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Nugraha Budhi, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Yudha Akbar Prabowo dan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Pemkab Mojokerto Bambang Purwanto. [tin/but)

  • Geram Harga Gabah di Bawah HPP, Bulog Diminta Segera Lakukan Pembelian Sesuai Ditetapkan Pemerintah – Halaman all

    Geram Harga Gabah di Bawah HPP, Bulog Diminta Segera Lakukan Pembelian Sesuai Ditetapkan Pemerintah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR Panggah Susanto geram harga gabah kering panen (GKP) di berbagai daerah yang turun hingga di bawah harga pembelian pemerintah (HPP). 

    Panggah menyebutkan Bulog harus hadir dalam menjalankan fungsi stabilisasi harga dan pengamanan stok beras nasional. 

    “Di beberapa sentra produksi padi, harga gabah masih di bawah ketentuan Rp6.500. Penugasan (Bulog) ini harus diselesaikan secepat mungkin,” ungkap Panggah saat dihubungi Rabu (22/1/2025).

    Berdasarkan laporan dari daerah, harga gabah di Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur berkisar antara Rp5.100 – Rp5.500 per kilogram.  

    Di Pandeglang, Banten maupun Cisaat Sukabumi, harga gabah di tingkat petani bahkan menyentuh 4.800 per kilogram. 

    Dengan kondisi di lapangan seperti itu, Panggah pun mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam mereposisi fungsi dan peran Bulog. 

    “Kebijakan pemerintah mengembalikan fungsi Bulog dalam stabilisasi harga dan pengamanan stok adalah kebijakan yang tepat,” tegasnya. 

    Sebelumnya Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Demokrat, Bambang Purwanto juga meminta penyerapan gabah yang dilakukan Bulog dapat dipercepat mengingat saat ini para petani di sejumlah sentra produksi tengah menggelar panen raya. 

    Bambang meminta serapan gabah sesuai HPP yang diputuskan  pemerintah yaitu sebesar Rp6.500 per kg.

    “Jangan sampai turun atau di bawah HPP. Kenapa? karena ini akan menurunkan semangat petani dalam berproduksi. Serap saja sesuai HPP seperti yang diputuskan pemerintah,” jelasnya.

    Pada Rapat Terbatas (Ratas) 30 Desember 2024 lalu, Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan untuk menaikkan HPP gabah, dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.500 per kilogram. 

    Kebijakan tersebut efektif berjalan mulai 15 Januari kemarin. 

  • 3.220 Lowongan Kerja Tersedia di Job Fair Pemkab Mojokerto

    3.220 Lowongan Kerja Tersedia di Job Fair Pemkab Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Sebanyak 3.220 lowongan kerja (loker) tersedia dalam job fair dan seminar tahun 2024 di SMKN 1 Sooko Kabupaten Mojokerto. Acara ini dibuka oleh Bupati Ikfina Fahmawati dalam menyambut Hari Jadi Kabupaten Mojokerto ke-731.

    Pelaksanaan job fair yang diinisiasi oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Mojokerto ini dengan menggandeng berbagai perusahaan yang ada di Kabupaten Mojokerto. Event tersebut juga dinilai dapat mendorong perusahaan untuk berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran di Bumi Majapahit.

    Pasalnya, pelaksanaan job fair ini dibilang cukup efektif dalam mengurangi angka pengangguran terbuka di Bumi Majapahit. Hal tersebut dibuktikan melalui Badan Pusat Statistik (BPS), dimana angka pengangguran terbuka Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 yang mencapai 5,54 persen atau 33.033 jiwa mengalami penurunan menjadi 4,83 persen atau setara dengan 31.221 di tahun 2022.

    Sedangkan pada tahun 2023 angka pengangguran terbuka di Bumi Majapahit juga mengalami penurunan sebesar 4,67 persen atau setara dengan 30.219 jiwa. Sehingga dengan dilaksanakannya job fair kali ini, diharapkan dapat menurunkan angka pengangguran sebesar 10 persen atau 3.000 orang terserap didunia kerja sesuai target di tahun 2024 ini.

    Pada pelaksanaan job fair kali ini, terdapat 45 perusahaan yang tergabung dengan total lowongan kerja sebanyak 3.220 serta diikuti sedikitnya 6.939 peserta pencari kerja.

    Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mengungkapkan, salah satu indikator dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Bumi Majapahit yaitu dengan turunnya angka pengangguran terbuka atau banyaknya angkatan kerja yang mendapatkan pekerjaan. “Karena kesejahteraan masyarakat tergantung dari bagaimana angkatan ini mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan yang layak,” ujarnya.

    Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini mengimbau Disnaker agar segera melaksanakan program Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) dan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memetakan dan menghubungkan para pencari kerja yang sesuai dengan lapangan kerja yang dibutuhkan. Dan para pencari kerja bisa menyiapkan dirinya.

    “Keseriusan dan keaktifan dalam mencari informasi lapangan kerja juga harus ditanamkan kepada seluruh angkatan kerja, karena faktanya banyak sekali lapangan kerja yang formal maupun informal yang terbuka luas. Akan tetapi bagaimana mereka mengambil secara aktif lapangan pekerjaan itu oleh dirinya sendiri. Jadi lapangan kerja informal yang sesungguhnya ini potensinya sangat luar biasa,” ucapnya.

    Bupati mencontohkan, ada berbagai pekerjaan informal yang sangat berpotensi untuk ditekuni oleh para pencari kerja, seperti maintenance utility alat-alat listrik perkantoran maupun rumah tangga. Selanjutnya, peluang kerja disektor pertanian dengan merubah pola kerja yang dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini.

    “Dan saat ini kita juga membutuhkan pasar digital, khusus untuk para pedagang di Kabupaten Mojokerto.  kemarin masih dilaporkan dari Disperindag agar pasar digital ini bisa ramai dan responnya cepat. Memiliki ketangguhan dan daya juang dalam bekerja menjadi tantangan tersendiri untuk para pekerja saat ini,” urainya.

    Orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto ini juga menjelaskan, karena persaingan dalam mencari juga melibatkan berbagai daerah di luar Kabupaten Mojokerto. Sehingga ia menilai, sangat diperlukan memupuk ketangguhan dan daya juang bekerja untuk seluruh angkatan kerja di Kabupaten Mojokerto agar tidak kalah bersaing dengan para pencari kerja dari luar daerah.

    “Jadi ini tugas kita bagaimana kita bisa mencetak tenaga-tenaga kerja yang handal dan punya daya juang yang tangguh. Jadi ketangguhan ini memang penting, bagaimana kemudian bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan daya juangnya. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan 3.220 lowongan ini bisa terisi sesuai yang diharapkan,” ujarnya.

    Sementara itu, Plt Kepala Disnaker Kabupaten Mojokerto, Bambang Purwanto mengungkapkan, saat ini sektor industri menjadi pioner dalam penyerapan tenaga kerja di Bumi Majapahit. Hal tersebut didukung ketika tahun 2022 tercatat sedikitnya 174.991 orang atau 27,29 persen angkatan kerja yang bekerja disektor industri. Kabupaten Mojokerto juga menjadi pioner, karena UMK nya cukup tinggi di angka Rp4,6 juta.

    “Sehingga ketika kami melaksanakan job fair ini banyak peserta-peserta yang ikut dari luar daerah. Job fair ini diharapkan dapat mempercepat bertemunya pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja, untuk percepatan penempatan tenaga kerja serta menumbuhkan semangat berkompetisi secara sehat bagi pencari kerja, untuk mendapatkan pekerjaan tertentu sesuai keterampilannya,” pungkasnya. [tin/suf]

  • 181 Lembaga Keagamaan di Mojokerto Digelontor Dana Hibah

    181 Lembaga Keagamaan di Mojokerto Digelontor Dana Hibah

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menggelontorkan bantuan dana hibah untuk 181 lembaga keagamaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024. Penyerahan bantuan dana hibah senilai total Rp20,5 miliar tersebut sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan kualitas iman dan dan taqwa melalui pemberian bantuan hibah untuk tempat ibadah.

    Bantuan dana hibah tahun 2024 itu diberikan kepada lembaga keagamaan, yakni 54 lembaga masjid, 50 lembaga mushola, satu gereja, satu Baznas, 39 lembaga TPQ, 21 pondok pesantren, tujuh madrasah diniyah aliyah dan delapan lembaga yayasan keagamaan sosial. Penyerahan bantuan dana hibah tahun 2024 tersebut dikemas dalam Sosialisasi dan Pembekalan Ketua Lembaga Penerima Hibah Bidang Keagamaan di Pendopo Graha Maja Tama (GMT), Pemkab Mojokerto.

    Dalam kesempatan itu, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati juga menyerahkan bantuan hibah secara simbolis kepada Ponpes Fatchul Ulum, Desa Pacet Kecamatan Pacet senilai Rp100 juta, TPQ Al Ijaabah, Desa Pekukuhan, Kecamatan Mojosari senilai Rp50 juta, Mushollah Al Basyir, Desa Beloh, Kecamatan Trowulan senilai Rp50 juta, GKJW Glagahan, Desa Jetis, Kecamatan Jetis Rp100 juta, serta Masjid Al Hidayah, Desa Kunjorowesi, Kecamatan Ngoro Rp100 juta.

    “Saya minta tolong kepada seluruh lembaga penerima hibah untuk mempergunakan secara bijaksana serta sesuai peruntukannya dengan maksimal dalam kegiatan pembangunan untuk menunjang kegiatan ibadah di lingkungannya,” ungkap, Jumat (3/5/2024).

    Bupati perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini menegaskan bahwa bantuan dana hibah bidang keagamaan tersebut merupakan amanah yang harus dipertanggung jawabkan. Orang nomor satu di lingkup Pemkab Mojokerto ini juga mengatakan, bahwa hibah tersebut harus dipergunakan sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan pengajuan.

    “Dana hibah ini harus dapat di pertanggung jawabkan di dunia dan di akhirat kelak. Untuk itu, saya berharap penggunaan dana hibah tersebut tidak terjadi penyelewengan sedikitpun. Salah satunya penggunaan dana hibah untuk pembangunan tempat ibadah, yang harus melampirkan bukti -bukti pembelanjaan nya atau foto kegiatan sebelum dan sesudah pembangunan. Semoga bantuan dana hibah keagamaan ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya dan dapat dipertanggung jawabkan,” pungkasnya.

    Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Bambang Purwanto dalam laporannya mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh bagi lembaga penerimaan dana hibah mulai dari mekanisme, pengajuan, persyaratan administrasi dan monitoring evaluasi hingga pelaporan dan pertanggung jawaban.

    “Dengan kegiatan ini, diharapkan seluruh Lembaga Penerima Bantuan Dana Hibah bidang Keagamaan yang bersumber dari APBD kabupaten mojokerto Tahun Anggaran 2024, paham betul pentingnya tertib administrasi penyaluran dana hibah keagamaan di kabupaten mojokerto,” ujarnya. [tin/but]