Xcloud.id

Tag: Bambang Haryo Soekartono

  • KNKT: ODOL Sudah Jadi Budaya, bahkan Ada Sejak Zaman Penjajahan – Halaman all

    KNKT: ODOL Sudah Jadi Budaya, bahkan Ada Sejak Zaman Penjajahan – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto  

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Masalah Over Dimension Overload (ODOL) di Indonesia menjadi isu yang kompleks dan sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat.

    Bahkan kendaraan membawa muatan melebihi kapasitas yang ditentukan atau melebihi ukuran standar yang diizinkan ini sudah ada sejak zaman penjajahan. 

    “Setelah merdeka, budaya itu terus berlanjut hingga sekarang. Nah, ODOL itu sudah menjadi darah daging di masyarakat,” ujar Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Soerjanto Tjahjono dalam keterangannya belum lama ini.

    Dalam pembahasan lebih lanjut, Soerjanto menjelaskan bahwa pengangkutan barang dengan berat tepat 30 ton itu sulit dilakukan.

    “Susah untuk orang mau menaikkan barang 30 ton itu persis 30 ton. Itu susah, pasti ada saja kelebihannya sehingga penting bagi petugas jembatan timbang untuk memahami adanya batas toleransi yang diberikan terhadap muatan truk,” katanya.

    Soerjanto menyebut kelebihan muatan truk hingga 18 persen masih bisa ditoleransi secara teknis apalagi alat timbang sering kali menghasilkan kesalahan pengukuran.

    “Alat timbang itu tidak pernah ada yang pas, pasti ada saja kesalahan ketelitiannya sehingga secara teknis, truk itu masih tidak dikategorikan ODOL jika masih memiliki kelebihan muat sebesar 18 persen,” ujar Soerjanto.

    Untuk mengubah kebiasaan ODOL ini diperlukan upaya besar dan pendekatan yang komprehensif.

    KNKT telah merekomendasikan agar proyek-proyek pemerintah dan BUMN tidak menggunakan truk ODOL.

    “Truknya harus tertib, STNK dan KIR-nya hidup dan tidak ODOL. Tapi ternyata sampai sekarang juga proyek-proyek mereka itu tidak pernah lepas dari ODOL,” ungkap Soerjanto.

    Ia menilai bahwa jika pemerintah dan BUMN tidak dapat memberikan contoh yang baik, maka masalah ODOL tidak akan pernah terselesaikan.

    Meskipun KNKT telah mengajukan usulan tersebut, Soerjanto mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada respons dari pemerintah maupun BUMN.

    “Mereka juga mungkin bingung mau respons bagaimana. Saya nggak tahu masalahnya apa,” kata Soerjanto.

    Untuk menerapkan kebijakan Zero ODOL, perlu adanya pembenahan terhadap sumber daya manusia (SDM) dan perangkat peralatan di jembatan timbang.

    “Jika itu belum dilakukan, maka akan sulit bagi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menerapkan kebijakan tersebut,” jelas Soerjanto.

    Anggota Komisi VII DPR, Bambang Haryo Soekartono, menegaskan bahwa masalah SDM di jembatan timbang sangat krusial.

    “Jumlah SDM di jembatan timbang sangat kurang dan peralatannya juga banyak yang sudah rusak. Dari total 141 jembatan timbang di seluruh Indonesia, sampai sekarang ini hanya 25 jembatan timbang yang dibuka,” paparnya.

    Ia menambahkan bahwa jembatan timbang yang beroperasi juga hanya selama 8 jam, yang sangat tidak memadai untuk menerapkan kebijakan Zero ODOL.

    Untuk itu Bambang menekankan bahwa perbaikan di jembatan timbang perlu dilakukan terlebih dahulu, terutama pada SDM dan perangkat peralatan.

    “Kalau belum, ya memang sulit kalau mau menerapkan Zero ODOL ini,” tutupnya.

  • Tantangan Besar dalam Penyelesaian Penerapan Zero ODOL di Indonesia

    Tantangan Besar dalam Penyelesaian Penerapan Zero ODOL di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Penyelesaian masalah Over Dimension Overload (ODOL) di Indonesia masih jauh dari kata selesai. Salah satu solusi yang diharapkan dapat mengatasi masalah ini adalah penerapan kebijakan Zero ODOL.

    Namun, untuk mewujudkannya, ada sejumlah persoalan mendasar yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Jika hal ini tidak diperbaiki, masalah Zero ODOL diperkirakan akan terus berlanjut dan memberikan dampak negatif bagi infrastruktur jalan.

    Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Agus Taufik Mulyono menyebutkan, salah satu hambatan utama dalam penerapan Zero ODOL adalah status dan fungsi jalan yang masih tidak jelas.

    Truk-truk yang mengangkut barang melewati berbagai jenis jalan dengan status berbeda, mulai dari jalan desa hingga jalan arteri nasional.

    “Masalah klasik (Zero ODOL) ini belum terselesaikan hingga kini,” ungkap Agus kepada awak media di Jakarta, Sabtu (23/11/2024).

    Menurutnya, truk-truk tersebut tidak bisa sembarangan menurunkan barang ketika beralih jalan, apalagi jika kelebihan muatan. Agus menyebutkan, keberadaan terminal handling seharusnya menjadi tempat untuk menangani barang-barang dengan muatan berlebih, juga tidak diwajibkan dalam peraturan undang-undang. Hal ini menyebabkan jalan kabupaten rusak karena sering dilalui truk besar.

    Agus menambahkan, ketidaksesuaian antara Undang-Undang Jalan dan Undang-Undang Lalu Lintas menjadi penyebab utama tidak tercapainya keselarasan dalam penerapan kelas, fungsi, dan status jalan.

    “Masalah Zero ODOL ini tidak akan pernah bisa diselesaikan tanpa adanya keselarasan hukum yang jelas,” ujarnya.

    Tanpa perbaikan pada aspek ini, kebijakan Zero ODOL akan sulit untuk diterapkan dengan efektif. Penerapan Zero ODOL juga menghadapi tantangan besar dari sisi sumber daya manusia (SDM) dan peralatan yang ada di jembatan timbang.

    Praktisi transportasi dan logistik Bambang Haryo Soekartono, menyoroti bahwa jumlah SDM di jembatan timbang sangat terbatas.

    “Dari 141 jembatan timbang di Indonesia, hanya 25 yang beroperasi dan itu pun tidak 24 jam,” jelas Haryo Soekartono, pria yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Praktisi Gerindra.

    Kekurangan personel dan peralatan yang rusak akan membuat kebijakan Zero ODOL sulit terwujud. Selain jembatan timbang, masalah lainnya adalah daya dukung jalan yang masih sangat minim.

    Di Indonesia, daya dukung jalan kelas 1 hanya mencapai 10 ton, sementara negara lain seperti China sudah mencapai 100 ton. “Konstruksi jalan kita harus diperkuat agar bisa mendukung muatan yang lebih berat,” ujarnya.

    Sementara itu, dosen Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB) Sony S Wibowo mengungkapkan, kerusakan jalan tidak selalu disebabkan oleh beban berlebih.

    Menurutnya, dampak beban berlebih pada jalan baru akan terasa setelah satu tahun. “Jika, jalan rusak dalam waktu 2-3 bulan, maka itu lebih disebabkan oleh kualitas pekerjaan dan material yang buruk, bukan beban berlebih,” tegasnya.

  • Persoalan Ini Perlu Jadi Perhatian Buat Atasi Masalah Truk ODOL

    Persoalan Ini Perlu Jadi Perhatian Buat Atasi Masalah Truk ODOL

    Jakarta: Masalah truk Over Dimension Overload (ODOL) masih menjadi polemik. Ada beberapa persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian pemerintah.

    Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Agus Taufik Mulyono menyebut salah satu problem yang harus diselesaikan pemerintah adalah masalah status dan fungsi jalan yang masih tidak jelas. Sementara, ketika mengangkut barang dari pabrik ke tempat tujuannya, truk-truk akan melewati jalan yang statusnya beda, mulai jalan desa, kabupaten, kota, provinsi, dan arteri (nasional).  

    “Hal tersebut merupakan problem klasik yang masih belum diselesaikan hingga saat ini,” kata Agus dalam keterangannya, Kamis, 21 November 2024.

    Ia mengatakan truk-truk itu tidak mungkin akan menurunkan barang-barang bawaannya saat akan pindah jalan. Apalagi, saat membongkar muatannya dibutuhkan terminal handling sebagai tempat untuk mengumpulkan barang-barang yang kelebihan muat. 

    “Masalahnya, terminal handling ini tidak pernah ada karena memang tidak diwajibkan dalam undang-undang,” ujar Agus.
     

    Fakta-fakta tersebut dinilai membuat jalanan, khususnya di kabupaten, banyak yang rusak karena harus dilalui truk-truk besar. Masih berantakannya fungsi dan status jalan ini menjadi salah satu penyebab jalan rusak.

    “Kelas jalan, dikaitkan dengan fungsi jalan, dikaitkan status jalan, tidak pernah ketemu. Jadi, masalah ODOL ini tidak akan pernah bisa diselesaikan. Mau diselesaikan pakai apa?” ujarnya.

    Anggota Komisi VII DPR Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono, mengatakan jumlah sumber daya manusia (SDM) di jembatan timbang juga masih sangat kurang dan peralatannya banyak yang rusak. Selain itu, dari total 141 jembatan timbang di seluruh Indonesia, hanya 25 jembatan timbang yang dibuka, dan hanya 8 jam.

    “Ini kan sama saja dengan bohong jika mau secara serius menerapkan Zero ODOL,” ujar Haryo

    Menurut Haryo, hal lain yang perlu dibenahi lainnya adalah daya dukung jalan. Dia mengungkapkan daya dukung jalan atau muatan sumbu terberat (MST) kelas 1 di Indonesia hanya 10 ton. Sementara, di negara lain seperti Tiongkok sudah mencapai 100 ton, Jepang dan Eropa 75 ton.

    “Artinya, jalan-jalan yang ada sekarang harus dibongkar semua. Konstruksinya harus kuat,” ucap praktisi transportasi dan logistik itu.

    Dosen Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB), Sony S. Wibowo, mengatakan kerusakan jalan yang terjadi tidak selalu disebabkan beban berlebih yang melewatinya. Menurutnya, pengaruh beban berlebih pada jalan itu baru akan terasa dalam satu tahun ke depan.

    Dia menuturkan ada beberapa aspek yang bisa menyebabkan masalah kerusakan jalan. Antara lain, karena kualitas pekerjaannya, materialnya, dan beban. Tapi, kalau suatu jalan itu rusak karena beban, biasanya tidak terjadi cepat.

    “Jadi, misalnya jalan yang baru saja diperbaiki kemudian dalam waktu 2-3 bulan sudah rusak, itu hampir dipastikan bukan karena beban. Itu hampir dipastikan karena kualitas pekerjaan atau juga penggunaan material yang buruk, atau dua-duanya,” ujar Sony.

    Jakarta: Masalah truk Over Dimension Overload (ODOL) masih menjadi polemik. Ada beberapa persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian pemerintah.
     
    Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Agus Taufik Mulyono menyebut salah satu problem yang harus diselesaikan pemerintah adalah masalah status dan fungsi jalan yang masih tidak jelas. Sementara, ketika mengangkut barang dari pabrik ke tempat tujuannya, truk-truk akan melewati jalan yang statusnya beda, mulai jalan desa, kabupaten, kota, provinsi, dan arteri (nasional).  
     
    “Hal tersebut merupakan problem klasik yang masih belum diselesaikan hingga saat ini,” kata Agus dalam keterangannya, Kamis, 21 November 2024.
    Ia mengatakan truk-truk itu tidak mungkin akan menurunkan barang-barang bawaannya saat akan pindah jalan. Apalagi, saat membongkar muatannya dibutuhkan terminal handling sebagai tempat untuk mengumpulkan barang-barang yang kelebihan muat. 
     
    “Masalahnya, terminal handling ini tidak pernah ada karena memang tidak diwajibkan dalam undang-undang,” ujar Agus.
     

    Fakta-fakta tersebut dinilai membuat jalanan, khususnya di kabupaten, banyak yang rusak karena harus dilalui truk-truk besar. Masih berantakannya fungsi dan status jalan ini menjadi salah satu penyebab jalan rusak.
     
    “Kelas jalan, dikaitkan dengan fungsi jalan, dikaitkan status jalan, tidak pernah ketemu. Jadi, masalah ODOL ini tidak akan pernah bisa diselesaikan. Mau diselesaikan pakai apa?” ujarnya.
     
    Anggota Komisi VII DPR Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono, mengatakan jumlah sumber daya manusia (SDM) di jembatan timbang juga masih sangat kurang dan peralatannya banyak yang rusak. Selain itu, dari total 141 jembatan timbang di seluruh Indonesia, hanya 25 jembatan timbang yang dibuka, dan hanya 8 jam.
     
    “Ini kan sama saja dengan bohong jika mau secara serius menerapkan Zero ODOL,” ujar Haryo
     
    Menurut Haryo, hal lain yang perlu dibenahi lainnya adalah daya dukung jalan. Dia mengungkapkan daya dukung jalan atau muatan sumbu terberat (MST) kelas 1 di Indonesia hanya 10 ton. Sementara, di negara lain seperti Tiongkok sudah mencapai 100 ton, Jepang dan Eropa 75 ton.
     
    “Artinya, jalan-jalan yang ada sekarang harus dibongkar semua. Konstruksinya harus kuat,” ucap praktisi transportasi dan logistik itu.
     
    Dosen Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB), Sony S. Wibowo, mengatakan kerusakan jalan yang terjadi tidak selalu disebabkan beban berlebih yang melewatinya. Menurutnya, pengaruh beban berlebih pada jalan itu baru akan terasa dalam satu tahun ke depan.
     
    Dia menuturkan ada beberapa aspek yang bisa menyebabkan masalah kerusakan jalan. Antara lain, karena kualitas pekerjaannya, materialnya, dan beban. Tapi, kalau suatu jalan itu rusak karena beban, biasanya tidak terjadi cepat.
     
    “Jadi, misalnya jalan yang baru saja diperbaiki kemudian dalam waktu 2-3 bulan sudah rusak, itu hampir dipastikan bukan karena beban. Itu hampir dipastikan karena kualitas pekerjaan atau juga penggunaan material yang buruk, atau dua-duanya,” ujar Sony.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AGA)

  • Analisa BMKG Kurang Tepat Bisa Ganggu Ekonomi & Pariwisata

    Analisa BMKG Kurang Tepat Bisa Ganggu Ekonomi & Pariwisata

    Jakarta –

    Analisa Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait erupsi Lewotobi Laki Laki dan isu megathrust dinilai kurang tepat, sehingga bisa menggangu ekonomi dan sektor pariwisata di daerah.

    Hal tersebut seperti diungkapkan Anggota Komisi VII DPR, Bambang Haryo Soekartono. Dirinya mengkritik analisa BMKG yang menyebut erupsi Gunung Lewotobi juga berdampak ke wilayah Bali dan Lombok.

    “Tidak benar analisa itu, letusan Gunung Lewotobi Laki Laki itu berdampak pada wilayah wisata di Bali dan Lombok. Karena arah angin, itu bergerak dari barat ke timur di akhir tahun. Bali dan Lombok itu kan posisinya ada di sebelah barat Lewotobi, bukan sebelah timurnya. Yang kena dampak itu, yang posisinya di sebelah timur Lewotobi,” kata Bambang Haryo, di Jakarta, Kamis (14/11/2024).

    Pada 13 November 2024, BMKG mengungkapkan sebaran abu vulkanik Gunung Lewotobi Laki-laki sampai ke Pulau Lombok dan berada pada ketinggian 30 ribu kaki atau sekitar 9.144 meter di atas permukaan laut.

    Kemudian pada, hari ini, BMKG mengungkapkan artikel debu vulkanik letusan Gunung Lewotobi Laki-laki di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), kini sudah menjauh dari langit Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat (NTB). BMKG menyebutkan sebaran abu kini bergeser ke arah Tenggara.

    Ia menegaskan BMKG sepatutnya bisa memberikan keterangan yang lebih akurat, dengan adanya sarana dan fasilitas pemantauan yang dibiayai oleh negara cukup besar.

    “Nah terbukti kan, bahwa pernyataan mereka salah. Ternyata muncul pemberitaan media kemarin menyatakan tidak ditemukan debu abu vulkanik di Lombok maupun Bali. Kesalahan informasi BMKG ini sangat merugikan masyarakat dan tentu bisa membawa dampak ketakutan masyarakat domestik maupun internasional yang akan berwisata ke Bali dan Lombok,” tegas Bambang.

    Ketidak-akuratan analisa BMKG ini, lanjutnya, bisa sangat mempengaruhi industri wisata Indonesia, yang sedang didorong untuk meningkatkan jumlah wisatawan agar ekonomi tumbuh sesuai target 8 persen.

    Ia menyebutkan sudah menjadi siklus tahunan di wilayah Indonesia, bahwa setiap bulan November hingga Februari, angin akan berhembus dari barat ke timur. Sementara, dari bulan April hingga September, angin akan berhembus dari timur ke barat.

    “Setiap tahun sudah begitu siklusnya. Jadi BMKG jangan ngarang-ngarang sendiri lah, gak jelas itu! Ini termasuk juga isu megathrust yang digulirkan BMKG di awal tahun hingga saat ini yang sangat sering akhir-akhir ini ternyata nggak terbukti kan? Ini juga bisa mengganggu iklim pariwisata Indonesia karena turis domestik dan bahkan turis asing akan takut menuju wilayah pesisir selatan Indonesia karena disebutkan BMKG wilayah tersebut berpotensi terjadi megathrust,” ungkapnya.

    Ia menegaskan, jika BMKG memang tidak mampu menganalisa fenomena cuaca, sebaiknya mengutip saja pernyataan dari badan pemantau cuaca milik Singapura Australia atau Amerika.

    “BMKG ini anggarannya besar lho, Rp2,769 triliun. Harusnya dengan anggaran yang seperti itu, BMKG mampu memberikan informasi yang jelas dan akurat pada masyarakat. Harusnya tidak ada kesalahan dalam menganalisa data yang ada. Sehingga tidak akan mengganggu sektor pariwisata dan industri, pertanian, maupun transportasi udara, darat, dan laut,” ucapnya.

    (rrd/rir)

  • Industri Tekstil Berdarah-darah, Pemerintah Diminta Lakukan Ini – Page 3

    Industri Tekstil Berdarah-darah, Pemerintah Diminta Lakukan Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menyatakan Pemerintah perlu bekerja sama dengan DPR-RI Komisi VII untuk mendalami bersama akar permasalahan sehingga bisa menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Hal itu disampaikan menanggapi kemelut industri tekstil Indonesia, khususnya PT Sritex.

    Dia menjelaskan, sandang, pangan dan papan merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Tetapi saat ini masyarakat sudah memandang kebutuhan sandang sudah bukan kebutuhan pokok lagi.

    Sebab, mereka masih menggunakan pakaian lama yang masih bisa dipakai untuk sehari hari. Mereka lebih mengutamakan kebutuhan pokok lainnya seperti pangan, energi (listrik, gas, BBM) Air, kesehatan dan pendidikan, yang saat ini biaya kebutuhan tersebut mengalami kenaikan tajam sehingga membebani masyarakat.

    “Daya beli masyarakat untuk sandang menurun tajam bahkan hampir mendekati tidak ada,” kata Bambang Haryo, Sabtu (2/11/2024).

    Penurunan daya beli ini, tidak hanya berdampak pada produk sandang dalam negeri, tapi juga pada produk sandang impor. Sebagai bukti, beberapa titik penjualan barang impor mengalami penurunan. Misalnya gerai barang impor yang ada di banyak mall termasuk pasar- pasar grosir misalnya Mangga Dua dan ITC yang juga menjual barang barang impor, mengalami penurunan drastis bahkan melebihi 50 persen dan mengakibatkan sebagian besar outletnya tutup.

    “Inilah penyebab utama dari hancurnya industri sandang kita. Padahal di tahun 2010 hingga tahun 2014, industri sandang di Indonesia yang jumlahnya sekitar 2.300 semuanya masih eksis, termasuk PT Industri Sandang Nusantara. Walaupun produk tekstil maupun pakaian impor sangat melimpah di pasaran,” ujarnya.

    Dia mencemari hingga 2014 lalu, gerai di mall seperti Mangga Dua dan ITC Jakarta masih banyak yang eksis. Demikian juga di Pasar Senen, Pasar Minggu Pagi di Jalan Pahlawan Surabaya yang menjual barang bekas dari luar negeri pun, masih diminati pembeli. Akan tetapi tidak dengan kondisi sekarang.

     

     

  • Selamatkan Industri Tekstil, Pemerintah Diminta Fokus Naikkan Daya Beli

    Selamatkan Industri Tekstil, Pemerintah Diminta Fokus Naikkan Daya Beli

    Jakarta –

    Kondisi industri tekstil Indonesia saat ini dalam kondiri yang tidak baik, banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bahkan yang terbaru salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia diputus pailit. Untuk memperbaiki kondisi ini, pemerintah diminta untuk fokus menaikkan daya beli masyarakat.

    Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Haryo Soekartono mengatakan sandang, pangan dan papan merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Tetapi saat ini masyarakat sudah memandang kebutuhan sandang sudah bukan kebutuhan pokok lagi.

    Sebab, mereka masih menggunakan pakaian lama yang masih bisa dipakai untuk sehari hari. Mereka lebih mengutamakan kebutuhan pokok lainnya seperti pangan, energi (listrik, gas, BBM) Air, kesehatan dan pendidikan, yang saat ini biaya kebutuhan tersebut mengalami kenaikan tajam sehingga membebani masyarakat.

    “Daya beli masyarakat untuk sandang menurun tajam bahkan hampir mendekati tidak ada,” kata Bambang di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

    Penurunan daya beli ini, tidak hanya berdampak pada produk sandang dalam negeri, tapi juga pada produk sandang impor. Sebagai bukti, beberapa titik penjualan barang impor mengalami penurunan. Misalnya gerai barang impor yang ada di banyak mall termasuk pasar- pasar grosir misalnya Mangga Dua dan ITC yang juga menjual barang barang impor, mengalami penurunan drastis bahkan melebihi 50 persen dan mengakibatkan sebagian besar outletnya tutup.

    “Inilah penyebab utama dari hancurnya industri sandang kita. Padahal di tahun 2010 hingga tahun 2014, industri sandang di Indonesia yang jumlahnya sekitar 2.300 semuanya masih eksis, termasuk PT Industri Sandang Nusantara. Walaupun produk tekstil maupun pakaian impor sangat melimpah di pasaran,” ujarnya.

    Ia menambahkan, industri sandang Indonesia yang mengalami penurunan drastis penjualannya, bukan sepenuhnya akibat dari industri tekstil impor. Tetapi lebih dikarenakan daya beli masyarakat yang turun akibat banyaknya kebutuhan pokok lainnya yang mengalami kenaikan harga yang lebih tinggi.

    “Sehingga walaupun industri tekstil dalam negeri nantinya di-support dengan insentif-insentif yang sangat besar tetapi tetap saja masyarakat tidak mempunyai daya beli yang cukup untuk membeli tekstil atau pakaian di saat ini,” ungkapnya lagi.

    Bambang menjelaskan semua industri sandang dalam negeri masih membutuhkan bahan baku sebesar 85 persen impor dari Cina. Di sisi lainnya, ada keinginan untuk menghapus Permendag 8 tahun 2024, padahal industri tekstil di Indonesia sendiri masih membutuhkan bahan baku sebagian besar dari Cina.

    Dia mengharapkan pelaku industri tekstil mendapatkan kebutuhan bahan baku impor dan lebih meningkatkan inovasi untuk bisa mendapatkan bahan baku dalam negeri.

    “Sehingga apabila Pemerintah mendorong masyarakat untuk cinta produk Indonesia dengan slogan Aku Cinta Produk Indonesia. Apabila kita sudah betul betul mandiri, di produk tekstil dalam negeri kita, tak tertutup kemungkinan Permendag 8/2024 itu bisa dihapus,” kata Bambang Haryo.

    Jika ingin membenahi iklim industri tekstil dalam negeri, maka pemerintah perlu menyusun suatu sistem yang memungkinkan harga kebutuhan pokok menurun.

    (rrd/das)

  • Pilbup Sidoarjo 2024, BHS: Saya Patuh Perintah Pak Prabowo

    Pilbup Sidoarjo 2024, BHS: Saya Patuh Perintah Pak Prabowo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Peta politik dipastikan berubah dan suasana perpolitikan di Sidoarjo akan bertambah ramai jika Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memerintahkan Caleg DPR RI terpilih Dapil Jatim l (Surabaya-Sidoarjo) Ir. H Bambang Haryo Soekartono (BHS) untuk running maju dalam Pilbup Sidoarjo 2024.

    Terlebih, Bambang Haryo sendiri memberi sinyal bakal maju di Pilkada Sidoarjo kalau diperintah oleh Capres terpilih tersebut. Bambang Haryo mengaku siap apabila perintah Prabowo itu turun.

    Ditemui usai menjadi tamu kehormatan dalam Halal Bihalal bersama Persatuan Wredhatama Republik Indonesia (PWRI) Sidoarjo di gedung Disporapar Kab. Sidoarjo, ia mengaku patuh akan perintah ketua umum.

    “Tentunya saya akan tunduk pada perintah Pak Prabowo, dan saya siap menjalankan perintah tersebut. Perintah saya nilai sebagai penugasan yang terbaik. Pak Prabowo sangat perhatian terhadap rakyat, apapun keinginan rakyat pasti direalisasikan. Termasuk saya diperintah maju untuk Pilbup Sidoarjo, tentu demi untuk masyarakat Sidoarjo,” katanya Selasa (7/5/2024).

    Mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 itu menyampaikan pemimpin Sidoarjo kedepan harus dapat mewujudkan Sidoarjo raya. Mengingat potensi ekonomi yang begitu besar jika dilihat dari segi geografis dan posisi daerah yang dikelilingi kabupaten/kota berkembang.

    “Sekali lagi pemerintah kedepan harus bisa membuat Sidoarjo menjadi Sidoarjo raya. Dan tadi juga sampaikan untuk potensi sumber daya alam termasuk PDAM harus bisa dimaksimalkan dan dimanfaatkan agar, tarif dasar nya lebih murah daripada Surabaya,” paparnya.

    Menurut Bambang Haryo, Sidoarjo bukan lagi sebagai kabupaten penyangga Surabaya. Sidoarjo disebut mampu menjadi Sidoarjo raya dengan sumber daya alam dan potensi ekonomi yang ada dengan daerah disekelilingnya.

    Sementara itu, Ketua PWRI Sidoarjo Hadi Sucipto mengungkapkan terima kasih atas perhatian Bambang Haryo Soekartono kepada PWRI. Ia juga mengamini jika pria yang akrab disapa BHS itu maju sebagai Bupati Sidoarjo.

    “Pertama saya ucapkan terima kasih kepada beliau atas perhatiannya dan jika benar nantinya beliau maju sebagai calon bupati kami sangat mendukung,” terang mantan Wakil Bupati Sidoarjo periode 2010-2015 bersama Bupati Sidoarjo H. Saiful llah itu. (isa/ted)

  • BHS Peduli Santuni Keluarga Korban dan Pemilik Jasa Perahu Tambang Taman

    BHS Peduli Santuni Keluarga Korban dan Pemilik Jasa Perahu Tambang Taman

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Peringati Hari Angkutan Nasional, ketua harian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengunjungi lokasi jasa penyebrangan manual ‘perahu tambang’ di Dusun Banjarpertapan Desa Pertapan Maduretno, Kecamatan Taman Rabu (24/4/2024).

    Lokasi perahu tambang milik Ari Santoso tersebut, beberapa hari lalu ada tragedi bapak dan anak balitanya tercebur sungai dan keduanya ditemukan meninggal di hari berikutnya. Kedatangan BHS bersama tim pedulinya itu ingin melihat secara dekat standarisasi layanan keselamatan penumpang, kenyamanan dan lainnya.

    Di lokasi Bambang Haryo meminta pemerintah provinsi untuk memperhatikan jasa penyeberangan yang menghubungkan dua wilayah tersebut, yakni Sidoarjo dengan Gresik. Terlebih, di daerah tersebut terdapat belasan jumlahnya jasa penyeberangan yang sama.

    Menurut Bambang Haryo, jasa perahu tambang di daerah tersebut, kebanyakan setiap hari dijadikan kepentingan masyarakat umum, para pekerja dan lainnya. “Pemerintah provinsi harus memperhatikan masalah ini agar tidak terulang kejadian yang tidak diinginkan bersama ini,” ucapnya

    Ia menilai jasa seperti ini sangat mulia nilainya dibandingkan ongkos yang di dapatkan pemilik jasa. Nilainya sangat kecil dibandingkan pemerintah harus membuat jembatan.

    “Jasa penyebrangan yang dimiliki warga ini juga berijin, dan sebaliknya perhatian pemerintah yang memberi ijin juga harus ada terhadap usaha jasa mereka,” papar politisi Partai Gerindra tersebut.

    Aparat desa dan Tim BHS Peduli doa bersama di atas perahu tambang Desa Pertapan Maduretno, Kecamatan Taman

    Lebih jauh Bambang Haryo menjelaskan, resiko transportasi publik demikian tinggi dan tentu harus ada regulasi atau aturan payung hukumnya yang dibuat oleh pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten sebagai patokan atau pedoman dari pengusaha maupun pedoman dari konsumen yang menginginkan penyeberangan atau pelayaran sungai ini aman dan nyaman

    Di lintas sungai antar kota tersebut masih belum ada aturan. Bambang memohon dan menghimbau pemerintah proponsi untuk segera membuat regulasinya agar tidak terjadi kecelakaan yang serupa. Misalkan pada saat naik perahu sepeda motor harus dimatikan mesinnya, pengemudi harus turun dari motornya, bagi pengusaha pelayarannya ada penutup berupa pagar/rantai dari perahu yang ada.

    “Pada saat melakukan operasional terutama cuaca buruk jaket keselamatan wajib dipakai oleh pengusaha dan masyarakat. Tapi karena belum ada payung hukumnya, pengusaha belum bisa dijerat hukum,” tegasnya.

    Di sela-sela kunjungannya, Founder Tim BHS Peduli bersama aparat desa setempat juga melakukan doa bersama di atas perahu tambang. BHS juga memberikan santunan terhadap pemilik jasa perahu tambang, kemudian mengunjung rumah korban Nanda Freda Eryansyah (27) dan Erlangga (2,5) di Driyorejo Gresik serta memberikan santunan di terima oleh isteri korban. [isa/beq]

  • BHS Apresiasi Pemda Respon Cepat Banjir Pasar Wadungasri

    BHS Apresiasi Pemda Respon Cepat Banjir Pasar Wadungasri

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Memperingati Hari Konsumen Nasional, Caleg Partai Gerindra DPR RI terpilih Dapil Jatim 1 (Surabaya-Sidoarjo) Bambang Haryo Soekartono (BHS) blusukan ke Pasar Wadungasri Kec. Waru bersama dengan Tim Peduli BHS melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok dan lainnya Selasa (23/4/2024).

    Harga kebutuhan pokok yang ada, mayoritas mengalami kenaikan. Mulai berambang, telur, ayam, daging mengalami kenaikan sekitar 30 persen. “Banyak kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan, termasuk gula, harganya mencapai senilai Rp18 ribu,” ucap Bambang Haryo Soekartono didampingi Caleg Partai Gerindra terpilih di Dapil Sidoarjo 6 untuk DPRD Sidoarjo Yunik Nur Aini.

    Selain memantau harga kebutuhan pokok Tim BHS Peduli juga keliling ke gang atau lorong pasar. Tak sedikit para pedagang yang mengeluh di musim penghujan banyak nyamuk. Para pedagang minta dilakukan fogging.

    Keluhan warga langsung direspon oleh Bambang Haryo dan menjanjikan hari berikutnya akan melakukan penyemprotan sarang nyamuk dengan fogging.

    “Akan kita agendakan untuk fogging secepatnya. Khawatirnya jika tidak segera dilakukan, ada korban demam berdarah,” imbuhnya.

    Di tengah kunjungannya, Bambang Haryo juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan infrastruktur, mulai penerangan lampu, pengecatan tembol dan juga penanganan sampah yang ada.

    Selain itu, Bambang Haryo juga mengapresiasi respon cepat pemerintah daerah soal keluhan pedagang dan pengunjung pasar, saat musim hujan pasar sering banjir.

    “Sekarang saat musim hujan, pasarnya sudah tidak banjir karena gorong-gorong yang ada didalam sudah di perbaiki dengan menggunakan box culvet,” tukasnya.

    Dengan perbaikan infrastruktur dan lainnya, harapan Bambang Haryo Pasar Wadungasri Kec. Waru tetap dan terya menjadi tujuan semua masyarakat atau pelanggan untuk berbelanja kebutuhan yang ada. [isa/beq]

  • Caleg Terpilih Ini Halal Bihalal Bersama Para Petani, Nelayan, Tukang Ojek dan Becak

    Caleg Terpilih Ini Halal Bihalal Bersama Para Petani, Nelayan, Tukang Ojek dan Becak

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Halal bihalal 1445 H bersama pengurus DPC Partai Gerindra Kab. Sidoarjo dan PAC Partai Gerindra se-Sidoarjo, para petani, nelayan, tukang ojek, abang becak, sopir angkutan umum serta relawan, menjadi momentum bagi Bambang Haryo Soekartono (BHS) caleg terpilih Partai Gerindra DPR RI periode 2024-2029 untuk mengokohkan silaturrahmi.

    “Masih di suasana lebaran ini, silaturrahmi kami jadikan ajang untuk saling memaafkan,” ucap Bambang Haryo di sela-sela acara di kantor Media Center BHS Peduli di Jalan Diponegoro No 143 Lemahputro Kec. Sidoarjo Sabtu (13/4/2024).

    Bambang Haryo Soekartono mengaku terpilihnya dirinya sebagai anggota DPR RI karena banyaknya peran pengurus DPC dan PAC Partai Gerindra se-Sidoarjo, juga masyarakat, kelompok, dan golongan yang selama ini sudah menjalin ikatan silaturrahmi yang erat.

    [irp]

    Menurut Bambang, terpilihnya dia menjadi wakil rakyat di senayan sebagai awal dari perjuangan. Tujuan dari dirinya dalam berpolitik untuk mensejahterakan masyarakat Sidoarjo. “Saya terpilih, ini sebagai awal dari perjuangan. Berikutnya saya harus bisa memperjuangkan aspirasi mereka,” tambahnya.

    Mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 itu  menjelaskan, bagaimana nanti masyarakat Sidoarjo yang petani, subsidi pupuk dan lainnya menjadi tercover secara baik. Para nelayan, sopir angkot dapat pasokan subsidi BBM yang memadahi, serta para ojek online mendapatkan perlindungan hukum serta lainnya.

    “Sebagai wakil rakyat semua masyarakat Sidoarjo, saya harus bisa aspiratif, memperjuangkan hak untuk kemakmuran masyarakat Sidoarjo, itu tekad saya dan semoga rasa amanah terus ada pada diri saya ini,” imbuhnya dengan mendapatkan aplaus dari ratusan peserta halal bihalal.

    Sebelum dan setelah pelantikan sebagai anggota DPR RI Oktober 2024 mendatang, founder dari Tim BHS Peduli itu mengaku akan selalu membuka diri dalam kesempatan apapun untuk mendengar aspirasi masyarakat, baik itu Surabaya maupun Sidoarjo yang menjadi daerah pilihannya.

    [irp]

    “Insya Allah saya tidak akan melupakan dukungan dan perjuangan masyarakat Sidoarjo, kelompok tani, kaum nelayan, para sopir angkot, kelompok ojek online serta lainnya. Ingatkan saya jika tidak aspiratif maupun amanah,” pintanya merendah.

    Masih menurut Bambang Haryo, masih sangat banyak yang harus diperjuangkan untuk kemakmuran rakyat di negeri ini. Ia mengajak semuanya untuk berdoa agar pasangan Prabowo-Gibran segera dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.

    “Semoga dengan kepemimpinan Prabowo- Gibran rakyat Indonesia semakin maju, makmur dan sejahtera,” imbuhnya menutup. [isa/aje]