Xcloud.id

Tag: Bambang Haryo Soekartono

  • Komisi VII Dorong Sinergi Kementerian Untuk Hindari Terulangnya Kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok – Halaman all

    Komisi VII Dorong Sinergi Kementerian Untuk Hindari Terulangnya Kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menilai kemacetan yang terjadi di Tanjung Priok, tak hanya mempengaruhi aktivitas industri tapi akan berdampak pada masyarakat, sebagai pengguna produk.

    Ia menyatakan kemacetan itu terjadi sebagai akibat dari kebijakan pembatasan angkutan barang tiga sumbu saat libur Lebaran 2025 lalu, yang terekspose ke dunia industri dan pelayaran terutama internasional, yang menuju manca negara, terbanyak ke Singapura.

    “Ini akibat pembatasan kemarin. Pabrik dan angkutan laut kan menyesuaikan pada kebijakan tersebut. Mereka baru aktif melakukan aktivitas pada minggu ini, sehingga terjadi peningkatan signifikan. Baik dari pabrik yang secara serentak pengiriman produk dan juga kapal-kapal yang ingin menurunkan kontainernya di Pelabuhan, hingga mencapai 4.300 Teus. Peningkatan ini dua kali lipat dari hari biasa,” kata Bambang Haryo.

    Ditambah, pabrik-pabrik di Jakarta Raya pun mulai mengirimkan barang-barang untuk tujuan Sumatera maupun wilayah lainnya di Indonesia. 

    “Peningkatannya ganda. Ini yang tidak diantisipasi oleh regulator. Apalagi ditambah dengan berakhirnya WFA, yang menyebabkan penumpukan juga pada akses lintas Tanjung Priok. Hal ini juga terjadi di beberapa jalur tol di Jawa Tengah. Kedepannya, pihak regulator harus lebih memperhatikan pengaturan lalu lintas untuk semua kendaraan ini,” ucapnya.

    Bambang Haryo kembali menyampaikan, apa yang kerap kali disuarakan olehnya, terkait penggunaan lintas selatan, lintas tengah, lintas tol, dan lintas utara di Pulau Jawa sebagai jalur kendaraan.

    “Pihak regulator seharusnya bisa mengatur lintas kendaraan ini. Bukan hanya berdasarkan jumlah, tapi juga berdasarkan waktu dan muatan. Dan pengaturan lintas ini harus secara masif diinformasikan kepada publik,” ucapnya lagi.

    Untuk penyebaran informasi ini, ia mendorong Kementerian Perhubungan dan Kepolisian untuk bersinergi dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan lembaga publikasi pelat merah seperti Antara, RRI, dan TVRI.

    “Komdigi bisa melakukan blasting informasi melalui SMS. Antara, RRI, dan TVRI menyampaikan informasi juga. Sehingga publik bisa mengetahui lokasi kemacetan dan bisa mengetahui jalur alternatifnya lewat mana. Pihak regulator harus bersinergi untuk memberikan informasi terkini dan alternatif jalur. Sehingga, walaupun liburan panjang, tidak akan terjadi penumpukan di satu lintas,” kata Bambang Haryo. 

    Jika hal ini dilakukan, ia menyatakan tak perlu lagi dilakukan pembatasan, yang berpotensi akan menimbulkan lonjakan pergerakan secara bersamaan di akhir waktu libur. 

    “Kalau terjadi kemacetan, yang dikorbankan bukan hanya waktu tapi juga kapasitas angkut. Buntutnya, akan terjadi peningkatan harga produk yang membebani masyarakat, sebagai dampak dari peningkatan biaya logistik. Pemilik industri dan pelaku logistik akan mengalami beban ganda, sudah mengalami rugi waktu karena kemacetan, terkena juga beban biaya tambahan,” ungkapnya.

    Kejadian kemacetan sektor transportasi logistik ini, lanjutnya, akan semakin memperburuk indeks logistik Indonesia (Logistics Performance Index-LPI), yang saat ini terburuk dibandingkan negara-negara ASEAN. Yaitu, menduduki posisi 63 dengan nilai indeks 3,0 pada laporan tahun 2023.

    “Kejadian ini harus menjadi catatan bagi semua pihak yang terkait, agar tidak kembali terulang. Saya tekankan sekali lagi, harus ada koordinasi antara Kemenhub dan Kepolisian dengan Komdigi. Jangan sampai, saat Tanjung Priok mengalami peningkatan kapasitas, yang menurut data meningkat sekitar 11 persen per tahun, tidak ada perubahan pengaturan lintas, kemacetan yang terjadi pasti lebih parah,” ungkapnya lagi.

    Ia pun mengingatkan bahwa Tanjung Priok tidak hanya mengakomodir kontainer, tapi juga ada penumpang dan muatan curah, baik cair maupun kering. 

    “Pihak regulator harus bisa memproyeksikan pertumbuhan Tanjung Priok dan mulai merencanakan untuk membangun akses jalan khusus angkutan barang. Jadi akan terpisah antara kendaraan pribadi dan kendaraan publik massal dengan angkutan barang. Kalau kita mau mendorong pertumbuhan ekonomi, ya arus logistik harus lancar,” pungkasnya.

    Tanggapan Pelaku Usaha

    DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA) mengajak seluruh pihak menahan diri agar tidak saling menyalahkan terkait kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok pada Kamis dan Jumat (17-18/4/2025).

    Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, kemacetan terjadi karena peningkatan kegiatan ekspor di Pelabuhan Tanjung Priok, yang mana ini menjadi sinyal positif bahwa kegiatan ekspor Indonesia tetap menggeliat di tengah situasi tekanan situasi global akibat tarif resiprokal yang ditetapkan Amerika.

    “Memang terjadi kemacetan yang harus jadi catatan perbaikan kedepan, tapi peningkatan kegiatan ekspor di Pelabuhan Priok di tengah tekanan tarif resiprokal adalah berkah tersendiri yang mesti disyukuri,” katanya Jumat (18/04/2025).

    Carmelita mengatakan, pihaknya telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pelindo terkait dengan kondisi kemacetan yang terjadi. 

    Menurutnya, Pelindo sebagai operator Pelabuhan Tanjung Priok telah bersikap responsif dan mengambil langkah terukur dengan memaksimalkan area-area buffer dan lapangan yang dapat dijadikan kantor parkir dan pengalihan lalu lintas truk ke dalam gate pos 9.

    Menurut Carmelita, para pelaku usaha juga memahami, Pelindo tengah melakukan penanganan jangka panjang untuk mencegah kemacetan kembali terjadi di masa mendatang.

    Salah satunya dengan membangun area jalan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di tol maupun jalan arteri di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok.

    Hanya saja, pembangunan jalan ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar, karena pembangunan jalan membutuhkan dukungan dan koordinasi dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov DKI Jakarta dan lembaga instansi lainnya.

    “Bukan saatnya kita saling menyalahkan, tapi kita harus mendorong Pelindo untuk lebih baik kedepan dengan memberikan layanan terbaik, termasuk pencegahan kemacetan jalan masa depan.”

    Kemacetan terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok hingga ke jalan sekitar lokasi pelabuhan. Kemacetan ini terjadi ditengarai karena peningkatan aktivitas bongkar muat ekspor.

    Salah satu titik kemacetan terjadi di NPCT 1 yang disebabkan peningkatan volume kendaraan yang melakukan kegiatan receiving delivery petikemas, dan dipastikan  kegiatan bongkar muat berjalan lancar serta tidak terjadi error sistem di Gate Pelabuhan maupun di Terminal Petikemas Pelabuhan Priok.

    Kompensasi

    Direktur Eksekutif Regional 2 PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo, Drajat Sulistyo, mengungkap sejumlah kompensasi yang diberikan imbas kemacetan parah yang terjadi di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

    Diketahui, kemacetan parah ini terjadi akibat dari meningkatnya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok.

    Beberapa kompensasi yang diberikan antara lain adalah penambahan waktu pembatalan Surat Penarikan Peti Kemas (SP2) atau Surat Penarikan Peti Kemas Impor (SP2/tila).

    “Kami tidak menarik cost, sehingga akan sangat membantu teman-teman pengendara atau pemilik kargo,” kata Drajat dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip dari tayangan Kompas TV, Jumat (18/4/2025).

    Kompensasi berikutnya yang diberikan adalah melepas gate saat melakukan tapping dan juga kemudahan bagi sopir truk yang terjebak di jalan arteri.

    Lewat kerja sama dengan Polri, truk-truk yang terjebak di jalan arteri dibantu masuk ke jalan tol dan biayanya dibantu.

    “Teman-teman yang sudah stuck di jalan arteri kami masukkan ke tol itu juga biaya tol kami bantu. Kami bersama Pak Dirlantas dan Pak Kapolres bantu masukkan ke tol juga,” ujar Drajat.

    Lalu, ada juga kompensasi berupa konsumsi yang diberikan kepada sopir truk yang terjebak macet.

    “Itu sementara yang kami berikan di lapangan,” ucap Drajat.

    Sebelumnya, Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Adi Sugiri, mengungkap kemacetan ini akibat dari meningkatnya aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok.

    “Peningkatan arus barang petikemas yang akan melakukan kegiatan receiving delivery petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok,” kata Adi dalam keterangan tertulis pada Kamis (17/4/2025).

    Peningkatan aktivitas bongkar muat ini bersamaan dengan selesainya masa arus mudik lebaran dan pasca-pembatasan lalu lintas barang.

    Adi memastikan tidak terdapat hambatan yang terjadi akibat dari error sistem, baik di Gate Pelabuhan maupun di Terminal Petikemas Pelabuhan Priok.

    “Kegiatan bongkar muat kapal berjalan lancar tanpa ada kendala,” ujar Adi.

    Terminal NPCT 1 menjadi satu dari sekian titik kemacetan.

    Hal itu dikarenakan peningkatan volume kendaraan yang melakukan kegiatan receiving delivery petikemas.

    Berdasarkan data Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, ada peningkatan hampir 100 persen jumlah truck yang masuk kedalam terminal.

    Biasanya, jumlah rata–rata truk yang masuk kurang dari 2.500.

    Namun, pada Kamis ini, jumlahnya mencapai di atas 4.000 truk yang menuju NPCT 1.

    “Sistem operasi yang ada di terminal dan di Common Area pintu masuk menuju NPCT 1 dipastikan normal tanpa kendala,” ucap Adi.

    Ia pun menyatakan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat, mitra, dan stakeholder yang terimbas akibat kemacetan yang terjadi.

    Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa padatnya aktivitas bongkar muat ini dikarenakan ritme proses receiving delivery di terminal yang dilakukan secara bersamaan pasca-pembatasan lalu lintas barang.

    Selain itu, ada juga yang mengejar sebelum libur bersama jatuh pada Jumat (18/4/2025) hingga Minggu (20/4/2025).

    “Kami terus berupaya menjaga kelancaran operasional dan memastikan layanan kepada pelanggan tetap berjalan secara optimal meskipun terjadi peningkatan volume logistik,” kata Adi.

    “Kami tidak berhenti untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk membantu kelancaran pada titik-titik kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok,” ujarnya.

  • Soroti Pendangkalan Alur Pelayaran di Sejumlah Pelabuhan, DPR Minta Kemenhub Turun Tangan – Page 3

    Soroti Pendangkalan Alur Pelayaran di Sejumlah Pelabuhan, DPR Minta Kemenhub Turun Tangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono menyoroti sejumlah pendangkalan alur pelayaran yang terjadi di berbagai pelabuhan di Indonesia. Salah satunya di Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu, yang kini memicu tuntutan agar pengelolaan pelabuhan diserahkan kepada pemerintah provinsi.

    Selain itu, pemilik sapaan akrab BHS ini juga menyoroti pendangkalan yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Api-api (Banyuasin, Palembang), Pelabuhan Luwuk Banggai (Sulawesi Tengah), Pelabuhan Mako (Timika), serta sejumlah alur pelayaran di Pontianak, Kumai, Sampit, Banjarmasin, dan Samarinda. Ia mengungkapkan bahwa kondisi pendangkalan yang parah di kawasan tersebut kerap menyebabkan kapal kandas atau bahkan mengalami kerusakan serius di bagian lambung bawah.

    “Perlu dipahami bahwa alur pelayaran merupakan bagian penting dari transportasi laut dan aktivitas ekonomi suatu daerah. Jika terjadi pendangkalan, kapal-kapal tidak akan bisa keluar-masuk pelabuhan secara lancar. Ukuran kapal pun menjadi terbatas, yang berdampak pada mahalnya biaya logistik serta ketidakefisienan distribusi barang,” ujar BHS dalam keterangan tertulis, Senin (14/4/2025).

    Ia menambahkan, kondisi tersebut juga membahayakan keselamatan kapal dan muatan, serta dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah akibat terbatasnya akses pelayaran.

    Di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu dan alur pelabuhan Pontianak, kata Bambang, pendangkalan telah terjadi sangat parah akibat tidak dilakukannya pengerukan dalam kurun waktu lima hingga sepuluh tahun terakhir. Kedalaman alur saat surut hanya berkisar 2 hingga 3 meter, sehingga kapal harus menunggu air pasang untuk melintas.

    “Akibatnya, pelabuhan tidak mampu menerima kapal berukuran besar. Proses distribusi logistik menjadi terhambat, dan kapal-kapal harus antre selama berjam-jam bahkan berhari-hari hanya untuk bisa lewat. Tak jarang pula terjadi tabrakan antarkapal karena memperebutkan jalur yang cukup dalam,” ungkap anggota Badan legislasi DPR-RI.

    Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa insiden kapal kandas kerap terjadi selama beberapa hari, menyebabkan kerusakan pada lambung kapal dan mesin yang menyedot lumpur, yang tentu sangat membahayakan operasional pelayaran.

     

  • Subsidi Transportasi Laut Dinilai Tak Merata, DPR Minta Pemerintah Evaluasi

    Subsidi Transportasi Laut Dinilai Tak Merata, DPR Minta Pemerintah Evaluasi

    Jakarta –

    Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyoroti pentingnya subsidi pemerintah untuk menunjang operasional kapal selama puncak arus balik Lebaran. Menurutnya, subsidi harus diberikan secara adil dan tidak parsial, agar kapal tetap bisa beroperasi dan masyarakat mendapat pelayanan optimal.

    Dalam kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Bambang mengapresiasi kelancaran arus mudik dan balik tahun ini. Ia menilai koordinasi antar pemangku kepentingan di sektor perhubungan berjalan maksimal, termasuk meningkatnya animo masyarakat terhadap moda transportasi laut.

    “Transportasi laut mulai jadi pilihan utama masyarakat. Ke depan, perlu ada antisipasi lebih awal agar tak ada kekosongan armada,” ujar Bambang, dalam keterangannya, Senin (7/4/2025).

    Bambang mendorong agar subsidi diarahkan pada masa kritis, seperti H-1 hingga H+3 Lebaran. Menurutnya, kapal yang tetap beroperasi meski dalam kondisi kosong bisa dimanfaatkan secara maksimal jika ada intervensi dari pemerintah.

    “Kalau kapal tetap jalan dan ada subsidi, itu bisa mempercepat arus balik. Jangan sampai karena tak ada subsidi, kapal berhenti operasi,” jelasnya.

    Namun, ia mengingatkan agar skema subsidi tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Ia menilai, pendekatan yang terlalu teknokratis misalnya hanya berdasarkan jumlah penumpang justru bisa merugikan masyarakat yang seharusnya mendapat layanan setara.

    “Subsidi tak bisa parsial. Jangan sampai satu kapal separuh penumpangnya dapat subsidi, separuh lainnya tidak. Ini bisa jadi sumber ketidakpuasan publik,” tegasnya.

    Berdasarkan data yang diterima, arus mudik tahun ini turun sekitar 15%. Namun, BHS menyebut penurunan ini bukan karena daya beli melemah, melainkan karena strategi pemerintah yang dianggap efektif.

    “Dengan THR dicairkan lebih awal dan kebijakan Work From Anywhere, penyebaran arus mudik jadi lebih merata,” katanya, didampingi Kepala KSOP Tanjung Emas.

    Ia menilai kebijakan tersebut mampu menekan lonjakan penumpang, mengurangi kemacetan, serta menjaga kapasitas layanan angkutan tetap optimal. Karena itu, ia mendorong agar strategi serupa diterapkan sejak dini pada tahun-tahun berikutnya.

    Selain itu, BHS juga memuji kesiapsiagaan operator dan regulator transportasi laut yang tetap siaga 24 jam selama arus mudik dan balik. Ia menyebut tidak ada kapal yang masuk dok selama periode tersebut.

    “Ini prestasi luar biasa dari Kementerian Perhubungan dan seluruh jajarannya. Pelayanan harus tetap prima hingga arus balik selesai,” pungkasnya.

    (rrd/rir)

  • Anggota Komisi VII DPR RI tinjau industri tahu di Sidoarjo

    Anggota Komisi VII DPR RI tinjau industri tahu di Sidoarjo

    Sidoarjo (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono meninjau industri pembuatan tahu dan tempe di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

    Dalam peninjauan tersebut, dia mendorong supaya kawasan tersebut menjadi sentra atau kawasan ekonomi khusus.

    “Kami juga mengawal supaya harga kedelai sebagai bahan baku utama pembuatan tempe dan tahu di lokasi tersebut tetap terjangkau bagi produsen,” katanya di sela peninjauan industri pembuatan tahu dan tempe di Kecamatan Taman, Sidoarjo, Jumat.

    Ia mengemukakan, industri tahu dan tempe di wilayah Kecamatan Taman sangat dominan dan mampu menghasilkan ribuan produk setiap harinya.

    Kawasan itu, menurut dia, layak menjadi ekonomi khusus yang seharusnya untuk pajak penghasilan mereka dapat ditekan oleh pihak terkait sebagai wujud sumbangsih ekonomi kerakyatan.
    ‎
    ‎”Di sini bisa menjadi sentra industri tahu dan tempe karena pelaku usahanya begitu banyak. Dengan adanya sentra ini ya otomatis kayak kawasan ekonomi khusus. Kami harap perpajakannya agak lebih rendah lagi, sedikit daripada yang ada sekarang,” katanya.

    ‎Ia juga bertekad mengawal harga kedelai, agar industri tahu dan tempe yang ada di wilayah Sidoarjo iklim usahanya tetap kondusif dan bagus.

    Menurut dia, harga kedelai yang saat ini berada angka Rp8.900 per kilogram bisa menjadi penghambat tumbuhnya ekonomi penghasil tahu dan tempe.
    ‎
    ‎”Kita sangat menginginkan harga kedelai bisa stabil pada angka Rp7.500 sampai Rp8.000 per kilogram. Jadi, jangan sampai naik lagi,” katanya.

    Ia mengatakan, stabilitas harga ini bisa dilakukan oleh pemerintah dengan cara mencari negara-negara penghasil kedelai yang murah di dunia selain dari Amerika dan Kanada.

    “Masih ada negara lain seperti India, masih ada China menjadi referensi penghasil kedelai,” ujarnya.

    Ia berharap Indonesia bisa menjadi penghasil kedelai mengingat dulu di masa kepemimpinan Presiden Soeharto hal itu pernah dicanangkan dengan program tanam kedele serentak yang hasilnya mencapai 2 juta ton kedelai.
    ‎
    ‎”Kalau 2 juta ton itu bisa direalisasikan, maka impor kita yang berjumlah sekitar 2,27 juta ton Itu 2 jutanya sudah habis oleh produk kita sendiri,” ucapnya.
    ‎
    Ia meminta dinas terkait untuk menjembatani produk-produk lokal seperti tempe dan tahu memilik merek sendiri khas Sidoarjo supaya lebih dikenal masyarakat, jika didistribusikan di luar daerah tanpa mengurangi keabsahan dari produksinya asal Sidoarjo.
    ‎
    ‎Sementara itu, Bakri salah satu produsen tahu mengakui keuntungan yang didapat sangat tipis jika dihitung dari harga kedelai saat ini dan ongkos produksi. Dia berharap harga kedelai dapat disubsidi oleh pemerintah atau diturunkan di angka Rp8.000 ribu per kilogram.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota Komisi VII DPR RI dorong UMKM naik kelas

    Anggota Komisi VII DPR RI dorong UMKM naik kelas

    “Ini yang dulu saya inginkan dengan panjang jalan dan tol yang melewati Sidoarjo lebih dari 30 kilometer dan lewat di tengah kota ini menjadi kemudahan untuk promosi tentang produk-produk yang ada di Sidoarjo,”

    Sidoarjo (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendorong supaya pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur supaya naik kelas.

    “Jadi ini perlu diketahui oleh seluruh masyarakat terutama Sidoarjo Raya. Jadi bukan Surabaya Raya, Sidoarjo Raya. Yaitu dari Surabaya, Gresik, Pasuruan, Mojokerto yang merupakan kabupaten dengan upah minimum regional (UMR) yang cukup besar bahwa UMKM di Sidoarjo ini sangat potensial,” katanya katanya saat mengunjungi pelaku UMKM pembuatan sandal dan tas di Sidoarjo, Selasa.

    Ia mengemukakan, salah satu tugas dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mempromosikan produk UMKM di kabupaten setempat supaya bisa digeber lagi. Termasuk di dalamnya yaitu memasang videotron yang dihadapkan ke tol karena seluruh masyarakat dari barat ke timur, dari utara ke selatan semuanya lewat Sidoarjo yang berisi tentang produk-produk UMKM dan ditunjukkan kepada pengendara pasti akan tertarik dan mampir ke Sidoarjo.

    “Ini yang dulu saya inginkan dengan panjang jalan dan tol yang melewati Sidoarjo lebih dari 30 kilometer dan lewat di tengah kota ini menjadi kemudahan untuk promosi tentang produk-produk yang ada di Sidoarjo,” katanya.

    Ia juga mengusulkan supaya produk-produk UMKM di Sidoarjo ini bisa dipasarkan di rest area jalan tol di Sidoarjo.

    “Ini, jadi paling tidak bergantian 1.000 UMKM bisa masuk ke sana sehingga bukan produk-produk luar negeri yang masuk ke sana, tapi produk-produk masyarakat Sidoarjo,” katanya.

    Masyarakat juga harus mengerti jika Pak Prabowo dengan Kementerian UMKM-nya sudah menyampaikan akan membentuk satgas perlindungan UMKM bersama-sama dengan Kapolri.

    “Kemarin sudah dibicarakan dan semua perlindungan diberikan kepada UMKM agar tidak ada kutipan-kutipan yang masuk yang mengambil dari UMKM yang tidak resmi,” katanya.

    Ia mengatakan, program yang kedua adalah KUR dari UMKM juga dinaikkan oleh Pak Prabowo.

    “Dari Rp280 triliun menjadi Rp300 triliun melalui Menteri UMKM sudah sampaikan sesuai dengan yang ada di ini serta UMKM dengan pinjaman Rp100 juta ke bawah tidak ada agunan,” katanya.

    Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Edi Kurniadi mengatakan ada empat program prioritas untuk UMKM.

    “Di antaranya UMKM naik kelas, kemudian juga 50 juta modal usaha untuk UMKM. Kemudian juga warung rakyat direnovasi, termasuk perizinan, percepatan perizinan,” katanya.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Angkutan Logistik jadi Tulang Punggung Dunia Industri dan Perdagangan – Page 3

    Angkutan Logistik jadi Tulang Punggung Dunia Industri dan Perdagangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono menyatakan angkutan logistik merupakan pendukung dari dunia industri dan perdagangan, serta menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena Presiden Prabowo Subianto ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 8 %.

    Hal tersebut diungkapkan menanggapi keberatan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) atas pembatasan operasional angkutan barang pada libur Lebaran dan meminta adanya pengurangan waktu pembatasan operasional angkutan kendaraan.

    Disampaikan pula, jika usulan perubahan durasi pelarangan operasional kendaraan angkutan barang tidak ditanggapi oleh para stakeholder terkait, maka seluruh pengusaha angkutan barang ditanah air khususnya pelaku usaha angkutan barang yang melayani aktivitas seluruh pelabuhan di Indonesia akan melakukan stop operasional mulai tanggal 20 Maret 2025.

    “Bila ini terjadi, dampak kerugian ekonomi yang di alami oleh Masyarakat dan Negara sangat besar. Perlu disadari oleh para pemegang kebijakan bahwa yang menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi terbesar adalah pergerakan angkutan logistik. Bukan angkutan penumpang. Sehingga pergerakan angkutan barang sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi,” kata Bambang Haryo, MInggu (15/3/2025).

    “Jangan sampai angkutan logistik ini berhenti total, karena adanya pembatasan operasional yang cukup lama,” ujarnya.

    Ia memaparkan, dengan adanya pembatasan operasional angkutan barang yang cukup lama, yaitu mulai dari 24 Maret hingga 8 April 2025, ada beberapa sektor yang akan terdampak.

    “Pertama, sektor industri. Dimana para industri ini tidak akan bisa mendistribusikan hasil industri-nya ke konsumen. Sehingga hasil industri terjadi penumpukan. Ini akan berdampak pada angkutan laut berkaitan dengan aspek Demurrage dan Dwelling Time yang harus dijaga oleh pelaku industri. Dengan berhentinya angkutan logistik maka Dwelling Time di Pelabuhan akan semakin tinggi. Dan ini sangat bertentangan dengan keinginan presiden untuk menurunkan angka Dwelling Time ini,” ujarnya.

     

  • Iperindo Tekankan Pentingnya Industri Maritim Mendukung Perekonomian Nasional – Halaman all

    Iperindo Tekankan Pentingnya Industri Maritim Mendukung Perekonomian Nasional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dewan Penasihat Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), Bambang Haryo Soekartono, menekankan pentingnya industri maritim dalam mendukung perekonomian nasional.

    Bambang menyoroti kebutuhan insentif bagi industri galangan kapal, termasuk harga gas yang lebih kompetitif dari PGN dan Pertamina, serta insentif kelistrikan yang lebih murah dibandingkan industri lainnya.

    “Transportasi laut sangat berpengaruh terhadap perekonomian, dan industri maritim menjadi tulang punggungnya. Oleh karena itu, diperlukan dukungan khusus, baik dari sisi harga gas maupun insentif lainnya, agar industri galangan kapal dapat berkembang dengan baik,” ujarnya di sela-sela tasyakuran HUT ke-57 Iperindo di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (11/3/2024).

    Selain itu, Bambang juga menyoroti kompleksitas regulasi yang sering tumpang tindih antara kementerian dan lembaga, yang menurutnya perlu disederhanakan agar industri galangan kapal di Indonesia dapat lebih kompetitif.

    “Jika regulasi ini bisa dipermudah, iklim industri galangan kapal akan semakin baik, sehingga transportasi laut juga semakin lancar,” tambahnya.

    Ketua Umum Iperindo, Anita Puji Utami, menyampaikan bahwa industri galangan kapal semakin berkembang dan mandiri, tetapi masih membutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah.

    Anita mengusulkan pembebasan PPN bagi industri pelayaran, serta kemudahan bea masuk bagi barang-barang impor yang masih diperlukan dalam produksi kapal.

    “Kami berharap adanya pembebasan PPN seperti yang sudah diterapkan di industri pelayaran. Selain itu, regulasi terkait bea masuk juga perlu dipermudah untuk kelangsungan industri ini,” jelasnya.

    Anita juga menyoroti pentingnya infrastruktur menuju galangan kapal yang masih terbatas di beberapa wilayah pesisir. Anita mengusulkan agar pemerintah daerah turut berperan dalam memperbaiki akses logistik agar industri galangan kapal dapat beroperasi lebih optimal.

    “Kami juga sudah membayar pajak, tetapi masih dibebankan dengan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang terkesan tumpang tindih. Kami berharap pemerintah dapat memberikan fasilitas yang lebih adil, seperti pengerukan dan pendalaman jalur akses menuju galangan kapal,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Anita mengapresiasi BUMN dan swasta yang mulai memesan kapal dari industri dalam negeri. Namun, Anita menekankan bahwa pemerintah perlu memastikan kebijakan yang berpihak pada industri lokal agar produksi kapal dalam negeri tidak kalah bersaing dengan kapal impor.

    Perwakilan Kemenperin, Sungkono, menyikapi apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Iperindo dan Bambang Haryo. Sungkono menyatakan bahwa Iperindo merupakan mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan industri galangan kapal di Indonesia.

    “Tanpa industri galangan kapal yang kuat, konektivitas transportasi laut tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kami terus berupaya menerbitkan regulasi yang mendukung pertumbuhan industri ini,” katanya.

    Sungkono juga mengungkapkan bahwa kapasitas galangan kapal di Indonesia saat ini mampu membangun kapal baru hingga satu juta Tonase Bobot Mati (DWT) per tahun dan mereparasi kapal hingga 12 juta DWT per tahun.

    Dengan adanya dukungan kebijakan dari pemerintah, diharapkan kapasitas ini dapat terus meningkat sehingga industri galangan kapal nasional semakin berdaya saing.

    “Dengan sinergi antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, kita bisa memperkuat industri ini dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” pungkasnya.

    Acara buka puasa bersama ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi bagi pelaku industri kapal, tetapi juga momentum untuk membahas tantangan dan solusi bagi kemajuan industri maritim Indonesia.

    Pada acara syukuran tersebut, Iperindo sekaligus mengadakan acara buka puasa bersama dan santunan anak yatim dengan tajuk ‘Tingkatkan Silaturahmi dan Saling Berbagi di Bulan Suci Ramadan 1446 H’.

    Hadir anak-anak dari berbagai panti asuhan, antara lain Yayasan Hajjah Andi Hasmah Noor, Panti Asuhan Al Khairiyah, Panti Asuhan Mizan Amanah Bugis Kebon Bawang, dan Panti Yauma Asrama Yatim & Dhuafa.

    Caption:
    SYUKURAN HUT – Dewan Penasihat Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), Bambang Haryo Soekartono, saat Tasyakuran HUT ke-57 Iperindo di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (11/3/2024).

  • Sikapi Penutupan Pabrik Sanken, DPR Minta Kemenperin Lakukan Evaluasi

    Sikapi Penutupan Pabrik Sanken, DPR Minta Kemenperin Lakukan Evaluasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono meminta Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi untuk melakukan evaluasi atas kejadian rencana penutupan pabrik PT Sanken Indonesia.

    Bambang menilai bahwa Kementrian Industri dan Investasi harus meninjau dan mengevaluasi cepat, kenapa mereka melakukan penutupan pabrik yang bakal berimbas terhadap nasib ratusan karyawan yang terancam menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

    “Apakah memang ada penurunan produksi akibat menurunnya daya beli di Masyarakat? Atau kah kesulitan akibat tingginya biaya produksi? Misal karena tingginya harga energi baik listrik maupun gas, sulitnya perizinan atau ekonomi biaya tinggi lainnya, atau terkait sumber daya manusia yang mahal atau kurang produktif,” katanya lewat rilisnya, Jumat (28/2/2025).

    Lebih lanjut, dia menekankan, jika merujuk pada alasan PT Sanken Indonesia yang ingin mengubah jenis usahanya menjadi industri semi konduktor, pemerintah perlu mengevaluasi kenapa proyeksi baru dari PT Sanken ini tidak bisa diakomodir di Indonesia. 

    “Apakah perizinannya yang sulit, untuk mengubah jenis usaha satu ke yang lainnya. Atau kah dianggap SDM kita tidak memadai untuk memenuhi spesifikasi jenis usaha Sanken yang baru. Atau kah, beban biaya operasional di Indonesia seperti perpajakan, perizinan, dan biaya energi, terlalu memberatkan mereka, sehingga Sanken memilih untuk keluar dari Indonesia,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, dia mendorong pelaku usaha untuk lebih terbuka kepada pemerintah terkait hal-hal yang mempengaruhi kinerja usahanya. Sehingga, pemerintah bisa mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menjaga kemampuan setiap usaha yang ada Indonesia untuk tetap bisa bertahan dan menjadi bagian dalam perputaran perekonomian Indonesia. 

    Tak hanya itu, Bambang menilai bahwa Pemerintah harus memberikan transportasi logistik yang berkualitas dan terintegrasi serta berbiaya murah. Mengingat sinyal penurunan kinerja industri ini sudah di mulai sejak pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan diperparah dengan kejadian Covid-19.

    Menurutnya, pemerintahan saat ini, harus secepatnya melakukan evaluasi pada iklim industri untuk memastikan industri lainnya bisa tetap memiliki kemampuan untuk melakukan usahanya. 

    Dia pun menegaskan, kementerian terkait, seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Tenaga Kerja, ESDM hingga Kementerian Keuangan harus melakukan evaluasi secara komprehensif dan saling berkoordinasi terkait iklim usaha industri di Indonesia.

    “Karena industri manufaktur ini merupakan bagian penting dari perekonomian kita. Selain itu, industri ini merupakan padat karya, padat modal, dan mampu membuka lapangan kerja dalam jumlah besar. Sudah seharusnya pemerintah bisa menjaga iklim usaha yang ada, sehingga usaha industri yang ada bisa bertahan, dan malah industri baru berdatangan dari berbagai negara di dunia,” kata Bambang.

    Belum lagi, dia melanjutkan posisi Indonesia sangat strategis di tengah tengah antara Asia Timur dan Australia serta Eropa, dan bahkan menjadi jalur lewatnya sebagian besar transportasi laut di dunia. Maka sangat bisa diminati oleh usaha industri dunia untuk berinvestasi di Indonesia. Karena logistik hasil industri bisa dikirimkan dengan mudah dan murah dengan transportasi laut karena jarak nya sangat dekat dengan areal pemasaran. 

    Dia meyakini poin tersebut adalah peluang Indonesia untuk membuka selebar lebarnya usaha usaha industri di dunia untuk berinvestasi di negara kita. Apalagi Indonesia adalah juga merupakan tempat pemasaran yang besar karena penduduknya sangat banyak.

    “Kita tidak bisa hanya bilang jangan ada PHK, jangan ada PHK. Tetapi kita harus pikirkan iklim usaha industri dan kemampuan daya beli masyarakat untuk menyerap hasil industrinya,” imbuhnya. 

    Kemampuan daya beli Masyarakat sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah dengan ongkos ongkos biaya hidup yang lebih murah, misal nya pangan, papan, kesehatan, pendidikan yang bila perlu gratis, serta harga energi yang saat ini sangat membebani Masyarakat. Harus di evaluasi secara total agar masyarakat mempunyai daya beli untuk menjangkau kebutuhan sekunder yang dihasilkan oleh industri manufaktur.

    Di sisi lain, Bambang pun mendorong terkait konflik PT Sanken Indonesia dengan karyawan yang akan di PHK sebanyak lebih dari 400 pekerja, karena akan menghentikan operasi dan menutup usahanya di Indonesia pada Juni 2025, agar beritikad baik dengan menginformasikan kepada pekerja satu tahun sebelumnya dan menjanjikan pesangon sebesar 2.6 kali gaji, yang disesuaikan dengan program pensiun dini. 

    “Walaupun keinginan dari serikat pekerja untuk dinaikkan 10X lipat gaji. Konflik tersebut seharusnya Kementrian Tenaga Kerja dan Kementrian Perindustrian segera memediasi agar terjadi win win solution yang bisa dirasakan oleh pekerja dan pengusaha. Karena bila tidak di mediasi dengan campur tangan Pemerintah, akan menjadi citra buruk bagi iklim usaha industri di Indonesia di mata Internasional,” pungkas Bambang.

  • Sikapi Penutupan Pabrik PT Sanken, DPR Dukung Pemerintah Evaluasi Komprehensif Kondisi Iklim Usaha – Halaman all

    Sikapi Penutupan Pabrik PT Sanken, DPR Dukung Pemerintah Evaluasi Komprehensif Kondisi Iklim Usaha – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menyikapi rencana penutupan pabrik oleh PT Sanken Indonesia, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, meminta Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi untuk melakukan evaluasi atas kejadian tersebut.

    ” Kementerian Industri dan Investasi harus meninjau dan mengevaluasi cepat, kenapa mereka melakukan penutupan pabrik? Apakah memang ada penurunan produksi akibat menurunnya daya beli di Masyarakat? Ataukah kesulitan akibat tingginya biaya produksi? Misalnya karena tingginya harga energi baik listrik maupun gas, sulitnya perizinan atau ekonomi biaya tinggi lainnya atau terkait sumber daya manusia yang mahal atau kurang produktif,” kata Bambang Haryo di Jakarta, Senin (24/2/2025). 
     
    Ia menekankan jika merujuk pada alasan PT Sanken Indonesia yang ingin mengubah jenis usahanya menjadi industri semikonduktor, pemerintah perlu mengevaluasi kenapa proyeksi baru dari PT Sanken ini tidak bisa diakomodir di Indonesia.

    “Apakah perizinannya yang sulit untuk mengubah jenis usaha satu ke yang lainnya. Ataukah dianggap SDM kita tidak memadai untuk memenuhi spesifikasi jenis usaha Sanken yang baru. Ataukah, beban biaya operasional di Indonesia seperti perpajakan, perizinan, dan biaya energi, terlalu memberatkan mereka sehingga Sanken memilih untuk keluar dari Indonesia,” ujarnya. 

    Ia pun mendorong pelaku usaha untuk lebih terbuka kepada pemerintah terkait hal-hal yang mempengaruhi kinerja usahanya.

    Sehingga pemerintah bisa mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menjaga kemampuan setiap usaha yang ada Indonesia untuk tetap bisa bertahan dan menjadi bagian dalam perputaran perekonomian Indonesia.

    Ditambah Pemerintah harus memberikan transportasi logistik yang berkualitas dan terintegrasi serta berbiaya murah

    Bambang Haryo mengingatkan sinyal penurunan kinerja industri ini sudah dimulai sejak pemerintahan Joko Widodo dan diperparah dengan kejadian COVID 19.

    Oleh karena itu, pemerintahan saat ini harus secepatnya melakukan evaluasi pada iklim industri untuk memastikan industri lainnya bisa tetap memiliki kemampuan untuk melakukan usahanya.

    Ia menegaskan kementerian terkait seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Tenaga Kerja, ESDM hingga Kementerian Keuangan harus melakukan evaluasi secara komprehensif dan saling berkoordinasi terkait iklim usaha industri di Indonesia.

    “Karena industri manufaktur ini merupakan bagian penting dari perekonomian kita. Selain itu, industri ini merupakan padat karya, padat modal, dan mampu membuka lapangan kerja dalam jumlah besar. Sudah seharusnya pemerintah bisa menjaga iklim usaha yang ada, sehingga usaha industri yang ada bisa bertahan, dan malah industri baru berdatangan dari berbagai negara di dunia,” kata Bambang Haryo lebih lanjut.

    Karena posisi Indonesia sangat strategis di tengah tengah antara Asia Timur dan Australia serta Eropa, dan bahkan menjadi jalur lewatnya sebagian besar transportasi laut di dunia.

    Maka sangat bisa diminati oleh usaha industri dunia untuk berinvestasi di Indonesia. Karena logistik hasil industri bisa dikirimkan dengan mudah dan murah dengan transportasi laut karena jaraknya sangat dekat dengan areal pemasaran. 

    Ini adalah peluang Indonesia untuk membuka selebar lebarnya usaha usaha industri di dunia untuk berinvestasi di negara kita. Apalagi Indonesia adalah juga merupakan tempat pemasaran yang besar karena penduduknya sangat banyak.

    “Kita tidak bisa hanya bilang jangan ada PHK, jangan ada PHK. Tetapi kita harus pikirkan iklim usaha industri dan kemampuan daya beli masyarakat untuk menyerap hasil industrinya,” imbuhnya.

    Kemampuan daya beli masyarakat sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah dengan ongkos ongkos biaya hidup yang lebih murah, misalnya pangan, papan, kesehatan, pendidikan yang bila perlu gratis, serta harga energi yang saat ini sangat membebani masyarakat. 

    Harus dievaluasi secara total agar masyarakat mempunyai daya beli untuk menjangkau kebutuhan sekunder yang dihasilkan oleh industri manufaktur. 

    “Terkait konflik PT Sanken Indonesia dengan karyawan yang akan di PHK sebanyak 400 pekerja, karena akan menghentikan operasi dan menutup usahanya di Indonesia pada bulan Juni 2025, itikad baik PT Sanken dengan menginformasikan kepada pekerja satu tahun sebelumnya dan menjanjikan pesangon sebesar 2.6 X gaji, yang disesuaikan dengan program pensiun dini,” katanya.

    “Dan bahkan PT Sanken juga memberikan pelatihan untuk Wiraswasta baru bagi karyawannya, itikad ini cukup baik,” katanya.

    Walaupun Bambang Haryo mengatakan keinginan dari serikat pekerja untuk dinaikkan 10 kali lipat gaji.

    “Konflik tersebut seharusnya Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perindustrian segera memediasi agar terjadi win win solution yang bisa dirasakan oleh pekerja dan pengusaha,” kata dia.

    Karena bila tidak, Bambang Haryo mengatakan dimediasi dengan campur tangan Pemerintah akan menjadi citra buruk bagi iklim usaha industri di Indonesia di mata Internasional. 

    “Dan bahkan pengusaha pengusaha industri yang mempunyai itikad baik akan berlaku curang dengan memilih jalur seakan akan mempailitkan usahanya. Sehingga pengusaha industri tersebut tidak perlu memberikan pesangon. Dan ini harus dihindari agar pekerja bisa terlindungi dari hal hal yang merugikan para pekerja industri di Indonesia,” ujarnya.

  • Anggota DPR Bambang dorong NTB optimalkan potensi wisata budaya

    Anggota DPR Bambang dorong NTB optimalkan potensi wisata budaya

    Mataram (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendorong agar Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengoptimalkan potensi wisata budaya untuk menarik sebanyak mungkin wisatawan asing berkunjung ke daerah ini.

    Menurutnya, Provinsi NTB yang terdiri atas Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, dikenal memiliki kekayaan alam yang memukau. Namun, potensi budaya yang kaya dari kedua pulau ini seringkali belum dieksplorasi secara optimal dalam sektor pariwisata.

    “Padahal, dengan sejarah yang melibatkan 14 kerajaan di Lombok dan 12 kerajaan di Sumbawa, terdapat warisan budaya yang beragam dan unik yang dapat menjadi daya tarik utama bagi wisatawan,” kata Bambang Haryo Soekartono di sela kunjungan kerja ke Desa Wisata Sade di Kabupaten Lombok Tengah, Rabu .

    Ia mengatakan, pariwisata budaya memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara. Banyak turis asing yang lebih tertarik untuk mempelajari dan mengalami langsung budaya lokal dibandingkan sekadar menikmati keindahan alam.

    Mereka mencari pengalaman otentik, seperti mengunjungi museum, istana kerajaan, dan menyaksikan pertunjukan tari tradisional. Sayangnya, potensi budaya ini belum dimanfaatkan sepenuhnya di Lombok dan Sumbawa.

    “Turis asing sangat mengharapkan adanya pertunjukan budaya seperti tari-tarian tradisional yang dapat mengisi pengalaman mereka selama berkunjung,” ujar politisi asal Jawa Timur itu.

    Sebagai perbandingan, kata dia, Pulau Penang di Malaysia, meskipun memiliki keterbatasan dalam hal potensi alam dan budaya, mampu mengemas budaya lokal dengan baik sehingga menarik sekitar 8 juta turis per tahun.

    Hal itu menunjukkan bahwa pengemasan dan promosi budaya yang efektif dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan jumlah wisatawan.

    Menurut Bambang, untuk meningkatkan daya tarik pariwisata budaya di Lombok dan Sumbawa, beberapa langkah strategis dapat diambil, di antaranya pengembangan infrastruktur budaya.

    Perlu dilakukan renovasi dan perbaikan fasilitas budaya seperti museum, istana kerajaan, dan balai pertunjukan perlu dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan pengalaman terbaik bagi wisatawan.

    “Kami menekankan kepada Kementerian Pariwisata untuk membantu dalam renovasi atau perbaikan infrastruktur budaya yang ada, salah satunya Taman Narmada,” katanya.

    Langkah strategis lainnya, kata dia, adalah penyelenggaraan festival budaya secara konsisten yang dapat menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan. Selain itu, pelatihan pelestarian budaya dan cara mengemas menjadi atraksi wisata yang menarik, dan melakukan promosi secara kreatif.

    “Ada indikasi masyarakat mulai meninggalkan budaya mereka karena khawatir dianggap syirik,” ucapnya.

    Untuk mengatasi tantangan tersebut, kata dia, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan subsidi atau insentif bagi pelaku budaya untuk memastikan kelangsungan tradisi dan kesenian lokal.

    “Kami berharap dengan dorongan ini, Lombok dan Sumbawa dapat menjadi tujuan utama wisata budaya, menarik wisatawan domestik maupun internasional,” kata Bambang.

    Pewarta: Akhyar Rosidi
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025