Xcloud.id

Tag: Bambang Haryo Soekartono

  • Legislator Gerindra Beri Bantuan ke Korban Ambruknya Ponpes di Sidoarjo

    Legislator Gerindra Beri Bantuan ke Korban Ambruknya Ponpes di Sidoarjo

    Jakarta –

    Anggota DPR RI dari Dapil Surabaya-Sidoarjo dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS) menggandeng DLU Holding menyalurkan bantuan logistik bagi korban ambruknya bangunan di Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo. Bantuan berupa paket sembako dan kebutuhan darurat diberikan kepada wali santri, relawan, serta santri yang terdampak.

    Bambang menegaskan dukungan ini tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga melibatkan jejaring dunia usaha agar pasokan bantuan tetap berkelanjutan.

    “Saya ajak beberapa pengusaha untuk ikut berpartisipasi menyalurkan sembako kepada wali santri dan relawan,” kata katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (2/10).

    Kapoksi Komisi VII DPR RI itu juga menekankan pentingnya keselamatan para santri. “Evakuasi harus sesuai SOP agar santri yang masih terjebak di runtuhan bisa diselamatkan,” tegasnya.

    Selain paket sembako, bantuan berupa bahan pokok juga disalurkan untuk menopang dapur umum. Setiap harinya, dapur umum menyiapkan 1.000-1.500 porsi makanan bagi keluarga korban dan relawan.

    (akn/ega)

  • Peringati Hari Perhubungan Nasional, Simulasi Kebakaran Kapal Digelar di Selat Bali

    Peringati Hari Perhubungan Nasional, Simulasi Kebakaran Kapal Digelar di Selat Bali

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Dalam rangka peringatan Hari Perhubungan Nasional, simulasi penanganan kebakaran kapal digelar di perairan penyebrangan Selat Bali, Selasa (16/9/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari kampanye keselamatan pelayaran 2025 yang melibatkan berbagai instansi, mulai dari Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Badan SAR Nasional (Basarnas), TNI AL, Polisi Air dan Udara (Polairud), hingga perusahaan penyebrangan PT Dharma Lautan Utama (DLU).

    Simulasi dilakukan dengan skenario KM Wicitra Dharma II milik PT DLU terbakar di area parkir kendaraan. Api yang diperagakan dengan asap hitam-oranye merembet hingga ke bagian dek kapal. Penumpang pun harus meninggalkan kapal dengan melompat ke laut menggunakan jaket pelampung, sementara lainnya menyelamatkan diri melalui sekoci yang diturunkan.

    Proses evakuasi diperkuat dengan perahu milik kesatuan yang menjemput penumpang simulasi di tengah laut. Setelah evakuasi selesai, kapal pemadam dikerahkan untuk memadamkan api di kapal.

    Direktur KPLP Hendri Ginting menegaskan pentingnya simulasi sebagai upaya menjaga kesiapan dalam merespons insiden pelayaran. “Proses simulasi penting untuk melatih kemampuan seluruh pihak terkait dalam merespons berbagai macam insiden. Baik kebakaran, tabrakan, maupun tenggelamnya kapal,” ujarnya.

    Ia menyebut keterlibatan banyak unsur menunjukkan keseriusan dalam menjaga keselamatan. “Ini untuk menunjukkan kesiapan unsur lain. Ada teman-teman angkatan laut, kemudian ada Polairud, KPLP, Basarnas, dan lain-lain,” kata Hendri.

    Pihaknya berharap latihan semacam ini lebih intensif dilakukan agar penanganan cepat bisa dilakukan jika tragedi seperti tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya pada Juli lalu kembali terjadi. “Harapan kami, dengan latihan kami bisa lebih siap siaga. Juga memastikan semuanya: kelengkapan kapal dan prosedurnya dijalankan,” jelasnya.

    Hendri juga mengapresiasi langkah PT DLU yang menayangkan informasi keselamatan kepada penumpang sebelum berlayar. “Hal tersebut bagus karena penumpang yang baru naik belum tentu dia tahu di mana ada jaket pelampung, di mana tempat berkumpul, dan segala macam. Saya yakin ini bisa memperkuat kesiapsiagaan,” ucapnya.

    Sementara itu, Penasihat Utama Dharma Lautan Utama Group, Bambang Haryo Soekartono, menegaskan bahwa simulasi merupakan bentuk dukungan terhadap langkah Kementerian Perhubungan. “Kami ingin menunjukkan bahwa aturan keselamatan yang ada di transportasi laut, terutama kapal ferry, yang ada di Indonesia itu sudah lebih dari cukup. Regulasi yang dilakukan oleh pemerintah sudah luar biasa,” katanya.

    Menurutnya, transportasi laut memang memiliki risiko tinggi sehingga kesiapan dan latihan tetap harus dilakukan. “Semua perusahaan pelayaran rutin melakukan simulasi seperti ini, karena standarisasi keselamatan. Tidak ada simulasi yang lebih bagus atau lebih jelek,” pungkasnya. [alr/beq]

  • BHS Desak Pabrik Emas di Wisma Tengger Surabaya Ditutup

    BHS Desak Pabrik Emas di Wisma Tengger Surabaya Ditutup

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mendesak pemerintah kota segera menghentikan operasional pabrik peleburan emas PT Suka Jadi Logam (SJL) di Jalan Raya Tengger Kandangan 92/58-1, Surabaya.

    Menurutnya, dugaan pelanggaran izin dan risiko pencemaran lingkungan sudah cukup menjadi dasar untuk menutup pabrik tersebut.

    “Yang pertama, prosedur dalam IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan sebagainya yang sepertinya atau diduga melanggar. Tentu harus dilakukan penyetopan untuk operasional,” tegas Bambang saat sidak di lokasi, Senin (15/9/2025).

    Bambang menyebut lambatnya respons pemerintah kota dalam menangani persoalan yang sudah berlangsung lama. Dia mengungkapkan, pabrik tersebut telah beroperasi selama tujuh tahun sebelum akhirnya memicu protes besar dari masyarakat sekitar.

    “Sangat disayangkan waktu yang cukup lama, tujuh tahun mereka sudah berdiri. Itu sekarang betul-betul baru meledak,” ujarnya.

    Politisi Gerindra itu juga memperingatkan bahaya limbah beracun yang dihasilkan dari proses peleburan emas. Dia menjelaskan, bahan kimia seperti merkuri dan natrium sianida yang digunakan dalam proses produksi dapat mencemari lingkungan secara permanen dan mengancam kesehatan warga.

    “Usaha peleburan emas ini mengandung risiko, yaitu limbah racun. Limbah dari merkuri ataupun natrium sianida ini sangat berbahaya, bisa mengakibatkan lingkungan tercemar,” jelasnya.

    Menurut Bambang, keberadaan pabrik ini semakin memprihatinkan karena lokasinya berdampingan langsung dengan SDN Kandangan III Surabaya. Kondisi ini membuat anak-anak sekolah menjadi pihak yang paling rentan terpapar zat berbahaya dari aktivitas industri tersebut.

    “Keselamatan warga, apalagi anak-anak sekolah, harus menjadi prioritas. Jangan sampai kita baru bertindak setelah ada korban,” tegasnya.

    Aksi unjuk rasa yang digelar warga Wisma Tengger pada hari yang sama menuntut agar pabrik segera ditutup permanen. Warga juga meminta pemerintah melakukan langkah penyegelan total dan menghentikan seluruh aktivitas produksi demi mencegah pencemaran yang lebih luas.

    Menanggapi desakan itu, pihak perusahaan dikabarkan bersedia memindahkan atau bahkan menutup usahanya. Namun, Bambang menegaskan komitmen tersebut harus dibuktikan dengan langkah konkret.

    “Keinginan dan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Memang penutupan usaha bisa berdampak pada lapangan kerja, tapi jika mengancam nyawa warga, tidak ada pilihan lain,” katanya.

    Bambang juga berkomitmen membawa persoalan ini ke tingkat nasional jika penyelesaian di tingkat daerah tidak berjalan sesuai harapan. “Kalau misalnya dalam proses ini tidak bisa, saya juga akan teruskan ke Pak Menteri Lingkungan Hidup, sehingga permasalahan ini tidak boleh terjadi di seluruh wilayah di Indonesia,” pungkasnya.[asg/kun]

  • Anggota DPR: Perlu evaluasi rencana pemindahan ibu kota negara

    Anggota DPR: Perlu evaluasi rencana pemindahan ibu kota negara

    infrastruktur Bandara Sultan Aji di Balikpapan, Kalimantan Timur, sangat terbatas karena bandara ini hanya mampu menampung 30 parking stand pesawat. Selain itu, Bandara IKN juga hanya bisa menampung 600 penumpang per hari karena kapasitasnya yang san

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai diperlukannya evaluasi terkait rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

    Menurut BHS, sapaan akrabnya, usulan peninjauan ulang tersebut untuk memastikan IKN mampu menggantikan Jakarta menjadi ibu kota sekaligus sebagai pusat pemerintahan.

    Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, BHS menerangkan bahwa Jakarta sebagai ibu kota negara dan juga sebagai pusat pemerintahan, dikunjungi oleh kurang lebih 10 juta jiwa.

    Untuk mengakomodasi pergerakan puluhan juta orang tersebut, Jakarta memiliki moda transportasi yang memadai.

    “Saat ini mereka bisa menggunakan berbagai moda transportasi apa pun dan bahkan dengan jalan kaki,” katanya.

    Akan tetapi, apabila ibu kota dipindahkan ke IKN di Kalimantan Timur, akan ada penyesuaian akomodasi yang digunakan.

    BHS menilai, masyarakat yang memiliki kepentingan untuk mengakses pusat pemerintahan serta perusahaan-perusahaan besar di IKN, akan memerlukan transportasi udara dan laut untuk bisa menjangkau ibu kota.

    Dipaparkan BHS, apabila ada 2 juta orang yang memiliki kepentingan di IKN dan menggunakan angkutan udara dengan tarif Rp1,5 juta untuk mengakses wilayah tersebut, maka jutaan masyarakat harus mengeluarkan biaya sekitar Rp3 triliun per hari untuk kepentingan transportasi.

    Jumlah pengeluaran tersebut, sambung dia, belum termasuk dengan akomodasi penginapan. Dirinya memperkirakan, masyarakat bisa mengeluarkan uang hingga triliunan dalam satu tahun hanya demi mengakses IKN.

    “Inilah beban dan pengorbanan rakyat akibat kebijakan bila ibu kota dan pusat pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan,” katanya.

    BHS juga menyoroti masih kurangnya infrastruktur transportasi udara di Kalimantan Timur untuk bisa mengakomodasi jutaan masyarakat.

    Dia menilai, infrastruktur Bandara Sultan Aji di Balikpapan, Kalimantan Timur, sangat terbatas karena bandara ini hanya mampu menampung 30 parking stand pesawat.

    Selain itu, Bandara IKN juga hanya bisa menampung 600 penumpang per hari karena kapasitasnya yang sangat kecil.

    “Belum lagi wilayah Sumatera, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang akan menuju ke IKN, mau ditampung dimana dan menggunakan transportasi apa? Ini yang harus dikaji mendalam,” ucapnya.

    BHS menegaskan, masyarakat Indonesia tidak boleh dipersulit dengan rencana dan kebijakan adanya ibu kota baru.

    “Diharapkan pemerintah segera mengevaluasi dan mengkaji secara cermat dan segera memutuskan langkah terbaik untuk hal ini agar rakyat tidak dikorbankan demi kepentingan pembangunan IKN sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan yang bisa menyulitkan dan menyengsarakan rakyat,” ucapnya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR: Perlu evaluasi rencana pemindahan ibu kota negara

    Bambang Haryo: ANTARA ujung tombak pemerintah sebar informasi

    “ANTARA sebagai ujung tombak pemberitaan harus benar-benar dimanfaatkan oleh pemerintah,”

    Surabaya (ANTARA) – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Haryo Soekartono, menyebut Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA sebagai ujung tombak pemerintah dalam menyebarkan informasi kepada publik.

    Saat melakukan kunjungan reses ke Kantor Biro LKBN ANTARA Biro Jawa Timur, di Surabaya, Rabu, Bambang menyatakan bahwa keberadaan ANTARA harus dimanfaatkan secara optimal, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

    “ANTARA sebagai ujung tombak pemberitaan harus benar-benar dimanfaatkan oleh pemerintah,” ujar Bambang Haryo.

    Dalam kunjungan tersebut, Bambang yang juga merupakan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VII DPR RI itu menyampaikan bahwa ANTARA perlu dilibatkan secara aktif dalam seluruh kegiatan dan publikasi pemerintahan.

    Menurutnya, capaian-capaian penting pemerintah, seperti ketahanan pangan, ekspor komoditas ke luar negeri, kemajuan pendidikan dan sektor kesehatan, harus diberitakan secara luas melalui ANTARA.

    “Jika media swasta satu kali memberitakan, ANTARA bisa tiga hingga empat kali. ANTARA harus menjadi tolok ukur pemberitaan nasional, seperti pada masa lalu,” katanya.

    Politisi dari Partai Gerindra itu juga menyampaikan bahwa dalam era maraknya informasi media sosial, peran ANTARA menjadi semakin penting untuk menjadi penyeimbang, khususnya dalam menyaring informasi yang baik dan membangun tentang pemerintah.

    “Tidak semua berita negatif itu disukai publik. Saya sendiri merasakan, konten positif di media sosial pribadi justru lebih banyak mendapatkan respons baik. Ini menunjukkan masyarakat tetap ingin mendapatkan informasi yang sehat dan membangun,” ujar Legislator dari Dapil Jatim I, Surabaya-Sidoarjo ini.

    Kepala LKBN ANTARA biro Jawa Timur, Rachmat Hidayat mengapresiasi kehadiran Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo dalam rangka reses.

    “Kami berharap pemerintah bisa meng-endorse ANTARA pada publik, sehingga masyarakat bisa mengenal ANTARA sebagai kantor berita negara,” ujarnya.

    Lanjutnya, selama ini ANTARA menjadi lembaga pemerintah yang selalu menyajikan berita positif dan berimbang atas sejumlah capaian kinerja pemerintah.

    “Tak hanya itu, ANTARA memiliki segmentasi yang jelas sehingga informasi yang disampaikan ANTARA sudah tersampaikan pada pemangku kebijakan dan pembaca yang tepat,” ujarnya.

    Pewarta: Willi Irawan/Faizal Falakki
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota Komisi VII DPR RI komitmen lestarikan budaya Sidoarjo

    Anggota Komisi VII DPR RI komitmen lestarikan budaya Sidoarjo

    “Kebetulan saya ada di Komisi VII mempunyai kewajiban untuk mendukung pengembangan budaya. Jadi tujuannya itu dengan pariwisata untuk membesarkan menghebatkan pariwisata Indonesia yang di mana masyarakat mancanegara lebih suka pariwisata budaya darip

    Sidoarjo (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Haryo Soekartono berkomitmen untuk terus melestarikan budaya yang ada di Kabupaten Sidoarjo, salah satunya adalah kesenian tradisional Ludruk.

    “Kebetulan saya ada di Komisi VII mempunyai kewajiban untuk mendukung pengembangan budaya. Jadi tujuannya itu dengan pariwisata untuk membesarkan menghebatkan pariwisata Indonesia yang di mana masyarakat mancanegara lebih suka pariwisata budaya daripada pariwisata alam. Ini yang perlu dikembangkan,” katanya di sela mengunjungi Rumah Budaya di Anggaswangi, Sidoarjo, Selasa.

    Ia mengatakan, di rumah budaya tersebut tempat berkumpul semua seniman-seniman yang masih eksis termasuk di dalamnya adalah seniman Ludruk yang saat ini di Sidoarjo tinggal empat grup.

    “Sidoarjo merupakan kabupaten tempat cikal bakal Kerajaan Majapahit, cikal bakal Kerajaan Jenggolo dan sebagainya. Dan dan di sini begitu banyak tokoh-tokoh kerajaan-kerajaan yang zaman dulu adalah yang terhebat, terbaik dan termasyhur di seluruh Nusantara ini. Jadi ini yang patut kita dukung,” ucapnya.

    Dia juga menyampaikan tadi ee ada progra Pak Prabowo yaitu UMKM maupun E-Kraf dimana bisa menggunakan apa Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk jaminan pinjaman sampai Rp100 juta.

    “Itu bisa dimanfaatkan untuk seniman-seniman ini yang juga perajin. Jadi ini kita harapkan dengan adanya fasilitas yang diberikan sama Pak Prabowo ini bisa dimanfaatkan,” katanya.

    Salah satu seniman Ludruk Surono mengaku senang dengan kedatangan Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono karena memberi wawasan, memberi pencerahan.

    “Beliau juga memfasilitasi dan untuk menghidupkan lagi untuk seni Ludruk. Saya sangat berterima kasih,” katanya.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota Komisi VII DPR RI minta pertahankan status SNI Pasar Sukodono

    Anggota Komisi VII DPR RI minta pertahankan status SNI Pasar Sukodono

    “Ini bukan hanya satu-satunya di Sidoarjo, tapi juga satu-satunya di Jawa Timur. Pasar ini sudah berstandar SNI dan harus terus dijaga,”

    Sidoarjo (ANTARA) – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Haryo Soekartono meminta pengelola untuk mempertahankan status Standar Nasional Indonesia (SNI) di Pasar Sukodono, Sidoarjo.

    Ia mengatakan, Pasar Sukodono menjadi sorotan karena merupakan satu-satunya pasar tradisional di Kabupaten Sidoarjo yang telah mengantongi sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI), meskipun termasuk dalam kategori pasar kelas menengah.

    Bambang Haryo di Sidoarjo, Selasa mengatakan dari sekitar 15 ribu pasar tradisional yang ada di Indonesia, hanya sekitar 40 pasar yang telah berstandar SNI. Oleh karena itu, ia menilai pencapaian Pasar Sukodono sangat layak diapresiasi dan dijadikan contoh nasional.

    “Ini bukan hanya satu-satunya di Sidoarjo, tapi juga satu-satunya di Jawa Timur. Pasar ini sudah berstandar SNI dan harus terus dijaga,” katanya.

    Ia berharap, status SNI yang dimiliki Pasar Sukodono bisa menjadi inspirasi bagi pengelola pasar tradisional lainnya, khususnya di Kabupaten Sidoarjo dan secara umum di Indonesia.

    “Pasar Sukodono harus jadi percontohan. Jangan sampai mundur hanya karena kurang perhatian atau pengelolaan,” ujarnya.

    Menanggapi hal itu, Koordinator Pasar Sukodono Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidoarjo Budi Pribadi menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Ia menyatakan siap menjaga dan meningkatkan standar yang telah dicapai.

    “Terima kasih kepada Pak Bambang atas motivasi dan arahannya. Kami akan terus menjaga kebersihan, keamanan, dan fasilitas pasar agar standar SNI tetap terjaga,” tutur Budi.

    Ia menjelaskan pihaknya akan segera menindaklanjuti masukan yang diberikan demi mempertahankan predikat SNI tersebut.

    “Dari Dinas Perdagangan Kabupaten Sidoarjo kami berkomitmen untuk mempertahankan status SNI ini, agar masyarakat tahu bahwa Sidoarjo memiliki pasar tradisional yang berkualitas nasional,” ujarnya.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR rapat dengan TVRI, RRI, ANTARA bahas anggaran 2026

    Komisi VII DPR rapat dengan TVRI, RRI, ANTARA bahas anggaran 2026

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, membahas rencana kerja dan anggaran untuk tahun anggaran 2026.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan bahwa rapat itu juga membahas laporan keuangan yang berasal dari APBN pada tahun 2024. Dia pun mempersilakan kepada tiga lembaga tersebut untuk menyampaikan paparannya masing-masing.

    “Jadi fokus di masalah anggaran, serapan anggaran 2024 dan rencana kerja dan anggaran, dan usulan tambahan anggaran,” kata Lamhot di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Adapun TVRI mengusulkan agar pagu indikatif anggaran untuk tahun 2026 ditambah sebesar Rp1,18 triliun untuk sejumlah kebutuhan, di antaranya kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan belanja operasional, hingga kebutuhan produksi siaran.

    Kemudian RRI mengusulkan agar pagu indikatif anggaran untuk tahun 2026 ditambah sebesar Rp628,8 miliar agar operasional bisa ideal demi menjalankan seluruh amanat undang-undang dan menjawab tantangan jaman.

    Sedangkan untuk LKBN ANTARA menyatakan bahwa pihaknya berbeda dari dua lembaga lainnya karena merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk tahun 2026, ANTARA menargetkan pendapatan perusahaan sebesar Rp612,3 miliar, selain mendapatkan penugasan dari PSO sebesar Rp194,8 miliar.

    Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai bahwa anggaran bagi lembaga-lembaga penyiaran itu perlu ditambah karena penting sekali untuk fungsi pemersatu bangsa.

    Selain itu, menurut dia, lembaga penyiaran milik pemerintah juga mempunyai fungsi untuk mengedukasi masyarakat. Pasalnya, kata dia, 62,1 persen masyarakat Indonesia tingkat pendidikannya yakni SMP ke bawah.

    “Ini yang perlu diperbaiki, sehingga saya setuju untuk penambahan anggaran,” kata Bambang.

    Menurut dia, penambahan anggaran itu diperlukan demi harga diri dan muruah bangsa Indonesia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR Desak Audit ODOL & KPLP Usai Insiden KMP Tunu

    DPR Desak Audit ODOL & KPLP Usai Insiden KMP Tunu

    Jakarta –

    Insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, Kamis (3/7) dini hari, mendapat sorotan dari anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono. Kecelakaan kapal motor penumpang yang sarat muatan itu menelan korban jiwa dan kembali menyingkap persoalan klasik tentang keselamatan pelayaran di jalur Ketapang-Gilimanuk yang padat.

    Bambang mengaku sehari sebelum kejadian sudah mengingatkan para pemangku kepentingan, mulai dari KSOP, ASDP, perusahaan pelayaran hingga KPLP, agar memastikan kelaikan kapal dan memperketat pengawasan muatan berlebih. Ia menegaskan lintasan Ketapang-Gilimanuk rawan kecelakaan, apalagi di musim gelombang tinggi.

    “Saya juga menekankan bahwa saat mereka akan berlayar harus dipastikan dari sisi kelaikan kondisi kapal itu sendiri maupun kondisi kapal setelah dimuati muatan karena sering terjadi muatan truk itu overload yang tidak diketahui oleh nahkoda,” ujar Bambang, Minggu (6/7/2025).

    Ia menyebut lemahnya pengawasan ODOL (over dimension over loading) membuat kapal bekerja melebihi daya apungnya. Situasi semakin riskan karena arus lalu lintas kapal pada jam-jam puncak, antara pukul 21.00-02.00, belum diimbangi kesiapan komponen keselamatan.

    “Di saat terjadinya kecelakaan KMP Tunu saat itu kondisi kendaraan di waktu peak atau waktu puncak muatan dari pelabuhan Ketapang Banyuwangi adalah dari jam 21.00 sampai dengan pukul 02.00 maka disitu lah semua komponen keselamatan dan keamanan harus siap siaga di lokasi,” tegasnya.

    Meski mengapresiasi kehadiran cepat KPLP dan Basarnas, Bambang menilai standar respon darurat masih kurang ideal. “Perlu dibuat standarisasi respon time yg tidak boleh lebih dari 15 menit. Maka dari itu, pangkalan dari coast guard KPLP maupun pangkalan Basarnas harus dekat dengan kepadatan lalu lintas angkutan laut atau penyeberangan ini,” katanya.

    Ia juga mengingatkan dampak serius bagi citra pariwisata Bali jika infrastruktur transportasi penyeberangan tetap buruk. Politisi Gerindra ini mendesak pemerintah segera membangun crisis management center, ruang medis, dan layanan trauma healing bagi korban dan keluarga.

    “Saya juga mengapresiasi kinerja dari Coastguard KPLP yang hadir di lokasi tidak lebih dari 20 menit setelah kejadian juga Basarnas yang hadir beberapa menit setelah KPLP. Tetapi sangat disayangkan, yang banyak menyelamatkan penumpang adalah nelayan,” tuturnya.

    Sebagai catatan, KMP Tunu Pratama Jaya kala itu mengangkut muatan penuh: 8 truk tronton sebagian berisi semen dan muatan berat, 3 truk besar, 3 truk sedang, 4 pick-up barang, 4 kendaraan kecil, serta sepeda motor.

    (rrd/rrd)

  • Anggota DPR dorong revitalisasi pasar tradisional jadi ber-SNI

    Anggota DPR dorong revitalisasi pasar tradisional jadi ber-SNI

    Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR Bambang Haryo Soekartono mendorong revitalisasi pasar tradisional menjadi pasar berstandar Nasional Indonesia (SNI) di Sidoarjo.

    “Kami mendorong Pasar Tradisional Wadungasri, Sidoarjo, ini menjadi pasar SNI seperti Pasar Sukodono, Sidoarjo. Nah, ini harus bisa untuk Sidoarjo menjadi pasar SNI. Pasar yang betul-betul menjadi pasar teladan, pasar yang terbaik di Jawa Timur,” katanya di sela mengunjungi Pasar Tradisional Wadungasri, Sidoarjo, Jatim, Kamis.

    Ia mengatakan pasar tradisional ini merupakan tempat berkumpulnya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Ekonomi kerakyatan ada di sini dan rakyat semuanya belanja juga di sini. Tidak hanya kelas bawah, menengah, atas pun juga belanja di sini,” katanya.

    Ia mengatakan pasar ini bisa direnovasi menjadi pasar yang bersih dan akhirnya bisa menyenangkan atau membuat nyaman bagi konsumen yang menuju ke pasar maupun pedagang.

    “Jadi, berarti ini harus kerja keras ke depannya terutama pengelolaan pasar-pasar yang ada di Sidoarjo ini harus menjadi lebih baik. Kami juga melihat animo masyarakat untuk menuju ke pasar masih cukup tinggi. Hanya memang terjadi penurunan di akhir-akhir ini, tapi masih cukup baik,” katanya.

    Terkait dengan keluhan pedagang terutama masalah kebersihan dan juga banjir dirinya mengatakan jika hal tersebut sudah tertangani oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

    “Sudah bagus, sudah diperbaiki. Hanya perlu ditingkatkan dari masalah kebersihannya,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, dirinya juga menyoroti tentang kebersihan toilet serta juga penerangan yang ada di dalam pasar perlu ditambah supaya tidak terkesan suram.

    “Jadi, ini perlu ya paling sedikitlah dicat dan dibenahi,” katanya.

    Termasuk juga, kata dia, tempat klinik medis mulai harus ada karena di pasar tersebut masih punya ruangan yang ada di lantai dua.

    “Ruangan yang ada di lantai dua itu kan untuk kantor. Tapi sekaligus untuk klinik medis ya diharapkan pasar ini. Nanti juga ada tempat tera timbangan,” katanya.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.