Xcloud.id

Tag: Bambang Haryo Soekartono

  • Bambang Haryo: ANTARA ujung tombak pemerintah sebar informasi

    Bambang Haryo: ANTARA ujung tombak pemerintah sebar informasi

    “ANTARA sebagai ujung tombak pemberitaan harus benar-benar dimanfaatkan oleh pemerintah,”

    Surabaya (ANTARA) – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Haryo Soekartono, menyebut Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA sebagai ujung tombak pemerintah dalam menyebarkan informasi kepada publik.

    Saat melakukan kunjungan reses ke Kantor Biro LKBN ANTARA Biro Jawa Timur, di Surabaya, Rabu, Bambang menyatakan bahwa keberadaan ANTARA harus dimanfaatkan secara optimal, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

    “ANTARA sebagai ujung tombak pemberitaan harus benar-benar dimanfaatkan oleh pemerintah,” ujar Bambang Haryo.

    Dalam kunjungan tersebut, Bambang yang juga merupakan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VII DPR RI itu menyampaikan bahwa ANTARA perlu dilibatkan secara aktif dalam seluruh kegiatan dan publikasi pemerintahan.

    Menurutnya, capaian-capaian penting pemerintah, seperti ketahanan pangan, ekspor komoditas ke luar negeri, kemajuan pendidikan dan sektor kesehatan, harus diberitakan secara luas melalui ANTARA.

    “Jika media swasta satu kali memberitakan, ANTARA bisa tiga hingga empat kali. ANTARA harus menjadi tolok ukur pemberitaan nasional, seperti pada masa lalu,” katanya.

    Politisi dari Partai Gerindra itu juga menyampaikan bahwa dalam era maraknya informasi media sosial, peran ANTARA menjadi semakin penting untuk menjadi penyeimbang, khususnya dalam menyaring informasi yang baik dan membangun tentang pemerintah.

    “Tidak semua berita negatif itu disukai publik. Saya sendiri merasakan, konten positif di media sosial pribadi justru lebih banyak mendapatkan respons baik. Ini menunjukkan masyarakat tetap ingin mendapatkan informasi yang sehat dan membangun,” ujar Legislator dari Dapil Jatim I, Surabaya-Sidoarjo ini.

    Kepala LKBN ANTARA biro Jawa Timur, Rachmat Hidayat mengapresiasi kehadiran Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo dalam rangka reses.

    “Kami berharap pemerintah bisa meng-endorse ANTARA pada publik, sehingga masyarakat bisa mengenal ANTARA sebagai kantor berita negara,” ujarnya.

    Lanjutnya, selama ini ANTARA menjadi lembaga pemerintah yang selalu menyajikan berita positif dan berimbang atas sejumlah capaian kinerja pemerintah.

    “Tak hanya itu, ANTARA memiliki segmentasi yang jelas sehingga informasi yang disampaikan ANTARA sudah tersampaikan pada pemangku kebijakan dan pembaca yang tepat,” ujarnya.

    Pewarta: Willi Irawan/Faizal Falakki
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota Komisi VII DPR RI komitmen lestarikan budaya Sidoarjo

    Anggota Komisi VII DPR RI komitmen lestarikan budaya Sidoarjo

    “Kebetulan saya ada di Komisi VII mempunyai kewajiban untuk mendukung pengembangan budaya. Jadi tujuannya itu dengan pariwisata untuk membesarkan menghebatkan pariwisata Indonesia yang di mana masyarakat mancanegara lebih suka pariwisata budaya darip

    Sidoarjo (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Haryo Soekartono berkomitmen untuk terus melestarikan budaya yang ada di Kabupaten Sidoarjo, salah satunya adalah kesenian tradisional Ludruk.

    “Kebetulan saya ada di Komisi VII mempunyai kewajiban untuk mendukung pengembangan budaya. Jadi tujuannya itu dengan pariwisata untuk membesarkan menghebatkan pariwisata Indonesia yang di mana masyarakat mancanegara lebih suka pariwisata budaya daripada pariwisata alam. Ini yang perlu dikembangkan,” katanya di sela mengunjungi Rumah Budaya di Anggaswangi, Sidoarjo, Selasa.

    Ia mengatakan, di rumah budaya tersebut tempat berkumpul semua seniman-seniman yang masih eksis termasuk di dalamnya adalah seniman Ludruk yang saat ini di Sidoarjo tinggal empat grup.

    “Sidoarjo merupakan kabupaten tempat cikal bakal Kerajaan Majapahit, cikal bakal Kerajaan Jenggolo dan sebagainya. Dan dan di sini begitu banyak tokoh-tokoh kerajaan-kerajaan yang zaman dulu adalah yang terhebat, terbaik dan termasyhur di seluruh Nusantara ini. Jadi ini yang patut kita dukung,” ucapnya.

    Dia juga menyampaikan tadi ee ada progra Pak Prabowo yaitu UMKM maupun E-Kraf dimana bisa menggunakan apa Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk jaminan pinjaman sampai Rp100 juta.

    “Itu bisa dimanfaatkan untuk seniman-seniman ini yang juga perajin. Jadi ini kita harapkan dengan adanya fasilitas yang diberikan sama Pak Prabowo ini bisa dimanfaatkan,” katanya.

    Salah satu seniman Ludruk Surono mengaku senang dengan kedatangan Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono karena memberi wawasan, memberi pencerahan.

    “Beliau juga memfasilitasi dan untuk menghidupkan lagi untuk seni Ludruk. Saya sangat berterima kasih,” katanya.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota Komisi VII DPR RI minta pertahankan status SNI Pasar Sukodono

    Anggota Komisi VII DPR RI minta pertahankan status SNI Pasar Sukodono

    “Ini bukan hanya satu-satunya di Sidoarjo, tapi juga satu-satunya di Jawa Timur. Pasar ini sudah berstandar SNI dan harus terus dijaga,”

    Sidoarjo (ANTARA) – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Haryo Soekartono meminta pengelola untuk mempertahankan status Standar Nasional Indonesia (SNI) di Pasar Sukodono, Sidoarjo.

    Ia mengatakan, Pasar Sukodono menjadi sorotan karena merupakan satu-satunya pasar tradisional di Kabupaten Sidoarjo yang telah mengantongi sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI), meskipun termasuk dalam kategori pasar kelas menengah.

    Bambang Haryo di Sidoarjo, Selasa mengatakan dari sekitar 15 ribu pasar tradisional yang ada di Indonesia, hanya sekitar 40 pasar yang telah berstandar SNI. Oleh karena itu, ia menilai pencapaian Pasar Sukodono sangat layak diapresiasi dan dijadikan contoh nasional.

    “Ini bukan hanya satu-satunya di Sidoarjo, tapi juga satu-satunya di Jawa Timur. Pasar ini sudah berstandar SNI dan harus terus dijaga,” katanya.

    Ia berharap, status SNI yang dimiliki Pasar Sukodono bisa menjadi inspirasi bagi pengelola pasar tradisional lainnya, khususnya di Kabupaten Sidoarjo dan secara umum di Indonesia.

    “Pasar Sukodono harus jadi percontohan. Jangan sampai mundur hanya karena kurang perhatian atau pengelolaan,” ujarnya.

    Menanggapi hal itu, Koordinator Pasar Sukodono Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidoarjo Budi Pribadi menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Ia menyatakan siap menjaga dan meningkatkan standar yang telah dicapai.

    “Terima kasih kepada Pak Bambang atas motivasi dan arahannya. Kami akan terus menjaga kebersihan, keamanan, dan fasilitas pasar agar standar SNI tetap terjaga,” tutur Budi.

    Ia menjelaskan pihaknya akan segera menindaklanjuti masukan yang diberikan demi mempertahankan predikat SNI tersebut.

    “Dari Dinas Perdagangan Kabupaten Sidoarjo kami berkomitmen untuk mempertahankan status SNI ini, agar masyarakat tahu bahwa Sidoarjo memiliki pasar tradisional yang berkualitas nasional,” ujarnya.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR rapat dengan TVRI, RRI, ANTARA bahas anggaran 2026

    Komisi VII DPR rapat dengan TVRI, RRI, ANTARA bahas anggaran 2026

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, membahas rencana kerja dan anggaran untuk tahun anggaran 2026.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan bahwa rapat itu juga membahas laporan keuangan yang berasal dari APBN pada tahun 2024. Dia pun mempersilakan kepada tiga lembaga tersebut untuk menyampaikan paparannya masing-masing.

    “Jadi fokus di masalah anggaran, serapan anggaran 2024 dan rencana kerja dan anggaran, dan usulan tambahan anggaran,” kata Lamhot di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Adapun TVRI mengusulkan agar pagu indikatif anggaran untuk tahun 2026 ditambah sebesar Rp1,18 triliun untuk sejumlah kebutuhan, di antaranya kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan belanja operasional, hingga kebutuhan produksi siaran.

    Kemudian RRI mengusulkan agar pagu indikatif anggaran untuk tahun 2026 ditambah sebesar Rp628,8 miliar agar operasional bisa ideal demi menjalankan seluruh amanat undang-undang dan menjawab tantangan jaman.

    Sedangkan untuk LKBN ANTARA menyatakan bahwa pihaknya berbeda dari dua lembaga lainnya karena merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk tahun 2026, ANTARA menargetkan pendapatan perusahaan sebesar Rp612,3 miliar, selain mendapatkan penugasan dari PSO sebesar Rp194,8 miliar.

    Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai bahwa anggaran bagi lembaga-lembaga penyiaran itu perlu ditambah karena penting sekali untuk fungsi pemersatu bangsa.

    Selain itu, menurut dia, lembaga penyiaran milik pemerintah juga mempunyai fungsi untuk mengedukasi masyarakat. Pasalnya, kata dia, 62,1 persen masyarakat Indonesia tingkat pendidikannya yakni SMP ke bawah.

    “Ini yang perlu diperbaiki, sehingga saya setuju untuk penambahan anggaran,” kata Bambang.

    Menurut dia, penambahan anggaran itu diperlukan demi harga diri dan muruah bangsa Indonesia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR Desak Audit ODOL & KPLP Usai Insiden KMP Tunu

    DPR Desak Audit ODOL & KPLP Usai Insiden KMP Tunu

    Jakarta –

    Insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, Kamis (3/7) dini hari, mendapat sorotan dari anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono. Kecelakaan kapal motor penumpang yang sarat muatan itu menelan korban jiwa dan kembali menyingkap persoalan klasik tentang keselamatan pelayaran di jalur Ketapang-Gilimanuk yang padat.

    Bambang mengaku sehari sebelum kejadian sudah mengingatkan para pemangku kepentingan, mulai dari KSOP, ASDP, perusahaan pelayaran hingga KPLP, agar memastikan kelaikan kapal dan memperketat pengawasan muatan berlebih. Ia menegaskan lintasan Ketapang-Gilimanuk rawan kecelakaan, apalagi di musim gelombang tinggi.

    “Saya juga menekankan bahwa saat mereka akan berlayar harus dipastikan dari sisi kelaikan kondisi kapal itu sendiri maupun kondisi kapal setelah dimuati muatan karena sering terjadi muatan truk itu overload yang tidak diketahui oleh nahkoda,” ujar Bambang, Minggu (6/7/2025).

    Ia menyebut lemahnya pengawasan ODOL (over dimension over loading) membuat kapal bekerja melebihi daya apungnya. Situasi semakin riskan karena arus lalu lintas kapal pada jam-jam puncak, antara pukul 21.00-02.00, belum diimbangi kesiapan komponen keselamatan.

    “Di saat terjadinya kecelakaan KMP Tunu saat itu kondisi kendaraan di waktu peak atau waktu puncak muatan dari pelabuhan Ketapang Banyuwangi adalah dari jam 21.00 sampai dengan pukul 02.00 maka disitu lah semua komponen keselamatan dan keamanan harus siap siaga di lokasi,” tegasnya.

    Meski mengapresiasi kehadiran cepat KPLP dan Basarnas, Bambang menilai standar respon darurat masih kurang ideal. “Perlu dibuat standarisasi respon time yg tidak boleh lebih dari 15 menit. Maka dari itu, pangkalan dari coast guard KPLP maupun pangkalan Basarnas harus dekat dengan kepadatan lalu lintas angkutan laut atau penyeberangan ini,” katanya.

    Ia juga mengingatkan dampak serius bagi citra pariwisata Bali jika infrastruktur transportasi penyeberangan tetap buruk. Politisi Gerindra ini mendesak pemerintah segera membangun crisis management center, ruang medis, dan layanan trauma healing bagi korban dan keluarga.

    “Saya juga mengapresiasi kinerja dari Coastguard KPLP yang hadir di lokasi tidak lebih dari 20 menit setelah kejadian juga Basarnas yang hadir beberapa menit setelah KPLP. Tetapi sangat disayangkan, yang banyak menyelamatkan penumpang adalah nelayan,” tuturnya.

    Sebagai catatan, KMP Tunu Pratama Jaya kala itu mengangkut muatan penuh: 8 truk tronton sebagian berisi semen dan muatan berat, 3 truk besar, 3 truk sedang, 4 pick-up barang, 4 kendaraan kecil, serta sepeda motor.

    (rrd/rrd)

  • Anggota DPR dorong revitalisasi pasar tradisional jadi ber-SNI

    Anggota DPR dorong revitalisasi pasar tradisional jadi ber-SNI

    Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR Bambang Haryo Soekartono mendorong revitalisasi pasar tradisional menjadi pasar berstandar Nasional Indonesia (SNI) di Sidoarjo.

    “Kami mendorong Pasar Tradisional Wadungasri, Sidoarjo, ini menjadi pasar SNI seperti Pasar Sukodono, Sidoarjo. Nah, ini harus bisa untuk Sidoarjo menjadi pasar SNI. Pasar yang betul-betul menjadi pasar teladan, pasar yang terbaik di Jawa Timur,” katanya di sela mengunjungi Pasar Tradisional Wadungasri, Sidoarjo, Jatim, Kamis.

    Ia mengatakan pasar tradisional ini merupakan tempat berkumpulnya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Ekonomi kerakyatan ada di sini dan rakyat semuanya belanja juga di sini. Tidak hanya kelas bawah, menengah, atas pun juga belanja di sini,” katanya.

    Ia mengatakan pasar ini bisa direnovasi menjadi pasar yang bersih dan akhirnya bisa menyenangkan atau membuat nyaman bagi konsumen yang menuju ke pasar maupun pedagang.

    “Jadi, berarti ini harus kerja keras ke depannya terutama pengelolaan pasar-pasar yang ada di Sidoarjo ini harus menjadi lebih baik. Kami juga melihat animo masyarakat untuk menuju ke pasar masih cukup tinggi. Hanya memang terjadi penurunan di akhir-akhir ini, tapi masih cukup baik,” katanya.

    Terkait dengan keluhan pedagang terutama masalah kebersihan dan juga banjir dirinya mengatakan jika hal tersebut sudah tertangani oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

    “Sudah bagus, sudah diperbaiki. Hanya perlu ditingkatkan dari masalah kebersihannya,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, dirinya juga menyoroti tentang kebersihan toilet serta juga penerangan yang ada di dalam pasar perlu ditambah supaya tidak terkesan suram.

    “Jadi, ini perlu ya paling sedikitlah dicat dan dibenahi,” katanya.

    Termasuk juga, kata dia, tempat klinik medis mulai harus ada karena di pasar tersebut masih punya ruangan yang ada di lantai dua.

    “Ruangan yang ada di lantai dua itu kan untuk kantor. Tapi sekaligus untuk klinik medis ya diharapkan pasar ini. Nanti juga ada tempat tera timbangan,” katanya.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota DPR dorong optimalisasi potensi edukasi dan wisata di KBS

    Anggota DPR dorong optimalisasi potensi edukasi dan wisata di KBS

    Surabaya, Jatim (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Haryo Soekartono mendorong masyarakat memanfaatkan secara maksimal Kebun Binatang Surabaya (KBS), Jawa Timur, sebagai destinasi wisata sekaligus sarana edukasi yang layak dan terjangkau.

    “KBS bukan hanya tempat rekreasi, tapi juga sarana edukasi bagi anak-anak dan keluarga. Dengan tiket hanya Rp15 ribu, ini sangat terjangkau,” ujar Bambang usai kunjungan ke KBS, Surabaya, Jatim, Rabu.

    Menurutnya, tidak hanya warga Surabaya saja, tapi semua masyarakat di sekitar wilayah tersebut dan Jawa Timur perlu memanfaatkan keberadaan KBS.

    Ia mendorong KBS lebih aktif menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah di wilayah setempat, agar menjadikan KBS sebagai destinasi kunjungan rutin tahunan.

    “Kegiatan ini bukan hanya memberi pengalaman edukatif, tapi juga menggerakkan perekonomian daerah serta menguatkan destinasi wisata lokal. Tak perlu jauh-jauh, cukup wisata di Surabaya saja,” katanya.

    Ia juga mengusulkan penambahan fasilitas penunjang seperti klinik kesehatan untuk pengunjung, mengingat rata-rata kunjungan mencapai 5.000 orang per hari.

    Selain itu, penting pula penempatan tabung pemadam kebakaran di titik-titik strategis.

    “Secara umum, KBS sudah cukup baik. Rambu penunjuk arah juga memadai, namun aspek keselamatan dan layanan dasar harus ditingkatkan,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Operasional KBS Nurika Widyasanti menyampaikan pihaknya tengah menyiapkan sejumlah pembaruan guna meningkatkan daya tarik dan daya saing KBS di tengah kompetisi destinasi wisata serupa.

    “Tahun 2025 kami berencana menambah koleksi satwa baru dan beberapa wahana edukatif. Regenerasi satwa juga jadi fokus karena beberapa satwa telah memasuki usia tidak produktif,” tutur Nurika.

    Salah satu langkah strategis adalah mendatangkan harimau Sumatera betina untuk dikawinkan dengan harimau jantan yang telah ada di KBS.

    Hal tersebut dilakukan guna mendukung upaya pelestarian spesies tersebut.

    “Harimau Sumatera merupakan satwa prioritas kami. Kami berharap dapat menciptakan habitat yang mendukung proses berkembang biak secara alami,” katanya.

    Kebun Binatang Surabaya saat ini menjadi salah satu destinasi unggulan yang tidak hanya menyuguhkan hiburan, tetapi juga edukasi dan konservasi bagi masyarakat Jawa Timur.

    Pewarta: Willi Irawan/Faizal Falakki
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Citra Pariwisata Buruk Imbas Kecelakaan Kapal di Sanur

    Citra Pariwisata Buruk Imbas Kecelakaan Kapal di Sanur

    GELORA.CO -Kecelakaan kapal yang terjadi di wilayah perairan Sanur, Bali menuai sorotan tajam dari Anggota DPR RI Komisi VII, Bambang Haryo Soekartono (BHS). 

    Bambang menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran, mulai dari kelayakan kapal, sumber daya manusia (SDM) yang menjaga laut dan pantai untuk penyelamatan manusia dan barang pada saat terjadi kecelakaan, hingga manajemen keselamatannya.

    “Permasalahan keselamatan ini menyangkut banyak aspek. Dari sisi kapal, harus sesuai standar klasifikasi seperti notasi A101T atau A101P, A101 L dan A101 T yang disesuaikan dengan jarak pelayaran dan rute terhadap daratan terdekat,” kata Bambang dalam keterangannya, Rabu 11 Juni 2025.

    Ia juga menyoroti pentingnya SDM yang kompeten. Menurutnya, setiap awak kapal wajib memiliki sertifikat pelaut yang sah dan jumlah kru harus sesuai standar keselamatan. 

    Bambang mengatakan, sistem manajemen keselamatan juga harus jelas mengacu pada standar internasional seperti IMO dan SOLAS atau standar domestik seperti Non-Convention Vessel Standard (NCVS). Namun yang lebih krusial, sambungnya, adalah kesiapsiagaan eksternal dari lembaga penyelamat negara seperti Basarnas, Polair, dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP).

    “Di negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, bahkan Filipina dan Thailand, kawasan wisata bahari selalu diawasi oleh coast guard atau tim penyelamat resmi. Tapi di Indonesia, kita justru melihat penyelamatan masih mengandalkan nelayan. Ini menandakan kegagalan lembaga-lembaga seperti Kamla, Polair, dan KPLP yang fungsinya tumpang tindih tapi tidak berjalan saat dibutuhkan,” kata Bambang.

    Bambang menyayangkan lambatnya respons penyelamatan dalam insiden di Sanur yang memakan waktu lebih dari dua jam tanpa kehadiran satu pun institusi resmi penyelamat. 

    “Beruntung seluruh penumpang selamat. Tapi ini menjadi citra buruk bagi pariwisata Indonesia di mata dunia. Tidak aman, tidak safety, dan tidak secure dan bahkan terjadi travel warning bagi turis Australia dari pemerintahnya karena dianggap pariwisata pantai dan laut di Indonesia jarang yang terjaga,” kata Bambang.

    Ia mendorong Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk segera mengoordinasikan seluruh sektor terkait dalam satu forum khusus perlindungan keselamatan wisata bahari dan melakukan penertiban fungsional. Bahkan Kemenpar perlu menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan menyosialisasikan  ini kepada wisatawan mancanegara.

    Bambang juga menekankan pentingnya realisasi asuransi penumpang serta penyidikan tuntas oleh penyidik Kementerian Perhubungan dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). 

    “Kurangnya jaket keselamatan di kapal juga perlu dievaluasi. Apakah ini sudah memenuhi aturan atau justru masih diabaikan?” pungkas Bambang. 

    Kecelakaan laut menimpa sebuah kapal cepat (fast boat) The Tanis di Pelabuhan Tanjung Sanghyang, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali pada Rabu 4 Juni 2025 sekitar pukul 16.30 WITA

    Kejadian berlangsung ketika boat tersebut bersiap bertolak menuju Pelabuhan Sanur. Kapal tiba-tiba dihantam ombak besar dari belakang, mengakibatkan hilang keseimbangan hingga akhirnya terbalik tak jauh dari bibir pantai.

  • BHS Lakukan Kurban, Dibagikan Buat Siapa Saja?

    BHS Lakukan Kurban, Dibagikan Buat Siapa Saja?

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) bagikan ribuan paket daging kurban yang sudah dikemas dibagikan kepada warga yang berhak, mulai sopir angkot, petani, nelayan, tukang becak hingga driver ojek online (ojol), relawan dan Korcam BHS Peduli se Sidoarjo.

    Perayaan Idul Adha 1446 H dinilainya kurang lengkap tanpa adanya penyembelihan hewan kurban, semoga dengan pembagian daging hewan kurban ini dapat bermanfaat bagi yang berhak menerima.

    Pembagian ribuan paket daging kurban itu berasal dari 30 ekor sapi kurban yang disembelih di wilayah Surabaya dan Sidoarjo tempat daerah pemilihan (dapil) yang mengantarkannya terpilih sebagai wakil rakyat di pusat.

    Untuk sapi yang disembelih di wilayah Surabaya ada sebanyak 21 ekor sapi. Untuk penyembelihan sapi di Sidoarjo, ada 9 ekor. Bobot sapi yang ada rata-rata kisaran 1 ton.

    “Pendistribusian tentu untuk mereka yang membutuhkan, terutama petani, nelayan, pengemudi becak, bemo dan masyarakat yang membutuhkan lainnya,” ucapnya saat di kantor Media Center BHS Peduli di Jalan Diponegoro Sidoarjo Jumat (6/7/2025).

    BHS menjelaskan pembagian daging kurban di momen Idul Adha ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilakukannya. Dengan adanya kurban ini dirinya bisa berbagi sedikit keberkahan untuk warga Surabaya dan Sidoarjo.

    “Tentu harapannya kegiatan BHS Peduli ini bermanfaat untuk masyarakat secara luas,” imbuh Penasihat Utama PT Dharma Lautan Utama itu.

    Sebelum penyembelihan dan pembagian daging kurban, politisi Partai Gerindra itu menyempatkan berdialog dengan perwakilan sopir angkot, nelayan, petani, tukang becak, hingga ojol.

    Melalui kegiatan ini, BHS menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat dan memberikan kontribusi nyata, tidak hanya di bidang legislasi, tetapi juga aksi sosial yang langsung dirasakan warga. [isa/aje]

  • Banyak Jalan Tol Rusak, Pemerintah Perlu Audit Sebelum Naikkan Tarif Regional 28 April 2025

    Banyak Jalan Tol Rusak, Pemerintah Perlu Audit Sebelum Naikkan Tarif Regional 28 April 2025

    Banyak Jalan Tol Rusak, Pemerintah Perlu Audit Sebelum Naikkan Tarif
    Editor
    KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mendorong pemerintah melakukan audit terbuka terhadap pengelola
    jalan tol
    sebelum menaikkan tarif di 36 ruas tol.
    Bambang menilai audit harus dilakukan secara independen dan melibatkan konsumen, pemerintah, serta asosiasi transportasi untuk memastikan transparansi kepada masyarakat.
    “Saya minta dibuka ke publik, audit independen pengelola jalan tol oleh pemerintah agar semua masyarakat bisa tahu dan terjadi keterbukaan apabila akan adanya penyesuaian
    tarif jalan tol
    ,” kata Bambang seperti dilansir dari Antara, Senin (28/4/2025).
    Menurut Bambang, tarif infrastruktur seperti jalan tol harus murah, tapi tetap terpelihara dengan baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
    Namun, saat ini banyak jalan tol dinilai tidak memenuhi standardisasi pelayanan minimum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jalan Nomor 30 Tahun 2004.
    Ia menyoroti banyak jalan tol yang berlubang, bergelombang, hingga rusak parah, seperti di beberapa ruas di Sumatera.
    Padahal, aturan mengatur bahwa gelombang permukaan jalan tol tidak boleh lebih dari 2,5 centimeter dan tidak boleh ada keretakan.
    “Ini seharusnya menjadi catatan pelanggaran yang bisa menurunkan tarif tol karena sangat membahayakan keselamatan pengguna,” tegasnya.
    Bambang juga mengkritik mahalnya tarif jalan tol di Indonesia yang dinilainya tiga kali lipat lebih mahal dibanding Malaysia, meskipun kualitas jalan tolnya lebih rendah.
    “Jika kita bandingkan dengan Malaysia, tarif tol Indonesia itu tiga kali lipat lebih mahal. Padahal pembangunan jalan tol sebagian dibiayai APBN, sehingga seharusnya tarifnya lebih murah,” ujar Bambang.
    Ia menegaskan, beberapa jalan tol yang sudah lama beroperasi bahkan seharusnya tarifnya diturunkan, bukan justru dinaikkan, terlebih bila kondisi jalan sudah jauh dari standar keselamatan.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.