Xcloud.id

Tag: Bambang Haryo Soekartono

  • Anggota DPR Bicara Dampak Pembatasan Truk Saat Libur Nataru

    Anggota DPR Bicara Dampak Pembatasan Truk Saat Libur Nataru

    Jakarta –

    Pemerintah membatasi operasional truk sumbu tiga di periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kebijakan ini disebut dapat meningkatkan biaya logistik dan mengancam target pertumbuhan ekonomi 8%.

    Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menjelaskan kebijakan ini berdampak luas terhadap multiplier ekonomi. Pasalnya, industri beroperasi secara berkelanjutan dan tidak berhenti pada periode tertentu, termasuk pembatasan lalu lintas.

    Selain itu, sektor transportasi yang berkaitan dengan ekspor dan impor juga akan terkena dampak langsung. Jika distribusi logistik terhambat, Bambang menilai adanya muncul risiko demurrage atau denda keterlambatan kapal di pelabuhan yang dapat merusak reputasi logistik Indonesia di mata internasional.

    “Dampak berikutnya adalah kenaikan biaya logistik. Ketika pengangkutan terhambat, harga barang akan naik dan ini berujung pada inflasi,” ungkap Bambang dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/12/2025).

    Ia membandingkan kebijakan transportasi Indonesia dengan sejumlah negara lain saat perayaan hari-hari besar seperti di China, Jepang, dan Malaysia, angkutan logistik tidak dihentikan meski berada pada periode libur panjang. Hal itu dilakukan karena logistik memiliki peran vital dalam menjaga kelangsungan industri dan stabilitas ekonomi.

    “Logistik itu tidak mengenal libur Lebaran atau Nataru, mereka harus tetap berjalan. Kalau dihentikan, dampaknya sangat besar terhadap ekonomi,” jelasnya.

    Menurutnya, pembatasan kendaraan logistik justru menimbulkan masalah baru karena akan terjadi penumpukan barang usai kebijakan dicabut. Imbasnya, terjadi kekurangan armada transportasi yang mendorong biaya angkut menjadi semakin mahal.

    “Sudah ekonominya terhambat, ketika dibuka malah ongkos transportasinya melonjak. Inilah yang akhirnya dirasakan masyarakat, baik di dalam negeri maupun internasional, bahwa logistik Indonesia menjadi mahal karena salah kebijakan,” jelasnya.

    Bambang meminta pemerintah dan aparat keamanan lebih peka menerapkan aturan. Menurutnya, kepadatan ekstrem di sejumlah titik dapat diurai tanpa melakukan pembatasan.

    Ia menyarankan pengaturan dapat dilakukan pada jalan-jalan alternatif. Seperti di jalur selatan Jawa yang tingkat keterisian kendaraan atau load factor tidak lebih dari 5%. Bambang juga menyebut, mestinya pemerintah mendorong masyarakat untuk melakukan perjalanan lebih awal.

    Ia meminta agar tarif transportasi publik diturunkan secara signifikan jauh sebelum hari puncak, bahkan hingga 50%. Sebaliknya, tarif justru dinaikkan mendekati hari H agar pergerakan masyarakat terdistribusi secara merata.

    Bambang menambahkan, kebijakan tersebut merupakan satu kebodohan dalam pengelolaan transportasi. Diskon seharusnya diberikan jauh sebelum hari puncak agar masyarakat terdorong mudik lebih awal dan tidak menimbulkan kepadatan ekstrem.

    “Yang terjadi sekarang justru sebaliknya. Mendekati hari H, transportasi publik malah digratiskan, jalan tol didiskon, kapal dan pesawat juga diberi potongan harga. Akibatnya, semua orang menumpuk di hari H,” pungkasnya.

    (ahi/ara)

  • BHS: Surabaya Harus Jadi Hub Pariwisata Jatim, Pemkot Diminta Berani Kelola Wisata Lebih Profesional

    BHS: Surabaya Harus Jadi Hub Pariwisata Jatim, Pemkot Diminta Berani Kelola Wisata Lebih Profesional

     

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS) menilai keterbatasan destinasi wisata alam di Surabaya justru bisa diubah menjadi peluang strategis.

    Menurut dia, Surabaya memiliki modal kuat untuk berperan sebagai hub pariwisata Jawa Timur dengan dukungan infrastruktur dan akomodasi yang memadai.

    “Jadi gini, wisata di Kota Surabaya ini memang terbatas. Tapi Surabaya ini bisa menjadi hub daripada wilayah-wilayah pariwisata yang ada di Jawa Timur,” ujar BHS usai reses di Kedurus, Surabaya, Senin (22/12/2025).

    Dia menjelaskan, posisi Surabaya sangat memungkinkan menjadi titik kumpul wisatawan sebelum melanjutkan perjalanan ke berbagai destinasi unggulan di daerah lain di Jawa Timur. Menurut dia, konsep ini realistis karena Surabaya telah didukung bandara, pelabuhan, serta jaringan transportasi darat yang terintegrasi.

    “Surabaya bisa menjadi tempat berkumpulnya wisatawan, baik domestik maupun internasional, untuk menuju ke wilayah-wilayah yang memang tempat wisata. Dan menginapnya di Surabaya, berwisatanya ke beberapa daerah,” jelasnya.

    BHS juga menyebut kesiapan sektor perhotelan yang dinilai menjadi kekuatan tersendiri bagi kota pahlawan. Menurut dia, ketersediaan hotel dengan berbagai kelas dan harga menjadi faktor pendukung utama untuk memperkuat peran Surabaya sebagai pusat pariwisata.

    “Jumlah hotel yang ada di Surabaya itu sangat banyak, bervariasi dan murah harganya. Ini sangat mendukung pariwisata Jawa Timur sendiri maupun sektor pariwisata yang ada di Surabaya,” tegas anggota DPR RI Dapil Jawa Timur I Surabaya – Sidoarjo ini.

    Selain akomodasi, BHS mendorong penguatan sektor UMKM dan kuliner sebagai identitas wisata khas Surabaya. Dia menilai, pengelolaan kuliner yang serius dapat menjadi magnet wisata yang berkelanjutan.

    “Makanya apa? Kuliner yang ada di Surabaya. Kuatkan UMKM yang ada di Surabaya, kuatkan. Sehingga Surabaya bisa menjadi basis wisata UMKM, wisata kuliner yang ada di Jawa Timur,” paparnya.

    Dorongan serupa juga datang dari anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko. Dia meminta Pemerintah Kota Surabaya berani menjawab tantangan pengelolaan wisata dengan pendekatan yang lebih profesional dan inovatif.

    “Ini soal keberanian Pemkot menjawab tantangan untuk mengoptimalkan dan mengeksplorasi secara lebih profesional wahana wisata milik pemkot, agar bisa menjadi sumber PAD sekaligus ikon-ikon kebanggaan Kota Surabaya,” tegas Cak Yebe sapaan lekatnya.

    Cak Yebe menambahkan, di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, kreativitas daerah menjadi kunci agar sektor pariwisata tetap memberi dampak nyata bagi perekonomian kota.

    “Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, daerah tidak boleh pasif. Pemkot Surabaya harus berani keluar dari zona nyaman, mengelola wahana wisata secara profesional, kreatif, dan terukur,” kata dia.

    “Kalau dikelola dengan serius, sektor wisata bisa menjadi sumber PAD sekaligus ikon kebanggaan warga Surabaya,” pungkas Cak Yebe.[asg/ted]

  • DPR nilai pemberitaan ANTARA masih jadi tolok ukur

    DPR nilai pemberitaan ANTARA masih jadi tolok ukur

    Surabaya (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR, Bambang Haryo Soekartono, menilai pemberitaan LKBN ANTARA masih menjadi tolok ukur bagi media lain dalam menyajikan informasi yang faktual dan berimbang kepada masyarakat.

    “Banyak informasi yang beredar kurang tepat dan berpotensi menyesatkan. Di sinilah peran ANTARA penting, agar masyarakat mendapatkan berita yang apa adanya,” kata dia, saat menghadiri HUT ke-88 LKBN ANTARA di Kantor Biro Jatim, Surabaya, Selasa.

    Menurut dia, sebagai lembaga penyiaran publik di bawah pemerintah, ANTARA diharapkan terus menyampaikan kondisi riil di lapangan, termasuk berbagai upaya dan capaian pemerintah di daerah, agar publik memperoleh gambaran yang utuh dan akurat.

    Ia mencontohkan penanganan pemulihan pasca bencana di Aceh dan Sumatera yang dilakukan pemerintah yang melibatkan TNI, Polri, Brimob, serta PLN yang perlu lebih banyak diekspos agar masyarakat tahu kerja nyata di lapangan.

    Ia juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah dan telah menjangkau sekitar 50 juta penerima manfaat.

    Ia berharap dampak program tersebut, terutama bagi anak-anak sekolah, dapat diinformasikan secara luas.

    “Respons guru dan orang tua positif. Anak-anak lebih energik dan produktif. Ini penting diketahui publik,” katanya.

    Pada momentum HUT ke-88 LKBN ANTARA, Bambang menyampaikan apresiasi dan harapan agar ANTARA terus menjadi media yang informatif, kredibel, dan diminati publik melalui pemberitaan positif yang berbasis fakta.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DLU Holding dan BHS Peduli Kirim 12 Truk Bantuan Darurat untuk Korban Banjir Aceh Tamiang

    DLU Holding dan BHS Peduli Kirim 12 Truk Bantuan Darurat untuk Korban Banjir Aceh Tamiang

    Aceh Tamiang (beritajatim.com) – Sinergi kepedulian dari sektor swasta dan perwakilan rakyat yakni PT Dharma Lautan Utama (DLU) Holding dan anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) terwujud nyata dalam respons bencana banjir di Aceh Tamiang.

    Pada Rabu (10/12/2025), PT. DLU, perusahaan yang dikenal sebagai armada pelayaran Nasional, menunjukkan komitmennya yang kuat dengan mendukung penuh inisiatif BHS Peduli Banjir Aceh Tamiang, yang dipimpin oleh BHS.

    Total dua belas unit truk logistik yang berisi penuh bantuan penting berhasil dikerahkan, menandai upaya penyaluran bantuan skala besar yang efisien.

    ​Peran DLU dalam misi kemanusiaan ini tidak hanya mengirim bantuan berupa logistik, tetapi juga penguatan tim yang turut serta langsung ke lokasi. Kedatangan BHS ke Aceh Tamiang didampingi langsung oleh para Direktur PT. Dharma Lautan Utama. Kehadiran jajaran manajemen perusahaan ini menegaskan bahwa solidaritas terhadap korban bencana adalah tanggung jawab bersama, dan DLU membuktikan diri sebagai pilar dalam penyediaan armada serta donasi untuk memastikan bantuan sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan.

    ​Setibanya di lokasi, tim BHS Peduli dan jajaran Direksi DLU disambut oleh aparatur pemerintah setempat seperti Muhammad Bardinsyah Daulay dari BPBD Aceh Tamiang, serta Datok Penghulu Kampung Suka Jadi, Zainal Abidin, di Posko Bantuan Jembatan Kampung.

    Sebelum proses penyerahan, BHS, ditemani perwakilan DLU, sempat mengunjungi Posko Kesehatan untuk memberikan semangat kepada ibu-ibu dan anak-anak. Mereka kemudian melanjutkan interaksi ke posko pengungsian utama yang terletak di atas Jalan Lintas Medan-Banda Aceh, Jembatan Kualasimpang untuk memastikan para pengungsi menerima dukungan moral dan menyemangati mereka tetap tabah.

    “​Dua belas truk yang dikerahkan DLU memuat beragam kebutuhan pokok darurat, meliputi beras, minyak goreng, snack/roti, gerobak dorong, dan kebutuhan vital lainnya. Penyaluran bantuan yang fokus ini dibagi ke tiga titik strategis,” ucap Direktur utama PT DLU Erwin H Poedjono.

    Titik utama berada di Posko Kampung Suka Jadi (Dusun Citra, Kelurahan Sukajadi) yang diterima oleh Moch. Iman selaku Kepala Dusun. Titik kedua adalah Posko Gerindra, yang bantuan tersebut diterima anggota DPRA Edy Assarudin, dan titik ketiga, bantuan diserahkan langsung kepada Bupati Aceh Tamiang di Pendopo Kabupaten, menandakan koordinasi yang kuat antara DLU, BHS Peduli, dan pemerintah daerah.

    “”Kami hadir untuk memastikan bantuan benar -benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Gerindra berkomitmen selalu berada di tengah rakyat terutama saat bencana terjadi,” ucap BHS.

    ​Pada kesempatan tersebut, Zainal Abidin, Datok Penghulu Kampung Suka Jadi, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam serta secara khusus mengapresiasi kontribusi PT. Dharma Lautan Utama dan Fraksi Gerindra. Dia menekankan pentingnya bantuan ini mengingat kerusakan masif di wilayahnya,

    “Di mana terdapat dua puluh sembilan rumah hancur total dan empat puluh tujuh unit mengalami kerusakan berat. Keterlibatan aktif DLU dalam pengiriman dua belas truk logistik ini menjadi bukti nyata kepedulian armada pelayaran Nasional terhadap krisis kemanusiaan di Aceh Tamiang,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Iperindo-pemerintah dorong penerapan SMK3 di industri galangan kapal

    Iperindo-pemerintah dorong penerapan SMK3 di industri galangan kapal

    Jakarta (ANTARA) – Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perindustrian mendorong penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3 pada industri galangan kapal.

    Sebagai negara maritim dan kepulauan, industri galangan memiliki peranan penting di Indonesia. Sumber daya manusia dinilai sebagai aset vital dalam industri tersebut sehingga SMK3 perlu diterapkan sebagai langkah mengantisipasi risiko kecelakaan kerja.

    “Galangan ini adalah industri yang padat karya, padat teknologi, dan padat modal. Ini berarti sumber daya manusia merupakan aset yang terbesar karena untuk operasional galangan kapal, semuanya tergantung kepada sumber daya manusia itu sendiri,” kata Ketua Dewan Penasihat Iperindo Bambang Haryo Soekartono di Jakarta, Selasa.

    Bambang menyampaikan hal itu saat acara Awareness Safety Leadership pada Industri Galangan Kapal yang digelar di kantor PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) (Persero), Jakarta.

    Bambang mengatakan industri galangan kapal dapat berkembang maupun hancur karena sumber daya manusia. Oleh sebab itu, penerapan SMK3 di sektor maritim perlu didorong oleh berbagai pemangku kepentingan.

    “Dengan adanya SMK3 ini, kita sangat mengharapkan tentu konsumen industri pelayaran ini bisa lebih percaya kepada industri galangan yang ada di dalam negeri,” ucap anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi urusan perindustrian itu.

    Ia pun mewanti-wanti agar SMK3 tidak hanya dijadikan slogan yang diabaikan setelah perusahaan mendapatkan sertifikasi.

    Bambang berharap industri galangan kapal konsisten menerapkan SMK3 pada operasional sehari-hari perusahaan.

    Pada kesempatan itu, Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kemenperin Mahardi Tunggul Wicaksono mengatakan industri galangan kapal memerlukan penanganan dan perhatian serius agar mampu berkembang dan memiliki daya saing.

    Bagi Indonesia, kata dia, sektor maritim bukan hanya berfungsi meningkatkan aktivitas ekonomi, melainkan juga sebagai simbol kekuatan dan kedaulatan negara.

    Dalam hal ini, dia menyoroti perkembangan industri galangan kapal dalam negeri dewasa ini.

    “Industri galangan kapal nasional saat ini mencapai 300-an industri yang tersebar di 29 provinsi dengan kapasitas terbesar mencapai 300.000 DWT (deadweight tonnage) serta menyerap sekitar 46 ribu lebih tenaga kerja,” ucapnya.

    Ia menekankan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen perusahaan. Menurut dia, SMK3 tidak sekadar aspek kepatuhan administratif dan regulasi.

    “Tetapi, SMK3 ini berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mengelola risiko kerja secara proaktif, menjaga kelancaran produksi, serta melindungi tenaga kerja sebagai aset utama perusahaan,” tuturnya.

    Di sisi lain, Koordinator Bidang Akreditasi Kelembagaan dan SMK3 Kemenaker Sudi Astono menyatakan penerapan SMK3 di sektor maritim merupakan langkah strategis untuk mendukung upaya Presiden Prabowo Subianto mewujudkan pembangunan ekonomi biru.

    Sudi mengingatkan bahwa SMK3 merupakan amanat konstitusi, khususnya Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan tiap-­tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

    “Menurut ILO (Organisasi Ketenagakerjaan Internasional), kehidupan yang layak atau pekerjaan yang layak atau decent work itu salah satunya yang mendasar adalah K3. Tahun 2022, ILO mendeklarasikan bahwa K3 merupakan prinsip dan hak dasar di tempat kerja,” ucapnya.

    Dengan demikian, imbuh Sudi, K3 adalah bagian dari hak asasi pekerja.

    “Jadi, kalau mengabaikan K3 itu sama dengan mengabaikan nyawa manusia karena kita tahu kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, itu menimbulkan kerugian, penderitaan, cacat, cedera, sampai juga kematian, dan itu bisa dicegah dengan ilmu K3, termasuk dengan penerapan SMK3,” ujarnya.

    Adapun Ketua Umum DPP Iperindo Anita Puji Utami mengatakan sebagian besar pelaku industri galangan kapal sudah melaksanakan SMK3. Namun demikian, menurut dia, masih ada sebagian kecil yang belum menerapkannya.

    Maka dari itu, Iperindo bersama Kemenperin, Kemenaker, dan PT BKI menggelar Bimbingan Teknis Penerapan SMK3 pada Industri Galangan Kapal untuk Manager dan Staf K3 mulai Selasa ini hingga Kamis (27/11) mendatang.

    “Kegiatan ini tidak hanya sekadar kita bicara sosialisasi terkait SMK3, tapi bagaimana dengan pembaruan isu-isu yang terkait dengan masalah SMK3. Dan kita memastikan kembali yang terkait dengan masalah kebijakan maupun komitmen dari top manajemen untuk melaksanakan kegiatan SMK3 ini dengan baik,” ucapnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Rencana Pembatasan Truk Sumbu Tiga Saat Nataru 2026, BHS Sarankan Pengaturan Jalur Logistik

    Pemerintah Rencana Pembatasan Truk Sumbu Tiga Saat Nataru 2026, BHS Sarankan Pengaturan Jalur Logistik

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah berencana memberlakukan pembatasan terhadap truk sumbu tiga pada saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Namun, pandangan tersebut mendapat tanggapan kritis dari anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), yang berpendapat bahwa pembatasan tersebut justru bisa menghambat percepatan arus logistik yang sangat dibutuhkan pada akhir tahun, menjelang target pembangunan 2025.

    Menurut BHS, pada periode akhir tahun, kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung sangat bergantung pada kelancaran distribusi logistik. “Pada periode ini dibutuhkan percepatan, dan percepatan pembangunan itu berarti arus logistik tidak boleh terhambat,” ujarnya dalam sebuah wawancara pada Sabtu, 22 November 2025.

    Sebagai alternatif, BHS menyarankan agar pemerintah tidak melakukan pembatasan terhadap truk sumbu tiga, melainkan mengatur jalur distribusinya. “Logistik bisa diarahkan melalui jalur utara Jawa, sementara angkutan pribadi dan publik massal dapat diarahkan melalui jalur tengah, jalur tol, dan jalur selatan Jawa,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, BHS menjelaskan bahwa jalur utara Jawa memiliki koneksi langsung dengan pelabuhan-pelabuhan besar dan kawasan industri yang ada di wilayah tersebut. Oleh karena itu, mengatur jalur logistik melalui jalur utara dinilai lebih efektif, mengingat mayoritas distribusi logistik menuju ke wilayah kepulauan di utara Jawa dan bahkan ekspor ke luar negeri, seperti Singapura.

    “Mayoritas tujuan distribusi logistik menuju ke wilayah kepulauan di utara Jawa atau bahkan keluar negeri seperti Singapura dan lainnya, sehingga ini tidak boleh dihambat dengan larangan logistik,” tegas BHS.

    Jika pembatasan diterapkan, menurut BHS, risiko yang paling mungkin terjadi adalah keterlambatan dalam pengiriman barang, yang berujung pada biaya tambahan atau demurrage. “Jika logistik terhambat, maka akan muncul risiko demurrage—penalti atau denda akibat keterlambatan pengiriman barang,” jelasnya. Akibatnya, harga logistik Indonesia menjadi tidak kompetitif jika dibandingkan dengan negara lain, yang tentu akan berdampak pada perekonomian nasional.

    BHS juga menekankan bahwa truk sumbu tiga justru membantu mempercepat distribusi logistik karena memiliki kapasitas yang lebih besar dan lebih efisien. “Truk atau angkutan logistik sumbu 3 itu justru membantu percepatan distribusi logistik ke daerah dan pelabuhan untuk menuju negara lain,” katanya.

    Sebagai negara yang sedang berfokus pada pemulihan ekonomi, BHS mengingatkan bahwa kelancaran logistik adalah kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditetapkan antara 6–8 persen oleh Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan, pengaturan logistik yang lancar akan mendukung pencapaian target tersebut.

    “Jika truk logistik ini tidak bisa jalan, akan mengakibatkan kelangkaan barang, dan harga logistik akan mahal. Ini akan memicu inflasi yang tinggi, yang tentu merugikan masyarakat,” tegas BHS, yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat.

    Sebagai solusinya, BHS menegaskan bahwa pengaturan jalur kendaraan logistik yang tepat oleh Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri sangat penting. “Kendaraan pribadi dan publik massal bus tetap lancar, dan logistik tetap bergerak tanpa mengganggu. Jadi intinya, yang dibutuhkan adalah pengaturan jalur, bukan pembatasan,” pungkasnya. [tok/suf]

  • Peringati Hari Pahlawan, PT DLU Gelar Donor Darah Penuhi Stok Darah PMI

    Peringati Hari Pahlawan, PT DLU Gelar Donor Darah Penuhi Stok Darah PMI

    Surabaya (beritajatim.com) – Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, PT Dharma Lautan Utama (DLU) kembali menunjukkan komitmennya dalam kegiatan sosial melalui aksi donor darah yang digelar bersama Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya, Kamis (20/11/2025).

    Bertempat di kantor pusat PT DLU di Jl. Kanginan, Surabaya, kegiatan donor darah ini diikuti ratusan karyawan dari berbagai divisi sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan darah di masyarakat.

    Aksi donor darah tersebut menjadi bagian dari rangkaian program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang telah rutin diselenggarakan dua kali setiap tahun.

    PT DLU memandang kegiatan kemanusiaan ini sebagai wujud kontribusi nyata perusahaan terhadap masyarakat, sekaligus upaya mendukung PMI dalam menjaga ketersediaan stok darah di wilayah Surabaya dan sekitarnya.

    Direktur Utama PT DLU, Erwin H. Peodjono, menyampaikan bahwa kebutuhan darah dari waktu ke waktu tidak pernah berkurang. Oleh sebab itu, kegiatan donor darah menjadi program penting yang harus dijaga keberlangsungannya.

    “Donor darah ini merupakan sumbangsih kami bagi kemanusiaan. Kegiatan seperti ini selalu dibutuhkan, karena stok darah sering kali menipis sementara kebutuhan di rumah sakit terus meningkat,” ujar Erwin.

    Erwin menambahkan bahwa momentum akhir tahun ini menjadi saat yang tepat untuk kembali menggalakkan donor darah.

    Selain membantu PMI memenuhi ketersediaan darah, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi penopang kebutuhan stok darah, di mana jumlah pendonor cenderung mengalami penurunan signifikan pada akhir tahun.

    Staf Humas PMI Surabaya, Yudha Patria mengungkapkan bahwa saat ini permintaan darah, khususnya golongan O, sedang berada pada kondisi kritis.

    Cuaca penghujan dan meningkatnya kasus penyakit tertentu menyebabkan kebutuhan darah meningkat, sementara partisipasi pendonor tidak selalu stabil.

    “Menjelang akhir tahun 2025 ini, PMI Surabaya membutuhkan sedikitnya 300 kantong darah untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit. Karena itu, kegiatan donor darah seperti yang dilakukan PT DLU hari ini sangat membantu,” jelas Yudha.

    Ia menambahkan bahwa PMI terus menggencarkan koordinasi dengan berbagai penggerak donor darah, baik perusahaan, komunitas, maupun lembaga pemerintah, untuk memastikan kegiatan donor dapat berlangsung rutin dan berkesinambungan.

    “Semakin banyak pihak yang terlibat, semakin besar kesempatan pasien untuk mendapatkan bantuan darah yang mereka butuhkan,” imbuhnya.

    Penasihat sekaligus pemilik PT DLU, Bambang Haryo Soekartono, turut hadir menyaksikan jalannya kegiatan. Ia mengungkapkan kebanggaan atas konsistensi PT DLU dalam melaksanakan donor darah sejak tahun 2008..

    “Kegiatan ini sudah digelar lebih dari 50 kali, dan terus kami pertahankan sebagai tradisi kemanusiaan di lingkungan perusahaan. Tahun ini, total ada 128 karyawan yang berpartisipasi,” ujarnya.

    Bambang berharap kegiatan yang dilakukan PT DLU dapat menjadi contoh bagi perusahaan besar lainnya di Surabaya untuk mengambil peran dalam membantu PMI.

    Menurutnya, dunia usaha memiliki kapasitas besar untuk mendorong masyarakat ikut serta dalam kegiatan donor darah, terutama pada saat stok darah menipis.

    “Kami ingin aksi donor darah ini juga memacu masyarakat luas untuk berani mendonorkan darahnya. Setetes darah yang kita sumbangkan bisa menjadi harapan hidup bagi orang lain,” tegasnya.

    Kegiatan donor darah tersebut mendapat respons positif dari karyawan PT DLU yang terlihat antusias mengikuti seluruh rangkaian proses, mulai dari pemeriksaan kesehatan hingga pengambilan darah. Beberapa karyawan bahkan rutin mengikuti donor darah setiap tahun sebagai bentuk kepedulian pribadi terhadap sesama.

    Dengan semakin meningkatnya kebutuhan darah dan masih minimnya jumlah pendonor di periode tertentu, PT DLU berharap aksi sosial ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi antara perusahaan swasta dan PMI dalam menjalankan misi kemanusiaan. [tok/beq]

  • Anggota DPR RI BHS Kolaborasi dengan BSN Sosialisasikan SNI untuk UMKM Surabaya

    Anggota DPR RI BHS Kolaborasi dengan BSN Sosialisasikan SNI untuk UMKM Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) bersama Badan Standardisasi Nasional (BSN) menggelar sosialisasi Sertifikasi Nasional Indonesia (SNI) dan Penilaian Kesesuaian bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Surabaya, Sabtu (11/10/2025).

    Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya penerapan SNI sebagai langkah memperkuat daya saing produk nasional, baik di pasar domestik maupun internasional.

    Bambang Haryo menegaskan, UMKM memiliki peran vital sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia, karena berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta unit, menyumbang 61,07 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp 8.573,89 triliun, serta menyerap 97 persen tenaga kerja nasional atau sekitar 117 juta pekerja.

    “Dengan program SNI Bina UMKM, produk-produk lokal bisa semakin diakui dan dirasakan manfaatnya, tidak hanya di Surabaya dan Jawa Timur, tapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” ujar BHS, yang juga menjabat sebagai Kapoksi Fraksi Partai Gerindra DPR RI.

    BHS menekankan bahwa sertifikasi SNI bukan sekadar label mutu, melainkan instrumen strategis untuk menekan biaya produksi, mempercepat distribusi, dan memperluas akses pasar. Dengan demikian, SNI menjadi pondasi penting agar UMKM mampu bersaing di rantai pasok global.

    Namun, ia menyoroti masih minimnya anggaran nasional untuk program standardisasi, yang hanya sebesar Rp 144 miliar. BHS pun mendorong pemerintah untuk meningkatkan dukungan, baik dari sisi pendanaan maupun sumber daya manusia (SDM), agar penerapan SNI lebih masif.

    Sebagai langkah konkret, BHS mengaku telah berkolaborasi dengan dinas terkait di Surabaya dan Sidoarjo untuk mempercepat proses standardisasi bagi pelaku UMKM di wilayah tersebut.

    Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan (Dinkopumdag) Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, menyambut baik sinergi ini. Ia menyebutkan, dari 106 ribu UMKM di Surabaya, sudah sekitar 8.000 unit usaha yang terstandardisasi melalui program Bina UMKM.

    “Kami akan segera memperkuat koordinasi dengan BSN agar penerapan SNI bisa berjalan optimal. Dinas juga akan mendampingi UMKM agar memenuhi seluruh prasyarat sertifikasi,” ujar Febrina.

    Sementara itu, Kepala Kantor Layanan Teknis BSN Jawa Timur, Faris, mengungkapkan bahwa sekitar 98.000 UMKM di Jatim telah terdaftar dalam program SNI Bina UMKM.

    BSN, lanjutnya, berkomitmen mendampingi pelaku usaha agar mampu memenuhi dua prinsip utama SNI: mutu produk yang konsisten dan sistem produksi yang efisien dan tertata. “Kami ingin memastikan UMKM di Jawa Timur naik kelas dengan produk yang berkualitas dan memenuhi standar nasional,” pungkas Faris. (tok/kun)

  • Sapa Warga Moro Krembangan, Bambang Haryo Edukasi tentang Tupoksi DPR

    Sapa Warga Moro Krembangan, Bambang Haryo Edukasi tentang Tupoksi DPR

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menyapa warga Tambak Asri, Kelurahan Moro Krembangan, Surabaya, dalam agenda reses kelima, Selasa (7/10/2025) petang.

    ​Kunjungan politisi Partai Gerindra ini disambut hangat oleh warga. Dalam pertemuan tersebut, BHS tidak hanya memberikan pemahaman mengenai tugas dan fungsi DPR RI, tetapi juga menyerap aspirasi warga yang berkaitan dengan tupoksi Komisi VII.

    ​BHS secara khusus mengajak warga untuk bersama-sama mengawal program Presiden Prabowo Subianto yang berpihak kepada rakyat, terutama program mencerdaskan bangsa seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

    ​Sebagai bentuk dukungan nyata kepada komunitas, BHS menyerahkan bantuan senilai Rp10 juta kepada pengurus RW 09 Tambak Asri. Bantuan ini ditujukan untuk kas RW dan pengembangan UMKM di wilayah tersebut.

    ​”Bantuan ini untuk mengembangkan wilayah sini agar berkembang,” tuturnya.

    ​Rangkaian Kunjungan Padat BHS

    Kunjungan ke Moro Krembangan merupakan penutup dari rangkaian kegiatan padat BHS dalam sehari. Sebelumnya, ia telah melakukan beberapa agenda, di antaranya sidak ke SPPG Kecamatan Rungkut, melihat langsung proses distribusi program MBG di SMPN 35 Surabaya dan menyapa warga Tambak Asri, yang juga berada di daerah Moro Krembangan, untuk mensosialisasikan program Presiden. (tok/ian)

  • Anggota DPR RI BHS Apresiasi Kualitas MBG di SMPN 35 Surabaya: Setara Restoran Profesional

    Anggota DPR RI BHS Apresiasi Kualitas MBG di SMPN 35 Surabaya: Setara Restoran Profesional

    ​Surabaya (beritajatim.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMPN 35 Surabaya mendapat respons positif, baik dari siswa maupun pengawasan langsung dari politisi Partai Gerindra yang merupakan Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS). Dalam kunjungannya, BHS menilai kualitas makanan yang didistribusikan sangat baik.

    ​Menurut BHS, sebanyak 900-an siswa di sekolah tersebut menjadi penerima manfaat MBG. Ia bahkan memberikan penilaian tinggi terhadap kualitas hidangan yang disajikan.

    ​”Kualitasnya sangat bagus, di atas profesional restoran yang ada di Indonesia khususnya di Surabaya,” ujar Bambang kepada wartawan, Selasa (7/10/2025).

    ​Ia juga mengapresiasi tingginya antusiasme siswa dalam menikmati makanan, ditunjukkan dengan semua makanan yang habis tanpa sisa. “Kalau dilihat dari adik-adik tadi makan, luar biasa. Keinginan mereka untuk mendapatkan MBG ini karena rasanya enak,” kata BHS.

    ​BHS menekankan bahwa program MBG memiliki peran krusial dalam menyetarakan akses gizi antarsiswa, serta mencegah masalah gizi seperti stunting dan obesitas.

    ​”Dengan MBG tidak ada lagi si miskin dan si kaya. Semuanya mendapatkan gizi yang sama, tidak kurang tidak lebih,” jelasnya.

    ​Ia menambahkan, generasi penerima MBG ini adalah investasi masa depan bangsa. Ia berharap para siswa tumbuh menjadi generasi cerdas, energik, dan mampu bersaing secara global. “Mereka ini adalah ujung tombak kita untuk menggantikan generasi yang ada di atas, termasuk generasi saya,” tuturnya.

    ​Respons positif juga datang dari penerima manfaat langsung, salah satunya Ghani, siswa kelas 9 SMPN 35.

    ​”Setelah menikmati makan bergizi gratis, makanannya cukup enak untuk dinikmati dan menurut saya itu cukup sehat untuk kita makan,” ungkap Ghani.

    ​Ghani menambahkan, menu MBG bervariasi setiap hari, membuat siswa tidak bosan. “Ada buah jeruk, ada susu, ada ayam, ada daging, tahu, tempe dan itu semuanya enak,” pungkasnya. [tok/beq]