Xcloud.id

Tag: Bambang Haryo Soekartono

  • Iperindo-pemerintah dorong penerapan SMK3 di industri galangan kapal

    Iperindo-pemerintah dorong penerapan SMK3 di industri galangan kapal

    Jakarta (ANTARA) – Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perindustrian mendorong penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3 pada industri galangan kapal.

    Sebagai negara maritim dan kepulauan, industri galangan memiliki peranan penting di Indonesia. Sumber daya manusia dinilai sebagai aset vital dalam industri tersebut sehingga SMK3 perlu diterapkan sebagai langkah mengantisipasi risiko kecelakaan kerja.

    “Galangan ini adalah industri yang padat karya, padat teknologi, dan padat modal. Ini berarti sumber daya manusia merupakan aset yang terbesar karena untuk operasional galangan kapal, semuanya tergantung kepada sumber daya manusia itu sendiri,” kata Ketua Dewan Penasihat Iperindo Bambang Haryo Soekartono di Jakarta, Selasa.

    Bambang menyampaikan hal itu saat acara Awareness Safety Leadership pada Industri Galangan Kapal yang digelar di kantor PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) (Persero), Jakarta.

    Bambang mengatakan industri galangan kapal dapat berkembang maupun hancur karena sumber daya manusia. Oleh sebab itu, penerapan SMK3 di sektor maritim perlu didorong oleh berbagai pemangku kepentingan.

    “Dengan adanya SMK3 ini, kita sangat mengharapkan tentu konsumen industri pelayaran ini bisa lebih percaya kepada industri galangan yang ada di dalam negeri,” ucap anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi urusan perindustrian itu.

    Ia pun mewanti-wanti agar SMK3 tidak hanya dijadikan slogan yang diabaikan setelah perusahaan mendapatkan sertifikasi.

    Bambang berharap industri galangan kapal konsisten menerapkan SMK3 pada operasional sehari-hari perusahaan.

    Pada kesempatan itu, Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kemenperin Mahardi Tunggul Wicaksono mengatakan industri galangan kapal memerlukan penanganan dan perhatian serius agar mampu berkembang dan memiliki daya saing.

    Bagi Indonesia, kata dia, sektor maritim bukan hanya berfungsi meningkatkan aktivitas ekonomi, melainkan juga sebagai simbol kekuatan dan kedaulatan negara.

    Dalam hal ini, dia menyoroti perkembangan industri galangan kapal dalam negeri dewasa ini.

    “Industri galangan kapal nasional saat ini mencapai 300-an industri yang tersebar di 29 provinsi dengan kapasitas terbesar mencapai 300.000 DWT (deadweight tonnage) serta menyerap sekitar 46 ribu lebih tenaga kerja,” ucapnya.

    Ia menekankan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen perusahaan. Menurut dia, SMK3 tidak sekadar aspek kepatuhan administratif dan regulasi.

    “Tetapi, SMK3 ini berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mengelola risiko kerja secara proaktif, menjaga kelancaran produksi, serta melindungi tenaga kerja sebagai aset utama perusahaan,” tuturnya.

    Di sisi lain, Koordinator Bidang Akreditasi Kelembagaan dan SMK3 Kemenaker Sudi Astono menyatakan penerapan SMK3 di sektor maritim merupakan langkah strategis untuk mendukung upaya Presiden Prabowo Subianto mewujudkan pembangunan ekonomi biru.

    Sudi mengingatkan bahwa SMK3 merupakan amanat konstitusi, khususnya Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan tiap-­tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

    “Menurut ILO (Organisasi Ketenagakerjaan Internasional), kehidupan yang layak atau pekerjaan yang layak atau decent work itu salah satunya yang mendasar adalah K3. Tahun 2022, ILO mendeklarasikan bahwa K3 merupakan prinsip dan hak dasar di tempat kerja,” ucapnya.

    Dengan demikian, imbuh Sudi, K3 adalah bagian dari hak asasi pekerja.

    “Jadi, kalau mengabaikan K3 itu sama dengan mengabaikan nyawa manusia karena kita tahu kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, itu menimbulkan kerugian, penderitaan, cacat, cedera, sampai juga kematian, dan itu bisa dicegah dengan ilmu K3, termasuk dengan penerapan SMK3,” ujarnya.

    Adapun Ketua Umum DPP Iperindo Anita Puji Utami mengatakan sebagian besar pelaku industri galangan kapal sudah melaksanakan SMK3. Namun demikian, menurut dia, masih ada sebagian kecil yang belum menerapkannya.

    Maka dari itu, Iperindo bersama Kemenperin, Kemenaker, dan PT BKI menggelar Bimbingan Teknis Penerapan SMK3 pada Industri Galangan Kapal untuk Manager dan Staf K3 mulai Selasa ini hingga Kamis (27/11) mendatang.

    “Kegiatan ini tidak hanya sekadar kita bicara sosialisasi terkait SMK3, tapi bagaimana dengan pembaruan isu-isu yang terkait dengan masalah SMK3. Dan kita memastikan kembali yang terkait dengan masalah kebijakan maupun komitmen dari top manajemen untuk melaksanakan kegiatan SMK3 ini dengan baik,” ucapnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Rencana Pembatasan Truk Sumbu Tiga Saat Nataru 2026, BHS Sarankan Pengaturan Jalur Logistik

    Pemerintah Rencana Pembatasan Truk Sumbu Tiga Saat Nataru 2026, BHS Sarankan Pengaturan Jalur Logistik

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah berencana memberlakukan pembatasan terhadap truk sumbu tiga pada saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Namun, pandangan tersebut mendapat tanggapan kritis dari anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), yang berpendapat bahwa pembatasan tersebut justru bisa menghambat percepatan arus logistik yang sangat dibutuhkan pada akhir tahun, menjelang target pembangunan 2025.

    Menurut BHS, pada periode akhir tahun, kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung sangat bergantung pada kelancaran distribusi logistik. “Pada periode ini dibutuhkan percepatan, dan percepatan pembangunan itu berarti arus logistik tidak boleh terhambat,” ujarnya dalam sebuah wawancara pada Sabtu, 22 November 2025.

    Sebagai alternatif, BHS menyarankan agar pemerintah tidak melakukan pembatasan terhadap truk sumbu tiga, melainkan mengatur jalur distribusinya. “Logistik bisa diarahkan melalui jalur utara Jawa, sementara angkutan pribadi dan publik massal dapat diarahkan melalui jalur tengah, jalur tol, dan jalur selatan Jawa,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, BHS menjelaskan bahwa jalur utara Jawa memiliki koneksi langsung dengan pelabuhan-pelabuhan besar dan kawasan industri yang ada di wilayah tersebut. Oleh karena itu, mengatur jalur logistik melalui jalur utara dinilai lebih efektif, mengingat mayoritas distribusi logistik menuju ke wilayah kepulauan di utara Jawa dan bahkan ekspor ke luar negeri, seperti Singapura.

    “Mayoritas tujuan distribusi logistik menuju ke wilayah kepulauan di utara Jawa atau bahkan keluar negeri seperti Singapura dan lainnya, sehingga ini tidak boleh dihambat dengan larangan logistik,” tegas BHS.

    Jika pembatasan diterapkan, menurut BHS, risiko yang paling mungkin terjadi adalah keterlambatan dalam pengiriman barang, yang berujung pada biaya tambahan atau demurrage. “Jika logistik terhambat, maka akan muncul risiko demurrage—penalti atau denda akibat keterlambatan pengiriman barang,” jelasnya. Akibatnya, harga logistik Indonesia menjadi tidak kompetitif jika dibandingkan dengan negara lain, yang tentu akan berdampak pada perekonomian nasional.

    BHS juga menekankan bahwa truk sumbu tiga justru membantu mempercepat distribusi logistik karena memiliki kapasitas yang lebih besar dan lebih efisien. “Truk atau angkutan logistik sumbu 3 itu justru membantu percepatan distribusi logistik ke daerah dan pelabuhan untuk menuju negara lain,” katanya.

    Sebagai negara yang sedang berfokus pada pemulihan ekonomi, BHS mengingatkan bahwa kelancaran logistik adalah kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditetapkan antara 6–8 persen oleh Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan, pengaturan logistik yang lancar akan mendukung pencapaian target tersebut.

    “Jika truk logistik ini tidak bisa jalan, akan mengakibatkan kelangkaan barang, dan harga logistik akan mahal. Ini akan memicu inflasi yang tinggi, yang tentu merugikan masyarakat,” tegas BHS, yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat.

    Sebagai solusinya, BHS menegaskan bahwa pengaturan jalur kendaraan logistik yang tepat oleh Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri sangat penting. “Kendaraan pribadi dan publik massal bus tetap lancar, dan logistik tetap bergerak tanpa mengganggu. Jadi intinya, yang dibutuhkan adalah pengaturan jalur, bukan pembatasan,” pungkasnya. [tok/suf]

  • Peringati Hari Pahlawan, PT DLU Gelar Donor Darah Penuhi Stok Darah PMI

    Peringati Hari Pahlawan, PT DLU Gelar Donor Darah Penuhi Stok Darah PMI

    Surabaya (beritajatim.com) – Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, PT Dharma Lautan Utama (DLU) kembali menunjukkan komitmennya dalam kegiatan sosial melalui aksi donor darah yang digelar bersama Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya, Kamis (20/11/2025).

    Bertempat di kantor pusat PT DLU di Jl. Kanginan, Surabaya, kegiatan donor darah ini diikuti ratusan karyawan dari berbagai divisi sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan darah di masyarakat.

    Aksi donor darah tersebut menjadi bagian dari rangkaian program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang telah rutin diselenggarakan dua kali setiap tahun.

    PT DLU memandang kegiatan kemanusiaan ini sebagai wujud kontribusi nyata perusahaan terhadap masyarakat, sekaligus upaya mendukung PMI dalam menjaga ketersediaan stok darah di wilayah Surabaya dan sekitarnya.

    Direktur Utama PT DLU, Erwin H. Peodjono, menyampaikan bahwa kebutuhan darah dari waktu ke waktu tidak pernah berkurang. Oleh sebab itu, kegiatan donor darah menjadi program penting yang harus dijaga keberlangsungannya.

    “Donor darah ini merupakan sumbangsih kami bagi kemanusiaan. Kegiatan seperti ini selalu dibutuhkan, karena stok darah sering kali menipis sementara kebutuhan di rumah sakit terus meningkat,” ujar Erwin.

    Erwin menambahkan bahwa momentum akhir tahun ini menjadi saat yang tepat untuk kembali menggalakkan donor darah.

    Selain membantu PMI memenuhi ketersediaan darah, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi penopang kebutuhan stok darah, di mana jumlah pendonor cenderung mengalami penurunan signifikan pada akhir tahun.

    Staf Humas PMI Surabaya, Yudha Patria mengungkapkan bahwa saat ini permintaan darah, khususnya golongan O, sedang berada pada kondisi kritis.

    Cuaca penghujan dan meningkatnya kasus penyakit tertentu menyebabkan kebutuhan darah meningkat, sementara partisipasi pendonor tidak selalu stabil.

    “Menjelang akhir tahun 2025 ini, PMI Surabaya membutuhkan sedikitnya 300 kantong darah untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit. Karena itu, kegiatan donor darah seperti yang dilakukan PT DLU hari ini sangat membantu,” jelas Yudha.

    Ia menambahkan bahwa PMI terus menggencarkan koordinasi dengan berbagai penggerak donor darah, baik perusahaan, komunitas, maupun lembaga pemerintah, untuk memastikan kegiatan donor dapat berlangsung rutin dan berkesinambungan.

    “Semakin banyak pihak yang terlibat, semakin besar kesempatan pasien untuk mendapatkan bantuan darah yang mereka butuhkan,” imbuhnya.

    Penasihat sekaligus pemilik PT DLU, Bambang Haryo Soekartono, turut hadir menyaksikan jalannya kegiatan. Ia mengungkapkan kebanggaan atas konsistensi PT DLU dalam melaksanakan donor darah sejak tahun 2008..

    “Kegiatan ini sudah digelar lebih dari 50 kali, dan terus kami pertahankan sebagai tradisi kemanusiaan di lingkungan perusahaan. Tahun ini, total ada 128 karyawan yang berpartisipasi,” ujarnya.

    Bambang berharap kegiatan yang dilakukan PT DLU dapat menjadi contoh bagi perusahaan besar lainnya di Surabaya untuk mengambil peran dalam membantu PMI.

    Menurutnya, dunia usaha memiliki kapasitas besar untuk mendorong masyarakat ikut serta dalam kegiatan donor darah, terutama pada saat stok darah menipis.

    “Kami ingin aksi donor darah ini juga memacu masyarakat luas untuk berani mendonorkan darahnya. Setetes darah yang kita sumbangkan bisa menjadi harapan hidup bagi orang lain,” tegasnya.

    Kegiatan donor darah tersebut mendapat respons positif dari karyawan PT DLU yang terlihat antusias mengikuti seluruh rangkaian proses, mulai dari pemeriksaan kesehatan hingga pengambilan darah. Beberapa karyawan bahkan rutin mengikuti donor darah setiap tahun sebagai bentuk kepedulian pribadi terhadap sesama.

    Dengan semakin meningkatnya kebutuhan darah dan masih minimnya jumlah pendonor di periode tertentu, PT DLU berharap aksi sosial ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi antara perusahaan swasta dan PMI dalam menjalankan misi kemanusiaan. [tok/beq]

  • Anggota DPR RI BHS Kolaborasi dengan BSN Sosialisasikan SNI untuk UMKM Surabaya

    Anggota DPR RI BHS Kolaborasi dengan BSN Sosialisasikan SNI untuk UMKM Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) bersama Badan Standardisasi Nasional (BSN) menggelar sosialisasi Sertifikasi Nasional Indonesia (SNI) dan Penilaian Kesesuaian bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Surabaya, Sabtu (11/10/2025).

    Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya penerapan SNI sebagai langkah memperkuat daya saing produk nasional, baik di pasar domestik maupun internasional.

    Bambang Haryo menegaskan, UMKM memiliki peran vital sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia, karena berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta unit, menyumbang 61,07 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp 8.573,89 triliun, serta menyerap 97 persen tenaga kerja nasional atau sekitar 117 juta pekerja.

    “Dengan program SNI Bina UMKM, produk-produk lokal bisa semakin diakui dan dirasakan manfaatnya, tidak hanya di Surabaya dan Jawa Timur, tapi juga di tingkat nasional bahkan internasional,” ujar BHS, yang juga menjabat sebagai Kapoksi Fraksi Partai Gerindra DPR RI.

    BHS menekankan bahwa sertifikasi SNI bukan sekadar label mutu, melainkan instrumen strategis untuk menekan biaya produksi, mempercepat distribusi, dan memperluas akses pasar. Dengan demikian, SNI menjadi pondasi penting agar UMKM mampu bersaing di rantai pasok global.

    Namun, ia menyoroti masih minimnya anggaran nasional untuk program standardisasi, yang hanya sebesar Rp 144 miliar. BHS pun mendorong pemerintah untuk meningkatkan dukungan, baik dari sisi pendanaan maupun sumber daya manusia (SDM), agar penerapan SNI lebih masif.

    Sebagai langkah konkret, BHS mengaku telah berkolaborasi dengan dinas terkait di Surabaya dan Sidoarjo untuk mempercepat proses standardisasi bagi pelaku UMKM di wilayah tersebut.

    Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan (Dinkopumdag) Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, menyambut baik sinergi ini. Ia menyebutkan, dari 106 ribu UMKM di Surabaya, sudah sekitar 8.000 unit usaha yang terstandardisasi melalui program Bina UMKM.

    “Kami akan segera memperkuat koordinasi dengan BSN agar penerapan SNI bisa berjalan optimal. Dinas juga akan mendampingi UMKM agar memenuhi seluruh prasyarat sertifikasi,” ujar Febrina.

    Sementara itu, Kepala Kantor Layanan Teknis BSN Jawa Timur, Faris, mengungkapkan bahwa sekitar 98.000 UMKM di Jatim telah terdaftar dalam program SNI Bina UMKM.

    BSN, lanjutnya, berkomitmen mendampingi pelaku usaha agar mampu memenuhi dua prinsip utama SNI: mutu produk yang konsisten dan sistem produksi yang efisien dan tertata. “Kami ingin memastikan UMKM di Jawa Timur naik kelas dengan produk yang berkualitas dan memenuhi standar nasional,” pungkas Faris. (tok/kun)

  • Sapa Warga Moro Krembangan, Bambang Haryo Edukasi tentang Tupoksi DPR

    Sapa Warga Moro Krembangan, Bambang Haryo Edukasi tentang Tupoksi DPR

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menyapa warga Tambak Asri, Kelurahan Moro Krembangan, Surabaya, dalam agenda reses kelima, Selasa (7/10/2025) petang.

    ​Kunjungan politisi Partai Gerindra ini disambut hangat oleh warga. Dalam pertemuan tersebut, BHS tidak hanya memberikan pemahaman mengenai tugas dan fungsi DPR RI, tetapi juga menyerap aspirasi warga yang berkaitan dengan tupoksi Komisi VII.

    ​BHS secara khusus mengajak warga untuk bersama-sama mengawal program Presiden Prabowo Subianto yang berpihak kepada rakyat, terutama program mencerdaskan bangsa seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

    ​Sebagai bentuk dukungan nyata kepada komunitas, BHS menyerahkan bantuan senilai Rp10 juta kepada pengurus RW 09 Tambak Asri. Bantuan ini ditujukan untuk kas RW dan pengembangan UMKM di wilayah tersebut.

    ​”Bantuan ini untuk mengembangkan wilayah sini agar berkembang,” tuturnya.

    ​Rangkaian Kunjungan Padat BHS

    Kunjungan ke Moro Krembangan merupakan penutup dari rangkaian kegiatan padat BHS dalam sehari. Sebelumnya, ia telah melakukan beberapa agenda, di antaranya sidak ke SPPG Kecamatan Rungkut, melihat langsung proses distribusi program MBG di SMPN 35 Surabaya dan menyapa warga Tambak Asri, yang juga berada di daerah Moro Krembangan, untuk mensosialisasikan program Presiden. (tok/ian)

  • Anggota DPR RI BHS Apresiasi Kualitas MBG di SMPN 35 Surabaya: Setara Restoran Profesional

    Anggota DPR RI BHS Apresiasi Kualitas MBG di SMPN 35 Surabaya: Setara Restoran Profesional

    ​Surabaya (beritajatim.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMPN 35 Surabaya mendapat respons positif, baik dari siswa maupun pengawasan langsung dari politisi Partai Gerindra yang merupakan Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS). Dalam kunjungannya, BHS menilai kualitas makanan yang didistribusikan sangat baik.

    ​Menurut BHS, sebanyak 900-an siswa di sekolah tersebut menjadi penerima manfaat MBG. Ia bahkan memberikan penilaian tinggi terhadap kualitas hidangan yang disajikan.

    ​”Kualitasnya sangat bagus, di atas profesional restoran yang ada di Indonesia khususnya di Surabaya,” ujar Bambang kepada wartawan, Selasa (7/10/2025).

    ​Ia juga mengapresiasi tingginya antusiasme siswa dalam menikmati makanan, ditunjukkan dengan semua makanan yang habis tanpa sisa. “Kalau dilihat dari adik-adik tadi makan, luar biasa. Keinginan mereka untuk mendapatkan MBG ini karena rasanya enak,” kata BHS.

    ​BHS menekankan bahwa program MBG memiliki peran krusial dalam menyetarakan akses gizi antarsiswa, serta mencegah masalah gizi seperti stunting dan obesitas.

    ​”Dengan MBG tidak ada lagi si miskin dan si kaya. Semuanya mendapatkan gizi yang sama, tidak kurang tidak lebih,” jelasnya.

    ​Ia menambahkan, generasi penerima MBG ini adalah investasi masa depan bangsa. Ia berharap para siswa tumbuh menjadi generasi cerdas, energik, dan mampu bersaing secara global. “Mereka ini adalah ujung tombak kita untuk menggantikan generasi yang ada di atas, termasuk generasi saya,” tuturnya.

    ​Respons positif juga datang dari penerima manfaat langsung, salah satunya Ghani, siswa kelas 9 SMPN 35.

    ​”Setelah menikmati makan bergizi gratis, makanannya cukup enak untuk dinikmati dan menurut saya itu cukup sehat untuk kita makan,” ungkap Ghani.

    ​Ghani menambahkan, menu MBG bervariasi setiap hari, membuat siswa tidak bosan. “Ada buah jeruk, ada susu, ada ayam, ada daging, tahu, tempe dan itu semuanya enak,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Legislator Gerindra Beri Bantuan ke Korban Ambruknya Ponpes di Sidoarjo

    Legislator Gerindra Beri Bantuan ke Korban Ambruknya Ponpes di Sidoarjo

    Jakarta –

    Anggota DPR RI dari Dapil Surabaya-Sidoarjo dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS) menggandeng DLU Holding menyalurkan bantuan logistik bagi korban ambruknya bangunan di Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo. Bantuan berupa paket sembako dan kebutuhan darurat diberikan kepada wali santri, relawan, serta santri yang terdampak.

    Bambang menegaskan dukungan ini tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga melibatkan jejaring dunia usaha agar pasokan bantuan tetap berkelanjutan.

    “Saya ajak beberapa pengusaha untuk ikut berpartisipasi menyalurkan sembako kepada wali santri dan relawan,” kata katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (2/10).

    Kapoksi Komisi VII DPR RI itu juga menekankan pentingnya keselamatan para santri. “Evakuasi harus sesuai SOP agar santri yang masih terjebak di runtuhan bisa diselamatkan,” tegasnya.

    Selain paket sembako, bantuan berupa bahan pokok juga disalurkan untuk menopang dapur umum. Setiap harinya, dapur umum menyiapkan 1.000-1.500 porsi makanan bagi keluarga korban dan relawan.

    (akn/ega)

  • Peringati Hari Perhubungan Nasional, Simulasi Kebakaran Kapal Digelar di Selat Bali

    Peringati Hari Perhubungan Nasional, Simulasi Kebakaran Kapal Digelar di Selat Bali

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Dalam rangka peringatan Hari Perhubungan Nasional, simulasi penanganan kebakaran kapal digelar di perairan penyebrangan Selat Bali, Selasa (16/9/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari kampanye keselamatan pelayaran 2025 yang melibatkan berbagai instansi, mulai dari Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Badan SAR Nasional (Basarnas), TNI AL, Polisi Air dan Udara (Polairud), hingga perusahaan penyebrangan PT Dharma Lautan Utama (DLU).

    Simulasi dilakukan dengan skenario KM Wicitra Dharma II milik PT DLU terbakar di area parkir kendaraan. Api yang diperagakan dengan asap hitam-oranye merembet hingga ke bagian dek kapal. Penumpang pun harus meninggalkan kapal dengan melompat ke laut menggunakan jaket pelampung, sementara lainnya menyelamatkan diri melalui sekoci yang diturunkan.

    Proses evakuasi diperkuat dengan perahu milik kesatuan yang menjemput penumpang simulasi di tengah laut. Setelah evakuasi selesai, kapal pemadam dikerahkan untuk memadamkan api di kapal.

    Direktur KPLP Hendri Ginting menegaskan pentingnya simulasi sebagai upaya menjaga kesiapan dalam merespons insiden pelayaran. “Proses simulasi penting untuk melatih kemampuan seluruh pihak terkait dalam merespons berbagai macam insiden. Baik kebakaran, tabrakan, maupun tenggelamnya kapal,” ujarnya.

    Ia menyebut keterlibatan banyak unsur menunjukkan keseriusan dalam menjaga keselamatan. “Ini untuk menunjukkan kesiapan unsur lain. Ada teman-teman angkatan laut, kemudian ada Polairud, KPLP, Basarnas, dan lain-lain,” kata Hendri.

    Pihaknya berharap latihan semacam ini lebih intensif dilakukan agar penanganan cepat bisa dilakukan jika tragedi seperti tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya pada Juli lalu kembali terjadi. “Harapan kami, dengan latihan kami bisa lebih siap siaga. Juga memastikan semuanya: kelengkapan kapal dan prosedurnya dijalankan,” jelasnya.

    Hendri juga mengapresiasi langkah PT DLU yang menayangkan informasi keselamatan kepada penumpang sebelum berlayar. “Hal tersebut bagus karena penumpang yang baru naik belum tentu dia tahu di mana ada jaket pelampung, di mana tempat berkumpul, dan segala macam. Saya yakin ini bisa memperkuat kesiapsiagaan,” ucapnya.

    Sementara itu, Penasihat Utama Dharma Lautan Utama Group, Bambang Haryo Soekartono, menegaskan bahwa simulasi merupakan bentuk dukungan terhadap langkah Kementerian Perhubungan. “Kami ingin menunjukkan bahwa aturan keselamatan yang ada di transportasi laut, terutama kapal ferry, yang ada di Indonesia itu sudah lebih dari cukup. Regulasi yang dilakukan oleh pemerintah sudah luar biasa,” katanya.

    Menurutnya, transportasi laut memang memiliki risiko tinggi sehingga kesiapan dan latihan tetap harus dilakukan. “Semua perusahaan pelayaran rutin melakukan simulasi seperti ini, karena standarisasi keselamatan. Tidak ada simulasi yang lebih bagus atau lebih jelek,” pungkasnya. [alr/beq]

  • BHS Desak Pabrik Emas di Wisma Tengger Surabaya Ditutup

    BHS Desak Pabrik Emas di Wisma Tengger Surabaya Ditutup

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mendesak pemerintah kota segera menghentikan operasional pabrik peleburan emas PT Suka Jadi Logam (SJL) di Jalan Raya Tengger Kandangan 92/58-1, Surabaya.

    Menurutnya, dugaan pelanggaran izin dan risiko pencemaran lingkungan sudah cukup menjadi dasar untuk menutup pabrik tersebut.

    “Yang pertama, prosedur dalam IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan sebagainya yang sepertinya atau diduga melanggar. Tentu harus dilakukan penyetopan untuk operasional,” tegas Bambang saat sidak di lokasi, Senin (15/9/2025).

    Bambang menyebut lambatnya respons pemerintah kota dalam menangani persoalan yang sudah berlangsung lama. Dia mengungkapkan, pabrik tersebut telah beroperasi selama tujuh tahun sebelum akhirnya memicu protes besar dari masyarakat sekitar.

    “Sangat disayangkan waktu yang cukup lama, tujuh tahun mereka sudah berdiri. Itu sekarang betul-betul baru meledak,” ujarnya.

    Politisi Gerindra itu juga memperingatkan bahaya limbah beracun yang dihasilkan dari proses peleburan emas. Dia menjelaskan, bahan kimia seperti merkuri dan natrium sianida yang digunakan dalam proses produksi dapat mencemari lingkungan secara permanen dan mengancam kesehatan warga.

    “Usaha peleburan emas ini mengandung risiko, yaitu limbah racun. Limbah dari merkuri ataupun natrium sianida ini sangat berbahaya, bisa mengakibatkan lingkungan tercemar,” jelasnya.

    Menurut Bambang, keberadaan pabrik ini semakin memprihatinkan karena lokasinya berdampingan langsung dengan SDN Kandangan III Surabaya. Kondisi ini membuat anak-anak sekolah menjadi pihak yang paling rentan terpapar zat berbahaya dari aktivitas industri tersebut.

    “Keselamatan warga, apalagi anak-anak sekolah, harus menjadi prioritas. Jangan sampai kita baru bertindak setelah ada korban,” tegasnya.

    Aksi unjuk rasa yang digelar warga Wisma Tengger pada hari yang sama menuntut agar pabrik segera ditutup permanen. Warga juga meminta pemerintah melakukan langkah penyegelan total dan menghentikan seluruh aktivitas produksi demi mencegah pencemaran yang lebih luas.

    Menanggapi desakan itu, pihak perusahaan dikabarkan bersedia memindahkan atau bahkan menutup usahanya. Namun, Bambang menegaskan komitmen tersebut harus dibuktikan dengan langkah konkret.

    “Keinginan dan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Memang penutupan usaha bisa berdampak pada lapangan kerja, tapi jika mengancam nyawa warga, tidak ada pilihan lain,” katanya.

    Bambang juga berkomitmen membawa persoalan ini ke tingkat nasional jika penyelesaian di tingkat daerah tidak berjalan sesuai harapan. “Kalau misalnya dalam proses ini tidak bisa, saya juga akan teruskan ke Pak Menteri Lingkungan Hidup, sehingga permasalahan ini tidak boleh terjadi di seluruh wilayah di Indonesia,” pungkasnya.[asg/kun]

  • Anggota DPR: Perlu evaluasi rencana pemindahan ibu kota negara

    Anggota DPR: Perlu evaluasi rencana pemindahan ibu kota negara

    infrastruktur Bandara Sultan Aji di Balikpapan, Kalimantan Timur, sangat terbatas karena bandara ini hanya mampu menampung 30 parking stand pesawat. Selain itu, Bandara IKN juga hanya bisa menampung 600 penumpang per hari karena kapasitasnya yang san

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai diperlukannya evaluasi terkait rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

    Menurut BHS, sapaan akrabnya, usulan peninjauan ulang tersebut untuk memastikan IKN mampu menggantikan Jakarta menjadi ibu kota sekaligus sebagai pusat pemerintahan.

    Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, BHS menerangkan bahwa Jakarta sebagai ibu kota negara dan juga sebagai pusat pemerintahan, dikunjungi oleh kurang lebih 10 juta jiwa.

    Untuk mengakomodasi pergerakan puluhan juta orang tersebut, Jakarta memiliki moda transportasi yang memadai.

    “Saat ini mereka bisa menggunakan berbagai moda transportasi apa pun dan bahkan dengan jalan kaki,” katanya.

    Akan tetapi, apabila ibu kota dipindahkan ke IKN di Kalimantan Timur, akan ada penyesuaian akomodasi yang digunakan.

    BHS menilai, masyarakat yang memiliki kepentingan untuk mengakses pusat pemerintahan serta perusahaan-perusahaan besar di IKN, akan memerlukan transportasi udara dan laut untuk bisa menjangkau ibu kota.

    Dipaparkan BHS, apabila ada 2 juta orang yang memiliki kepentingan di IKN dan menggunakan angkutan udara dengan tarif Rp1,5 juta untuk mengakses wilayah tersebut, maka jutaan masyarakat harus mengeluarkan biaya sekitar Rp3 triliun per hari untuk kepentingan transportasi.

    Jumlah pengeluaran tersebut, sambung dia, belum termasuk dengan akomodasi penginapan. Dirinya memperkirakan, masyarakat bisa mengeluarkan uang hingga triliunan dalam satu tahun hanya demi mengakses IKN.

    “Inilah beban dan pengorbanan rakyat akibat kebijakan bila ibu kota dan pusat pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan,” katanya.

    BHS juga menyoroti masih kurangnya infrastruktur transportasi udara di Kalimantan Timur untuk bisa mengakomodasi jutaan masyarakat.

    Dia menilai, infrastruktur Bandara Sultan Aji di Balikpapan, Kalimantan Timur, sangat terbatas karena bandara ini hanya mampu menampung 30 parking stand pesawat.

    Selain itu, Bandara IKN juga hanya bisa menampung 600 penumpang per hari karena kapasitasnya yang sangat kecil.

    “Belum lagi wilayah Sumatera, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang akan menuju ke IKN, mau ditampung dimana dan menggunakan transportasi apa? Ini yang harus dikaji mendalam,” ucapnya.

    BHS menegaskan, masyarakat Indonesia tidak boleh dipersulit dengan rencana dan kebijakan adanya ibu kota baru.

    “Diharapkan pemerintah segera mengevaluasi dan mengkaji secara cermat dan segera memutuskan langkah terbaik untuk hal ini agar rakyat tidak dikorbankan demi kepentingan pembangunan IKN sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan yang bisa menyulitkan dan menyengsarakan rakyat,” ucapnya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.