Xcloud.id

Tag: Bambang Haryadi

  • Wamen ESDM sebut BBM Pertamina yang beredar sudah melalui pengawasan

    Wamen ESDM sebut BBM Pertamina yang beredar sudah melalui pengawasan

    Kami ada mekanisme pengawasan, baik dari sisi jumlah maupun standar terhadap BBM di dalam negeri, baik Pertalite maupun Pertamax

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyampaikan bahwa bahan bakar minyak (BBM) oleh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina yang beredar di masyarakat sudah melalui pengawasan Kementerian ESDM.

    “Kami ada mekanisme pengawasan, baik dari sisi jumlah maupun standar terhadap bahan bakar minyak yang ada di dalam negeri, baik itu Pertalite maupun Pertamax,” ujar Yuliot ketika ditemui setelah menghadiri Indonesia Energy Outlook 2025 di Jakarta, Kamis.

    Pernyataan tersebut merespons kebijakan Kementerian ESDM terkait pengawasan kualitas BBM yang beredar di dalam negeri dalam periode 2018–2023.

    Saat ini, kata dia, proses hukum di Kejaksaan Agung sedang berjalan. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan oleh Kementerian ESDM adalah mendukung proses hukum dan berusaha untuk meningkatkan pengawasan.

    “Yang bisa kami lakukan adalah pengawasan ke depan,” ucap dia.

    Pernyataan tersebut selaras dengan Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi yang menyampaikan bahwa bahan bakar minyak (BBM) Pertamina sudah melalui program sertifikasi dan diuji oleh Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) yang beroperasi di bawah Kementerian ESDM.

    Bambang menjelaskan bahwa proses pengujian produk bahan bakar minyak sudah berlangsung sejak zaman dahulu, sebelum kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023 mencuat.

    Produk yang diuji oleh Lemigas pun bukan hanya BBM yang berasal dari Pertamina. Lemigas juga menguji BBM yang dijual oleh SPBU lainnya seperti Shell, Vivo, maupun BP.

    “Jadi sebenarnya barang-barang ini (BBM) sudah diuji, tidak hanya sekarang. Dari dulu ada peraturannya,” kata Bambang ketika melakukan sidak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina di Jakarta, Kamis.

    Pernyataan tersebut merespons keresahan masyarakat akibat ramainya pemberitaan terkait BBM jenis Pertalite yang dioplos menjadi Pertamax.

    Kejaksaan Agung menyatakan bahwa dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga melakukan pembelian (pembayaran) untuk RON 92, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 atau lebih rendah.

    RON 90 tersebut kemudian dilakukan blending di storage/depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan.

    Kabar tersebut menyusul pengungkapan dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023. Kasus tersebut diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp193,7 triliun.

    Atas hal tersebut, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyampaikan bahwa produk Pertamax, jenis BBM dengan angka oktan (research octane number/RON) 92, dan seluruh produk Pertamina lainnya, telah memenuhi standar dan spesifikasi, yang ditentukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM.

    Simon menjelaskan produk BBM Pertamina secara berkala dilakukan pengujian dan diawasi secara ketat oleh Kementerian ESDM melalui Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR Sidak SPBU Pertamina dan Shell di Cibubur Buntut Pertamax Oplosan

    DPR Sidak SPBU Pertamina dan Shell di Cibubur Buntut Pertamax Oplosan

    DPR Sidak SPBU Pertamina dan Shell di Cibubur Buntut Pertamax Oplosan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi XII DPR RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPBU Pertamina Jambore, Jakarta Timur, dan SPBU Shell di perbatasan Depok, Cibubur, Kamis (27/2/2025).
    Sidak ini dilakukan menyusul beredarnya dugaan adanya bahan bakar
    Pertamax oplosan
    yang meresahkan masyarakat, setelah terungkapnya dugaan korupsi tata kelola minyak di PT Pertamina Patra Niaga.
    Pantauan Kompas.com, sidak dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi.
    Dia didampingi oleh anggota Komisi XII lainnya, yakni Rokhmat Ardiyan, Mukhtaruddin, Aqib Ardiansyah, Ratna Juwita, Jalal, serta Nurwayah.
    Tak hanya anggota Komisi XII, perwakilan dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Migas) serta Balai Besar Lemigas Kementerian ESDM juga ikut hadir di lokasi.
    Di lokasi pertama, yakni SPBU Jambore, Bambang yang mengenakan kemeja putih berbalut jaket krem berjalan di area dispenser bahan bakar BBM bersama rombongan.
    Sesekali, dia berdiskusi dengan tim dari Lemigas yang memang memiliki tugas melalui uji sampel.
    Tak lama kemudian, mereka meminta petugas SPBU untuk mengambil sampel bahan bakar RON 90 atau Pertalite.
    Petugas Lemigas pun menyerahkan wadah kaca transparan untuk menampung sampel bahan bakar yang mengalir dari nozzle pengisian.
    Ketika cairan itu tertampung, warnanya tampak hijau jernih.
    Bambang bersama rombongan pun mengamati warna bahan bakar tersebut.
    Tak hanya Pertalite, tim Lemigas juga mengambil sampel Pertamax (RON 92).
    Cairan yang tertampung dalam wadah kaca tampak berwarna biru pekat.
    “Kita ingin memastikan bahwa RON 92 dan RON 90 benar-benar sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan Lemigas. Makanya ini salah satu pom bensin yang kita sampling. Kita mau cek, nanti alatnya ada di kantor Lemigas, dan selama ini pun aturannya memang begitu,” ujar Bambang, kepada wartawan, Kamis.
    Bambang menegaskan bahwa pengujian ini merupakan prosedur rutin yang dilakukan Lemigas.
    Namun, pihaknya ingin turun langsung untuk memastikan setelah muncul berbagai spekulasi di masyarakat mengenai dugaan oplosan pada bahan bakar yang dijual di SPBU.
    “Sebenarnya ini sudah rutin dilakukan oleh Lemigas. Hanya saja, karena muncul opini di masyarakat soal dugaan oplosan, kita ingin memastikan,” ucap Bambang.
    Dia menambahkan bahwa sebelum didistribusikan ke masyarakat, setiap jenis bahan bakar sudah melalui tahap uji kelayakan di laboratorium Lemigas.
    “Lemigas sendiri sudah mengakui bahwa mereka setiap tahun melakukan uji sampling. Bahkan standarnya memang begitu. Sebelum produk itu didistribusikan ke masyarakat, wajib diuji,” ungkap dia.
    Usai pengambilan sampel di SPBU Jambore, Bambang beserta rombongan dan perwakilan Ditjen Migas serta Balai Besar Lemigas menuju ke lokasi kedua, yakni SPBU Shell di perbatasan Depok dan Cibubur.
    Di lokasi tersebut, rombongan meminta petugas SPBU Shell untuk mengambil sampel BBM RON 92 atau Shell Super.
    Namun, proses pengambilan sampel BBM tersebut tak diperkenankan untuk diliput.
    Meski begitu, Bambang menunjukkan sampel yang telah diambil dan telah dimasukkan ke dalam wadah milik petugas Lemigas.
    Adapun sampel-sampel yang telah diambil tersebut selanjutnya akan dibawa ke Balai Besar Lemigas untuk diuji lebih lanjut di laboratorium.
    “Hasil ujinya kemungkinan keluar besok. Insya Allah Pak Menteri ESDM langsung yang akan mengumumkan,” pungkas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR Tanya soal BBM Oplosan, Ini Jawaban Pertamina cs

    Anggota DPR Tanya soal BBM Oplosan, Ini Jawaban Pertamina cs

    Jakarta –

    Komisi XII DPR menyoroti isu pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) untuk meningkatkan nilai Research Octane Number (RON). Dalam hal ini ada sejumlah anggota Komisi XII yang bertanya apakah pengoplosan BBM ini mungkin untuk dilakukan.

    “Isu yang terkini adalah terkait isu RON oplosan. Maka itu yang ingin kita diskusikan bersama, apakah dimungkinkan? Maka itu kita juga ingin memastikan agar publik tidak galau, ada kepastian, bagaimana skema baik dari swasta atau Pertamina. Kita ingin ada suatu kepastian skema terkait pembuatan RON itu,” kata Wakil Ketua Komisi XII DPR, Bambang Haryadi, dalam rapat dengar pendapat di Kompleks DPR RI, Rabu (26/2/2025).

    “Kami ingin menanyakan bahwa ini banyak ramai-ramai terkait oplosan atau blending atau dan sebagainya, mungkin baik yang punyanya Pertamina Patra Niaga atau yang swasta boleh menjelaskan di sini,” ujar Ratna Juwita Sari, anggota Komisi XII fraksi PKB.

    “Ini kami tujukan kepada semua, bagaimana para badan usaha pemilik SPBU di dalam memastikan dan menjamin bahwa semua jenis BBM yang dijual di SPBU-nya sesuai dengan kualitas yang dijanjikan,” kata anggota Komisi XII fraksi Golkar, Dewi Yustisiana.

    Menjawab pertanyaan ini, Pelaksana Tugas Harian (Pth) Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menjelaskan pasokan produk BBM RON 92 atau Pertamax yang didapat perusahaan sudah memiliki bahan bakar dasar RON 92.

    “Jadi untuk Pertalite kita sudah menerima baik dari Kilang Pertamina dan dari luar negeri dalam RON 90, untuk (RON) 92 dalam bentuk RON 92 baik dari Pertamina dan pengadaan luar negeri,” terangnya.

    Setelah produk BBM ini diterima Pertamina Patra Niaga, selanjutnya perusahaan melakukan penambahan warna (dyes) dan penambahan zat additive. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas nilai produk.

    “Meskipun sudah dalam RON 90 ataupun RON 92 itu sifatnya masih base fuel, artinya belum ada additive, yang kita terima di Pertamina Patra Niaga ya,” terangnya.

    “Kita terima di terminal itu sudah dalam bentuk RON 90 dan RON 92, tidak ada proses perubahan RON. Tetapi yang ada untuk Pertamax kita tambahkan additive, jadi di situ ada proses penambahan additive dan penambahan warna,” jelas Ega lagi.

    Lebih lanjut, pihaknya juga melakukan uji laboratorium untuk memastikan kualitas RON dari BBM yang masuk. Pengecekan dilakukan sebelum dan sesudah bongkar muat.

    “Sehingga izin kami menyampaikan, kami berkomitmen dan kami selalu berusaha memastikan bahwa yang dijual di SPBU untuk RON 92 adalah sesuai dengan RON 92, yang RON 90 adalah sesuai dengan RON 90,” tegasnya.

    Kemudian dalam kesempatan yang sama Presiden Direktur dan Country Chair Shell Indonesia Ingrid Siburian juga menjelaskan bahwa produk BBM dasar yang diterima perusahaan, dalam hal ini Shell dari impor, merupakan base fuel dengan nilai RON yang dipesan.

    Kemudian base fuel ini diberikan zat additive untuk memberikan nilai tambah sekaligus pembeda antara produk BBM yang dijual Shell dengan perusahaan lain seperti Pertamina. Dalam proses ini tidak ada perubahan nilai RON.

    “Jadi produk yang dibawa memang base fuel, jadi misalnya kita katakan RON 92 itu memang RON 92 base fuel. Nah itu kemudian kami tambahkan additive di terminal kami,” ucapnya.

    “Kalau dari proses kami tidak akan merubah RON, itu kalau dari Shell,” tegasnya.

    (hns/hns)

  • Tidak Ada Penghapusan BBM Subsidi

    Tidak Ada Penghapusan BBM Subsidi

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi menegaskan tidak ada rencana penghapusan BBM subsidi. Menurutnya, setiap kebijakan terkait subsidi energi harus mendapat persetujuan DPR karena anggaran subsidi melekat dalam APBN. Hingga saat ini, isu tersebut tidak pernah dibahas di DPR.

    “Tidak ada wacana penghapusan subsidi. Mekanisme subsidi harus mendapat persetujuan DPR RI karena dananya berasal dari APBN. Presiden Prabowo Subianto justru menekankan pentingnya perlindungan bagi masyarakat kecil,” ujar Bambang kepada wartawan, Senin (24/2/2025).

    Bambang menjelaskan Presiden Prabowo menginginkan subsidi BBM yang lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan pembenahan sistem distribusi agar BBM subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

    “Kita akui, masih ada subsidi yang tidak tepat sasaran, tetapi ke depan kita akan perbaiki. Presiden ingin ‘wong cilik podo gemuyu’, artinya rakyat kecil harus tetap sejahtera. Kami yakin presiden akan selalu melindungi rakyat kecil,” tegas Bambang yang juga merupakan legislator dari Partai Gerindra.

    Bambang juga meluruskan pernyataan Ketua Dewan Energi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang disebut-sebut sebagai sinyal penghapusan subsidi BBM. Menurutnya, Luhut tidak berbicara soal penghapusan subsidi, melainkan perbaikan skema distribusi.

    “Mungkin maksud Pak Luhut bukan menghapus subsidi, tetapi memperbaiki skema agar lebih tepat sasaran. Bahkan dalam Raker 2023, Komisi VII DPR dan Menteri ESDM telah menyepakati BBM bersubsidi, seperti Pertalite, hanya diperuntukkan bagi sepeda motor dan angkutan umum. Sementara solar subsidi akan diberikan kepada angkutan umum, nelayan, petani, dan pengangkut sembako,” jelasnya.

    Sebelumnya, dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook di Soehanna Hall, Jakarta Selatan (20/2/2025), Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan dalam dua tahun ke depan, subsidi energi tidak akan lagi berbasis komoditas, melainkan berbasis penerima dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    “Mungkin dalam dua tahun kita bisa menuju satu harga. Tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM Solar. Subsidi akan diberikan langsung kepada masyarakat yang memenuhi syarat,” kata Luhut.

  • Ini Harga BBM Jika Subsidi Dihapus, Pemerintah Pertimbangkan Skema Baru

    Ini Harga BBM Jika Subsidi Dihapus, Pemerintah Pertimbangkan Skema Baru

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa subsidi Bahan Bakar Minyak atau BBM seringnya tidak tepat sasaran.

    Oleh karena itu, pada dua tahun ke depan atau 2027, ia berharap kebijakan BBM Satu Harga bisa diwujudkan, tanpa subsidi untuk bahan bakar.

    “Saya berpikir dan menyampaikan kepada Presiden bahwa dalam dua tahun ke depan, kita mungkin bisa mencapai harga tunggal, tanpa subsidi untuk bahan bakar, seperti bensin maupun solar,” kata pada Kamis, 20 Februari 2025.

    Dalam kebijakan itu, ia merencakan pemberian subsidi BBM untuk perorangan secara langsung.

    Ucapannya kemudian menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, membuat muncul isu bahwa subsidi BBM akan dihapus.

    Perubahan Skema

    Menurut Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi, tidak ada penghapusan BBM subsidi. Pasalnya, penghapusan subsidi harus mendapat persetujuan dari DPR.

    “Tidak ada wacana penghapusan subsidi, dan mekanisme terkait subsidi harus mendapat persetujuan DPR RI. Karena subsidi itu melekat di APBN. Presiden Prabowo malah menekankan untuk melindungi kebutuhan masyarakat kecil,” katanya.

    Ia juga menilai bahwa pernyataan Luhut menyiratkan tentang adanya perbaikan skema agar subsidi BBM bisa sampai secara tepat sasaran.

    “Mungkin usul Pak Luhut, bukan penghapusan subsidi, tapi perbaikan skema agar subsidi tepat sasaran. Bahkan dalam raker tahun 2023, Komisi VII dan Menteri ESDM Arifin tasrif menyepakati penggunaan BBM subsidi terkait pertalite hanya untuk sepeda motor dan angkutan umum. Dan solar hanya diperuntukkan kepada angkutan umum dan angkutan sembako, nelayan dan petani,” ia menambahkan.

    Harga BBM Tanpa Subsidi

    Lantas, jika benar akan ada perbaikan skema dan subsidi diberikan secara perorangan, berapa harga BBM bagi individu yang tidak mendapatkan subsidi?

    Solar Disubsidi Hingga 43%

    Harga normal: Rp11.950 per liter.

    Subsidi sebesar Rp5.150 per liter.

    Harga subsidi: Rp6.800 per liter.

    Pertalite Dapat Subsidi 15%

    Harga normal: Rp11.700 per liter.

    Subsidi sebesar Rp1.700 per liter.

    Harga subsidi: Rp10.000 per liter.

    Minyak Tanah Disubsidi Hampir 80%

    Harga normal: Rp11.150 per liter.

    Subsidi sekitar Rp8.650 per liter.

    Harga subsidi: Rp2.500 per liter.

    LPG 3 Kg Mendapat Subsidi 70%

    Harga normal: Rp42.750.

    Subsidi sebesar Rp30.000 per tabung.

    Harga subsidi: Rp12.750 per tabung.

    ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cita-cita Presiden Wong Cilik Podo Gemuyu

    Cita-cita Presiden Wong Cilik Podo Gemuyu

    PIKIRAN RAKYAT – Narasi pemerintah akan hapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) menimbulkan kecemasan dan respons negatif dari kalangan publik. Untuk itu Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi gegas membantah isu tersebut.

    Ia menegaskan kalaupun ada penghapusan subsidi BBM, kebijakan itu tidak akan pernah lolos tanpa persetujuan dari DPR.

    “Tidak ada wacana penghapusan subsidi. Mekanisme terkait subsidi harus mendapat persetujuan DPR RI. Karena subsidi itu melekat di APBN,” kata Bambang Haryadi, Jumat, 21 Februari 2025.

    Alih-alih begitu, Bambang menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto justru ingin semua pejabat pemangku kebijakan ikut melindungi kebutuhan masyarakat luas.

    Untuk itu ia mengungkap, Presiden Prabowo sejatinya menginginkan penerima subsidi lebih tepat sasaran dengan merubah tata kelola BBM ke arah lebih baik.

    Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi.

    “Presiden ingin subsidi tepat sasaran, dan sampai kepada masyarakat kecil yang berhak. Kita akui masih ada yang tidak tepat sasaran, tapi kita ke depan akan benahi agar tepat sasaran,” kata Politikus Partai Gerindra.

    “Bapak presiden bercita-cita ingin ‘wong cilik podo gemuyu’, jadi kami yakin Presiden akan selalu berdiri terdepan untuk melindungi rakyat kecil,” kata Bambang lagi.

    Pernyataan Luhut Dipelintir

    Bambang dalam kesempatan serupa menilai bahwa pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan seperti dipelintir dan dibelokan ke konteks yang berlainan dengan maksud awal.

    Ia mengatakan, klaim Luhut tidak mengarah sama sekali ke penghapusan subsidi BBM tok, tetapi lebih kepada berbenah skema tata kelolanya di masa depan.

    “Mungkin usul Pak Luhut, bukan penghapusan subsidi, tapi perbaikan skema agar subsidi tepat sasaran,” tutur dia menandaskan.

    Begini Skema Rencana Luhut Binsar

    Subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan dihapus pada 2027 untuk digantikan skema pemberian bantuan lainnya. Demikian penuturan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, yang kemudian menjadi bola liar di kalangan publik.

    Luhut mengungkapkan, dua tahun dari sekarang, subsidi tidak akan lagi berbasis pada komoditas, tetapi disandarkan pada data penerima sebagaimana skema pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    Ia menjelaskan mengenai rencana tersebut dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook di Soehanna Hall, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Februari 2025.

    “Mungkin dalam waktu dua tahun kita bisa menuju ke satu harga, tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM Solar atau apapun. Subsidi akan diberikan untuk orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi,” kata dia, dikutip Sabtu, 22 Februari 2025.

    Bahkan, imbuhnya, ia sudah membicarakan hal ini Bersama Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, dengan perubahan skema pemberian subsidi, pemerintah bakal mampu menghemat anggaran makin signifikan, besar kemungkinan capai triliunan rupiah.

    “Jadi menurut saya itu lah yang terbaik sehingga kita bisa menghemat miliaran dolar lagi,” ucap dia. ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Komisi XII DPR Bantah Luhut soal Wacana Penghapusan BBM Subsidi Mulai 2027

    Komisi XII DPR Bantah Luhut soal Wacana Penghapusan BBM Subsidi Mulai 2027

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi membantah adanya wacana penghapusan bahan bakar minyak atau BBM subsidi pada 2027 seperti yang diungkap oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

    Bambang menegaskan penghapusan subsidi harus mendapat persetujuan dari DPR.

    “Tidak ada wacana penghapusan subsidi. Dan mekanisme terkait subsidi harus mendapat persetujuan DPR RI. Karena subsidi itu melekat di APBN,” ujar Bambang dalam keterangannya, Jumat, 21 Februari.

    Sebaliknya, kata Bambang, Presiden Prabowo Subianto justru menginstruksikan agar menekan kenaikan harga untuk kepentingan rakyat kecil. 

    “Presiden Prabowo malah menekan untuk melindungi kebutuhan masyarakat kecil,” sambung legislator Gerindra itu. 

    Bambang justru menilai, pernyataan Luhut bukan soal penghapusan subsidi, namun perbaikan skema.

    “Mungkin usul Pak Luhut, bukan penghapusan subsidi, tapi perbaikan skema agar subsidi tepat sasaran. Bahkan dalam Raker Komisi VII tahun 2023 Menteri ESDM Arifin tasrif menyepakati penggunaan BBM subsidi terkait pertalite hanya untuk sepeda motor dan angkutan umum. Dan untuk solar hanya diperuntukkan kepada angkutan umum dan angkutan sembako,” terangnya. 

    Bambang mengatakan Presiden Prabowo ingin subsidi BBM tepat sasaran. Karena itu, kata dia, distribusi BBM subsidi harus dibenahi.

    “Presiden ingin subsidi tepat sasaran, dan sampai kepada masyarakat kecil yang berhak. Kita akui masih ada yang tidak tepat sasaran, tapi kita ke depan akan benahi agar tepat sasaran,” katanya.

    “Bapak presiden bercita-cita ingin ‘wong cilik podo gemuyu’, jadi kami yakin Presiden akan selalu berdiri terdepan untuk melindungi rakyat kecil,” imbuh Bambang. 

    Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sinyal dihapusnya bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Mulai 2027, pemerintah akan menerapkan BBM Satu Harga. 

    “Saya berpikir dan menyampaikan kepada Presiden bahwa dalam dua tahun ke depan, kita mungkin bisa mencapai harga tunggal, tanpa subsidi untuk bahan bakar,” ujar Luhut dalam acara “Economic Outlook 2025” di The Energy Building, Jakarta, Kamis, 20 Februari. 

    “Tidak ada lagi subsidi kepada material, seperti bahan bakar (BBM) dan solar,” imbuhnya.

    Sebagai ganti tak ada BBM subsidi itu, Luhut mengatakan penyaluran subsidi bahan bakar nantinya bakal diberikan langsung kepada para penerima. Tak ada lagi subsidi untuk bahan bakar yang selama ini melekat saat masyarakat membeli pertalite dan biosolar.

    Luhut mengklaim progres menghapus BBM subsidi itu tengah berlangsung. Ia percaya kehadiran teknologi, terutama kecerdasan buatan (AI) bisa mempermudah PT Pertamina (Persero) untuk mendata penerima subsidi.

    “Subsidi (ke depan) diberikan untuk orang-orang yang memenuhi syarat. Saya pikir itu yang terbaik sehingga kita bisa menghemat miliaran dolar,” klaim Luhut.

    “AI itu sangat indah. Jadi, Pertamina nanti bisa mengidentifikasi apakah mobil ini, (pelat) nomor ini, memenuhi syarat untuk menerima BBM jenis ini. (Kendaraan) ini memenuhi syarat, yang ini tidak, semacam itu. Menurut saya, itu akan berhasil,” lanjutnya.

     

     

     

  • DPR Tepis Pernyataan Luhut soal Tak Ada BBM Subsidi di 2027

    DPR Tepis Pernyataan Luhut soal Tak Ada BBM Subsidi di 2027

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi merespons pernyataan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengenai rencana penghapusan subsidi di tahun 2027. Menurut Bambang, sampai saat ini tak ada wacana penghapusan subsidi, baik saat ini maupun beberapa tahun ke depan.

    Dia juga menekankan mekanisme subsidi harus mendapatkan persetujuan DPR. Pemerintah tak bisa serta merta menghapus, mengurangi, ataupun menambah subsidi tanpa ada persetujuan DPR.

    “Tidak ada wacana penghapusan subsidi, dan mekanisme terkait subsidi harus mendapat persetujuan DPR RI. Karena subsidi itu melekat di APBN,” beber Bambang dalam pernyataannya kepada detikcom, Jumat (21/2/2025).

    Dia menduga yang dimaksud Luhut dalam pernyataannya bukan lah penghapusan subsidi, tapi perbaikan skema subsidi agar lebih tepat sasaran.

    “Mungkin usul pak Luhut bukan penghapusan subsidi, tapi perbaikan skema agar subsidi tepat sasaran,” sebut Bambang.

    Bambang menegaskan sampai saat ini Presiden Prabowo Subianto sebagai orang nomor satu di Indonesia pun memiliki perhatian besar untuk melindungi kebutuhan masyarakat kecil. Prabowo juga ingin subsidi menjadi tepat sasaran, dan sampai kepada masyarakat kecil yang berhak tanpa kebocoran.

    “Kita akui masih ada yang tidak tepat sasaran, tapi kita ke depan akan benahi agar tepat sasaran,” tegas Bambang.

    “Bapak presiden bercita-cita ingin ‘wong cilik podo gemuyu,’ jadi kami yakin Presiden akan selalu berdiri terdepan untuk melindungi rakyat kecil,” pungkasnya.

    Luhut sebelumnya telah memberi sinyal bahwa tidak akan ada lagi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dalam dua tahun ke depan atau 2027. Penjualan BBM oleh BUMN diharapkan bisa berlaku satu harga. Luhut mengatakan ke depannya subsidi tidak akan lagi berbasis komoditas, melainkan berbasis kepada penerima berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    Usulan ini, kata Luhut, sudah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Dengan begitu pemerintah dinilai bisa menghemat anggaran lagi hingga triliunan rupiah.

    “Mungkin dalam waktu dua tahun kita bisa menuju ke satu harga, tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM Solar atau apapun. Subsidi akan diberikan untuk orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi,” kata Luhut di Jakarta Selatan, Kamis kemarin.

    (hal/fdl)

  • Hary Tanoe Bantah Proyeknya Sebabkan Pendangkalan Danau Lido, Singgung Limbah Tol Bocimi

    Hary Tanoe Bantah Proyeknya Sebabkan Pendangkalan Danau Lido, Singgung Limbah Tol Bocimi

    Hary Tanoe Bantah Proyeknya Sebabkan Pendangkalan Danau Lido, Singgung Limbah Tol Bocimi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur PT
    MNC Land
    ,
    Hary Tanoesoedibjo
    , membantah tudingan bahwa proyek yang dikerjakan perusahaannya di
    Kawasan Ekonomi Khusus
    (KEK) Lido menyebabkan pendangkalan
    Danau Lido
    .
    Ia menjelaskan, pihaknya telah melakukan verifikasi terhadap luas Danau Lido sebelum dan sesudah MNC Land mengambil alih pengelolaan kawasan tersebut.
    Dari hasil pengecekan menggunakan teknologi pemetaan, luas Danau Lido pada 2013, saat MNC Land baru mengambil alih dari Bakrie Group, tercatat kurang dari 13 hektar.
    Namun, setelah proyek pembangunan berjalan, luas danau justru bertambah menjadi 13,6 hektar.
    “Jadi terus terang dengan adanya permasalahan di Lido ini, saya cari tahu. Saya kumpulkan semua data, saya tanya masalahnya apa. Yang pertama disebutkan adalah pendangkalan Danau Lido yang diduga disebabkan oleh proyek-proyek MNC Lido. Tetapi setelah dicek, sebelum kami masuk tahun 2013, luas danau kurang dari 13 hektar. Sekarang, luasnya justru bertambah menjadi 13,6 hektar,” ujar Hari saat rapat bersama Komisi X DPR RI pada Selasa (18/2/2025).
    Hari juga mengungkapkan bahwa selama periode 2016–2017 terjadi pembangunan ruas pertama Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi).
    Berdasarkan penelusuran yang dilakukan pihaknya, terlihat adanya aliran limbah dari proyek tol tersebut yang masuk ke kawasan Lido.
    “Di periode tahun 2016-2017 itu ada pembangunan
    tol Bocimi
    . Memang waktu itu kan ada tiga ruas. Setelah kami cek dengan Google Earth, memang ada aliran limbah, kelihatan. Karena kawasan
    KEK Lido
    itu di sebelahnya danau, jadi lewat tempat kita otomatis,” ungkap Hary.
    “Karena tol Bocimi itu di luar daripada kawasan kita. Jadi kalau hanya melihat sepotong, kesannya itu berasal dari proyek kami, padahal asal-usulnya dari pembangunan tol tersebut,” tegasnya.
    Mengetahui hal itu, Hary mengeklaim bahwa perusahaan justru berupaya menangani dengan melakukan pembersihan dan pengerukan.
    Hal ini dilakukan demi mencegah pendangkalan dan pencemaran di danau yang bersebelahan dengan KEK.
    “Mereka melakukan pengerukan dan pembersihan. Sampai pada akhirnya mereka melakukan investasi, yaitu dengan membuat bangunan penahan lumpur. Sebetulnya itu bukan kewajiban kami, dan ini menghabiskan biaya 8 miliar lebih,” kata Hary.
    Dalam rapat tersebut, Hary juga menanggapi isu penimbunan lahan di sekitar danau.
    Sebab, area yang disebut sebagai lahan timbunan sebenarnya sudah berupa daratan sejak 2013.
    “Ada yang menyebutkan kami melakukan penimbunan di dekat danau. Setelah dicek menggunakan teknologi saat ini dan mengambil data dari 2013, ternyata area itu memang sudah berupa daratan. Itu digarap oleh penggarap liar sebelum kami masuk, jadi tidak ada penimbunan yang dilakukan oleh tim kami,” tegasnya.
    Hary menambahkan bahwa pihaknya justru melakukan upaya perbaikan lingkungan dengan memberikan uang kerohiman kepada para penggarap untuk mencari tempat lain.
    Setelah itu, lanjut Hary, kawasan tersebut dibersihkan dan dipercantik, termasuk dengan penanaman pohon.
    “Karena kalau ada limbah yang rugi bukan hanya masyarakat, tetapi kami juga. Pemandangan jadi jelek. Maka, kawasan tersebut diperbaiki, dibersihkan, dan dipercantik. Bahkan Kementerian ATR/BPN menyumbang pohon jambu untuk ditanam di sana supaya lebih hijau,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XII DPR, Bambang Haryadi, bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel gedung hotel milik PT MNC Land saat melakukan sidak di
    kawasan ekonomi khusus
    (KEK) Lido, Jawa Barat, Senin (10/2/2025).
    Bambang yang memimpin sidak itu mengungkapkan ada sejumlah pelanggaran dari proyek besutan pengusaha Hary Tanoesoedibjo tersebut.
    Salah satunya adalah pendangkalan pada Danau Lido.
    “Jelas lagi bahwa gedung ini, selain juga danau, sudah disegel karena mereka melakukan pendangkalan,” kata Bambang dalam keterangan yang diterima, Senin.
    Bambang berujar, pihaknya menemukan indikasi pembiaran dan bahkan belum ada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) dari pembangunan proyek tersebut.
    “Ternyata juga ini gedungnya juga sama, tadi penjelasan dari Dirjen Gakum Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan juga pengakuan dari MNC bahwa mereka memang mengakui gedung ini belum memiliki Amdal. Ada Amdal, tapi punya perusahaan lain,” ucap Bambang.
    Politikus Partai Gerindra ini menekankan, sebagai Panitia Kerja (Panja) Komisi XII, lingkungan hidup akan mengawasi kinerja pemerintah, khususnya soal proyek KEK Lido.
    Bambang mengaku telah memerintahkan Dirjen Gakum KLH untuk melakukan penindakan dan meminta PT MNC Land menghentikan sementara pembangunan karena dikategorikan ilegal.
    “Setelah minggu ini segera, karena mereka ada pengakuan-pengakuan yang perlu kita dalami. Kan, di satu sisi kita mendengar dari sisi KLHK ke Kementerian Lingkungan Hidup mereka menyampaikan bahwa dokumennya tidak sesuai semua, makanya untuk didalami,” kata dia.
    Kemudian, Bambang juga mengultimatum PT MNC Land agar tidak menyentuh proyek tersebut sampai ada kejelasan Amdal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Amdal Tidak Ada, Proyek Ini Harus Dihentikan!

    Amdal Tidak Ada, Proyek Ini Harus Dihentikan!

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi XII DPR melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke proyek kawasan ekonomi khusus (KEK) Lido, Bogor, Jawa Barat, yang dimiliki PT MNC Land pada Senin (10/2/2025). Sidak ini bertujuan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan dalam proyek tersebut.

    Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi, yang memimpin sidak, mengungkapkan beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan PT MNC Land. Salah satunya adalah pendangkalan Danau Lido.

    “Jelas danau ini telah mengalami pendangkalan akibat proyek yang dilakukan. Bahkan, danau ini sudah disegel,” ujar Bambang di Bogor.

    Selain itu, ia juga menyoroti pembangunan hotel dan gedung yang belum memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal).

    “Dari penjelasan dirjen Gakum KLH dan pengakuan PT MNC Land, proyek ini belum memiliki Amdal yang sesuai. Amdal yang ada justru milik perusahaan lain,” tambahnya.

    Bambang menegaskan Komisi XII DPR akan mengawasi proyek KEK Lido terkait dugaan pelanggaran MNC Land secara ketat. Ia bahkan telah meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk segera melakukan tindakan tegas, termasuk penghentian sementara pembangunan.

    “Kami akan mendalami lebih lanjut karena dokumen yang ada tidak sesuai. Sampai ada kejelasan terkait Amdal, proyek ini sebaiknya dihentikan sementara,” tegasnya.

    Bambang juga memperingatkan agar PT MNC Land tidak berlindung di balik status KEK untuk menghindari aturan lingkungan. “Jangan sampai ada praktik penyalahgunaan status KEK untuk menghindari regulasi lingkungan, terutama soal Amdal. Ini seperti mengemudi mobil dengan SIM milik orang lain,” sindirnya.

    Sidak ini dilakukan setelah adanya pengaduan dari warga sekitar, yang mengeluhkan dampak negatif dari proyek KEK Lido. Forum Musyawarah Masyarakat Cigombong sebelumnya melaporkan proyek ini menyebabkan sedimentasi dan pencemaran di Danau Lido.

    Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLHK Rizal Irawan mengonfirmasi masyarakat dari tiga desa, yaitu Wates Jaya, Srogol, dan Pasir Jaya, telah tiga kali melakukan demonstrasi terkait proyek ini.

    “Masyarakat menuntut normalisasi dan revitalisasi Danau Lido karena terjadi pendangkalan akibat proyek ini,” ungkap Rizal dalam konferensi pers.

    Dengan temuan ini, Komisi XII DPR berjanji akan terus mengawal kasus dugaan pelanggaran di  KEK Lido MNC Land dan mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas.