Xcloud.id

Tag: Bambang Brodjonegoro

  • Penasihat Prabowo Ragu Pertumbuhan Ekonomi Tahun Ini Lebih Tinggi dari 2024

    Penasihat Prabowo Ragu Pertumbuhan Ekonomi Tahun Ini Lebih Tinggi dari 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Bambang Brodjonegoro menilai perekonomian Indonesia pada tahun ini akan sulit tumbuh lebih tinggi daripada 2024.

    Bambang menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia kerap bergantung kepada dua faktor yaitu harga komoditas global (eksternal) dan peristiwa-peristiwa besar domestik (internal). Menurutnya, dua faktor tersebut yang akan membedakan perekonomian Indonesia pada 2025 dengan 2024.

    Untuk faktor harga komoditas global, Bambang melihat prospeknya akan memburuk pada 2025 terutama usai terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat periode 2025—2029. 

    Dia meyakini kebijakan Trump yang proteksionis akan menciptakan ekskalasi perang dagang sehingga akan mempengaruhi harga komoditas global. Aktivitas ekspor-impor Indonesia pun akan terganggu.

    “Harga komoditasnya kemungkinan sulit untuk mencapai harga yang favorable [menguntungkan] buat Indonesia, apakah itu harga CPO [minyak sawit], apakah itu harga coal [batu bara], ataukah harga nikel misalkan. Jadi memang dari sisi global tidak banyak yang bisa kita harapkan” jelas Bambang dalam acara Starting Year Forum 2025, Selasa (4/2/2025).

    Sementara itu dari faktor internal, ekonomi Indonesia bergantung kepada peristiwa besar seperti Lebaran, Natal, Tahun Baru, hingga pemilu dan pilkada karena mendorong konsumsi. Pada 2024, semua peristiwa besar tersebut terjadi. Sedangkan pada 2025, tidak ada pemilu dan pilkada lagi. 

    “Artinya mesin yang mendorong pertumbuhan konsumsi yang mendominasi pertumbuhan ekonomi tidak sekuat di 2024,” ungkap  mantan Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional itu.

    Menteri keuangan periode 2014—2016 itu pun memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh di kisaran 4,9% sampai dengan 5% pada 2025. Hanya saja, sambungnya, angka tersebut bergantung kepada keberhasilan dua program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis dan pembangunan 3 juta rumah per tahun.

    Menurutnya, jika dieksekusi dengan baik maka makan bergizi gratis dan pembangunan 3 juta rumah per tahun akan menimbulkan efek berganda yang besar ke perekonomian sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

    “Yang penting dua program ini harus kelihatan eksekusinya di tahun ini,” jelas Bambang.

  • Program MBG dan 3 juta rumah jadi harapan tumbuhkan ekonomi pada 2025

    Program MBG dan 3 juta rumah jadi harapan tumbuhkan ekonomi pada 2025

    Kalau bisa dilakukan tahun ini dengan relatif lebih baik eksekusinya, maka akan mulai muncul multiplier effect.

    Jakarta (ANTARA) – Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah menjadi harapan bagi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 ini.

    Ia menuturkan bahwa mengingat kondisi dunia yang masih dipenuhi ketidakpastian pada tahun ini, maka tidak banyak yang dapat diharapkan dari perekonomian global untuk mendorong pertumbuhan dalam negeri.

    “Memang dari sisi (ekonomi) global tidak banyak yang bisa kita harapkan. Nah, berarti kan kalau globalnya tidak banyak diharapkan, kita larinya (berharapnya) ke (ekonomi) lokalnya atau domestiknya,” kata Bambang Brodjonegoro, di Jakarta, Selasa.

    Ia menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dapat menimbulkan efek berganda (multiplier effect) yang dapat menjadi pendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional.

    “Yang penting dua program ini harus kelihatan eksekusinya di tahun ini, karena kalau bisa dilakukan tahun ini dengan relatif lebih baik eksekusinya, maka akan mulai muncul multiplier effect,” ujarnya pula.

    Bambang mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi mesin penggerak ekonomi lokal dengan menggunakan bahan pangan yang berasal dari produsen lokal, sementara Badan Gizi Nasional maupun aparat terkait berperan sebagai lembaga pengawas.

    Ia mengatakan bahwa pengawasan yang ketat diperlukan untuk menjaga kualitas serta standardisasi pelaksanaan program tersebut demi mencegah insiden yang tidak diinginkan, misalnya keracunan makanan.

    “Tetap ada (pengawasan) karena namanya standar (operasional), apalagi di makanan. Ada satu orang keracunan atau sakit perut saja itu bisa jadi isu besar. Penting sekali untuk memastikan Makan Bergizi Gratis ini bisa menggerakkan ekonomi di tingkat lokal,” ujarnya.

    Terkait program pembangunan 3 juta rumah, Bambang menuturkan bahwa program tersebut dapat menjadi harapan bagi pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025, karena sektor properti merupakan sektor yang dapat memberikan dampak ekonomi paling luas dan merata.

    “Sejak saya di UI (Universitas Indonesia) dulu masih aktif sebagai peneliti dan dosen, kami sering melakukan analisa mengenai sektor apa di republik ini yang memberikan efek berganda paling besar, ternyata hasilnya adalah di sektor properti, artinya sektor konstruksi khususnya terkait bangunan,” katanya lagi.

    Dia mengatakan bahwa hal tersebut karena sektor properti banyak melibatkan sektor perekonomian lainnya, termasuk logistik, industri manufaktur, industri logam, hingga jasa konstruksi, serta dapat memberikan manfaat kepada setiap lapisan pelaku usaha yang terlibat.

    “Jadi kalau pemerintah bisa mengeksekusi berapa pun (realisasi rumah yang dibangun) dari program rumah murah ini atau rumah untuk rakyat ini, akan sangat membantu, paling tidak bisa memberikan kontribusi bagi pertumbuhan (ekonomi) di tahun 2025,” kata Bambang.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kehadiran BPI Danantara Akan Dongkrak Investasi Asing di Tanah Air

    Kehadiran BPI Danantara Akan Dongkrak Investasi Asing di Tanah Air

    Jakarta, Beritasatu.com – Pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara diharapkan akan meningkatkan geliat investasi di Tanah Air. Nantinya, badan ini bisa meningkatkan keterlibatan investor asing dalam pendanaan proyek-proyek di dalam negeri.

    “Danantara bukan hanya sekadar BUMN, tetapi dibuat seperti superholding. Namun yang lebih penting, Danantara itu diharapkan bisa melakukan leverage, sehingga bisa melakukan investasi yang lebih agresif untuk proyek-proyek di Indonesia,” ucap Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Bambang Brodjonegoro dalam acara Economic Outlook 2025 pada Selasa (4/2/2025).

    Dia mengatakan, nantinya BPI Danantara akan bertugas seperti Lembaga Pengelola Investasi (INA) yang berperan sebagai mitra investor asing dalam menggaet investor asing dalam pendanaan proyek pembangunan. Dengan terbatasnya anggaran, maka pemerintah menggunakan sejumlah alternatif sumber pembiayaan termasuk bekerja sama dengan investor asing.

    “Nantinya Danantara menjadi partner seperti INA, yang sudah menggandeng dana pensiun Kanada, dana pensiun Belanda, untuk masuk di beberapa ruas jalan tol. Itulah alternatif yang harus kita lakukan,” tutur Bambang.

    Dia bercerita bahwa saat menjabat sebagai menteri perencanaan pembangunan nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), ia sering melakukan roadshow keluar negeri untuk melibatkan investor asing dalam pendanaan proyek jangka panjang. 

    Salah satu sumber pembiayaan yang dilirik adalah dana pensiun dan asuransi. Lantaran dana pensiun dan asuransi banyak diatur oleh lembaga pengelola dan digunakan luar untuk investasi infrastruktur di berbagai negara.

    Salah satu negara yang dikunjungi adalah Australia dan dari kunjungan tersebut dia mengetahui Lembaga Pengelola Investasi di Australia menaruh dana mereka untuk investasi infrastruktur di Meksiko. Namun, saat ditawarkan untuk investasi di Indonesia mereka belum berani karena belum mengetahui dengan pasti risiko investasi di Indonesia.

    Bambang menawarkan kemitraan dengan BUMN tetapi Lembaga Pengelola Investasi di Australia tidak mau ada keterlibatan BUMN dan lebih mau bekerja sama dengan swasta. Oleh karena itu kehadiran BPI Danantara dinilai menjadi alternatif agar investor asing mau berinvestasi di Indonesia

  • Program Makan Bergizi Gratis dan 3 Juta Rumah Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi 2025

    Program Makan Bergizi Gratis dan 3 Juta Rumah Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Program makan bergizi gratis (MBG) dan pembangunan 3 juta rumah diproyeksikan menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025. Hal ini sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, yang memungkinkan alokasi lebih besar untuk program-program strategis.

    Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Bambang Brodjonegoro menyatakan, pertumbuhan ekonomi tidak lagi bergantung pada momentum politik seperti pemilihan umum (pemilu), tetapi lebih pada keberhasilan implementasi program utama Presiden Prabowo Subianto.

    “Mesin pertumbuhan ekonomi kini bertumpu pada eksekusi program-program prioritas pemerintah, bukan lagi momentum pemilu,” ujar Bambang dalam acara “Economic Outlook 2025”, Selasa (4/2/2025).

    Kebijakan efisiensi anggaran dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN serta APBD. Total efisiensi anggaran mencapai Rp 306,69 triliun, yang terdiri dari efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp 256,1 triliun dan efisiensi transfer ke daerah Rp 50,5 triliun.

    Dengan kebijakan ini, pemerintah memfokuskan anggaran pada program strategis yang memiliki dampak langsung terhadap perekonomian nasional.

    Pemerintah telah menganggarkan Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis (MBG) dan nilai ini diperkirakan bertambah menjadi Rp 171 triliun. Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam jangka panjang, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan pengusaha daerah sebagai vendor sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

    “Penting untuk memastikan program MBG benar-benar menggerakkan ekonomi lokal,” jelas Bambang.

    Selain MBG, pemerintah juga menargetkan pembangunan tiga juta rumah per tahun sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi. Sektor properti memiliki backward linkage yang besar.

    Artinya, pertumbuhan pada sektor ini akan menggairahkan industri terkait, seperti konstruksi dan material bangunan, tenaga kerja sektor properti, dan industri furnitur dan interior.

    “Jika pemerintah dapat mengeksekusi program ini dengan baik, dampaknya akan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 2025,” ujar Bambang.

    Dengan kebijakan efisiensi anggaran dan fokus pada program prioritas seperti MBG dan pembangunan rumah murah, pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya meningkat, tetapi juga lebih merata di seluruh daerah.

    Jika dieksekusi dengan baik, program makan bergizi gratis dan pembangunan 3 juta rumah murah akan menciptakan efek domino yang mendorong pertumbuhan berbagai sektor, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

  • Sosok Istri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro – Halaman all

    Sosok Istri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sosok istri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Akhir-akhir ini, nama Satryo Brodjonegoro tengah disorot lantaran persoalan dugaan pemecatan pegawainya. 

    Terkini, puluhan pegawai Kemendiktisaintek menggelar aksi demonstrasi mengecam dugaan pemecatan pegawai kementerian di depan Kantor Kemendiktisaintek, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025).

    Dalam aksinya, para pegawai menggunakan pakaian berwarna hitam. Mereka membentangkan spanduk protes Mendiktisaintek Satryo Brodjonegoro.

    “Institusi Negara Bukan Perusahaan Pribadi Satryo dan Istri,” tulis spanduk aksi tersebut.

    Ketua Paguyuban Pegawai Ditjen Dikti, Suwitno, menilai selama ini prosedur mutasi jabatan di Kemendiktisaintek dilakukan secara tak sesuai prosedur.

    “Perubahan Kementerian kalau soal pergantian jabatan pimpinan itu hal yang biasa. Tapi, dengan cara-cara yang tidak elegan, cara-cara tidak fair, cara-cara juga tidak sesuai prosedur,” ucapnya, Senin (20/1/2025).

    Seperti pemecatan salah satu pegawai di bagian rumah tangga Kemendiktisaintek.

    “Kalau pegawai melakukan kesalahan, itu kan bisa ditindaklanjuti dengan penjatuhan hukuman disiplin. Tapi harus jelas prosedurnya, ini tidak dilakukan sama sekali,” kata Suwitno.

    Namun, berdasarkan pantauan Tribunnews.com, massa mulai bubar sekitar pukul 11.00 WIB di kantor Kemendiktisaintek.

    Sosok Istri Satryo Soemantri Brodjonegoro

    Berdasarkan penelusuran Tribunnews.com, Satryo Soemantri Brodjonegoro memiliki istri bernama Silvia Ratnawati Brodjonegoro.

    Dari pernikahannya tersebut, mereka memiliki dua orang anak.

    Satryo Soemantri Brodjonegoro lahir di Delft, Belanda, pada 5 Januari 1956. Saat ini, ia berusia 69 tahun. 

    Saat ini, Satryo Soemantri Brodjonegoro menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

    Ia menjadi Mendiktisaintek di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

    Kemendikbudristek menggelar serah terima jabatan (sertijab) dan acara pisah sambut antara Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, di Plaza Insan Berprestasi, Kompleks Kemendikbudristek, Jakarta, Senin (21/10/2024).

    Di dunia pendidikan, Satryo Soemantri Brodjonegoro sudah tak asing lagi. 

    Satryo Soemantri Brodjonegoro lahir dari keluarga yang menggeluti dunia pendidikan. 

    Satryo Soemantri Brodjonegoro merupakan anak dari Soemantri Brodjonegoro.

    Ayahnya, pernah menduduki posisi sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (1973), Rektor Universitas Indonesia (1964-1973).

    Satryo Soemantri Brodjonegoro memiliki saudara yang juga aktif di pendidikan, yaitu Irsan Soemantri, yang mengajar di ITB.

    Sementara, saudara lainnya, Bambang Brodjonegoro, sempat menjabat sebagai Dekan Fakultas EKonomi UI, Menteri Keuangan, Menteri Ristek, dan Menteri Perencanaan/Kepala Bappenas di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Foto Satryo Brodjonegoro dan sang istri saat Sertijab. (kemdikbud.go.id)

    Sebagai ilmuwan, Satryo sudah mengeluarkan berbagai karya tulis ilmiah mencapai lebih dari 99 publikasi.

    Satryo Soemantri Brodjonegoro juga aktif sebagai dosen tamu di bidang teknik mesin di Toyohashi University of Technology, Jepang dan ITB saat ini.

    Ia pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dirjen Dikti pada tahun 1999-2007. 

    Semasa berkarier, Satryo Soemantri Brodjonegoro pernah bergabung dengan tim Japan International Cooperation Agency atau dikenal JICA, dalam perencanaan gedung fakultas teknik Universitas Hasanudin di Gowa.

    Dikutip dari TribunnewsWiki.com, Satryo Soemantri Brodjonegoro pernah menjabat sebagai Ketua AIPI Periode 2018-2023.

    Nama Satryo Soemantri Brodjonegoro ini, menjadi Anggota Komisi Bidang Ilmu Rekayasa Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI).

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsWiki.com dengan judul Puluhan Pegawai Satryo Soemantri Brodjonegoro

    (Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Fahdi Fahlevi, TribunnewsWiki.com/Kaa)

  • Harta Kekayaan Menteri Dikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro Capai Rp 46 Miliar – Halaman all

    Harta Kekayaan Menteri Dikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro Capai Rp 46 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut harta kekayaan Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi (Dikti Saintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Satryo Soemantri Brodjonegoro mendapat protes dari puluhan pegawai terkait dugaan pemecatan pegawai kementerian di depan Kantor Kemendikti Saintek, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025).

    Para pegawai Kemendikti Saintek menggunakan pakaian berwarna hitam dan membentangkan spanduk protes terhadap Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    “Institusi Negara Bukan Perusahaan Pribadi Satryo dan Istri,” tulis spanduk aksi tersebut.

    Ketua Paguyuban Pegawai Ditjen Dikti, Suwitno, mengatakan selama ini prosedur mutasi jabatan di Kemendiktisaintek dilakukan secara tidak sesuai prosedur.

    “Perubahan kementerian kalau soal pergantian jabatan pimpinan itu hal yang biasa. Tapi dengan cara-cara yang tidak elegan, cara-cara tidak fair, cara-cara juga tidak sesuai prosedur,” ujar Suwitno.

    Puluhan pegawai Kemendiktisaintek menggelar aksi demonstrasi mengecam dugaan pemecatan pegawai kementerian di depan Kantor Kemendiktisaintek, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025). (Tribunnews.com/Fahdi Fahlevi)

    Harta Kekayaan Satryo Soemantri Brodjonegoro

    Berdasar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2024, Satryo Soemantri Brodjonegoro memiliki harta senilai Rp 46 miliar.

    Mayoritas sumber kekayaan Satryo Soemantri Brodjonegoro berasal dari aset tanah dan bangunan yang dimilikinya.

    Satryo memiliki tujuh tanah dan bangunan yang berada di Jakarta Selatan, Tangerang, Tangerang Selatan, hingga Buleleng.

    Total nilai aset properti yang dimiliki Satryo mencapai Rp 33,65 miliar.

    Selain properti, Satryo Soemantri Brodjonegoro juga punya empat mobil.

    Yaitu BMW X3, BYD Seal, Toyota Innova Reborn, dan Ford Escape. Total nilai mobilnya mencapai Rp 1,4 miliar.

    Kemudian, besaran kas dan setara kas yang dimiliki Satryo berjumlah Rp 11 miliar.

    Satryo Soemantri Brodjonegoro tercatat tidak punya utang.

    Sehingga, total harta kekayaannya mencapai Rp 46.050.000.000.

    Profil Satryo Soemantri Brodjonegoro

    Prof Satryo Soemantri Brodjonegoro. (AIPI)

    Mengutip laman Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Satryo Soemantri Brodjonegoro lahir di Delft, Belanda pada 5 Januari 1956.

    Satryo Soemantri Brodjonegoro adalah putra dari Profesor Soemantri Brodjonegoro, mantan Rektor Universitas Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1973. 

    Salah seorang adiknya, Profesor Bambang Brodjonegoro pernah menjabat menteri di beberapa kementerian pada masa Presiden Joko Widodo. 

    Ia merupakan lulusan Ph.D di bidang teknik mesin University of California, Berkeley, Amerika Serikat (AS) pada 1985.

    Setelah itu, Satryo Soemantri Brodjonegoro menjadi dosen Teknik Mesin di Institut Teknologi Bandung (ITB).

    Pada tahun 1992, Satryo dipilih sebagai Ketua Jurusan Teknik Mesin ITB saat mengawali implementasi dari proses self evaluation pada jurusan tersebut.

    Belakangan, proses ini diadopsi oleh ITB dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

    Di bawah kepemimpinannya, pembaharuan pendidikan tinggi Indonesia mulai pada Desember 2000 saat institusi pendidikan tinggi yang besar diubah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN).

    Di dunia pendidikan Indonesia, nama Satryo Soemantri Brodjonegoro adalah nama yang tidak asing lagi.

    Selama pengabdiannya di dunia pendidikan Indonesia, Satryo telah menghadapi berbagai masalah dan rintangan dalam usahanya memajukan pendidikan di Indonesia.

    Sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), Satryo Soemantri Brodjonegoro telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi pendidikan Indonesia.

    Di masa kepemimpinannya, Satryo Soemantri Brodjonegoro mengalami banyak rintangan di dunia pendidikan.

    Beberapa dilema di dunia pendidikan Indonesia terus menguji kegigihan Satryo dalam memperjuangkan pendidikan di Indonesia.

    Salah satu ujian terberat yang dihadapi Satryo adalah tingkat kualitas lulusan perguruan tinggi di dalam dunia kerja. Lulusan perguruan tinggi Indonesia dinilai kurang kompeten.

    Hal ini diperburuk oleh kenyataan bahwa banyak putra-putri Indonesia yang bersekolah di luar negeri dan bahkan mengabdikan dirinya di luar negeri pula.

    Keadaan ini membuat kualitas sumber daya manusia di mata internasional juga tidak begitu baik.

    Banyak negara yang menilai Indonesia mempunyai kualitas tenaga kerja di bawah rata-rata.

    Bahkan generasi muda Indonesia sendiri pun memandang negaranya sebelah mata.

    Mereka lebih memilih bekerja untuk negara lain karena mereka menilai negara lain lebih menghargai kemampuan mereka dengan harga yang lebih tinggi.

    Hal inilah yang coba diperbaiki oleh Satryo selaku Dirjen Dikti Indonesia.

    Di sisi lain dari dilema-dilema yang muncul dalam masa jabatannya sebagai Dirjen Dikti, Satryo tidak berhenti berkarya.

    Ia bergabung dengan tim Japan International Cooperation Agency atau yang lebih dikenal dengan nama JICA, dalam perencanaan gedung fakultas teknik Universitas Hasanudin di Gowa.

    Saat ini, beliau adalah Ketua AIPI Periode 2018-2023 dan juga Anggota Komisi Bidang Ilmu Rekayasa pada Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia.

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto, Fahdi Fahlevi, Anita K Wardani)

  • Berkaca dari Nvidia, Biaya ‘Siluman’ di RI Bikin Investor Kabur ke Vietnam

    Berkaca dari Nvidia, Biaya ‘Siluman’ di RI Bikin Investor Kabur ke Vietnam

    Jakarta –

    Indonesia sering kali kalah bersaing dengan Vietnam dan beberapa negara tetangga lainnya dalam merebut hati investor. Salah satu contohnya ialah dalam kasus investasi perusahaan teknologi multinasional Amerika Serikat (AS), Nvidia Corporation.

    Hal ini sebelumnya diungkapkan oleh Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro. Padahal Pendiri Nvidia, Jensen Huang, sudah sempat mendatangi Indonesia di November 2024.

    Selain Nvidia, Indonesia juga kalah dalam menggaet hati Apple. Raksasa teknologi asal AS itu juga masuk ke Vietnam dengan membawa investasi senilai US$ 15,8 miliar atau sekitar Rp 257,54 triliun (kurs Rp 16.300). Lalu, apa penyebab Indonesia sering kalah saing?

    Direktur Segara Institut Piter Abdullah mengatakan, banyak faktor yang membuat RI kalah saing dengan Vietnam dan negara Asia Tenggara lainnya dalam memperebutkan investasi asing. Pertama adalah pertumbuhan ekonomi.

    “Pertumbuhan ekonomi Vietnam di atas 7% yang menyiratkan pertumbuhan pasar,” kata Piter, saat dihubungi detikcom, Sabtu (11/1/2025).

    Kedua, dari sisi perizinan dan biaya investasi. Menurutnya, Indonesia masih dihantui oleh sulitnya birokrasi, dengan banyaknya beban biaya tambahan yang tinggi.

    “Indonesia masih dihantui oleh sulitnya birokrasi dan banyaknya biaya-biaya siluman. High cost economy. Faktor lain misalnya ketenagakerjaan, ketersediaan lahan,dan lain-lain,” ujarnya.

    Sementara itu, Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai, hal pertama yang membuat Indonesia kalah saing ialah perusahaan besar seperti Nvidia ataupun Apple butuh kepastian regulasi. Katanya, pemerintah kerap kali melakukan perubahan regulasi.

    Bahkan, dalam 5 bulan terakhir, pemerintah telah 3 kali mengganti regulasi impor hingga lahir Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.

    “Selain korupsi, ketidakpastian kebijakan jadi titik lemah Indonesia. Sementara di Vietnam kepastian regulasi membuat investor nyaman,” kata Bhima.

    Kedua, kebutuhan energi terbarukan di kawasan industri belum disediakan. Vietnam salah satu negara yang cepat menyediakan energi bersih karena ada kebijakan power wheeling atau berbagi jaringan transmisi. Sedangkan Pemerintah Indonesia masih terhambat transisi energi sehingga minat investor negara maju rendah.

    “Ketiga, kualitas tenaga kerja Indonesia di sektor hi-tech masih tertinggal dibandingkan Vietnam. Mau bikin pabrik kan harus cari tenaga kerja terampilnya dulu. Sekolah vokasi dan balai latihan kerja belum sesuai kebutuhan industri hi-tech. Perlu sinkronisasi materi pelatihan kerja di sekolah vokasi,” ujarnya.

    Keempat, infrastruktur pendukung di kawasan industri belum sepenuhnya memadai, begitu pun biaya logistik juga cukup mahal di Indonesia. Menurutnya, di sini tugas pemerintah pusat untuk bekerjasama dengan pemerintah daerah (pemda) bisa lebih dioptimalkan, terutama revitalisasi fasilitas di kawasan industri existing.

    “Kalau di Vietnam pemda-nya saling bersaing menawarkan fasilitas industri yang terbaik,” imbuhnya.

    Kelima, Pemerintah Vietnam memahami dengan baik bagaimana cara efektif mendorong kenaikan rasio pajak tanpa menaikkan tarif bahkan dengan menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Di Vietnam sendiri, tarif PPN sekitar 8% sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing.

    “Vietnam juga akan mendapatkan berkah relokasi industri di tengah perang dagang karena daya beli masyarakat di Vietnam cukup kuat. Di sisi lain, Vietnam akan lakukan perampingan kementerian sebagai upaya mengurangi beban biaya pegawai dan belanja birokrasi lainnya. Reformasi fiskal Indonesia salah satu yang terburuk di kawasan,” kata dia.

    (shc/fdl)

  • Sumber Dolar Baru Lari ke Vietnam dan Malaysia, RI Masih Bisa Lawan

    Sumber Dolar Baru Lari ke Vietnam dan Malaysia, RI Masih Bisa Lawan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia kini harus berebut dengan Malaysia dan Vietnam dalam menarik perusahaan raksasa global untuk berinvestasi di bidang data center. Investasi di bidang data center padahal lagi ramai-ramainya.

    “Indonesia punya aspirasi menggaet lebih banyak FDI masuk ke data center, ternyata kita ketinggalan jauh. Kita enggak usah bandingkan dengan Singapura. Johor dibandingkan dengan kita, ketinggalan jauh,” kata Penasihat Khusus Presiden Prabowo Subianto di bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro.

    Chairman Indonesia Data Center Provider (IDPRO), Hendra Suryakusuma menjelaskan sebenarnya Indonesia memiliki sejumlah keunggulan untuk mengoptimalkan sektor data center. Misalnya pasar yang besar di Asia Tenggara, mengingat lebih dari 200 juta pengguna dan perkiraan Gross Merchandise Value (GMV) mencapai US$135 miliar pada 2025.

    “Hal ini memberikan peluang besar bagi investasi data center domestik yang berorientasi pada penyimpanan, pengolahan dan pengelolaan data yang terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi digital,” jelasnya kepada CNBC Indonesia, Jumat (10/1/2025).

    Kedua adalah potensi green energy yang sangat besar. Menurutnya ini harus jadi fokus pemerintah, terlebih adanya komitmen Net Zero Emmission.

    Hal tersebut terkait salah satu tantangan utama data center mengenai kebutuhan data energi yang besar. Strateginya, dia menjelaskan harus dengan mendorong penggunaan energi terbarukan.

    “Salah satu tantangan utama data center adalah kebutuhan energi yang besar. Untuk itu, mendorong penggunaan energi terbarukan akan menjadi strategi penting. Pemerintah dan pelaku industri harus berkolaborasi untuk memastikan tarif energi yang kompetitif dan ketersediaan sumber energi hijau untuk mendukung pertumbuhan data center,” kata Hendra.

    “Potensi green energy di Indonesia sangat besar dan ini harus benar-benar menjadi fokus pemerintah, apalagi kita sudah ada komitmen terkait Net Zero Emmission,” lanjutnya.

    Terkait aturan juga disinggung oleh Hendra. Dia mengatakan kebijakan harus mendukung perlindungan data.

    Indonesia telah memiliki UU Pelindungan Data Pribadi. Namun ini harus terus diperkuat agar bisa memberikan rasa aman bagi pelaku usaha lokal dan internasional untuk berinvestasi di Indonesia.

    “Keamanan data menjadi perhatian utama di era digital. Kebijakan yang mendukung perlindungan data, seperti UU PDP, perlu terus diperkuat agar dapat memberikan rasa aman kepada pelaku usaha lokal dan internasional untuk berinvestasi di Indonesia. IDPRO sendiri sudah mengadvokasi pemerintah kita untuk merevisi PP 71 di tahun 2019 yang berpotensi besar membuat data di simpan di luar negeri,” jelas Hendra.

    (dem/dem)

  • Penasihat Presiden Ungkap Alasan Nvidia Pilih Investasi di Vietnam Dibanding RI

    Penasihat Presiden Ungkap Alasan Nvidia Pilih Investasi di Vietnam Dibanding RI

    Jakarta –

    Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro mengungkap Indonesia telah kehilangan investasi dari teknologi multinasional Amerika Serikat (AS), Nvidia Corporation. Perusahaan itu lebih memilih berinvestasi di Vietnam.

    Bambang mengatakan padahal perusahaan itu sempat datang ke Indonesia. Pendiri Nvidia Jensen Huang sempat mendatangi Indonesia pada November 2024 lalu.

    “Ketika Nvidia keliling Asia Tenggara, langsung datang ke Indonesia, kemudian mereka ke Vietnam, kemudian Nvidia menjalin perjanjian, atau melakukan komitmen untuk pengembangan R&D di Vietnam. Ini yang menurut saya suatu poin yang hilang dari kita,” kata dia dalam acara MINDialogue di Soehanna Hall, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

    Hilangnya potensi investasi itu menurutnya disebabkan oleh sulitnya perizinan usaha di Indonesia. Masalah itu menurutnya sebuah hal klasik.

    “Keluhan yang kebanyakan disampaikan FDI (foreign direct investment), dari berbagai bidang yang tidak hanya terkait dengan teknologi, itu masih pada hal klasik, satu mengenai lamanya mendapatkan perizinan, lama dan complicated. Kedua tax yang umum,” terangnya.

    Menurutnya para investor tidak begitu mengutamakan insentif, tetapi bagaimana kebijakan yang mudah dan birokrasi tidak rumit. Karena hal itulah yang menyebabkan investor sering kali banting setir berinvestasi ke negara tetangga.

    “Artinya kita masih punya banyak PR untuk membereskan dari sisi perizinan sampai kepada pengurusan administrasi dan birokrasi terkait investasi itu sendiri. Karena begitu mereka mengalami hambatan ketika ini masuk ke Indonesia, mereka langsung pindahkan itu ke Malaysia ataupun ke Vietnam,” jelasnya.

    (ada/rrd)

  • Keluar dari Middle Income Trap, RI Perlu Contoh Negara Ini!

    Keluar dari Middle Income Trap, RI Perlu Contoh Negara Ini!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Bambang Brodjonegoro, mengungkap bahwa industri manufaktur menjadi salah satu sektor yang bisa didorong untuk membuat Indonesia keluar dari middle income trap. Hal ini lantaran peran sektor manufaktur sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Contohnya negara Jepang, China dan Korea.

    Ia menilai, ketiga negara tersebut bisa berhasil keluar dari middle income trap berkat keberhasilannya mendorong sektor manufaktur, seperti otomotif, dan elektronik.

    “Jika Indonesia mau jadi negara maju, dan keluar dari middle income trap butuh mendorong sektor manufaktur. Tinggal sektor manufaktur apa yang perlu kita dorong,” jelas Bambang dalam Diskusi Panel ‘Mindialogue’ dengan tema “Hilirisasi dan Industrialisasi, Strategi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045”, Kamis, (9/1/2025).

    Apalagi jika melihat sejarah, kontribusi sektor manufaktur di tahun 1990an terhadap PDB sangat besar dan bisa mendorong ekonomi hingga 8%. Sehingga salah satu solusi terbaik dalam mendorong ekonomi Indonesia ke depan adalah bagaimana cara mendorong sektor manufakturnya. Khususnya sektor manfaktur berbasis sumber daya alam.

    “Jangan kita mengikuti sektor otomotif dan elektronik untuk didorong, sangat berat. Karena harus head to head dengan ketiga negara tersebut. Andalan kita adalah manufaktur basis sumber daya alam yang bisa menciptakan nilai tambah,” terangnya.

    Lebih lanjut kata Bambang tinggal bagaimana RI mengatasi tantangan ke depan. Karena jika melihat daya saing RI saat ini belum begitu besar terhadap negara-negara lain.

    “Banyak PR besar untuk menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi dari hilirisasi sampai smelter. Ada nilai tambah tapi daya saing belum terangkat. Kita masih butuh hilirisasi yang lebih hilir. Nah disini barangkali kita bisa ambil manfaat dari studi tahun 2024 mengenai middle income trap pada saat ini negara yang naik kelas yang mengandalkan inovasi,” ungkap Bambang.

    “Saran saya ke Menteri BUMN dan MIN ID ini saat terbaik bumn banyak mengembangkan inovasi yang menghasilkan produk dari tambang kita. Bukan hanya dari smelter tapi lebih tinggi lagi baik dari smelter maupun dari tambang. Misal baterai EV yang didapatkan dari nikel,” tambahnya.

    (dpu/dpu)