Xcloud.id

Tag: Bambang Brodjonegoro

  • Penasihat Prabowo Ungkap Taktik Capai Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

    Penasihat Prabowo Ungkap Taktik Capai Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

    Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Bambang Brodjonegoro menjelaskan investasi akan menjadi kunci untuk ciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi sekaligus berantas kemiskinan di Indonesia.

    Bambang menjelaskan investasi akan menciptakan kegiatan ekonomi tambahan. Dengan demikian, tercipta lapangan kerja sehingga masyarakat memiliki pendapatan.

    Alhasil, sambungnya, daya beli masyarakat meningkat. Sejalan dengan itu, tercipta pertumbuhan ekonomi.

    “Pada dasarnya, investasi membantu mengurangi kemiskinan itu sendiri. Jadi, saya pikir investasi akan selalu menjadi kunci,” ujar Bambang dalam acara Indonesia Economic Summit di Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    Kendati demikian, mantan menteri keuangan itu menjelaskan investasi harus diarahkan ke sektor yang memilikinya efek berganda (multiplier effect) yang besar terutama dalam konteks penciptaan lapangan kerja.

    Bambang mencontohkan, investasi yang bisa menciptakan lapangan kerja besar harus diarahkan ke sektor yang berkaitan dengan kebutuhan dasar.

    “Investasi seperti apa itu? Air, sanitasi, gas untuk memasak, juga transportasi umum, perumahan, pendidikan, dan kesehatan,” jelasnya.

    Dia mencontoh sektor konstruksi bisa menciptakan efek berganda yang besar. Dalam konteks itu, sambungnya, pemerintah kerap kali hanya fokus membangun jalan tol.

    Hanya saja, jalan tol tidak dibangun setiap saat. Oleh sebab itu, Bambang mendorong pembangunan infrastruktur lain seperti sanitasi air yang lebih baik agar masyarakat tidak perlu membeli air bersih, infrastruktur transportasi umum untuk mengurangi pengeluaran masyarakat terhadap BBM, hingga bangun perumahan agar harganya bisa menurun.

    “Dengan melakukan kegiatan semacam ini, maka Anda tetap dapat menciptakan potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, menciptakan lapangan kerja pada saat yang sama, dan dapat meminimalkan pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan dasar,” ujar Bambang.

    Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas Indonesian Business Council (IBC) Arsjad Rasjid menambahkan bahwa pihak swasta juga harus meningkatkan perannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus mengentaskan kemiskinan.

    “Optimisme dari sektor swasta sangat penting. Jadi kami mengundang semua pelaku usaha ikut berpartisipasi dalam mencapai target 0% kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi 8%,” jelas Arsjad pada kesempatan yang sama.

  • Bambang Brodjonegoro Ditunjuk Jadi Dekan Asian Development Bank Institute

    Bambang Brodjonegoro Ditunjuk Jadi Dekan Asian Development Bank Institute

    Jakarta –

    Penasihat Khusus Presiden untuk Urusan Ekonomi dan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro ditunjuk sebagai Dekan Asian Development Bank Institute (ADBI) yang bertempat di Tokyo, Jepang. Bambang akan mulai menjabat pada 14 April 2025.

    Bambang sudah malang melintang di pemerintahan sejak 2005. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan (2014-2016), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (2016-2019), serta Menteri Riset dan Teknologi (2019-2021).

    “Saya merasa terhormat dapat bergabung dengan Asian Development Bank Institute, sebuah wadah pemikir (think tank) yang telah saya kenal dan terlibat selama bertahun-tahun,” kata Bambang Brodjonegoro dalam keterangan resmi, Selasa (18/2/2025).

    ADBI merupakan sebuah bank pembangunan multilateral yang memiliki fungsi untuk membantu merumuskan strategi efektif bagi kawasan Asia dan Pasifik. Menurut Bambang, lembaga ini memiliki reputasi yang kuat dalam hal penelitian berkualitas tinggi dan pelatihan peningkatan kapasitas bagi para pembuat kebijakan di negara-negara berkembang anggota ADB.

    “Saya berharap dapat bekerja sama dengan para mitra dan kolega untuk mengidentifikasi strategi pembangunan yang dapat membantu mengatasi tantangan bersama yang dihadapi kawasan Asia dan Pasifik, serta mendukung kemakmuran dan kesehatan masyarakatnya,” ucap Bambang.

    Bambang memiliki gelar doktor dan master di bidang perencanaan kota dari University of Illinois di Urbana-Champaign dan gelar sarjana di bidang ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) dan pernah menjabat sebagai Dekan pada 2005.

    Bambang akan menggantikan Tetsushi Sonobe, yang bergabung dengan ADBI sebagai Dekan pada April 2020. Selama lima tahun masa jabatannya, ADBI telah berkembang menjadi salah satu wadah pemikir global terkemuka yang menjembatani penelitian dan pembuatan kebijakan.

    ADBI didirikan pada 1997 di Tokyo untuk mengidentifikasi strategi pembangunan yang efektif dan membantu membangun kapasitas manajemen pembangunan yang baik di negara-negara berkembang di kawasan Asia dan Pasifik.

    Tonton juga Video: Jokowi Dapat Dukungan dari ADB Dalam Pembiayaan Transisi Energi

    (aid/ara)

  • Beda Gaya Efisiensi Anggaran di Era Megawati, SBY, Jokowi, Prabowo

    Beda Gaya Efisiensi Anggaran di Era Megawati, SBY, Jokowi, Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dari berbagai masa kepemimpinan Presiden di Tanah Air. Hal itu merupakan upaya pemerintah dalam menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dan pengelolaan keuangan negara. 

    Setiap pemimpin pun menyesuaikan prioritas dan tantangan yang dihadapi pada setiap periode kepemimpinan. Mulai dari Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Lalu, Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), hingga Presiden Prabowo Subianto.

    Setiap era memiliki fokus dan kebijakan anggaran yang berbeda, mencerminkan prioritas dan tantangan yang dihadapi masing-masing pemerintahan.

    Apa perbedaan antara setiap pemimpin dalam menata kelola anggaran pemerintahannya?

    Cara Presiden RI Efisiensi Anggaran 

    1. Efisiensi Era Megawati Soekarnoputri (2001-2004)

    Pada masa kepemimpinan Presiden Ke-5 Megawati, Indonesia tengah berupaya memulihkan ekonomi pasca krisis finansial Asia 1997-1998. Fokus utama pemerintah saat itu adalah stabilisasi ekonomi dan restrukturisasi utang. 

    Data spesifik mengenai alokasi dan efisiensi anggaran pada periode ini terbatas, tetapi prioritas utama adalah pemulihan ekonomi dan penyehatan sektor perbankan.

    Ada banyak gebrakan dalam mengelola keuangan negara yang dilakukan oleh putri proklamator RI Soekarno itu. Salah satunya, pada Desember 2003, pemerintahan Megawati memutuskan untuk mengakhiri program reformasi kerja sama dengan Dana Moneter Internasional (IMF). Keputusan ini diikuti dengan privatisasi perusahaan negara dan divestasi bank guna menutup defisit anggaran negara.

    Tak hanya itu, selama masa jabatannya, Megawati juga cenderung cukup waspada dalam menjaga rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berhasil diturunkan dari 77,32% pada 2001 menjadi 56,60% pada 2004.

    Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. JIBIPerbesar

    2. Era Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)

    Di bawah pemerintahan SBY, penggagas partai Demokrat itu pun memiliki sejumlah racikan dalalam mengatur strategi keuangan negara. Misalnya, pada 2011, SBY menyoroti agar biaya rutin (overhead cost) tidak semestinya harus dikurangi.

    Meskipun angka anggaran makin naik, tetapi yang diperbanyak bukan untuk overhead cost-nya, tapi justru belanja (spending) atau pengeluaran (expenditure) yang mengarah kepada stimulasi pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan program-program pengurangan kemiskinan.  

    SBY juga sering mengingatkan tentang kebijakan pemerintah untuk terus mengurangi utang luar negeri. Termasuk, meminta para menteri mengatur pengeluaran. SBY juga selektif dalam melakukan kunjungan kerja ke luar negeri demi menghemat anggaran. 

    Gebrakan lainnya adalah mingkatkan target dan realisasi penerimaan pajak. Sebagai contoh pada 2005, target penerimaan pajak ditetapkan sebesar Rp334,4 triliun dengan realisasi Rp331,8 triliun. Angka ini terus meningkat hingga 2014, dengan target Rp1.189,8 triliun dan realisasi Rp1.015,8 triliun.

    Dari utak-atik keuangan yang ketat, pendiri klub voli putra LavAni pun terlihat menunjukkan hasil yakni pada Oktober 2006, Indonesia melunasi sisa utang sebesar US$3,7 miliar kepada IMF, lebih cepat dari jadwal yang seharusnya pada 2010.

    Termasuk, anggaran infrastruktur mengalami peningkatan. Pada 2010, anggaran infrastruktur tercatat sebesar Rp99 triliun dan meningkat 107% menjadi Rp178 triliun dalam lima tahun berikutnya.

    Namun, rasio anggaran infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) rata-rata masih di bawah 5%. Selain itu, subsidi energi, khususnya BBM, menyerap porsi besar anggaran, mencapai lebih dari Rp200 triliun pada periode 2012-2014.

    Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). JIBIPerbesar 

    3. Era Joko Widodo (2014-2024)

    Presiden Ke-7 RI Jokowi mengalihkan fokus anggaran dengan memangkas subsidi BBM dan mengalokasikan dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur.

    Pada 2015, anggaran infrastruktur mencapai Rp290 triliun, naik 63% dibandingkan 2014, dengan rasio terhadap PDB sebesar 3,2%. Pada 2016, anggaran ini meningkat menjadi Rp314 triliun atau 3,3% dari PDB. Langkah ini menunjukkan pergeseran prioritas dari subsidi konsumtif ke investasi produktif dalam bentuk infrastruktur.

    Mantan Wali Kota Solo itu meracik efisiensi elalui Inpres Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan APBN 2016.

    Bahkan, upaya ini dilakukan Jokowi dengan menunjuk Sri Mulyani pada Juli 2016 untuk menggantikan Bambang Brodjonegoro sehingga instruksi efisiensi anggaran pun ditargetkan Rp64,7 triliun yang menyasar 87 Kementerian/Lembaga

    Kementerian Pertahanan pun menjadi instansi yang terkena pemangkasan paling besar mencapai Rp7,93 triliun, disusul Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp6,9 triliun.

    Jokowi pun menghemat anggaran guna menunjang program-program pembangunan, terutama infrastruktur. Efisiensi juga dilakukan karena realisasi penerimaan pajak yang terancam mengalami kekurangan dari target pemerintah hingga mencapai lebih dari Rp200 triliun.

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (2014-2024). JIBIPerbesar 

    4. Era Prabowo Subianto (2024-sekarang)

    Memasuki masa kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah menginisiasi langkah penghematan anggaran dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    Berbeda dengan Jokowi yang berfokus di pusat, Presiden Ke-8 RI itu menyasar penghematan anggaran tak hanya di lingkup Kementerian/Lembaga tetapi juga daerah dengan target Rp306,69 triliun, yang mencakup anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun. 

    Kementerian PU pun menjadi instansi terkena pemangkasan paling besar mencapai Rp81 triliun dari alokasi pagu Rp110 triliun. Bahkan, berbeda dengan Jokowi anggaran Kementerian Pertahanan sejauh ini tidak terkena pemangkasan anggaran.

    Prabowo pun berulang kali menekankan bahwa efisiensi anggaran dilakukan untuk mendukung program makan bergizi gratis, perumahan, dan swasembada pangan, juga pembangunan sarana pendidikan.

    Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto. JIBIPerbesar

  • BPI Danantara Akan Jadi Penopang Perekonomian Nasional

    BPI Danantara Akan Jadi Penopang Perekonomian Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyambut baik terbentuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Dikatakan Rosan, BPI Danantara akan menjadi kekuatan besar dalam menopang kinerja perekonomian nasional. Untuk saat ini, Danantara dalam proses pematangan seusai payung hukum yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara disahkan DPR pada pekan lalu.

    “BPI Danantara sedang berjalan, tetapi saya meyakini BPI Danantara ini akan menjadi suatu kekuatan yang sangat besar untuk Indonesia dalam rangka mengembangkan perekonomian ke depannya,” ungkap Rosan saat ditemui di Hotel Four Seasons, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Rosan melanjutkan, BPI Danantara akan menarik investasi besar, baik dari domestik hingga asing.

    Diketahui, saat ini pemerintah tengah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi, bahkan ditargetkan dalam beberapa tahun ke depan mampu menembus angka 8%. Oleh karenanya dibutuhkan sejumlah upaya, salah satunya mendatangkan investasi dalam jumlah besar.

    “Dan tentunya ini akan bersama-sama dengan pihak luar yang ingin berinvestasi bersama-sama dengan Danantara,” beber Rosan.

    Terkait kepastian BPI Danantara akan diluncurkan, Rosan mengaku belum mendapat informasi detail, tetapi kabarnya akan dilakukan dalam beberapa bulan lagi.

    “Memang rencananya seperti itu ya, insyaallah bisa diluncurkan dalam waktu segera,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Bambang Brodjonegoro juga mengungkapkan, BPI Danantara akan bertugas seperti Lembaga Pengelola Investasi (INA) yang berperan sebagai mitra investor asing dalam menggaet investor asing dalam pendanaan proyek pembangunan.

    “BPI Danantara bukan hanya sekadar BUMN, tetapi dibuat seperti superholding. Namun yang lebih penting, Danantara itu diharapkan bisa melakukan leverage, sehingga bisa melakukan investasi yang lebih agresif untuk proyek-proyek di Indonesia,” ucapnya.

  • Dampak Pemangkasan Anggaran 2025, Apakah Produktif atau Kontraproduktif?

    Dampak Pemangkasan Anggaran 2025, Apakah Produktif atau Kontraproduktif?

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemangkasan anggaran Rp 306,69 triliun dari APBN 2025 untuk membiayai program-program prioritas yang dijanjikannya saat kampanye Pilpres 2024. Apa dampaknya?

    Prabowo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Menindaklanjuti Inpres itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025.

    Berdasarkan Inpres itu, Prabowo meminta penghematan anggaran sampai Rp 306,69 triliun. Belanja kementerian/lembaga (K/L) dipangkas sampai Rp256,1 triliun dan dana transfer ke daerah juga dipotong Rp 50,59 triliun.

    Anggaran yang dipangkas Prabowo itu kemudian dialokasikan, di antaranya untuk pembiayaan program makan bergizi gratis yang ditingkatkan menjadi Rp171 triliun dari sebelumnya hanya Rp 71 triliun.

    Penambahan anggaran untuk program andalan Prabowo itu untuk memperluas jangkauan penerima manfaat dari 17,5 juta anak menjadi sekitar 83 juta orang pada 2025. 

    Selain untuk makan bergizi gratis, anggaran tersebut juga dialokasikan untuk program strategis lain seperti perbaikan rumah sakit, klinik, pelayanan kesehatan untuk masyarakat, sekolah, pesantren, pengembangan infrastruktur transportasi, energi, bantuan sosial, subsidi, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga pemberdayaan masyarakat.

    Penghematan anggaran dilakukan Prabowo tak terlepas dari kondisi APBN 2024 yang tekor sampai Rp 507,8 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB) dan kegagalan pemerintah mendapatkan sumber penghasilan baru untuk meningkatkan pendapatan negara.

    Pemerintah sempat berencana menaikkan pajak penghasilan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, namun ditentang banyak pihak. Akhirnya, Prabowo memutuskan PPN 12% hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah.

    Dampak Efisiensi Anggaran
    Meskipun pemangkasan anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengalihkan dana ke program prioritas, beberapa ekonom mengingatkan dampak yang dapat ditimbulkan bagi perekonomian, seperti penurunan daya beli masyarakat, ketidakpastian investasi publik, hingga kesulitan terbuka lapangan kerja baru.

    Dampak penurunan daya masyarakat langsung terasa pada Januari 2025 dengan terjadinya deflasi sebesar 0,76%, seperti dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin (3/2/2025).

    Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan kelompok penyumbang deflasi terbesar bulan lalu, adalah perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 9,16%. Kelompok ini memberi andil deflasi 1,44%.

    “Komoditas yang dominan menjadi pendorong deflasi kelompok ini adalah tarif listrik yang andilnya terhadap deflasi sebesar 1,47%,” tutur Amalia.

    Selanjutnya kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi 0,08% dan memberikan andil deflasi 0,01%. Sedangkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi 1,94%, dan memberikan andil inflasi 0,56%.

    Infografik pemangkasan anggaran 2025. – (Investor Daily/Felicia Karen Agatha Handjojo)

    Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro langsung merespons kekhawatiran pelemahan konsumsi masyarakat yang ditandai dengan deflasi. Menurut dia, deflasi harus ditilik lebih lanjut penyebabnya.

    “Kalau sumber atasnya itu berasal dari inflasi inti atau core inflation, kita patut concern karena itu ada pelemahan dari kegiatan konsumsi masyarakat,” kata Bambang dikutip dari Antara.

    Jajaran pemerintah tingkat pusat hingga daerah kini mulai putar otak bekerja dengan anggaran yang dipangkas sana-sini.

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) misalnya terkena terkena pemangkasan Rp 81,38 triliun, sehingga tersisa Rp 29,57 dari anggaran sebelumnya Rp 110,95 triliun. Akibatnya, banyak kegiatan harus dibatalkan.

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan dampak dari efisiensi tersebut adalah terjadi 10 perubahan pola kerja di kementeriannya. Pertama, antaranya pembatalan kegiatan fisik single year contract baru dan multi year contract baru yang bersumber dari rupiah murni.

    “Dua, pembatalan pembelian alat berat, kami sekarang hanya mengoptimalisasikan alat berat yang ada,” ujar Dody di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).

    Ketiga, penggunaan dana tanggap darurat lebih efektif dan efisien. Keempat, pembatasan perjalanan dinas di dalam maupun luar negeri. Kelima, mengurangi belanja ATK.

    Keenam, meniadakan semua kegiatan seremonial. Ketujuh, pelaksanaan rapat kerja, rapat koordinasi hingga sosialisasi bakal dilakukan secara online. Kedelapan, meniadakan belanja kehumasan tidak prioritas, seperti percetakan banner, spanduk, seminar kit, dan sebagainya. Kesembilan, efisiensi belanja operasional, baik layanan perkantoran, pembelian dan perawatan, sewa kendaraan, dan sebagainya. 

    Kesepuluh, efisiensi belanja nonoperasional yang mengikuti honor kegiatan, dasar konsultan, kajian analisis, dan sebagainya.

    Anggaran belanja Kemkomdigi juga dipangkas sebesar Rp 4,49 triliun dari pagu Rp7,73 triliun. Menkomdigi Meutya Hafid menerapkan beberapa strategi efisiensi, di antaranya memprioritaskan program digitalisasi yang berdampak langsung pada masyarakat, melakukan refokus anggaran, dan meninjau ulang program kerja yang sudah ada. 

    Selain itu, Kemkomdigi juga mencari celah penghematan dengan pola kemitraan baru dan mengimplementasikan program kerja berdasarkan prinsip kerja sama dan kolaborasi.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan anggaran kementeriannya disunat Rp 3,66 triliun dari Rp 5,2 triliun, namun ia masih optimistis program 3 juta rumah yang dicanangkan Prabowo tetap berjalan dengan cara kolaborasi, misalnya lewat program corporate social responsibility (CSR) perusahaan dan mengoptimalkan kucuran dana investasi swasta.

    Investor dari Uni Emirat Arab dan Qatar diklaim akan membangun 1 juta rumah di Indonesia.

    Komisi Yudisial telah membatalkan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung akibat pemotongan anggaran sebesar 54,35%. 

    “Sesuai undang-undang, KY harus mengumumkan seleksi dalam 15 hari kerja sejak menerima surat dari MA pada 16 Januari 2025. Namun, karena efisiensi anggaran, seleksi tidak bisa dilaksanakan,” ujar Menurut Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY M Taufiq HZ dalam konferensi pers daring, Jumat (7/2/2025).

    Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Akhmad Akbar Susamto mengatakan pemangkasan anggaran, terutama jika dilakukan di sektor-sektor produktif, seperti infrastruktur pokok, pendidikan, dan kesehatan, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

    “Sektor-sektor ini memiliki efek multiplikatif yang signifikan terhadap perekonomian. Jika pemotongan anggaran tidak dilakukan secara selektif, maka dapat berdampak negatif pada investasi publik, penciptaan lapangan kerja, dan produktivitas tenaga kerja,” katanya dikutip dari laman resmi UGM.

    Selain itu juga berdampak pada stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat juga dirasakan. 

    Akbar mengingatkan pemerintah agar tidak memangkas anggaran program yang berkaitan dengan perlindungan sosial, subsidi, atau bantuan bagi kelompok rentan. 

    “Jika pemotongan anggaran terlalu agresif di sektor ini, maka daya beli masyarakat dapat menurun, yang pada akhirnya mengurangi konsumsi domestik dan memperlambat pemulihan ekonomi,” tuturnya.

  • Penasihat Presiden tak khawatir dengan deflasi IHK

    Penasihat Presiden tak khawatir dengan deflasi IHK

    Saya kira deflasi harus kita lihat dari sumbernya, kalau sumber atasnya itu berasal dari inflasi inti atau core inflation, kita patut concern karena itu ada pelemahan dari kegiatan konsumsi masyarakat.

    Jakarta (ANTARA) – Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro mengatakan tidak khawatir dengan penurunan inflasi indeks harga konsumen (IHK).

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Senin (3/1), IHK Januari 2025 tercatat deflasi sebesar 0,76 persen month-to-month (mtm).

    “Saya kira deflasi harus kita lihat dari sumbernya, kalau sumber atasnya itu berasal dari inflasi inti atau core inflation, kita patut concern karena itu ada pelemahan dari kegiatan konsumsi masyarakat,” kata Bambang, di Antara Heritage Center, Jakarta, Rabu.

    “Tapi kalau datangnya berasal dari penurunan harga pangan, menurut saya itu positif. Jadi paling tidak penurunan harga pangan itu bisa menjaga daya beli masyarakat itu sendiri,” ujar dia menambahkan.

    Adapun menurut data BPS, inflasi IHK menurun menjadi 0,76 persen year-on-year (yoy) dari realisasi bulan sebelumnya sebesar 1,57 persen (yoy).

    Deflasi tersebut disebabkan oleh kelompok administered prices, terutama disumbang oleh komoditas tarif listrik, seiring implementasi kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50 persen kepada pelanggan rumah tangga dengan daya terpasang listrik sampai dengan daya 2.200 volt ampere(VA) dan normalisasi tarif angkutan pasca periode hari besar keagamaan nasional (HBKN) natal dan tahun baru.

    Selanjutnya, inflasi inti tetap terjaga rendah. Inflasi inti pada Januari 2025 tercatat sebesar 0,30 persen (mtm), meningkat dari realisasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,17 persen (mtm).

    Perkembangan inflasi inti tersebut dipengaruhi oleh peningkatan harga komoditas global dan pola musiman awal tahun, di tengah ekspektasi inflasi yang terjaga.

    Realisasi inflasi inti pada Januari 2025 disumbang terutama oleh inflasi komoditas minyak goreng, emas perhiasan, dan biaya sewa rumah.

    Secara tahunan, inflasi inti Januari 2025 tercatat sebesar 2,36 persen (yoy), meningkat dari realisasi bulan sebelumnya sebesar 2,26 persen (yoy).

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penasihat Presiden tak khawatir dengan deflasi IHK

    Penasihat Presiden: Efisiensi bentuk tanggung jawab kepada masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro menilai efisiensi anggaran kementerian/lembaga (K/L) merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat sebagai pembayar pajak.

    “Saya kira efisiensi anggaran ini tetap perlu, karena bagaimana pun, uang yang dikumpulkan dari tax payer atau pembayar pajak kita tidak bisa dipakai secara sembarangan. Jadi, perlu sekali kita (melakukan efisiensi anggaran),” kata Bambang kepada ANTARA di Antara Heritage Center, Jakarta, Rabu.

    Menteri Keuangan RI periode 2014-2016 tersebut mengakui pemotongan anggaran memang merupakan hal yang sulit bagi para pemangku kepentingan. Namun, hal ini diperlukan agar program-program pemerintah di kemudian hari bisa tepat sasaran.

    “Ini memang pelajaran yang berharga bagi kita soal bagaimana caranya agar anggaran yang terbatas itu benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas,” kata Bambang.

    “Memang barangkali sekarang adalah proses yang menyakitkan, karena ini proses belajar. Tapi saya kira dengan proses belajar ini kita bisa semakin kuat untuk bisa menyesuaikan diri dengan anggaran yang memang seharusnya mereka kelola,” ujar dia menambahkan.

    Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) periode 2016-2019 itu menilai, anggaran yang dipangkas adalah yang sifatnya rutin, bukan bersifat investasi.

    “Saya kira memang yang diefisienkan lebih ke anggaran-anggaran yang sifatnya rutin. Saya yakini anggaran yang sifatnya investasi masih bisa dipertahankan dan itulah yang harus kita dorong sebagai sumber dari pertumbuhan,” jelas Bambang.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penasihat presiden berharap investasi lebih agresif dengan Danantara

    Penasihat presiden berharap investasi lebih agresif dengan Danantara

    Yang lebih penting, Danantara itu diharapkan bisa melakukan leverage (penggunaan pinjaman dari investor sebagai modal) sehingga bisa melakukan investasi yang lebih agresif untuk proyek-proyek di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Bambang Brodjonegoro berharap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dapat mengupayakan investasi yang lebih agresif untuk merealisasikan berbagai program pembangunan.

    “Yang lebih penting, Danantara itu diharapkan bisa melakukan leverage (penggunaan pinjaman dari investor sebagai modal) sehingga bisa melakukan investasi yang lebih agresif untuk proyek-proyek di Indonesia,” ujar Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Selasa.

    Ia menuturkan bahwa banyak investor luar negeri yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia, tapi tidak ingin menjalin kerja sama dengan pemerintah karena lebih memilih untuk berkolaborasi business-to-business (B2B) dengan pihak swasta.

    Salah satunya, sewaktu ia melakukan kunjungan ke Australia saat menjabat Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) periode 2016-2019 untuk menjajaki kerja sama dengan lembaga pengelola dana pensiun di Australia untuk membiayai pembangunan jalan tol di Indonesia.

    Bambang menyatakan bahwa jumlah dana pensiun yang terhimpun di Australia merupakan salah satu yang terbesar di dunia dan banyak diinvestasikan di sektor infrastruktur di berbagai negara, salah satunya di Meksiko.

    “Saya langsung bilang, ‘Bagaimana kalau Anda kami pertemukan dengan BUMN kami?’ Langsung jawabannya, ‘Tolong jangan BUMN’, katanya mereka tidak mau urusan sama BUMN karena mereka tuh tidak mau urusan kebawa-bawa ke negara, jadi mereka inginnya berurusan dengan swasta,” katanya.

    Mengingat pengalaman tersebut, ia pun berharap Danantara dapat menjadi partner investasi asing ke Indonesia seperti yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Investasi/Indonesia Investment Authority (INA).

    “INA tuh sudah menggandeng (lembaga) dana pensiun Kanada, (lembaga) dana pensiun Belanda, untuk masuk (berinvestasi) di beberapa ruas jalan tol. Itulah alternatif yang harus dipikirkan,” imbuh Bambang.

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan di Jakarta, Selasa, bahwa pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) telah disetujui dalam Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

    Ia menuturkan bahwa BPI Danantara akan melakukan pengelolaan BUMN baik secara operasional maupun mengoptimalkan pengelolaan dividen dalam rangka membantu tugas pemerintah.

    BPI Danantara membawahi INA dan tujuh BUMN dengan total aset sekitar Rp9.480 triliun, sehingga menjadikannya sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) terbesar keempat di dunia.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sarasehan dan Elshinta Award 2025 siap digelar dukung Indonesia Emas

    Sarasehan dan Elshinta Award 2025 siap digelar dukung Indonesia Emas

    Jakarta (ANTARA) – Elshinta Media Grup menyatakan pelaksanaan Sarasehan dan Elshinta Award 2025 siap digelar untuk mendukung Indonesia Emas 2045.

    Pemimpin Redaksi Radio Elshinta Haryo Ristamaji, di Jakarta, Selasa mengatakan, tekad Indonesia mengejar target menjadi negara maju pada tahun 2045 atau Indonesia Emas 2045 merupakan cita-cita mulia yang harus diketahui, dipahami dan didukung oleh semua warga bangsa.

    Elshinta Media Grup menyadari betul akan hal itu. Oleh karena itu, Elshinta menyelenggarakan sarasehan dengan tema: ‘Mengonsolidasi Kekuatan untuk Mengatasi Hambatan dan Tantangan dalam 20 tahun Menuju Indonesia Emas 2045’ di Antara Heritage Center pada 5 Februari 2025.

    Haryo mengatakan, sejumlah pembicara penting dijadwalkan akan hadir mulai dari kalangan praktisi, akademisi dan pengambil kebijakan. Mereka adalah Menteri BUMN yang juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir, pakar ekonomi dan bisnis Universitas Indonesia Prof Dr Rhenald Kasali.

    Selanjutnya, penasehat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Prof Bambang Brodjonegoro, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora Prof Asrorun Niam Soleh.

    Selain itu, akan turut hadir pula pembicara dari kalangan generasi muda yakni aktivis disabilitas sekaligus mantan Staf Khusus Presiden RI Angkie Yudistia, wirausahawan kuliner yang sukses dengan jenama Kopi Tuku Andanu Prasetyo, dan Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional Rezzi Eko Caraka. Bertindak sebagai pemandu acara pada sarasehan ini jurnalis televisi senior Aiman Witjaksono.

    “Diskusi ini nanti akan ditutup dengan komunike bersama, kesepakatan yang dimulai hari ini untuk bisa menggapai Indonesia Emas 2045 dengan optimal dan maksimal. Komunike tersebut ditandatangani oleh seluruh pembicara,” kata Haryo dalam keterangan di Jakarta.

    Sarasehan yang berlangsung selama sekitar 1,5 jam akan diakhiri dengan penandatanganan komunike sekaligus menandakan dimulainya hitung mundur 20 tahun Indonesia Emas 2045.

    Prosesi yang dilangsungkan di dalam gedung bersejarah sekaligus ikonik Antara Heritage Center diharapkan bisa menstimulasi dan mengakselerasi partisipasi aktif berbagai kalangan agar Indonesia Emas 2045 tidak berhenti hanya sebatas jargon.

    “Kita membuat format acara ini lebih intim, tidak seperti red carpet. Kita ingin membuat, acara tersebut lebih dekat antara nara sumber, pengambil kebijakan, tamu undangan dan mahasiswa yang nanti kita berikan ruang untuk berinteraksi dengan nara sumber,” kata Haryo

    Diketahui, Antara Heritage Center merupakan bangunan cagar budaya kelas A dan usianya telah mencapai 107 tahun. Gedung ini merupakan saksi sejarah karena termasuk tempat pertama kali proklamasi kemerdekaan digaungkan ke seluruh penjuru dunia.

    Elshinta Award 2025, Kiprah Anak Bangsa untuk Negeri

    Acara kemudian beralih ke penyerahan penghargaan dalam Elshinta Award (EA) 2025. Sejumlah tokoh nasional, lokal hingga masyarakat awam akan menerima piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi Elshinta Media Grup dan audiens serta netizen atas kiprah mereka dalam pembangunan dan kemajuan Indonesia.

    Tidak hanya itu, penghargaan EA 2025 juga menjadi milestone (tonggak) bagi awardee agar meneruskan kontribusi positif mereka terhadap bangsa.

    Sejumlah nama yang terjaring dan telah menyatakan kesediaan mereka untuk menghadiri EA 2025 yakni Wakil Presiden RI periode 2004 – 2009 dan 2014 – 2019 M Jusuf Kalla, Menteri Dikdasemen Prof Abdul Mu’ti, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Selanjutnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Ketua Dewa Pers Ninik Rahayu, Kakorlantas Irjen Pol Aam Suhanan, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, pegiat energi ramah lingkungan dari Manggar, Kalimantan Timur Suyono, dan beberapa awardee lainnya.

    Berbeda dengan penyelenggaraan-penyelenggaraan sebelumnya, EA 2025 merekrut 2 orang juri yang dikenal kompeten di bidangnya. Mereka adalah profesional dan pebisnis di bidang public relations, media dan kepemimpinan Asmono Wikan dan Guru Besar Komunikasi Politik LSPR, Prof. Lely Arrianie. Dalam melakukan penjaringan nomine, tim juri juga diperkuat Pemimpin Redaksi Haryo Ristamaji.

    “Lewat kerja keras semua tim Elshinta dan kita (juri), cukup memeras keringat dan pikiran, kemudian kita bisa menghasilkan nama-nama yang saya kira bisa diterima publik. Karena selain dikenal masyarakat, mereka juga punya kemampuan berkomunikasi yang baik kepada masyarakat,” jelas Prof. Lely Arriane.

    Guru Besar Komunikasi Politik LSPR Prof. Lely Arrianie, menjelaskan proses penjurian juga mempertimbangkan dinamika yang terjadi di masyarakat.

    Menurut Prof Lely salah satu kriteria penerima award, adalah mereka bagian dalam komunikasi publik yang bisa diterima masyarakat dengan baik baik narasi dan pesan politik, memiliki kinerja baik dan harus tidak ada cacat publik atau cacat politik.

    Prof. Lely berharap tokoh-tokoh penerima Elshinta Award 2025 tidak memiliki cacat politik, cacat publik atau kontroversi karena tersaring dalam penjurian berjenjang.

    Acara Sarasehan dan Elshinta Award 2025 akan dihadiri oleh seratus lebih undangan, mayoritas adalah mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek. Bagi publik yang ingin mengikuti event ini namun tidak mendapatkan undangan, bisa mengikuti secara langsung keseluruhan acara melalui radio dan media sosial Elshinta.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

  • Penasihat presiden sebut KPBU bisa dukung efisiensi anggaran K/L

    Penasihat presiden sebut KPBU bisa dukung efisiensi anggaran K/L

    Jakarta (ANTARA) – Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi menyatakan bahwa skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dapat menjadi langkah alternatif untuk merealisasikan program pemerintah sekaligus mendukung efisiensi anggaran kementerian/lembaga (K/L).

    “Dari sejak saya di Kementerian Keuangan, apalagi sejak di Bapenas, saya makin percaya bahwa kita ini bisa menghemat banyak belanja infrastruktur dengan melakukan kerja sama dengan swasta, dengan badan usaha. Kami waktu itu bikin produk KPBU,” ucap Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Selasa.

    Menteri Keuangan periode 2014-2016 sekaligus Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) periode 2016-2019 tersebut menyatakan bahwa kebijakan pemerintah untuk mengefisienkan anggaran dapat menjadi peluang bagi para pelaku swasta, terutama pada sektor jasa keuangan.

    Namun, ia menyayangkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir skema kerja sama tersebut tidak diterapkan secara optimal karena lebih banyak yang memilih untuk mengerjakan proyek berdasarkan anggaran APBN.

    Padahal dengan skema KPBU, ia menyatakan bahwa penggunaan anggaran menjadi lebih disiplin dan tidak mudah disalahgunakan.

    “Dan yang paling penting, tidak perlu menyedot anggaran yang begitu banyak untuk bisa mengerjakan suatu proyek infrastruktur. Sudah banyak skema dalam KPBU yang sebenarnya bisa dipakai,” ujarnya.

    Bambang pun mengapresiasi upaya efisiensi anggaran oleh pemerintah hingga Rp256,1 triliun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    “Karena saya sendiri juga sebagai yang pernah memimpin kementerian kadang-kadang sering merasa kenapa ya kami kadang-kadang kurang efisien,” katanya.

    Ia mengatakan bahwa dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, K/L harus mulai memikirkan skema pembiayaan kreatif sebagai solusi.

    “Bukan berarti anggaran menurun atau alokasi anggaran dipotong segala sesuatunya berakhir. Kita justru harus mencari cara dengan anggaran yang makin terbatas bagaimana aktivitas yang produktif tetap bisa berjalan,” imbuhnya.

    Kementerian Keuangan telah menerbitkan surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang memerintahkan K/L untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

    Pos belanja alat tulis kantor (ATK) diminta untuk dihemat hingga 90 persen; kegiatan seremonial 56,9 persen; rapat, seminar, dan sejenisnya 45 persen; kajian dan analisis 51,5 persen; diklat dan bimtek 29 persen; serta honor output kegiatan dan jasa profesi 40 persen.

    Kemudian, percetakan dan suvenir 75,9 persen; sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3 persen; lisensi aplikasi 21,6 persen; jasa konsultan 45,7 persen; bantuan pemerintah 16,7 persen; pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen; perjalanan dinas 53,9 persen; peralatan dan mesin 28 persen; infrastruktur 34,3 persen; serta belanja lainnya 59,1 persen.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025