Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Video: Warga Ngebor Sumur Minyak – Uang Bansos di Rekening Dormant

    Video: Warga Ngebor Sumur Minyak – Uang Bansos di Rekening Dormant

    Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan hasil minyak yang diproduksi dari sumur-sumur rakyat akan dibeli oleh PT Pertamina (Persero). Hal itu dia ungkapkan setelah melakukan rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/07/2025) kemarin.

    Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan dana bantuan sosial sebesar Rp 2,1 triliun, di 10 juta rekening bank penerima yang sudah lama tidak digunakan alias dorman. PPATK menyebut rekening-rekening tersebut tidak digunakan hingga tiga tahun.

    Dari mancanegara, India resmi menyalip China sebagai eksportir utama smartphone ke Amerika Serikat. Lonjakan ini terjadi di tengah pergeseran rantai pasok global dan tekanan dagang dari Washington terhadap produk buatan China.

    Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Rabu, 30/07/2025) berikut ini.

  • 20.000-30.000 Sumur Minyak Boleh Dibor Warga, Hasilnya ke Pertamina

    20.000-30.000 Sumur Minyak Boleh Dibor Warga, Hasilnya ke Pertamina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi membolehkan aktivitas pengeboran sumur minyak mentah yang dilakukan oleh masyarakat.

    Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mencatat sumur rakyat yang sudah diidentifikasi dan bisa dikelola setidaknya mencapai 20-30 ribu lebih yang tersebar di tiga provinsi. “Ya, sekitar 20.000 sampai 30.000,” ungkap Bahlil usai Rapat di Kementerian ESDM dikutip Rabu (30/7/2025).

    Lebih lanjut, Bahlil menyebut PT Pertamina (Persero) sendiri nantinya akan bertindak sebagai off-taker atau pembeli minyak hasil produksi sumur rakyat. Adapun, harga pembelian ditetapkan antara 70% hingga 80% dari harga minyak mentah Indonesia (ICP).

    “Ketika produksinya sudah ada dari sumur-sumur masyarakat, maka Pertamina sebagai off-taker dan harganya antara 70% dari ICP sampai 80%, jadi sekitar itu,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, dikutip Rabu (30/7/2025).

    Melalui regulasi baru ini, pemerintah akan memberikan legalitas melalui perizinan usaha, baik dalam bentuk koperasi, UMKM, maupun kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    “Jadi metodenya bukan dikerjasamakan, itu nanti dikelola oleh koperasi, BUMD, dan UMKM. Tapi bukan koperasi abal-abal ya, bukan koperasi jual kerupuk, bukan ya dan bukan koperasi jual bahan pokok,” ungkap Bahlil.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • DPR minta pengelolaan sumur minyak oleh UMKM dan BUMD jadi prioritas

    DPR minta pengelolaan sumur minyak oleh UMKM dan BUMD jadi prioritas

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI, Mukhtarudin, mengatakan pengelolaan 30 ribu sumur minyak rakyat melalui UMKM, koperasi, dan BUMD harus menjadi prioritas strategis.

    Dia menilai skema ini dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus membuka ruang pemberdayaan ekonomi masyarakat.

    Mukhtarudin dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Rabu. mengatakan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengonfirmasi terdapat sekitar 30.000 sumur minyak rakyat di Sumatera Selatan, Jambi, Jawa Tengah, dan beberapa wilayah lain.

    Dia menjelaskan data SKK Migas menunjukkan bahwa potensi tambahan lifting dari pengelolaan sumur-sumur tersebut bisa mencapai 90.000–100.000 barel per hari (bph).

    Tambahan ini, kata Muhktarudin sangat krusial mengingat realisasi lifting minyak Indonesia pada bulan Juni-Juli 2025 sudah mencapai 602 ribu bph, sedikit di bawah target APBN sebesar 605 ribu bph seperti yang disampaikan Menteri ESDM ke Presiden.

    “Optimalisasi sumur rakyat adalah langkah konkret mengurangi ketergantungan impor minyak mentah yang saat ini masih di kisaran 600–700 ribu bph. Jika skema ini berjalan, Indonesia bisa menghemat devisa sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan,” kata Mukhtarudin.

    Mukhtarudin melanjutkan, pemberdayaan UMKM dan koperasi akan menciptakan multiplier effect bagi ekonomi daerah.

    Berdasarkan kajian awal, setiap 1.000 sumur yang dioperasikan oleh UMKM dan BUMD berpotensi menciptakan 1.500–2.000 lapangan kerja langsung serta memacu industri pendukung seperti jasa perawatan sumur, transportasi, dan keuangan mikro.

    Sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Mukhtarudin menegaskan peran pihaknya melalui DPR harus memantau program ini agar berjalan dengan transparan dan akuntabel.

    “Komisi XII DPR RI akan memastikan tata kelola program ini berjalan baik, perizinan dipermudah, akses pembiayaan dijamin, serta penerapan teknologi ramah lingkungan. Energi harus menjadi motor ekonomi rakyat, bukan hanya korporasi besar,” tegas Mukhtarudin.

    Dia juga mengingatkan pemerintah agar program ini mengadopsi teknologi guna supaya pengelolaan sumur rakyat tidak menimbulkan dampak lingkungan.

    “Dengan tata kelola yang benar, kita bisa wujudkan ketahanan energi sekaligus pemerataan ekonomi,” tutup dia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil: Kopdes Merah Putih Tak Bisa Garap Sumur Minyak Rakyat

    Bahlil: Kopdes Merah Putih Tak Bisa Garap Sumur Minyak Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak tergolong dalam koperasi yang bisa menggarap sumur minyak rakyat.

    Adapun kewenangan mengenai koperasi mengelola sumur rakyat tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. Dalam beleid itu, sumur minyak masyarakat adalah sumur yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, atau UMKM.

    Menurut Bahlil, koperasi yang menggarap sumur minyak rakyat merupakan koperasi-koperasi khusus, bukan koperasi yang menjual bahan pokok.

    “Bedalah [kalau Kopdes]. Beda barangnya, kan,” ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (29/7/2025).

    Dia menjelaskan, Kopdes Merah Putih merupakan koperasi yang menjual bahan-bahan pokok. Sedangkan, koperasi yang bisa mengelola sumur minyak rakyat bukan seperti itu.

    Berdasarkan Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang beroperasi di dekat sumur rakyat itu nantinya akan membeli produksi sumur rakyat seharga 70–80% dari harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP).

    “Jadi, metodenya, (sumur rakyat) bukan dikerjasamakan. Itu nanti dikelola oleh koperasi, BUMD, dan UKM. Bukan koperasi yang jual kerupuk, bukan, ya. Bukan koperasi yang jual bahan pokok,” tutur Bahlil.

    Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, tahapan implementasi penanganan sumur minyak masyarakat yaitu inventarisasi sumur masyarakat; penunjukan pengelola sumur masyarakat (apakah melalui BUMD, koperasi dan/atau UMKM); persetujuan dan perjanjian kerja sama sumur BUMD/koperasi/UMKM dengan KKKS.

    Regulasi ini pun mengatur tiga bentuk kerja sama. Pertama, kerja sama KKKS dengan mitra, yaitu kerja sama operasi atau teknologi mencakup sumur idle well, production well, idle field, serta lapangan produksi.

    Kedua, kerja sama sumur rakyat. Ketiga, kerja sama pengusahaan sumur tua yang sudah berjalan sesuai dengan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua.

    Khusus sumur rakyat, kegiatan operasinya akan dinaungi BUMD, koperasi, atau UMKM yang bekerja sama dengan KKKS. Kelak, KKKS pun wajib membeli minyak dari sumur rakyat tersebut.

    Sebaliknya, BUMD, koperasi, atau UMKM yang tak menjual minyak ke KKKS akan dilakukan penindakan hukum. Adapun, kerja sama antara KKKS dengan sumur rakyat ini dilakukan pada periode penanganan sementara paling lama 4 tahun.

  • Prabowo Minta MIND ID Perkuat Tata Kelola dan Produktivitas Tambang

    Prabowo Minta MIND ID Perkuat Tata Kelola dan Produktivitas Tambang

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama Holding BUMN Tambang MIND ID Maroef Sjamsoeddin menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan produktivitas perusahaan tambang nasional. 

    Menurut Maroef, Presiden menekankan pentingnya menjaga dan mengelola kekayaan alam nasional, terutama sektor mineral dan batu bara, sebagai salah satu sumber daya strategis jangka panjang. 

    “[Presiden menekankan] tata kelola dan tingkatkan produktivitasnya. Karena satu-satunya kekayaan alam yang bisa kita andalkan ke depan adalah mineral dan batu bara,” ujarnya usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa (29/7/2025). 

    Saat ditanya apakah pertemuan tersebut juga membahas divestasi saham PT Freeport Indonesia, Maroef memastikan tidak ada pembahasan mengenai hal itu. 

    Kendati demikian, dia menyebut proses divestasi masih berjalan sesuai kesepakatan yang diteken sejak 2018.

    “Masih kan, masih cukup panjang [prosesnya], tapi itu memang perjanjian sudah dari 2018,” jelasnya.

    Maroef juga menanggapi soal permintaan Amerika Serikat (AS) untuk menghapus hambatan ekspor mineral kritis. Dia menegaskan tidak ada pembahasan khusus dengan Presiden terkait hal tersebut. Pembicaraan soal Freeport hanya seputar produksi tembaga dan emas serta tugas kelola MIND ID di Gresik.

    Terkait larangan ekspor mineral mentah, Maroef menegaskan bahwa MIND ID tetap patuh pada Undang-Undang yang berlaku. Dia juga menegaskan komitmen MIND ID dalam menjaga sumber daya alam demi keberlanjutan.

    Sementara itu, mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 yang disiapkan menjadi tahunan, Maroef mengatakan hal itu menjadi domain Kementerian ESDM.

    Sekadar informasi, sejak era kepemimpinan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) rencana penambahan saham sebesar 10% di Freeport Indonesia menjadi 61%. 

    Namun, wacana itu masih dalam proses yang dilakukan kementerian terkait. Sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di 2024 lalu, menargetkan rencana penambahan saham ini pada awal 2025.

  • Bos SKK Migas Sebut Potensi Produksi Minyak Sumur Rakyat Capai 100.000 Bph

    Bos SKK Migas Sebut Potensi Produksi Minyak Sumur Rakyat Capai 100.000 Bph

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala SKK migas Djoko Siswanto mengungkapkan negara berpotensi mendapat tambahan produksi minyak mencapai 100.000 barel per hari (bph) dari sumur rakyat yang dianggap ilegal.

    Penambahan produksi itu seiring terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. Dalam beleid itu, sumur minyak masyarakat adalah sumur yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, atau UMKM. 

    Melalui aturan baru tersebut, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu.

    Djoko mengatakan, pihaknya memetakan saat ini terdapat lebih dari 30.000 sumur masyarakat yang berpotensi dikerjasamakan. Dia pun menyebut, potensi tambahan lifting itu mulai terealisasi pada Agustus 2025.

    Dia menjelaskan, setiap 1 sumur itu memiliki potensi untuk memproduksi 3 bph. Artinya, apabila terdapat 30.000 sumur, maka potensi produksinya bisa mencapai 90.000 bph.

    Djoko pun memproyeksi angka bisa meningkat ke level 100.000 bph. Sebab, masih ada potensi tambahan dari pemanfaatan sumur rakyat lain yang belum terdata.

    “Saya sih melihat potensi ya, bisa 100.000 [bph]. Kalau saya [lihat] potensi, potensi lho,” ucap Djoko di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (29/7/2025).

    Djoko menyebut, realisasi kerja sama dengan UMKM dan BUMD tinggal menunggu usulan resmi dari para gubernur di daerah. Dia pun berharap mulai bulan depan sudah ada tambahan produksi dari program ini.

    Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia 30.000 sumur minyak itu tersebar di sejumlah provinsi. Namun, mayoritas berada di Sumatra Selatan, Jambi, Sumatra Utara, hingga Jawa Tengah.

    Sumur rakyat potensial itu sudah bisa dikerjasamakan dengan KKKS mulai Agustus 2025. Adapun KKKS yang dimaksud saat ini baru PT Pertamina (Persero) dan anak usahanya.

    “Ketika produksinya sudah ada dari sumur-sumur masyarakat, maka Pertamina sebagai off taker dan harganya antara 70% dari ICP [Indonesian Crude Price] sampai 80% Jadi sekitar itu,” ucap Bahlil.

    Sebagaimana diketahui berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, tahapan implementasi penanganan sumur minyak masyarakat yaitu inventarisasi sumur masyarakat; penunjukan pengelola sumur masyarakat (apakah melalui BUMD, koperasi dan/atau UMKM); persetujuan dan perjanjian kerja sama sumur BUMD/koperasi/UMKM dengan KKKS. 

    Regulasi ini pun mengatur tiga bentuk kerja sama. Pertama, kerja sama KKKS dengan mitra, yaitu kerja sama operasi atau teknologi mencakup sumur idle well, production well, idle field, serta lapangan produksi. 

    Kedua, kerja sama sumur rakyat. Ketiga, kerja sama pengusahaan sumur tua yang sudah berjalan sesuai dengan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua. 

    Khusus sumur rakyat, kegiatan operasinya akan dinaungi BUMD, koperasi, atau UMKM yang bekerja sama dengan KKKS. Kelak, KKKS pun wajib membeli minyak dari sumur rakyat tersebut. 

    Sebaliknya, BUMD, koperasi, atau UMKM yang tak menjual minyak ke KKKS akan dilakukan penindakan hukum. Adapun, kerja sama antara KKKS dengan sumur rakyat ini dilakukan pada periode penanganan sementara paling lama 4 tahun.

  • Bahlil Buka Peluang 30.000 Sumur Rakyat Dikerjasamakan dengan Pertamina

    Bahlil Buka Peluang 30.000 Sumur Rakyat Dikerjasamakan dengan Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan lebih dari 30.000 sumur minyak masyarakat yang dianggap ilegal, berpeluang dikerjasamakan dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

    Hal ini diungkapkan usai menggelar rapat bersama para pemangku kepentingan terkait pemberdayaan sumur rakyat di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (29/7/2025) sore.

    Rapat tersebut juga merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

    “Ya sekitar 20.000-30.000 sumur [yang berpotensi diberdayakan KKKS],” ucap Bahlil.

    Jumlah sumur rakyat yang potensial untuk diberdayakan itu meningkat dari prediksi semula. Sebab, Kementerian ESDM sebelumnya mencatat hanya ada 8.000 sumur rakyat yang potensial.

    Bahlil mengatakan, 30.000 sumur minyak itu tersebar di sejumlah provinsi. Namun, mayoritas berada di Sumatra Selatan, Jambi, Sumatra Utara, hingga Jawa Tengah.

    Dalam Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 itu, sumur minyak masyarakat adalah sumur yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, atau UMKM.

    Melalui aturan baru tersebut, KKKS dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu.

    Khusus sumur rakyat, kegiatan operasinya akan dinaungi BUMD, koperasi, atau UMKM yang bekerja sama dengan KKKS. Kelak, KKKS pun wajib membeli minyak dari sumur rakyat tersebut dengan harga 80% dari Indonesian Crude Price (ICP).

    Sebaliknya, BUMD, koperasi, atau UMKM yang tak menjual minyak ke KKKS akan dilakukan penindakan hukum. Adapun, kerja sama antara KKKS dengan sumur rakyat ini dilakukan pada periode penanganan sementara paling lama 4 tahun.

    Menurut Bahlil, sumur rakyat potensial itu sudah bisa dikerjasamakan dengan KKKS mulai Agustus 2025 mendatang. Adapun KKKS yang dimaksud saat ini baru PT Pertamina (Persero) dan anak usahanya.

    “Ketika produksinya sudah ada dari sumur-sumur masyarakat, maka Pertamina sebagai offtaker dan harganya antara 70% dari ICP sampai 80% Jadi sekitar itu,” ucap Bahlil.

  • RI Punya Proyek Pabrik DME di 6 Lokasi, Digarap Siapa? Ini Kata Rosan

    RI Punya Proyek Pabrik DME di 6 Lokasi, Digarap Siapa? Ini Kata Rosan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah berencana membangun proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di enam lokasi dengan perkiraan investasi mencapai Rp 164 triliun.

    Hal ini sesuai hasil pra studi kelayakan atau pra-Feasibility Study (pra-FS) yang dikerjakan Tim Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang juga Ketua Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional pun telah menyerahkan dokumen terkait 18 proyek hilirisasi ini kepada CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani di Jakarta, Selasa (22/07/2025). 

    Dari dokumen tersebut terungkap bahwa proyek hilirisasi batu bara menjadi DME ini akan dibangun di 6 lokasi, yaitu Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, dan Banyuasin. Keenam proyek DME ini diperkirakan akan menyerap 34.800 tenaga kerja.

    Lantas, siapa yang akan menggarap proyek DME tersebut? Apakah akan ada penugasan kepada PT Bukit Asam Tbk (PTBA) seperti yang dilakukan pada proyek sebelumnya?

    CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan, pihaknya belum menentukan siapa yang akan membangun proyek hilirisasi batu bara menjadi DME ini. Pihaknya akan melakukan evaluasi secara keseluruhan terhadap dokumen pra-FS yang baru saja diserahkan oleh Ketua Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Bahlil Lahadalia.

    “Ini kan baru, ini pra-FS-nya. Baru aja minggu lalu, ya. Kita kan akan melakukan evaluasi secara keseluruhan, secara komprehensif,” ungkapnya kepada wartawan di Gedung Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Selasa (29/07/2025).

    Namun demikian, dia menyebut, investasi proyek DME ini bisa dilakukan oleh BUMN, Danantara atau pun kombinasi keduanya.

    “Investasi itu bisa dilakukan baik melalui BUMN yang ada, ataupun melalui Danantara investasi secara langsung, atau kombinasi dua-duanya. Atau, kita tambahkan lagi, kita ajak juga dunia usaha lainnya. Jadi, dari kami, dari Danantara, justru kami ini ingin mengajak dunia usaha untuk ikut berinvestasi dengan potensi-potensi investasi yang ada di Indonesia,” jelasnya.

    “Karena kenapa? Kue investasi ini kan makin lama makin besar, makin berkembang. Justru dengan Danantara, kita ingin mendorong dunia usaha lainnya, terutama dalam negeri dan luar negeri, ayo sama-sama gitu ya, terutama dari dalam negeri. Karena makin banyak target proyek yang dikerjakan, tentunya dampaknya juga makin positif, dalam ekonomi, dalam lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Tapi, itu kita sedang evolusi secara komprehensif,” tuturnya.

    Tapi di sisi lain, pihaknya juga akan mengkaji dampak sosial, hukum, teknologi, dan lainnya.

    Oleh karena itu, pihaknya juga akan menunjuk pihak independen untuk menganalisa dampak-dampak tersebut.

    “Jadi, kami benar-benar, ini kan amanah yang sangat besar ya yang diberikan kepada Danantara. Kami tidak mau mengambil risiko untuk melakukan ini setengah-setengah. Dalam segala bidang. Kita nggak mau. Ini benar-benar secara proper, secara benar semua lah prosesnya,” tandasnya.

    Seperti diketahui, proyek hilirisasi batu bara menjadi DME ini bagian dari 18 proyek hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang sudah tuntas pengerjaan Pra-FS-nya. Adapun 18 proyek hilirisasi tersebut diperkirakan membutuhkan investasi sebesar US$ 38,63 miliar atau setara dengan Rp 618,13 triliun.

    Secara keseluruhan, 18 proyek ini berpotensi menciptakan 276.636 lapangan kerja langsung dan tidak langsung.

    Berikut daftar 18 proyek hilirisasi tersebut:

    Industri Smelter Aluminium (bauksit) di Mempawah, Kalimantan Barat. Nilai investasi Rp 60 triliun dan diperkirakan akan menyerap 14.700 tenaga kerja.
    Industri DME (hilirisasi batu bara) di enam lokasi: Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, dan Banyuasin. Nilai investasi Rp 164 triliun dan diperkirakan akan menyerap 34.800 tenaga kerja.
    Industri Aspal (aspal Buton) di Buton, Sulawesi Tenggara. Nilai investasi Rp 1,49 triliun dan diperkirakan akan menyerap 3.450 tenaga kerja.
    Industri Mangan Sulfat (mangan) di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nilai investasi Rp 3,05 triliun dan diperkirakan akan menyerap 5.224 tenaga kerja.
    Industri Stainless Steel Slab (nikel) di Kawasan Industrial Morowali, Sulawesi Tengah. Nilai investasi Rp 38,4 triliun dan diperkirakan akan menyerap 12.000 tenaga kerja.
    Industri Copper Rod, Wire & Tube (Katoda tembaga) di Gresik, Jawa Timur. Nilai investasi Rp 19,2 triliun dan diperkirakan akan menyerap 9.700 tenaga kerja.
    Industri Besi Baja (Pasir besi) di Kabupaten Sarmi, Papua. Nilai investasi Rp 19 triliun dan diperkirakan akan menyerap 18.000 tenaga kerja.
    Industri Chemical Grade Alumina (bauksit) di Kendawangan, Kalimantan Barat. Nilai investasi Rp 17,3 triliun dan diperkirakan akan menyerap 7.100 tenaga kerja.
    Industri Oleoresins (Pala) di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nilai investasi Rp 1,8 triliun dan diperkirakan akan menyerap 1.850 tenaga kerja.
    Industri Oleofood (Kelapa sawit) di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan Timur (MBTK). Nilai investasi Rp 3 triliun dan diperkirakan akan menyerap 4.800 tenaga kerja.
    Industri nata de coco, medium-chain triglycerides (MCT), coconut flour, activated carbon (kelapa) di Kawasan Industri Tayan, Riau. Nilai investasi Rp 2,3 triliun dan diperkirakan akan menyerap 22.100 tenaga kerja.
    Industrial Chlor Alkali Plant (garam) di Aceh, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Banten, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Nilai investasi Rp 16 triliun dan diperkirakan akan menyerap 33.000 tenaga kerja.
    Industri Fillet Tilapia (Ikan Tilapia) di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nilai investasi Rp 1 triliun dan diperkirakan akan menyerap 27.600 tenaga kerja.
    Industri Carrageenan (Rumput Laut) di Kupang, NTT. Nilai investasi Rp 212 miliar dan diperkirakan akan menyerap 1.700 tenaga kerja.
    Oil Refinery di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung (Bali), Bima, Ende, Makassar, Dongala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara, Fakfak. Nilai investasi Rp 160 triliun dan diperkirakan akan menyerap 44.000 tenaga kerja.
    Oil Storage Tanks di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung (Bali), Bima, Ende, Makassar, Dongala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara, Fakfak. Nilai investasi Rp 72 triliun dan diperkirakan akan menyerap 6.960 tenaga kerja.
    Modul Surya Terintegrasi (Bauksit dan Silika) di Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah. Nilai investasi Rp 24 triliun dan diperkirakan akan menyerap 19.500 tenaga kerja.
    Industri Bioavtur (Used Cooking Oil) di KBN Maranda, Kawasan Industri Cikarang, dan Kawasan Industri Karawang. Nilai investasi Rp 16 triliun dan diperkirakan akan menyerap 10.152 tenaga kerja.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ikuti Langkah Cak Imin, Bahlil Sebut Golkar Kaji Pilkada Lewat DPRD

    Ikuti Langkah Cak Imin, Bahlil Sebut Golkar Kaji Pilkada Lewat DPRD

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Partainya tengah mengkaji sejumlah opsi penataan sistem demokrasi, termasuk kemungkinan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

    Pernyataan itu disampaikan Bahlil usai melapor kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/7/2025).

    Dia menekankan bahwa wacana tersebut bukan hal baru di tubuh Golkar.

    “Saya dari sejak HUT Golkar bulan Desember kemarin sudah menyampaikan bahwa penting untuk kita melakukan penataan sistem demokrasi lewat perubahan undang-undang politik,” ujar Bahlil.

    Menurutnya, kajian tersebut mencakup keseluruhan sistem pemilu, termasuk pemilihan legislatif, pilkada, hingga pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Salah satu opsi yang tengah dirumuskan adalah agar kepala daerah dipilih oleh DPRD, bukan secara langsung oleh rakyat.

    “Kenapa? Karena UUD 1945 tidak menegaskan bahwa pemilihan bupati atau wali kota itu harus langsung, tapi dilakukan secara demokratis,” jelasnya.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu juga menyoroti dampak negatif dari pemilihan langsung, termasuk potensi konflik sosial yang menurutnya justru merusak nilai-nilai kebersamaan di masyarakat.

    “Yang menang saja rasanya sakit, apalagi yang kalah? Demokrasi itu bukan tujuan negara, tapi instrumen. Kita harus cari instrumen yang sesuai dengan budaya ketimuran kita. Jangan sampai gara-gara pilkada, tetangga tak saling tegur, ada yang bercerai karena beda pilihan,” katanya.

    Saat ditanya apakah ini mencerminkan sikap resmi Fraksi Golkar di DPR, Bahlil mengungkapkan bahwa partainya tengah menyusun berbagai skema dan alternatif kebijakan.

    “Golkar sekarang lagi membuat kajian-kajian, skema-skema. Salah satu skemanya itu memang lewat DPRD. Tapi ini masih dalam tahap penyusunan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia juga menanggapi pernyataan bahwa sikap ini serupa dengan yang disampaikan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), yang juga mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

    “Bukan saya yang sama dengan Cak Imin. Golkar sudah bicara itu duluan sejak HUT Golkar. Kami punya pandangan yang sama karena rasionalitas berpikirnya,” tegasnya.

  • Bahlil Siap-Siap Tambah Impor LPG dari AS

    Bahlil Siap-Siap Tambah Impor LPG dari AS

    Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah mempersiapkan langkah konkret untuk meningkatkan impor energi dari Amerika Serikat (AS), yakni LPG.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan hal tersebut usai melaporkan perkembangan sektor energi nasional kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin (28/7/2025).

    “Ya, salah satu yang dibahas tadi memang soal impor energi dari AS,” kata Bahlil kepada wartawan.

    Menurutnya, pemerintah telah sepakat untuk membeli bahan bakar minyak (BBM), minyak mentah atau crude oil, dan liquefied petroleum gas (LPG) dari AS dengan nilai sekitar US$15 miliar. Langkah ini, ujar Bahlil, akan dilakukan dengan mempertimbangkan nilai keekonomian dan harga yang kompetitif.

    “Itu akan kami lakukan dengan langkah-langkah yang memperhatikan nilai keekonomian. Harganya harus kompetitif. Sekarang kami sedang buat perangkatnya,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan bahwa proses impor LPG dari AS sebenarnya sudah dimulai dan pemerintah saat ini fokus pada peningkatan volume. Namun, ketika ditanya mengenai besaran volume tambahan, dia enggan menjawab rinci.

    “Kami lihat nanti perinciannya,” ucapnya.

    Langkah ini, kata Bahlil, sekaligus menjadi strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor energi dari wilayah lain, seperti Timur Tengah dan Asia.

    Seperti diketahui, Indonesia sepakat untuk melakukan pembelian sejumlah produk AS dengan komitmen belanja senilai total US$22,7 miliar atau sekitar Rp370,17 triliun (asumsi kurs Rp16.307 per US$). Kesepakatan ini mencakup, pengadaan pesawat terbang senilai US$3,2 miliar; pembelian produk pertanian, termasuk kedelai, bungkil kedelai, gandum, dan kapas dengan perkiraan nilai total US$4,5 miliar; pembelian produk energi, termasuk LPG, minyak mentah, dan bensin, dengan perkiraan nilai US$15 miliar.

    Selain kesepakatan tarif tersebut, keduanya sepakat menghapus hambatan perdagangan tarif dan nontarif, salah satunya penghapusan sekitar 99% hambatan tarif untuk berbagai macam produk industri AS dan produk makanan dan pertanian AS yang diekspor ke Indonesia.

    Sebaliknya, AS akan mengurangi hingga 19% tarif resiprokal untuk barang-barang asal Indonesia dan mengurangi lebih lanjut besaran tarif resiprokal untuk komoditas tertentu yang tidak tersedia secara alami atau diproduksi secara domestik di AS.

    Selain itu, kedua negara berupaya untuk menghapus persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bagi produk AS, mengakui standar kendaraan dan emisi AS, serta menerima sertifikat FDA dan izin pemasaran bagi alat kesehatan dan farmasi. Indonesia juga akan menghapus inspeksi pra‑pengapalan dan perizinan impor atas barang-barang AS.

    Kemudian, semua produk pangan dan pertanian AS dibebaskan dari lisensi impor dan aturan keseimbangan komoditas. Indonesia akan mengakui indikasi geografis dan mengizinkan otorisasi pemasaran untuk daging, unggas, dan produk susu AS.

    Kesepakatan lainnya, Indonesia juga telah berkomitmen untuk bergabung dengan Global Forum on Steel Excess Capacity dan mengambil langkah-langkah efektif untuk mengatasi kelebihan kapasitas global di sektor baja beserta dampaknya.