Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Airlangga: RI akan beli energi dari AS mencapai 15,5 miliar dolar AS

    Airlangga: RI akan beli energi dari AS mencapai 15,5 miliar dolar AS

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan Indonesia berencana untuk melakukan pembelian energi dari Amerika Serikat (AS) dengan total mencapai 15,5 miliar dolar AS.

    “Siang hari ini kita baru saja membahas berkait dengan apa yang dilakukan Indonesia berkaitan dengan tawaran (offer) kepada Amerika terkait dengan tarif. Jadi tadi sudah dibahas tentang rencana Indonesia mengenai pembelian energi yang totalnya bisa mencapai 15,5 miliar dolar AS,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

    Kemudian, lanjutnya, terkait juga dengan pembelian barang agrikultur, dan juga terkait dengan rencana investasi termasuk di dalamnya oleh BUMN dan Danantara.

    “Sehingga rencananya akan diadakan perjanjian ataupun memorandum of understanding antara Indonesia dengan mitranya di Amerika Serikat pada tanggal 7 Juli nanti,” katanya.

    Hal ini menunjukkan bahwa antara pemerintah,pengusaha, BUMN dan swasta ini bersama-sama untuk merespons terkait dengan adanya pengenaan tarif resiprokal.

    “Tentu arahan Bapak Presiden dengan adanya komitmen pembelian oleh Indonesia terhadap produk Amerika, ini yang sifatnya tidak jangka pendek (short term) tetapi bisa jangka panjang (long term),” kata Airlangga.

    “Jadi defisit perdagangan Amerika Serikat terhadap Indonesia 19 miliar dolar AS, tetapi yang kita tawarkan pembelian kepada mereka itu jumlahnya melebihi yaitu 34 miliar dolar AS. Itu tujuan dari rapat koordinasi yang dilaksanakan hari ini antara para pemangku kepentingan kementerian maupun dengan pelaku usaha,” lanjutnya.

    Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia berencana meningkatkan impor komoditas energi dari Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari strategi menyeimbangkan neraca perdagangan antara kedua negara.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, meskipun neraca dagang Indonesia secara resmi tercatat surplus sekitar 14,5 miliar dolar AS versi Badan Pusat Statistik (BPS) RI, namun pencatatan di AS justru menunjukkan angka yang melebihi itu.

    Untuk itu, strategi pemerintah adalah melakukan impor LPG, minyak mentah (crude oil), dan BBM langsung dari AS dengan nilai di atas 10 miliar dolar AS.

    Rencana tersebut mencakup peningkatan impor LPG dari AS dari 54 persen menjadi 65-80 persen, sementara impor crude oil yang saat ini di bawah 4 persen akan ditingkatkan menjadi lebih dari 40 persen.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bertemu Bahlil, Nurdin Halid Bahas Musda Golkar Sulsel

    Bertemu Bahlil, Nurdin Halid Bahas Musda Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader senior Partai Golkar, H.A.M. Nurdin Halid, bertemu sekaligus berkonsultasi dengan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu sore (3/7/2025).

    Bahkan keduanya nampak berada dalam mobil yang sama saat meninggalkan lokasi pertemuan.

    Dalam keterangannya, Nurdin Halid menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas dua hal penting, yaitu persiapan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan dan tugas-tugas strategis di Komisi VI DPR RI.

    “Sebagai kader dan senior di Partai Golkar, saya bertemu dengan Ketum Bahlil sekaligus berkonsultasi terkait Musda Golkar Sulsel yang rencananya akan digelar Agustus mendatang,” ujar Nurdin Halid.

    Ia mengatakan, Ketua Umum Bahlil Lahadalia berpesan agar Musda dapat berlangsung secara lancar dan demokratis, serta mampu menjadi momentum kebangkitan dan pengembalian kejayaan Partai Golkar di Sulawesi Selatan.

    Tak hanya itu, Nurdin Halid yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI turut membahas arah kebijakan nasional dalam bidang ekonomi dan industri bersama Bahlil.

    “Saya juga datang sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI untuk berkonsultasi tentang hal-hal yang perlu menjadi perhatian dan perlu dikawal ke depan dan tugas-tugas saya sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI,” tambahnya.

    Sebelumnya, Ia juga menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai demokrasi dalam proses pemilihan, sekaligus mengingatkan agar tidak terjadi gesekan yang dapat memecah belah kader.

  • Sri Mulyani Pangkas Anggaran Subsidi LPG 3 Kg saat Bahlil Ramal Volumenya Naik

    Sri Mulyani Pangkas Anggaran Subsidi LPG 3 Kg saat Bahlil Ramal Volumenya Naik

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menurunkan anggaran subsidi LPG 3 kilogram (kg) pada 2025 dari Rp 87 triliun menjadi Rp 68,7 triliun. Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan volume subsidi LPG 3 kg akan membengkak.

    Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan pembayaran subsidi akan disesuaikan dengan realisasi yang ada. Meskipun, ia tidak menjelaskan apa alasan proyeksi anggaran diturunkan.

    “Ya pokoknya kalau subsidi itu akan kita bayar sesuai dengan realisasi. Ya sesuai realisasi saja, pasti sudah jelas kalau subsidi. Pokoknya kalau subsidi nanti kita akan bayar,” kata Luky kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

    Luky menyebut pihaknya akan terus memantau pergerakan realisasi subsidi energi termasuk LPG 3 kg untuk menyesuaikan pergerakan anggaran yang harus dibayarkan.

    “Nanti kita lihat saja pembelanjaannya seperti apa. Pokoknya kita lihat nanti, kan baru Juli sekarang,” tuturnya.

    Sebelumnya dalam bahan paparan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Rapat Kerja Komisi XII DPR RI, volume LPG 3 kg diperkirakan akan mencapai 8,36 juta metrik ton (MT) sampai akhir 2025. Angka tersebut membengkak dari yang telah dipatok pada APBN 2025 sebesar 8,17 juta MT.

    Bahkan proyeksi itu lebih tinggi dari target volume LPG subsidi pada 2026 sebesar 8,31 MT. Bahlil menargetkan akan mengatur LPG 3 kg menjadi satu harga untuk semua wilayah di Indonesia agar tidak ada kebocoran subsidi.

    “Ini untuk LPG Perpresnya kami lagi bahas. Kita akan mengubah beberapa metode agar kebocoran ini tidak terjadi, termasuk harga yang selama ini diberikan kepada daerah, ini ada kemungkinan nanti kita dalam pembahasan, dalam Perpres kita tentukan saja satu harga supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah,” kata Bahlil, Rabu (2/7).

    (acd/acd)

  • Sekjen ESDM Tegaskan Harga LPG 3 Kg Bakal Seragam untuk Seluruh Indonesia

    Sekjen ESDM Tegaskan Harga LPG 3 Kg Bakal Seragam untuk Seluruh Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menegaskan skema penjualan LPG 3 kg akan dibuat satu harga alias pukul rata di seluruh Indonesia.

    Hal ini meluruskan pernyataan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung yang menyebut LPG 3 kg satu harga tak serta merta diseragamkan untuk semua provinsi.

    Yuliot mengatakan, harga di setiap provinsi bakal tetap berbeda, tergantung biaya logistik. Namun, penetapan harga di setiap provinsi itu bakal ditetapkan oleh pemerintah pusat atau PT Pertamina (Persero), selayaknya penjualan Pertamax.

    Sementara itu, Dadan menegaskan bahwa arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia penjualan gas melon harus satu harga untuk semua provinsi.

    “Pak Menteri bilang satu harga. Harga itu [LPG 3 kg] berarti satu, tidak ada [perbedaan] wilayah. Satu Indonesia, satu,” kata Dadan ditemui di Jakarta, Kamis (3/7/2025).

    Dia pun mengibaratkan penjualan LPG bersubsidi itu akan sama seperti Pertalite. Artinya, harga eceran tertinggi (HET)-nya bakal sama di seluruh Indonesia.

    Menurutnya, hal ini penting lantaran di beberapa daerah harga jual LPG ada yang mencapai Rp50.000 per tabung. Padahal, idealnya harga jual LPG 3 kg itu bisa di bawah Rp20.000 per tabung.

    Oleh karena itu, Dadan menegaskan bahwa implementasi LPG 3 kg satu harga sangat bisa dilakukan. Dia juga menilai hal itu bukan masalah bagi PT Pertamina (Persero).

    “Kan ada LPG yang harganya keterlaluan itu [mencapai Rp50.000 per tabung], di beberapa tempat suka ada seperti itu. Sekarang kami kaji supaya itu [harga] sama. Kan bisa itu, bisa, kan yang melakukan Pertamina,” tutur Dadan.

    Asal tahu saja, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg, harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg ditetapkan oleh pemerintah daerah (pemda) masing-masing. 

    Namun, penetapan harga oleh pemda itu harus berdasarkan pedoman dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM dan BPH Migas. Oleh karena itu, besaran HET LPG 3 kg selama ini bisa berbeda-beda di tiap provinsi atau kabupaten/kota.

    Wacana membuat harga LPG 3 kg satu harga ini pertama kali dilontarkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Hal itu dia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (2/7/2025). 

    Menurut Bahlil, pengaturan harga LPG yang ditentukan pemda menjadi celah untuk oknum memainkan harga LPG 3 kg. Padahal, negara telah menggelontorkan dana subsidi hingga Rp87 triliun per tahun untuk LPG 3 kg.

    “Kami akan ubah beberapa metode agar kebocoran enggak terjadi, termasuk harga yang selama ini diberikan pada daerah, ini ada kemungkinan dalam pembahasan Perpres, kami tentukan saja satu harga, supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah,” tutur Bahlil.

    Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, wacana pukul rata harga gas melon itu saat ini masih dikaji pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM.

    Menurutnya, jika aturan terkait skema baru tersebut rampung, pihaknya siap mengikuti. Terlebih, Pertamina Patra Niaga merupakan pelaksana tugas penjualan dan distribusi LPG 3 kg. 

    “Jika nanti sudah ditetapkan regulasinya, kami selaku pelaksana penugasan tentu akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah,” kata Heppy kepada Bisnis.

  • Kementerian ESDM tunjuk Pertamina jadi pelaksana LPG satu harga

    Kementerian ESDM tunjuk Pertamina jadi pelaksana LPG satu harga

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjuk Pertamina untuk menjadi pelaksana LPG satu harga yang akan diterapkan pada 2026.

    “Kami kaji supaya semua daerah (harganya) bisa sama. Bisa, itu bisa (satu harga). Yang melakukan Pertamina,” ucap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana ketika ditemui di Jakarta, Kamis.

    Dadan mengatakan program LPG satu harga tersebut bertujuan untuk mengatasi ketimpangan harga LPG 3 kg di sejumlah daerah, utamanya di daerah-daerah pelosok yang menjual satu tabung LPG 3 kg seharga Rp50 ribu.

    Selama ini, harga eceran tertinggi (HET) untuk LPG 3 kg ditetapkan oleh masing-masing daerah. Menurut Dadan, dengan LPG satu harga, pemerintah dapat mengawasi kesesuaian harga eceran dengan lebih mudah.

    “Pak Menteri (ESDM Bahlil Lahadalia) melihat kita bisa membuat ini menjadi lebih simple mengawasinya, yaitu menyamakan harga. Kan sering ada LPG yang harganya keterlaluan,” kata Dadan.

    Meskipun demikian, menurut dia, pemerintah masih melakukan kajian lebih lanjut terkait mekanisme, rentang harga, serta menuntaskan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2019.

    Perpres Nomor 104 Tahun 2007 mengatur tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram. Sedangkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2019 mengatur tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran.

    Dalam kesempatan tersebut, Dadan mengatakan LPG satu harga akan berlaku secara nasional, sehingga harga LPG 3 kg sama di seluruh wilayah Indonesia.

    “Kalau sekarang, Pak Menteri kemarin bilang kan satu harga, berarti satu (di nasional), tidak ada per wilayah. Satu Indonesia, satu (harga),” kata Dadan.

    Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung ketika ditemui setelah Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR di Jakarta, Rabu (2/7), mengatakan setiap provinsi akan menetapkan harga jual LPG 3 kg dengan mempertimbangkan transportasi di masing-masing daerah.

    “Nanti hampir sama dengan Pertamax, setiap daerah itu kan berbeda, jadi ditetapkan (harganya) berdasarkan wilayah,” kata Yuliot.

    Rencana ihwal pemberlakuan LPG satu harga disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR.

    Bahlil akan menetapkan kebijakan LPG (gas alam cair) satu harga untuk tabung 3 kg pada 2026 melalui revisi Perpres Nomor 104 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2019.

    “Ini ada kemungkinan nanti kita dalam pembahasan, dalam perpres, akan tentukan saja (LPG) satu harga, supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah,” kata Bahlil.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Nurhidayatullah B Cottong Kritik Pedas Menteri Bahlil: Kalau Data Tak Sinkron, Jangan Bentak Staf, Bangun Sistem!

    Nurhidayatullah B Cottong Kritik Pedas Menteri Bahlil: Kalau Data Tak Sinkron, Jangan Bentak Staf, Bangun Sistem!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penggiat sosial media dan pemerhati kebijakan publik, Nurhidayatullah B Cottong, melayangkan kritik tajam terhadap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang meluapkan emosinya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, menyusul ketidaksinkronan data elektrifikasi desa antara Kementerian ESDM dan PLN.

    Insiden yang viral itu memperlihatkan Bahlil memarahi staf kementerian secara terbuka lantaran data jumlah desa yang belum teraliri listrik berbeda jauh—5.600 versi ESDM dan 10.000 versi PLN. Bagi Nurhidayatullah, kejadian ini bukan hanya soal angka, tetapi menunjukkan kegagalan tata kelola dan krisis kepemimpinan.

    “Kalau data saja masih saling silang, lalu menterinya malah bentak-bentak staf di forum publik, maka kita sedang menghadapi dua masalah sekaligus: data yang berantakan dan gaya kepemimpinan otoriter yang gagal membangun sistem,” tegas Cottong dalam pernyataannya, Selasa (2/7).

    Menurutnya, perilaku Bahlil menunjukkan kegagalan membina organisasi secara profesional. Alih-alih melakukan evaluasi internal yang konstruktif, Bahlil memilih memamerkan kemarahan, yang justru menurunkan kredibilitas kepemimpinannya di mata publik.

    “Blaming culture bukan solusi. Menteri tidak boleh jadikan ruang sidang DPR sebagai panggung pencitraan emosional. Jika memang ingin membenahi, tunjukkan lewat reformasi sistem dan transparansi data,” katanya.

    Lebih jauh, Cottong menilai insiden ini menunjukkan absennya integrasi sistem data antara ESDM dan PLN. Padahal, kedua institusi ini seharusnya berjalan seiring dalam mewujudkan target swasembada energi desa.

  • Taufan Pawe Temui Ketum Bahlil di Kediamannya, Dapat Dukungan Musda Golkar Sulsel?

    Taufan Pawe Temui Ketum Bahlil di Kediamannya, Dapat Dukungan Musda Golkar Sulsel?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Golkar Sulsel, Taufan Pawe, bersilaturahmi dengan jajaran elite DPP Partai Golkar. Pertemuan ini berlangsung di Jalan Denpasar Raya, kediaman Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

    Pertemuan yang dimulai sekitar pukul 20.30 WITA ini turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Sarmuji, dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji.

    Suasana pertemuan terlihat penuh keakraban, diwarnai tawa dan canda, namun tetap diselingi diskusi serius. Di akhir pertemuan, Bahlil Lahadalia dan Taufan Pawe terlihat berfoto bersama dengan senyum merekah. Bahkan, foto berdua tersebut diambil langsung oleh Sekjen DPP Golkar, Sarmuji.

    Menanggapi pertemuan tersebut, Taufan Pawe mengungkapkan rasa syukurnya.

    “Alhamdulillah, tadi ditelpon langsung oleh Ketum, beliau undang datang ke rumah. Pas datang kaget juga ternyata ada Pak Sekjen Sarmuji dan Pak Waketum Wihaji,” ujar Taufan Pawe.

    Taufan Pawe menganggap silaturahmi ini sangat penting disituasi politik saat ini.

    “Silaturahmi yang sangat berkesan dan penuh makna. Saya sampaikan salam hangat dari seluruh Kader Golkar Sulsel kepada Ketum.” sambung Wali Kota Parepare 2013-2023 ini.

    Ketika ditanya mengenai Musda Golkar Sulsel, apakah pertemuan ini merupakan sinyal dari DPP Partai Golkar, Taufan Pawe menjawab dengan senyum.

  • Bahlil Tegur Anak Buah di Hadapan DPR: Masih Mau Jadi Dirjen Kau?

    Bahlil Tegur Anak Buah di Hadapan DPR: Masih Mau Jadi Dirjen Kau?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegur Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu terkait ketidaksesuaian data desa yang belum terlistrik oleh PT PLN (Persero).

    Teguran itu Bahlil layangkan dalam Rapat Kerja Bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (2/7/2025). Mulanya, Bahlil mengatakan bahwa berdasarkan data perhitungan Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM masih ada 5.600 desa yang belum terlistriki.

    Namun, itu tidak sesuai dengan data yang dia terima dari PLN. Data yang Bahlil kantongi mengungkapkan bahwa desa yang belum terlistriki mencapai lebih dari 10.000.

    “Dalam hitungan kami ada sekitar 5.600 desa yang harus kita lakukan [listriki]. Tapi saya dapat laporan katanya PLN 10.000 desa ya. Oh 10.000? Ini tambah. Ini enggak tahu Dirjen saya yang enggak benar atau dirut PLN nya yang nggak benar,” ujarnya. 

    Bahlil pun lantas berseloroh meminta Jisman dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo untuk bertemu dengan dirinya. Pertemuan itu seolah ditujukan untuk membahas ketidak selarasan data desa yang belum terkistriki.

    “Kalian habis ini ketemu sama saya ya, kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi Dirjen kau? Ini direksi PLN kelihatannya baru juga jadi materinya baru, padahal dirutnya cuma satu, nggak berubah-ubah,” kata Bahlil dengan nada guyon. 

    Dia mengatakan mungkin data tersebut sudah terjadi perubahan. Hanya saja, dia belum mendapatkan laporan dari perubahan tersebut. 

    Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta dirinya mendata jumlah desa yang belum terlistriki. Pasalnya, pihaknya bakal membangun pembamgkit listrik tenaga surya (PLTS) di desa-desa tersebut.

    “Pak Presiden meminta kepada kami untuk menghitung agar desa-desa yang belum ada listriknya kita pakai PLTS. Dan desa-desa yang belum ada jaringannya itu tidak perlu menarik jaringan dari Kota Kabupaten atau Kecamatan, tapi kalau dia mempergunakan PLTS, maka jaringan lokal saja yang kita pakai,” tuturnya. 

    Bahlil lantas mengatakan pihaknya akan melakukan pembahasan dengan Kementerian Keuangan terkait biaya yang akan dikeluarkan untuk program tersebut. Menurutnya, program itu nantinya akan dikeluarkan oleh Kementerian ESDM, bukan dari PLN. 

    “Selama ini kan di PLN, dianggap itu anggaran PLN, itu anggaran negara. Dan programnya harus mengikuti by design rencana pemerintah yang diputuskan oleh bapak presiden dengan melihat skala prioritas,” ucapnya. 

  • Menteri ESDM usulkan kuota BBM bersubsidi 19,28 juta KL di RAPBN 2026

    Menteri ESDM usulkan kuota BBM bersubsidi 19,28 juta KL di RAPBN 2026

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yakni minyak tanah dan solar, berada dalam rentang 19,05 juta –19,28 juta kilo liter (KL) untuk RAPBN 2026.

    “Usulan volume BBM bersubsidi dalam RAPBN tahun 2026 sebesar 19,05 juta –19,28 juta KL,” ucap Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR di Jakarta, Rabu.

    Adapun rincian dari usulan tersebut, yakni sebesar 0,52 juta – 0,54 juta KL untuk minyak tanah dan 18,53 juta –18,74 juta KL untuk BBM jenis solar.

    Kuota BBM bersubsidi yang diusulkan oleh Bahlil lebih rendah apabila dibandingkan dengan kuota APBN 2025, yakni sebesar 19,41 juta KL, dengan rincian minyak tanah sebesar 0,53 juta KL, dan solar sebesar 18,88 juta KL.

    Dengan demikian, Bahlil memangkas kuota BBM bersubsidi jenis solar untuk RAPBN 2026.

    “Kalau untuk impor solar, kalau kita akan konversi ke B50, Insya Allah kita tidak akan impor lagi, dengan catatan produksi kita tidak boleh turun,” ucap Bahlil.

    Akan tetapi, bila masyarakat tetap menggunakan B40, Bahlil menyampaikan Indonesia tetap harus mengimpor solar karena masih ada selisih antara konsumsi dan produksi minyak di dalam negeri.

    “Jadi, mungkin masih impor sedikit,” kata Bahlil.

    Realisasi penyaluran BBM bersubsidi dari Januari – Mei tercatat sebesar 7,41 juta KL, dengan rincian 0,21 juta KL untuk jenis minyak tanah dan 7,20 juta KL untuk jenis minyak solar.

    Selain soal kuota BBM bersubsidi, Bahlil juga mengusulkan kuota LPG 3 kg, dari 8,17 juta metrik ton (MT) pada APBN 2025, naik menjadi 8,31 juta MT untuk RAPBN 2026. Realisasi penyaluran LPG 3 kg pada Januari–Mei 2025 tercatat sebesar 3,49 juta MT.

    Usulan tersebut menuai revisi dari Komisi XII DPR yang membidangi energi dan sumber daya mineral (ESDM). Komisi XII mengusulkan agar kuota LPG 3 kg sebesar 8,79 juta MT, lebih tinggi dari yang diusulkan oleh Bahlil.

    Dalam rapat tersebut, disepakati penggunaan range atau kisaran kuota, yakni 8,31 juta – 8,79 juta MT. Angka pastinya akan dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

    Di luar pembahasan kuota BBM bersubsidi dan LPG 3 kg, rapat tersebut juga menyepakati usulan asumsi harga patokan minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Oil Price/ICP) sebesar 60–80 dolar AS per barel; serta lifting minyak dan gas bumi (migas) sebesar 1,558–1,637 juta barel setara minyak per hari (boepd), dengan rincian lifting minyak sebesar 605–620 ribu barel per hari dan lifting gas bumi sebesar 953 ribu–1,017 juta boepd.

    Target lifting minyak yang disepakati dalam simpulan raker berbeda dengan usulan Kementerian ESDM, yang menargetkan lifting minyak berada dalam rentang 605–610 ribu barel per hari.

    Lebih lanjut, disepakati pula usulan anggaran untuk subsidi listrik sebesar Rp97,37 triliun – Rp104,97 triliun untuk RAPBN 2026, naik lebih dari Rp10 triliun apabila dibandingkan dengan subsidi listrik pada APBN 2025 sebesar Rp87,72 triliun.

    Pada Senin (30/6), BPH Migas dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XII mengusulkan kuota Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite untuk RAPBN 2026 sebesar 31,229 juta – 31,23 juta KL.

    Usulan kuota Pertalite untuk RAPBN 2026 relatif sama dengan kuota di APBN 2025, yakni sebesar 31,23 juta KL. Realisasi penyaluran Pertalite sejak Januari–Mei 2025 sebesar 11,6 juta KL.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RI Bakal Setop Minum Solar Impor Jika Program B50 Jalan

    RI Bakal Setop Minum Solar Impor Jika Program B50 Jalan

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia bisa setop impor solar apabila mandatori 50% Biodiesel (B50) diterapkan

    Rencananya program B50 berjalan mulai 2026 mendatang. Sementara saat ini Indonesia baru menjalankan program mandatori b40 pada Januari 2025.

    “Kami laporkan Pimpinan, sebenarnya kalau untuk impor Solar kalau di 2025 kita akan konversi ke B50, insyaAllah kita tidak akan impor lagi,” ujar Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR, di Jakarta Rabu (2/7/2025).

    Kemudian, Bahlil juga memberikan catatan untuk dapat terbebas dari impor bbm solar, diantaranya yakni produksi dalam negeri tidak boleh turun dan juga program konversi ke B50 berjalan.

    “Tetapi dengan catatan produksi kita tidak boleh turun dan kita konversi ke B50, itu catatannya. Tapi kalau kita masih tetap di B40, maka masih ada selisih antara konsumsi dan produksi minyak kita dalam negeri,” terang Bahlil.

    Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan Kementerian ESDM siap menerapkan bahan bakar minyak (BBM) biodiesel 50 (B50) di awal tahun 2026. Ia menjelaskan, penerapan BBM jenis B50 akan mengikuti implementasi B40.

    Ia menyebut, penerapan B40 berjalan baik, dari sisi Public Service Obligation (PSO) maupun non-PSO. Dari sisi industri, ketersediaan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) atau biodiesel dari minyak nabati juga siap untuk mengimplementasikan B50. Berdasarkan capaian tersebut, Yuliot optimis B50 dapat diterapkan awal tahun 2026.

    “Jadi untuk ketersediaan FAME-nya, kita sudah mau siap untuk masuk di B50 tahun depan. Jadi untuk B50 tahun depan, ya mudah-mudahan pada awal tahun itu kita sudah bisa tetapkan,” ujar Yuliot kepada wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/5/2025).

    Yuliot menjelaskan, ketersediaan Crude Palm Oil (CPO) industri FAME juga dipastikan mampu mengisi rantai pasok dalam negeri dalam rangka hilirisasi. Selain itu, ia menyebut industri FAME juga menambah kegiatan investasinya.

    “Jadi ada penambahan bahan baku juga ini sudah dikondisikan,” jelasnya.

    Yuliot menambah, B50 tidak memerlukan penambahan lahan untuk mencukupi kebutuhan bahan baku BBM dan CPO. Hal ini dimungkinkan mengingat pemerintah juga memiliki program penanaman kembali lahan atau replanting.

    “Dengan adanya program replanting yang dilakukan dan juga ini untuk mencukupi kebutuhan. Jadi mungkin nambah lahannya tidak terlalu besar lagi,” tutupnya.

    Lihat juga Video: 2 Sopir Truk BBM Ditangkap gegara Oplos 4 Ton Solar Dengan Minyak Sulingan

    (hns/hns)