Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Pemerintah Bidik Bauran EBT 100% di 2035, Bisa Tercapai? – Page 3

    Pemerintah Bidik Bauran EBT 100% di 2035, Bisa Tercapai? – Page 3

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, buka suara soal target Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai bauran energi baru terbarukan (EBT) hingga 100 persen pada 2035 mendatang.

    Bahlil mengatakan, Kementerian ESDM telah memiliki Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 untuk kebutuhan 10 tahun ke depan, termasuk yang berasal dari EBT.

    “Oh gini, sampai dengan 2040 kemarin, di dalam pertemuan dengan Presiden Brasil, itu rencana pemerintah ke depan, 2040 kita menambah kurang lebih sekitar 100 gigawatt. Tapi sekarang kan sudah sekitar 70 gigawatt, di 2025 sampai dengan 2034,” jelasnya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (14/7/2025).

    Untuk eksekusi, pemerintah menyiapkan sumber Prabowo Target Capai EBT 100% di 2035, Bahlil Kasih Penjelasandaya EBT yang berasal dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Itu nantinya akan disalurkan hingga ke pelosok desa yang belum tersambung listrik.

    “Ini salah satu dari antaranya adalah kita penetrasi untuk masuk solar cell, di daerah-daerah desa-desa yang belum ada listriknya. Kita akan memastikan arahan dari Presiden, untuk desa-desa itu segera kita harus pasang listriknya, sambung listriknya ke rumah,” ungkap Bahlil.

     

     

  • DPR Sebut Keputusan Investasi Kilang Tuban RI-Rusia Rampung Agustus 2025

    DPR Sebut Keputusan Investasi Kilang Tuban RI-Rusia Rampung Agustus 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengungkapkan proses final investment decision (FID) Rosneft pada megaproyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban atau Kilang Tuban akan rampung pada Agustus 2025.

    Proyek Tuban rencananya akan digarap oleh mitra asal Rusia, Rosneft dan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI). Namun, proyek di Jawa Timur itu masih jalan di tempat lantaran Rusia masih mendapat sanksi dari negara-negara Barat imbas invasi ke Ukraina.

    Adapun, progres terakhir proyek strategis nasional (PSN) itu masih dalam proses FID dan paralel proses pengadaan engineering, procurement & construction (EPC).

    EPC adalah tahapan yang terdapat dalam proses perancangan sebuah sistem yang akan dibangun. Proses ini dilanjutkan dengan pengadaan yang kemudian membangun sistem yang sudah dirancang sebelumnya. 

    Sugeng mengatakan, FID Kilang Tuban bisa rampung pada Agustus atau September 2025. Janji itu disampaikan kepada anggota dewan tatkala mengunjungi langsung proyek tersebut pada Jumat (11/7/2025) lalu.

    “FID dari Kilang Tuban, kalau enggak Agustus, September antara itu,” ungkap Sugeng di Kompleks Parlemen, Senin (14/7/2025) malam.

    Berdasarkan hasil kunjungannya, Sugeng mengungkapkan secara teknis Kilang Tuban sudah siap dibangun. Apalagi, dari total lahan seluas 840 hektare (ha), KPI sudah melakukan pembebasan lahan seluas 380 ha. 

    “Kami duduk bersama adakah aspek-aspek teknis dan non-teknis [yang menghambat] di mana? Secara teknis semuanya sudah siap,” ujar Sugeng.

    Lebih lanjut, Sugeng menyebut, proyek Kilang Tuban bakal masuk daftar salah satu PSN prioritas. Pasalnya, Kilang Tuban akan menggunakan teknologi terbaru.

    “Kami rapat dengan Menteri Investasi Pak Rosan [Roeslani], maka kita akan bicara tentang proyek strategis nasional prioritas dan itu [Kilang Tuban] masuk,” terang Sugeng.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah masih mengevaluasi ulang rencana investasi Kilang Tuban. Menurutnya, Kilang Tuban belum jalan karena pemerintah masih menghitung keekonomian dari proyek itu. 

    “Nah, sekarang kenapa belum jalan? Setelah dihitung kembali antara investasi dan nilai ekonominya masih terjadi review kembali lah,” kata Bahlil dalam acara Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 Lemhannas RI, Selasa (24/5/2025). 

    Dia juga berpendapat perhitungan itu menjadi hal penting. Sebab, nilai investasi dari proyek Kilang Tuban cukup fantastis. 

    Terlebih, belakangan nilai investasi proyek Kilang Tuban membengkak. Tercatat,nilai investasi proyek tersebut kini berada di angka US$23 miliar atau setara Rp377,38 (asumsi kurs Rp16.408 per US$). Angka ini naik dari rencana awal yang senilai US$13,5 miliar atau Rp205,05 triliun. 

    “Sampai dengan sekarang kita lagi melakukan evaluasi terhadap investasinya. Memang investasinya cukup gede di awal itu,” ucap Bahlil.

  • Siap-Siap Batu Bara & Emas Dikenakan Bea Keluar, Ini Penjelasan ESDM

    Siap-Siap Batu Bara & Emas Dikenakan Bea Keluar, Ini Penjelasan ESDM

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara terkait rencana pemerintah untuk menerapkan bea keluar bagi komoditas batu bara dan emas. Rencananya, kebijakan ini diberlakukan mulai tahun depan, 2026.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengakui pemerintah memang berencana untuk mengenakan bea keluar untuk ekspor batu bara. Dengan catatan, bea keluar tersebut akan dikenakan jika harga batu bara dunia tengah ‘meroket’.

    Bahlil menyebutkan, jika harga batu bara global mengalami peningkatan di atas harga keekonomiannya, maka sudah sewajarnya negara mendapatkan pendapatan lebih dari peningkatan harga batu bara tersebut.

    “Nanti kita akan buat di harga keekonomian berapa di pasar global, baru kita akan kenakan tarif bea keluar. Artinya kalau harganya lagi bagus, boleh dong sharing dengan pendapatan ke negara,” jelasnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (14/7/2025).

    Selain itu, dia mengatakan jika harga batu bara dunia sedang tidak ekonomis, maka pemerintah akan menyesuaikan bea keluarnya sesuai dengan harga yang berlaku.

    “Tapi kalau harganya belum ekonomis, ya jangan juga kita susahkan pengusaha ya,” imbuhnya.

    Aturannya, kata Bahlil, nantinya akan tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM yang baru akan disusun oleh pihaknya.

    Hal senada diungkapkan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno. Tri menyebutkan, rencana penerapan bea keluar untuk kedua komoditas tersebut kemungkinan akan diterapkan pada tahun depan dengan menyesuaikan kondisi harga.

    “Iya bakal diterapkan (2026). Kalau misalnya diterapkan, diterapkan,” ungkapnya saat ditanya apakah rencana ini akan diterapkan mulai 2026, ketika ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (14/7/2025).

    Sebelumnya, pemerintah dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati perluasan basis penerimaan bea keluar, terutama untuk produk emas dan batu bara.

    Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo bersama Komisi XI DPR, hari ini, Senin (7/7/2025).

    “Perluasan basis penerimaan bea keluar, di antaranya terhadap produk emas dan batu bara dimana pengaturan teknisnya mengacu pada peraturan Kementerian ESDM,” papar Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun.

    Sebagai catatan, produk emas sudah dikenakan bea keluar. Namun, hanya untuk produk konsentrat dan emas mentah saja. Kemudian, batu bara tidak dikenakan bea keluar sejak 2006.

    Menanggapi hal ini, Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi mengatakan bahwa kebijakan ini baru akan diberlakukan. Selama ini, beberapa komoditas seperti emas dan batu bara belum dikenakan bea keluar karena masih dalam bentuk bahan mentah.

    “Sepertinya baru yah karena kan kemarin itu tidak dipungut karena mungkin ada yang bahan mentah itu ya,” ujar Djaka saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (7/7/2025).

    Menurut Djaka, masa bebas bea keluar akan segera berakhir, terutama untuk PT Freeport Indonesia (PTFI). Nantinya, ekspor bahan mentah yang tadinya tidak dikenakan bea keluar akan dikenakan pungutan.

    “Mungkin bahan mentah nya ke depan sudah selesai masa ekspor bahan mentah itu yang Freeport itu kan sudah habis waktunya mungkin itu aja,” ujar Djaka.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi H. Amro pun menjelaskan bahwa tarif bea masuk akan ditentukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kendati demikian, peraturan tetap akan diteken oleh Kementerian Keuangan.

    “Sebenarnya tarifnya itu kalau emas dan batubara, kan jelas tadi itu tarifnya ditentukan oleh ESDM. ESDM mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk membuat PMK. Memang itu kan otoritas daripada Kementerian ESDM,” ujar Fauzi H. Amro saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (7/7/2025).

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • RI Genjot Energi Baru Terbarukan Tembus 100%

    RI Genjot Energi Baru Terbarukan Tembus 100%

    Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto optimisis soal Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) 2035 mencapai 100%. Keinginan tersebut lebih cepat dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2040.

    “Di dalam pertemuan dengan Presiden Brasil, itu rencana pemerintah ke depan 2040 kita menambah kurang lebih sekitar 100 gigawatt. Tapi sekarang kan sudah sekitar 70 gigawatt di 2025 sampai dengan 2034,” kata Bahlil saat ditemui di DPR, Jakarta, Senin (14/7/2025).

    Bahlil mengatakan salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai target adalah dengan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (solar cell) di desa-desa yang hingga kini belum teraliri listrik. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo agar setiap warga dapat menikmati listrik.

    “Dan kita akan memastikan arahan dari Presiden, untuk desa-desa itu segera kita harus pasang listriknya, sambung listriknya ke rumah, supaya ini adalah bagian daripada program Asta Cita,” katanya.

    Sebelumnya, Prabowo mengungkapkan bahwa bauran energi baru terbarukan Indonesia akan mencapai 100% pada tahun 2035.

    “Kami berencana untuk mencapai 100% energi terbarukan dalam sepuluh tahun ke depan,” kata Prabowo selama jumpa pers bersama Presiden Brasil Lula da Silva di Brasilia pada Rabu (9/7/2025) dikutip dari Bloomberg.

    “Targetnya, tentu saja, adalah 2040, tetapi para ahli saya mengatakan bahwa kami bisa mencapainya jauh lebih cepat,” tambahnya.

    Nampaknya target tersebut masih jauh dari harapan. Pasalnya Kementerian ESDM sendiri mengungkapkan bahwa target bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) pada 2025 yang mencapai 23% saja sulit tercapai. Adapun saat ini realisasi bauran EBT Indonesia baru mencapai 14,68%.

    “Realisasi bauran EBT di dalam energi mix nasional itu sebesar 14,68% dan ini kalau dari target 23% dan memang masih ada gap untuk mencapai target itu,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Selasa (18/2/2025).

    Dengan kondisi tersebut, Eniya menyampaikan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) yang sudah diputuskan beberapa waktu lalu dengan DPR menyetujui target EBT diturunkan menjadi 20% pada 2025.

    “Jadi target EBT di RPP KEN itu menjadi 20% di tahun 2025, dan 23% ini diperkirakan bisa tercapai di tahun 2030,” katanya.

    Sementara itu, Dalam RUPTL 2025-2034 ditargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 Gigawatt (GW), di mana lebih dari 76% atau 52,9 GW di antaranya berasal dari EBT dan Storage.

    Secara rinci, Indonesia menargetkan pembangunan tenaga surya sebesar 17,1 GW, tenaga hydro sebesar 11,7 GW, Angin 7,2 GW, Panas Bumi 5,2 GW, Bioenergi 0,9 GW, Nuklir 0,5 GW, serta alokasi khusus Storage 10,3 GW.

    (hns/hns)

  • Siap-Siap Batu Bara dan Emas Bakal Dikenakan Bea Keluar di 2026

    Siap-Siap Batu Bara dan Emas Bakal Dikenakan Bea Keluar di 2026

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bea keluar khususnya untuk komoditas batu bara dan emas akan diterapkan pada 2026 mendatang. Saat ini rencana tersebut masih dibahas bersama Kementerian Keuangan.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menyebutkan, rencana penerapan bea keluar untuk kedua komoditas tersebut akan diterapkan dengan menyesuaikan kondisi harga.

    “Iya bakal diterapkan (2026). Kalau misalnya diterapkan, diterapkan,” ungkapnya saat ditanya apakah rencana ini akan diterapkan mulai 2026, ketika ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (14/7/2025).

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga mengungkapkan nantinya akan ada aturan turunan terhadap pengenaan bea keluar ekspor batu bara. Dia menyebutkan, pemerintah akan mengenakan bea keluar ekspor batu bara berdasarkan nilai keekonomian batu bara dunia.

    “Itu kan nanti ada aturan turunannya. Nanti kita akan buat di harga keekonomian berapa di pasar global, baru kita akan kenakan tarif bea keluar. Artinya kalau harganya lagi bagus, boleh dong sharing dengan pendapatan ke negara,” ungkapnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (14/7/2025).

    Meskipun akan dikenakan bea keluar, Bahlil mengatakan jika harga batu bara dunia sedang tidak ekonomis, maka pemerintah akan menyesuaikan bea keluarnya sesuai dengan harga yang berlaku.

    “Tapi kalau harganya belum ekonomis, ya jangan juga kita susahkan pengusaha ya,” imbuhnya.

    Aturannya, kata Bahlil, nantinya akan tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM yang baru akan disusun oleh pihaknya.

    Seperti diketahui, pemerintah dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati perluasan basis penerimaan bea keluar, terutama untuk produk emas dan batu bara.

    Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo bersama Komisi XI DPR, hari ini, Senin (7/7/2025).

    “Perluasan basis penerimaan bea keluar, di antaranya terhadap produk emas dan batu bara dimana pengaturan teknisnya mengacu pada peraturan Kementerian ESDM,” papar Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun.

    Sebagai catatan, produk emas sudah dikenakan bea keluar. Namun, hanya untuk produk konsentrat dan emas mentah saja. Kemudian, batu bara tidak dikenakan bea keluar sejak 2006.

    Menanggapi hal ini, Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi mengatakan bahwa kebijakan ini baru akan diberlakukan. Selama ini, beberapa komoditas seperti emas dan batu bara belum dikenakan bea keluar karena masih dalam bentuk bahan mentah.

    “Sepertinya baru yah karena kan kemarin itu tidak dipungut karena mungkin ada yang bahan mentah itu ya,” ujar Djaka saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (7/7/2025).

    Menurut Djaka, masa bebas bea keluar akan segera berakhir, terutama untuk PT Freeport Indonesia (PTFI). Nantinya, ekspor bahan mentah yang tadinya tidak dikenakan bea keluar akan dikenakan pungutan.

    “Mungkin bahan mentahnya ke depan sudah selesai masa ekspor bahan mentah itu yang Freeport itu kan sudah habis waktunya mungkin itu aja,” ujar Djaka.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi H. Amro pun menjelaskan bahwa tarif bea masuk akan ditentukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kendati demikian, peraturan tetap akan diteken oleh Kementerian Keuangan.

    “Sebenarnya tarifnya itu kalau emas dan batu bara, kan jelas tadi itu tarifnya ditentukan oleh ESDM. ESDM mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk membuat PMK. Memang itu kan otoritas daripada Kementerian ESDM,” ujar Fauzi H. Amro saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (7/7/2025).

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sampai 2040 RI Bakal Nambah 100 GW Pembangkit Listrik Baru

    Sampai 2040 RI Bakal Nambah 100 GW Pembangkit Listrik Baru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik baru sebesar 100 Giga Watt (GW) hingga 2040. Hal ini sebagai bagian dari strategi untuk pemenuhan kebutuhan energi sekaligus mendukung transisi energi.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, dari rencana tambahan 100 GW pembangkit listrik baru tersebut, setidaknya pemerintah menargetkan tambahan 70 GW di antaranya bisa terealisasi pada 2034.

    Hal ini seiring dengan sudah diluncurkannya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034. Adapun dari tambahan kapasitas pembangkit listrik tersebut, energi berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) akan mendominasi hingga 76%.

    Dari rencana tambahan pembangkit listrik baru yang akan dibangun sebesar 69,5 Giga Watt (GW) selama 2025-2034, 76% berasal dari EBT, terdiri dari 42,6 GW berasal dari pembangkit listrik berbasis EBT atau setara 61%, dan 10,3 GW atau setara 15% dari sistem penyimpanan (storage) baterai dari sumber energi terbarukan, seperti PLTA Pumped Storage dan baterai.

    “Sampai dengan 2040 kemarin, di dalam pertemuan dengan Presiden Brasil, itu rencana pemerintah ke depan, 2040 kita menambah kurang lebih sekitar 100 Giga Watt. Tapi sekarang kan sudah sekitar 70 Giga Watt di 2025 sampai 2034,” ungkap Bahlil saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (14/7/2025).

    Menurut Bahlil, salah satu fokus pemerintah dalam memperluas akses listrik saat ini adalah percepatan pembangunan pembangkit listrik bersih berbasis Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Terutama, untuk wilayah wilayah yang belum teraliri listrik.

    “Dan kita akan memastikan arahan Bapak Presiden, untuk desa-desa itu segera kita harus pasang listriknya, sambung listriknya ke rumah, supaya ini adalah bagian daripada program Asta Cita,” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah bakal menggenjot pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga 2034. Hal tersebut menyusul disahkannya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) untuk periode 2025-2034.

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu sempat menyampaikan bahwa dari seluruh jenis kapasitas pembangkit energi bersih yang akan dibangun di dalam RUPTL baru, sumber energi surya memiliki porsi yang cukup besar yakni 17,1 GW.

    Menurut Jisman, hal tersebut terjadi lantaran pembangkit listrik berbasis energi surya memiliki potensi yang cukup besar di Indonesia karena intensitas panas matahari yang cukup tinggi.

    “Karena kita punya potensi besar untuk surya, kita dianugerahi panas yang cukup di negara kita, sehingga kita mendorong PLTS 17,1 GW, yang akan kita dorong nanti adalah PLTS terapung, sebagaimana hanya contoh dari PLTS yang di Cirata, yang sudah sukses,” kata di Kantornya, Senin (2/6/2025).

    Berdasarkan bahan paparan Kementerian ESDM, dari total rencana penambahan sebesar 69,5 GW, sekitar 42,6 GW akan berasal dari pembangkit EBT, 10,3 GW dari sistem penyimpanan energi (storage), sedangkan 16,6 GW dari pembangkit berbasis energi fosil.

    Adapun rinciannya untuk kapasitas pembangkit EBT adalah sebagai berikut Surya: 17,1 GW, Air: 11,7 GW, Angin: 7,2 GW, Panas bumi: 5,2 GW, Bioenergi: 0,9 GW, Nuklir: 0,5 GW.

    Sementara itu, untuk kapasitas sistem penyimpanan energi mencakup PLTA pumped storage sebesar 4,3 GW dan baterai 6,0 GW. Kemudian, untuk pembangkit fosil masih akan dibangun sebesar 16,6 GW, terdiri dari gas 10,3 GW dan batubara 6,3 GW.

    (ven/wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Setelah Bertemu Bahlil, Taufan Pawe Pastikan Musda Golkar Sulsel Segera Digelar

    Setelah Bertemu Bahlil, Taufan Pawe Pastikan Musda Golkar Sulsel Segera Digelar

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) akan segera dilaksanakan. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Taufan Pawe, menyusul serangkaian koordinasi intensif yang dilakukannya dengan jajaran pimpinan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar di Jakarta.

    Titik awal koordinasi penting ini adalah pertemuannya secara langsung dengan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di kediaman dinas Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, di Jalan Denpasar Raya, Jakarta, pada Rabu malam, 2 Juli 2025.

    Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji, yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI, serta Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Wihaji, yang juga Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

    Taufan Pawe secara khusus melaporkan perkembangan dan situasi terkini Partai Golkar di Sulawesi Selatan kepada Ketua Umum Bahlil Lahadalia.

    Setelah pertemuan itu, Taufan Pawe kemudian diminta untuk melanjutkan koordinasi dengan sejumlah tokoh kunci DPP lainnya.

    Ia segera berkoordinasi dengan Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian, Kahar Muzakir, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI. Pertemuan Taufan Pawe dan Kahar Muzakir berlangsung di ruang kerja Wakil Ketua MPR RI, kompleks MPR RI, Senayan Jakarta, pada Kamis 10 Juli 2025.

    “Alhamdulillah sudah berkoordinasi tadi, jadwal Musda disegerakan, sisa hal-hal teknis kita coba sesuaikan” terang Taufan Pawe.

    Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur, Melki Lakalena, yang saat ini menjabat sebagai Gubernur NTT.

  • 7 Masih di Luar Negeri, Apa Lagi Agenda Prabowo Selanjutnya? Nasional

    7 Masih di Luar Negeri, Apa Lagi Agenda Prabowo Selanjutnya? Nasional

    Masih di Luar Negeri, Apa Lagi Agenda Prabowo Selanjutnya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    melanjutkan lawatannya ke sejumlah negara setelah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Rio de Janeiro, Brasil, dan bertemu dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Brasilia.
    Setelah dari sana, Kepala Negara mengunjungi Belgia dan Perancis, sebelum akhirnya kembali ke Indonesia.
    Di Brusel, Prabowo dijadwalkan akan menghadiri pertemuan maupun forum ekonomi.
    Nantinya, terdapat sejumlah menteri yang akan mendampingi Prabowo.
    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya pun turut serta dalam lawatannya sejak di Arab Saudi dan Brasil.
    “Yang pertama agendanya di Brusel adalah ada pertemuan ekonomi. Kemudian lanjut beliau lawatan ke Perancis,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Sabtu (12/7/2025).
    Di Perancis, mantan Menteri Pertahanan (Menhan) ini akan menghadiri Hari Nasional Republik Prancis, Bastille Day, di Paris, Perancis, pada Senin (14/7/2025).
    Diketahui, Hari Bastille atau La Fête Nationale merujuk pada invasi Bastille pada 14 Juli 1789, yang dianggap sebagai awal Revolusi Perancis.
    Hari tersebut identik dengan upacara dan
    parade militer
    besar-besaran di Jalan Champs-Élysées, Paris, yang ditonton oleh Presiden Perancis, pejabat pemerintahan, serta perwakilan asing.
    “Ada undangan dari Presiden (Emmanuel) Macron dan pemerintah Prancis untuk menghadiri Hari Bastille, Bastille Day, tanggal 14,” kata Prasetyo.
    Undangan tersebut adalah kehormatan besar bagi Indonesia.
    Kunjungan Kepala Negara ke Perancis sekaligus menjadi kunjungan balasan, usai Presiden Perancis Emmanuel Macron menyambangi Indonesia beberapa waktu lalu.
    “Ini penghormatan yang luar biasa untuk bangsa Indonesia,” imbuhnya.
    Nantinya pada Hari Bastille, parade juga diikuti oleh TNI/Polri.
    Presiden Prabowo telah lebih dulu melepas keberangkatan mereka di Lanud Halim Perdanakusuma, sesaat sebelum lawatannya ke Arab Saudi.
    Prasetyo bilang Prabowo juga akan didampingi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin hingga Panglima TNI Agus Subiyanto pada Hari Bastille.
    “Di situ untuk pertama kalinya akan tampil di acara parade itu adik-adik kita dari TNI maupun Polri, sebagai pasukan defile yang memeriahkan perayaan Hari Bastille tersebut,” jelasnya.
    Rencananya, Presiden Prabowo juga akan melakukan pertemuan untuk membahas kerja sama.
    Tak heran, ada sejumlah menteri terkait yang akan mendampingi Prabowo.
    Ada Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
    “Mungkin akan ada penambahan karena pihak Perancis ada beberapa yang dalam perjalanannya akan ada kerja sama dalam bidang perhubungan, kemudian bidang kebudayaan, kemudian bidang pariwisata,” jelas Prasetyo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Michael Wattimena, Bara dari Timur yang Terus Menyala

    Profil Michael Wattimena, Bara dari Timur yang Terus Menyala

    Jakarta, Beritasatu.com – Michael Wattimena atau yang akrab disapa BMW, belakangan mencuri perhatian publik setelah resmi ditunjuk sebagai komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS).

    Penunjukan ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar di Kantor Pertamina Holding, Jakarta, pada Selasa (8/7/2025).

    Posisi ini menjadikan Michael Wattimena sebagai bagian penting dalam rantai distribusi energi nasional melalui anak perusahaan Pertamina yang bergerak di bidang logistik kelautan dan energi.

    Sebelum menjabat di PIS, Michael Wattimena telah lebih dulu dikenal sebagai politisi senior Partai Demokrat. Ia pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama dua periode di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dengan peran strategis sebagai wakil ketua Komisi V dan VI DPR RI.

    Di luar peran legislatif, BMW juga dipercaya menjadi tenaga ahli Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, khususnya di bidang Negosiasi, Diplomasi, dan Kerja Sama Mineral dan Batu Bara.

    Sosok BMW: Bara dari Timur yang Tak Pernah PadamMichael Wattimena. – (Beritasatu.com/Istimewa)

    Lahir pada 12 Januari 1969, Michael Wattimena bukan hanya representasi dari Timur Indonesia, tetapi juga simbol tekad dan integritas.

    Berpenampilan necis dan penuh wibawa, ia menjelma sebagai jembatan yang menghubungkan aspirasi rakyat Papua Barat dengan kebijakan nasional.

    Dalam dua periode pengabdiannya di DPR RI, BMW membawa suara-suara dari pelosok yang kerap luput dari pusat perhatian. Kini, meski tak lagi duduk di parlemen, perannya justru semakin strategis.

    Sebagai pendamping Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, ia menyuarakan kepentingan energi untuk rakyat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

    Ia menjadi wajah dari pulau-pulau yang selama ini hanya menatap kilau ibu kota dari kejauhan.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kiri) dan Michael Wattimena (kanan). – (Beritasatu.com/Istimewa)

    Michael Wattimena membawa perspektif kepulauan dalam setiap perencanaan kebijakan. Ia mengerti betul bahwa keadilan energi bukan hanya soal pembangunan PLTU atau jaringan listrik, melainkan soal keberlangsungan hidup.

    BMW memahami bahwa bagi banyak warga di Timur, energi bukan sekadar infrastruktur, melainkan harapan.

    Komisaris dengan Misi Energi untuk Semua

    Kini, di luar gedung kementerian, Michael Wattimena menjalankan peran penting sebagai komisaris PT Pertamina International Shipping.

    Dalam posisi ini, ia tak hanya mengawasi jalannya bisnis logistik kelautan, tetapi juga memastikan distribusi energi berjalan merata ke seluruh penjuru negeri.

    Bagi BMW, energi bukan soal angka atau kilowatt semata. Energi adalah urat nadi pembangunan, dan bila distribusinya terhambat, maka janji keadilan hanya tinggal wacana.

    Dan seperti matahari dari ufuk timur, ia akan terus hadir menyinari, memanaskan, dan memastikan: Indonesia tak hanya Jakarta. Indonesia adalah juga sorong, Fakfak, Tual, Tobelo, dan Timika.

    BMW bukan tipe yang mengejar sorotan. Namun dalam diamnya, ia bekerja dengan semangat yang menyala. 

  • Prabowo hadiri pertemuan di Belgia, lanjut ke Prancis saksikan parade

    Prabowo hadiri pertemuan di Belgia, lanjut ke Prancis saksikan parade

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri pertemuan ekonomi di Brussels, Belgia, kemudian melanjutkan lawatan kenegaraannya ke Paris, Prancis untuk menyaksikan kontingen Indonesia berpartisipasi dalam parade militer Bastille Day 2025.

    “Agenda di Brussels adalah pertemuan ekonomi, kemudian lanjut beliau lawatan ke Prancis,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    Prasetyo menjelaskan bahwa kehadiran Presiden Prabowo menghadiri Hari Revolusi Prancis atau Bastille Day pada 14 Juli di Paris, Prancis, untuk memenuhi undangan Presiden Prancis Emmanuel Macron saat melakukan kunjungan resmi ke Jakarta pada Mei lalu.

    Saat kunjungan resmi itu, Presiden Macron pun mengundang Indonesia untuk mengirimkan kontingennya ikut berparade dalam hari nasional bangsa Prancis itu.

    Menurut Prasetyo, keikutsertaan kontingen Indonesia dan kehadiran Presiden Prabowo dalam Bastille Day merupakan sebuah kehormatan bagi Negara.

    Kontingen Indonesia yang terdiri dari anggota TNI dan Polri untuk pertama kalinya tampil sebagai pasukan defile yang memeriahkan Bastille Day.

    “Ini penghormatan yang luar biasa untuk bangsa Indonesia. Juga merupakan (kunjungan) balasan dari kunjungan Presiden Macron beberapa waktu yang lalu ke Indonesia,” kata Prasetyo.

    Sejumlah menteri dan anggota Kabinet Merah Putih yang hadir mendampingi Presiden dalam lawatan ke Prancis, yakni Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO BPI Danantara Indonesia Rosan Roeslani dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Prasetyo memperkirakan menteri lainnya juga akan hadir mengingat ada kerja sama bidang pariwisata, kebudayaan, hingga perhubungan yang akan dijalin dengan Pemeritah Prancis.

    Adapun agenda terakhir Presiden Prabowo Subianto dalam lawatan kenegaraannya adalah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Brazil Lula da Silva di Istana Planalto Brazilia, Brazil pada Rabu (9/7).

    Setelah memenuhi undangan jamuan makan siang kenegaraan di Istana Planalto, Presiden Prabowo dan rombongan bertolak dari Brazilia menuju Brussel, Belgia, pada hari yang sama.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.