Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Gibran Tak Salami Empat Ketum Parpol tapi Hanya Dihubungkan dengan AHY, Adi Prayitno Sebut Karena Persaingan Cawapres 2029

    Gibran Tak Salami Empat Ketum Parpol tapi Hanya Dihubungkan dengan AHY, Adi Prayitno Sebut Karena Persaingan Cawapres 2029

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengamat Politik, Adi Prayitno membeberkan. Mengapa video salaman Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan empat Ketua Umum (Ketum) Partai Politik (Parpol) menjadi sorotan.

    “Pertama yang ingin saya katakan adalah, kenapa ini menjadi ramai? Tentu, soal salaman dan tidak salaman. Ini adalah budaya politik ketimuran yang ada di Indonesia,” kata Adi dikutip dari YouTube Adi Prayitno Official, Rabu (13/8/2025).

    Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah itu mengatakan, dalam budaya di Indonesia. Bersalaman menunjukkan tanda keakraban.

    “Jadi dalam event apapun, jangankan acara formal, informal sekalipun masyarakat kita secara umum bertemu suatu sama lain bersalaman,” jelasnya.

    “Itu menunjukkan hubungan atau chemistry yang terbangun,” sambungnya.

    Karenanya, ia mengatakan tidak heran isu tersebut ramai.

    “Wajar ini menjadi ramai, dan menimbulkan tafsir yang saya kira cukup luar biasa,” ucapnya.

    Salah satu yang menjadi spekulasi, kata dia, yakni persaingan politik di 2029. Di mana empat Ketum Parpol itu sama-sama punya peluang maju.

    “Apa salah satunya, ini jangan-jangan mengindikasikan ada persaingan politik menuju 2029 yang sudah dimulai saat ini,” terangnya.

    “Karena bagi ketua umum partai, seperti AHY, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, Cak Imin adalah sosok yang sangat mungkin bisa maju di 2029. Mengingat ambang batas 20 persen itu sudah mulai dihilangkan,” sambung Adi.

    Di sisi lain, ia mengatakan di antara empat Ketum Parpol itu, tiga di antaranya tidak dihadap-hadapkan dengan Gibran. Tak banyak dihubungkan.

  • Mengintip Kisi-kisi Subsidi Energi 2026 Jelang Nota Keuangan

    Mengintip Kisi-kisi Subsidi Energi 2026 Jelang Nota Keuangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan sekaligus Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dan Nota Keuangan pada Jumat (15/8/2025).

    RAPBN dan Nota Keuangan yang akan disampaikan memuat gambaran anggaran untuk sejumlah program, termasuk subsidi energi. Terkait subsidi energi, Prabowo sempat menyoroti penyalurannya yang belum tepat sasaran.

    Belakangan, sang Kepala Negara ingin memangkas subsidi energi, khususnya BBM, dan mengubah skema penyalurannya menjadi bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Pemerintah ingin menghemat anggaran hingga Rp200 triliun dengan penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran.

    Lalu, bagaimana proyeksi subsidi energi pada 2026 dan realisasinya dalam 5 tahun terakhir?

    Bila mengacu usulan yang disepakati Komisi VII DPR RI dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, volume BBM bersubsidi untuk 2026 disepakati sebesar 19,05 juta-19,28 juta kiloliter. Volume tersebut terdiri atas minyak tanah sebesar 0,52 juta-0,54 juta kl dan minyak solar sebesar 18,53 juta-18,74 juta kl.

    Volume LPG 3 kg dipatok sebesar 8,31-8,76 juta MTon. Sementara itu, subsidi listrik tahun depan dipatok sebesar Rp97,37-104,97 triliun.

    Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Ishak Razak memproyeksi besaran subsidi energi akan tumbuh di kisaran 8% hingga 10% pada tahun ini. 

    Dia menjelaskan, dengan asumsi harga minyak mentah yang relatif rendah di kisaran US$60 hingga US$80 per barel serta pertumbuhan konsumsi BBM yang juga tidak signifikan, pertumbuhan konsumsi listrik dan BBM tidak akan melonjak drastis. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang masih rendah.

    “Karena itu, diperkirakan pertumbuhan subsidi energi akan mencapai dua kali lipat pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu di kisaran 8%-10%,” kata Ishak kepada Bisnis, Selasa (12/8/2025).

    Ishak menambahkan bahwa di tengah pelemahan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang tahun depan diproyeksikan masih rendah, pemerintah perlu menjaga agar subsidi tetap dipertahankan. Hal ini diperlukan agar tidak menekan daya beli dan semakin menghambat pertumbuhan ekonomi.

    Adapun, realisasi subsidi energi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Berdasarkan catatan Bisnis, realisasi subsidi energi pada 2020 mencapai Rp108,84 triliun atau 113,84% melebihi pagu APBN Perpres 72/2020.

    Perinciannya, realisasi belanja subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg mencapai Rp47,73 triliun, atau 116,11% dari pagu APBN Perpres 72/2020. Sementara itu, realisasi belanja subsidi listrik mencapai Rp61,10 triliun atau 112,13% dari pagu APBN Perpres 72/2020. 
    Secara umum, persentase realisasi subsidi energi terhadap pagu APBN Perpres 72/2020 dapat dikatakan lebih tinggi dari target.

    Sementara itu, realisasi subsidi energi sepanjang 2021 mencapai Rp142 triliun. Angka ini melonjak 30,5% dibanding 2020. Adapun, subsidi energi 2021 diberikan dalam bentuk subsidi BBM yang mencapai 16 juta kiloliter dan subsidi LPG 3 kg mencapai 7,12 juta metrik ton.

    Lalu, subsidi listrik bagi rumah tangga berdaya 450 volt ampere (VA) dan 900 VA sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yakni sebanyak 32,5 juta pelanggan. Kemudian, diskon tarif listrik bagi rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA sebanyak 30,8 juta pelanggan, serta diskon tarif listrik bagi pelaku bisnis dan industri daya 450 VA kepada 430.000 pelanggan.

    Pada 2022, realisasi subsidi energi naik menjadi Rp171,86 triliun. Realisasi belanja subsidi energi utamanya bersumber dari subsidi BBM dan subsidi LPG 3 kg yang mencapai Rp115,61 triliun atau 77,40% dari pagu. Sementara itu, realisasi subsidi listrik mencapai Rp56,24 triliun atau 94,43% dari pagu.

    Berikutnya, realisasi anggaran untuk subsidi energi pada 2023 mencapai Rp164,3 triliun, turun sebesar 4,4% secara tahunan. 

    Tercatat, subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg sepanjang 2023 terealisasi sebesar Rp95,6 triliun atau turun 17,3%. Sementara itu, anggaran subsidi listrik terealisasi sebesar Rp68,7 triliun atau tumbuh 22,2%.

    Khusus untuk 2024, realisasi penyaluran subsidi energi hanya tercatat per 30 November yang mencapai Rp157,16 triliun. Perinciannya, subsidi BBM dan LPG 3 kg mencapai Rp92,98 triliun dan subsidi listrik Rp64,18 triliun. Sementara pagu anggaran subsidi energi pada 2024 mencapai Rp186,9 triliun.

    Adapun untuk 2025 ini, pemerintah mengalokasikan belanja subsidi energi senilai Rp203,41 triliun atau naik 7,56% dari pagu 2024. Per semester I/2025, total realisasi subsidi energi mencapai Rp66,89 triliun atau sekitar 32,9% dari pagu APBN 2025.

    Angka itu terdiri atas subsidi BBM dan LPG 3 kg mencapai 30,28 triliun dan subsidi listrik mencapai Rp26,61 triliun.

  • ESDM Ungkap Keberadaan Tambang Ilegal di Pinggir Jakarta, Ini Lokasinya

    ESDM Ungkap Keberadaan Tambang Ilegal di Pinggir Jakarta, Ini Lokasinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan adanya praktik pertambangan tanpa izin alias ilegal (PETI) di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM Rilke Jeffri Huwae mengatakan, pihaknya telah melakukan penindakan. Dia menyebut tambang ilegal di Cibinong merupakan tambang mineral logam, yakni bauksit.

    “Cibinong ya, itu sudah ada penindakan ya Cibinong. Ada apa, tambang galian di sana galian itu mineral ya bukan galian C [pasir-batu] itu mineral logam. Sudah ada beberapa penyelidikan juga kita lakukan,” ungkap Rilke di Kantor Kementerian ESDM dikutip Selasa (12/8/2025).

    Rilke tak memerinci berapa besaran tambang di Cibinong tersebut. Namun, menurutnya, skala tambang itu cukup besar.

    Dia menegaskan bahwa pihaknya tak akan pandang bulu dalam melakukan penindakan. Dia berjanji segera menindak tambang ilegal di dekat Jakarta itu.

    “Di Cibinong karena termasuk besar ya. Cuma persoalan kita bukan besar kecil, persoalan kita yang penting kalau memang itu dia berdampak, penertiban tata kelola kita lakukan,” ucapnya. 

    Menurutnya, potensi kerugian negara akibat aktivitas tambang ilegal tersebut diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

    “Yang jelas [kerugian negara] itu miliaran lah. Kalau urusan tambang pasti miliaran,” kata Rilke.

    Meski belum ada tersangka yang ditetapkan, Rilke memastikan bahwa pelaku di balik pengoperasian tambang ilegal ini diketahui merupakan perusahaan dalam negeri.

    Adapun, Ditjen Gakkum Kementerian ESDM baru saja dibentuk pertengahan tahun ini. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menunjuk Rilke untuk memimpin Ditjen Gakkum.

    Bahlil juga meminta Rilke menumpas pelanggaran tanpa pandang bulu. Menurut Bahlil, pembentukan Ditjen Gakkum menjadi keniscayaan agar penegakan hukum di sektor energi dan sumber daya mineral bisa ditegakkan. 

    “Saya ingin Kementerian ESDM dengan berbagai macam dinamika di luar, dengan berbagai macam stigma di luar, saya minta untuk Pak Dirjen dan Pak Direktur, tidak usah pandang bulu. Pedomani apa yang menjadi aturan. Presiden kita cuma satu, Bapak Prabowo, apa perintah Presiden, itu yang kita jaga,” ujar Bahlil dikutip dari keterangan resmi, Kamis (26/6/2025).

    Bahlil menyoroti praktik pertambangan ilegal yang masih terjadi. Dirinya memerintahkan dirjen gakkum untuk bekerja sama dengan dirjen minerba dalam memberantas PETI, pertambangan tumpang tindih, dan memperbaiki tata kelola pertambangan. 

    “Saya juga sudah memerintahkan kepada dirjen minerba, untuk seluruh perizinan yang tumpang tindih setelah berlakunya UU dan PP, semua harus berkoordinasi dengan dirjen gakkum. Kalau ada yang salah, Bapak tindak. Jangan dibuat lembek. KPI Bapak berdua hanya satu, semakin banyak Bapak menyelesaikan masalah,” kata Bahlil.

  • Sengketa Blok Ambalat RI-Malaysia, Bahlil Buka Suara

    Sengketa Blok Ambalat RI-Malaysia, Bahlil Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan tanggapan terkait rencana pengembangan Blok Ambalat ke depan. Terutama di tengah memanasnya hubungan Indonesia dan Malaysia setelah negeri Jiran tersebut mengganti istilah Laut Ambalat menjadi Laut Sulawesi.

    Semula, Bahlil mengungkapkan bahwa pihaknya menyerahkan pembahasan mengenai batas teritorial antar kedua negara sepenuhnya kepada Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri. Namun, ia mengakui ide untuk pemanfaatan bersama potensi migas di Ambalat dengan Malaysia pernah muncul.

    “Kalau secara teritori, itu nanti biarlah Kemhan sama Menlu yang jawab. Tetapi memang ada sempat ide, bahwa Ambalat itu, kalau ada sumber daya alamnya, dikelola bersama. Tapi itu masih dalam batas ide,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Senin (11/8/2025).

    Menurut Bahlil, saat ini pembahasan mengenai batasan pasti kedua wilayah negara masih berlangsung. Di samping itu, untuk mengetahui jumlah cadangan atau potensi migas di wilayah tersebut masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

    “Kita baru bicara. Belum-belum. Kita belum penelitian,” tegas Bahlil.

    Sebagaimana diketahui, sengketa mengenai blok Ambalat saat ini terus didiskusikan guna mencapai kesepakatan. Presiden Prabowo Subianto menilai perlu ada penyelesaian secara damai terkait sengketa tersebut. Adapun menurutnya, niat tersebut sudah terlihat dari kedua negara.

    “Ada itikad baik dari dua pihak. Intinya kita mau punya penyelesaian baik,” ujarnya, di Gedung Sasana Budaya Ganesha, Bandung, seperti dikutip pada Sabtu (9/8/2025).

    Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan komitmennya untuk mempertahankan kedaulatan Sabah dalam sengketa wilayah maritim dengan Indonesia tersebut.

    “Kami akan melindungi setiap jengkal Sabah. Saya akan mempertahankan prinsip ini. Kami akan merundingkannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan rahasia,” ujar Anwar dalam kunjungannya ke Kota Kinabalu pekan lalu, seperti dilaporkan Malay Mail seperti dikutip pada Sabtu (9/8/2025).

    Sengketa ini mencakup klaim tumpang tindih atas dua blok laut, ND6 dan ND7, yang disebut Malaysia sebagai bagian dari Laut Sulawesi, sementara Indonesia menyebutnya Ambalat. Wilayah ini telah lama dikaitkan dengan cadangan minyak dan gas yang melimpah.

    Pada 27 Juni lalu, Anwar bertemu Prabowo di Jakarta. Keduanya sepakat untuk mengeksplorasi opsi pengembangan bersama atas wilayah sengketa tersebut, meski belum ada kesepakatan final.

    “Diskusi kami dengan Indonesia mengenai Ambalat adalah pertanda persahabatan yang baik. Presiden Prabowo adalah sahabat pribadi dan sahabat keluarga. Saya ingin hubungan ini tetap baik,” ungkap Anwar.

    Kendati ada sinyal positif, sejumlah analis yang dikutip Channel news Asia menilai penyelesaian sengketa ini masih jauh dari rampung. Pakar geopolitik dari Viewfinder Global Affairs, Adib Zalkapli, mengatakan pengembangan bersama Ambalat belum dimasukkan dalam pernyataan resmi karena masih banyak detail teknis yang harus dinegosiasikan.

    “Salah satu kemungkinannya adalah karena kedua belah pihak masih merundingkan aspek teknis perjanjian tersebut, sehingga pernyataan publik dari para pemimpin bisa kontraproduktif,” ujar Adib dikutip pada Sabtu (9/8/2025).

    Ahli geostrategi Azmi Hassan dari Akademi Riset Strategis Nusantara juga menggarisbawahi bahwa status quo masih berlaku di wilayah tersebut. Menurutnya, negosiasi akan lebih fokus pada aspek teknis dan komersial ketimbang politik domestik.

    “Jika tidak dapat diselesaikan soal batas wilayah, maka setidaknya saya pikir usaha patungan akan diberikan antara Petronas dan Pertamina,” ujarnya.

    Azmi menilai hubungan pribadi antara Anwar dan Prabowo bisa mempercepat proses penyelesaian. “Perselisihan ini memang sudah berlarut-larut, tapi hubungan yang sangat dekat antara keduanya akan mempermudah keadaan.”

    Ambalat merupakan wilayah strategis yang telah menjadi sumber ketegangan sejak awal 2000-an. Meski Mahkamah Internasional memutuskan pada 2002 bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia, batas maritim di sekitarnya belum pernah ditentukan secara resmi.

    Konflik sempat memanas pada 2004 ketika Malaysia memberikan konsesi eksplorasi ke Shell, padahal Indonesia sudah memberi hak serupa kepada perusahaan energi Italia, Eni. Bahkan, pada 2010, kapal angkatan laut kedua negara nyaris terlibat konfrontasi di wilayah itu.

    Meski begitu, Adib optimistis pertemuan tingkat tinggi baru-baru ini bisa membawa kemajuan. “Ketika keuntungan finansial bagi kedua negara sudah jelas, negosiasi kemungkinan besar akan segera selesai.”

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video: Bahlil Sebut Pengelolaan Sumur Minyak Rakyat Khusus Sumur Tua

    Video: Bahlil Sebut Pengelolaan Sumur Minyak Rakyat Khusus Sumur Tua

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan kebijakan legalisasi pengelolaan sumur tua oleh masyarakat bukanlah ditujukan untuk pembukaan sumur baru, melainkan memanfaatkan sumur yang sudah ada dan sudah berproduksi.

    Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Selasa, 12/08/2025) berikut ini.

  • Hasbil Mustaqim Soal Gibran Tak Salami AHY: Terus yang Diributin Apa?

    Hasbil Mustaqim Soal Gibran Tak Salami AHY: Terus yang Diributin Apa?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Deputi Ekonomi Kreatif DPP Partai Demokrat, Hasbil Mustaqim angkat suara. Terkait video yang menunjukkan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming tak salami Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Momen itu saat keduanya hadir di Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer, Minggu (10/8).

    Hasbil mengungkapkan, di kegiatan itu. Gibran dan AHY melakukan interaksi.

    “Saat upacara Kehormatan Militer, Mas Gibran berbincang-bincang dengan Mas AHY,” kata Hasbil dikutip dari unggahannya di X, Selasa (12/8/2025).

    Selain itu, ia mengatakan Gibran juga memberi ucapan selamat kepada Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.

    “Dan tak lupa, Mas Gibran juga mengucapkan selamat ulang tahun ke Mas AHY,” ucapnya.

    Karenanya, Hasbil menanyakan. Apa yang diributkan dari momen tersebut.

    “Terus yang diributin apa?” ujar Hasbil.

    Sebelumnya, sebuah video yang menunjukkan Gibran tak salami AHY viral di media sosial. Bukan hanya AHY, Gibran juga tak menyalami Ketua Umum partai lain.

    Di antara mereka adalah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

    Di kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto memimpin Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer, Lapangan Suparlan Pusdiklatpassus Batujajar, Bandung, Jawa Barat, 10 Agustus 2025.

    Presiden juga melantik Wakil Panglima TNI, mengukuhkan sejumlah pimpinan baru di Kopassus, Korps Marinir, dan Kopasgat, serta meresmikan enam Komando Daerah Militer.

    Kemudian 14 Komando Daerah Angkatan Laut, tiga Komando Daerah Angkatan Udara, satu Komando Operasi Udara, enam Grup Kopassus, 20 Brigade Teritorial Pembangunan, satu Brigade Infanteri Marinir, satu Resimen Kopasgat, 100 Batalyon Teritorial Pembangunan, lima Batalyon Infanteri Marinir, dan lima Batalyon Komando Kopasga.
    (Arya/Fajar)

  • Gibran Tak Salami AHY Diduga Imbas Isu Pemakzulan yang Disinyalir dari Partai Biru

    Gibran Tak Salami AHY Diduga Imbas Isu Pemakzulan yang Disinyalir dari Partai Biru

    GELORA.CO – Momen Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak menyalami Menko Infrastruktur sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di acara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer, di Batujajar, Jawa Barat, Minggu, 10 Agustus 2025 terus menjadi polemik,

    Direktor Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menuturkan isu pemakzulan Gibran sempat muncul dari partai biru yang disinyalir dari Partai Demokrat. 

    Hal ini menjadi pertanda tidak disalaminya AHY oleh Gibran dalam acara di Batujajar.

    “Terlebih, ada wacana pemakzulan Gibran yang dalam tuduhan Jokowi melibatkan tokoh besar dan partai biru, sangat mungkin ini juga berpengaruh ke hubungan Gibran dan AHY,” ucap Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Senin, 11 Agustus 2025.

    Dedi menerangkan, sikap Gibran tersebut tidak menutup kemungkinan dapat memantik emosi partai politik untuk segera melakukan pemakzulan.

    “Sikap dingin Gibran, dan mungkin bisa dianggap arogan ini bisa memantik keretakan dengan Parpol dominan di DPR, bukan tidak mungkin kelompok yang mendesak pemakzulan pada Gibran bisa mendapat tambahan dukungan,” tutupnya.

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tertangkap kamera tidak menyalami Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, Menko Infrastruktur sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, serta Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Dalam momen tersebut, Gibran lebih memilih salaman dengan sejumlah elite TNI, seperti Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Maruli Simanjuntak dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), Marsekal Tonny Harjono.

  • Profil ThorCon: Perusahaan AS Bakal Bangun Pembangkit Listrik Nuklir di RI

    Profil ThorCon: Perusahaan AS Bakal Bangun Pembangkit Listrik Nuklir di RI

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Thorcon Power Indonesia (PT TPI) mendapat sorotan usai meraih persetujuan evaluasi tapak Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Pulau Kelasa, Kepulauan Bangka Belitung (Babel). Perusahaan asal AS ini merupakan anak usaha dari ThorCon International Pte Ltd yang berbasis di Singapura. 

    Dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), ThorCon Power Indonesia akan menjadi pelopor pembangkit listrik berbasis nuklir pertama di Indonesia lewat proyek TMSR500. 

    Baru-baru ini, ThorCon mendapatkan persetujuan evaluasi tapak PLTN di Pulau Kelasa. Adapun, persetujuan diberikan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan sebelumnya. TPI  merupakan entitas berbadan hukum Indonesia yang dimiliki investor asal Amerika Serikat (AS). 

    Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Bapeten telah menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan nomor 00003.556.1.300725 tertanggal 30 Juli 2025. 

    Direktur Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir (DPIBN) Wiryono mengatakan evaluasi teknis telah diselesaikan lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan yang semula satu tahun menjadi 126 hari kerja.

    “Hal ini menunjukkan komitmen Bapeten untuk mendukung percepatan perizinan berusaha pembangunan reaktor nuklir secara selamat dan efisien,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (7/8/2025). 

    Merujuk pada Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penatalaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran, proses pembangunan dan pengoperasian PLTN harus melalui tahapan izin tapak, izin konstruksi, izin komisioning dan izin operasi.

    Kendati demikian, persetujuan evaluasi tapak dari Bapeten bukan berarti izin tapak diberikan. Pasalnya, perizinan hanya akan diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. 

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan pemerintah belum memberikan persetujuan, apalagi perizinan terkait pembangunan PLTN di wilayah tertentu. 

    “Belum, belum ada yang menerima izin tapak dari Bapeten. Nanti, ketuanya adalah Menteri ESDM, jadi semua perizinan, semua perencanaan, semua investasi, pengoperasian, semua ketuanya Menteri ESDM karena ini pembangkitan tenaga listrik,” kata Eniya kepada wartawan, Senin (11/8/2025). 

    Lantas, bagaimana jejak usaha ThorCon di Indonesia dan bagaimana rencana pengembangan PLTN pertama di Tanah Air? 

    Profil ThorCon Power Indonesia

    Berdasarkan informasi yang tertera di laman LinkedIn perusahaan PT ThorCon Power Indonesia berdiri pada 2021. Perusahaan ini merupakan penanaman modal asing (PMA) yang sepenuhnya dimiliki oleh ThorCon International Pte, Ltd. 

    Kantor perwakilan PT TPI berada di Jakarta dan telah hadir sejak 2018, tepatnya di Revenue Tower, Sudirman Central Business District. 

    Adapun, ThorCon telah menandatangani beberapa Perjanjian dan Nota Kesepahaman dengan berbagai pemangku kepentingan di sektor energi dan nuklir, termasuk universitas dan perusahaan milik negara, melalui Kantor Perwakilan ThorCon International, Pte. Ltd. 

    ThorCon juga telah terlibat dan berkomunikasi secara luas secara praktis dengan setiap Kementerian dan Lembaga Pemerintah yang terlibat di sektor energi dan nuklir serta banyak Pemerintah Provinsi dan Komisi Energi DPR RI.  

    Tak hanya itu, perusahaan ini mengklaim telah mendapatkan dukungan yang baik dari Pemerintah Indonesia sebagai satu-satunya perusahaan nuklir yang beroperasi di Indonesia yang mengusulkan pembangunan PLTN dengan investasi swasta. 

    Hal ini disebut seiring dengan penerbitan surat rekomendasi Pemerintah kepada ThorCon untuk mempersiapkan implementasi proyek TMSR500. 

    Rencana Pengembangan PLTN ThorCon 500

    Sementara itu, mengutip dari situs resmi ThorCon Power, PT Thorcon Power Indonesia (TPI) mengantongi persetujuan dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) atas program evaluasi tapak dan sistem manajemen evaluasi tapak untuk rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Pulau Kelasa, Bangka Tengah.

    Pengajuan dokumen dilakukan pada Januari lalu, setelah hampir dua tahun proses konsultasi pra-perizinan. 

    Direktur Perizinan Bahan Bakar Nuklir dan Reaktor BAPETEN, Wiryono, menyebut pihaknya telah meninjau dokumen dan menyampaikan revisi yang dibutuhkan, yang kemudian dipenuhi oleh TPI.

    “Selama beberapa bulan berikutnya, kami mengikuti protokol kami untuk meninjau pengajuan mereka dan memberi tahu TPI tentang elemen-elemen yang perlu direvisi,” ujar Wiryono. 

    Teknologi yang digunakan mengacu pada desain reaktor garam cair (MSR) berkapasitas 500 MWe yang dikembangkan oleh Laboratorium Nasional Oak Ridge, AS.

    Survei awal menunjukkan Pulau Kelasa sebagai lokasi potensial dengan pertimbangan keselamatan, ekologi, dan kesesuaian lokasi. Thorcon juga menegaskan kesiapan mereka mematuhi regulasi nuklir Indonesia melalui tim lokal yang telah dibentuk.

    Persetujuan ini muncul seiring target pemerintah Indonesia untuk menghadirkan kapasitas PLTN sebesar 10 GW pada 2040. Saat ini, sebagian besar listrik di Indonesia masih bergantung pada batu bara.

    Langkah selanjutnya bagi Thorcon adalah memperoleh izin lokasi dan persetujuan desain, dengan rencana konstruksi dimulai pada 2027 dan operasional penuh pada 2031. Thorcon juga berkomitmen melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah dalam setiap tahap proses.

    “Kami melihat potensi tenaga nuklir yang sangat besar di Indonesia, oleh karena itu kami telah membentuk tim perizinan dan tenaga nuklir domestik. Kami adalah perusahaan nuklir pertama dan satu-satunya yang telah melakukan hal ini,” ujar Kun Chen, Chief Nuclear Officer PT TPI. 

    Di samping itu, persetujuan program evaluasi lokasi dan sistem manajemen evaluasi lokasi PTI muncul setelah pemerintah Indonesia mengumumkan pada bulan Mei targetnya untuk memperkenalkan kapasitas pembangkit listrik tenaga nuklir sebesar 10 GW pada tahun 2040.

    Saat ini, lebih dari separuh kapasitas listrik terpasang Indonesia menggunakan batu bara.

    “Persetujuan dari BAPETEN merupakan sinyal kuat bahwa Indonesia siap mengembangkan dan melisensikan tenaga nuklir dengan cepat, sesuai janjinya untuk memberikan kontrak dalam waktu lima tahun guna memenuhi target energi bersih,” jelasnya. 

  • Jumlah Tenaga Kerja Sektor ESDM Tembus 753.578 Orang

    Jumlah Tenaga Kerja Sektor ESDM Tembus 753.578 Orang

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat serapan tenaga kerja di sektor ESDM mencapai 753.578 hingga semester-I 2025. Penyerapan tenaga kerja ini tak lepas dari investasi di sektor ESDM yang naik 24,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    “Penyerapan tenaga kerja selama semester-I di sektor migas minerba ke tenaga kerja sebesar 753.578 ribu,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (11/8/2025).

    Bahlil menerangkan total realisasi investasi mencapai US$ 13,9 miliar atau Rp 225,79 triliun. Nilai ini naik 24,1% dibanding periode sama tahun lalu dan menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

    Rinciannya, sektor minyak dan gas (migas) masih mendominasi dengan investasi US$ 8,1 miliar, disusul sektor mineral dan batu bara (minerba) US$ 3,1 miliar, energi baru terbarukan (EBT) US$ 0,8 miliar, dan sektor lainnya US$ 1,9 miliar.

    “Semester-I 2025, itu US$ 13,9 miliar. Ini kebanyakan di sektor minerba dan migas. Ini investasi kita, jadi US$ 13,9 miliar itu hampir Rp 200 triliun lah investasi kita,” jelas Bahlil.

    Capaian investasi ini membuat penyerapan tenaga kerja di sektor ESDM mencapai angka 753.578 orang.

    “Ini tenaga kerja yang kita menghasilkan selama tahun 2025. Semester-I terhadap investasi Rp 200 triliun lebih, ini tenaga kerjanya,” imbuh dia.

    (rea/ara)

  • Indonesia Ekspor 238 Juta Ton Batu Bara pada Semester I 2025 – Page 3

    Indonesia Ekspor 238 Juta Ton Batu Bara pada Semester I 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, realisasi produksi batu bara pada semester I 2025 mencapai 357,6 juta ton. Jumlah itu sekitar 48,34 persen dari target total produksi di tahun ini.

    Mayoritas atau sebanyak 238 juta ton dialokasikan untuk ekspor batu bara. Sementara sekitar 104,6 juta ton untuk pemenuhan kebutuhan di dalam negeri atau domestic market obligation (DMO), dan sisa 15 juta ton batu bara dijadikan stok. 

    “Sekarang yang baru berproduksi sudah 357,6 ton. Nah, DMO-nya 104,6 juta ton ini untuk PLN, smelter, ekspor 238 juta. Jadi kita ekspor di satu semester ini sudah 238 juta ton,” terang Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (11/8/2025).

    Bahlil menyoroti kemerosotan harga batu bara hingga 25-30 persen. Penurunan itu membuat nilai manfaat yang diterima Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang batu bara terbesar di dunia turut berkurang. Lantaran Indonesia tidak punya kuasa untuk mengatur harga batu bara. 

    “Sebenarnya agak lucu memang, ekspor batu bara 45 persen terhadap dunia itu berasal dari Indonesia. Sekarang begitu harga turun, kita enggak bisa bikin apa-apa, karena ini bicara permintaannya sedikit, kita produksinya banyak,” ungkapnya. 

    Oleh karenanya, Kementerian ESDM memutuskan untuk mengevaluasi rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) usaha pertambangan batu bara, dari dilakukan setiap 3 tahun sekali menjadi satu tahun sekali. 

    “Ini gara-gara apa? RKAB 3 tahun ini. Akhirnya sekarang harga turun kita enggak bisa mengendalikan. Ini kan bicara bisnis kan, bicara supply and demand,” kata Bahlil. 

    “Ke depan, atas apa yang diminta oleh DPR kepada kami untuk melakukan revisi RKAB, dan ini kita akan lakukan tanpa pandang bulu, supaya menjaga stabilitas,” dia menegaskan.