Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Masyarakat Bisa Dapat Rp2 Juta per Hari dari Kelola Sumur Rakyat

    Masyarakat Bisa Dapat Rp2 Juta per Hari dari Kelola Sumur Rakyat

     

    JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan hitung-hitungan keuntungan yang diperoleh masyarakat yang mengelola sumur minyak tua.

    Istilah sumur tua sendiri mengacu pada sumur minyak bumi yang dibor sebelum tahun 1970, pernah berproduksi, dan saat ini tidak lagi diusahakan oleh kontraktor aktif, sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua. 



    “Setelah saya mengecek, satu sumur masyarakat itu bisa mendapatkan tiga barel sampai dengan lima barel,” jelas Bahlil dikutip Sabtu, 19 Juli.

    Ia menjelaskan bahwa satu barel setara 159 liter, sehingga tiga barel hampir mencapai 500 liter. Dengan harga ICP 70 dolar AS per barel dan asumsi porsi bagi hasil 70 persen, setiap barel menghasilkan sekitar 49 dolar AS. Artinya, dalam sehari satu sumur bisa meraup sekitar 147 dolar AS dan dibulatkan menjadi 150 dolar AS atau setara lebih dari Rp2 juta.



    Selain menyumbang produksi minyak nasional, adanya aturan sumur tua dan masyarakat juga menyerap banyak tenaga kerja. Dengan demikian, perputaran ekonomi masyarakat terkait sumur‑sumur rakyat ini memberikan dampak positif yang nyata.

    “Satu sumur tenaga kerjanya itu bisa 10 orang. Jadi ini menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Terus pendapatan masyarakat perputaran ekonominya ada,” tegas Bahlil.

    Bahlil mengatakan optimalisasi sumur tua juga dinilai strategis dari sisi efisiensi, karena memanfaatkan infrastruktur dan cadangan yang telah ada. Pemerintah menargetkan kontribusi produksi dari sumur tua dan sumur rakyat akan terus meningkat secara bertahap, dan menjadi penopang penting dalam mencapai target produksi 1 juta barel minyak per hari.



  • Trump Bisa Mengakses Penuh Mineral di Indonesia, Bahlil Bilang akan Berkoordinasi dengan Presiden

    Trump Bisa Mengakses Penuh Mineral di Indonesia, Bahlil Bilang akan Berkoordinasi dengan Presiden

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Trump telah mengumumkan kesepakatan baru dengan Prabowo. Trump memutuskan menurunkan tarif resiprokal dari 32% menjadi 19%.

    Sementara, impor barang AS ke Indonesia tidak akan dikenakan tarif. Selain itu, AS dapat akses penuh terhadap komoditas mineral RI, termasuk tembaga.

    “Seperti yang Anda tahu, Indonesia sangat kuat dalam hal tembaga, dan sekarang kami punya akses penuh ke semua itu,” ucap Trump.

    Merespons pernyataan itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan ekspor tembaga ke Amerika Serikat (AS) harus sesuai aturan.

    Bahlil memastikan pemerintah tetap mengedepankan hilirisasi sebagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini merespons pernyataan Presiden AS Donald Trump yang menyebut Indonesia memberikan akses penuh bagi Negeri Paman Sam terhadap berbagai sumber daya Indonesia, termasuk tembaga.

    Bahlil pun mengatakan, jika Trump ingin mengakses penuh tembaga Indonesia, maka aturan di dalam negeri harus tetap ditegakkan. Aturan yang dimaksud adalah hilirisasi.

    Artinya, Indonesia bakal tetap melarang ekspor konsentrat tembaga ke negara mana pun, termasuk AS. Asal tahu saja, Indonesia resmi melarang ekspor konsentrat tembaga mulai 1 Januari 2025. Ini mundur dari target dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batu bara (Minerba).

    “Dalam negosiasi itu [Indonesia-AS], aturan-aturan yang di dalam negeri tetap diterapkan. Jadi andaikan pun ada yang harus kita kirim tembaga pasti saya yakinkan [sesuai aturan],” kata Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Jumat (18/7/2025) melansir bisnis.com.

  • Hasil Kelola Sumur Minyak Tua 3-5 Barel/Hari, Masyarakat Bisa Raup Uang Segini

    Hasil Kelola Sumur Minyak Tua 3-5 Barel/Hari, Masyarakat Bisa Raup Uang Segini

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa sumur minyak tua yang dikelola masyarakat mampu menghasilkan tiga hingga lima barel per hari. Hal tersebut ia ungkapan saat meninjau sumur migas Ledok, salah satu lapangan migas tua di wilayah kerja Pertamina EP Cepu di Blora, Jawa Tengah, Kamis (17/7/2025) lalu.

    Berdasarkan perhitungannya, satu barel setara 159 liter, sehingga tiga barel hampir mencapai 500 liter. Dengan harga ICP US$ 70 per barel dan asumsi porsi bagi hasil 70%, setiap barel menghasilkan sekitar US$ 49.

    “Artinya, dalam sehari satu sumur bisa meraup sekitar US$ 147–dibulatkan menjadi US$ 150 atau setara lebih dari Rp 2 juta,” katanya dalam keterangan tertulis dikutip, Sabtu (19/7/2025).

    Bahlil mengatakan, optimalisasi sumur tua juga dinilai strategis dari sisi efisiensi, karena memanfaatkan infrastruktur dan cadangan yang telah ada. Oleh karenanya kemudian diterbitkan Permen ESDM No. 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

    Bahlil mengatakan, regulasi ini membuka ruang bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) turut berperan dalam mengelola sumur-sumur marginal dengan tetap menjunjung prinsip keselamatan, keberlanjutan, dan tata kelola yang baik.

    “Yang penting adalah masyarakat bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik, jadi tidak rasa was-was. Dan mereka legal, supaya lingkungannya kita jaga,” jelas Bahlil.

    Pemerintah pun menargetkan kontribusi produksi dari sumur tua dan sumur rakyat akan terus meningkat secara bertahap, dan menjadi penopang penting dalam mencapai target produksi 1 juta barel minyak per hari.

    Selain itu, Bahlil mengatakan adanya aturan sumur tua dan masyarakat juga menyerap banyak tenaga kerja. Dengan demikian, perputaran ekonomi masyarakat terkait sumur-sumur rakyat ini memberikan dampak positif yang nyata.

    “Satu sumur tenaga kerjanya itu bisa 10 orang. Jadi ini menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Terus pendapatan masyarakat perputaran ekonominya ada,” tegas Bahlil.

    Sebagai informasi, di wilayah kerja Lapangan Cepu terdapat delapan struktur sumur produksi aktif yang dikelola melalui kerja sama antara Pertamina EP selaku KKKS dengan mitra lokal seperti Koperasi Unit Desa (KUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Struktur tersebut antara lain Wonocolo, Dandangilo, Ngrayong, Ledok, Semanggi, Banyubang, Gegunung, dan Gabus.

    (eds/eds)

  • Mau ‘Sulap’ Tebu Jadi BBM, Bahlil Minta Proyek Food Estate di Merauke Dikebut

    Mau ‘Sulap’ Tebu Jadi BBM, Bahlil Minta Proyek Food Estate di Merauke Dikebut

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga sebagai Ketua Harian Dewan Energi Nasionai (DEN), Bahlil Lahadalia, meminta Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, untuk mempercepat pengerjaan proyek food estate tebu 2 juta hektare di Merauke, Papua. Hal ini dilakukan guna memanfaatkan energi baru dan terbarukan dalam upaya transisi energi.

    Hal itu disampaikannya saat memimpin Sidang Anggota Kedua dan Ketiga Dewan Energi Nasional (DEN) 2025. Dalam sidang tersebut, Bahlil juga meminta anggota DEN untuk dapat belajar dari Brasil yang memanfaatkan energi baru dan terbarukan dalam upaya transisi energi.

    “Mereka pakai tebu ya, bensinnya itu, mereka menuju 100% bisa pakai itu. Karena mereka pertaniannya bagus, etanolnya bagus, biodieselnya juga dia pemenang. Kita ini kan impor etanol dan metanol ini setiap tahun. Jadi mungkin yang di Merauke ini yang perlu kita push untuk tebunya itu dikonversi ke etanol dan metanol saja,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/7/2025).

    Dalam sidang tersebut, terdapat sejumlah membahas terkait Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) yang saat ini masih menunggu penetapan. Hal ini lantaran RPP KEN dinilai harus selaras dengan program hilirisasi, dan mendukung transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) tahun 2060 mendatang, di antaranya melalui optimalisasi pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) demi menjaga ketahanan dan kemandirian energi.

    Bahlil juga menyebutkan bahwa PP KEN juga menyoroti perlunya pendanaan untuk dekarbonisasi sektor energi dan ketahanan energi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumber lain, baik dari sumber nasional maupun internasional.

    Setelah ditetapkan, PP KEN akan menjadi dasar bagi daerah untuk menetapkan perencanaan energi daerah dan kebijakan energi lintas sektor.

    “Untuk itu, DEN perlu melakukan pembinaan dan pendampingan teknis dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dan kebijakan energi lintas sektor bagi 38 provinsi, khususnya bagi Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan,” katanya.

    Topik lain yang dibahas pada Sidang Anggota DEN Ke-2 dan Ke-3 ini adalah usulan perubahan Keputusan Presiden Nomor 17/P Tahun 2009 terkait Keanggotaan DEN dari Unsur Pemerintah, menyusul adanya perubahan nomenklatur dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

    Selain itu, dibahas pula Indeks Perhitungan Kemandirian Energi Tahun 2024, yang menilai Aspek, Indikator dan Bobot Kemandirian Energi Nasional. Untuk meningkatkan kemandirian energi, DEN merekomendasikan dilakukannya peningkatan Reserve Replacement Ratio (RRR), di antaranya melalui eksplorasi sumber daya, potensi dan/atau cadangan terbukti energi, peningkatan pasokan migas dan LPG serta substitusinya dengan optimalisasi sumber energi dari dalam negeri.

    (eds/eds)

  • Kemarin, 1,3 juta ton beras SPHP dilepas hingga tambang ilegal di IKN

    Kemarin, 1,3 juta ton beras SPHP dilepas hingga tambang ilegal di IKN

    Jakarta (ANTARA) – Penyaluran 1,3 juta ton beras SPHP hingga kasus tambang ilegal di kawasan IKN merupakan sejumlah pemberitaan ekonomi Jumat (18/7) yang menarik disimak kembali pagi ini.

    Berikut rangkuman berita selengkapnya:

    1. Pemerintah salurkan 1,3 juta ton beras SPHP untuk tekan kenaikan harga

    Pemerintah resmi menyalurkan 1,3 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk digelontorkan secara bertahap ke seluruh Indonesia.

    “Hasil Rakortas adalah yang pertama kita melepas 360 ribu ton untuk bantuan sosial. Yang kedua adalah kita lepas SPHP 1,3 juta ton. Seluruh Indonesia bergerak bersama-sama. Kami yakin 1-2 minggu harga beras dapat turun,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Jumat.

    Simak berita selengkapnya di sini.

    2. Temui Menkeu Arab, Sri Mulyani lanjutkan rencana Prabowo soal haji

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menemui Menteri Keuangan Kerajaan Arab Saudi Mohammed Al-Jadaan untuk menindaklanjuti hasil pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud soal layanan haji dan umrah.

    “Kami menindaklanjuti hasil pertemuan Presiden Prabowo dan Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud pada lawatan kenegaraan awal Juli lalu, salah satunya mengenai penguatan kerja sama dalam meningkatkan layanan Haji dan Umrah bagi jamaah Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Jumat.

    Simak berita selengkapnya di sini.

    3. RI masih negosiasi tarif impor 0 persen untuk sejumlah komoditas ke AS

    Pemerintah Indonesia masih terus mengupayakan negosiasi lanjutan dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) agar sejumlah komoditas andalan nasional dapat dikenakan tarif impor sebesar 0 persen.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di Jakarta, Jumat, menyampaikan meskipun tarif resiprokal sebesar 19 persen telah diumumkan, masih terdapat ruang untuk negosiasi lanjutan, terutama bagi komoditas yang sangat dibutuhkan oleh AS dan tidak dapat diproduksi secara mandiri di negara tersebut.

    Simak berita selengkapnya di sini.

    4. Mentrans bawa peneliti gali potensi “rare earth” di Sulbar

    Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyebut Sulawesi Barat membutuhkan peneliti yang dapat mengembangkan logam tanah jarang (LTJ) atau rare earth, yang khususnya yang berada di wilayah transmigrasi.

    “Salah satu yang nanti akan kami berikan tugas pada tim ekspedisi patriot (peneliti) ini juga adalah masalah logam tanah jarang. Jika memang ini betul-betul nyata dan besar potensinya, maka saya kita harus menyambutnya dengan kewaspadaan,” ujar Iftitah saat membuka Retreat Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Korem 142 Tatag, Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat.

    Simak berita selengkapnya di sini.

    5. Menteri ESDM serahkan tambang ilegal di IKN ke penegak hukum

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyerahkan kasus tambang ilegal di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur ke aparat penegak hukum.

    “Kalau tambang ilegal itu aparat penegak hukum (APH),” ucap Bahlil ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

    Simak berita selengkapnya di sini.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Bahlil tekankan urgensi swasembada energi dan hilirisasi

    Menteri Bahlil tekankan urgensi swasembada energi dan hilirisasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menekankan urgensi pencapaian target swasembada energi dan hilirisasi dalam pembangunan nasional.

    Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, pelaksanaan hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah, tetapi juga memperkuat ketahanan energi Indonesia.

    “Sebagai Menteri ESDM, saya ingin menekankan bahwa pembangunan energi nasional hari ini mengusung misi besar, yaitu swasembada energi dan hilirisasi. Untuk itu, pemerintah terus mendorong reaktivasi sumur migas idle, pembangunan infrastruktur gas, dan hilirisasi sektor minerba, serta melakukan percepatan transisi energi melalui pengembangan EBT dan inovasi teknologi,” kata Bahlil dalam peresmian Migas Corner di Gedung Rektorat Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Jatim, Kamis (17/7/2025).

    Lebih lanjut, Menteri ESDM menyoroti peran penting kampus dan mahasiswa dalam mewujudkan program tersebut.

    “Peran kampus dan mahasiswa sangat penting dalam proses ini, karena mahasiswa adalah bagian dari agen perubahan menuju kemandirian energi dan kedaulatan sumber daya alam,” ujarnya.

    Pada dasarnya, sambung Bahlil, hilirisasi berarti mengolah bahan mentah menjadi barang jadi, sehingga tidak ada lagi ekspor bahan mentah karena seluruh proses berada di dalam negeri.

    “Jangan lagi mengirim bahan mentah, nilai tambahnya di luar (negeri), kita cuma main ekspor material bahan baku. Kalau seperti itu, apa bedanya kita dengan zaman VOC. VOC itu 390 tahun mengirim bahan baku yang membuat negara-negara lain candu terhadap sumber daya kita,” tegas Bahlil.

    Ia menambahkan selama ini negara-negara lain mendapatkan pasokan bahan baku dari Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pabrik mereka.

    Karena itu, sudah saatnya Indonesia sepenuhnya menjalankan program hilirisasi, memproses komoditas hingga menjadi produk jadi di dalam negeri.

    Sebagai contoh konkret, Bahlil menyebutkan ekosistem baterai untuk mobil listrik di Indonesia, dengan nilai investasi mencapai 20 miliar dolar AS, telah menempatkan negara RI sebagai produsen baterai terbesar kedua di dunia setelah China.

    “Nanti, bulan November ada investasi 100 miliar dolar AS. Kita juga akan membangun lagi dari China dan Korea, itu sekitar 8 miliar dolar AS, yang juga menjadi salah satu terbesar dalam mengolah bahan baku nikel hingga menjadi cell battery. Bahkan, Presiden Prabowo meminta hingga menjadi mobil listrik,” tambah Menteri Bahlil.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Trump Incar Akses Penuh Tembaga RI, Bahlil Bilang Begini

    Trump Incar Akses Penuh Tembaga RI, Bahlil Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan ekspor tembaga ke Amerika Serikat (AS) harus sesuai aturan. Bahlil memastikan pemerintah tetap mengedepankan hilirisasi sebagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini merespons pernyataan Presiden AS Donald Trump yang menyebut Indonesia memberikan akses penuh bagi Negeri Paman Sam terhadap berbagai sumber daya Indonesia, termasuk tembaga.

    Bahlil pun mengatakan, jika Trump ingin mengakses penuh tembaga Indonesia, maka aturan di dalam negeri harus tetap ditegakkan. Aturan yang dimaksud adalah hilirisasi.

    Artinya, Indonesia bakal tetap melarang ekspor konsentrat tembaga ke negara mana pun, termasuk AS. Asal tahu saja, Indonesia resmi melarang ekspor konsentrat tembaga mulai 1 Januari 2025. Ini mundur dari target dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batu bara (Minerba).

    “Dalam negosiasi itu [Indonesia-AS], aturan-aturan yang di dalam negeri tetap diterapkan. Jadi andaikan pun ada yang harus kita kirim tembaga pasti saya yakinkan [sesuai aturan],” kata Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Jumat (18/7/2025).

    Namun, dia mengaku akan terus berkoordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ihwal hasil negosiasi dengan Trump tersebut.

    “Tapi nanti saya akan mengecek lagi dan minta arahan nanti di Bapak Presiden Prabowo dan Pak Menko item-itemnya, tapi ya sepengetahuan saya semuanya dalam kerangka aturan yang berlaku di negara kita,” tutur Bahlil.

    Sebelumnya, Trump telah mengumumkan kesepakatan baru dengan Prabowo. Trump memutuskan menurunkan tarif resiprokal dari 32% menjadi 19%.

    Sementara, impor barang AS ke Indonesia tidak akan dikenakan tarif. Selain itu, AS dapat akses penuh terhadap komoditas mineral RI, termasuk tembaga.

    “Seperti yang Anda tahu, Indonesia sangat kuat dalam hal tembaga, dan sekarang kami punya akses penuh ke semua itu,” ucap Trump.

  • ESDM & Pertamina Godok Aturan Impor Minyak AS Senilai Rp244 Triliun

    ESDM & Pertamina Godok Aturan Impor Minyak AS Senilai Rp244 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Implementasi rencana Indonesia impor minyak minyak, BBM dan LPG dari Amerika Serikat (AS) masih menunggu terbitnya payung hukum dari pemerintah. Rencana impor energi ini dilakukan usai adanya kesepakatan antara RI-AS terkait dengan tarif impor.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia segera rapat koordinasi dengan PT Pertamina (Persero) guna membahas regulasi untuk impor minyak mentah dari Amerika Serikat (AS). Namun, dia belum dapat memastikan kapan aturan tersebut bakal rampung.

    Rencana impor energi dari AS itu tidak lepas dari kesepakatan tarif resiprokal yang sebelumnya dikenakan sebesar 32%. Kini, tarif itu telah turun menjadi 19%, sedangkan barang AS yang masuk ke RI tak dikenakan tarif.

    Namun, dari kesepakatan baru itu Indonesia setuju untuk membeli energi dari AS senilai US$15 miliar atau setara Rp244,28 triliun (asumsi kurs Rp16.285 per US$).

    Pertamina pun telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mengimpor minyak mentah dari AS. Namun, perusahaan pelat merah itu masih menunggu dukungan regulasi atau payung hukum dari pemerintah untuk mengeksekusi impor itu.

    Terkait hal itu, Bahlil mengatakan pihaknya segera berkoordinasi dengan Pihak Pertamina. Dia pun berjanji segera memberikan regulasi untuk restu impor minyak mentah dari AS.

    “Saya belum melakukan rapat teknis dengan Pertamina. Nanti setelah rapat teknis dengan Pertamina baru kami akan menyampaikan,” ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (18/7/2025).

    Selain itu, Bahlil kin mengungkapkan impor energi dari AS tak terbatas pada minyak mentah saja. Dia menyebut, pemerintah juga bakal mengimpor BBM dan LPG dari Negeri Paman Sam.

    “Dalam negosiasi itu salah satu materinya adalah proposal Indonesia kepada Amerika yang akan membeli kurang lebih sekitar US$10 miliar sampai US$15 miliar, LPG, kemudian BBM, dan crude,” ucapnya.

    Terkait potensi membengkaknya biaya logistik atas impor dari AS, dia mematikan pemerintah tetap melakukan perhitungan. Artinya, impor itu harus saling menguntungkan kedua belah pihak.

    “Semuanya kami akan hitung sesuai dengan harga keekonomian yang sama, harus saling menguntungkan dan kamu ingin negara kita juga harus mendapatkan harga yang seefisien mungkin,” ujarnya.

    Sebelumnya, VP Corporate Communication PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso menuturkan pihaknya telah meneken MoU dengan beberapa mitra AS untuk impor minyak mentah. Namun, untuk mengeksekusi hal tersebut pihaknya masih menunggu regulasi atau payung hukum dari pemerintah.

    Menurutnya, hal ini diperlukan agar proses impor itu dilakukan sesuai koridor tidak melawan hukum. 

    “Untuk melakukan itu [impor minyak mentah], kami perlu dukungan regulasi dari pemerintah untuk menjustifikasi, untuk melakukan pengadaan dari sana [AS],” kata Fadjar di Jakarta, Kamis (17/7/2025).

    Kendati, Fadjar belum bisa merinci berapa volume minyak mentah yang bakal diimpor tersebut. Selain itu, dia juga belum bisa mengungkapkan MoU itu dijalani dengan perusahaan AS mana.

  • Menteri Bahlil tak ingin bea keluar bebankan pengusaha batu bara

    Menteri Bahlil tak ingin bea keluar bebankan pengusaha batu bara

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tidak ingin bea keluar menjadi beban bagi pengusaha batu bara, mengingat harga batu bara sedang mengalami penurunan.

    “Jangan juga kita memberatkan pengusaha di saat harga batu bara masih sangat rendah,” ucap Bahlil ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

    Bahlil menyampaikan bea keluar akan diterapkan jika harga batu bara sudah memiliki nilai keekonomian yang layak. Hal tersebut juga memperhatikan keuntungan yang diperoleh para pengusaha batu bara, yang nantinya akan disetorkan kepada pemerintah.

    “Kalau harga batu baranya sudah tinggi, untungnya banyak, boleh bagi dengan pemerintah,” tutur dia.

    Sebelumnya, pemerintah bersama Komisi XI DPR RI menyepakati perluasan basis penerimaan negara melalui pengenaan bea keluar terhadap produk emas dan batu bara.

    Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi optimalisasi penerimaan negara yang dibahas dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di Jakarta, Senin (7/7).

    Atas hal tersebut, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi dan Batu bara Indonesia (Aspebindo) Fathul Nugroho meminta bea keluar untuk komoditas tambang diterapkan secara bertahap dan memperhatikan daya saing industri.

    Saat ini, lanjut dia, sektor pertambangan nasional sedang menghadapi tekanan turunnya permintaan dan harga komoditas di pasar internasional.

    Indonesia merupakan salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia. Oleh karena itu, setiap kebijakan fiskal, seperti bea keluar, berpotensi memengaruhi arus produksi, harga jual, hingga keputusan ekspor jangka pendek.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RI Impor Minyak Rp 500 T Per Tahun, Padahal Dulu Bisa Ekspor

    RI Impor Minyak Rp 500 T Per Tahun, Padahal Dulu Bisa Ekspor

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia mengimpor minyak 1 juta barel per hari atau sekitar Rp 500 miliar per tahun. Diketahui konsumsi minyak di Indonesia mencapai 1,6 juta barel per hari sementara lifting minyak hanya 560 ribu barel per hari.

    Menurut Bahlil, kondisi ini terjadi karena kapasitas lifting minyak Indonesia yang malah menurun sementara konsumsi minyak nasional terus meningkat.

    Simak berita lain seputar Bahlil Lahadalia di sini.