Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • RI Punya Proyek Pabrik DME di 6 Lokasi, Digarap Siapa? Ini Kata Rosan

    RI Punya Proyek Pabrik DME di 6 Lokasi, Digarap Siapa? Ini Kata Rosan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah berencana membangun proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di enam lokasi dengan perkiraan investasi mencapai Rp 164 triliun.

    Hal ini sesuai hasil pra studi kelayakan atau pra-Feasibility Study (pra-FS) yang dikerjakan Tim Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang juga Ketua Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional pun telah menyerahkan dokumen terkait 18 proyek hilirisasi ini kepada CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani di Jakarta, Selasa (22/07/2025). 

    Dari dokumen tersebut terungkap bahwa proyek hilirisasi batu bara menjadi DME ini akan dibangun di 6 lokasi, yaitu Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, dan Banyuasin. Keenam proyek DME ini diperkirakan akan menyerap 34.800 tenaga kerja.

    Lantas, siapa yang akan menggarap proyek DME tersebut? Apakah akan ada penugasan kepada PT Bukit Asam Tbk (PTBA) seperti yang dilakukan pada proyek sebelumnya?

    CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan, pihaknya belum menentukan siapa yang akan membangun proyek hilirisasi batu bara menjadi DME ini. Pihaknya akan melakukan evaluasi secara keseluruhan terhadap dokumen pra-FS yang baru saja diserahkan oleh Ketua Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Bahlil Lahadalia.

    “Ini kan baru, ini pra-FS-nya. Baru aja minggu lalu, ya. Kita kan akan melakukan evaluasi secara keseluruhan, secara komprehensif,” ungkapnya kepada wartawan di Gedung Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Selasa (29/07/2025).

    Namun demikian, dia menyebut, investasi proyek DME ini bisa dilakukan oleh BUMN, Danantara atau pun kombinasi keduanya.

    “Investasi itu bisa dilakukan baik melalui BUMN yang ada, ataupun melalui Danantara investasi secara langsung, atau kombinasi dua-duanya. Atau, kita tambahkan lagi, kita ajak juga dunia usaha lainnya. Jadi, dari kami, dari Danantara, justru kami ini ingin mengajak dunia usaha untuk ikut berinvestasi dengan potensi-potensi investasi yang ada di Indonesia,” jelasnya.

    “Karena kenapa? Kue investasi ini kan makin lama makin besar, makin berkembang. Justru dengan Danantara, kita ingin mendorong dunia usaha lainnya, terutama dalam negeri dan luar negeri, ayo sama-sama gitu ya, terutama dari dalam negeri. Karena makin banyak target proyek yang dikerjakan, tentunya dampaknya juga makin positif, dalam ekonomi, dalam lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Tapi, itu kita sedang evolusi secara komprehensif,” tuturnya.

    Tapi di sisi lain, pihaknya juga akan mengkaji dampak sosial, hukum, teknologi, dan lainnya.

    Oleh karena itu, pihaknya juga akan menunjuk pihak independen untuk menganalisa dampak-dampak tersebut.

    “Jadi, kami benar-benar, ini kan amanah yang sangat besar ya yang diberikan kepada Danantara. Kami tidak mau mengambil risiko untuk melakukan ini setengah-setengah. Dalam segala bidang. Kita nggak mau. Ini benar-benar secara proper, secara benar semua lah prosesnya,” tandasnya.

    Seperti diketahui, proyek hilirisasi batu bara menjadi DME ini bagian dari 18 proyek hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang sudah tuntas pengerjaan Pra-FS-nya. Adapun 18 proyek hilirisasi tersebut diperkirakan membutuhkan investasi sebesar US$ 38,63 miliar atau setara dengan Rp 618,13 triliun.

    Secara keseluruhan, 18 proyek ini berpotensi menciptakan 276.636 lapangan kerja langsung dan tidak langsung.

    Berikut daftar 18 proyek hilirisasi tersebut:

    Industri Smelter Aluminium (bauksit) di Mempawah, Kalimantan Barat. Nilai investasi Rp 60 triliun dan diperkirakan akan menyerap 14.700 tenaga kerja.
    Industri DME (hilirisasi batu bara) di enam lokasi: Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, dan Banyuasin. Nilai investasi Rp 164 triliun dan diperkirakan akan menyerap 34.800 tenaga kerja.
    Industri Aspal (aspal Buton) di Buton, Sulawesi Tenggara. Nilai investasi Rp 1,49 triliun dan diperkirakan akan menyerap 3.450 tenaga kerja.
    Industri Mangan Sulfat (mangan) di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Nilai investasi Rp 3,05 triliun dan diperkirakan akan menyerap 5.224 tenaga kerja.
    Industri Stainless Steel Slab (nikel) di Kawasan Industrial Morowali, Sulawesi Tengah. Nilai investasi Rp 38,4 triliun dan diperkirakan akan menyerap 12.000 tenaga kerja.
    Industri Copper Rod, Wire & Tube (Katoda tembaga) di Gresik, Jawa Timur. Nilai investasi Rp 19,2 triliun dan diperkirakan akan menyerap 9.700 tenaga kerja.
    Industri Besi Baja (Pasir besi) di Kabupaten Sarmi, Papua. Nilai investasi Rp 19 triliun dan diperkirakan akan menyerap 18.000 tenaga kerja.
    Industri Chemical Grade Alumina (bauksit) di Kendawangan, Kalimantan Barat. Nilai investasi Rp 17,3 triliun dan diperkirakan akan menyerap 7.100 tenaga kerja.
    Industri Oleoresins (Pala) di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nilai investasi Rp 1,8 triliun dan diperkirakan akan menyerap 1.850 tenaga kerja.
    Industri Oleofood (Kelapa sawit) di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan Timur (MBTK). Nilai investasi Rp 3 triliun dan diperkirakan akan menyerap 4.800 tenaga kerja.
    Industri nata de coco, medium-chain triglycerides (MCT), coconut flour, activated carbon (kelapa) di Kawasan Industri Tayan, Riau. Nilai investasi Rp 2,3 triliun dan diperkirakan akan menyerap 22.100 tenaga kerja.
    Industrial Chlor Alkali Plant (garam) di Aceh, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Banten, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Nilai investasi Rp 16 triliun dan diperkirakan akan menyerap 33.000 tenaga kerja.
    Industri Fillet Tilapia (Ikan Tilapia) di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nilai investasi Rp 1 triliun dan diperkirakan akan menyerap 27.600 tenaga kerja.
    Industri Carrageenan (Rumput Laut) di Kupang, NTT. Nilai investasi Rp 212 miliar dan diperkirakan akan menyerap 1.700 tenaga kerja.
    Oil Refinery di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung (Bali), Bima, Ende, Makassar, Dongala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara, Fakfak. Nilai investasi Rp 160 triliun dan diperkirakan akan menyerap 44.000 tenaga kerja.
    Oil Storage Tanks di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung (Bali), Bima, Ende, Makassar, Dongala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara, Fakfak. Nilai investasi Rp 72 triliun dan diperkirakan akan menyerap 6.960 tenaga kerja.
    Modul Surya Terintegrasi (Bauksit dan Silika) di Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah. Nilai investasi Rp 24 triliun dan diperkirakan akan menyerap 19.500 tenaga kerja.
    Industri Bioavtur (Used Cooking Oil) di KBN Maranda, Kawasan Industri Cikarang, dan Kawasan Industri Karawang. Nilai investasi Rp 16 triliun dan diperkirakan akan menyerap 10.152 tenaga kerja.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ikuti Langkah Cak Imin, Bahlil Sebut Golkar Kaji Pilkada Lewat DPRD

    Ikuti Langkah Cak Imin, Bahlil Sebut Golkar Kaji Pilkada Lewat DPRD

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Partainya tengah mengkaji sejumlah opsi penataan sistem demokrasi, termasuk kemungkinan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

    Pernyataan itu disampaikan Bahlil usai melapor kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/7/2025).

    Dia menekankan bahwa wacana tersebut bukan hal baru di tubuh Golkar.

    “Saya dari sejak HUT Golkar bulan Desember kemarin sudah menyampaikan bahwa penting untuk kita melakukan penataan sistem demokrasi lewat perubahan undang-undang politik,” ujar Bahlil.

    Menurutnya, kajian tersebut mencakup keseluruhan sistem pemilu, termasuk pemilihan legislatif, pilkada, hingga pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Salah satu opsi yang tengah dirumuskan adalah agar kepala daerah dipilih oleh DPRD, bukan secara langsung oleh rakyat.

    “Kenapa? Karena UUD 1945 tidak menegaskan bahwa pemilihan bupati atau wali kota itu harus langsung, tapi dilakukan secara demokratis,” jelasnya.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu juga menyoroti dampak negatif dari pemilihan langsung, termasuk potensi konflik sosial yang menurutnya justru merusak nilai-nilai kebersamaan di masyarakat.

    “Yang menang saja rasanya sakit, apalagi yang kalah? Demokrasi itu bukan tujuan negara, tapi instrumen. Kita harus cari instrumen yang sesuai dengan budaya ketimuran kita. Jangan sampai gara-gara pilkada, tetangga tak saling tegur, ada yang bercerai karena beda pilihan,” katanya.

    Saat ditanya apakah ini mencerminkan sikap resmi Fraksi Golkar di DPR, Bahlil mengungkapkan bahwa partainya tengah menyusun berbagai skema dan alternatif kebijakan.

    “Golkar sekarang lagi membuat kajian-kajian, skema-skema. Salah satu skemanya itu memang lewat DPRD. Tapi ini masih dalam tahap penyusunan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia juga menanggapi pernyataan bahwa sikap ini serupa dengan yang disampaikan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), yang juga mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

    “Bukan saya yang sama dengan Cak Imin. Golkar sudah bicara itu duluan sejak HUT Golkar. Kami punya pandangan yang sama karena rasionalitas berpikirnya,” tegasnya.

  • Bahlil Siap-Siap Tambah Impor LPG dari AS

    Bahlil Siap-Siap Tambah Impor LPG dari AS

    Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah mempersiapkan langkah konkret untuk meningkatkan impor energi dari Amerika Serikat (AS), yakni LPG.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan hal tersebut usai melaporkan perkembangan sektor energi nasional kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Senin (28/7/2025).

    “Ya, salah satu yang dibahas tadi memang soal impor energi dari AS,” kata Bahlil kepada wartawan.

    Menurutnya, pemerintah telah sepakat untuk membeli bahan bakar minyak (BBM), minyak mentah atau crude oil, dan liquefied petroleum gas (LPG) dari AS dengan nilai sekitar US$15 miliar. Langkah ini, ujar Bahlil, akan dilakukan dengan mempertimbangkan nilai keekonomian dan harga yang kompetitif.

    “Itu akan kami lakukan dengan langkah-langkah yang memperhatikan nilai keekonomian. Harganya harus kompetitif. Sekarang kami sedang buat perangkatnya,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan bahwa proses impor LPG dari AS sebenarnya sudah dimulai dan pemerintah saat ini fokus pada peningkatan volume. Namun, ketika ditanya mengenai besaran volume tambahan, dia enggan menjawab rinci.

    “Kami lihat nanti perinciannya,” ucapnya.

    Langkah ini, kata Bahlil, sekaligus menjadi strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor energi dari wilayah lain, seperti Timur Tengah dan Asia.

    Seperti diketahui, Indonesia sepakat untuk melakukan pembelian sejumlah produk AS dengan komitmen belanja senilai total US$22,7 miliar atau sekitar Rp370,17 triliun (asumsi kurs Rp16.307 per US$). Kesepakatan ini mencakup, pengadaan pesawat terbang senilai US$3,2 miliar; pembelian produk pertanian, termasuk kedelai, bungkil kedelai, gandum, dan kapas dengan perkiraan nilai total US$4,5 miliar; pembelian produk energi, termasuk LPG, minyak mentah, dan bensin, dengan perkiraan nilai US$15 miliar.

    Selain kesepakatan tarif tersebut, keduanya sepakat menghapus hambatan perdagangan tarif dan nontarif, salah satunya penghapusan sekitar 99% hambatan tarif untuk berbagai macam produk industri AS dan produk makanan dan pertanian AS yang diekspor ke Indonesia.

    Sebaliknya, AS akan mengurangi hingga 19% tarif resiprokal untuk barang-barang asal Indonesia dan mengurangi lebih lanjut besaran tarif resiprokal untuk komoditas tertentu yang tidak tersedia secara alami atau diproduksi secara domestik di AS.

    Selain itu, kedua negara berupaya untuk menghapus persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bagi produk AS, mengakui standar kendaraan dan emisi AS, serta menerima sertifikat FDA dan izin pemasaran bagi alat kesehatan dan farmasi. Indonesia juga akan menghapus inspeksi pra‑pengapalan dan perizinan impor atas barang-barang AS.

    Kemudian, semua produk pangan dan pertanian AS dibebaskan dari lisensi impor dan aturan keseimbangan komoditas. Indonesia akan mengakui indikasi geografis dan mengizinkan otorisasi pemasaran untuk daging, unggas, dan produk susu AS.

    Kesepakatan lainnya, Indonesia juga telah berkomitmen untuk bergabung dengan Global Forum on Steel Excess Capacity dan mengambil langkah-langkah efektif untuk mengatasi kelebihan kapasitas global di sektor baja beserta dampaknya.

  • Bahlil Setuju Kepala Daerah Dipilih DPRD: Golkar Sudah Bicara Itu Duluan Nasional 28 Juli 2025

    Bahlil Setuju Kepala Daerah Dipilih DPRD: Golkar Sudah Bicara Itu Duluan Nasional 28 Juli 2025

    Bahlil Setuju Kepala Daerah Dipilih DPRD: Golkar Sudah Bicara Itu Duluan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum
    Partai Golkar

    Bahlil Lahadalia
    menyetujui usulan Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
    Muhaimin Iskandar
    bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD.
    Menurutnya, Golkar sudah membicarakan hal ini sejak lama di HUT Golkar pada Desember 2024.
    Bahkan, penataan sistem demokrasi melalui perubahan undang-undang politik termasuk
    pemilihan kepala daerah
    oleh DPRD ini masuk dalam pidatonya di momen itu.
    “Bukan saya yang sama dengan Cak Imin, Golkar sudah bicara itu duluan sejak HUT Golkar. Bahwa kami punya pandangan sama, karena memang rasionalitas berpikirnya,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).
    Bahlil menyampaikan partainya memiliki beberapa opsi, salah satunya pemilihan kepala daerah oleh parlemen di tingkat wilayah.
    Pasalnya, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar negara pun tidak menegaskan bahwa pemilihan bupati hingga wali kota itu harus dilaksanakan dengan pemilihan langsung.
    “Tapi dilakukan secara demokratis. Dan dalam berbagai hal saya katakan bahwa demokrasi itu bukan instrumen dalam pencapaian tujuan negara,” ucap dia.
    Di sisi lain, pemilihan langsung dianggap memiliki beberapa kerugian.
    Salah satunya, kata Bahlil, terjadi perselisihan antara keluarga hanya karena perbedaan pandangan dan pilihan politik.
    Oleh karena itu, Bahlil menyatakan, Indonesia perlu mencari instrumen yang baik dan relevan dengan budaya ketimuran.
    “Jangan setiap pilkada berkelahi, tetangga-tetangga. Kita cari instrumen yang baik, yang juga bisa mendekatkan pada budaya ketimuran kita. Jangan setiap Pilkada berkelahi. Tetangga-tetangga, tadinya bersaudara gara-gara Pilkada, tidak saling bertegur sapa,” bebernya.
    Adapun saat ini, lanjutnya, Golkar tengah mengkaji opsi itu. Begitu pula membuat skema alternatif penataan sistem demokrasi.
    “Golkar dalam posisi sekarang itu lagi membuat berbagai alternatif, lagi membuat kajian-kajian, skema-skemanya. Salah satu skemanya itu memang lewat DPR. Salah satu skemanya tapi sekarang kita lagi menyusun,” tandas Bahlil.
    Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan, pelaksanaan
    Pemilihan Kepala Daerah
    (Pilkada) harus dievaluasi total.
    Menurut Cak Imin, sapaan akrabnya, kepala daerah semestinya ditunjuk oleh pemerintah pusat atau dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di masing-masing daerah.
    “Saatnya pemilihan kepala daerah dilakukan evaluasi total, manfaat dan mudaratnya,” kata Cak Imin dalam acara Hari Lahir ke-27 PKB di JICC, Jakarta, Rabu (23/7/2025) malam.
    “Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, maksimal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD-DPRD di seluruh tanah air,” ujar dia melanjutkan.
    Muhaimin mengeklaim, usul tersebut sudah pernah ia sampaikan langsung kepada Prabowo.
    Menurut dia, perlu ada penyempurnaan tata kelola politik nasional agar benar-benar kondusif bagi percepatan pembangunan nasional.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prospek Saham Perusahaan Gas Negara di Tengah Rencana Impor LPG

    Prospek Saham Perusahaan Gas Negara di Tengah Rencana Impor LPG

    Jakarta –

    Saham entitas anak usaha PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) dibuka menguat pada perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (28/7). Menyusul kesepakatan dagang Amerika Serikat (AS) dengan Indonesia usai pemangkasan tarif menjadi 19%. Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia diwajibkan mengimpor energi dari AS dengan nilai yang sudah disepakati sebesar US$ 15 miliar.

    Berdasarkan data perdagangan RTI Business, PGAS naik ke harga 0,62% usai menutup perdagangan akhir pekan lalu dengan pelemahan sebesar 1,23%. Saham PGAS menguat 10 poin ke level Rp 1.615 per lembar. Pada awal perdagangan hari ini, saham PGAS mencatat volume transaksi sebesar 1,50 juta, nilai transaksi Rp 2,42 miliar dengan frekuensi saham yang diperdagangkan sebanyak 695 kali hingga pukul 09.43 WIB.

    Saham PGAS terpantau menguat sepanjang 2025 sebesar 1,57% dari rentang harga Rp 1.425-1.895 per lembar. Selama sebulan terakhir, saham PGAS tercatat stagnan dengan rata-rata kenaikan 14% dalam 10 hari terakhir dan melemah 9,65% di 10 hari sisanya.

    Mengutip analisis Mirae Asset Sekuritas, saham PGAS menunjukkan potensi kenaikan harga karena beberapa indikator teknikal yang mendukung. Mirae Asset merekomendasikan Accumulative Buy untuk saham PGAS di level Rp 1.570-1.620.

    Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menjelaskan, saham PGAS menunjukkan pola Baji yang menunjukkan harga saham berada dalam fase kenaikan yang berpotensi berlanjut ke gelombang [iii], yang biasanya merupakan fase kenaikan kuat dalam analisis gelombang.

    “PGAS pergerakan harga sahamnya mulai stabil, ya, sudah mulai stabil. Jadi, dengan demikian diharapkan akan terjadi fase eskalasi atau fase uptrend ke depannya,” terang Nafan kepada detikcom, Senin (28/7/2025).

    Nafan menyebut, kesepakatan dagang Indonesia dan AS juga dapat mendorong pertumbuhan fundamental. Menurutnya, pertumbuhan kinerja fundamental ini dapat mendorong teknikal saham PGAS ke depan. Secara tidak langsung, kesepakatan dagang ini juga mendongkrak pertumbuhan pendapatan PGAS.

    “Perjanjian dagang itu penting agar supaya perekonomian Indonesia bisa lebih sustain, yang paling esensial seperti itu,” jelasnya.

    Meski pemerintah menyepakati perjanjian dagang tersebut, PGAS masih berupaya memenuhi kebutuhan gas melalui hasil produksi domestik. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, Indonesia akan mengimpor tiga komoditas energi, yakni minyak mentah, Liquified Petroleum Gas (LPG), dan bahan bakar minyak (BBM).

    Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) Arief Setiawan Handoko menyebut, pihaknya terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan gas dari produksi dalam negeri. Menurutnya, untuk memenuhi kebutuhan gas, industri tidak melulu harus melakukan impor.

    “Saya berharap sih apa yang kita punya itu, kita bisa pakai di dalam. Saya nggak melulu harus izin impor, harus impor,” ujar Arief di Amanaia Satrio, Kamis (17/7/2025).

    Kinerja Fundamental PGAS

    Foto: Dok. PGN

    Berdasarkan laporan keuangan kuartal I-2025, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk PGAS mengalami koreksi hingga 48,80% menjadi US$ 62,02 juta. Namun, pendapatan PGAS

    tumbuh 1,81% yoy menjadi US$ 966,56 juta pada kuartal I-2025.

    Adapun rinciannya, pendapatan dari penjualan gas kepada pelanggan industri dan komersial US$ 655,54 juta. Kemudian pelanggan rumah tangga US$ 12,25 juta. Adapun beban pokok pendapatan perseroan tercatat sebesar US$ 825,95 juta di kuartal I 2025.

    Hingga akhir Maret 2025, total aset PGAS tercatat sebanyak US$ 6,54 miliar. Nilai aset PGAS di periode tersebut terdiri dari liabilitas sebesar US$ 2,78 miliar dan ekuitas sebesar US$ 3,77 miliar.

    Adapun sepanjang tahun 2024, PGAS mencatatkan penurunan volume niaga gas tahun 2024 menjadi sebesar 852 BBTUD (British Thermal Unit per Day). Jumlah itu turun sekitar 8% dari tahun sebelumnya yang mencapai 923 BBTUD.

    Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko mengatakan realisasi volume niaga gas pada 2024 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan kondisi natural decline pasokan.

    “Realisasi volume niaga gas 2024 turun karena natural decline pasokan,” kata Arief dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, dikutip Rabu (23/4/2025).

    Rekomendasi Saham PGAS

    Mirae Asset Sekuritas

    PGAS – Accumulative Buy untuk saham PGAS di level Rp 1.570 hingga Rp 1.620. Adapaun target price (TP) 1 Rp 1.670 (+3,73%), TP 2 Rp 1.710 (+6,21%), dan TP 3 Rp 2.290 (+42,24%).

    PT Bina Artha Sekuritas

    PGAS – Momentum masih akan positif selama harga berada di atas support Rp 1.560. Indikator MACD menunjukkan adanya momentum bullish. HOLD atau TRADING BUY pada rentang harga Rp 1.560 hingga Rp 1.590 dengan target harga terdekat di Rp 1.725.

    Tonton juga video “Poin-poin Wajib RI Usai Kesepakatan Tarif Impor” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (ara/ara)

  • Mirip Kasus Thomas More vs Raja Inggris

    Mirip Kasus Thomas More vs Raja Inggris

    GELORA.CO  – Pakar hukum tata negara Feri Amsari menuding ada sosok “raja Jawa” di balik vonis pidana 4,5 tahun yang didapatkan oleh mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong.

    Feri adalah staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas di Sumatra Barat. Dia meraih gelar sarjana dan magister hukum di kampus yang sama.

    Tom divonis oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada hari Jumat, (18/7/2025), dalam kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015—2016.

    Vonis itu menimbulkan reaksi beragam. Ada pihak yang sangat kontra lantaran tidak ditemukan mens rea atau niat jahat dari Tom. Di samping itu, Tom tidak terbukti mendapat keuntungan pribadi dalam kasus itu.

    Seperti banyak pakar hukum lainnya, Feri menganggap ada kejanggalan dalam kasus Tom.

    Menurut Feri, para hakim dan jaksa di Indonesia mengetahui kejanggalan yang terjadi. Mereka memberikan clue atau petunjuk kepada masyarakat Indonesia mengenai “kekonyolan hukum” dalam kasus Tom.

    “Jadi, ngasih tahu kami (hakim dan jaksa) sebenarnya kami diperintah orang, maka lahirlah kekonyolan itu, paham kapitalisme dijadikan argumentasi,” ujar Feri dalam podcast yang tayang di kanal YouTube Forum Keadilan, Minggu, (27/7/2025).

    Feri menduga para hakim dan jaksa yang menangani kasus Tom sedang ditekan atau dipaksa oleh pihak tertentu.

    Kata dia, ada dugaan kuat bahwa peradilan terhadap Tom adalah political trial atau peradilan sesat. Dia menyebut peradilan sesat adalah peradilan yang menargetkan dan membungkam lawan politik.

    Feri berujar peradilan seharusnya bersih dari politik.

    “Peradilan harus bebas dari kepentingan politik, emosi, nuansa-nuansa yang mengganggu kemurnian,” kata Feri.

    Akademisi itu lalu menyinggung banyaknya rakyat kecil yang diadili pada masa Orde Baru karena kepentingan politik kekuasaan.

    Adapun saat ini pihak Tom sudah memutuskan mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Feri berharap pihak Tom dalam memori bandingnya bisa membuktikan bahwa putusan terhadap Tom adalah putusan peradilan sesat.

    Feri menyebut kasus Tom mirip dengan kasus yang menimpa Sir Thomas More, seorang penasihat Raja Inggris Henry VIII yang bertakhta dari tahun 1491 hingga 1547.

    Awalnya More bersahabat baik dengan Henry. Namun, More dihukum oleh Henry setelah keduanya memiliki pandangan berbeda mengenai pernikahan Henry. More didakwa melakukan pengkhianatan dan berujung dieksekusi.

    “Ceritanya agak mirip-mirip Tom Lembong. Orang dekat raja yang berkuasa, lalu berbeda pandangan, dan dihukum,” kata Feri.

    Feri lalu mengatakan yang menghukum Tom adalah raja Jawa. Namun, dia tidak menjelaskan identitas raja Jawa yang disebutnya.

    Istilah raja Jawa pernah pula disebut oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat menyampaikan pidato perdananya sebagai ketua umum di JCC, Jakarta, (21/8/2024).

    Saat itu di depan kader Golkar, Bahlil meminta agar kader tidak bermain-main dengan raja Jawa karena bisa memunculkan celaka.

    Adapun mengenai peradilan politik, Feri mengatakan peradilan seperti itu lumrah dalam peradaban politik ketatanegaraan.

    “Selalu dianggap perbuatan yang zalim karena raja atau penguasa tidak nyaman dengan perbedaan cara pandang dan melakukan berbagai cara untuk menghentikan lawan politik,” kata Feri menjelaskan.

    Vonis Tom

    Majelis hakim telah memvonis Tom dengan hukuman 4,5 tahun.

    “Mengadili terdakwa Thomas Trikasih Lembong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer,” kata hakim ketua.

    “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama empat tahun dan enam bulan.”

    Selain dijatuhi pidana kurungan, Tom juga dijatuhi pidana denda Rp750 juta subsider 6 bulan penjara. 

    Adapun vonis Tom Lembong yang diputus oleh majelis hakim lebih rendah daripada tuntutan jaksa.

    Sebelumnya, dalam sidang di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat pada Jumat, (4/7/2025), jaksa penuntut umum (JPU) menuntut agar Tom dihukum dengan 7 tahun penjara dan denda sebesar Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan.

    Dalam amar tuntutannya Jaksa penuntut umum (JPU) menilai Tom terbukti terlibat dalam kasus dugaan korupsi importasi gula  tersebut.

    “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun,” kata jaksa membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (4/7/2025).

    Tak hanya itu, jaksa juga meminta agar majelis hakim menjatuhkan pidana denda kepada Tom Lembong sebesar Rp750 juta. Apabila denda tersebut tak dibayar, akan diganti dengan kurungan selama 6 bulan.

    Tom dinilai jaksa telah melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Kasus korupsi impor gula ini telah merugikan keuangan negara sebesar Rp578 miliar dan memperkaya 10 orang akibat menerbitkan perizinan importasi gula periode 2015-2016.

    Dalam dakwaannya, jaksa menyebut kerugian negara itu diakibatkan adanya aktivitas impor gula yang dilakukan Tom Lembong dengan menerbitkan izin impor gula kristal mentah periode 2015-2016 kepada 10 perusahaan swasta tanpa adanya persetujuan dari Kementerian Perindustrian

  • Bahlil Minta PLN Lanjutkan Proyek Pembangkit Listrik Minihidro Wabudori di Papua

    Bahlil Minta PLN Lanjutkan Proyek Pembangkit Listrik Minihidro Wabudori di Papua

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta PT PLN (Persero) melanjutkan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Wabudori, Papua.

    Menurutnya, pembangunan PLTM Wabudori merupakan bagian dari upaya percepatan program listrik desa, khususnya di Papua.

    Bahlil pun menekankan pentingnya kerja sama semua pihak dalam mendukung pembangunan infrastruktur listrik agar tidak terkendala dan berjalan dengan lancar. 

    “Saya minta satu hal, jangan pada saat teman-teman PLN bangun, kita tidak dukung,” kata Bahlil melalui keterangan resmi dikutip Minggu (27/7/2025).

    PLTM Wabudori akan dibangun di Sungai Wabudori di kawasan hutan konservasi Distrik Supiori Barat, berkapasitas 1,2 Mega Watt (MW), dengan dua unit turbin masing-masing 600 kW.

    Proyek ini diharapkan dapat memasok listrik ke lebih dari 1.600 rumah tangga dan dibangun dengan prinsip energi bersih serta memanfaatkan produk dalam negeri.

    Sebelumnya, proyek ini terhenti sejak 2010 karena kendala teknis dan administratif. Menanggapi hal ini, Bahlil menegaskan perlunya percepatan konstruksi proyek tersebut. Dia ingin proyek itu rampung pada 2027.

    “Alhamdulillah hari ini kita tinjau langsung untuk memastikan agar proses konstruksinya bisa segera jalan di 2026, memang dalam schedule [Commercial Operation Date-nya] 2029, tapi saya majukan paling lambat awal 2028, kalau bisa 2027 akhir, itu jauh lebih baik,” ujarnya.

    Tak hanya fokus pada pembangkit, Menteri Bahlil juga meminta percepatan penyambungan listrik rumah tangga yang sudah berjejaring namun belum teraliri arus. Dia meminta agar pendanaan untuk penyambungan tersebut segera dialokasikan melalui anggaran Kementerian ESDM.

    Pada kesempatan yang sama, Dirjen  Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi memaparkan bahwa seluruh komponen proyek akan memenuhi standar keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Dia memastikan penggunaan energi terbarukan berbasis aliran air lokal yang melimpah, serta komitmen kuat untuk memaksimalkan kandungan lokal.

  • Pakar dan Investor EBT Global Kumpul di Indonesia November 2025, Bidik Peluang Investasi Energi Bersih – Page 3

    Pakar dan Investor EBT Global Kumpul di Indonesia November 2025, Bidik Peluang Investasi Energi Bersih – Page 3

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, buka suara soal target Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai bauran energi baru terbarukan (EBT) hingga 100 persen pada 2035 mendatang.

    Bahlil mengatakan, Kementerian ESDM telah memiliki Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 untuk kebutuhan 10 tahun ke depan, termasuk yang berasal dari EBT.

    “Oh gini, sampai dengan 2040 kemarin, di dalam pertemuan dengan Presiden Brasil, itu rencana pemerintah ke depan, 2040 kita menambah kurang lebih sekitar 100 gigawatt. Tapi sekarang kan sudah sekitar 70 gigawatt, di 2025 sampai dengan 2034,” jelasnya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (14/7/2025).

    Untuk eksekusi, pemerintah menyiapkan sumber daya EBT yang berasal dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Itu nantinya akan disalurkan hingga ke pelosok desa yang belum tersambung listrik.

    “Ini salah satu di antaranya adalah kita penetrasi untuk masuk solar cell, di daerah-daerah desa-desa yang belum ada listriknya. Kita akan memastikan arahan dari Presiden, untuk desa-desa itu segera kita harus pasang listriknya, sambung listriknya ke rumah,” ungkap Bahlil.

     

  • PLTM Wabudori Akhirnya Dibangun, Penantian 15 Tahun Warga Supiori – Page 3

    PLTM Wabudori Akhirnya Dibangun, Penantian 15 Tahun Warga Supiori – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – PT PLN (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan akses listrik yang merata di seluruh penjuru Tanah Air, termasuk di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Komitmen ini diwujudkan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Wabudori di Kabupaten Supiori, Papua.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara langsung meninjau lokasi pembangunan PLTM tersebut. Keberadaan pembangkit ini diharapkan tidak hanya menyediakan listrik bagi warga Supiori, tetapi juga menjadi bagian dari program strategis Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada energi nasional.

    Bahlil menyebut bahwa proyek ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat dan PLN, baik dari sisi tenaga maupun pembiayaan. Ia juga meminta masyarakat Supiori untuk turut mendukung proses konstruksi.

    “Minta tolong izin-izinnya dapat dipercepat, saat konstruksi masyarakat juga harus mendukung. Ini saya sudah membuat kebijakan. Tolong bantu PLN juga pada saat konstruksi,” kata Bahlil, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (26/7/2025).

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa PLTM Wabudori berkapasitas 1,2 Megawatt (MW) akan menjadi bagian dari upaya menciptakan swasembada energi berkelanjutan di Papua.

    “Pembangunan pembangkit EBT ini merupakan pengejawantahan sila kelima Pancasila dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat,” ujarnya.

     

  • Program Lisdes ESDM Percepat Pemerataan Akses Listrik PLN Papua

    Program Lisdes ESDM Percepat Pemerataan Akses Listrik PLN Papua

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) terus berupaya mempercepat pemerataan akses listrik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui Program Listrik Desa (Lisdes), salah satunya di Papua. Upaya ini menjadi wujud kehadiran negara dalam menjamin keadilan energi bagi rakyat Indonesia, sejalan dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia secara langsung meninjau sejumlah desa terpencil di Papua, termasuk Desa Tindaret di Kabupaten Kepulauan Yapen, Desa Sauyas, Kabupaten Supiori, serta Pulau Owi di Kabupaten Biak Numfor. Kunjungan ini sekaligus memastikan keberlangsungan pelaksanaan Program Lisdes di lapangan.

    “Saya ingin dengan listrik ini masuk, maka anak-anak kita sekolah bisa memakai teknologi. Suatu saat mereka-mereka itu akan menjadi pemimpin di Papua, akan menjadi pemimpin di bangsa ini, dan akan menjadi orang-orang hebat, itu bukan barang yang mustahil,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, Jumat (25/7/2025).

    Bahlil menambahkan saat ini pihaknya diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan akses listrik dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Maka Kementerian ESDM bersama PLN terus mendorong upaya tersebut agar keadilan energi melalui pemerataan akses listrik di seantero Tanah Air dapat terealisasi sesuai target yang telah dicanangkan.

    “Kita sekarang ada sekitar 5.758 desa, 4.310 dusun, jadi total 10.068 titik yang ditugaskan oleh Bapak Presiden Prabowo kepada kami sebagai Menteri ESDM untuk menerangi semua desa-desa, dusun-dusun, kampung-kampung dari Aceh sampai Papua,” ucap Bahlil.

    Sementara itu, berdasarkan roadmap Lisdes 2025-2029, rencananya untuk wilayah Papua total 4.310 lokasi dengan potensi sebanyak lebih dari 280 ribu keluarga yang akan dilistriki. Jumlah tersebut termasuk tiga kabupaten yang dikunjungi saat ini yakni 4 lokasi di Biak Numfor, 11 lokasi di Supiori, dan 71 lokasi di Kepulauan Yapen. Pembangunan akses listrik ketiga kabupaten tersebut akan dilakukan melalui perluasan jaringan listrik (grid), PLTS, dan SuperSUN.

    Sementara itu, Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy menyampaikan apresiasinya atas perhatian dan kehadiran langsung Menteri ESDM dan jajaran PLN di wilayahnya. Menurutnya, Program Lisdes ini bukan hanya menghadirkan listrik menyala, tetapi juga membuka pintu kesempatan bagi perkembangan ekonomi dan sosial desa.

    “(Ini) wujud perhatian yang besar dari Bapak Menteri dan pemerintah pusat dalam rangka percepatan elektrifikasi atau penyediaan energi listrik yang bersumber dari energi terbarukan melalui pembangunan listrik tenaga surya pada dua kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen,” ungkapnya.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan komitmen perseroan untuk menjadikan Papua sebagai tonggak keadilan energi yang nyata. Pada semester I 2025, Program Lisdes di wilayah Papua telah berhasil menghadirkan akses listrik untuk 36 desa dengan total 1.606 keluarga dapat menikmati listrik PLN.

    “Arahan Pak Menteri sangat jelas, tidak boleh ada satupun saudara kita di Papua yang hidup dalam kegelapan, meski kita sudah merdeka hampir 80 tahun. Kami siap menjalankan perintah ini,” ujar Darmawan.

    Darmawan melanjutkan selain program listrik desa, sebagai bentuk dukungan dalam peningkatan kualitas pendidikan di Papua, PLN turut berpartisipasi dalam program Revitalisasi Sekolah dan Digitalisasi Pembelajaran yang diinisiasi Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

    PLN telah menyiapkan inovasi PLTS atap/SuperSUN sebagai sumber energi listrik yang akan disalurkan ke 693 sekolah di Papua. Hal ini merupakan salah satu upaya PLN dalam mendukung peningkatan proses belajar-mengajar yang modern dan inklusif bagi anak-anak Papua.

    “PLN akan terus berupaya mengalirkan listrik hingga pelosok negeri sebagai bentuk tanggung jawab membangun peradaban dan ekonomi bangsa. Dukungan Bapak Menteri sangat berarti bagi kami,” tutupnya.

    (akn/ega)