Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Terkait OTT Wamenaker, Ketum Golkar enggan berkomentar

    Terkait OTT Wamenaker, Ketum Golkar enggan berkomentar

    Palu (ANTARA) – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia enggan berkomentar, terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

    Usai membuka Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulawesi Tengah di Palu, Minggu, Bahlil ditanyai media terkait kebijakan partai dan upaya pencegahan korupsi kepada menteri dan wakil menteri dari Golkar di Kabinet Prabowo-Gibran.

    Dia memilih tidak menjawab pertanyaan media dan hanya menanggapi terkait Musda Golkar Sulteng.

    Partai Golkar memiliki delapan kursi menteri dan tiga kursi wakil menteri di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Bahlil merupakan salah seorang menteri dalam kabinet yang bertanggung jawab di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Dalam kunjungan di Palu, Bahlil menegaskan kembali komitmen Partai Golkar dalam mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    “Dukungan ini secara murni dan konsekuen tanpa tawar-tawar,” katanya.

    Dia pun menganalogikan, kalau ada bibit penyakit mencoba untuk mengganggu stabilitas pemerintahan, maka garda terdepan yang akan mengganggu bibit penyakit itu adalah Partai Golkar.

    Dia mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto merupakan sosok yang memahami betul doktrin karya kekaryaaan, yang diperjuangkan oleh Partai Golkar.

    Doktrin itu yakni kesejahteraan, kecerdasan, kesehatan dan pemerataan.

    Pewarta: Fauzi
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil Siap Mundur Jika Kursi Golkar di DPR Turun Saat Pemilu 2029

    Bahlil Siap Mundur Jika Kursi Golkar di DPR Turun Saat Pemilu 2029

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia siap mengundurkan diri jika gagal menorehkan prestasi di Pemilu 2029. Prestasi yang dimaksud adalah penambahan kursi bagi kader Golkar di DPR RI.

    “Kalau ketua umum partai, kursinya turun, ya mohon maaf. Prestasinya tidak bagus. Dan kalau itu terjadi, saya juga harus tahu diri,” katanya saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulawesi Tengah di Palu, Minggu (24/8/2025).

    Bahlil menjelaskan key performance indicator (KPI) seorang ketua umum dan pengurus partai, terletak dari seberapa banyak penambahan kursi.

    Sementara itu, dalam sejarah Golkar pascareformasi, hanya dua sosok ketua umum yang mampu menaikkan jumlah kursi, yakni Akbar Tanjung di tahun 2004 dan Airlangga Hartarto di tahun 2024.

    “Kalau sekarang 102 kursi di DPR RI, maka harus kita naikkan menjadi di atas 102. Berapa-nya? Itu soal lain,” kata Bahlil.

    Menurut dia, semua pihak seharusnya mengakui kesuksesan dari sosok pemimpin partai yang berhasil. Untuk meningkatkan perolehan kursi Golkar sebagai partai politik dan menjadi instrumen politik pemerintah, maka harus mempunyai kreativitas.

    “Kesejahteraan, pemerataan, mewujudkan undang-undang dasar dan Pancasila sebagai bagian penting dalam perjuangan kita,” pesannya.

    Bahlil juga memberikan catatan khusus untuk Golkar Sulteng di bawah kepemimpinan M Arus Abdul Karim. Pada Pemilu 2024, Golkar Sulteng mampu mengantarkan dua kadernya ke DPR RI, serta membawa sembilan kader menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari 13 daerah se Sulteng.

    Bahkan, dari kesuksesan itu, Bahlil memberikan diskresi kepada Arus A Karim untuk menjadi Ketua Golkar Sulteng untuk periode ketiga masa bakti 2025-2030. Dia berpesan, konsekuensi dari keputusan itu harus menaikkan jumlah kursi di DPRD kabupaten/kota, provinsi dan pusat.

    “Golkar ini partai lama. Kita enggak ada untungnya menang tetapi kursi turun. Enggak penting menang, yang penting kursi naik,” katanya menegaskan.

  • Ketum Golkar intruksikan penambahan kursi DPR di Pemilu 2029

    Ketum Golkar intruksikan penambahan kursi DPR di Pemilu 2029

    Kalau ketua umum partai, kursinya turun, ya mohon maaf. Prestasinya tidak bagus. Dan kalau itu terjadi, saya juga harus tahu diri

    Palu (ANTARA) – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menginstruksikan penambahan kursi di DPR RI pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2029.

    “Kalau sekarang 102 kursi di DPR RI, maka harus kita naikkan menjadi di atas 102. Berapa-nya? Itu soal lain,” katanya saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulawesi Tengah di Palu, Minggu.

    Dia menjelaskan key performance indicator (KPI) seorang ketua umum dan pengurus partai, terletak dari seberapa banyak penambahan kursi. Sementara, dalam sejarah Golkar pascareformasi, hanya dua sosok ketua umum yang mampu menaikkan jumlah kursi, yakni Akbar Tanjung di tahun 2004 dan Airlangga Hartarto di tahun 2024.

    “Kalau ketua umum partai, kursinya turun, ya mohon maaf. Prestasinya tidak bagus. Dan kalau itu terjadi, saya juga harus tahu diri,” katanya menegaskan.

    Menurut dia, semua pihak seharusnya mengakui kesuksesan dari sosok pemimpin partai yang berhasil. Untuk meningkatkan perolehan kursi Golkar sebagai partai politik dan menjadi instrumen politik pemerintah, maka harus mempunyai kreativitas.

    “Kesejahteraan, pemerataan, mewujudkan undang-undang dasar dan Pancasila sebagai bagian penting dalam perjuangan kita,” pesannya.

    Bahlil juga memberikan catatan khusus untuk Golkar Sulteng di bawah kepemimpinan M Arus Abdul Karim. Pada Pemilu 2024, Golkar Sulteng mampu mengantarkan dua kadernya ke DPR RI, serta membawa sembilan kader menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari 13 daerah se Sulteng.

    Bahkan, dari kesuksesan itu, Bahlil memberikan diskresi kepada Arus A Karim untuk menjadi Ketua Golkar Sulteng untuk periode ketiga masa bakti 2025-2030. Dia berpesan, konsekuensi dari keputusan itu harus menaikkan jumlah kursi di DPRD kabupaten/kota, provinsi dan pusat.

    “Golkar ini partai lama. Kita enggak ada untungnya menang tetapi kursi turun. Enggak penting menang, yang penting kursi naik,” katanya menegaskan.

    Pewarta: Fauzi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil tegaskan Golkar konsisten dukung pemerintahan Prabowo-Gibran

    Bahlil tegaskan Golkar konsisten dukung pemerintahan Prabowo-Gibran

    Palu (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan partainya konsisten mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Secara murni dan konsekuen tanpa tawar-tawar,” kata Bahlil di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Minggu.

    Bahlil Lahadalia hadir di Kota Palu dalam rangkaian kegiatan membuka Musyawarah Daerah (Musda) ke-11 Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tengah.

    Dia menganalogikan kalau ada bibit penyakit mencoba untuk mengganggu stabilitas pemerintahan maka garda terdepan yang akan mengganggu bibit penyakit itu adalah Partai Golkar.

    “Itu dari tingkat pusat sampai bawah,” ujarnya.

    Bahlil menyatakan dukungan itu merupakan hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar tahun 2024, sebagai konsistensi politik mendukung pemerintahan selama lima tahun ke depan.

    Menurut Bahlil, Golkar merupakan partai milik semua rakyat Indonesia dan tidak ada satu kelompok tertentu yang mengklaim memilikinya.

    Partai Golkar, tambah Bahlil, tidak dilahirkan untuk memperjuangkan satu kelompok tertentu, tetapi Golkar lahir untuk memperjuangkan tujuan cita-cita kemerdekaan.

    “Yaitu kesejahteraan, kecerdasan, kesehatan, dan pemerataan. Itulah yang tercakup dalam doktrin karya kekaryaan,” katanya menegaskan.

    Dia menambahkan Presiden Prabowo Subianto merupakan sosok yang memahami betul doktrin karya kekaryaan yang diperjuangkan oleh Partai Golkar.

    Menurut dia, antara pidato Prabowo saat ikut konvensi Partai Golkar tahun 2004 dengan pidato program saat menjabat Presiden RI saat ini tidak ada bedanya.

    Pewarta: Fauzi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil Ingin Konglomerat Baru Lahir di Daerah Lewat Kemudahan Izin Tambang: Jangan Jakarta Terus Nasional 24 Agustus 2025

    Bahlil Ingin Konglomerat Baru Lahir di Daerah Lewat Kemudahan Izin Tambang: Jangan Jakarta Terus Nasional 24 Agustus 2025

    Bahlil Ingin Konglomerat Baru Lahir di Daerah Lewat Kemudahan Izin Tambang: Jangan Jakarta Terus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mendorong lahirnya konglomerat-konglomerat baru di daerah, dengan kemudahan izin usaha pertambangan (IUP) yang telah diatur dalam Revisi Undang-Undang tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).
    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu pun meminta para kader partai mendukung penuh implementasi UU Minerba terbaru yang telah disahkan DPR RI pada Februari 2025 kemarin.
    Sebab, aturan baru di dalam beleid tersebut telah memberi peluang lebih besar bagi masyarakat lokal untuk mengelola tambang di wilayahnya masing-masing.
    “Kita harus membangun konglo (konglomerat) konglo baru di daerah. Jangan konglonya Jakarta terus. Kita butuh sinergi yang besar. Jangan kita kecilkan, kita dorong. Tapi juga kita ingin untuk pengusaha baru muncul. Kalau tidak akan susah untuk mewujudkan pemerataan,” ujar Bahlil saat berpidato di Musda DPD Golkar Sulawesi Tengah, dikutip dari siaran pers, Minggu (24/8/2025).
    Bahlil mengungkapkan, selama ini izin tambang lebih banyak dikuasai perusahaan besar yang berkantor di Jakarta.
    Sementara masyarakat daerah belum mendapat porsi yang adil.
    Namun, lanjut Bahlil, UU Minerba yang berlaku saat ini telah membuka peluang lebih besar bagi masyarakat lokal untuk mengelola tambang.
    Sebab, pemerintah memberikan prioritas IUP kepada koperasi, UMKM, dan BUMD.
    “Saya mantan pengusaha, saya tahu rasanya susah mengurus izin dulu. Barang nenek moyang kita, tapi pemegang IUP-nya orang Jakarta semua. Ini tidak adil. Kita ubah supaya anak daerah jadi tuan di negeri sendiri,” kata Bahlil.
    Dalam pidatonya, Bahlil juga menegaskan program hilirisasi tambang yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto, ingin hasil pengelolaan sumber daya alam memberi nilai tambah lebih besar bagi masyarakat lokal.
    Dia pun meyakini bahwa hilirisasi akan memberi nilai tambah sekaligus memperkuat pendapatan asli daerah (PAD), tak terkecuali untuk Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).
    “Kalau semua potensi PAD bisa kita tarik, Sulteng bisa dapat tambahan Rp 2 triliun. Kalau APBD sekarang sekitar Rp 5,5 triliun, tambahan Rp 2 triliun ini akan cukup memperkuat fiskal daerah,” jelas Bahlil.
    “Saya janji ini jadi tugas utama saya. Kita akan pastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan baik untuk kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, DPR RI telah mengesahkan revisi keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) pada 18 Februari 2025.
    Dalam UU tersebut, berbagai entitas dalam pertambangan seperti badan usaha milik daerah (BUMD), usaha kecil dan menengah (UKM), koperasi, hingga badan usaha ormas keagamaan bisa mendapat konsesi secara prioritas.
    UU baru tersebut juga memungkinkan perguruan tinggi atau kampus mendapatkan nilai manfaat dari hasil pengelolaan tambang yang dilakukan BUMN, BUMD, maupun badan usaha swasta.
    Menurut Bahlil, kampus atau perguruan tinggi tidak langsung mendapatkan IUP dan mengelola tambang, melainkan hanya pendanaan untuk kebutuhan riset hingga beasiswa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • EBT Tersebar di Wilayah Indonesia, PLN Butuh Bangun Supergrid Buat Aliri Listrik – Page 3

    EBT Tersebar di Wilayah Indonesia, PLN Butuh Bangun Supergrid Buat Aliri Listrik – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, buka suara soal target Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai bauran energi baru terbarukan (EBT) hingga 100 persen pada 2035 mendatang.

    Bahlil mengatakan, Kementerian ESDM telah memiliki Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 untuk kebutuhan 10 tahun ke depan, termasuk yang berasal dari EBT.

    “Oh gini, sampai dengan 2040 kemarin, di dalam pertemuan dengan Presiden Brasil, itu rencana pemerintah ke depan, 2040 kita menambah kurang lebih sekitar 100 gigawatt. Tapi sekarang kan sudah sekitar 70 gigawatt, di 2025 sampai dengan 2034,” jelasnya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (14/7/2025).

    Untuk eksekusi, pemerintah menyiapkan sumber Prabowo Target Capai EBT 100% di 2035, Bahlil Kasih Penjelasandaya EBT yang berasal dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Itu nantinya akan disalurkan hingga ke pelosok desa yang belum tersambung listrik.

    “Ini salah satu dari antaranya adalah kita penetrasi untuk masuk solar cell, di daerah-daerah desa-desa yang belum ada listriknya. Kita akan memastikan arahan dari Presiden, untuk desa-desa itu segera kita harus pasang listriknya, sambung listriknya ke rumah,” ungkap Bahlil.

  • PLN Kebut Pembangkit EBT 10 Kali Lipat hingga 2034 – Page 3

    PLN Kebut Pembangkit EBT 10 Kali Lipat hingga 2034 – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, buka suara soal target Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai bauran energi baru terbarukan (EBT) hingga 100 persen pada 2035 mendatang.

    Bahlil mengatakan, Kementerian ESDM telah memiliki Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 untuk kebutuhan 10 tahun ke depan, termasuk yang berasal dari EBT.

    “Oh gini, sampai dengan 2040 kemarin, di dalam pertemuan dengan Presiden Brasil, itu rencana pemerintah ke depan, 2040 kita menambah kurang lebih sekitar 100 gigawatt. Tapi sekarang kan sudah sekitar 70 gigawatt, di 2025 sampai dengan 2034,” jelasnya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (14/7/2025).

    Untuk eksekusi, pemerintah menyiapkan sumber Prabowo Target Capai EBT 100% di 2035, Bahlil Kasih Penjelasandaya EBT yang berasal dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Itu nantinya akan disalurkan hingga ke pelosok desa yang belum tersambung listrik.

    “Ini salah satu dari antaranya adalah kita penetrasi untuk masuk solar cell, di daerah-daerah desa-desa yang belum ada listriknya. Kita akan memastikan arahan dari Presiden, untuk desa-desa itu segera kita harus pasang listriknya, sambung listriknya ke rumah,” ungkap Bahlil.

     

  • RI Kurangi Ekspor Gas Bumi demi Penuhi Kebutuhan Dalam Negeri

    RI Kurangi Ekspor Gas Bumi demi Penuhi Kebutuhan Dalam Negeri

    Jakarta –

    Pemerintah mengalihkan sebagian pasokan gas yang sebelumnya diekspor untuk kebutuhan dalam negeri. Langkah ini diambil setelah pasokan sempat terganggu akibat kebakaran pipa gas.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan kondisi pasokan gas kini sudah kembali normal. “Pasokan gas domestik setelah kemarin terjadi kebakaran pipa sudah dapat alokasinya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sampai sekarang. Sebagian dari ekspor juga tidak dilakukan,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Ia menyebut tambahan suplai gas juga terus masuk sehingga kebutuhan dalam negeri bisa tercukupi. “Kita masukkan terus gas yang baru muncul. Kemudian kita suplai untuk kebutuhan domestik, termasuk terkait pipa yang kemarin terbakar,” jelasnya.

    Sementara itu, SKK Migas menyampaikan skema swap gas multi-pihak mulai dialirkan per 22 Agustus 2025 untuk menjaga stabilitas pasokan domestik, termasuk sektor industri melalui penyaluran oleh PGN.

    Kesepakatan ini melibatkan West Natuna Supply Group, South Sumatra Sellers, Pertamina, PGN, hingga Sembcorp Gas. Dari perjanjian tersebut, sebanyak 27 BBTUD gas West Natuna akan dipasok ke PGN melalui pengaliran Medco E&P Grissik Ltd. dan PetroChina International Jabung Ltd.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menegaskan mekanisme ini menjamin pasokan domestik tetap terjaga tanpa mengganggu kontrak ekspor. “Stabilitas pasokan domestik tetap terjamin, sementara kontrak lain yang sudah berjalan tetap terlaksana,” ujarnya.

    Tonton juga video “Mendag Ungkap Akan Perluas Pasar Ekspor ke Amerika Latin-Afrika” di sini:

    (rrd/rrd)

  • Bahlil Pastikan Pasokan Gas Bumi Aman Usai Kebakaran Pipa

    Bahlil Pastikan Pasokan Gas Bumi Aman Usai Kebakaran Pipa

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pasokan gas di Indonesia sudah kembali normal, meski sempat mengalami penurunan akibat insiden kebakaran pipa beberapa waktu lalu.

    “Jadi gini, pasokan gas domestik setelah kemarin terjadi kebakaran pipa, itu kita sudah dapat alokasinya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sampai sekarang, kan? Dan sudah clear,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Bahlil menjelaskan persoalan tersebut diatasi dengan mengalihkan sebagian gas yang sebelumnya dialokasikan untuk ekspor menjadi pasokan kebutuhan dalam negeri. Selain itu, ada suplai tambahan untuk menutup kekurangan di sejumlah wilayah.

    “Jadi sebagian yang dari ekspor kita tidak lakukan. Kita masukkan, ditambah dengan gas yang baru muncul juga,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengakui adanya penurunan volume gas beberapa waktu lalu. Hal itu disebabkan kebakaran di gas line CO₂ removal di Stasiun Pengumpul milik PT Pertamina EP di Desa Cidahu, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Jawa Barat, yang mengakibatkan penghentian sementara pasokan gas.

    Selain itu, proses perbaikan infrastruktur di Medco juga memengaruhi distribusi, sehingga gas yang bisa disalurkan hanya yang tersedia dalam pipa.

    “Nah akibatnya, maka gas yang ada dalam pipa itu berkurang, ketika berkurang tekanannya ikut menurun. Secara perlahan, kita isi gasnya pelan-pelan supaya tekanannya kembali normal, dan alhamdulillah itu sudah tidak ada masalah sejak 15 Agustus,” kata Djoko.

    Lihat juga Video: Pipa Gas Pertamina di Subang Meledak, Langit Memerah-Warga Panik

    (rrd/rrd)

  • Pertamina NRE Siap Masuk ke Proyek Pembangkit Nuklir

    Pertamina NRE Siap Masuk ke Proyek Pembangkit Nuklir

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) mengungkapkan kesiapannya untuk ikut terlibat dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia.

    CEO Pertamina New and Renewable Energy (PNRE), John Anis menyampaikan bahwa nuklir bisa menjadi salah satu sumber energi baru jangka panjang dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional. Namun, ia menekankan aspek regulasi, keamanan, dan penerimaan masyarakat sebagai faktor yang tak boleh diabaikan.

    “Nuklir pun kami siap kalau dibutuhkan. Sebagai energi baru di Indonesia. Kelihatan menarik sebetulnya nuklir, yang penting adalah regulasi dan juga safety dan acceptability dari masyarakat, ini sangat penting. Tapi kalau kita melihat long term, saya rasa kita memang perlu masuk ke nuklir juga,” ujar John dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, Kamis (21/8/2025).

    Selain nuklir, PNRE juga menyiapkan rencana pengembangan sumber energi baru seperti hidrogen. Hal ini dapat terwujud dengan kesiapan teknologi dan kolaborasi internasional.

    “Termasuk kami mencari terobosan teknologi dengan berkolaborasi dengan Schlumberger,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa sejumlah negara termasuk perusahaan asal Rusia dan Kanada menyampaikan minatnya untuk berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia.

    Menurut dia, ketertarikan perusahaan-perusahaan tersebut sejalan dengan roadmap atau peta jalan transisi energi yang telah disusun Kementerian ESDM, yang menargetkan operasionalisasi PLTN pertama pada 2034.

    “Kanada, saya udah ketemu sama Menterinya, Rusia, ada beberapa negara lain yang saya tidak bisa ngomongin, karena mereka tidak ingin untuk kita umpan. Tapi kalau Kanada, Rusia, karena sudah terbuka jadi oke. Boleh dong ya,” ujar Bahlil usai acara Jakarta Geopolitical Forum (JGF) ke-9 Selasa (24/6/2025).

    Adapun, rencana RI untuk merealisasikan pembangunan PLTN pertama ini juga diperkuat dengan masuknya proyek PLTN berkapasitas 500 MW di dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034.

    “Pada 2034 maksimal, kita itu sudah harus punya nuklir di sektor energi. Bangun power plant. Memang yang model yang kita bangun itu adalah small medium, yang mungkin di angka 300 MW sampai 500 MW. Ini dulu yang kita dorong. Dan itu dulu ya Sumatera sama Kalimantan, di dua tempat, yang sudah kita setujui di RUPTL,” kata Bahlil.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]