Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Gas 3 Kg Bakal Satu Harga di Seluruh Daerah

    Gas 3 Kg Bakal Satu Harga di Seluruh Daerah

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan akan menerapkan skema baru dalam penyaluran subsidi energi, khususnya untuk komoditas LPG 3 kilogram (kg) yang mulai dilakukan tahun 2026. Skema ini berupa pembelian wajib menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta penerapan satu harga LPG 3 kg di seluruh Indonesia.

    Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan langkah ini dilakukan untuk menata subsidi agar lebih tepat sasaran. Menurutnya, selama ini distribusi LPG 3 kg masih relatif longgar dan rawan kebocoran. Adapun terkait dengan kepastian waktu program tersebut dijalankan ia belum dapat memastikannya.

    “Iya, rencananya begitu (LPG 3 kg satu harga dan wajib gunakan NIK berbarengan). Ya pokoknya poinnya subsidi tepat sasaran,” kata Tri saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

    Meski begitu, Tri belum bisa memastikan besaran harga yang akan dijadikan acuan dalam skema LPG 3 kg satu harga tersebut. Intinya, kata Tri, penerapan LPG 3 kg satu harga akan diterapkan tahun depan.

    “Nanti lagi dibahas. Pokoknya tahun depan bisa diimplementasikan,” katanya.

    Adapun wacana LPG 3 kg ini muncul dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat melakukan Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI pada Rabu (2/7/2025). Bahlil mengatakan penerapan LPG 3 kg satu harga diharapkan tidak ada kebocoran subsidi yang diberikan.

    “Ini untuk LPG Perpresnya kami lagi bahas, kita akan merubah beberapa metode agar kebocoran ini tidak terjadi. Termasuk harga yang selama ini diberikan kepada daerah, ini ada kemungkinan nanti kita dalam pembahasan, dalam Perpres, kita tentukan aja satu harga supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah,” kata Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (2/7/2025).

    Bahlil menyebutkan bahwa pemerintah menggelontorkan sebesar Rp 80-87 triliun untuk subsidi LPG 3 kg. Oleh karenanya perlu adanya pengaturan untuk hal tersebut, sehingga tidak ada lagi penambahan subsidi untuk LPG 3 kg.

    “Karena ini kan negara menghabiskan uang tidak sedikit, Rp 80-87 triliun per tahun untuk subsidi. Kalau harganya dinaikkan, dinaikkan, dinaikkan terus, antara harapan negara dengan apa yang terjadi tidak sinkron,” katanya.

    Bahlil juga mengatakan bahwa pemerintah akan melanjutkan upaya transformasi subsidi LPG Tabung 3 kg menjadi berbasis penerima manfaat dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat, antara lain melalui pendataan pengguna LPG Tabung 3 kg yang lebih baik.

    Nantinya, pelaksanaan transformasi subsidi LPG Tabung 3 kg dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

    Tonton juga video “Aturan Baru Membuat Pembelian Gas 3 Kg Lebih Terjangkau” di sini:

    (rrd/rrd)

  • Mulai 2026, Masyarakat Beli Gas 3 Kg Wajib Pakai KTP

    Mulai 2026, Masyarakat Beli Gas 3 Kg Wajib Pakai KTP

    Jakarta –

    Pemerintah akan mewajibkan masyarakat yang membeli LPG 3 kg menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum di Kartu Tanda Kependudukan mulai tahun depan. Skema ini dilakukan agar subsidi tepat sasaran.

    “Oh iya, iya, yang jelas semakin ke sini kan subsidi harusnya semakin tertata, pokoknya gitu. Gimana caranya menata ya salah satunya dengan itu (NIK),” kata Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Tri Winarno saat ditanya terkait pernyataan Menteri ESDM soal bakal wajibkan masyarakat beli LPG 3 kg menggunakan NIK beberapa waktu lalu.

    Adapun ketika ditanya terkait dengan apakah masyarakat yang tidak terdaftar dalam sistem penerima subsidi tidak akan bisa lagi membeli LPG 3 kg mulai tahun depan. “Iya, maksudnya gitu,” ujarnya singkat.

    Tri mengatakan saat ini Kementerian ESDM bersama dengan stakeholder terkait tengah melakukan pendataan terkait masyarakat kelas mana saja yang berhak membeli LPG 3 kg.

    “Ya terus, kerja sama sama Badan Pusat Statistik (BPS),” katanya.

    Tri menambahkan, penerapan tersebut juga akan dibarengi dengan penerapan LPG 3 kilogram menjadi satu harga di semua wilayah Indonesia. Rencana ini diharapkan tidak ada kebocoran subsidi LPG 3 kg yang diberikan. Adapun ia belum menjelaskan terkait dengan besaran harga yang bakal jadi patokannya.

    “Iya, rencananya begitu,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bicara soal skema penyaluran subsidi energi, khususnya komoditas LPG tahun depan. Dalam RAPBN 2026, subsidi akan tetap berbasis pada komoditas meskipun ada wacana mengubah subsidi menjadi berbasis penerima.

    Bahlil pun mengatakan tahun depan subsidi LPG akan tetap berbasis komoditas namun memang penerimanya akan mulai dikontrol. Menurutnya subsidi akan diberikan maksimal hingga desil 7-8 saja.

    Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) akan jadi kontrol utama untuk kuota subsidi. Secara teknis skema subsidi akan dibahas kembali setelah UU APBN tahun 2026 disahkan.

    “Kita nanti tetap berbasis komoditas, tapi desilnya sampai desil 7 atau 8 ya. Nanti kita kontrol dari kuotanya. Dan nanti datanya data tunggal dari BPS, teknisnya akan dirapatkan setelah disahkan APBN,” sebut Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).

    Pendataan subsidi lewat NIK untuk LPG disebut Bahlil juga akan dimulai tahun depan. Dia meminta kesadaran untuk masyarakat mampu tak ikut mengonsumsi LPG subsidi.

    “Jadi ya kalian jangan pakai LPG 3 kg lah, desil 8, 9, 10 saya pikir mereka dengan kesadaran lah harusnya,” sebut Bahlil.

    Tonton juga video “Ini Modus Licik Pengoplos Elpiji di Purwakarta, Raup Rp 70 Juta” di sini:

    (rrd/rrd)

  • Video: Bahlil Sebut Aturan Beli Gas “Melon” Pakai NIK Berlaku 2026

    Video: Bahlil Sebut Aturan Beli Gas “Melon” Pakai NIK Berlaku 2026

    Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan, aturan pembelian LPG 3 kg atau gas melon, menggunakan nomor induk kependudukan akan berlaku mulai tahun depan. Menurutnya, kebijakan ini akan berlaku untuk memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran, dan betul-betul dinikmati oleh masyarakat miskin.

    Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Selasa, 26/08/2025) berikut ini.

  • Bahlil Bidik 5.700 Desa dan 4.400 Dusun Teraliri Listrik hingga 2030

    Bahlil Bidik 5.700 Desa dan 4.400 Dusun Teraliri Listrik hingga 2030

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses energi ke seluruh pelosok Indonesia.

    Pemerintah menargetkan pembangunan jaringan listrik di 5.700 desa dan 4.400 dusun yang hingga kini belum teraliri listrik, dengan penyelesaian maksimal pada 2029–2030. 

    “Kita akan coba membangun 5.700 desa yang belum teraliri listrik dan 4.400 dusun. Jadi kita akan selesaikan sampai 2029–2030, itu harus selesai,” ujar Bahlil usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, Senin (25/8/2025). 

    Menurutnya, pendanaan program elektrifikasi desa tersebut akan bersumber dari APBN, mengingat sifatnya adalah pelayanan publik.

    “Anggarannya kurang lebih masih dihitung, tapi di 2025 perubahan anggaran dan 2026 sudah dimasukkan. Karena ini urusan rakyat kecil, tidak bisa hanya dihitung secara ekonomi, tapi harus dilihat dari kebutuhan kehadiran negara,” jelasnya. 

    Bahlil menambahkan, Presiden Prabowo secara tegas memerintahkan agar program tersebut segera dijalankan tanpa menunda.

    Apalagi, dia melanjutkan bahwa program elektrifikasi desa ini menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi 2026 sekaligus memastikan keadilan energi hingga ke daerah terpencil.

    “Presiden perintahkan, dan langsung dianggarkan,” tegas Bahlil.

  • Bahlil Buka-Bukaan, Ungkap 2 Ciri Tambang Ilegal di RI

    Bahlil Buka-Bukaan, Ungkap 2 Ciri Tambang Ilegal di RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, akan menindak tegas pelaku penambangan ilegal yang ada di Indonesia. Hal ini sejalan dengan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto untuk memberantas praktik pertambangan ilegal ini.

    Bahlil mengatakan, penegakan hukum akan dilakukan kepada siapapun yang melakukan pelanggaran tanpa pandang bulu seperti apa yang disampaikan Presiden.

    “Siapapun yang melakukan pelanggaran hukum dan saya selaku pembantu Presiden harus melakukan hal yang sama, kalau komandan sudah bilang A, jangan ada gerakan tambahan, kita juga A,” tegas Bahlil mengutip website resmi Kementerian ESDM, Selasa (26/8/2025).

    Bahlil kemudian membeberkan, aktivitas tambang ilegal terbagi menjadi dua kategori. Diantaranya yaitu di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan.

    Penambangan liar di dalam kawasan hutan umumnya dilakukan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atau dengan melampaui luasan izin yang diberikan. Sementara itu, penambangan ilegal di luar kawasan hutan terjadi ketika pelaku tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

    “Untuk mengantisipasi pelanggaran kegiatan pertambangan yang berkaitan dengan hutan, Presiden telah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025,” ungkap Bahlil.

    Dalam aturan tersebut, Satgas PKH diberi mandat menegakkan hukum atas pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan, termasuk perambahan ilegal, penyalahgunaan lahan, serta melakukan reforestasi dan penguasaan kembali kawasan yang disalahgunakan. Satgas ini dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan, dengan Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri sebagai wakil ketua. Anggotanya melibatkan tujuh menteri, salah satunya Menteri ESDM.

    Instruksi Presiden mengenai penindakan tambang ilegal, tegas Bahlil, diharapkan menjadi pedoman jelas bagi seluruh jajaran pemerintahan dan aparat penegak hukum. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan untuk ragu atau takut dalam memberantas jaringan penambangan ilegal dari hulu hingga hilir, demi menjaga kedaulatan sumber daya alam serta keberlanjutan lingkungan hidup Indonesia.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 5.700 desa, 4.400 dusun bakal dialiri listrik 2029—2030

    5.700 desa, 4.400 dusun bakal dialiri listrik 2029—2030

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/8/2025). (ANTARA/Fathur Rochman)

    Bahlil: 5.700 desa, 4.400 dusun bakal dialiri listrik 2029—2030
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 26 Agustus 2025 – 09:13 WIB

    Elshinta.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap salah satu isi rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, yaitu target untuk mengaliri listrik ke 5.700 desa dan 4.400 dusun di berbagai daerah Indonesia pada 2029—2030.

    Bahlil bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Senin (25/8), dan mereka membahas program-program pemerintah yang tertunda untuk tahun 2025, kemudian program-program yang perlu dijalankan pada tahun-tahun setelahnya.

    “Kita bahas tentang ekonomi ya, terus program 2025 yang masih pending dan perlu diselesaikan. Kemudian bicara soal prospek 2026 dalam rangka pertumbuhan ekonomi. (Dari sisi energi, red.) kita akan mencoba membangun 5.700 desa yang belum teraliri listrik, dan 4.400 dusun. Jadi, kita akan selesaikan sampai 2029—2030. Itu harus selesai,” ujar Bahlil kepada wartawan saat ditemui selepas rapat terbatas.

    Terkait anggarannya, Bahlil menyebut angkanya masih dihitung, tetapi alokasi untuk program elektrifikasi desa-desa dan dusun-dusun itu telah masuk dalam RAPBN 2026.

    “Sudah dimasukkan anggarannya, dari APBN karena itu kan pelayanan masyarakat. Karena apa? Kami lapor Presiden, Pak Presiden ini urusan rakyat kecil, tak bisa kita hitung secara ekonomi karena butuh kehadiran negara. Presiden perintahkan, dan langsung dianggarkan,” sambung Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga menjawab pertanyaan mengenai distribusi tabung gas LPG 3 kilogram, yang pada tahun depan akan diberikan kepada masyarakat menggunakan nomor induk kependudukan (NIK).

    “Tahun depan iya (pakai NIK). Jadi, kalian jangan pakai LPG 3 kilo lah. Desil 8, 0, 10, saya pikir mereka dengan kesadaranlah (untuk tidak membeli tabung gas bersubsidi, red.),” ujar Bahlil.

    Presiden Prabowo menggelar beberapa rapat terbatas dengan sejumlah menterinya setelah pagi hari dan siang hari melantik dubes-dubes baru dan kepala badan baru, serta memberikan tanda kehormatan dan tanda jasa kepada 100 lebih tokoh masyarakat, purnawirawan TNI, anggota Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga legislatif, tokoh kehakiman dan kepolisian, musisi, sastrawan, dan budayawan.

    Dalam salah satu rapat terbatasnya itu, Presiden Prabowo memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk memberikan laporan perkembangan kerja, kemudian berdiskusi membahas program-program yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

    Sumber : Antara

  • Baru Dibentuk Prabowo, Bahlil Jelaskan Perbedaan Tugas Badan Industri Mineral dengan KESDM

    Baru Dibentuk Prabowo, Bahlil Jelaskan Perbedaan Tugas Badan Industri Mineral dengan KESDM

    JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan perbedaan tugas antara Baan Industri Mineral dengan kementerian yang dipimpinnya.

    Bahlil menyambut baik pembentukan badan baru ini. Menurutnya terdapat perbedaan tugas antara kedua lembaga ini. Nantinya, badan ini akan fokus pada penelitian industri untuk menciptakan nilai tambah mineral strategis, salah satunya Logam Tanah Jang (LTJ) atau Rare Earth Elemen (REE)

    “Badan Industri Mineral ini kan akan fokus pada penelitian industri untuk ciptakan nilai tambah. Seperti misalnya logam tanah jarang kita kan harganya cukup tinggi,” ujar Bahlil, Senin, 25 Agustus.

    Mantan Kepala BKPM ini mengatakan, nantinya ke depan, pengolahan LTJ akan dilakukan oleh negara dan tidak dibuka untuk umum.

    “Nanti ada tata kelola sendiri, dan kita tunggu saja aturannya,” sambung dia.

    Sementara itu, tugas Kementerian ESDM akan berpusat pada penyediaan bahan baku mineral di sisi hulu. Sementara produk akhirnya nanti akan ditentukan oleh Badan Mineral.

    “Ya kita siapkan bahan bakunya aja, produk akhirnya nanti di badan industri mineral ini yang akan tentukan. Ini kan masih dipimpin oleh Menristek ya,” tandas Bahlil.

    Asal tahu saja Presiden RI Prabowo Subianto mengangkat Menteri Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Brian Yuliarto sebagai Kepala Badan Industri Mineral.

    Brian mengemban tanggung jawab barunya itu melalui pengucapan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, hari ini sesuai dengan surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor Keppres 77P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala Badan Industri Mineral.

    Pelantikan Brian sekaligus menandai dibentuknya Badan Industri Mineral di Indonesia yang selama ini dikelola Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara yang berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Hilirisasi sumber daya mineral yang kini dikelola di Indonesia seperti nikel, bauksit, tembaga, hingga rare earth untuk menyasar kebutuhan global atas energi bersih dan teknologi baterai.

  • Prabowo beri penghargaan 141 tokoh, dari Puan hingga Gombloh

    Prabowo beri penghargaan 141 tokoh, dari Puan hingga Gombloh

    Presiden RI Prabowo Subianto memberikan Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama kepada Ketua DPR RI Puan Maharani di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025). ANTARA/Fathur Rochman

    Prabowo beri penghargaan 141 tokoh, dari Puan hingga Gombloh
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 25 Agustus 2025 – 17:25 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menganugerahi Tanda Kehormatan kepada 141 tokoh, mulai dari Ketua DPR RI Puan Maharani, Mantan Kapolri Jenderal Hoegeng Iman Santoso, hingga musisi Gombloh. Pemberian Tanda Kehormatan yang merupakan rangkaian dari HUT Ke-80 Kemerdekaan RI tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo di Istana Negara Jakarta, Senin, dengan didahului menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan mengheningkan cipta.

    Para penerima tanda kehormatan itu berasal dari kalangan menteri, pejabat lembaga tinggi negara, pejabat pimpinan lembaga pemerintah dan non-kementerian, pejabat TNI dan Polri, WNI dengan latar belakang profesi, hingga budayawan. Nama-nama tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73,74,75,76,77,78/TK/TH 2025 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan.

    Sebanyak 117 tokoh maupun perwakilan keluarga menerima langsung tanda kehormatan tersebut dari Presiden Prabowo. Sedangkan sisanya berhalangan hadir.

    Berikut daftar penerima tanda kehormatan dari Presiden Prabowo Subianto

    1. Puan Maharani
    2. Ahmad Muzani
    3. Sultan Najamuddin
    4. Sufmi Dasco Ahmad
    5. Zulkifli Hasan
    6. Wiranto
    7. Agum Gumelar
    8. Subagyo Hadi Siswoyo
    9. AM Hendropriyono
    10. Alm. Moerdiono
    11. Alm. Jenderal Hoegeng Imam Santoso
    12. Almh. Rachmawati Soekarnoputri
    13. Alm. Abdul Rachman Ramly
    14. Alm. Aloysius Benedictus Mboi
    15. Alm. Muhammad Noer
    16. Abdul Muhaimin Iskandar
    17. Bahlil Lahadalia
    18. Saifullah Yusuf
    19. Andi Amran Sulaiman
    20. Marty Natalegawa
    21. Retno Lestari Priansari Marsudi
    22. Juwono Sudarsono
    23. Noer Hassan Wirajuda
    24. Alm. Baharuddin Lopa
    25. Alm. Ida Cokorda Pemecutan
    26. Alm. Letjen TNI (Purn) Dading Kalbuadi
    27. Letjen TNI (Purn) Solihin Gautama Purwanegara
    28. Alm Mayjen TNI (Purn) Chalimi Imam Santosa
    29. Purnomo Yusgiantoro
    30. Letjen TNI (Purn) Tarub
    31. Suhartoyo
    32. Letjen TNI (Purn) Herman Bernhard Leopold Mantiri
    33. Dino Pati Djalal
    34. Alm. Bismar Siregar
    35. Alm.Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo
    36. Alm. Letjen TNI (Purn) Mochammad Jasin
    37. Alm. Letjen TNI (Purn) Hartono Rekso Dharsono
    38. Alm. Letjen TNI (Purn) Kemal Idris
    39. Burhanuddin Abdullah
    40. Terawan Agus Putranto
    41. Hashim Djojohadikusumo
    42. Agus Harimurti Yudhoyono
    43. Sugiono
    44. Abdul Mu’ti
    45. Fadli Zon
    46. Andi Syamsuddin Arsyad
    47. Suhardi
    48. Siti Hardjanti Wismoyo
    49. Prasetyo Hadi
    50. Meutya Hafid
    51. Teddy Indra Wijaya
    52. Muhammad Yusuf Ateh
    53. Ivan Yustiavandana
    54. Dadan Hindayana
    55. Perry Warjiyo
    56. Miftachul Akhyar
    57. Haedar Nashir
    58. Sigit P. Santosa
    59. Mayjen TNI (Purn) Syamsudin
    60. Johanes Gluba Gebze
    61. Herlina Christine Natalia Hakim
    62. Francisco Xavier Lopez da Cruz
    63. Alm. Prof Fahmi Idris
    64. Alm. Letjen TNI (Purn) F. X. Sud jasmin
    65. Alm. Letjen TNI (Purn) Wiyogo Atmodarminto
    66. Mayjen TNI (Purn) Almarhum Mung Parhadimulyo
    67. Alm. K. H. Yusuf Hasyim
    68. Alm. K. H. Maimun Zubair
    69. Alm. K. H. Abdullah Abbas
    70. Alm. Letjen TNI (Purn) Rais Abin
    71. Alm. Jose Fernando Osorio Soares
    72. Alm. Abilio Jose Osorio Soares
    73. Alm. Arnaldo dos Reis Araujo
    74. Alm. AKBP (Purn) H. Soekitman
    75. Mayjen TNI (Purn) Zacky Anwar Makarim
    76. Yusuf AR
    77. Maher Al Gadri
    78. Alm. K. H. Muhammad Maksum
    79. Juri Ardiantoro
    80. Sumarsono
    81. Angga Raka Prabowo
    82. Anwar Iskandar
    83. Soepriyatno
    84. Angky Retno Yudianti
    85. Widjono Hardjanto
    86. H. Abidin
    87. Abdul Ghofur
    88. Soegeng Sarjadi
    89. Simon Aloysius Mantiri
    90. Abdussamad Sulaiman HB (H. Sulaiman)
    91. Abdul Rasyid
    92. Nanik Sudaryati Deyang
    93. Willy Ananias Gara
    94. Amzulian Rifai
    95. Isma Yatun
    96. Lydia Silvanna Djaman
    97. Teddy Sutadi Kardin
    98. Taufiq Ismail
    99. Muhammad Ainun Najib
    100. Alm. Cornel Simanjuntak
    101. Asep Saifuddin Chalim
    102. Alm. Benyamin Sueb
    103. Almh. Titiek Puspa
    104. Teungku Nyak Sandang bin Lamudin
    105. Carina Citra Dewi
    106. Kolonel Marinir TNI (Purn) Azwar Syam
    107. Sadiman
    108. Seto Mulyadi
    109. Senny Marbun
    110. Afdiharto Mardi Lestari
    111. Alm. Atmakusumah Astraatmadja
    112. Andi Ramang
    113. Diana Cristina
    114. Abdul Muis
    115. Aipda Muhammad Irvan
    116. Ja’un S. Mihardja
    117. Slamet Rahardjo Djarot T
    118. Waldjinah
    119. I Nyoman Nuarta
    120. Alm. Letkol Caj Tituler Muhammad Idris Sardi
    121. Alm. Mochtar Lubis
    122. Sukmono Hadi
    123. Alm. Soedjarwoto Soemarsono (Gombloh)
    124. Francisco Deodato Osorio Soares
    125. Vidal Domingos Doutel Sarmento
    126. Agostinho Boavida Ximenes Sera Malic
    127. Joao Angelo de Sousa Mota
    128. Alm. Lettu (Purn) Isa Mangun
    129. Alm. Willie Firdaus
    130. Alm. Martinho Fernandes
    131. Alm. Joaquim Monteiro
    132. Alm. Alfonso Henrique Pinto
    133. Alm. Juliao Fraga
    134. Alm. Claudio Vieira
    135. Alm. Jose Fernandes
    136. Alm. Roberto Li
    137. Alm. Jose Da Conceicao
    138. Alm. Edmundo da Silva
    139. Joao da Silva Tavares
    140. Alm. Hein Mantundoy
    141. Aries Marsudiyanto

    Sumber : Antara

  • Bahlil Buka-bukaan Skema Subsidi LPG Tahun Depan

    Bahlil Buka-bukaan Skema Subsidi LPG Tahun Depan

    Jakarta –

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bicara soal skema penyaluran subsidi energi, khususnya komoditas LPG tahun depan. Dalam RAPBN 2026, subsidi akan tetap berbasis pada komoditas meskipun ada wacana mengubah subsidi menjadi berbasis penerima.

    Bahlil pun mengatakan tahun depan subsidi LPG akan tetap berbasis komoditas namun memang penerimanya akan mulai dikontrol. Menurutnya subsidi akan diberikan maksimal hingga desil 7-8 saja.

    Data terpadu sosial ekonomi nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) akan jadi kontrol utama untuk kuota subsidi. Secara teknis skema subsidi akan dibahas kembali setelah UU APBN tahun 2026 disahkan.

    “Kita nanti tetap berbasis komoditas, tapi desilnya sampai desil 7 atau 8 ya. Nanti kita kontrol dari kuotanya. Dan nanti datanya data tunggal dari BPS, teknisnya akan dirapatkan setelah disahkan APBN,” sebut Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).

    Pendataan subsidi lewat NIK untuk LPG disebut Bahlil juga akan dimulai tahun depan. Dia meminta kesadaran untuk masyarakat mampu tak ikut mengkonsumsi LPG subsidi.

    “Jadi ya kalian jangan pakai LPG 3 kg lah, desil 8, 9, 10 saya pikir mereka dengan kesadaran lah harusnya,” sebut Bahlil.

    Perlu diketahui, anggaran Rp 210,06 triliun disiapkan pemerintah untuk subsidi energi tahun depan. Jumlah itu tercantum dalam Buku Nota Keuangan dan RAPBN 2026. Jumlah ini naik hingga 13,4% dibandingkan dengan anggaran yang sama pada tahun lalu.

    Dalam buku Nota Keuangan dan RAPBN 2026, subsidi energi dibagi untuk subsidi listrik, subsidi LPG 3 Kg, dan juga subsidi BBM. Paling besar subsidi energi diberikan untuk listrik masyarakat berdaya 450-900 VA dengan besaran mencapai Rp 104,64 triliun atau naik 17,5% dari tahun lalu.

    Selain listrik, subsidi energi juga menyasar untuk subsidi BBM dan LPG 3 kg yang mendapat alokasi anggaran senilai Rp 105,4 triliun. Untuk jenis BBM tertentu anggarannya senilai Rp 25,1 triliun dan untuk LPG anggarannya sebesar Rp 80,3 triliun.

    Dalam dokumen yang sama juga disebutkan, subsidi energi tepat sasaran juga terus disiapkan pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mencegah kebocoran anggaran karena subsidi diterima oleh yang tidak berhak.

    Kebijakan subsidi energi yang awalnya berbasis komoditas akan diubah menjadi berbasis orang atau penerima manfaat. Hal ini akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

    Disebutkan juga untuk tahun depan subsidi berbasis komoditas untuk komoditas LPG tabung 3 kg dan juga listrik rumah tangga masih akan berlaku dan belum berubah.

    “Dalam RAPBN tahun anggaran 2026 tersebut masih akan dialokasikan belanja Subsidi LPG Tabung 3 kg dan Subsidi Listrik rumah tangga berbasis komoditas,” tulis dokumen tersebut.

    Pemerintah akan tetap melanjutkan upaya transformasi subsidi LPG Tabung 3 kg tepat sasaran menjadi berbasis penerima manfaat dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat. Kebijakan tersebut antara lain dilakukan dengan pendataan pengguna LPG Tabung 3 kg berbasis teknologi sehingga pengguna LPG Tabung 3 kg adalah pengguna yang telah terdata dan tercantum dalam data terpadu sosial dan ekonomi nasional (DTSEN).

    Kemudian, untuk subsidi listrik untuk rumah tangga rencananya juga akan diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan sesuai dengan data terpadu DTSEN. Tetapi, khusus untuk komoditas listrik reformasi subsidi juga akan dilakukan dengan disertai penyesuaian tarif (tariff adjustment) untuk pelanggan non subsidi.

    Sementara itu untuk kebijakan subsidi BBM tepat sasaran penyaluran BBM bersubsidi dilakukan dengan registrasi konsumen penggunanya. Dalam rangka memastikan upaya pengendalian konsumsi berhasil dilakukan, maka diperlukan sinergi dan koordinasi antar K/L dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait lainnya.

    (acd/acd)

  • Prabowo lantik Duta Besar RI untuk Amerika Serikat hingga Jerman

    Prabowo lantik Duta Besar RI untuk Amerika Serikat hingga Jerman

    Presiden RI Prabowo Subianto memimpin prosesi pengambilan sumpah jabatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBPP) RI di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025). (ANTARA/Fathur Rochman)

    Prabowo lantik Duta Besar RI untuk Amerika Serikat hingga Jerman
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 25 Agustus 2025 – 14:25 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto melantik delapan tokoh sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBPP) RI untuk negara-negara sahabat dan perwakilan RI di organisasi internasional, termasuk Dubes RI untuk Amerika Serikat (AS) dan Jerman, dalam upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Sebanyak delapan duta besar RI itu dilantik Presiden berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75/P Tahun 2025 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia yang dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.

    Upacara pelantikan delapan duta besar tersebut diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian pembacaan keputusan presiden tentang pengangkatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh RI. Usai pembacaan keputusan presiden dan daftar nama pejabat yang akan dilantik, Presiden Prabowo kemudian memimpin prosesi pengambilan sumpah jabatan yang diikuti oleh jajaran pejabat baru yang dilantik.

    “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Presiden yang diikuti para pejabat tersebut.

    Kemudian, rangkaian upacara dilanjutkan dengan acara penandatanganan berita acara oleh para dubes baru itu, yang disaksikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Berikut nama Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI yang dilantik oleh Presiden Prabowo.

    1. Toferry Primada Soetikno, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Meksiko Serikat, merangkap Belize, Republik El Savador, dan Republik Guatemala

    2. Dwisuryo Indroyono Soesilo, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Amerika Serikat

    3. Andhika Chrisnayudhanto, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Federasi Brasil

    4. Abdul Kadir Jailani, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Federal Jerman

    5. Judha Nugraha, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Persatuan Emirat Arab

    6. Imam As’ari, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Ekuador

    7. Umar Hadi, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi-Organisasi Internasional lainnya di New York, dan International Seabed Authority (ISA)

    8. Sidharto Reza Suryodipuro, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, World Trade Organization (WTO), dan Organisasi-Organisasi Internasional lainnya di Jenewa

    Beberapa pejabat dan menteri Kabinet Merah Putih turut menghadiri upacara pelantikan yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

    Sumber : Antara