Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Probabilitas ditemukan migas dari kegiatan eksplorasi capai 30 persen

    Probabilitas ditemukan migas dari kegiatan eksplorasi capai 30 persen

    Di Indonesia yang tadi indeksnya adalah 1 banding 10, sekarang sudah 30 persen. Jadi, probabilitas untuk ditemukannya migas itu sudah 30 persen dari kegiatan eksplorasi…,

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengatakan, probabilitas ditemukan migas dari kegiatan eksplorasi sudah mencapai 30 persen.

    “Di Indonesia yang tadi indeksnya adalah 1 banding 10, sekarang sudah 30 persen. Jadi, probabilitas untuk ditemukannya migas itu sudah 30 persen dari kegiatan eksplorasi. Kalau misalnya kita ngebornya sumur 10, Insya Allah tiga discovery (ditemukan migas),” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu.

    Dalam kesempatan tersebut, dia melaporkan bahwa Indonesia masih memiliki banyak cekungan migas yang belum dieksplorasi. Salah satu kendala yang menyebabkan hal tersebut terkait perizinan dan terutama anggaran eksplorasi.

    Saat ini, anggaran eksplorasi masih hanya sekitar lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Padahal, pihaknya mengaku sudah berusaha memperbaiki aspek fiskalnya.

    “Perizinan juga kita upayakan untuk mempersingkat dan mempercepat proses perizinan dan yang paling penting adalah anggaran untuk eksplorasi karena tidak satupun bank dalam negeri yang mau membiayai untuk eksplorasi karena risikonya besar,” ungkap Djoko.

    SKK Migas mengusulkan, di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas yang sedang disusun, Indonesia bisa belajar dari Inggris melalui British Petroleum dan Malaysia melalui Petronas untuk mendanai kegiatan eksplorasi.

    Di Inggris, lanjutnya, pernah suatu ketika seluruh pendapatan dari hulu migas digunakan untuk eksplorasi, sehingga ditemukan ladang gas di kawasan Inggris Timur Laut yang cukup besar.

    Begitu pula dengan sebagian dari hasil Kontrak Bagi Hasil Petronas yang dipakai untuk kegiatan eksplorasi.

    “Di kita, beberapa tahun yang lalu produksi kita mencapai 1,6 juta (barel setara minyak per hari. Konsesi kita saat itu 600 ribu, sehingga kita ekspor 1 juta lebih kurang, maka kita menjadi negara OPEC (Organisasi Petroleum Exporter Country). Sekarang kebalikan, kita impor banyak, kita impor terus, kemudian impor LPG (Liquefied Petroleum Gas) cukup besar hampir 80 persen dan impor bensin,” ucap dia.

    “Alhamdulillah untuk solar kita sudah B30, B35. Nanti ke depan Pak Menteri (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia) sudah menyampaikan (bahwa) gak impor lagi solar. Tetapi bensin, Pak Menteri sudah menyampaikan, nanti akan ada bio etanol, bio fuel dan juga kendaraan listrik, hidrogen atau hibrid, dan sebagainya,” kata Kepala SKK Migas.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kata Bahlil soal Kemunculan BBM Bobibos RON 98

    Kata Bahlil soal Kemunculan BBM Bobibos RON 98

    Jakarta –

    Muncul BBM baru Bobibos RON 98. Apa kata Bahlil soal BBM baru yang diklaim ramah lingkungan itu?

    BBM Bobibos lagi ramai jadi perbincangan di jagat media sosial. BBM baru itu diklaim ramah lingkungan dan juga bakal dijual dengan harga lebih terjangkau. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sedikit bicara menanggapi kehadiran BBM Bobibos RON 98 tersebut.

    “Kita pelajari dulu ya, kita pelajari dulu,” kata Bahlil dikutip detikFinance.

    Tak ada lagi komentar dari Bahlil soal BBM Bobibos tersebut. Untuk diketahui, BBM Bobibos perdana diluncurkan pada 2 November 2025. RON-nya diklaim 98 setara dengan Pertamax Turbo. Tapi, buat kamu yang penasaran, BBM Bobibos ini belum bisa dibeli secara bebas.

    “Sementara ini kita belum menjual, kita lagi proses dan kita akan sesegera mungkin untuk produksi dan kita akan membikin satu piloting manufakturing, menghadirkan produksi di daerah Jawa. InsyaAllah nanti seluruhnya kita berharap pabrik produksi kita ini kan menyebar di seluruh wilayah provinsi Indonesia,” ungkap Founder BOBIBOS M Ikhlas dalam unggahan video di akun Instagram.

    Ikhlas juga berharap masyarakat bisa menjadi distributor untuk menjual BBM Bobibos. Namun skemanya belum diungkap lebih jelas.

    “Bagaimana energi ini bisa menjadi bagian dari masyarakat untuk berhak untuk menjadi distributor,” sambungnya lagi.

    Bobibos dalam unggahan di Instagramnya juga menyebut masih berkoordinasi dengan pemerintah untuk mendapatkan arahan sesuai regulasi sebelum bahan bakar diproduksi massal sekaligus dipasarkan secara luas. Soal harganya pun belum terungkap. Namun disebut-sebut harganya terjangkau meski kandungan RON-nya tinggi.

    “Bobibos melakukan peluncuran untuk memberi kabar gembira kepada masyarakat bahwa telah ditemukan bahan bakar berbasis nabati dengan kualitas standar internasional, harga terjangkau, irit pemakaian, dan ramah lingkungan,” begitu penjelasannya.

    BBM Bobibos punya dua jenis bahan bakar yakni bensin dan solar. Kedua jenis BBM itu sepenuhnya dibuat menggunakan tumbuhan. Bobibos juga diklaim sudah diuji di beberapa model mobil dan motor seperti Honda BeAT, Toyota Alphard, hingga Nissan Navara bermesin diesel. Hasilnya, mobil disebut bisa menyala dan hanya mengeluarkan sedikit asap.

    Sebelumnya, Direktur Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman mengapresiasi inovasi yang dilakukan dalam menghadirkan BBM ramah lingkungan. Namun menurut Laode untuk bisa menghadirkan BBM yang layak digunakan masyarakat membutuhkan waktu dan tahapan yang panjang.

    “Tapi seperti yang saya jelaskan, untuk menguji suatu BBM lalu menjadi bahan bakar, itu minimal 8 bulan, baru kita putuskan apakah ini layak atau tidak,” ujar Laode.

    Laode menjelaskan saat ini BBM Bobibos itu baru mengajukan usulan uji laboratorium. Pun dengan hasilnya juga belum bisa diketahui.

    “Dan kalau minta uji berarti kan hasilnya laporan hasil uji, bukan sertifikasi ya. Ini saya perlu luruskan, biar tidak terjadi simpang siur. Kemarin saya juga dapat, oh sudah disertifikasi. Saya luruskan di sini bahwa ini belum disertifikasi,” terang Laode.

    (dry/din)

  • Bisa Lebih dari 25 Persen

    Bisa Lebih dari 25 Persen

    JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang memangkas jatah ekspor batu bara dengan menaikkan persentase Domestic Market Obligation (DMO) menjadi lebih dari 25 persen.

    “DMO harus clear. Bahkan ke depan kita ada merevisi RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya), DMO-nya mungkin bukan 25 persen, bisa lebih dari itu,” ucap Bahlil dilansir ANTARA, Selasa, 11 November.

    Aturan mengenai DMO batu bara termaktub di dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 267.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batu Bara Dalam Negeri.

    Pemerintah menetapkan persentase penjualan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) sebesar 25 persen dari realisasi produksi batu bara pada tahun berjalan.

    Aturan tersebut berlaku kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batu bara, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Batu bara, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara tahap Operasi Produksi.

    Sebanyak 25 persen dari realisasi produksi batu bara tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri; serta bahan baku/bahan bakar untuk industri.

    Selain itu, pemerintah juga masih menetapkan Domestic Price Obligation (DPO) khusus bagi PT PLN (Persero) memasok batu bara untuk pembangkit sebesar 70 dolar AS per ton.

    Kemudian, pada 11 September 2025, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

    Dalam Pasal 157 PP 39/2025, diatur soal kewajiban pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan operasi produksi untuk memenuhi kebutuhan mineral dan/atau batu bara dalam negeri dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan BUMN pada sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak.

    Adapun sektor yang dimaksud adalah ketenagalistrikan, penyediaan energi, pupuk, dan industri strategis nasional.

    Ayat (3) Pasal 157 PP 39/2025 menyatakan kewajiban pengutamaan pemenuhan tersebut dilaksanakan dengan memprioritaskan pemenuhan batu bara sebelum melakukan penjualan ke luar negeri/ekspor.

    “Kepentingan negara di atas segala-galanya,” ujar Bahlil.

  • Pemerintah putuskan lokasi proyek DME bulan depan, dibangun 2026

    Pemerintah putuskan lokasi proyek DME bulan depan, dibangun 2026

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan rencana pemerintah untuk memutuskan lokasi proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) pada Desember, dan memulai proses pembangunannya pada 2026.

    “Kemarin rapat dengan Pak Presiden (Prabowo Subianto) dengan Pak Rosan (Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara), di Desember ini akan diputuskan lokasi-lokasinya,” ucap Bahlil ketika ditemui setelah rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa.

    Apabila pada bulan Desember pemerintah sudah memutuskan lokasi proyek DME, kata Bahlil, maka proses konstruksinya akan dimulai pada 2026.

    Ia menyampaikan bahwa realisasi proyek DME mendesak untuk mengurangi angka impor LPG. Bahlil memaparkan, perkiraan total konsumsi LPG pada 2026 kurang lebih sekitar 10 juta metrik ton (MT). Akan tetapi, kapasitas produksi nasional kurang lebih di angka 1,3–1,4 juta MT per tahun.

    Kesenjangan antara kebutuhan nasional dan kapasitas produksi tersebut, kata Bahlil, menyebabkan Indonesia mengalami defisit LPG sekitar 8,6 juta MT, yang akhirnya dipenuhi dengan impor.

    “Maka, mau tidak mau kita harus cari substitusi impor. Caranya apa? DME,” ujar dia.

    Pernyataan tersebut terkait dengan kebutuhan LPG yang meningkat sekitar 1,2 juta MT per tahun setelah diresmikannya pabrik petrokimia PT Lotte Chemical Indonesia (LCI). Pabrik tersebut berdiri di Cilegon, Banten, seluas 107,8 hektare atau sekitar 1,08 juta meter persegi. Pembangunan pabrik itu menelan investasi sekitar 4 miliar dolar AS.

    Lantas, Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana, Jakarta, Kamis (6/11), memerintahkan jajaran menterinya untuk mempercepat 18 proyek hilirisasi yang telah melewati tahap pra-studi kelayakan dan nilai keseluruhannya mencapai hampir Rp600 triliun.

    “Dengan kita melakukan percepatan 18 proyek yang nilai investasinya hampir Rp600 triliun, maka ini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan produk-produknya itu menjadikan sebagai substitusi impor, salah satu di antaranya adalah menyangkut dengan DME,” kata Bahlil.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri ESDM minta BP beri hak partisipasi blok migas ke Papua Barat

    Menteri ESDM minta BP beri hak partisipasi blok migas ke Papua Barat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta kepada perusahaan minyak dan gas (migas) asal Inggris, British Petroleum (BP), untuk memberi hak partisipasi (participating interest/PI) blok migasnya kepada pemerintah daerah Papua Barat.

    “Kemarin saya sudah rapat sama dia (BP). Saya minta kamu (BP) kasih dong PI untuk Papua,” ucap Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa.

    Teluk Bintuni, Papua Barat merupakan lokasi dari Kilang LNG Tangguh, yang saat ini menjadi kilang gas alam cair terbesar di Indonesia. Kilang itu dioperasikan oleh perusahaan migas asal Inggris yakni BP bersama para mitra dan merupakan proyek strategis nasional.

    Bahlil menyampaikan pemberian hak partisipasi kepada pemerintah daerah Papua Barat, utamanya untuk Teluk Bintuni, dapat meringankan sebagian tanggung jawab Bahlil.

    “Kalau Papua dikasih, itu sebagian tanggung jawab saya juga berkurang. Saya tidak boleh bohong di negeri itu, bisa disumpah kuning, karena Bintuni sama Fakfak itu cuma sekitar 70 km jaraknya,” ucap Bahlil.

    Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menyampaikan bahwa proyek pengembangan Blok Gas Bumi Kasuri di Kabupaten Teluk Bintuni oleh Genting Oil Kasuri PTE LTD dibidik mulai berproduksi pada 2027.

    Bahlil menyampaikan proyek pembangunan fasilitas floating liquified natural gas (FLNG) telah mencapai 80 persen, dan sedang dibangun di China.

    “Genting Oil itu produksinya itu di 2027. Genting Oil sudah nggak ada masalah,” kata Bahlil.

    Secara terpisah, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyampaikan SKK Migas tengah bernegosiasi dengan PT PLN (Persero) untuk bisa mengamankan kontrak jual beli LNG jangka panjang dari proyek tersebut.

    “Ini lagi negosiasi harganya dengan PLN. Mudah-mudahan deal, supaya semua bisa dalam negeri,” kata Djoksis, sapaan akrab Djoko Siswanto.

    Sebelumnya, Bahlil mengatakan Kabupaten Teluk Bintuni, yang dikenal sebagai lumbung energi nasional karena memasok lebih dari sepertiga kebutuhan gas Indonesia, akan menerima penambahan dana bagi hasil (DBH) migas mulai 2027.

    Bahlil juga menyoroti besarnya anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Teluk Bintuni yang mencapai sekitar Rp3,1 triliun.

    Menurutnya, angka ini terbilang “jumbo” untuk ukuran sebuah kabupaten, dan bahkan hampir menyamai APBD Provinsi Papua Barat yang sebesar Rp3,5 triliun. Bahlil mengatakan bahwa APBD Bintuni yang besar itu berasal dari DBH minyak dan gas di kabupaten tersebut.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil bidik sumur rakyat tambah produksi minyak nasional bulan depan

    Bahlil bidik sumur rakyat tambah produksi minyak nasional bulan depan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan mengeluarkan izin yang melegalkan 45 ribu sumur rakyat sehingga minyak yang dihasilkan dari sumur-sumur tersebut dapat dihitung sebagai produksi nasional.

    “Mulai tahun ini, bulan Desember, insya Allah izinnya (keluar). Mereka (pengelola sumur rakyat) bisa kerja dan (tidur) nyenyak, tanpa ada ketakutan,” ucap Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa.

    Adapun izin yang dimaksud adalah izin resmi untuk pengelolaan sumur minyak rakyat akan mulai diberikan paling lambat akhir November 2025.

    Bahlil memaparkan bahwa sumur rakyat sudah ada sejak pasca-kemerdekaan. Akan tetapi, belum ada regulasi yang melegalkan keberadaan sumur-sumur tersebut.

    Imbasnya, masyarakat yang mengelola sumur minyak ditakut-takuti oleh oknum-oknum dan preman-preman.

    Oleh karena itu, Bahlil meyakini pemberian izin untuk mengelola sumur rakyat dapat memberi ketenangan bagi para pengelola. Ia juga menambahkan, aturan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat, sehingga masyarakat bisa terlibat dalam mengelola sumber daya alam di daerahnya.

    “Yang penting untuk kebaikan dan sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan aturan dan memperhatikan lingkungan,” tuturnya.

    Bahlil juga menyampaikan rencana tersebut telah direstui oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan, Prabowo berpesan kepada dirinya untuk mengeluarkan aturan yang baik untuk rakyat, baik untuk daerah, dan memberi keadilan bagi masyarakat.

    “Saya izin sama Pak Presiden Prabowo, apa kata penutup Pak Presiden? Kalau itu baik untuk rakyat, kalau itu baik untuk daerah, kalau itu menciptakan dan memberi keadilan, lakukan,” kata Bahlil.

    Berdasarkan data Kementerian ESDM, terdapat 45.095 sumur minyak rakyat di enam provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumur Minyak Rakyat.

    Sebagian besar sumur dikelola masyarakat dengan cara tradisional dan menjadi sumber ekonomi bagi banyak keluarga di sekitar wilayah penambangan.

    Kementerian ESDM telah menyelesaikan inventarisasi nasional terhadap seluruh sumur minyak rakyat pada 9 Oktober 2025.

    Hasil pendataan tersebut menjadi dasar penetapan sumur yang masih aktif dan layak berproduksi.

    Selama empat tahun masa penanganan, kegiatan produksi akan didampingi oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi guna memastikan keselamatan kerja serta penerapan praktik teknik yang baik (good engineering practices).

    Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menegaskan bahwa kegiatan produksi hanya boleh dilakukan pada sumur yang sudah tercatat dalam hasil inventarisasi nasional.

    Hasil minyak dari sumur rakyat akan dibeli oleh Pertamina atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan harga 80 persen dari harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP).

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Bahlil buka peluang pangkas ekspor batu bara

    Menteri Bahlil buka peluang pangkas ekspor batu bara

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang memangkas jatah ekspor batu bara dengan menaikkan persentase Domestic Market Obligation (DMO) menjadi lebih dari 25 persen.

    “DMO harus clear. Bahkan ke depan kita ada merevisi RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya), DMO-nya mungkin bukan 25 persen, bisa lebih dari itu,” ucap Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa.

    Aturan mengenai DMO batu bara termaktub di dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 267.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri.

    Pemerintah menetapkan persentase penjualan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) sebesar 25 persen dari realisasi produksi batu bara pada tahun berjalan.

    Aturan tersebut berlaku kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batu bara, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Batu bara, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara tahap Operasi Produksi.

    Sebanyak 25 persen dari realisasi produksi batu bara tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri; serta bahan baku/bahan bakar untuk industri.

    Selain itu, pemerintah juga masih menetapkan Domestic Price Obligation (DPO) khusus bagi PT PLN (Persero) memasok batu bara untuk pembangkit sebesar 70 dolar AS per ton.

    Kemudian, pada 11 September 2025, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

    Dalam Pasal 157 PP 39/2025, diatur soal kewajiban pemegang IUP atau IUPK tahap kegiatan operasi produksi untuk memenuhi kebutuhan mineral dan/atau batu bara dalam negeri dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan BUMN pada sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak.

    Adapun sektor yang dimaksud adalah ketenagalistrikan, penyediaan energi, pupuk, dan industri strategis nasional.

    Ayat (3) Pasal 157 PP 39/2025 menyatakan kewajiban pengutamaan pemenuhan tersebut dilaksanakan dengan memprioritaskan pemenuhan batu bara sebelum melakukan penjualan ke luar negeri/ekspor.

    “Kepentingan negara di atas segala-galanya,” ujar Bahlil.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ESDM Pede Implementasi E10 Bisa Tekan Impor Bensin

    ESDM Pede Implementasi E10 Bisa Tekan Impor Bensin

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimis implementasi bensin campur etanol 10% atau mandatory E10 dapat menekan impor bensin.

    Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyebutkan bahwa saat ini jumlah impor bensin Indonesia masih cukup besar, yakni mencapai 22,8 juta kiloliter (KL), sedangkan produksi dalam negeri baru sekitar 13,84 juta KL.

    “Tujuan dari mandatori bioetanol ini adalah untuk mengurangi impor bensin,” ujar Eniya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (11/11/2025).

    Eniya mencontohkan, penerapan BBM campur bioetanol 5% atau E5 selama ini mampu menekan impor bensin sekitar 5%.

    Menurutnya, regulasi kewajiban pencampuran BBM dengan bioetanol sudah ada sejak 2008 melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 32 Tahun 2008, yang menetapkan kewajiban pencampuran etanol sebesar 1%. Kemudian, revisi ketiga Permen 32/2008 diatur dalam Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2015.

    Pada 2023, Kementerian ESDM mulai mendorong proyek uji pasar (market trial) bioetanol yang dilakukan oleh Pertamina. Dalam uji tersebut, Pertamina mencampurkan etanol 5% pada produk BBM dan memasarkan dengan nama Pertamax Green 95.

    “Saat ini, Pertamax Green 95 yang mengandung etanol 5% sudah dijual di 146 SPBU, yaitu di Jabodetabek, Jawa Timur, Bandung, Jawa Tengah, dan Yogyakarta,” imbuh Eniya.

    Ke depan, Eniya memprediksi mandatory E10 bisa diterapkan pada 2028 atau lebih cepat. Pentahapan mandatori untuk etanol akan diatur melalui keputusan menteri sebagai turunan dari Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2025. Saat ini, pemerintah tengah mempersiapkan pasokan bahan baku serta mekanismenya.

    Terpisah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kebutuhan etanol berasal dari bahan baku nabati, seperti singkong, jagung, dan tebu, yang ditanam dan diolah di pabrik etanol. Ia memperkirakan proses ini membutuhkan waktu 1,5–2 tahun.

    “[Kebutuhan etanol 2027] sekitar 1,4 juta ton,” kata Bahlil kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

    Untuk mempercepat penerapan E10, pemerintah juga menggandeng Brasil sebagai salah satu produsen etanol terbesar dunia. Kesuksesan penggunaan etanol di Brasil dianggap dapat menjadi acuan bagi pengembangan di Indonesia.

    Brasil diketahui menerapkan mandatory etanol 30% dalam bensin dan melakukan transisi energi dengan cepat. Bahlil menambahkan, ada potensi investasi pengembangan etanol di Indonesia oleh investor Brasil.

    “Kemarin malam, saya menandatangani MoU dan berdiskusi. Ada kemungkinan besar investor Brasil akan ikut berinvestasi,” tuturnya.

  • Regulasi pengelolaan sumur minyak warga dikeluarkan bulan depan

    Regulasi pengelolaan sumur minyak warga dikeluarkan bulan depan

    ANTARA – Pemerintah memastikan bahwa 45 ribu sumur minyak warga bisa beroperasi pada Desember 2025. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, Selasa (11/11), menyebut dengan kehadiran payung hukum, masyarakat dapat mengelola sumur minyak dengan tenang tanpa ada pihak yang menakut-nakuti. (Cahya Sari/Arif Prada/Roy Rosa Bachtiar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri ATR siapkan 920 ribu hektare lahan untuk pengembangan etanol

    Menteri ATR siapkan 920 ribu hektare lahan untuk pengembangan etanol

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menyatakan Kementerian ATR/BPN telah mengidentifikasi sekitar 920 ribu hektare lahan untuk mendukung pengembangan BBM campur etanol 10 persen (E10).

    Pemerintah saat ini tengah mengembangkan bahan baku etanol, seperti singkong dan tebu yang akan digunakan untuk campuran bensin E10. Diperkirakan kebutuhan lahan mencapai 1 juta hektare untuk mendukung produksi etanol tersebut.

    Nusron, di Jakarta, Selasa, menjelaskan lahan 920 ribu hektare yang telah diidentifikasi berasal dari dua sumber, yakni 680 ribu hektare eks hak guna usaha (HGU) yang tidak diperpanjang, serta 240 ribu hektare tanah terlantar yang telah ditetapkan pemerintah.

    “Yang 100 ribu hektare sisanya masih saya cari,” ujar Nusron.

    Ia menambahkan data lahan tersebut telah diserahkan kepada Kementerian Pertanian untuk diverifikasi kesesuaiannya.

    Nusron menambahkan lahan untuk pengembangan etanol itu tersebar di 18 provinsi, antara lain Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Papua.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut Indonesia membutuhkan satu juta hektare lahan tebu baru untuk mendukung program E10, seiring dengan rencana pemerintah menghentikan impor BBM jenis solar pada 2026.

    Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan mewajibkan penggunaan BBM dengan kandungan etanol 10 persen mulai 2027.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.