Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Menteri Bahlil datangi perusahaan solar PV untuk realisasi PLTS 100 GW

    Menteri Bahlil datangi perusahaan solar PV untuk realisasi PLTS 100 GW

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan dengan perusahaan produsen Solar Photo Voltaik (PV) Trina Solar di China, sebagai langkah awal realisasi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW).

    “Kita tahu potensi energi surya Indonesia mencapai ribuan gigawatt, maka perlu dilakukan penjajakan kerja sama dengan perusahaan produsen Solar PV agar potensi energi surya yang besar ini dapat dioptimalkan untuk mencapai ketahanan dan swasembada energi,” ujar Bahlil, dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

    Indonesia menyimpan potensi energi solar hingga 3.294 Gigawatt Peak (GWp), namun hingga Desember 2024 lalu, baru dimanfaatkan sekitar 912 Megawatt (MW).

    Dari potensi besar itu Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pemimpin dalam transisi energi di tingkat regional dan global. Maka dari itu, diperlukan optimalisasi dalam perencanaan penyediaan tenaga listrik yang lebih bersih dan tetap andal.

    Salah satu fokus pembicaraan adalah penguatan kerja sama dengan PT Trina Mas Agra Indonesia (TMAI), yaitu perusahaan patungan antara Trina Solar dan mitra lokal yang beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus Kendal, Jawa Tengah.

    TMAI didirikan pada 2023 sebagai pabrik terintegrasi tier-1 pertama di Indonesia untuk produksi sel dan modul surya, dengan kapasitas awal 1 GWp per tahun dan rencana ekspansi hingga 3 GW dalam 2–3 tahun mendatang. Teknologi yang dipakai termasuk i-TOPCon N-type dengan efisiensi tinggi pada kelasnya

    Kehadiran TMAI diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor komponen industri energi di Indonesia dan mempercepat hilirisasi industri, termasuk penciptaan ekosistem dan rantai pasok energi surya dalam negeri, baik secara horizontal (industri pendukung) maupun vertikal (pembuatan wafer dan ingot-bahan, umumnya silikon, yang digunakan dalam industri semikonduktor, serta pengembangan smelter polisilikon).

    Langkah kerja sama ini sekaligus relevan dengan program prioritas pemerintah untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 GW yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk inisiatif PLTS desa melalui skema Koperasi Desa.

    Pemerintah menilai investasi dan transfer teknologi dari produsen global akan mempercepat realisasi target tersebut.

    Dari pertemuan tersebut diharapkan dapat membuka potensi kerja sama untuk optimalisasi pengembangan rantai pasok dan ekosistem energi surya dalam negeri.

    Peningkatan kapasitas produksi sel dan modul surya dengan TMAI juga dapat dilakukan untuk mendukung dan mempercepat ekspansi demi memenuhi kebutuhan energi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor.

    Tak hanya itu, kerja sama dapat diperluas dengan pemanfaatan dan transfer teknologi terbaru yang lebih canggih, dan pengembangan solusi energi terintegrasi mulai dari riset dan pengembangan, manufaktur, pengembangan proyek, hingga sistem berbasis Internet of Things (IoT), dan penyimpanan energi (Battery Energy Storage System/BESS).

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • SKK Migas Bantah Beda Data Produksi Minyak dengan ESDM

    SKK Migas Bantah Beda Data Produksi Minyak dengan ESDM

    Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menegaskan bahwa tidak ada perbedaan data dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait dengan produksi minyak semester I/2025.

    Berdasarkan data yang disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, rata-rata produksi minyak sepanjang semester I/2025 mencapai 602.000 barel per hari (bph). Angka tersebut baru mencapai 99,5% dari target produksi minyak dalam APBN 2025 yang sebesar 605.000 bph.

    Sementara itu, berdasarkan data SKK Migas, realisasi produksi minyak telah mencapai 579.300 bph per semester I/2025. Angka ini baru mencapai 95,8% dari target.

    Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro mengatakan data di Kementerian ESDM sudah menjadi barang tentu berasal dari SKK Migas.

    Dia menjelaskan, data dari Kementerian ESDM lebih tinggi lantaran ikut memasukan Natural Gas Liquids (NGL) ke dalam pencatatan minyak dan kondensat. Sementara, SKK Migas tak melakukannya.

    “Jika diperhatikan lebih jeli lagi pada materi prescon KESDM di bagian bawah sudah ada note bahwa produksi minyak bumi termasuk NGL, sehingga yang masuk dalam data produksi minyak bumi pada konferensi pers Kementerian ESDM mencakup minyak, kondensat, dan NGL,” ucap Hudi kepada Bisnis, Rabu (13/8/2025).

    Hudi menegaskan bahwa  konferensi pers kinerja tengah tahun hulu migas 2025  yang diselenggarakan oleh SKK Migas pada Juli lalu, pada produksi minyak belum memasukkan NGL. Dengan kata lain, pada data yang dipublikasikan SKK Migas saat konferensi pers tersebut hanya minyak dan kondensat.

    “Ke depannya tentu SKK Migas akan mencatatkan NGL sebagai bagian dari produksi minyak,” ucap Hudi.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan realisasi produksi minyak sebesar 602.400 bhp sepanjang semester I/2025 itu merupakan rekor lantaran baru pertama kali hampir melampaui target APBN sejak 2008.

    “Sejak 2008 sampai 2024 target realisasi lifting kita tidak pernah mencapai yang sama dengan target APBN selalu di bawah target. Kita lihat Januari [2025] 599.000 [bph], Juni sudah 608.100 bph, target APBN 605.000 bph,” ucap Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (11/8/2025).

    Sementara itu, rata-rata produksi gas bumi mencapai 1.199.700 barel setara minyak per hari (BOEPD) sepanjang semester I/2025. Angka ini mencapai 119% dari target produksi gas 2025 yang sebesar 1.005.000 BOEPD. Adapun, produksi gas bumi pada Juni 2025 mencapai 1.146.400 BOEPD.

    Secara total, akumulasi produksi minyak dan gas bumi (migas) mencapai 1.754.500 BOEPD sepanjang semester I/2025. Angka ini mencapai 111,9% dari target produksi 2025 yang sebesar 1.610.000 BOEPD.

  • Menyoal Beda Data Produksi Minyak dan Klaim Bahlil

    Menyoal Beda Data Produksi Minyak dan Klaim Bahlil

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah merilis data produksi minyak sepanjang semester I/2025. Namun, terdapat perbedaan data versi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan SKK Migas.

    Berdasarkan data yang disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, rata-rata produksi minyak sepanjang semester I/2025 mencapai 602.000 barel per hari (bph). Angka tersebut baru mencapai 99,5% dari target dalam APBN 2025 yang sebesar 605.000 bph

    Adapun, produksi minyak pada Juni 2025 mencapai 608.100 bph. Menurut Bahlil, realisasi ini merupakan rekor lantaran baru pertama kali hampir melampaui target APBN sejak 2008.

    “Sejak 2008 sampai 2024 target realisasi lifting kita tidak pernah mencapai yang sama dengan target APBN selalu di bawah target. Kita lihat Januari [2025] 599.600 [bph], Juni sudah 608.100, target APBN 605.000,” ucap Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (11/8/2025).

    Adapun, Kementerian ESDM tak merilis data lifting minyak sepanjang semester I/2025.

    Sementara itu, berdasarkan data SKK Migas, realisasi produksi minyak telah mencapai 579.300 bph per semester I/2025. Angka ini baru mencapai 95,8% dari target, sedangkan realisasi lifting minyak mencapai 578.000 bph per semester I/2025. Realisasi tersebut baru mencapai 95,5% dari target lifting minyak dalam APBN 2025 yang sebesar 605.000 bph.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menjelaskan, capaian lifting minyak dan produksi minyak memang berbeda.

    Sebab, tidak semua kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) atau perusahaan migas langsung melakukan lifting minyak setelah berproduksi. Beberapa KKKS, kata dia, menampung minyak yang mereka produksi untuk kemudian di-lifting bersamaan.

    Terkait hal ini, Praktisi Migas Hadi Ismoyo menilai data produksi minyak yang lebih bisa dipertanggung jawabkan adalah dari SKK Migas. Pasalnya, lembaga tersebut membuat pembaruan data setiap pekan dalam Shipcoord Meeting yang dihadiri seluruh KKKS.

    “Data yang asli dan otentik ya data di SKK Migas karena di-update setiap Minggu dalam Shipcoord Meeting yang dihadiri seluruh KKKS Produksi. Sehingga bisa dipertanggung jawabkan,” ucap Hadi kepada Bisnis, Rabu (13/8/2025).

    Mantan Sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu menjelaskan, dalam nomenklatur teknis mekanika reservoir dan mekanika fluida, reservoir migas itu selalu dalam kondisi 3 phasa, yaitu gas, minyak, dan air.

    Selanjutnya, Fluida 3 phasa yang ada di reservoir dialirkan (natural flow atau memakai artificial lift) ke sumur produksi melalui tubing, selanjutnya sampai ke kepala sumur wellhead. Di Wellhead biasanya dilengkapi metering, dan di sinilah fluida 3 phase itu dicatat laju alir gas, minyak, dan air.

    Selanjutnya, fluid 3 phasa ini masuk ke separator untuk dipisahkan minyaknya dari gas dan air. Lalu, minyak mengalir ke stasiun pengumpul minyak (tank storage). Dari stasiun pengumpul ini dilengkapi metering juga.  

    Kemudian di-lifting untuk dijual melalui pipa atau kapal tanker kepada Pertamina Kilang atau trader minyak lainnya.

    “Produksi minyak dari reservoir sampai di metering wellhead inilah yang disebut sebagai produksi minyak,” imbuh Hadi.

    Hadi menyebut, bahwa data produksi minyak dari SKK Migas memang mencapai 579.000 bph per semester I/2025. Namun, Bahlil mengungkapkan realisasi produksi itu mencapai 602.000 bph.

    Menurut Hadi, Bahlil memasukkan selisihnya yakni sekitar 23.000 boepd berupa LPG ke dalam pencatatan minyak dan kondesat.

    “Seharusnya LPG masuk pencatatan regime gas sesuai dalam Nomenklatur UU APBN 2025. Jika sistem dan fasilitasnya sederhana, produksi minyak most likely akan sama dengan lifting minyak,” jelas Hadi.

    Hadi pun mengingatkan agar pemerintah memverifikasi dulu data di SKK Migas sebelum membuat laporan. Menurutnya, jika pemerintah ingin membuat definisi atau aturan baru pencatatan, harus sinkron dengan regulasi atau UU terkait subyek yang dimaksud.

    “Supaya data yang disampaikan oleh Kementerian ESDM dan Kemenkeu [Kementerian Keuangan] bisa sinkron. Tidak membingungkan,” ucap Hadi.

    Rekonsiliasi Data Belum Sinkron

    Sementara itu, Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto berpendapat perbedaan data produksi minyak dari Kementerian ESDM dan SKK Migas itu sebatas rekonsiliasi data yang belum sinkron.

    “Terkait capaian angka produksi atau lifting pada suatu waktu tertentu, misal, pada bulan Juni saja, itu wajar dan sudah pernah terjadi jika angkanya melebihi target,” ucapnya.

    Kendati demikian, Pri Agung tak begitu mempermasalahkan. Sebab, yang menjadi perhitungan dalam APBN adalah lifting minyak. Ini khususnya untuk periode 1 tahun.

    Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan data yang lebih akurat terkait lifting minyak pada sisa tahun ini.

    “Dalam periode 1 tahun itu kadang ada lonjakan angka produksi di periode tertentu, misal ketika suatu sumur atau proyek baru on stream atau baru selesai di workover [perawatan]. Tapi seiring waktu kemudian produksi mulai lebih stabil, dan dalam konteks ini ada potensi ada penurunan,” ucap Pri Agung.

    Dia menjelaskan, volume minyak yang tercatat di ‘lift’ atau dijual. Oleh karena itu, lifting bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari angka produksi.

    Pri Agung mengatakan, semua hasil produksi nantinya akan menjadi lifting, tapi bisa langsung, bisa juga tidak langsung karena disimpan dulu sampai ada yang membelinya.

    “Kalau untuk kepentingan APBN, yang dipakai angka lifting. Semakin tinggi produksi, semakin akan memperbesar volume minyak yang bisa dijual [dijadikan lifting]. Begitu saja prinsipnya,” jelasnya.

  • Konsumsi Biodiesel Hingga Juni 2025 Tembus 6,8 Juta KL

    Konsumsi Biodiesel Hingga Juni 2025 Tembus 6,8 Juta KL

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat pemanfaatan program pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis Biodiesel ke dalam minyak Solar sebesar 40% (B40) hingga Semester I-2025 mencapai 6,8 juta kilo liter (KL).

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa target pemanfaatan B40 di tahun 2025 dipatok sebesar 13,5 juta KL. Sementara hingga Semester I-2025 realisasinya telah mencapai 50,4%.

    “Ini biodiesel bapak-ibu semua B40 target kita 13,5 juta KL di tahun 2025, realisasi 6,8 juta KL,” kata Bahlil dalam Konferensi Pers di Kementerian ESDM, dikutip Rabu (13/8/2025).

    Berdasarkan bahan paparan Kementerian ESDM, penerapan B40 hingga saat ini telah berdampak pada penghematan keuangan negara. Bahkan uang negara yang bisa dihemat mencapai US$ 3,68 miliar atau sekitar Rp 60,37 triliun.

    Sebagaimana diketahui, berdasarkan data sebelumnya, pemerintah menetapkan alokasi B40 pada tahun 2025 sebanyak 15,6 juta kiloliter (kl) biodiesel dengan rincian, 7,55 juta kl diperuntukkan bagi Public Service Obligation atau PSO. Sementara 8,07 juta kl dialokasikan untuk non-PSO.

    Implementasi program mandatori B40 ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No 341.K/EK.01/MEM.E/2024 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Sebagai Campuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Dalam Rangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Sebesar 40 Persen.

    Penyaluran biodiesel ini akan didukung oleh 24 Badan Usaha (BU) BBN (bahan bakar nabati) yang menyalurkan biodiesel, 2 BU BBM yang mendistribusikan B40 untuk PSO dan non-PSO, serta 26 BU BBM yang khusus menyalurkan B40 untuk non-PSO.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Gibran Tak Salami Empat Ketum Parpol tapi Hanya Dihubungkan dengan AHY, Adi Prayitno Sebut Karena Persaingan Cawapres 2029

    Gibran Tak Salami Empat Ketum Parpol tapi Hanya Dihubungkan dengan AHY, Adi Prayitno Sebut Karena Persaingan Cawapres 2029

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengamat Politik, Adi Prayitno membeberkan. Mengapa video salaman Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan empat Ketua Umum (Ketum) Partai Politik (Parpol) menjadi sorotan.

    “Pertama yang ingin saya katakan adalah, kenapa ini menjadi ramai? Tentu, soal salaman dan tidak salaman. Ini adalah budaya politik ketimuran yang ada di Indonesia,” kata Adi dikutip dari YouTube Adi Prayitno Official, Rabu (13/8/2025).

    Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah itu mengatakan, dalam budaya di Indonesia. Bersalaman menunjukkan tanda keakraban.

    “Jadi dalam event apapun, jangankan acara formal, informal sekalipun masyarakat kita secara umum bertemu suatu sama lain bersalaman,” jelasnya.

    “Itu menunjukkan hubungan atau chemistry yang terbangun,” sambungnya.

    Karenanya, ia mengatakan tidak heran isu tersebut ramai.

    “Wajar ini menjadi ramai, dan menimbulkan tafsir yang saya kira cukup luar biasa,” ucapnya.

    Salah satu yang menjadi spekulasi, kata dia, yakni persaingan politik di 2029. Di mana empat Ketum Parpol itu sama-sama punya peluang maju.

    “Apa salah satunya, ini jangan-jangan mengindikasikan ada persaingan politik menuju 2029 yang sudah dimulai saat ini,” terangnya.

    “Karena bagi ketua umum partai, seperti AHY, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, Cak Imin adalah sosok yang sangat mungkin bisa maju di 2029. Mengingat ambang batas 20 persen itu sudah mulai dihilangkan,” sambung Adi.

    Di sisi lain, ia mengatakan di antara empat Ketum Parpol itu, tiga di antaranya tidak dihadap-hadapkan dengan Gibran. Tak banyak dihubungkan.

  • Mengintip Kisi-kisi Subsidi Energi 2026 Jelang Nota Keuangan

    Mengintip Kisi-kisi Subsidi Energi 2026 Jelang Nota Keuangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan sekaligus Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dan Nota Keuangan pada Jumat (15/8/2025).

    RAPBN dan Nota Keuangan yang akan disampaikan memuat gambaran anggaran untuk sejumlah program, termasuk subsidi energi. Terkait subsidi energi, Prabowo sempat menyoroti penyalurannya yang belum tepat sasaran.

    Belakangan, sang Kepala Negara ingin memangkas subsidi energi, khususnya BBM, dan mengubah skema penyalurannya menjadi bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Pemerintah ingin menghemat anggaran hingga Rp200 triliun dengan penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran.

    Lalu, bagaimana proyeksi subsidi energi pada 2026 dan realisasinya dalam 5 tahun terakhir?

    Bila mengacu usulan yang disepakati Komisi VII DPR RI dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, volume BBM bersubsidi untuk 2026 disepakati sebesar 19,05 juta-19,28 juta kiloliter. Volume tersebut terdiri atas minyak tanah sebesar 0,52 juta-0,54 juta kl dan minyak solar sebesar 18,53 juta-18,74 juta kl.

    Volume LPG 3 kg dipatok sebesar 8,31-8,76 juta MTon. Sementara itu, subsidi listrik tahun depan dipatok sebesar Rp97,37-104,97 triliun.

    Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Ishak Razak memproyeksi besaran subsidi energi akan tumbuh di kisaran 8% hingga 10% pada tahun ini. 

    Dia menjelaskan, dengan asumsi harga minyak mentah yang relatif rendah di kisaran US$60 hingga US$80 per barel serta pertumbuhan konsumsi BBM yang juga tidak signifikan, pertumbuhan konsumsi listrik dan BBM tidak akan melonjak drastis. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang masih rendah.

    “Karena itu, diperkirakan pertumbuhan subsidi energi akan mencapai dua kali lipat pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu di kisaran 8%-10%,” kata Ishak kepada Bisnis, Selasa (12/8/2025).

    Ishak menambahkan bahwa di tengah pelemahan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang tahun depan diproyeksikan masih rendah, pemerintah perlu menjaga agar subsidi tetap dipertahankan. Hal ini diperlukan agar tidak menekan daya beli dan semakin menghambat pertumbuhan ekonomi.

    Adapun, realisasi subsidi energi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Berdasarkan catatan Bisnis, realisasi subsidi energi pada 2020 mencapai Rp108,84 triliun atau 113,84% melebihi pagu APBN Perpres 72/2020.

    Perinciannya, realisasi belanja subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg mencapai Rp47,73 triliun, atau 116,11% dari pagu APBN Perpres 72/2020. Sementara itu, realisasi belanja subsidi listrik mencapai Rp61,10 triliun atau 112,13% dari pagu APBN Perpres 72/2020. 
    Secara umum, persentase realisasi subsidi energi terhadap pagu APBN Perpres 72/2020 dapat dikatakan lebih tinggi dari target.

    Sementara itu, realisasi subsidi energi sepanjang 2021 mencapai Rp142 triliun. Angka ini melonjak 30,5% dibanding 2020. Adapun, subsidi energi 2021 diberikan dalam bentuk subsidi BBM yang mencapai 16 juta kiloliter dan subsidi LPG 3 kg mencapai 7,12 juta metrik ton.

    Lalu, subsidi listrik bagi rumah tangga berdaya 450 volt ampere (VA) dan 900 VA sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yakni sebanyak 32,5 juta pelanggan. Kemudian, diskon tarif listrik bagi rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA sebanyak 30,8 juta pelanggan, serta diskon tarif listrik bagi pelaku bisnis dan industri daya 450 VA kepada 430.000 pelanggan.

    Pada 2022, realisasi subsidi energi naik menjadi Rp171,86 triliun. Realisasi belanja subsidi energi utamanya bersumber dari subsidi BBM dan subsidi LPG 3 kg yang mencapai Rp115,61 triliun atau 77,40% dari pagu. Sementara itu, realisasi subsidi listrik mencapai Rp56,24 triliun atau 94,43% dari pagu.

    Berikutnya, realisasi anggaran untuk subsidi energi pada 2023 mencapai Rp164,3 triliun, turun sebesar 4,4% secara tahunan. 

    Tercatat, subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg sepanjang 2023 terealisasi sebesar Rp95,6 triliun atau turun 17,3%. Sementara itu, anggaran subsidi listrik terealisasi sebesar Rp68,7 triliun atau tumbuh 22,2%.

    Khusus untuk 2024, realisasi penyaluran subsidi energi hanya tercatat per 30 November yang mencapai Rp157,16 triliun. Perinciannya, subsidi BBM dan LPG 3 kg mencapai Rp92,98 triliun dan subsidi listrik Rp64,18 triliun. Sementara pagu anggaran subsidi energi pada 2024 mencapai Rp186,9 triliun.

    Adapun untuk 2025 ini, pemerintah mengalokasikan belanja subsidi energi senilai Rp203,41 triliun atau naik 7,56% dari pagu 2024. Per semester I/2025, total realisasi subsidi energi mencapai Rp66,89 triliun atau sekitar 32,9% dari pagu APBN 2025.

    Angka itu terdiri atas subsidi BBM dan LPG 3 kg mencapai 30,28 triliun dan subsidi listrik mencapai Rp26,61 triliun.

  • ESDM Ungkap Keberadaan Tambang Ilegal di Pinggir Jakarta, Ini Lokasinya

    ESDM Ungkap Keberadaan Tambang Ilegal di Pinggir Jakarta, Ini Lokasinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan adanya praktik pertambangan tanpa izin alias ilegal (PETI) di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM Rilke Jeffri Huwae mengatakan, pihaknya telah melakukan penindakan. Dia menyebut tambang ilegal di Cibinong merupakan tambang mineral logam, yakni bauksit.

    “Cibinong ya, itu sudah ada penindakan ya Cibinong. Ada apa, tambang galian di sana galian itu mineral ya bukan galian C [pasir-batu] itu mineral logam. Sudah ada beberapa penyelidikan juga kita lakukan,” ungkap Rilke di Kantor Kementerian ESDM dikutip Selasa (12/8/2025).

    Rilke tak memerinci berapa besaran tambang di Cibinong tersebut. Namun, menurutnya, skala tambang itu cukup besar.

    Dia menegaskan bahwa pihaknya tak akan pandang bulu dalam melakukan penindakan. Dia berjanji segera menindak tambang ilegal di dekat Jakarta itu.

    “Di Cibinong karena termasuk besar ya. Cuma persoalan kita bukan besar kecil, persoalan kita yang penting kalau memang itu dia berdampak, penertiban tata kelola kita lakukan,” ucapnya. 

    Menurutnya, potensi kerugian negara akibat aktivitas tambang ilegal tersebut diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

    “Yang jelas [kerugian negara] itu miliaran lah. Kalau urusan tambang pasti miliaran,” kata Rilke.

    Meski belum ada tersangka yang ditetapkan, Rilke memastikan bahwa pelaku di balik pengoperasian tambang ilegal ini diketahui merupakan perusahaan dalam negeri.

    Adapun, Ditjen Gakkum Kementerian ESDM baru saja dibentuk pertengahan tahun ini. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menunjuk Rilke untuk memimpin Ditjen Gakkum.

    Bahlil juga meminta Rilke menumpas pelanggaran tanpa pandang bulu. Menurut Bahlil, pembentukan Ditjen Gakkum menjadi keniscayaan agar penegakan hukum di sektor energi dan sumber daya mineral bisa ditegakkan. 

    “Saya ingin Kementerian ESDM dengan berbagai macam dinamika di luar, dengan berbagai macam stigma di luar, saya minta untuk Pak Dirjen dan Pak Direktur, tidak usah pandang bulu. Pedomani apa yang menjadi aturan. Presiden kita cuma satu, Bapak Prabowo, apa perintah Presiden, itu yang kita jaga,” ujar Bahlil dikutip dari keterangan resmi, Kamis (26/6/2025).

    Bahlil menyoroti praktik pertambangan ilegal yang masih terjadi. Dirinya memerintahkan dirjen gakkum untuk bekerja sama dengan dirjen minerba dalam memberantas PETI, pertambangan tumpang tindih, dan memperbaiki tata kelola pertambangan. 

    “Saya juga sudah memerintahkan kepada dirjen minerba, untuk seluruh perizinan yang tumpang tindih setelah berlakunya UU dan PP, semua harus berkoordinasi dengan dirjen gakkum. Kalau ada yang salah, Bapak tindak. Jangan dibuat lembek. KPI Bapak berdua hanya satu, semakin banyak Bapak menyelesaikan masalah,” kata Bahlil.

  • Sengketa Blok Ambalat RI-Malaysia, Bahlil Buka Suara

    Sengketa Blok Ambalat RI-Malaysia, Bahlil Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan tanggapan terkait rencana pengembangan Blok Ambalat ke depan. Terutama di tengah memanasnya hubungan Indonesia dan Malaysia setelah negeri Jiran tersebut mengganti istilah Laut Ambalat menjadi Laut Sulawesi.

    Semula, Bahlil mengungkapkan bahwa pihaknya menyerahkan pembahasan mengenai batas teritorial antar kedua negara sepenuhnya kepada Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri. Namun, ia mengakui ide untuk pemanfaatan bersama potensi migas di Ambalat dengan Malaysia pernah muncul.

    “Kalau secara teritori, itu nanti biarlah Kemhan sama Menlu yang jawab. Tetapi memang ada sempat ide, bahwa Ambalat itu, kalau ada sumber daya alamnya, dikelola bersama. Tapi itu masih dalam batas ide,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Senin (11/8/2025).

    Menurut Bahlil, saat ini pembahasan mengenai batasan pasti kedua wilayah negara masih berlangsung. Di samping itu, untuk mengetahui jumlah cadangan atau potensi migas di wilayah tersebut masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

    “Kita baru bicara. Belum-belum. Kita belum penelitian,” tegas Bahlil.

    Sebagaimana diketahui, sengketa mengenai blok Ambalat saat ini terus didiskusikan guna mencapai kesepakatan. Presiden Prabowo Subianto menilai perlu ada penyelesaian secara damai terkait sengketa tersebut. Adapun menurutnya, niat tersebut sudah terlihat dari kedua negara.

    “Ada itikad baik dari dua pihak. Intinya kita mau punya penyelesaian baik,” ujarnya, di Gedung Sasana Budaya Ganesha, Bandung, seperti dikutip pada Sabtu (9/8/2025).

    Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan komitmennya untuk mempertahankan kedaulatan Sabah dalam sengketa wilayah maritim dengan Indonesia tersebut.

    “Kami akan melindungi setiap jengkal Sabah. Saya akan mempertahankan prinsip ini. Kami akan merundingkannya dengan benar, tanpa menyerah. Ini semua ada dalam pertemuan, bukan hanya pembicaraan rahasia,” ujar Anwar dalam kunjungannya ke Kota Kinabalu pekan lalu, seperti dilaporkan Malay Mail seperti dikutip pada Sabtu (9/8/2025).

    Sengketa ini mencakup klaim tumpang tindih atas dua blok laut, ND6 dan ND7, yang disebut Malaysia sebagai bagian dari Laut Sulawesi, sementara Indonesia menyebutnya Ambalat. Wilayah ini telah lama dikaitkan dengan cadangan minyak dan gas yang melimpah.

    Pada 27 Juni lalu, Anwar bertemu Prabowo di Jakarta. Keduanya sepakat untuk mengeksplorasi opsi pengembangan bersama atas wilayah sengketa tersebut, meski belum ada kesepakatan final.

    “Diskusi kami dengan Indonesia mengenai Ambalat adalah pertanda persahabatan yang baik. Presiden Prabowo adalah sahabat pribadi dan sahabat keluarga. Saya ingin hubungan ini tetap baik,” ungkap Anwar.

    Kendati ada sinyal positif, sejumlah analis yang dikutip Channel news Asia menilai penyelesaian sengketa ini masih jauh dari rampung. Pakar geopolitik dari Viewfinder Global Affairs, Adib Zalkapli, mengatakan pengembangan bersama Ambalat belum dimasukkan dalam pernyataan resmi karena masih banyak detail teknis yang harus dinegosiasikan.

    “Salah satu kemungkinannya adalah karena kedua belah pihak masih merundingkan aspek teknis perjanjian tersebut, sehingga pernyataan publik dari para pemimpin bisa kontraproduktif,” ujar Adib dikutip pada Sabtu (9/8/2025).

    Ahli geostrategi Azmi Hassan dari Akademi Riset Strategis Nusantara juga menggarisbawahi bahwa status quo masih berlaku di wilayah tersebut. Menurutnya, negosiasi akan lebih fokus pada aspek teknis dan komersial ketimbang politik domestik.

    “Jika tidak dapat diselesaikan soal batas wilayah, maka setidaknya saya pikir usaha patungan akan diberikan antara Petronas dan Pertamina,” ujarnya.

    Azmi menilai hubungan pribadi antara Anwar dan Prabowo bisa mempercepat proses penyelesaian. “Perselisihan ini memang sudah berlarut-larut, tapi hubungan yang sangat dekat antara keduanya akan mempermudah keadaan.”

    Ambalat merupakan wilayah strategis yang telah menjadi sumber ketegangan sejak awal 2000-an. Meski Mahkamah Internasional memutuskan pada 2002 bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia, batas maritim di sekitarnya belum pernah ditentukan secara resmi.

    Konflik sempat memanas pada 2004 ketika Malaysia memberikan konsesi eksplorasi ke Shell, padahal Indonesia sudah memberi hak serupa kepada perusahaan energi Italia, Eni. Bahkan, pada 2010, kapal angkatan laut kedua negara nyaris terlibat konfrontasi di wilayah itu.

    Meski begitu, Adib optimistis pertemuan tingkat tinggi baru-baru ini bisa membawa kemajuan. “Ketika keuntungan finansial bagi kedua negara sudah jelas, negosiasi kemungkinan besar akan segera selesai.”

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video: Bahlil Sebut Pengelolaan Sumur Minyak Rakyat Khusus Sumur Tua

    Video: Bahlil Sebut Pengelolaan Sumur Minyak Rakyat Khusus Sumur Tua

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan kebijakan legalisasi pengelolaan sumur tua oleh masyarakat bukanlah ditujukan untuk pembukaan sumur baru, melainkan memanfaatkan sumur yang sudah ada dan sudah berproduksi.

    Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Selasa, 12/08/2025) berikut ini.

  • Hasbil Mustaqim Soal Gibran Tak Salami AHY: Terus yang Diributin Apa?

    Hasbil Mustaqim Soal Gibran Tak Salami AHY: Terus yang Diributin Apa?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Deputi Ekonomi Kreatif DPP Partai Demokrat, Hasbil Mustaqim angkat suara. Terkait video yang menunjukkan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming tak salami Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Momen itu saat keduanya hadir di Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer, Minggu (10/8).

    Hasbil mengungkapkan, di kegiatan itu. Gibran dan AHY melakukan interaksi.

    “Saat upacara Kehormatan Militer, Mas Gibran berbincang-bincang dengan Mas AHY,” kata Hasbil dikutip dari unggahannya di X, Selasa (12/8/2025).

    Selain itu, ia mengatakan Gibran juga memberi ucapan selamat kepada Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.

    “Dan tak lupa, Mas Gibran juga mengucapkan selamat ulang tahun ke Mas AHY,” ucapnya.

    Karenanya, Hasbil menanyakan. Apa yang diributkan dari momen tersebut.

    “Terus yang diributin apa?” ujar Hasbil.

    Sebelumnya, sebuah video yang menunjukkan Gibran tak salami AHY viral di media sosial. Bukan hanya AHY, Gibran juga tak menyalami Ketua Umum partai lain.

    Di antara mereka adalah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

    Di kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto memimpin Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer, Lapangan Suparlan Pusdiklatpassus Batujajar, Bandung, Jawa Barat, 10 Agustus 2025.

    Presiden juga melantik Wakil Panglima TNI, mengukuhkan sejumlah pimpinan baru di Kopassus, Korps Marinir, dan Kopasgat, serta meresmikan enam Komando Daerah Militer.

    Kemudian 14 Komando Daerah Angkatan Laut, tiga Komando Daerah Angkatan Udara, satu Komando Operasi Udara, enam Grup Kopassus, 20 Brigade Teritorial Pembangunan, satu Brigade Infanteri Marinir, satu Resimen Kopasgat, 100 Batalyon Teritorial Pembangunan, lima Batalyon Infanteri Marinir, dan lima Batalyon Komando Kopasga.
    (Arya/Fajar)