Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Bahlil tegaskan Golkar konsisten dukung pemerintahan Prabowo-Gibran

    Bahlil tegaskan Golkar konsisten dukung pemerintahan Prabowo-Gibran

    Palu (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan partainya konsisten mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Secara murni dan konsekuen tanpa tawar-tawar,” kata Bahlil di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Minggu.

    Bahlil Lahadalia hadir di Kota Palu dalam rangkaian kegiatan membuka Musyawarah Daerah (Musda) ke-11 Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tengah.

    Dia menganalogikan kalau ada bibit penyakit mencoba untuk mengganggu stabilitas pemerintahan maka garda terdepan yang akan mengganggu bibit penyakit itu adalah Partai Golkar.

    “Itu dari tingkat pusat sampai bawah,” ujarnya.

    Bahlil menyatakan dukungan itu merupakan hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar tahun 2024, sebagai konsistensi politik mendukung pemerintahan selama lima tahun ke depan.

    Menurut Bahlil, Golkar merupakan partai milik semua rakyat Indonesia dan tidak ada satu kelompok tertentu yang mengklaim memilikinya.

    Partai Golkar, tambah Bahlil, tidak dilahirkan untuk memperjuangkan satu kelompok tertentu, tetapi Golkar lahir untuk memperjuangkan tujuan cita-cita kemerdekaan.

    “Yaitu kesejahteraan, kecerdasan, kesehatan, dan pemerataan. Itulah yang tercakup dalam doktrin karya kekaryaan,” katanya menegaskan.

    Dia menambahkan Presiden Prabowo Subianto merupakan sosok yang memahami betul doktrin karya kekaryaan yang diperjuangkan oleh Partai Golkar.

    Menurut dia, antara pidato Prabowo saat ikut konvensi Partai Golkar tahun 2004 dengan pidato program saat menjabat Presiden RI saat ini tidak ada bedanya.

    Pewarta: Fauzi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil Ingin Konglomerat Baru Lahir di Daerah Lewat Kemudahan Izin Tambang: Jangan Jakarta Terus Nasional 24 Agustus 2025

    Bahlil Ingin Konglomerat Baru Lahir di Daerah Lewat Kemudahan Izin Tambang: Jangan Jakarta Terus Nasional 24 Agustus 2025

    Bahlil Ingin Konglomerat Baru Lahir di Daerah Lewat Kemudahan Izin Tambang: Jangan Jakarta Terus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mendorong lahirnya konglomerat-konglomerat baru di daerah, dengan kemudahan izin usaha pertambangan (IUP) yang telah diatur dalam Revisi Undang-Undang tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).
    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu pun meminta para kader partai mendukung penuh implementasi UU Minerba terbaru yang telah disahkan DPR RI pada Februari 2025 kemarin.
    Sebab, aturan baru di dalam beleid tersebut telah memberi peluang lebih besar bagi masyarakat lokal untuk mengelola tambang di wilayahnya masing-masing.
    “Kita harus membangun konglo (konglomerat) konglo baru di daerah. Jangan konglonya Jakarta terus. Kita butuh sinergi yang besar. Jangan kita kecilkan, kita dorong. Tapi juga kita ingin untuk pengusaha baru muncul. Kalau tidak akan susah untuk mewujudkan pemerataan,” ujar Bahlil saat berpidato di Musda DPD Golkar Sulawesi Tengah, dikutip dari siaran pers, Minggu (24/8/2025).
    Bahlil mengungkapkan, selama ini izin tambang lebih banyak dikuasai perusahaan besar yang berkantor di Jakarta.
    Sementara masyarakat daerah belum mendapat porsi yang adil.
    Namun, lanjut Bahlil, UU Minerba yang berlaku saat ini telah membuka peluang lebih besar bagi masyarakat lokal untuk mengelola tambang.
    Sebab, pemerintah memberikan prioritas IUP kepada koperasi, UMKM, dan BUMD.
    “Saya mantan pengusaha, saya tahu rasanya susah mengurus izin dulu. Barang nenek moyang kita, tapi pemegang IUP-nya orang Jakarta semua. Ini tidak adil. Kita ubah supaya anak daerah jadi tuan di negeri sendiri,” kata Bahlil.
    Dalam pidatonya, Bahlil juga menegaskan program hilirisasi tambang yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto, ingin hasil pengelolaan sumber daya alam memberi nilai tambah lebih besar bagi masyarakat lokal.
    Dia pun meyakini bahwa hilirisasi akan memberi nilai tambah sekaligus memperkuat pendapatan asli daerah (PAD), tak terkecuali untuk Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).
    “Kalau semua potensi PAD bisa kita tarik, Sulteng bisa dapat tambahan Rp 2 triliun. Kalau APBD sekarang sekitar Rp 5,5 triliun, tambahan Rp 2 triliun ini akan cukup memperkuat fiskal daerah,” jelas Bahlil.
    “Saya janji ini jadi tugas utama saya. Kita akan pastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan baik untuk kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, DPR RI telah mengesahkan revisi keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) pada 18 Februari 2025.
    Dalam UU tersebut, berbagai entitas dalam pertambangan seperti badan usaha milik daerah (BUMD), usaha kecil dan menengah (UKM), koperasi, hingga badan usaha ormas keagamaan bisa mendapat konsesi secara prioritas.
    UU baru tersebut juga memungkinkan perguruan tinggi atau kampus mendapatkan nilai manfaat dari hasil pengelolaan tambang yang dilakukan BUMN, BUMD, maupun badan usaha swasta.
    Menurut Bahlil, kampus atau perguruan tinggi tidak langsung mendapatkan IUP dan mengelola tambang, melainkan hanya pendanaan untuk kebutuhan riset hingga beasiswa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • EBT Tersebar di Wilayah Indonesia, PLN Butuh Bangun Supergrid Buat Aliri Listrik – Page 3

    EBT Tersebar di Wilayah Indonesia, PLN Butuh Bangun Supergrid Buat Aliri Listrik – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, buka suara soal target Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai bauran energi baru terbarukan (EBT) hingga 100 persen pada 2035 mendatang.

    Bahlil mengatakan, Kementerian ESDM telah memiliki Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 untuk kebutuhan 10 tahun ke depan, termasuk yang berasal dari EBT.

    “Oh gini, sampai dengan 2040 kemarin, di dalam pertemuan dengan Presiden Brasil, itu rencana pemerintah ke depan, 2040 kita menambah kurang lebih sekitar 100 gigawatt. Tapi sekarang kan sudah sekitar 70 gigawatt, di 2025 sampai dengan 2034,” jelasnya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (14/7/2025).

    Untuk eksekusi, pemerintah menyiapkan sumber Prabowo Target Capai EBT 100% di 2035, Bahlil Kasih Penjelasandaya EBT yang berasal dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Itu nantinya akan disalurkan hingga ke pelosok desa yang belum tersambung listrik.

    “Ini salah satu dari antaranya adalah kita penetrasi untuk masuk solar cell, di daerah-daerah desa-desa yang belum ada listriknya. Kita akan memastikan arahan dari Presiden, untuk desa-desa itu segera kita harus pasang listriknya, sambung listriknya ke rumah,” ungkap Bahlil.

  • PLN Kebut Pembangkit EBT 10 Kali Lipat hingga 2034 – Page 3

    PLN Kebut Pembangkit EBT 10 Kali Lipat hingga 2034 – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, buka suara soal target Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai bauran energi baru terbarukan (EBT) hingga 100 persen pada 2035 mendatang.

    Bahlil mengatakan, Kementerian ESDM telah memiliki Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 untuk kebutuhan 10 tahun ke depan, termasuk yang berasal dari EBT.

    “Oh gini, sampai dengan 2040 kemarin, di dalam pertemuan dengan Presiden Brasil, itu rencana pemerintah ke depan, 2040 kita menambah kurang lebih sekitar 100 gigawatt. Tapi sekarang kan sudah sekitar 70 gigawatt, di 2025 sampai dengan 2034,” jelasnya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (14/7/2025).

    Untuk eksekusi, pemerintah menyiapkan sumber Prabowo Target Capai EBT 100% di 2035, Bahlil Kasih Penjelasandaya EBT yang berasal dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Itu nantinya akan disalurkan hingga ke pelosok desa yang belum tersambung listrik.

    “Ini salah satu dari antaranya adalah kita penetrasi untuk masuk solar cell, di daerah-daerah desa-desa yang belum ada listriknya. Kita akan memastikan arahan dari Presiden, untuk desa-desa itu segera kita harus pasang listriknya, sambung listriknya ke rumah,” ungkap Bahlil.

     

  • RI Kurangi Ekspor Gas Bumi demi Penuhi Kebutuhan Dalam Negeri

    RI Kurangi Ekspor Gas Bumi demi Penuhi Kebutuhan Dalam Negeri

    Jakarta –

    Pemerintah mengalihkan sebagian pasokan gas yang sebelumnya diekspor untuk kebutuhan dalam negeri. Langkah ini diambil setelah pasokan sempat terganggu akibat kebakaran pipa gas.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan kondisi pasokan gas kini sudah kembali normal. “Pasokan gas domestik setelah kemarin terjadi kebakaran pipa sudah dapat alokasinya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sampai sekarang. Sebagian dari ekspor juga tidak dilakukan,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Ia menyebut tambahan suplai gas juga terus masuk sehingga kebutuhan dalam negeri bisa tercukupi. “Kita masukkan terus gas yang baru muncul. Kemudian kita suplai untuk kebutuhan domestik, termasuk terkait pipa yang kemarin terbakar,” jelasnya.

    Sementara itu, SKK Migas menyampaikan skema swap gas multi-pihak mulai dialirkan per 22 Agustus 2025 untuk menjaga stabilitas pasokan domestik, termasuk sektor industri melalui penyaluran oleh PGN.

    Kesepakatan ini melibatkan West Natuna Supply Group, South Sumatra Sellers, Pertamina, PGN, hingga Sembcorp Gas. Dari perjanjian tersebut, sebanyak 27 BBTUD gas West Natuna akan dipasok ke PGN melalui pengaliran Medco E&P Grissik Ltd. dan PetroChina International Jabung Ltd.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menegaskan mekanisme ini menjamin pasokan domestik tetap terjaga tanpa mengganggu kontrak ekspor. “Stabilitas pasokan domestik tetap terjamin, sementara kontrak lain yang sudah berjalan tetap terlaksana,” ujarnya.

    Tonton juga video “Mendag Ungkap Akan Perluas Pasar Ekspor ke Amerika Latin-Afrika” di sini:

    (rrd/rrd)

  • Bahlil Pastikan Pasokan Gas Bumi Aman Usai Kebakaran Pipa

    Bahlil Pastikan Pasokan Gas Bumi Aman Usai Kebakaran Pipa

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pasokan gas di Indonesia sudah kembali normal, meski sempat mengalami penurunan akibat insiden kebakaran pipa beberapa waktu lalu.

    “Jadi gini, pasokan gas domestik setelah kemarin terjadi kebakaran pipa, itu kita sudah dapat alokasinya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sampai sekarang, kan? Dan sudah clear,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Bahlil menjelaskan persoalan tersebut diatasi dengan mengalihkan sebagian gas yang sebelumnya dialokasikan untuk ekspor menjadi pasokan kebutuhan dalam negeri. Selain itu, ada suplai tambahan untuk menutup kekurangan di sejumlah wilayah.

    “Jadi sebagian yang dari ekspor kita tidak lakukan. Kita masukkan, ditambah dengan gas yang baru muncul juga,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengakui adanya penurunan volume gas beberapa waktu lalu. Hal itu disebabkan kebakaran di gas line CO₂ removal di Stasiun Pengumpul milik PT Pertamina EP di Desa Cidahu, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Jawa Barat, yang mengakibatkan penghentian sementara pasokan gas.

    Selain itu, proses perbaikan infrastruktur di Medco juga memengaruhi distribusi, sehingga gas yang bisa disalurkan hanya yang tersedia dalam pipa.

    “Nah akibatnya, maka gas yang ada dalam pipa itu berkurang, ketika berkurang tekanannya ikut menurun. Secara perlahan, kita isi gasnya pelan-pelan supaya tekanannya kembali normal, dan alhamdulillah itu sudah tidak ada masalah sejak 15 Agustus,” kata Djoko.

    Lihat juga Video: Pipa Gas Pertamina di Subang Meledak, Langit Memerah-Warga Panik

    (rrd/rrd)

  • Pertamina NRE Siap Masuk ke Proyek Pembangkit Nuklir

    Pertamina NRE Siap Masuk ke Proyek Pembangkit Nuklir

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) mengungkapkan kesiapannya untuk ikut terlibat dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia.

    CEO Pertamina New and Renewable Energy (PNRE), John Anis menyampaikan bahwa nuklir bisa menjadi salah satu sumber energi baru jangka panjang dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional. Namun, ia menekankan aspek regulasi, keamanan, dan penerimaan masyarakat sebagai faktor yang tak boleh diabaikan.

    “Nuklir pun kami siap kalau dibutuhkan. Sebagai energi baru di Indonesia. Kelihatan menarik sebetulnya nuklir, yang penting adalah regulasi dan juga safety dan acceptability dari masyarakat, ini sangat penting. Tapi kalau kita melihat long term, saya rasa kita memang perlu masuk ke nuklir juga,” ujar John dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, Kamis (21/8/2025).

    Selain nuklir, PNRE juga menyiapkan rencana pengembangan sumber energi baru seperti hidrogen. Hal ini dapat terwujud dengan kesiapan teknologi dan kolaborasi internasional.

    “Termasuk kami mencari terobosan teknologi dengan berkolaborasi dengan Schlumberger,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa sejumlah negara termasuk perusahaan asal Rusia dan Kanada menyampaikan minatnya untuk berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia.

    Menurut dia, ketertarikan perusahaan-perusahaan tersebut sejalan dengan roadmap atau peta jalan transisi energi yang telah disusun Kementerian ESDM, yang menargetkan operasionalisasi PLTN pertama pada 2034.

    “Kanada, saya udah ketemu sama Menterinya, Rusia, ada beberapa negara lain yang saya tidak bisa ngomongin, karena mereka tidak ingin untuk kita umpan. Tapi kalau Kanada, Rusia, karena sudah terbuka jadi oke. Boleh dong ya,” ujar Bahlil usai acara Jakarta Geopolitical Forum (JGF) ke-9 Selasa (24/6/2025).

    Adapun, rencana RI untuk merealisasikan pembangunan PLTN pertama ini juga diperkuat dengan masuknya proyek PLTN berkapasitas 500 MW di dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034.

    “Pada 2034 maksimal, kita itu sudah harus punya nuklir di sektor energi. Bangun power plant. Memang yang model yang kita bangun itu adalah small medium, yang mungkin di angka 300 MW sampai 500 MW. Ini dulu yang kita dorong. Dan itu dulu ya Sumatera sama Kalimantan, di dua tempat, yang sudah kita setujui di RUPTL,” kata Bahlil.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tangkap Juga Bahlil Lahadalia, Budi Arie, Bobby Nasution Dan Lain-lainya

    Tangkap Juga Bahlil Lahadalia, Budi Arie, Bobby Nasution Dan Lain-lainya

    GELORA.CO -Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencokok Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel patut disyukuri. Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) menyebut KPK sudah berubah, berani menyikat pendukung penting Joko Widodo. 

    “KPK insaf, alhamdulillah,” ujarnya Adhie melalui sambungan telepon kepada RMOL di Jakarta sesaat lalu, Kamis 21 Agustus 2025.

    “Rakyat sekarang menunggu kapan Bahlil (Lahadalia), Budi Arie, dan nama-nama lain yang dikirim Joko Widodo masuk kabinet ditangkap. Juga ketua blok Medan Bobby Nasution, Silfester Matutina,” sambungnya.

    Adhie yang kerap mengkritik kinerja dan integritas KPK mengatakan respon cepat KPK atas kegusaran publik harus dihormati.

    “Joko Widodo ketar-ketir pengaruh sihirnya sirna. Begundal Genk Solo terus diburu. Noel bos Jokowi Mania menyusul bekas Menag Yaqult yang diproses KPK,” tukasnya.

    Diketahui KPK melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Wakil Ketua KPK Fitroh Cahyanto membenarkan adanya operasi tersebut. “Benar, ada giat tangkap tangan,” kata Fitroh.

    Fitroh juga membenarkan bahwa salah seorang yang ditangkap adalah Wamenenaker Immanuel Ebenezer atau yang biasa disapa Noel.

    Penangkapan Noel bersama belasan ASN Kemenaker terkait pemerasan perusahaan-perusahaan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

  • Prabowo Kerja dari Hambalang Terus Pekan Ini, Istana Buka Suara Nasional 21 Agustus 2025

    Prabowo Kerja dari Hambalang Terus Pekan Ini, Istana Buka Suara Nasional 21 Agustus 2025

    Prabowo Kerja dari Hambalang Terus Pekan Ini, Istana Buka Suara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sepanjang pekan ini, atau hari-hari setelah perayaan HUT ke-80 RI di Istana, Jakarta, pada 17 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto belum berkegiatan di Istana.
    Alih-alih bekerja di Istana, Prabowo memilih memanggil menteri-menterinya untuk pergi ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
    Sebab, pada Senin (18/8/2025) sampai Kamis (21/8/2025) ini, Prabowo menggelar rapat di Hambalang, bukan di Istana.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun angkat bicara perihal Prabowo yang memilih bekerja dari Hambalang.
    Prasetyo mengatakan, sebenarnya Prabowo tidak masalah mau bekerja dari manapun.
    “Enggak ada, ini kan hanya masalah ini saja, tempat saja. Mau di manapun enggak ada masalah. Saya tahu persis bahwa beliau bisa bekerja dari mana saja,” ujar Prasetyo, di Istana, Jakarta, Kamis.
    Prasetyo menuturkan, pada Senin pekan ini, para menteri diliburkan.
    Namun, di hari tersebut, beberapa menteri tetap dipanggil ke Hambalang dan Jakarta.
    Selanjutnya, pada Selasa (19/8/2025), Prabowo memanggil Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menlu Sugiono, Mensesneg Prasetyo Hadi, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
    Prabowo menagih perkembangan terbaru terkait penertiban tambang ilegal saat itu.
    Kemudian, pada Rabu (20/8/2025) kemarin, Prabowo masih memanggil Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya ke Hambalang.
    Mereka membahas mengenai sejumlah hal, dimulai dari pengelolaan perkebunan, pertanian, dan lahan tak berizin yang dapat segera dimanfaatkan negara.
    Selanjutnya, dilanjutkan dengan rapat mengenai pertambangan, membahas mengenai izin dan pengelolaan tambang nikel, emas, timah, dan jenis tambang lainnya.
    Rabu malam, Prabowo rapat bersama para menteri terbatas yang membahas mengenai perkembangan ekonomi dan investasi nasional.
    Hari ini, Kamis (21/8/2025), Prabowo tetap bekerja di Hambalang.
    Prasetyo dan Seskab Teddy Indra Wijaya pun bertolak ke Hambalang dari Istana siang ini.
    “Dari pagi sampai malam hari ya begitulah, beliau enggak pernah mau ada hari yang kosong gitu,” imbuh Prasetyo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemilihan Ketua ILUNI UI, stafsus Bahlil M. Pradana diduga pakai politik uang

    Pemilihan Ketua ILUNI UI, stafsus Bahlil M. Pradana diduga pakai politik uang

    Sumber: Radio Elshinta/Hutomo Budi

    Pemilihan Ketua ILUNI UI, stafsus Bahlil M. Pradana diduga pakai politik uang
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 11:55 WIB

    Elshinta.com Jakarta – Dugaan praktik kotor kembali membayangi pemilihan Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI). M. Pradana Indraputra, Calon Ketua Umum (Caketum) Nomor Urut 2 yang juga Staf Khusus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dilaporkan oleh Mahasiswa UI Peduli Demokrasi ke Panitia Pemilihan ILUNI UI atas dugaan melakukan politik uang.

    Laporan tersebut disampaikan pada Rabu, 20 Agustus 2025, dengan bukti yang oleh pelapor disebut “jelas, konkret, dan tak terbantahkan”. Ini bukan kali pertama nama Pradana terseret dalam dugaan pelanggaran etika dan aturan pemilihan. Sebelumnya, ia pernah dilaporkan atas penyalahgunaan data pribadi ribuan alumni UI untuk kepentingan kampanye.

    Dugaan pelanggaran kali ini bermula dari acara bertajuk “Temu Alumni dengan Stakeholders: UI Legal Connect – Continuous Legal Development: From Sharing to Scholarship” yang digelar pada 19 Agustus 2025 di 18 Parc Place SCBD, Tower E Lantai 5, Jakarta.

    Acara tersebut dihadiri langsung oleh Pradana bersama sejumlah tokoh alumni seperti Dr. Faizal Hafied, Rian Hidayat, dan Andre Rahadian. Berdasarkan foto dan unggahan media sosial peserta acara, Pradana menyerahkan Program Beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan Sertifikasi Profesi Hukum kepada 3.000 alumni, dengan penyerahan simbolis kepada 5 perwakilan alumni.

    Pelapor menilai, momen tersebut bukan kegiatan sosial biasa. “Dalam konteks pemilihan Ketua ILUNI UI, pemberian fasilitas atau manfaat langsung kepada calon pemilih adalah bentuk politik uang,” kata salah satu anggota Mahasiswa UI Peduli Demokrasi.

    Laporan mahasiswa menegaskan bahwa ini bukan kali pertama Pradana menggunakan cara-cara yang dipertanyakan. Kemudian, Tempo memberitakan dugaan penyalahgunaan data pribadi sekitar 6.000 Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) yang didaftarkan sepihak ke aplikasi UI Connect tanpa persetujuan pemilik data. Data tersebut diduga digunakan untuk membangun basis dukungan politiknya.

    Selain itu, Pradana juga disebut memanfaatkan platform media massa yang memiliki kemitraan dengan salah satu kementerian untuk kepentingan kampanye pribadinya. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara demi tujuan pemenangan di organisasi alumni.

    Jika ditarik ke belakang, pola pelanggaran yang dituduhkan kepada Pradana memiliki kesamaan:

    Pertama, pemanfaatan fasilitas negara atau institusi untuk kepentingan pribadi.

    Kedua, penggunaan jaringan alumni dan acara resmi sebagai panggung kampanye terselubung.

    Ketiga, pemberian manfaat langsung kepada calon pemilih menjelang pemungutan suara.

    Menurut para pelapor, pola ini menunjukkan adanya strategi terencana untuk mengamankan kemenangan melalui cara-cara yang mengikis integritas demokrasi internal ILUNI UI.

    Mahasiswa UI Peduli Demokrasi mendesak Panitia Pemilihan ILUNI UI untuk mengambil langkah tegas berupa diskualifikasi terhadap Caketum Nomor Urut 2.

    “Jika pelanggaran ini dibiarkan, maka pesan yang tersampaikan adalah bahwa integritas demokrasi bisa ditukar dengan program atau fasilitas,” tegas Rendra perwakilan mahasiswa.

    Kasus ini menjadi ujian besar bagi kredibilitas ILUNI UI. Organisasi yang selama ini dibanggakan sebagai wadah profesional alumni kini berada di persimpangan: menjaga integritas demokrasi internal atau membiarkan preseden buruk berulang.

    “Bila politik uang dibiarkan masuk ke organisasi alumni, kita sedang mencetak preseden yang akan sulit diperbaiki,” kata Rendra. (Hutomo Budi)

    Sumber : Radio Elshinta