Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahun ini pemerintah sudah memberikan kuota impor BBM untuk SPBU swasta sebesar 110 persen dibanding kuota pada 2024.
Ia juga memastikan jumlah yang diberikan itu adil. Namun untuk memenuhi stok BBM di SPBU swasta, pemerintah mendorong agar badan swasta membeli langsung BBM dari Pertamina.
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka opsi bagi Pertamina melakukan impor bahan bakar minyak (BBM) untuk memenuhi kebutuhan SPBU swasta yang saat ini mengalami kelangkaan BBM, seperti Shell dan BP.
“Kalau (Pertamina) ditugaskan untuk memenuhi swasta, berarti dia (Pertamina) akan diberikan kesempatan untuk mengimpor. Kan satu pintu,” ucap Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu.
Saat ini, kata Laode, Kementerian ESDM menunggu badan usaha pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), yakni Shell dan BP AKR, untuk mengirimkan data keperluan volume dan spesifikasi bahan bakar minyak (BBM) mereka.
Laode berharap data tersebut dapat disiapkan oleh para pengelola SPBU swasta dalam kurun waktu sepekan, untuk nantinya diolah oleh Kementerian ESDM dan diserahkan kepada Pertamina.
Data tersebut akan menjadi dasar bagi Pertamina untuk melakukan pengadaan. Apabila Pertamina dapat memenuhi kebutuhan SPBU swasta tanpa menambah impor, maka Indonesia tidak perlu mengimpor BBM lagi.
Akan tetapi, apabila Pertamina merasa perlu melakukan impor tambahan untuk memenuhi kebutuhan SPBU swasta, maka impor memungkinkan untuk dilakukan oleh Pertamina.
“Satu pintu. (tambahan impor) harus melalui Pertamina,” ucap Laode.
Dalam kesempatan tersebut, Laode menegaskan bahwasanya pemerintah sudah memberikan kuota impor tambahan bagi SPBU swasta sebesar 10 persen untuk 2025 apabila dibandingkan dengan 2024.
Untuk penetapan kuota impor 2026, Laode meminta kepada badan usaha untuk melakukan kajian yang nantinya akan menjadi masukan bagi Kementerian ESDM.
“Saya sudah sampaikan ke badan usaha swasta, tolong berikan masukan ke kami guna proses pengambilan kebijakan tahun 2026,” kata dia.
Pernyataan tersebut ia sampaikan setelah menggelar rapat bersama seluruh pengelola SPBU swasta, yang dipimpin oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung. Rapat tersebut merupakan respons pemerintah terhadap kelangkaan BBM yang terjadi di SPBU swasta, yakni Shell dan BP, sejak Agustus.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mempersilakan SPBU swasta, yakni Shell dan BP, untuk membeli BBM dari Pertamina.
Bahlil menyampaikan bahwa Kementerian ESDM sudah memberikan kuota impor BBM tambahan untuk SPBU swasta sebesar 10 persen apabila dibandingkan dengan kuota impor BBM pada 2024.
Apabila SPBU swasta masih kekurangan BBM untuk disalurkan, Bahlil menyarankan agar mereka membeli BBM-nya ke Pertamina, tidak mengandalkan impor.
Ia juga menyampaikan bahwa stok BBM Pertamina masih banyak, sehingga bisa dibeli oleh para perusahaan pengelola SPBU swasta.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Yogyakarta (ANTARA) – Dosen Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) Rachmawan menilai kerja sama ekspor listrik bersih Indonesia ke Singapura sebagai peluang besar menjadi raja energi hijau dunia.
Rachmawan dalam keterangannya di Yogyakarta, Rabu, mengatakan kesepakatan itu membuka peluang untuk mengekspor produk dengan nilai tambah tinggi, bukan lagi sekadar ekspor barang mentah.
“Ekspor listrik ini adalah salah satu caranya, karena kita tidak lagi menjual barang mentah, tapi produk olahan,” ujar dia.
Sebelumnya, pada 13 Juni 2025 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait ekspor listrik bersih ke Singapura dengan kapasitas sebesar 3,4 gigawatt (GW) hingga 2035.
Menurut Rachmawan, kesepakatan tersebut akan memberikan nilai tambah signifikan bagi perekonomian nasional.
Pembangunan pembangkit di dalam negeri bakal mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan meningkatkan penggunaan komponen lokal.
Rachmawan menilai dari aspek keuntungan, harga yang dipatok adalah harga internasional sehingga menarik bagi pelaku usaha sekaligus menguntungkan negara.
“Kita menghasilkan ‘income’ dengan aktivitas yang rendah karbon,” ujarnya.
Soal kekhawatiran pasokan domestik, ia menegaskan potensi energi di Sumatra sangat luas, baik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), maupun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
“Artinya, jika kita hanya membutuhkan sebagian kecil area Sumatra untuk ekspor listrik ke Singapura, saya rasa tidak akan terlalu berdampak bagi pasokan kebutuhan listrik lainnya di sekitar Sumatra,” ujar dia.
Namun, ia mengingatkan perlunya keseimbangan antara kebutuhan ekspor dan domestik. Pembatasan khusus bisa diterapkan jika lokasi pembangkit untuk ekspor berada di daerah yang masih membutuhkan peningkatan pasokan listrik.
Dalam menjalankan ekspor itu, Rachmawan menekankan pentingnya skema bisnis yang matang agar kompetitif dan menarik semua pihak.
“Jika skemanya tidak kompetitif, pihak swasta mungkin akan lebih memilih berinvestasi di negara tetangga. Jika itu terjadi, kita akan kehilangan peluang besar ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan kabel bawah laut sebagai infrastruktur utama ekspor pada dasarnya tidak lagi menjadi kendala karena para teknisi disebut telah memiliki pengalaman dan kajian mendalam.
Meski begitu, ia mengingatkan perlunya perencanaan matang untuk meminimalisasi dampak terhadap jalur lalu lintas kapal.
“Perencanaan harus matang untuk meminimalisir dampak terhadap kegiatan maritim di wilayah tersebut,” tutur Rachmawan.
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
tentunya masih melihat situasi dan kondisi. Kalau misalnya SPBU kami buka, kalau tidak ada barangnya (BBM) kan sayang, ya
Jakarta (ANTARA) – BP-AKR mengevaluasi rencana menambah 10 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) baru sebab terjadi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang dialami oleh SPBU bp.
“Untuk saat ini, tentunya masih melihat situasi dan kondisi. Kalau misalnya SPBU kami buka, kalau tidak ada barangnya (BBM) kan sayang, ya,” ucap Direktur Utama BP-AKR Vanda Laura ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Rabu.
Permasalahan tersebutlah yang ia sampaikan dalam rapat bersama Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung. Rapat tersebut merupakan respons pemerintah terkait kelangkaan BBM di SPBU swasta, seperti Shell dan bp.
Vanda mengungkapkan sesungguhnya 10 SPBU tersebut sudah dibangun, tinggal beroperasi.
“Sebenarnya, kalau misalkan mau dilihat apakah SPBU sudah dibangun? Sudah ada, tinggal dibuka pintunya,” tutur Vanda.
Selain menyampaikan kendala ekspansi bisnis yang disebabkan oleh kelangkaan BBM, Vanda juga menyampaikan kompleksitas kondisi bp ketika disarankan untuk membeli BBM dari Pertamina.
Vanda menjelaskan bahwa masing-masing badan usaha, termasuk Pertamina dan bp, memiliki zat tambahan (aditif) yang berbeda, sehingga menyebabkan adanya perbedaan spek dari BBM yang dijual oleh masing-masing badan usaha.
“Pada intinya, yang kami cari adalah solusi yang win-win untuk semua, paling penting adalah win-win untuk masyarakat,” kata Vanda.
Vanda pun mengatakan bahwa pihaknya masih mencari solusi alternatif dari yang ditawarkan oleh pemerintah.
“Itu (beli BBM di Pertamina) kan baru saran, ya. Kami tetap melihat alternatif-alternatifnya, begitu. Tentunya kami juga harus mengevaluasi lebih lanjut dan mengantisipasi apabila ada potensi risiko dan lain sebagainya,” ucap Vanda.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mempersilakan SPBU swasta, yakni Shell dan bp, untuk membeli BBM dari Pertamina.
Bahlil menyampaikan bahwa Kementerian ESDM sudah memberikan kuota impor BBM tambahan untuk SPBU swasta sebesar 10 persen apabila dibandingkan dengan kuota impor BBM pada 2024.
Apabila SPBU swasta masih kekurangan BBM untuk disalurkan, Bahlil menyarankan agar mereka membeli BBM-nya ke Pertamina, tidak mengandalkan impor.
Ia juga menyampaikan bahwa stok BBM Pertamina masih banyak, sehingga bisa dibeli oleh para perusahaan pengelola SPBU swasta.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Iya, (penambahan impor) satu pintu, harus melalui Pertamina,
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta kepada badan usaha pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), yakni Shell dan BP AKR, untuk mengirimkan data keperluan volume dan spesifikasi bahan bakar minyak (BBM) mereka.
“Kami minta data dari seluruh badan usaha mengenai keperluannya berapa dan masukannya seperti apa spek tersebut,” ucap Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu.
Laode berharap data tersebut dapat disiapkan oleh para pengelola SPBU swasta dalam kurun waktu sepekan, untuk nantinya diolah oleh Kementerian ESDM dan diserahkan kepada Pertamina.
Data tersebut akan menjadi dasar bagi Pertamina untuk melakukan pengadaan. Apabila Pertamina dapat memenuhi kebutuhan SPBU swasta tanpa menambah impor, maka Indonesia tidak perlu mengimpor BBM lagi.
Akan tetapi, apabila Pertamina merasa perlu melakukan impor tambahan untuk memenuhi kebutuhan SPBU swasta, maka impor memungkinkan untuk dilakukan oleh Pertamina.
“Iya, (penambahan impor) satu pintu, harus melalui Pertamina,” kata Laode.
Di sisi lain, juga terdapat permasalahan berupa perbedaan zat tambahan (aditif) pada BBM yang dijual oleh masing-masing SPBU. Data spesifikasi tersebutlah yang juga diminta oleh Laode untuk dijadikan pertimbangan.
Berdasarkan hasil rapat yang dipimpin oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Laode menyampaikan belum ada perintah kepada Pertamina untuk menyesuaikan zat tambahan pada BBM yang nantinya akan dijual kepada SPBU swasta.
“Belum ke arah situ (penyesuaian zat aditif), kami lebih ke arah mendengarkan saja dulu,” ucap Laode.
Direktur Utama BP-AKR Vanda Laura, sebagai salah satu pengelola SPBU swasta yang menghadiri rapat bersama Kementerian ESDM, menyampaikan akan menyerahkan persyaratan dan spesifikasi BP kepada pemerintah untuk dievaluasi bersama Pertamina.
Ia pun menegaskan bahwa masing-masing perusahaan memiliki spesifikasi dan standarnya sendiri-sendiri.
“Kami akan serahkan requirements yang kami punya untuk dibicarakan lebih lanjut. Mesti dievaluasi juga dari tim Pertamina,” kata Vanda.
Rapat yang berlangsung di Kementerian ESDM merupakan respons pemerintah terhadap kelangkaan BBM yang terjadi di SPBU swasta, yakni Shell dan BP, sejak Agustus.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mempersilakan SPBU swasta, yakni Shell dan BP, untuk membeli BBM dari Pertamina.
Bahlil menyampaikan bahwa Kementerian ESDM sudah memberikan kuota impor BBM tambahan untuk SPBU swasta sebesar 10 persen apabila dibandingkan dengan kuota impor BBM pada 2024.
Apabila SPBU swasta masih kekurangan BBM untuk disalurkan, Bahlil menyarankan agar mereka membeli BBM-nya ke Pertamina, tidak mengandalkan impor.
Ia juga menyampaikan bahwa stok BBM Pertamina masih banyak, sehingga bisa dibeli oleh para perusahaan pengelola SPBU swasta.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Ini kami lagi menyusun Peraturan Presidennya, sudah selesai proses antarkementerian
Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyampaikan regulasi ihwal pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) atau Badan Pelaksana Program Energi Nuklir segera masuk ke tahap harmonisasi.
“Kami dorong, sebentar lagi udah harmonisasi dalam rangka pengundangan,” ucap Yuliot ketika ditemui di Jakarta, Rabu.
Yuliot menyampaikan untuk membentuk NEPIO, diperlukan regulasi sebagai landasan hukum. Pembentukan NEPIO nantinya bertujuan untuk percepatan pelaksanaan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
Regulasi tersebut nantinya berbentuk Peraturan Presiden (Perpres), bukan Keputusan Presiden (Kepres) sebagaimana yang telah dirancang selama ini.
“Ini kami lagi menyusun Peraturan Presidennya, sudah selesai proses antarkementerian,” kata Yuliot.
Pemerintah Indonesia menyatakan segera membangun fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) on-grid sebesar 250 megawatt. Semula, ditargetkan untuk on-grid pada 2032, namun kini diupayakan dipercepat menjadi 2029.
Pengembangan pembangkit nuklir merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menghadirkan pembangkit listrik dari energi baru.
Berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025–2060, kapasitas pembangkit listrik diproyeksikan mencapai 443 gigawatt (GW) pada 2060, dengan 79 persen berasal dari energi baru terbarukan (EBT).
Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Eniya Listiani Dewi menyampaikan bahwa Kementerian ESDM sudah menyiapkan struktur yang lebih sederhana terkait dengan pembentukan Badan Pelaksana Program Energi Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO), sebagaimana mandat dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Ia juga menyampaikan bahwa yang akan menjadi anggota dalam struktur organisasi dari badan nuklir tersebut adalah seluruh kementerian terkait.
“Nanti itu (badan nuklir) semacam mirip-mirip satgas gitulah. Nanti Pak Menteri bisa lebih intens di situ, ini baru di meja Pak Menteri,” ucap Eniya.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah segera menindaklanjuti insiden longsor di area tambang PT Freeport Indonesia (PTFI).
Bahlil mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima laporan langsung dari Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas.
Hal itu ia sampaikan usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri terkait percepatan program prioritas pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
“Saya sudah dilaporkan oleh Pak Tony Wenas baru kemarin. Tim saya turun ke lokasi untuk mengecek. Setelah tim dari lokasi selesai, baru kami memberikan informasi secara baik,” ujar Bahlil kepada wartawan.
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa pemerintah akan menunggu hasil investigasi dari tim yang dikirim ke lokasi sebelum menyampaikan penjelasan resmi mengenai kronologi dan langkah tindak lanjut yang akan dilakukan.
Meski belum merinci skala dampak longsor, Bahlil memastikan bahwa pemerintah akan mengawal penuh proses penanganan di lapangan, baik dari sisi keselamatan pekerja maupun aspek teknis pertambangan.
“Ya, tim saya akan ke sana,” pungkas Bahlil.
Untuk diketahui, PT Freeport Indonesia menghentikan sementara operasi tambang bawah tanah Grasberg Blok Cave, Tembagapura, Mimika, Papua Tengah, setelah terjadi longsor yang menyebabkan tujuh pekerja kontraktor mereka terjebak.
VP Corporate Communications PT Freeport Indonesia Katri Krisnati mengatakan bahwa operasi penambangan telah dihentikan sementara untuk memprioritaskan pembersihan jalur akses dan evakuasi yang aman bagi tujuh pekerja kontraktor yang masih terjebak di area terdampak longsor.
“Lokasi para pekerja yang terjebak telah diketahui dan mereka diyakini aman. Kru sedang berupaya membersihkan akses untuk evakuasi yang aman dan cepat,” kata Katri dilansir dari Antara, Selasa (9/9/2025).
Diketahui, Grasberg Block Cave (GBC) adalah tambang bawah tanah berjenis block caving yang sangat besar dan bertaraf dunia di Papua, Indonesia, dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia (PTFI).
Tambang ini merupakan penerus Grasberg open-pit mine yang memproduksi tembaga dan emas dalam jumlah signifikan dengan memanfaatkan sistem otomatis yang dikendalikan jarak jauh serta kereta listrik untuk mengangkut bijih dari tambang ke pabrik.
ANTARA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Selasa(9/9), telah menerjunkan tim ke lapangan untuk mengecek longsor di tambang PT Freeport, Mimika, Papua Tengah. Terdapat tujuh orang karyawan yang dilaporkan terjebak dalam peristiwa tersebut. (Cahya Sari/Suci Nurhaliza/Chairul Fajri/Nanien Yuniar)
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta seperti Shell dan BP-AKR telah mendapat tambahan kuota impor bahan bakar minyak (BBM) pada 2025.
Hal tersebut dikatakan Bahlil menyusul kelangkaan pasokan BBM di SPBU swasta.
“Begini, impor untuk 2025 kan kuotanya itu 110 persen dibandingkan 2024. Sangatlah tidak benar kalau kita tidak berikan kuota impor. Tetapi, untuk selebihnya silakan kolaborasi B to B sama Pertamina,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Bahlil menegaskan hal tersebut bukan persoalan persaingan usaha, melainkan berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 33 UUD 1945.
“Ini soal Pasal 33, hajat hidup orang banyak itu alangkah lebih bagusnya dikuasai negara, tetapi bukan berarti totalitas dikuasai negara. Sudah fair kok menurut saya sudah dikasih 110 persen,” ujarnya.
Bahlil menambahkan tim kementeriannya sudah bertemu dengan perusahaan SPBU swasta, termasuk Shell dan BP untuk membahas hal ini.
Dalam pertemuan tersebut, timnya telah memberikan penjelasan mengenai alokasi kuota impor kepada keduanya.
“Ya kita berikan penjelasan karena sudah berikan alokasi mereka 110 persen dari total kuota impor ke masing-masing perusahaan,” kata Bahlil.
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia mempersilakan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta, yakni Shell dan BP untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) dari Pertamina.
“Kalau ada yang masih kurang, (SPBU swasta) silakan beli di Pertamina,” ucap Bahlil ketika ditemui setelah pelantikan Dirjen Migas di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (29/8).
Apabila SPBU swasta masih kekurangan BBM untuk disalurkan, Bahlil menyarankan agar mereka membeli BBM-nya ke Pertamina, tidak mengandalkan impor.
“Ini terkait neraca ekspor-impor kita. Saya pikir bukan kami pilih kasih, semuanya kami kasih, tapi kan harus dijaga juga kondisi negara kita,” ucap dia.
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
ANTARA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Selasa(9/9), mempersilakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengusut penyebab kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta. Menurutnya, pemerintah telah menyalurkan kuota impor BBM 110 persen kepada pihak swasta. (Cahya Sari/Suci Nurhaliza/Andi Bagasela/Nanien Yuniar)
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.