Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Dapat Tanda Kehormatan dari Prabowo, Hashim: Saya Kurang Nyaman Karena Kakak Kandung Sendiri – Page 3

    Dapat Tanda Kehormatan dari Prabowo, Hashim: Saya Kurang Nyaman Karena Kakak Kandung Sendiri – Page 3

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan kepada tokoh yang dinilai berjasa bagi bangsa dan negara. Pemberian tanda kehormatan tersebut dilakukan di Istana Negara Jakarta, Senin (25/8/2025).

    Berdasarkan pantauan Liputan6.com, acara penganugerahan dimulai dengan lagu Indonesia Raya. Kemudian, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan.

    Penghargaan ini diberikan dalam rangka HUT ke-80 RI. Tanda kehormatan tahun ini terdiri atas, Bintang Utama, Bintang Mahaputera Adipurna, Bintang Mahaputera Adipradana, Bintang Mahaputera Utama, Bintang Mahaputera Pratama, Bintang Mahaputera Nararya, Bintang Jasa Utama, Bintang Jasa Nararya, Bintang Kemanusiaan, Bintang Budaya Paramadharma, hingga Bintang Sakti.

    Total ada ratusan tokoh yang mendapat tanda kehormatan dari Prabowo. Mereka terdiri dari berbagai latar belakang mulai dari, menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga tinggi negara, kepala badan, ketua umum partai politik, purnawirawan TNI, pengusaha, hingga penyanyi.

    Pemberian tanda kehormatan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73, 74, 75, 76, 77, 78/TK Tahun 2025 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan RI.

    Prabowo lalu menyerahkan dan menyematkan tanda kehormatan kepada para tokoh atau ahli waris masing-masing penerima.

    Salah satu tokoh yang mendapat tanda kehormatan yakni, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, mantan Panglima ABRI sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto, mantan Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan Agum Gumelar, dan mantan Kepala BIN Hendropriyono.

    Kemudian, sejumlah anggota Kabinet Merah Putih. Mulai dari, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Prabowo juga memberikan tanda kehormatan kepada putri Presiden pertama RI Soekarno, almarhumay Rachmawati Soekarnoputri. Penganugerahan tanda kehormatan diwakili oleh putra Rachmawati, Didi Mahardika.

    Selain itu, Prabowo menganugerahkan tanda kehormatan kepada adiknya, Hashim Djojohadikusumo dan pengusaha asal Kalimantan, Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam.

    Haji Isam mendapat Bintang Mahaputera Utama karena dinilai berjasa luar biasa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Dia membangun kiprah bisnis terutama di bidang pertambangan, batubara, transportasi dan infrastruktur yang membuka banyak lapangan pekerjaan.

  • Bahlil: 5 Negara Siap Danai Proyek Tenaga Nuklir di Indonesia

    Bahlil: 5 Negara Siap Danai Proyek Tenaga Nuklir di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan sebanyak 5 negara asing telah menyampaikan minat untuk berinvestasi dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia. 

    “Beberapa negara sudah kita identifikasi, ada sekitar 4 atau 5 negara yang berminat mengembangkan tenaga nuklir di Indonesia. Sekarang proposalnya sedang dipelajari,” katanya usai menghadiri upacara penganugerahan gelar dan tanda kehormatan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Bahlil menyebutkan, dua negara yang sudah terkonfirmasi menjajaki kerja sama adalah Kanada dan Rusia.

    “Salah satunya Kanada, ya Rusia juga. Sudah ketemu,” ujarnya.

    Pemerintah, lanjut Bahlil, masih menelaah setiap proposal yang diajukan untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan energi nasional, aspek keselamatan, dan kepatuhan pada regulasi internasional. 

    “Semua masih dipelajari,” tandas Bahlil.

    Sekadar informasi, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P Hutajulu, menyebut rencana pembangunan PLTN sudah dicantumkan secara eksplisit dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) serta Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034.

    Dia menyebut bahwa sesuai dokumen tersebut, dua unit PLTN dengan kapasitas masing-masing 250 MW akan dibangun. Namun, Jisman menegaskan pembangunan PLTN tidak bisa dilakukan terburu-buru.

    Penyebabnya, pemerintah perlu mematangkan regulasi, termasuk membentuk organisasi Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO) atau Badan Pelaksana Program Energi Nuklir dan BUMN harus dilibatkan agar pengelolaan tetap dalam kendali negara. 

  • Bahlil tegaskan perubahan UU Minerba Blbukti pemerintah hadir untuk sejahterakan daerah

    Bahlil tegaskan perubahan UU Minerba Blbukti pemerintah hadir untuk sejahterakan daerah

    Sumber foto: Radio Elshinta/ ADP

    Bahlil tegaskan perubahan UU Minerba Blbukti pemerintah hadir untuk sejahterakan daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Senin, 25 Agustus 2025 – 12:57 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmennya untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pertambangan. Hal ini ia sampaikan dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Sulawesi Tengah di Palu, Minggu (24/8/2025).

     

    Dalam pidatonya, Bahlil menilai Sulawesi Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, termasuk sektor pertambangan yang menjadi penopang ekonomi daerah. Namun, ia menyoroti belum optimalnya kontribusi sektor tersebut terhadap PAD.

     

    “Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal kedua 5,12 persen, inflasi terjaga di bawah tiga persen. Saya yakin pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah lebih tinggi. Tapi PAD belum maksimal akibat persoalan tambang ini, betul atau tidak?” kata Bahlil di hadapan kader Partai Golkar dan pejabat daerah.

     

    Bahlil mengungkapkan, salah satu langkah strategis pemerintah untuk mengoptimalkan manfaat sumber daya alam adalah melalui hilirisasi tambang. Ia menyebut hilirisasi merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah serta pemerataan hasil pembangunan bagi masyarakat daerah.

     

    “Hilirisasi adalah program andalan Bapak Presiden. Kami di Kementerian ESDM bersama Partai Golkar dan koalisi sudah mengubah Undang-Undang Minerba untuk memastikan sumber daya alam benar-benar dikelola untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

     

    Menurut Bahlil, perubahan regulasi ini juga bertujuan memberikan keadilan kepada masyarakat daerah. Ia menilai, selama ini izin usaha pertambangan (IUP) lebih banyak dikuasai oleh perusahaan besar yang berkantor di Jakarta, sementara masyarakat lokal kurang mendapat porsi.

     

    “Saya mantan pengusaha, saya tahu rasanya susah mengurus izin dulu. Barang nenek moyang kita, tapi pemegang IUP-nya orang Jakarta semua. Ini tidak adil. Kita ubah supaya anak daerah jadi tuan di negeri sendiri,” katanya.

     

    Dalam UU Minerba yang baru, lanjut Bahlil, pemerintah memberikan prioritas IUP kepada koperasi, UMKM, dan BUMD. Skema ini, kata dia, menjadi jalan bagi masyarakat daerah untuk berperan langsung dalam pengelolaan tambang.

     

    “Kita harus membangun konglo (konglomerat) konglo baru di daerah. Jangan konglonya Jakarta terus. Kita butuh sinergi, sinergitas yan besar. Jangan kota kecilkan, kita pertahankan, kita dorong. Tapi juga kita ingin untuk yang (pengusaha) yang baru muncul. Kalau tidak akan susah untuk mewujudkan pemerataan,” ucapnya. 

     

    Selain itu, Bahlil menegaskan akan menindaklanjuti persoalan perizinan yang menghambat peningkatan PAD Sulawesi Tengah. Ia mencontohkan, ada perbedaan regulasi perizinan antara Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian yang membuat potensi pendapatan daerah tidak maksimal.

     

    “Kalau semua potensi PAD bisa kita tarik, Sulteng bisa dapat tambahan Rp2 triliun. Kalau APBD sekarang sekitar Rp5,5 triliun, tambahan Rp2 triliun ini akan cukup memperkuat fiskal daerah,” kata Bahlil.

     

    Ia menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan tersebut dan membawa laporan langsung kepada Presiden Prabowo. “Saya janji ini jadi tugas utama saya. Saya sudah tahu celahnya. Kita akan pastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan baik untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

     

    Sebelumnya, Revisi keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara—UU Minerba—disahkan oleh DPR RI pada 18 Februari 2025 dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II di Gedung DPR RI, pada era kepemimpinan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

     

    Revisi UU ini merupakan inisiatif DPR RI, disetujui secara bulat oleh delapan fraksi, dan dibawa bersama Pemerintah melalui Badan Legislasi (Baleg) sebagai RUU yang diajukan oleh DPR. UU Minerba terbaru memperkenalkan skema pemberian izin tambang (WIUP/IUP) dengan mekanisme prioritas, tidak melulu melalui tender. Prioritas diberikan kepada UMKM, Koperasi, BUMD, dan ormas keagamaan. 

     

    Sementara untuk perguruan tinggi, IUP diberikan melalui penugasan kepada BUMN/BUMD/swasta dalam konteks pendanaan riset dan beasiswa alias bukan mendapatkan tambang langsung. Kemudian BUMN/BUMD/swasta yang mendapatkan IUP digunakan untuk pendalaman hilirisasi dan industrialisasi tambang, serta memperkuat nilai tambah lokal. (ADP)

    Sumber : Radio Elshinta

  • 4 Seskab Teddy Dianugerahi Bintang Mahaputera Utama oleh Prabowo, Berjasa di Bidang Apa? Nasional

    4 Seskab Teddy Dianugerahi Bintang Mahaputera Utama oleh Prabowo, Berjasa di Bidang Apa? Nasional

    Seskab Teddy Dianugerahi Bintang Mahaputera Utama oleh Prabowo, Berjasa di Bidang Apa?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya mendapatkan Bintang Mahaputera Utama dari Presiden Prabowo Subianto dalam acara penganugerahan tanda kehormatan RI di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025).
    Teddy dianugerahi tanda kehormatan tersebut karena dinilai berjasa luar biasa dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik.
    “Beliau berjasa luar biasa dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik, dikenal sebagai sosok yang penuh disiplin, tegas, dan loyalitas dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara, aktif memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan cepat, dan efisien sehingga terwujudnya pelayanan yang efektif untuk masyarakat Indonesia,” demikian keterangan pembawa acara, dikutip dari
    Antaranews
    .
    Bintang Mahaputera Utama merupakan tanda kehormatan yang diberikan oleh Presiden RI kepada mereka yang dinilai secara luar biasa berjasa menjaga keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
    Tanda kehormatan itu diberikan pertama kali pada 1961 dan rutin diberikan kepada individu-individu yang dinilai berjasa tiap bulan Agustus dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) RI.
    Dalam prosesi tersebut, Presiden Prabowo terlihat mengalungkan selempang tanda kehormatan ke bahu yang turun sampai pinggang Teddy, kemudian mengaitkan ujung-ujung selempang.
    Tak hanya selempang tanda kehormatan, Prabowo juga menyematkan patra Bintang Mahaputera Utama di bagian dada kiri Teddy.
    Usai mendapatkan patra tersebut, Teddy memberikan hormat kepada Presiden Prabowo. Lalu, Presiden menjabat tangan Teddy dan tangan orang tua dari orang kepercayaannya itu.
    Diketahui, ibunda Teddy, Mayor Caj (K) Patris RA Rumayan, turut mendampingi anaknya itu dalam prosesi penganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputera Utama.
    Diberitakan sebelumnya, sebanyak 117 tokoh yang terdiri dari purnawirawan TNI, anggota Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga legislatif, tokoh kehakiman dan kepolisian, musisi, sastrawan, dan budayawan menerima tanda jasa dan tanda kehormatan dari Presiden Prabowo.
    Para tokoh tersebut mendapatkan tanda kehormatan yang terdiri dari 10 bintang kehormatan yakni, Bintang Republik Indonesia Utama, Bintang Mahaputera Adipurna, Bintang Mahaputera Adipradana, Bintang Mahaputera Utama, Bintang Mahaputera Pratama, Bintang Mahaputera Nararya, Bintang Jasa Utama, Bintang Jasa Nararya, Bintang Kemanusiaan, Bintang Sakti.
    Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang menerima tanda kehormatan di antaranya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan; Menko Pemberdayaan Manusia, Muhaimin Iskandar; dan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.
    Kemudian, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf; Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman; Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia; Mensesneg Prasetyo Hadi; Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti; Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid; dan Menteri Luar Negeri, Sugiono.
    Selain itu, ada Ketua DPR RI Puan Maharani; Ketua MPR RI Ahmad Muzani; Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin; dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
    Berikut ini daftar lengkap penerima tanda kehormatan RI:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kendalikan Impor, Mentan Amran Dapat Bintang Mahaputra dari Prabowo

    Kendalikan Impor, Mentan Amran Dapat Bintang Mahaputra dari Prabowo

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda jasa dan tanda kehormatan kepada 141 tokoh di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/5/2025).  Salah satu yang menerima adalah Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, yang dianugrahi tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adi Purna oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Seremoni itu merupakan bagian dari rangkaian acara HUT ke-80 Proklamasi Kemerdekaan RI. Bintang Mahaputra Adi Purna diberikan kepada Mentan Amran yang dianggap berjasa dalam bidang pertanian, dari swasembada pangan, subsidi alat, dan benih pertanian, dan pengendalian impor strategis.

    Foto: Pengucapan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pejabat Negara, serta Upacara Penganugerahan TKRI
    Pengucapan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pejabat Negara, serta Upacara Penganugerahan TKRI

    “Menganugerahkan tanda kehormatan kepada mereka yang nama, jabatan, dan profesinya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya sesuai ketentuan syarat khusus sebagaimana ketentuan diatur dalam undang-undang,” kata Sekretaris Militer Presiden Mayor Jenderal TNI Kosasih.

    Adapun beberapa tokoh lain yang mendapatkan gelar kehormatan seperti Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin hingga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    Para menteri dan wakil menteri juga memperoleh penghargaan antara lain Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    (hoi/hoi)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sah! Prabowo Lantik 8 Duta Besar RI, Indonesia Akhirnya Punya Dubes di AS

    Sah! Prabowo Lantik 8 Duta Besar RI, Indonesia Akhirnya Punya Dubes di AS

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik delapan orang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025).

    Para duta besar ini akan mewakili Indonesia di berbagai negara mitra strategis maupun lembaga internasional. Pelantikan tersebut ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Upacara pelantikan delapan duta besar tersebut diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian pembacaan keputusan presiden tentang pengangkatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh RI.

    Usai pembacaan keputusan presiden dan daftar nama pejabat yang akan dilantik, Presiden Prabowo kemudian memimpin prosesi pengambilan sumpah jabatan yang diikuti oleh jajaran pejabat baru yang dilantik.

    “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Presiden yang diikuti para pejabat tersebut.

    Berikut nama Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI yang dilantik oleh Presiden Prabowo

    1. Toferry Primada Soetikno, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Meksiko Serikat, merangkap Belize, Republik El Savador, dan Republik Guatemala

    2. Dwisuryo Indroyono Soesilo, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Amerika Serikat

    3. Andhika Chrisnayudhanto, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Federasi Brasil

    4. Abdul Kadir Jailani, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Federal Jerman

    5. Judha Nugraha, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Persatuan Emirat Arab

    6. Imam As’ari, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Ekuador

    7. Umar Hadi, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi-Organisasi Internasional lainnya di New York, dan International Seabed Authority (ISA)

    8. Sidharto Reza Suryodipuro, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, World Trade Organization (WTO), dan Organisasi-Organisasi Internasional lainnya di Jenewa

    Beberapa pejabat dan menteri Kabinet Merah Putih turut menghadiri upacara pelantikan yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

  • Ketum Golkar enggan berkomentar terkait OTT Wamenaker

    Ketum Golkar enggan berkomentar terkait OTT Wamenaker

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia usai membuka Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulawesi Tengah di Palu, Minggu (24/8/2025). ANTARA/Fauzi Lamboka

    Ketum Golkar enggan berkomentar terkait OTT Wamenaker
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Senin, 25 Agustus 2025 – 01:35 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia enggan berkomentar, terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

    Usai membuka Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulawesi Tengah di Palu, Minggu, Bahlil ditanyai media terkait kebijakan partai dan upaya pencegahan korupsi kepada menteri dan wakil menteri dari Golkar di Kabinet Prabowo-Gibran.

    Dia memilih tidak menjawab pertanyaan media dan hanya menanggapi terkait Musda Golkar Sulteng.

    Partai Golkar memiliki delapan kursi menteri dan tiga kursi wakil menteri di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Bahlil merupakan salah seorang menteri dalam kabinet yang bertanggung jawab di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Dalam kunjungan di Palu, Bahlil menegaskan kembali komitmen Partai Golkar dalam mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    “Dukungan ini secara murni dan konsekuen tanpa tawar-tawar,” katanya.

    Dia pun menganalogikan, kalau ada bibit penyakit mencoba untuk mengganggu stabilitas pemerintahan, maka garda terdepan yang akan mengganggu bibit penyakit itu adalah Partai Golkar.

    Dia mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto merupakan sosok yang memahami betul doktrin karya kekaryaaan, yang diperjuangkan oleh Partai Golkar.

    Doktrin itu yakni kesejahteraan, kecerdasan, kesehatan dan pemerataan.

    Sumber : Antara

  • Terkait OTT Wamenaker, Ketum Golkar enggan berkomentar

    Terkait OTT Wamenaker, Ketum Golkar enggan berkomentar

    Palu (ANTARA) – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia enggan berkomentar, terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

    Usai membuka Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulawesi Tengah di Palu, Minggu, Bahlil ditanyai media terkait kebijakan partai dan upaya pencegahan korupsi kepada menteri dan wakil menteri dari Golkar di Kabinet Prabowo-Gibran.

    Dia memilih tidak menjawab pertanyaan media dan hanya menanggapi terkait Musda Golkar Sulteng.

    Partai Golkar memiliki delapan kursi menteri dan tiga kursi wakil menteri di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Bahlil merupakan salah seorang menteri dalam kabinet yang bertanggung jawab di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Dalam kunjungan di Palu, Bahlil menegaskan kembali komitmen Partai Golkar dalam mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    “Dukungan ini secara murni dan konsekuen tanpa tawar-tawar,” katanya.

    Dia pun menganalogikan, kalau ada bibit penyakit mencoba untuk mengganggu stabilitas pemerintahan, maka garda terdepan yang akan mengganggu bibit penyakit itu adalah Partai Golkar.

    Dia mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto merupakan sosok yang memahami betul doktrin karya kekaryaaan, yang diperjuangkan oleh Partai Golkar.

    Doktrin itu yakni kesejahteraan, kecerdasan, kesehatan dan pemerataan.

    Pewarta: Fauzi
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil Siap Mundur Jika Kursi Golkar di DPR Turun Saat Pemilu 2029

    Bahlil Siap Mundur Jika Kursi Golkar di DPR Turun Saat Pemilu 2029

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia siap mengundurkan diri jika gagal menorehkan prestasi di Pemilu 2029. Prestasi yang dimaksud adalah penambahan kursi bagi kader Golkar di DPR RI.

    “Kalau ketua umum partai, kursinya turun, ya mohon maaf. Prestasinya tidak bagus. Dan kalau itu terjadi, saya juga harus tahu diri,” katanya saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulawesi Tengah di Palu, Minggu (24/8/2025).

    Bahlil menjelaskan key performance indicator (KPI) seorang ketua umum dan pengurus partai, terletak dari seberapa banyak penambahan kursi.

    Sementara itu, dalam sejarah Golkar pascareformasi, hanya dua sosok ketua umum yang mampu menaikkan jumlah kursi, yakni Akbar Tanjung di tahun 2004 dan Airlangga Hartarto di tahun 2024.

    “Kalau sekarang 102 kursi di DPR RI, maka harus kita naikkan menjadi di atas 102. Berapa-nya? Itu soal lain,” kata Bahlil.

    Menurut dia, semua pihak seharusnya mengakui kesuksesan dari sosok pemimpin partai yang berhasil. Untuk meningkatkan perolehan kursi Golkar sebagai partai politik dan menjadi instrumen politik pemerintah, maka harus mempunyai kreativitas.

    “Kesejahteraan, pemerataan, mewujudkan undang-undang dasar dan Pancasila sebagai bagian penting dalam perjuangan kita,” pesannya.

    Bahlil juga memberikan catatan khusus untuk Golkar Sulteng di bawah kepemimpinan M Arus Abdul Karim. Pada Pemilu 2024, Golkar Sulteng mampu mengantarkan dua kadernya ke DPR RI, serta membawa sembilan kader menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari 13 daerah se Sulteng.

    Bahkan, dari kesuksesan itu, Bahlil memberikan diskresi kepada Arus A Karim untuk menjadi Ketua Golkar Sulteng untuk periode ketiga masa bakti 2025-2030. Dia berpesan, konsekuensi dari keputusan itu harus menaikkan jumlah kursi di DPRD kabupaten/kota, provinsi dan pusat.

    “Golkar ini partai lama. Kita enggak ada untungnya menang tetapi kursi turun. Enggak penting menang, yang penting kursi naik,” katanya menegaskan.

  • Ketum Golkar intruksikan penambahan kursi DPR di Pemilu 2029

    Ketum Golkar intruksikan penambahan kursi DPR di Pemilu 2029

    Kalau ketua umum partai, kursinya turun, ya mohon maaf. Prestasinya tidak bagus. Dan kalau itu terjadi, saya juga harus tahu diri

    Palu (ANTARA) – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menginstruksikan penambahan kursi di DPR RI pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2029.

    “Kalau sekarang 102 kursi di DPR RI, maka harus kita naikkan menjadi di atas 102. Berapa-nya? Itu soal lain,” katanya saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulawesi Tengah di Palu, Minggu.

    Dia menjelaskan key performance indicator (KPI) seorang ketua umum dan pengurus partai, terletak dari seberapa banyak penambahan kursi. Sementara, dalam sejarah Golkar pascareformasi, hanya dua sosok ketua umum yang mampu menaikkan jumlah kursi, yakni Akbar Tanjung di tahun 2004 dan Airlangga Hartarto di tahun 2024.

    “Kalau ketua umum partai, kursinya turun, ya mohon maaf. Prestasinya tidak bagus. Dan kalau itu terjadi, saya juga harus tahu diri,” katanya menegaskan.

    Menurut dia, semua pihak seharusnya mengakui kesuksesan dari sosok pemimpin partai yang berhasil. Untuk meningkatkan perolehan kursi Golkar sebagai partai politik dan menjadi instrumen politik pemerintah, maka harus mempunyai kreativitas.

    “Kesejahteraan, pemerataan, mewujudkan undang-undang dasar dan Pancasila sebagai bagian penting dalam perjuangan kita,” pesannya.

    Bahlil juga memberikan catatan khusus untuk Golkar Sulteng di bawah kepemimpinan M Arus Abdul Karim. Pada Pemilu 2024, Golkar Sulteng mampu mengantarkan dua kadernya ke DPR RI, serta membawa sembilan kader menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari 13 daerah se Sulteng.

    Bahkan, dari kesuksesan itu, Bahlil memberikan diskresi kepada Arus A Karim untuk menjadi Ketua Golkar Sulteng untuk periode ketiga masa bakti 2025-2030. Dia berpesan, konsekuensi dari keputusan itu harus menaikkan jumlah kursi di DPRD kabupaten/kota, provinsi dan pusat.

    “Golkar ini partai lama. Kita enggak ada untungnya menang tetapi kursi turun. Enggak penting menang, yang penting kursi naik,” katanya menegaskan.

    Pewarta: Fauzi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.