Tag: Bahlil Lahadalia

  • Berembus Kabar Reshuffle Jilid II Kabinet Prabowo Diumumkan Hari Ini (12/9)

    Berembus Kabar Reshuffle Jilid II Kabinet Prabowo Diumumkan Hari Ini (12/9)

    Bisnis.com, JAKARTA – Halaman Istana Negara kembali riuh dengan keputusan besar, setelah Presiden Prabowo Subianto, berdiri tegak melantik jajaran baru dalam Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025). Terlihat, para menteri yang baru diangkat berdiri dengan wajah tegang, sementara para pejabat lama yang digantikan meninggalkan jabatan dengan segala kontroversi.

    Namun, meski acara pelantikan berlangsung khidmat, publik justru pulang dengan tanda tanya besar. Dua kursi strategis masih dibiarkan kosong: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Di balik layar, isu perombakan atau reshuffle berikutnya pun jadi langsung berembus kencang.

    Kekosongan dua kursi penting ini bukan sekadar masalah teknis. Dia menjadi simbol dari dinamika politik yang sedang bergerak cepat, sekaligus pertanyaan baru: benarkah reshuffle kali ini belum selesai?

    Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto meminta masyarakat dan media bersabar terkait jadwal pelantikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang baru.

    Hal itu disampaikan Prabowo usai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Margaguna, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025).

    “Ya nanti tunggu, tunggu waktu, biar kalian ada semangat, oke ya,” ujar Prabowo sambil tersenyum ketika ditanya awak media mengenai jadwal pelantikan.

    Reshuffle Kabinet Prabowo: Penyegaran atau De-Jokowi-nisasi? 

    Reshuffle kabinet selalu memicu riuh politik, terlebih jika menyentuh nama-nama besar. Kali ini, Prabowo mengganti Sri Mulyani Indrawati, Budi Arie Setiadi, Abdul Kadir Karding, Dito Ariotedjo, hingga Budi Gunawan.

    Sri Mulyani yang selama dua dekade lebih atau 14 tahun dikenal sebagai ikon stabilitas fiskal, digantikan oleh Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi Sadewa. Pergantian ini segera menjadi headline. Pasalnya, rumor pengunduran dirinya sudah lama berembus sejak rumahnya dijarah massa dalam kerusuhan akhir Agustus.

    “Selain faktor psikologis, kejenuhan dan mentoknya ide-ide kreatif dalam mengelola ekonomi juga ikut memengaruhi. Ritme kerja dengan Presiden Prabowo pun tampaknya tidak lagi padu,” analisis Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani.

    Di bidang politik, pencopotan Budi Gunawan sebagai Menko Polkam juga mengejutkan. Publik menduga ini akibat lemahnya koordinasi keamanan saat demonstrasi besar akhir Agustus. Namun Mahfud MD, mantan Menko Polkam yang namanya sempat dikaitkan sebagai pengganti, punya pandangan berbeda.

    “Kalau dari sudut pandang politik kaget juga ya saya, tapi saya tidak tahu pertimbangannya. Seorang Menko Polkam bisa berkoordinasi diam-diam tanpa harus tampil ke publik. Apalagi latar belakang BG (Budi Gunawan) kan intelijen,” ujar Ray.

    Lalu ada Budi Arie Setiadi, yang sejak lama dibayangi kasus judi online ketika menjabat Menteri Kominfo era Jokowi.

    “Janji Prabowo soal pemberantasan korupsi membuat posisinya kontraproduktif. Reshuffle ini hanya menunggu momentum yang tepat,” lanjut Ray.

    Nama Abdul Kadir Karding juga ikut tergelincir. Dia dinilai mencoreng citra pemerintah akibat perilakunya di ruang publik yang viral. Sedangkan Dito Ariotedjo, Menpora termuda, dianggap gagal tampil di tengah gelombang protes mahasiswa.

    Di luar dinamika individu, para analis membaca reshuffle kali ini sebagai upaya politik jangka panjang. Dari 12 menteri warisan era Jokowi, kini hanya tersisa 8.

    Ini menjadi sinyal bahwa Prabowo perlahan melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi, membangun identitas politiknya sendiri, sekaligus memperkuat dominasi partainya di lingkar kekuasaan.

    “Artinya, 25% sudah diganti. Proses de-Jokowi-nisasi jelas sedang berlangsung, sekaligus mengarah ke Gerindra-nisasi kabinet,” ujar Ray Rangkuti.

    Dua pos kosong dalam reshuffle kali ini membuat publik penasaran. Menko Polkam, jantung koordinasi keamanan negara, kini diisi sementara oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Sedangkan kursi Menpora masih dibiarkan kosong dengan alasan kandidat terpilih sedang di luar kota.

    Rumor pun segera beredar. Nama Puteri Anetta Komarudin, politisi muda Golkar, disebut-sebut akan menggantikan Dito Ariotedjo. Namun, Dito memilih santai menanggapi.

    “Saya tidak tahu siapa yang akan ditunjuk Presiden. Apakah tetap dari Golkar atau tidak, saya juga belum tahu. Harapannya menteri baru nanti bisa melanjutkan program yang sudah kami jalankan,” ujarnya.

    Spekulasi Nama-nama Baru Masuk Kabinet

    Spekulasi semakin liar ketika muncul daftar tujuh nama lain yang dikabarkan akan dilantik, mulai dari Grace Natalie, Said Iqbal, Budiman Sudjatmiko, hingga Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman termasuk Mahfud MD, lawan politik Prabowo saat di panggung Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu.

    Bagi Mahfud MD, langkah Prabowo merombak kabinet bukan sekadar pergantian personel, tetapi bagian dari strategi politik cepat.

    “Kita acungkan jempol. Quick win satu sudah menyelesaikan kerusuhan, quick win dua reshuffle, quick win tiga mungkin akan terjadi di bulan Oktober yang jangka menengahnya itu perubahan Undang-Undang,” katanya.

    Pernyataan ini menunjukkan bahwa reshuffle bisa jadi bukan akhir, melainkan awal dari agenda politik lebih besar: konsolidasi kekuasaan, perubahan regulasi, bahkan mungkin rekayasa ulang struktur pemerintahan.

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memilih berhati-hati. Bahkan, saat ditanya soal isu masuknya nama lain seperti Airin Rachmi Diany ke kabinet, dia menegaskan bahwa keputusan itu merupakan hak mutlak orang nomor satu di Indonesia itu.

    “Itu hak prerogatif Bapak Presiden. Kita partai-partai jangan melampaui batas kewenangan. Biarlah Presiden yang memutuskan,” ucap Bahlil.

    Sedangkan, PDIP juga mengambil jarak. Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima, menegaskan partainya tidak akan merebut kursi kosong kabinet.

    “Kalau hal yang sifatnya praktis, taktis pemerintahan lingkup eksekutif, ya kita tidak ikut campur. Tapi kalau menyangkut kebijakan strategis, kita akan jadi mitra kritis,” katanya.

    Sementara itu, Budiman Sudjatmiko, Kepala BP Taskin yang namanya ikut terseret dalam rumor reshuffle. Namanya masuk bursa calon yang akan dilantik pun membantah ada kabar itu.

    “Saya tidak tahu menahu. Tidak ada pembicaraan itu. Saya masih fokus di BP Taskin, menjalankan tugas percepatan pengentasan kemiskinan,” tegasnya.

    Meski reshuffle sudah diumumkan, publik merasa masih ada babak lanjutan. Spekulasi tentang siapa yang akan mengisi kursi Menko Polkam dan Menpora belum reda. Nama-nama besar masih beredar, mulai dari politisi muda hingga jenderal purnawirawan.

    Prabowo sendiri memilih menjawab dengan nada menggantung. Saat ditanya soal jadwal pelantikan Menko Polkam dan Menpora usai meninjau Sekolah Rakyat di Jakarta Selatan, dia hanya tersenyum.

    “Ya nanti tunggu, tunggu waktu, biar kalian ada semangat,” katanya singkat.

    Jawaban ini justru memperkuat dugaan bahwa reshuffle belum selesai. Perombakan kabinet Prabowo September ini menghadirkan banyak kejutan: perpisahan dengan Sri Mulyani, hilangnya Budi Gunawan dari panggung, masuknya nama-nama baru seperti Purbaya dan Ferry Juliantono, hingga pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.

    Namun, justru kursi kosong Menko Polkam dan Menpora yang menjadi simbol tanda tanya lebih besar. Apakah Prabowo sengaja menunda demi kalkulasi politik? Atau masih mencari figur ideal untuk dua pos strategis ini?

    Maka, ketika publik menunggu babak selanjutnya, satu hal yang jelas: reshuffle kali ini bukan akhir cerita. Ia hanya membuka pintu pertanyaan baru: Benarkah reshuffle kabinet Prabowo, masih berlanjut?

  • Reshuffle Kabinet Prabowo: Netizen Skeptis, Menkeu Purbaya Jadi Sorotan

    Reshuffle Kabinet Prabowo: Netizen Skeptis, Menkeu Purbaya Jadi Sorotan

    Bisnis.com, JAKARTA — Reshuffle kabinet kedua yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025 menyulut perbincangan hangat di media sosial.

    Hasil analisis Continuum INDEF mencatat ada 44.404 percakapan yang muncul di berbagai platform digital sepanjang 8–9 September 2025, dengan TikTok sebagai kanal dominan, sementara Instagram paling rendah.

    Laporan itu menyebutkan, reshuffle kali ini mencopot lima menteri, menunjuk tiga pengganti, dan menambah satu kementerian baru. Mereka yang diganti antara lain Menko Polhukam Budi Gunawan, Menkeu Sri Mulyani, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, dan Menpora Dito Ariotedjo.

    Adapun, Purbaya Yudhi Sadewa ditunjuk sebagai Menkeu baru, Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, serta Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) memimpin Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk. 

    Mayoritas warganet memandang reshuffle ini tidak akan membawa perubahan signifikan. Sebanyak 64,4% sentimen yang muncul bernuansa negatif, dengan alasan reshuffle dianggap lebih bermotif politik ketimbang perbaikan kinerja. Netizen juga mempertanyakan mengapa sejumlah posisi lain yang dinilai lemah, seperti Menteri HAM dan Kapolri, tidak ikut diganti.

    Meski begitu, ada apresiasi terhadap pencopotan menteri yang dikaitkan dengan kasus atau dianggap bermasalah, misalnya Budi Arie yang terseret isu judi online. Banyak netizen menilai langkah ini sebagai bagian dari upaya “bersih-bersih” dari pengaruh oligarki lama. 

    Di sisi lain, jabatan Menkeu menyedot perhatian paling besar dengan 23,7 ribu perbincangan. Publik melepas Sri Mulyani dengan penghormatan, meski tak sedikit yang menyinggung kebijakan pajak di era kepemimpinannya.

    Sementara itu, Purbaya Yudhi Sadewa dinilai kompeten secara rekam jejak, tetapi pernyataannya mengenai tuntutan rakyat menuai kontroversi. Bahkan muncul candaan bahwa “baru kali ini ada menteri baru dilantik sudah diprediksi bakal di-reshuffle lagi.”

    Selain Menkeu, posisi Menteri Koperasi juga ramai dibicarakan. Pencopotan Budi Arie dikaitkan dengan kasus judi online, sedangkan Ferry Juliantono disambut dengan harapan agar dapat amanah.

    Abdul Kadir Karding dari P2MI juga ditinggalkan publik setelah tersorot karena kedekatan dengan tersangka korupsi, sementara Mukhtarudin sebagai penggantinya dinilai membawa harapan baru.

    Nama Budi Gunawan (Menko Polkam) dan Dito Ariotedjo (Menpora) juga menjadi sorotan. Keduanya dianggap pantas dicopot karena dinilai gagal merespons persoalan keamanan dan minimnya capaian kerja. Netizen bahkan mendesak kelanjutan penyelidikan kasus dugaan korupsi BTS yang menyeret nama Dito. 

    Lalu, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang dipimpin Gus Irfan turut memunculkan pro-kontra. Di satu sisi, publik mengapresiasi langkah strategis ini untuk meningkatkan layanan haji. Namun, di sisi lain, muncul kritik bahwa kementerian baru hanya ajang bagi-bagi kursi politik dan memperkuat dominasi Gerindra.

    Tak hanya itu, perbincangan netizen juga menyinggung soal “Geng Solo”. Reshuffle ini dinilai sebagai upaya mengurangi pengaruh kelompok tersebut dalam pemerintahan. Nama-nama lain seperti Menteri Kehutanan Raja Juli, Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ikut dipertanyakan publik mengapa tidak ikut diganti.

  • Bahlil Lahadalia Kirim Tim Investigasi Terkait Longsor Freeport

    Bahlil Lahadalia Kirim Tim Investigasi Terkait Longsor Freeport

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa tim investigasi dari kementeriannya masih berada di lokasi untuk mendalami insiden longsor yang terjadi di area pertambangan PT Freeport Indonesia.

    “Tim saya masih di lokasi, belum pulang,” ujar Bahlil usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto bertemu Gerakan Nurani Bangsa (GNB) Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025):

    Saat ditanya mengenai kemungkinan penyebab, termasuk dugaan adanya unsur kelalaian atau faktor teknis lainnya, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah masih menunggu laporan resmi dari tim di lapangan.

    Menurutnya, hingga kini, pemerintah terus memantau perkembangan investigasi serta koordinasi dengan pihak perusahaan untuk memastikan langkah penanganan dan keselamatan pekerja di lokasi tambang.

    “Nanti kalau sudah ada laporan resmi, baru saya akan sampaikan,” pungkas Bahlil.

    Sekadar informasi, PT Freeport Indonesia (PTFI) masih berupaya menyelamatkan tujuh pekerja yang terjebak dalam insiden aliran material basah di area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC), Papua.

    Dalam laporan terbarunya, Tim Tanggap Darurat PTFI terus bekerja tanpa henti untuk membuka akses menuju lokasi para pekerja dengan menggunakan alat berat, bor, dan drone.

    Kendati demikian, tak dipungkiri terdapat kendala material basah aktif. Di sisi lain, pihak PTFI juga berupaya memulihkan kembali akses komunikasi dengan pekerja terdampak.

    Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan, pihaknya juga berkoordinasi dengan Tim Inspektur Tambang Kementerian ESDM, MIND ID, Freeport McMoRan, serta pemerintah Provinsi Papua dan Papua Tengah yang juga berada di lokasi insiden.

    “Fokus kami adalah untuk penyelamatan dan keselamatan tujuh karyawan tersebut dan seluruh karyawan yang ada di area kerja kami. Kami upayakan yang terbaik seluruh daya upaya energi dan sumber daya kami, kami fokuskan untuk penyelamatan ke tujuh karyawan tersebut,” kata Tony dalam keterangannya, Kamis (11/9/2025).

     Sebagaimana diketahui, longsor menghantam tambang bawah tanah Freeport di kawasan Grasberg, Tembagapura, Mimika, Papua Tengah pada Senin (8/9/2025) malam. Peristiwa longsor terjadi sekitar pukul 22.00 WIT.

    Aliran material basah dalam jumlah yang besar tumpah dari titik pengambilan produksi di salah satu dari lima blok produksi di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave.

  • Bahlil Beberkan Progres Program Biodiesel B50, Kapan Diluncurkan?

    Bahlil Beberkan Progres Program Biodiesel B50, Kapan Diluncurkan?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah masih melakukan uji coba terhadap program Biodiesel 50 (B50) sebelum resmi diluncurkan.

    Saat ini, Bahlil mengatakan bahwa Indonesia baru menerapkan Biodiesel 40 (B40) yang dinilai telah berjalan dengan baik. 

    “Kita sekarang sedang ujicoba, sekarang kan B40 sudah berjalan, alhamdulillah bagus. Ke depan kita akan dorong untuk di B50, tapi sekarang kita lagi ujicoba. Apakah B45 dulu baru B50, atau langsung, nanti tunggu hasil ujicobanya,” kata Bahlil usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Bahlil menyebut uji coba B50 telah memasuki tahap kedua dan ketiga. Namun ia menegaskan, program tersebut belum siap untuk dipasarkan ke masyarakat luas.

    “Oh belum, belum. Nanti kita akan umumkan kalau sudah oke, sudah perform, kita akan umumkan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Bahlil menegaskan komunikasi pemerintah dengan badan usaha, termasuk Pertamina, berjalan baik dalam rangka mendukung pengembangan energi terbarukan ini. 

    “Komunikasi jalan, baik. Ya,” ucap Bahlil singkat.

    Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung memastikan implementasi bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel 50% (B50) dimulai pada 2026. Pernyataan itu sekaligus mengonfirmasi isu sebelumnya yang menyatakan implementasi B50 belum tentu terlaksana tahun depan lantaran kendala bahan baku.

    Yuliot menjelaskan, saat ini pihaknya tengah mengevaluasi implementasi B40 tahun ini. Dia menilai implementasi B40 terbilang berhasil. Oleh karena itu, dia optimistis implementasi B50 pun bisa dilaksanakan mulai awal 2026. “

    Untuk B50, kita evaluasi untuk implementasi B40 tahun ini, dan juga kita harapkan untuk implementasi tahun depan B50 segera bisa dilaksanakan,” ujar Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (8/8/2025).

    Implementasi B50 merupakan program yang telah didorong Presiden Prabowo Subianto guna menciptakan kedaulatan energi. Prabowo sebelumnya, optimistis implementasi B50 pada 2026 dapat meningkatkan cadangan energi Indonesia, yang selaras dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan energi domestik secara mandiri.

  • Video: Bahlil Ketemu Panglima TNI & Menhan, Bahas Soal Ini

    Video: Bahlil Ketemu Panglima TNI & Menhan, Bahas Soal Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan menata kembali tata kelola pertambangan timah di bangka Belitung. Bahlil menjelaskan bahwa rapat sebelumnya bersama menteri pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Agus Subiyanto membahas langkah penanganan masalah tata kelola timah

    Simak informasi selengkapnya dalam Program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (11/09/2025).

  • Presiden Prabowo Diminta Bebaskan Mahasiswa-Pelajar yang Ditahan Polisi Pascademo
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        11 September 2025

    Presiden Prabowo Diminta Bebaskan Mahasiswa-Pelajar yang Ditahan Polisi Pascademo Nasional 11 September 2025

    Presiden Prabowo Diminta Bebaskan Mahasiswa-Pelajar yang Ditahan Polisi Pascademo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) meminta Presiden Prabowo Subianto membebaskan para mahasiswa hingga pelajar yang sampai kini masih ditahan kepolisian sejak demo pada Senin (25/8/2025) hingga akhir Agustus 2025.
    Permintaan ini disampaikan saat bertemu Prabowo selama tiga jam, dari pukul 16.30 WIB hingga 19.55 WIB, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).
    Tokoh-tokoh tersebut terdiri dari istri Presiden ke-4 RI Sinta Nuriyah, eks Menteri Agama Lukman Hakim, Quraish Shihab, Frans Magnis Suseno, Omi Komaria Nurcholish Madjid, Komaruddin Hidayat, hingga Laode Syarif.
    “Kami menyampaikan tuntutan bahwa adik-adik kita, anak-anak kita, para aktivis, para mahasiswa, bahkan para pelajar kita yang saat ini masih ditahan di sejumlah kota, di sejumlah provinsi, kabupaten, kota, di Tanah Air, kami berharap sesegera mungkin bisa dibebaskan,” kata Lukman, usai pertemuan, Kamis.
    Lukman mengungkapkan, GNB menilai anak-anak itu masih memiliki kepentingan belajar, sehingga tidak seharusnya berada dalam posisi tersebut.
    Para tokoh bangsa yang terdiri dari pemuka agama ini khawatir mahasiswa hingga pelajar itu putus pendidikan.
    “Dengan ditahan lalu kemudian mereka menjadi terganggu, bahkan bisa terputus proses pendidikannya, yang itu adalah harapan kita semua akan masa depan mereka,” ucap dia.
    Tak hanya itu, para tokoh bangsa ini turut menyampaikan sejumlah tuntutan di bidang politik, ekonomi, hingga hukum, HAM, serta pertahanan dan keamanan.
    “Yang hakikatnya itu adalah tuntutan dari sejumlah kalangan, kami sampaikan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat Bapak Presiden bersama pemerintahannya bisa menindaklanjuti itu sebagaimana harapan,” ujar Lukman.
    Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar yang turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan itu menyebut, pertemuan diliputi dengan berbagai macam pertanyaan dari GNB.
    Prabowo juga memberikan jawaban atas sejumlah pertanyaan tersebut.
    “Dengan begitu terbuka, Bapak Presiden memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari tokoh Nurani Bangsa ini. Dan intinya adalah semuanya kita berharap semoga Insya Allah ke depan bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang lebih besar, bangsa yang rukun, bangsa yang damai,” ujar Menag.
    Sebagai informasi, pertemuan juga dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih.
    Mereka adalah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, dan Wamenko Kumham Otto Hasibuan.
    Lalu, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, hingga Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahlil Rapat Bareng Menhan hingga Panglima TNI, Bakal Tata Pertambangan Timah di Babel
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        11 September 2025

    Bahlil Rapat Bareng Menhan hingga Panglima TNI, Bakal Tata Pertambangan Timah di Babel Nasional 11 September 2025

    Bahlil Rapat Bareng Menhan hingga Panglima TNI, Bakal Tata Pertambangan Timah di Babel
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintah bakal menata kembali tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung.
    Hal ini menjadi keputusan rapat antara dirinya dengan Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Agus Subiyanto, di Kantor Kemenko Polkam, Kamis (11/9/2025).
    “Iya tadi (habis rapat). Saya tahunya datang rapat membahas tentang cara penanganan masalah timah di Bangka Belitung. Penataan agar memperkuat PT Timah,” kata Bahlil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis.
    Bahlil menyampaikan, tata kelola pertambangan PT Timah harus diperkuat.
    Hal ini mengingat 89 persen dari total Izin Usaha Pertambangan (IUP) di provinsi tersebut dikuasai oleh badan usaha pelat merah itu.
    “Karena itu kita harus tata, apalagi ini BUMN. Dan saya tadi meminta agar dalam implementasinya tetap melibatkan masyarakat dalam hal ini koperasi, UMKM sebagai bagian daripada kerja-kerja yang ada di IUP PT Timah,” ucap Bahlil.
    “Sudah barang tentu memperhatikan aspek sosial, aspek lingkungan, dan juga dalam rangka meningkatkan ekonomi di sana,” imbuh Bahlil.
    Bahlil mengaku tidak tahu mengapa rapat tersebut tidak melibatkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
    Sebab, ia adalah salah satu pihak yang diundang, bukan pihak pengundang.
    “Saya enggak tahu. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sana. Dan ini kan dalam rangka penataan,” ujar Bahlil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isu Reshuffle Jilid II, Bahlil Respons Kabar Airin Masuk Kabinet Prabowo

    Isu Reshuffle Jilid II, Bahlil Respons Kabar Airin Masuk Kabinet Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan penunjukan maupun perombakan (reshuffle) kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

    Hal itu ia sampaikan saat ditanya soal isu yang menyebut nama kader Golkar, Airin Rachmi Diany, yang dikabarkan bakal masuk kabinet Merah Putih. 

    “Saya tidak tahu. Itu hak prerogatif Bapak Presiden,” kata Bahlil sebelum menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    Bahlil menekankan bahwa partai politik sebaiknya tidak melampaui kewenangan Presiden dalam menyusun jajaran menteri dan wakil menteri.

    “Kita itu harus tahu betul bahwa sekali lagi, untuk menteri, wakil menteri, itu hak prerogatif Bapak Presiden. Kita partai-partai ini jangan melakukan tindakan melampaui batas kewenangannya. Biarlah itu kewenangan Bapak Presiden,” ujarnya.

    Menurutnya, Golkar akan patuh terhadap keputusan yang diambil Presiden sebagai pemegang hak prerogatif.

    “Kita tunduk pada apa yang diputuskan oleh Bapak Presiden,” tandas Bahlil.

    Santer dikabarkan, Presiden Prabowo Subianto akan menggelar reshuffle jilid II atau pelantikan menteri dan wakil menteri di Istana pada Jumat (12/9/2025). Seperti diketahui, masih ada dua posisi menteri yang masih kosong, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) serta Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora). 

  • Romo Magnis hingga Quraish Shihab penuhi undangan Prabowo ke Istana

    Romo Magnis hingga Quraish Shihab penuhi undangan Prabowo ke Istana

    “Kita harapkan yang terbaik-baiknya. Karena itu, penting (untuk) tidak terlambat. Tinggal tiga menit,”

    Jakarta (ANTARA) – Imam Katolik sekaligus pengajar ilmu filsafat Franz Magnis-Suseno atau Romo Magnis hingga Mantan Menteri Agama Quraish Shihab, bersama tokoh lainnya dari Gerakan Nurani Bangsa menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, untuk memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto.

    Romo Magnis yang mengenakan kemeja batik berwarna cokelat dengan tongkatnya berjalan memasuki halaman Istana Kepresidenan dan mengaku tidak ingin terlambat datang menemui Presiden Prabowo.

    “Kita harapkan yang terbaik-baiknya. Karena itu, penting (untuk) tidak terlambat. Tinggal tiga menit,” kata Frans Magnis saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

    Selain Romo Magnis, sejumlah tokoh yang terlihat hadir ke Istana, antara lain mantan Menteri Agama Quraish Shihab, Sinta Nuriyah yang merupakan istri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid dan mantan Menteri Agama Lukman Hakim.

    Lukman Hakim mengatakan bahwa pertemuan para tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) dengan Presiden Prabowo akan membahas mengenai perkembangan terakhir dan kondisi terkini bangsa Indonesia.

    “Kita masih belum tahu mungkin masalah-masalah yang terakhir perkembangan terakhir,” tegasnya.

    Lukman juga membeberkan sejumlah tokoh yang hadir dalam pertemuan ini.

    “Dari gerakan nurani bangsa yang akan hadir adalah tentu ketuanya Ibu Sinta nuriyah Abdurrahman Wahid, lalu kemudian ada Pak Quraish Shihab, ada Romo Magnis Suseno, lalu ada Ibu Omi Komaria Nurcholish Madjid, ada Komaruddin Hidayat, Erry Riyana Hardjapamekas, ada beberapa tokoh yang lain, Profesor Ery Seda, ada Laode Syarif,” sebutnya.

    Sementara itu, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih juga sudah tampak memasuki Kompleks Istana Kepresidenan, di antaranya Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, kemudian Menko bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Kemudian, para tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa itu langsung disambut oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil Rapat dengan Menhan & Panglima TNI Bahas Penataan Tambang Timah

    Bahlil Rapat dengan Menhan & Panglima TNI Bahas Penataan Tambang Timah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan menata kembali tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung.

    Bahlil menjelaskan bahwa rapat sebelumnya bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Agus Subiyanto membahas langkah penanganan masalah tata kelola timah. Dia menegaskan fokus utama pemerintah adalah memperkuat peran timah PT Timah Tbk sebagai pengelola utama.

    Hal ini disampaikan Bahlil sebelum menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).

    “Ya, yang pertama adalah penataan agar memperkuat PT Timah. PT Timah kita harus perkuat karena 89% dari total IUP [izin usaha pertambangan] timah yang ada di Bangka Belitung itu dikuasai oleh PT Timah. Karena itu, kita harus tata, apalagi ini BUMN,” ujarnya kepada wartawan.

    Lebih lanjut, Bahlil menyebut, keterlibatan masyarakat tetap menjadi prioritas dalam implementasi kebijakan ini.

    Menurutnya, penataan sektor pertambangan timah ini diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan tata kelola dan membuka peluang ekonomi lebih luas bagi masyarakat Bangka Belitung.

    “Saya tadi meminta agar dalam implementasinya tetap melibatkan masyarakat, dalam hal ini koperasi, UMKM sebagai bagian daripada kerja-kerja yang ada di IUP PT Timah. Sudah barang tentu memperhatikan aspek sosial, aspek lingkungan, dan juga dalam rangka meningkatkan ekonomi di sana,” jelasnya.

    Saat ditanya mengenai absennya kapolri dalam rapat tersebut, Bahlil enggan berspekulasi.

    “Saya enggak tahu ya. Karena yang mengundang kan Pak Menhan, jadi saya sebagai peserta rapat yang diundang. Jadi saya enggak tahu siapa-siapa aja yang diundang,” tandas Bahlil.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan selaku Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Sjafrie Sjamsoeddin menggelar rapat membahas penertiban dan pengelolaan komoditas sumber daya alam dengan beberapa instansi di kantor Kementerian Pertahanan, Kamis (11/9/2025).

    Adapun, rapat tersebut bertujuan untuk merancang regulasi tata kelola pertambangan timah agar dapat memberikan manfaat lebih besar bagi kemakmuran bangsa, sesuai amanat konstitusi.