Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Kapasitas Pembangkit Panas Bumi di RI Tembus 2,7 Gigawatt

    Kapasitas Pembangkit Panas Bumi di RI Tembus 2,7 Gigawatt

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan saat ini total kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Indonesia mencapai 2,7 gigawatt (GW). Capaian ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pemanfaatan panas bumi terbesar kedua di dunia.

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi mengatakan, pada posisi pertama negara yang telah memanfaatkan energi panas bumi ialah Amerika Serikat dengan kapasitas terpasang di atas 3 GW.

    “Indonesia pada posisi kedua di dunia karena termasuk paling besar potensinya dan paling banyak yang sudah dipakai di dalam pelistrikan. Posisi kita ini kalah sedikit, Pak, dari Amerika. Jadi posisi nomor satu ini Amerika saat ini dengan install 3,6 GW, kita pada posisi 2,7 GW,” kata Eniya dalam acara The 11th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2025 di JCC, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

    “Nah, di dalam lima tahun ini kita berharap percepatan tambah satu giga. Jadi kita bisa melompat untuk menjadi nomor satu di dunia,” tambahnya.

    Eniya menjelaskan bahwa kapasitas terpasang PLTP tiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, kapasitas terpasang hanya 2,6 GW. Penambahan kapasitas terjadi karena telah diresmikan PLTP Ijen beberapa waktu lalu sebesar 34 MW, PLTP Salak Binary sebesar 16 MW dan PLTP Lumut Balai II.

    Di tempat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Presiden Prabowo direncanakan bakal meresmikan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai Unit II, Sumatera Selatan bulan ini. Proyek tersebut memiliki kapasitas sebesar 55 megawatt (MW).

    “Resmi fisiknya, nanti bapak Presiden yang InsyaAllah akan melakukan peresmian di lokasi. Saya sudah minta waktunya, cuma kemarin masih padat-padat. Ya kita tunggu kalau tidak di akhir bulan ini, paling lambat bulan depan, InsyaAllah bapak Presiden yang sendiri akan datang melakukan resmi, karena ini kan 55 Megawatt (MW),” kata Bahlil ketika menanggapi laporan langsung dari petugas yang ada di lokasi secara virtual.

    Dalam laporan petugas tersebut, PLTP Lumut Balai Unit II telah resmi commercial operation date (COD) pada 30 Juni 2025. Hingga kini, pembangkit tersebut mampu memproduksi listrik di atas 100% dari kapasitas, yakni mencapai 56 MW.

    Petugas tersebut juga melaporkan bahwa pembangkit ini berkontribusi signifikan dalam mendukung target net zero emission pemerintah. Pasalnya, pasokan listrik dari PLTP Lumut Balai Unit II telah mengaliri puluhan ribu rumah tangga serta mereduksi emisi karbon hingga 280 ribu ton Co2 per tahun.

    “PLTP ini juga berkontribusi signifikan terhadap program nett zero emission karena bisa mengaliri listrik ke rumah warga dan mereduksi emisi 280 co2 ton per tahun,” katanya dalam memberikan laporan kepada Bahlil.

    Tonton juga Video: Jokowi Heran PLTP Tak Jalan Cepat Meski RI Punya 40% Energi Panas Bumi Dunia

    (kil/kil)

  • Bahlil Lahadalia Bakal Temui Manajemen Freeport McMoran Negosiasi Divestasi Saham – Page 3

    Bahlil Lahadalia Bakal Temui Manajemen Freeport McMoran Negosiasi Divestasi Saham – Page 3

    Bahlil mengaku diminta Presiden Prabowo untuk berkomunikasi dengan pihak Freeport untuk mempercepat penambahan kepemilikan saham ini. Setelah negosiasi selesai, maka saham pemerintah di PT Freeport Indonesia akan lebib dari 61 persen.

    “Saya diminta untuk bisa melakukan komunikasi percepatan dan kalau itu sudah fix, Insya Allah Freeport akan kita mempertimbangkan untuk melakukan kelanjutan daripada kontrak,” tutur Bahlil.

    Saham Freeport Murah

    Menurut dia, harga 10 persen lebih saham Freeport Indonesia relatif murah. Sebab, kata Bahlil, nilai buku aset Freeport dinilai sudah sangat tipis.

    “Untuk 10 persen lebih, itu tidak, biayanya sangat murah sekali. Karena valuasi asetnya kan kita anggap itu sudah nilai bukunya sangat tipis sekali. Tetapi itu kan terjadi untuk sampai dengan 2041,” jelas Bahlil.

    Sebelumnya, rencana penambahan kepemilikan 10 persen saham Freeport Indonesia sudah dicanangkan sejak era Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi. Kepemilikan saham mayoritas di PT Freeport tersebut diyakini akan memberikan keuntungan besar bagi negara.

     

     

  • Ambisi Danantara Pertebal Kepemilikan Saham Freeport dengan Harga Cuma-cuma

    Ambisi Danantara Pertebal Kepemilikan Saham Freeport dengan Harga Cuma-cuma

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mulai mengebut kembali negosiasi penambahan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) setelah jalan di tempat selama 2 tahun terakhir.

    Dalam perkembangan terbaru, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mengupayakan agar pemerintah melalui holding BUMN tambang MIND ID dapat menambah kepemilikan sebesar 12% di PTFI. Target baru ini lebih besar dari rencana semula yang hanya sebesar 10%.

    CEO Danantara Rosan P. Roeslani mengatakan bahwa rencana akuisisi saham tersebut masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya target malah 12% [penambahan saham di PTFI]. Dalam waktu dekat sedang menunggu arahan dari Bapak Presiden,” kata Rosan usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, Selasa (16/9/2025).

    Saat ini, 51,23% saham PTFI telah dikuasai oleh MIND ID dan sisanya 48,77% digenggam oleh Freeport-McMoRan Inc (FCX). Akuisisi tambahan saham 12% akan mempertebal kepemilikan saham Indonesia di salah satu tambang tembaga dan emas terbesar dunia menjadi 63,23%.

    Menurut Rosan, pembahasan teknis akuisisi tambahan saham tersebut kini sudah memasuki tahap akhir. Dia pun memastikan bahwa upaya penambahan saham ini tidak akan membebani keuangan negara.

    “Free of charge [gratis], mantap kan,” ujarnya sambil tersenyum.

    Adapun, divestasi tambahan saham Freeport ini menjadi salah satu syarat bagi Freeport untuk mendapat perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) selepas 2041.

    Dalam kesempatan terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, seiring mulai adanya kepastian negosiasi penambahan saham, pihaknya juga akan memproses perpanjangan IUPK Freeport.

    “Awalnya kan kita sepakat untuk penambahan saham 10% Freeport, tapi tadi berkembang negosiasi yang insyaallah katanya lebih dari itu. Nah, saya diminta untuk bisa melakukan komunikasi percepatan dan kalau itu sudah fix, insyaallah Freeport akan kita pertimbangkan untuk melakukan kelanjutan daripada kontrak,” kata Bahlil usai menghadiri rapat terbatas terkait Stimulus Ekonomi di Kantor Presiden, Senin (15/9/2025).

    Tahun lalu, pemerintah Indonesia telah menerbitkan aturan baru yang mengakomodasi percepatan pengajuan perpanjangan IUPK Freeport.

    Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Beleid itu diteken Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi pada Kamis (31/5/2024).

    Lewat PP tersebut, Jokowi memastikan PTFI bisa mendapatkan perpanjangan kontrak tambang setelah memiliki fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian (smelter) terintegrasi dalam negeri dan telah melakukan perjanjian jual beli saham baru yang tidak dapat terdilusi sebesar paling sedikit 10% dari total jumlah kepemilikan saham kepada BUMN.

    Sebelumnya, Freeport-McMoRan menyatakan bahwa pengajuan permohonan perpanjangan IUPK akan dilakukan pada 2025.

    Selain itu, President & Chief Executive Officer Freeport-McMoran Kathleen Quirk juga mengungkapkan bahwa penawaran saham tambahan PTFI untuk Indonesia akan berasal dari kepemilikan saham Freeport-McMoran dan pengalihan saham baru akan dilakukan pada 2041. Adapun, penawaran harga divestasi akan mengacu nilai buku pada akhir 2041.

    “Dan harga yang dibayarkan pada saat itu akan menjadi penggantian modal yang telah dikeluarkan antara sekarang dan 2041,” kata Quirk pertengahan tahun lalu.

    “Pada dasarnya, ini hanyalah penggantian nilai buku dari apa yang ada untuk mendapatkan manfaat dari periode setelah 2041. Jadi pada dasarnya, lihatlah pada nilai buku di akhir tahun 2041 dan persentase pro rata, 10% saham kami akan dialihkan dan itu akan menjadi harga pembelian yang akan menjadi penggantian modal,” jelasnya.

    Keuntungan dan Risiko Penambahan Saham Freeport

    Sementara itu, pengamat menilai penambahan saham di PTFI dapat memperkuat posisi pemerintah dalam menerima manfaat ekonomi dan finansial dari perusahaan tambang tersebut.

    Pengamat BUMN sekaligus Managing Director Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Toto Pranoto menilai apabila Indonesia berhasil meningkatkan share di PTFI, tentu akan bagus dilihat dari sisi manfaat ekonomi dan finansial ke depan.

    “Potensi dividen bisa lebih besar, demikian pula cash flow akan makin bisa dikontrol oleh owner mayoritas yaitu MIND ID. Sebagai pemilik mayoritas, tentu bargaining position ke Freeport juga bisa lebih kuat,” jelas Toto kepada Bisnis, Selasa (16/9/2025).

    Kendati demikian, dia mengingatkan pemerintah perlu memperhatikan kesiapan dana untuk menambah saham di PTFI tersebut. Pun, Toto mengingatkan jangan sampai pemerintah mengambil utang baru demi membiayai akuisisi yang dilakukan MIND ID. Oleh karena itu, kesiapan pendanaan perlu dihitung secara cermat oleh pemerintah.

    “Aspek pendanaan jangan fokus di utang saja, bisa juga misal dengan asset backed securitization sehingga mengurangi tekanan utang,” imbuh Toto.

    Lebih lanjut, Toto menuturkan bahwa dengan menjadi mayoritas pemegang saham, maka posisi vital makin kuat di pihak Indonesia. Sementara itu, tambang PTFI saat ini di Grasberg, Papua Tengah perlu penguasaan teknologi tinggi. 

    Oleh karena itu, MIND ID harus mempersiapkan kemampuan untuk mengatasi permasalahan itu.

    “Jadi perlu langkah persiapan lebih kuat dan strategis supaya saat transaksi berhasil maka pihak Indonesia juga sudah ready untuk mempertahankan kinerja operasional yang sudah dicapai saat ini,” kata Toto.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat, penambahan saham di PTFI harus menjawab dua pertanyaan besar. 

    Pertama, apakah pemerintah dengan akuisisi saham lebih besar bersedia menyelesaikan dampak lingkungan yang ditimbulkan PTFI?

    “Kalau saham makin besar tapi eksternalitas negatif PTFI ditanggung pemerintah, ini namanya ketiban masalah bukan malah untung,” kata Bhima. 

    Kedua, apakah dengan saham lebih besar pemerintah bisa memastikan nilai tambah produk tembaga dan emas PTFI dirasakan lebih banyak oleh masyarakat? 

    Menurut Bhima, kalau tidak ada manfaatnya untuk masyarakat, penambahan saham di PTFI menjadi percuma. Dia menambahkan bahwa, penambahan saham itu semangatnya tidak bisa sekadar nasionalisme sempit, tetapi perlu pertimbangan ruang fiskal. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan uji kelayakan secara transparan.

    “Uji kelayakan yang transparan dan pelibatan masyarakat terdampak baik di Papua lokasi tambang dan di Gresik,” kata Bhima.

  • Sah! Ahmad Erani Dilantik jadi Sekjen ESDM, Jisman Dicopot dari Dirjen Gatrik

    Sah! Ahmad Erani Dilantik jadi Sekjen ESDM, Jisman Dicopot dari Dirjen Gatrik

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik Ahmad Erani Yustika sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Rabu (17/9/2025).

    Penunjukan Erani sebagai Sekjen Kementerian ESDM tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 147/TPA Tahun 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian ESDM.

    Erani pun kini menggantikan Dadan Kusdiana pada posisi Sekjen Kementerian ESDM. Sementara itu, Dadan kini menjabat sebagai Sekjen Dewan Energi Nasional (DEN).

    Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga melantik Irjen Pol Yudhiawan sebagai Inspektur Jenderal Kementerian ESDM. Adapun, kursi inspektur jenderal Kementerian ESDM saat ini memang sedang kosong usai Bambang Suswantono pensiun beberapa waktu lalu.

    “Khusus Pak Erani dan Yudhiawan selamat datang di Kementerian ESDM,” ucap Bahlil dalam acara pelantikan.

    Di sisi lain, Bahlil memberhentikan dengan hormat Jisman P. Hutajulu dari jabatannya sebagai dirjen ketenagalistrikan (gatrik) dan melantiknya sebagai staf ahli bidang perencanaan strategis Kementerian ESDM.

    Untuk diketahui, Erani saat ini menjabat sebagai Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang dibentuk Prabowo. Saat ini, ia juga tengah mengemban tugas sebagai komisaris PT Pertamina Patra Niaga.

    Guru Besar Ilmu Ekonomi Kelembagaan di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya itu sebelumnya juga pernah menjadi Kepala Sekretariat Wapres pada 2022 lalu. 

  • Senator minta ESDM tinjau ulang pemberian kembali izin operasi PT GAG

    Senator minta ESDM tinjau ulang pemberian kembali izin operasi PT GAG

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPD RI asal Provinsi Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor meminta Kementerian ESDM meninjau ulang pemberian kembali izin operasional PT GAG Nikel agar tidak menimbulkan permasalahan sosial dan keamanan.

    Ia mengharapkan diadakan dialog terlebih dahulu dengan masyarakat agar masing-masing pihak menemukan titik temu.

    “Sebaiknya dengarkan dahulu apa keinginan pemilik tanah adat, orang Raja Ampat dan orang Papua. Supaya ke depannya semua berjalan lancar dan tidak menimbulkan gejolak yang bisa berakibat negatif,” kata dia dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Anggota Komite I DPD RI yang membidangi politik, pemerintahan, hukum, pertahanan dan keamanan itu pun mempertanyakan begitu mudahnya izin operasional dibuka kembali secara sepihak tanpa mengajak dialog masyarakat Papua.

    “Izin tambang dikeluarkan kembali setelah dihentikan, tetapi tanpa mengajak bicara orang Papua, orang Raja Ampat, pemilik tanah adat dan hak ulayat. Ini yang punya tempat siapa, yang kasih izin siapa. Seharusnya pemilik tanah adat, orang Papua, orang Raja Ampat, diajak bicara,” ujar dia.

    Masyarakat Papua, lanjut dia, sebenarnya sangat terbuka. Mereka akan dengan senang jika diajak bicara dari hati ke hati.

    “Sebenarnya kan diajak bicara dulu. Oke, PT GAG Nikel beroperasi kembali, dengan catatan pekerjanya 80 persen orang dari Papua, 20 persen diperbolehkan dari luar, khusus untuk yang ahli-ahli. Dialog seperti ini yang diinginkan masyarakat Papua. Ini tidak, tahu-tahu langsung peralatan jalan, tiba-tiba dioperasikan tambang tanpa sepengetahuan masyarakat asli,” tuturnya.

    Seperti diketahui, Kementerian ESDM menyatakan PT GAG Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya sudah kembali beroperasi sejak Rabu (3/9).

    Kementerian ESDM menyatakan beroperasinya kembali PT GAG Nikel merupakan salah satu proses evaluasi dan audit lingkungan.

    “Itu kan (operasi) dalam rangka untuk evaluasi, audit lingkungan secara menyeluruh. Itu kan harus dalam kondisi operasi,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (15/9).

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menghentikan sementara kegiatan operasi anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (Antam) itu pada awal Juni 2025 guna menindaklanjuti pengaduan masyarakat di tengah ramainya isu pertambangan yang merusak ekosistem Raja Ampat dengan tagar SaveRajaAmpat.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kata Bahlil Soal Kabar Shell PHK Pekerja Imbas BBM Langka

    Kata Bahlil Soal Kabar Shell PHK Pekerja Imbas BBM Langka

    Jakarta –

    SPBU Shell dikabarkan melakukan pemutusan hubungan kerja imbas kelangkaan pasokan bahan bakar minyak (BBM). Begini respons Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Bahlil mengungkap perusahaan swasta seperti Shell bisa mengatasi masalah gangguan stok dengan membeli BBM dari PT Pertamina.

    “Sebenarnya mereka bisa melakukan kolaborasi dengan Pertamina, kemarin, saya sudah pimpin rapat dengan Pertamina, dan Wamen saya juga sudah pimpin rapat. Nanti saya cek perkembangan terakhir tim yang saya bentuk,” kata Bahlil dikutip dari video Sekretariat Presiden saat menjawab pertanyaan wartawan.

    President Director and Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian jelaskan pihaknya melakukan penyesuaian kegiatan operasional, termasuk tim yang bertugas melayani pelanggan.

    “Kami melakukan penyesuaian kegiatan operasional di jaringan SPBU Shell selama produk BBM jenis bensin tidak tersedia secara lengkap, termasuk penyesuaian jam operasional dan tim yang bertugas melayani para pelanggan,” ujar Ingrid melalui pesan singkat kepada detikOto, Selasa (16/9/2025).

    Kabar PHK itu sebelumnya menyebar di berbagai platform media sosial seperti X (dulu Twitter). Salah satunya diunggah oleh pemilik akun X @ganissatanica.

    “Minggu ketiga September stock diprediksi habis sehingga banyak yang akan kena PHK. Shell akan tetap buka cuman jualan oli dan diesel (dengan komposisi 2 staff dalam 1 shift). Kemungkinan stok bensin Super & Power akan datang lagi di bulan Oktober antara minggu kedua/ketiga,” tulis unggahan @ganissatanica dikutip Senin (15/9).

    Isu PHK juga menyebar melalui kabar media sosial lain. Shell disebut tidak bisa mendapatkan stok impor lagi, imbasnya operasional jadi terganggu.

    “Ini kita udah terakhir pak, yang lain udah pada di-layoff. Stock impor udah ga akan ada lagi sampe tahun depan. Kalo stock yang di terminal penyimpanan abis, selesai sudah,” tulis unggahan di Threads, dikutip Selasa (16/9/2025).

    Bahlil menegaskan badan usaha penyedia bahan bakar swasta sudah diberikan alokasi impor lebih banyak dari tahun lalu.

    “SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110 persen dibandingkan 2024,” ungkap dia.

    “Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak diberikan, contoh 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kilo liter, di 2025 kita memberikan kuota impor satu juta kilo liter plus 10 persen, berarti 1,1 juta kilo liter,” jelasnya lagi.

    (riar/rgr)

  • Pasokan BBM Seret, Shell Indonesia Ubah Jam Kerja hingga Rumahkan Sebagian Karyawan – Page 3

    Pasokan BBM Seret, Shell Indonesia Ubah Jam Kerja hingga Rumahkan Sebagian Karyawan – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tidak ada tambahan impor bahan bakar minyak (BBM) untuk pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta, seperti Shell, BP, dan Vivo.

    “Tidak ada. Sinkronisasi (impor) dengan Pertamina,” ucap Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman, dikutip dari Antara, Selasa (9/9/2025).

    Arahan tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Shell, BP AKR, dan Vivo selaku pengelola SPBU swasta. Laode meminta kepada Shell, BP AKR, dan Vivo untuk menyerap impor BBM dari Pertamina, sebagaimana arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Laode pun memastikan terdapat sinkronisasi standar kualitas BBM, sebagaimana yang telah termaktub dalam regulasi yang dikeluarkan oleh Ditjen Migas terkait spesifikasi BBM.

    “Jadi, ini (kualitas) sudah diatur, harusnya tidak ada isu dengan spesifikasinya,” kata Laode.

    Ia juga menjelaskan bahwasanya pemerintah sudah memberi tambahan impor BBM bagi pengelola SPBU swasta sebesar 10 persen dari impor tahun lalu.

    “Dan diharapkan badan usaha swasta bisa memanfaatkan kelebihan volume ini untuk mendistribusikan BBM gasoline-nya, bensinnya,” tuturnya.

    Akan tetapi, pada 2025 justru terjadi perubahan dinamika pasar, dari masyarakat yang biasa membeli BBM bersubsidi seperti Pertalite, kini beralih ke BBM nonsubsidi.

     

  • Ancang-ancang Reshuffle Lanjutan Kabinet Prabowo, Bakal Terjadi Minggu Ini?

    Ancang-ancang Reshuffle Lanjutan Kabinet Prabowo, Bakal Terjadi Minggu Ini?

    Bisnis.com, JAKARTA – Riuh politik di Istana Negara seakan tak sepi bergema. Setelah pelantikan kabinet pada Senin (8/9/2025) September 2025, saat Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk merombak sebagian besar jajaran menteri, kini isu reshuffle kembali muncul.

    Seperti diketahui Sri Mulyani Indrawati, Budi Gunawan, Budi Arie Setiadi, Abdul Kadir Karding, dan Dito Ariotedjo telah lengser dari kursi menteri kabinet Merah Putih. Posisi mereka telah digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa, Ferry Juliantono, hingga pejabat baru di Kementerian Haji dan Umrah.

    Namun, meski seremoni pelantikan berlangsung khidmat, publik tak benar-benar pulang dengan kepastian. Dua kursi strategis dibiarkan kosong Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Kekosongan itu menjadi simbol dari sesuatu yang lebih besar: Benarkah reshuffle kali ini belum selesai?

    “Untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam. Nanti akan diumumkan,” ujar Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, selepas pelantikan dua pekan silam.

    Sejak awal, kabar reshuffle tak berhenti berembus. Isyarat datang dari berbagai arah dari pidato Presiden, dari pertemuan internal partai, hingga bisikan di koridor Istana. Awalnya, publik memperkirakan reshuffle jilid dua akan terjadi pada Jumat (12/9/2025).

    Namun, rencana itu buyar. Prabowo justru terbang ke Doha, Qatar, untuk bertemu Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, menyusul serangan Israel ke Doha pada Selasa (9/9/2025) lalu.

    Tertundanya reshuffle lanjutan membuat publik semakin penasaran. Apalagi, pekan ini Presiden Prabowo dijadwalkan bertolak ke Amerika Serikat untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB pada Selasa (23/9/2025). Banyak yang menduga, pengumuman kabinet baru akan dilakukan sebelum keberangkatan ke New York.

    Pergantian Sri Mulyani menjadi headline utama. Selama hampir 14 tahun, ia menjadi ikon stabilitas fiskal. Namun, Prabowo memilih Purbaya Yudhi Sadewa, ekonom dengan latar belakang lembaga penjamin simpanan, untuk menggantikannya.

    Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti membaca keputusan Prabowo sebagai kombinasi faktor pribadi dan politik.

    “Selain faktor psikologis, kejenuhan dan mentoknya ide-ide kreatif dalam mengelola ekonomi juga ikut memengaruhi. Ritme kerja dengan Presiden Prabowo pun tampaknya tidak lagi padu,” ujarnya.

    Tak kalah mengejutkan, pencopotan Budi Gunawan dari posisi Menko Polkam. Isu lemahnya koordinasi keamanan saat demonstrasi besar akhir Agustus disebut-sebut sebagai pemicu. Meski begitu, pengamat menilai ada lapisan politik lebih dalam Prabowo mulai membersihkan warisan Jokowi.

    “Artinya, 25% sudah diganti. Proses de-Jokowinisasi jelas sedang berlangsung, sekaligus mengarah ke gerindranisasi kabinet,” lanjut Ray.

    Dua kursi kosong yakni Menko Polkam dan Menpora kini jadi arena spekulasi politik. Menko Polkam, jantung koordinasi keamanan negara, sementara dipegang ad interim oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. Namun, posisi ini dianggap terlalu vital untuk dibiarkan lama tanpa pejabat definitif.

    Sementara kursi Menpora, yang ditinggalkan Dito Ariotedjo, justru memunculkan gosip segar. Puteri Anetta Komarudin, politisi muda Golkar, masuk bursa calon kuat.

    Kabar di balik layar menyebut ada tujuh nama lain yang sedang dipertimbangkan untuk masuk kabinet. Dari politisi muda hingga tokoh serikat buruh, bahkan mantan lawan politik Prabowo. Grace Natalie, Said Iqbal, Budiman Sudjatmiko, Airin Rachmi Diany, hingga Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman disebut-sebut masuk radar. Tak ketinggalan nama Mahfud MD, mantan rival Prabowo di Pilpres 2024.

    Partai- Partai Menunggu Isyarat dan di kubu partai politik, sikapnya beragam. Misalnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memilih berhati-hati dan menekankan bahwa keputusan itu merupakan wewenang penuh Kepala negara.

    “Itu hak prerogatif Bapak Presiden. Kita partai-partai jangan melampaui batas kewenangan. Biarlah Presiden yang memutuskan,” ucapnya.

    PDIP, partai yang kini berposisi sebagai oposisi kritis, juga menjaga jarak dalam mengindahkan isu tersebut.

    “Kalau hal yang sifatnya praktis, taktis pemerintahan lingkup eksekutif, ya kita tidak ikut campur. Tapi kalau menyangkut kebijakan strategis, kita akan jadi mitra kritis,” ujar Aria Bima.

    Sementara itu, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko membantah dengan tegas tidak mengetahui adanya pembicaraan tersebut.

    “Saya tidak tahu menahu. Tidak ada pembicaraan itu. Saya masih fokus di BP Taskin, menjalankan tugas percepatan pengentasan kemiskinan,” katanya.

    Kalkulasi Politik Prabowo

    Mengapa reshuffle kali ini terasa lebih dramatis dibanding periode-periode sebelumnya? Ray Rangkuti mengatakan pertama, Prabowo sedang membangun jarak dari bayang-bayang Jokowi. Dari 12 menteri warisan Jokowi, kini hanya tersisa 8.

    Kedua, reshuffle bukan sekadar pergantian orang, melainkan strategi konsolidasi kekuasaan. Prabowo memerlukan tim yang benar-benar loyal sekaligus mampu menghadapi dinamika global, mulai dari krisis pangan hingga gejolak keamanan di Timur Tengah.

    Ketiga, ada kalkulasi internasional. Kehadiran Prabowo di panggung PBB pekan depan akan menjadi ujian citra. Kabinet yang solid dan berwajah baru akan memperkuat pesan bahwa Indonesia siap memainkan peran global lebih aktif.

    Meski reshuffle sudah diumumkan, publik merasakan ada babak yang belum ditutup. Dua kursi kosong menjadi tanda tanya besar. Prabowo sendiri memilih menggantung jawaban. Kapan nama-nama baru akan masuk ke dalam kabinetnya.

    “Ya nanti tunggu, tunggu waktu, biar kalian ada semangat,” kata Prabowo ketika ditanya soal pelantikan Menko Polkam dan Menpora.

    Jawaban ini justru memperkuat dugaan bahwa reshuffle belum selesai. Bahwa gelombang baru bisa saja datang dalam hitungan hari, sebelum Presiden terbang ke New York.

    Publik kini hanya bisa menunggu: apakah reshuffle jilid dua benar-benar akan diumumkan pekan ini, atau akan kembali ditunda hingga Presiden kembali dari Sidang PBB?

    Yang jelas, tanda tanya itu tetap menggantung, sedangkan ancang-ancang reshuffle lanjutan Prabowo mungkin masih terus berlanjut.

  • Harga Batu Bara Acuan (HBA) Periode Kedua September 2025, Kalori Tinggi Turun

    Harga Batu Bara Acuan (HBA) Periode Kedua September 2025, Kalori Tinggi Turun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga batu bara acuan (HBA) untuk penjualan periode kedua September 2025. Tercatat HBA untuk kalori tinggi turun.

    HBA periode kedua September 2025 tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 307.K/MB.01/MEM.B/2025. Beleid ini ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 12 September 2025.

    Perinciannya, HBA untuk batu bara kalori tinggi dalam kesetaraan nilai kalori 6.322 kcal/kg GAR pada periode kedua September 2025 ditetapkan sebesar US$103,49 per ton. Harga tersebut turun dibanding periode pertama September 2025 yang sebesar US$105,33 per ton.

    Berikutnya, HBA untuk batu bara nilai kalori 5.300 kcal/kg GAR ditetapkan sebesar US$64,4 per ton untuk periode kedua September 2025. Angka ini turun dibandingkan periode pertama September 2025, yakni US$66,5 per ton.

    Sementara itu, HBA batu bara dengan kesetaraan nilai kalori 4.100 kcal/kg GAR dipatok US$42,5 per ton untuk periode kedua September ini. Angka tersebut naik tipis dibandingkan pada periode pertama September yang senilai US$42,3 per ton.

    Lalu, HBA batu bara dengan kesetaraan nilai kalor 3.400 kcal/kg GAR dipatok US$32,78 per ton pada periode kedua September. Angka itu naik dibandingkan periode pertama Agustus yang sebesar US$32,32 per ton.

    Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 72 Tahun 2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batu bara, nilai HBA periode kedua bulan berjalan merupakan rata-rata tertimbang volume harga jual batu bara pada titik serah secara free on board di atas kapal pengangkut (FOB vessel).  

    Harga jual itu juga dalam kesetaraan spesifikasi HBA dengan rentang sampel 6.100-6.500 kcal/kg GAR transaksi penjualan batu bara untuk pembayaran royalti pada aplikasi ePNBP Minerba, pada tanggal pengapalan minggu keempat dua bulan sebelumnya hingga minggu ketiga bulan sebelumnya.

    Selain HBA, Bahlil juga menetapkan harga mineral acuan (HMA) berbagai komoditas mineral periode kedua September 2025.

    Tercatat, HMA nikel kini dipatok US$15/dmt. Ini naik dibanding periode pertama September yang senilai US$14.899/dmt.

    Kemudian, HMA aluminium dipatok US$2.604,3/dmt. HMA tersebut naik dibanding periode pertama September, yakni US$2.592,5/dmt.

    Selanjutnya, HMA tembaga dipatok US$9.741,8/dmt pada periode pertama September ini. Angka tersebut naik dibandingkan HMA tembaga pada periode pertama September yang senilai US$9.632,9/dmt.

    Adapun, HMA kobalt dipatok US$32.897/dmt pada periode kedua September. Angka ini naik tipis dibandingkan periode pertama September yang senilai US$32.894/dmt.

    Melalui Kepmen ESDM Nomor 80.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan, HBA dan HMA akan terbit sebanyak dua kali dalam 1 bulan, yakni setiap tanggal 1 dan 15.

  • BBM SPBU Swasta Kosong, Begini Kata Bahlil soal Kuota Impor

    BBM SPBU Swasta Kosong, Begini Kata Bahlil soal Kuota Impor

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons fenomena kekosongan jenis bahan bakar tertentu yang terus berlangsung di SPBU swasta. Dia menegaskan badan usaha penyedia bahan bakar swasta sudah diberikan alokasi impor lebih banyak dari tahun lalu.

    “SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110 persen dibandingkan 2024,” kata Bahlil dikutip dari video Sekretariat Presiden, Selasa (16/9/2025).

    “Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak diberikan, contoh 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kilo liter, di 2025 kita memberikan kuota impor satu juta kilo liter plus 10 persen, berarti 1,1 juta kilo liter,” jelasnya lagi.

    Seperti diketahui, berdasarkan pantauan detikOto di lapangan, beberapa SPBU swasta, seperti BP dan Shell terjadi kekosongan stok BBM. Misalnya seperti di wilayah Depok dan Jakarta Selatan.

    Pada SPBU BP hanya tersedia BBM jenis Ultimate Diesel. Sementara Shell hanya menjual V-Power Diesel.

    Diberitakan detikcom sebelumnya, Praktisi Minyak dan Gas Bumi (Migas) Hadi Ismoyo menilai kekosongan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta belakangan terjadi karena adanya perubahan regulasi impor BBM.

    Hadi menjelaskan aturan perizinan BBM sebelumnya berlaku 12 bulan sekali, namun sejak 2025 izin hanya berlaku 6 bulan. Menurutnya, kondisi ini membuat SPBU swasta kesulitan menyesuaikan diri karena harus menata ulang logistik dan perangkat pendukung.

    “Logistics cost dan perangkat pendukungnya kan perlu di-setting ulang. Bagi SPBU swasta yang mengandalkan impor, butuh waktu untuk menyesuaikannya. Akhirnya yang terjadi justru kelangkaan dan kegaduhan,” katanya saat dihubungi detikcom, Rabu (3/9/2025).

    (riar/din)