Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Megawati hingga Bahlil temui Prabowo bahas situasi negara

    Megawati hingga Bahlil temui Prabowo bahas situasi negara

    Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat. Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan proses

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama sejumlah pimpinan lembaga negara dan partai politik, termasuk Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, untuk membahas perkembangan situasi di Tanah Air.

    “Hari ini saya didampingi Presiden Republik Indonesia ke-5 Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia saudara Ahmad Muzani, Ketua DPR RI saudari Puan Maharani, Ketua DPD RI saudara Sultan Najamuddin,” kata Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu.

    Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menyebut hadir Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Kholid, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, serta Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

    Kepala Negara menyatakan pemerintah menghormati kebebasan berpendapat masyarakat. Prabowo juga menegaskan aparat yang melakukan kesalahan yang menyebabkan meninggalnya pengemudi ojol Affan Kurniawan sedang menjalani pemeriksaan secara terbuka untuk proses Sidang Etik.

    “Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat. Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan,” ujar Prabowo.

    Selain itu, Presiden mengatakan para ketua umum partai telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing yang dinilai keliru dalam menyampaikan pernyataan.

    Pimpinan DPR, lanjutnya, juga akan mencabut sejumlah kebijakan, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

    “Para pimpinan DPR juga telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui Ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat,” kata Prabowo.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 6 Prabowo: DPR Akan Cabut Besaran Tunjangan dan Berlakukan Moratorium Kunker Luar Negeri Nasional

    6 Prabowo: DPR Akan Cabut Besaran Tunjangan dan Berlakukan Moratorium Kunker Luar Negeri Nasional

    Prabowo: DPR Akan Cabut Besaran Tunjangan dan Berlakukan Moratorium Kunker Luar Negeri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mencabut sejumlah kebijakan DPR, termasuk tunjangan jumbo bagi anggota Dewan serta memoratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
    Hal ini disampaikan Prabowo seusai bertemu dengan pimpinan MPR, DPR, DPD, dan para ketua umum partai politik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
    “Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo, Minggu.
    Prabowo menyebutkan, para ketua umum partai politik juga akan mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah anggota DPR yang pernyataannya membuat gaduh.
    Menurut dia, hal ini merupakan bentuk sikap dari aspirasi murni masyarakat.
    “Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” kata Prabowo.
    Pertemuan pada siang ini diikuti oleh Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan B Najamudin, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
    Selain itu, ada pula Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Kholid.
    Seperti diketahui, DPR menjadi sorotan karena adanya tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan untuk setiap anggota.
    Selain itu, anggota DPR juga disorot karena melakukan kunjungan ke luar negeri.
    Besarnya tunjangan anggota DPR ini memicu unjuk rasa di sejumlah tempat yang kemudian berubah menjadi kericuhan dalam beberapa waktu terakhir.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Serahkan 18 Nama Calon Komite BPH Migas ke DPR RI

    Pemerintah Serahkan 18 Nama Calon Komite BPH Migas ke DPR RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 18 nama calon Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kepada Komite XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, penyerahan ini membuka rangkaian tahapan di DPR RI, termasuk uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), untuk menentukan pengisian jabatan pada lembaga tersebut.

    “Bapak Presiden telah menyerahkan 18 nama calon ketua dan anggota Komite BPH Migas kepada Komite XII DPR RI untuk selanjutnya dilakukan fit and proper test,” kata Dadan yang juga selaku Ketua Panitia Seleksi melalui keterangan resmi dikutip Sabtu (30/8/2025).

    Kementerian ESDM, kata Dadan, berharap proses seleksi dapat berjalan baik dan diperoleh ketua dan anggota komite BPH Migas yang terbaik. Ini demi memperkuat pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan gas bumi.

    Menurutnya, melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI, akan dipilih 9 nama yang nantinya ditetapkan sebagai ketua dan anggota komite BPH Migas periode 2025–2029. Adapun proses ini merupakan bagian dari tahapan formal untuk pengisian jabatan pada periode yang bersangkutan. 

    Sebelumnya, Panitia Seleksi Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas telah melaksanakan seleksi administrasi dan wawancara, hasilnya kemudian disampaikan kepada Prabowo oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sesuai ketentuan.

    Nama-nama hasil seleksi administrasi dan jadwal assessment sempat dipublikasikan dalam pengumuman resmi yang menjadi dasar pengajuan ke tingkat selanjutnya.

    Untuk diketahui, BPH Migas merupakan lembaga di bawah Kementerian ESDM yang bertugas mengatur penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak serta pengangkutan gas bumi melalui pipa di Indonesia. 

    Setelah tahapan fit and proper test selesai, DPR RI akan menetapkan anggota komite yang akan menjalankan tugas-tugas tersebut pada periode 2025–2029.

    Berikut daftar nama usulan calon ketua dan anggota komite BPH Migas 2025-2029:

    1. Abdul Halim, S.Si., M.M. 

    2. Alimuddin Baso, S.T. M.A.B. 

    3. Arief Nurzaman, S.T. 

    4. Arief Wardono, S.E. 

    5. Bambang Hermanto. S.E., Mikom. 

    6. Bambang Utoro, S.H., M.M., M.Env.Stud. 

    7. Dr. Baskara Agung Wibawa, S.E., M.M. 

    8. Ir. Dwi Anggoro Ismukurnianto, M.Sc. 

    9. Ir. Eman Salman Arief, MBA. 

    10. Erika Retnowati, Ak., M.Si. 

    11. Fathul Nugroho, S.Si, MPP 

    12. Ir. Harya Adityawarman 

    13. Hasbi Anshory, S.E., M.M. 

    14. Ir. Mustafid Gunawan, M.E. 

    15. Sahat Purba, S.T. 

    16. Ir. Senda Hurmuzan Kanam, M.Sc. 

    17. Ir. Sutrisno, M.M. 

    18. Wahyudi Anas, S.T.

  • Ini Hasil Utusan Bahlil ke Angola Belajar Bangun Kilang

    Ini Hasil Utusan Bahlil ke Angola Belajar Bangun Kilang

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa tim teknis dari Indonesia yang ditugaskan untuk mempelajari pembangunan kilang minyak nasional dengan kapasitas 1 juta barel per hari (bph) ke Angola, Afrika, telah kembali ke Indonesia.

    Tim teknis tersebut terdiri dari unsur Pertamina, Lemigas, Ditjen Migas, dan SKK Migas. Rencananya pemerintah akan membangun kilang ini dalam bentuk kilang portabel yang tersebar di sejumlah wilayah RI.

    Bahlil mengatakan dari hasil kunjungan tersebut diharapkan pada September 2025 akan masuk proses keputusan pembangunan kilang minyak 1 juta barel.

    “Tim kita sudah pulang dan sekarang September ini mau dilakukan finalisasi. Tim dari Angola, tim kami juga berangkat ke Angola untuk mengecek pabrik-pabrik industri mereka yang sudah jalan. Kemudian di September ini kita akan melakukan finalisasi yang kedua,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (29/8/2025).

    Sebelumnya, Bahlil mengatakan tim tersebut ditugaskan tidak hanya untuk mempelajari pembangunan kilang minyak nasional dengan kapasitas 1 juta bph, tapi juga memuat rencana pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah (crude storage) dengan kapasitas simpan selama 21 hari.

    “Termasuk sebenarnya adalah kita akan membangun crude storage untuk ketahanan energi kita selama 21 hari,” katanya.

    Adapun saat ditanya apakah proyek kilang ini akan tetap dikerjakan oleh Pertamina seperti kilang-kilang sebelumnya, atau dibuka untuk swasta, Bahlil memastikan bahwa pemerintah membuka semua opsi.

    “Dua-duanya opsinya ada. Apakah Pertamina atau blending atau swasta sendiri,” katanya.

    Bahlil mengatakan pembangunan kilang sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong program hilirisasi sebagai strategi utama memperkuat ketahanan energi nasional.

    (rrd/rrd)

  • Bahlil Angkat Bicara soal 4,2 Juta Hektare Tambang Ilegal di Kawasan Hutan

    Bahlil Angkat Bicara soal 4,2 Juta Hektare Tambang Ilegal di Kawasan Hutan

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons temuan Satuan Tugas (Satgas) Penataan Kawasan Hutan (PKH) yang mengungkap adanya aktivitas tambang ilegal seluas 4,2 juta hektare di kawasan hutan.

    Bahlil menegaskan pihaknya sudah menyerahkan persoalan tersebut sepenuhnya kepada Satgas PKH untuk ditindaklanjuti. Ia menjelaskan, temuan tambang ilegal di kawasan hutan terbagi dalam tiga kategori.

    “Itu kan yang ditata itu adalah areal-areal yang di dalam kawasan hutan. Ada tiga kriterianya: mereka melakukan penambangan di areal hutan yang tidak ada IUP-nya, tidak ada IPPKH-nya. Jadi ini illegal mining,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (29/8/2025).

    Bahlil mengatakan penataan penambangan tersebut mencakup: pertama, tambang yang ada di dalam kawasan hutan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Kedua, penambangan di kawasan hutan yang memiliki IUP tetapi tidak mengantongi IPPKH.

    “Yang ketiga, mereka melakukan penambangan di kawasan hutan ada IUP-nya, ada IPPKH-nya, tapi kuota IPPKH-nya dilanggar. Contoh dia mendapatkan hanya 100 hektare, tapi dia melakukan penambangan lebih dari 100 hektare, mungkin 150 hektare atau 200 hektare. Lebih teknisnya silakan tanyakan ke Satgas,” katanya.

    Sebelumnya, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menemukan ada sekitar 4,2 juta hektare lahan pertambangan ilegal. Jutaan hektare lahan tambang itu berada di dalam kawasan hutan tanpa izin.

    “Satgas PKH telah mengidentifikasi lahan seluas 4.265.376,32 hektare yang tidak memiliki IPPKH atau izin pinjam pakai kawasan hutan,” kata Ketua Pelaksana

    Satgas PKH, Febrie Adriansyah, dalam jumpa pers di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (28/8/2025) dikutip dari detikNews.

    Febrie belum membeberkan di mana tepatnya lokasi tambang ilegal di kawasan hutan itu. Ia hanya menyatakan Satgas PKH bakal melakukan operasi penertiban awal bulan depan.

    “Kami sudah melakukan rapat beberapa kali untuk merencanakan operasi penertiban tersebut. Maka kita putuskan pada tanggal 1 bulan 9 nanti kita akan melakukan operasi tersebut,” ungkap Febrie.

    Setelah lahan tambang ilegal itu berhasil kembali dikuasai negara, pengelolaannya akan dititipkan kepada Kementerian BUMN sebelum diserahkan kepada kementerian terkait secara permanen.

    “Dan hasil penguasaan kawasan hutan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan ketika kita kuasai, sementara akan kami titipkan kepada

    Kementerian BUMN untuk dikelola sampai nanti secara legal dapat diberikan kepada kementerian terkait,” tutur Febrie.

    Tonton juga video “Komisi XII Soal Prabowo Peringatkan Jenderal Terlibat Tambang Ilegal” di sini:

    (rrd/rrd)

  • Bahlil Sebut Freeport Belum Ajukan Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga

    Bahlil Sebut Freeport Belum Ajukan Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku belum menerima pengajuan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga dari PT Freeport Indonesia (PTFI). Adapun, izin ekspor tersebut akan berakhir pada 16 September mendatang. 

    Untuk diketahui, ekspor konsentrat tembaga Freeport yang sudah diberikan izin yakni sebanyak 1,4 juta wet ton. Sementara itu, hingga pertengahan Agustus 2025, Freeport baru menggunakan 65% dari kuota ekspor tersebut.

    Kendati demikian, Bahlil menegaskan hingga saat ini pihak PTFI tidak mengajukan permintaan perpanjangan izin ekspor. Alhasil, dia menyimpulkan bahwa tidak ada lagi kondisi kahar yang terjadi di smelter PTFI.

    “Sampai dengan hari ini tidak ada pengajuan dan kalau tidak ada pengajuan saya anggap semuanya sudah baik,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (29/8/2025). 

    Menurut Bahlil, saat ini smelter pemurnian Freeport yang mengalami kebakaran pada Oktober lalu sudah mulai produksi secara maksimal bertahap 70%-80% saat ini. 

    Sebagai informasi, PTFI telah menghadapi berbagai masalah berulang dengan fasilitas smelternya dalam 12 bulan terakhir. Tahun lalu, insiden kebakaran menunda pengoperasian smelter barunya di Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur. 

    Insiden yang disimpulkan sebagai kondisi kahar ini membuat pemerintah kembali memberikan relaksasi ekspor konsentrat yang sejatinya telah dilarang sejak Juni 2023.   

    Belum lama ini, satu unit smelter perusahaan yang dikelola PT Smelting juga mengalami kerusakan. Hal ini belakangan menyebabkan kapasitas penyerapan konsentrat tembaga dari tambang Grasberg, Papua, berkurang. Alhasil, kerusakan itu mengakibatkan 100.000 ton konsentrat tak dapat diproses.

    Adapun sinyal pengajuan perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat dilontarkan langsung oleh Presiden Direktur PTFI Tony Wenas. Pasalnya, dua smelter milik perusahaan belum beroperasi dengan kapasitas penuh. 

    Ketika ditanya apakah akan mengajukan kembali perpanjangan izin ekspor, Tony mengatakan, hal itu bergantung pada hasil evaluasi pemerintah. 

    “Kan akan dievaluasi oleh pemerintah, jadi sesuai dengan Kepmen [Keputusan Menteri ESDM]-nya memang akan dievaluasi pada saat mau berakhirnya. Itu yang kita tunggu hasil evaluasi dari pemerintah lah,” ujar Tony. 

    Menurut Tony, evaluasi yang dilakukan pemerintah membutuhkan waktu yang tak singkat. Di sisi lain, ramp up atau peningkatan kapasitas produksi smelter baru Freeport di JIIPE masih terus dilakukan sesuai dengan kurva yang direncanakan PTFI. 

    “Itu [ramp up] mulai dengan 40%, 50%, 60%, sekarang mendekati 70%,” ucap Tony. 

    Sementara itu, perbaikan smelter di PT Smelting ditargetkan rampung pada 7 September 2025 mendatang. Tony menjelaskan, perbaikan pada pabrik oksigen di PT Smelting telah menyebabkan penundaan startup fasilitas smelter, setelah shutdown selama 1 bulan untuk perawatan.   

    “Lagi downtime karena maintenance, terus kemudian pabrik oksigennya yang ada di sebelah situ, yang dibutuhkan untuk operasi itu ada kerusakan, mungkin sekitar tanggal 7 September sudah bisa berproduksi lagi,” tuturnya.

  • Laode Dilantik Dirjen Migas, Fokus pada Lifting dan Reformasi Regulasi

    Laode Dilantik Dirjen Migas, Fokus pada Lifting dan Reformasi Regulasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan dua tugas utama yang harus dijalankan Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) baru yaitu Laode Sulaeman. 

    Direktur Jenderal Migas ESDM Laode Sulaeman mengatakan dalam pelantikan tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memerintahkan dirinya untuk mengutamakan upaya menjaga dan meningkatkan lifting migas dan menyelesaingan proses lelang sejumlah lapangan migas.

    “Kita implementasikan secara teknis, apa yang beliau sampaikan kan garis besarnya, nah kita implementasikan secara teknis. Tadi lifting kita jaga, kemudian lapangan-lapangan yang harus dilelang itu segerakan, itu dua itu tadi,” kata Laode kepada wartawan di Kantor ESDM, Jumat (29/8/2025). 

    Di sisi lain, Laode yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perencanaan dan Pemabngunan Infrastruktur Migas juga memastikan perkembangan proyek jaringan pipa seperti pipa gas transmisi Cirebon-Semarang tahap II hingga pipa Dumai-Sei Mangeki (Dusem) masih sesuai rencana. 

    Dia memastikan untuk pipa Cisem II akan selesai pada 2026 atau tahun dengan dengan progres pembangunan saat ini lebih dari 77%. Sementara itu, untuk proyek Dusem akan segera dilelangkan dalam waktu dekat. 

    “Jargas [jaringan gas] juga kan sudah dicanangkan juga akan ditambah,” tuturnya. 

    Lebih lanjut, terkait dengan pasokan gas yang belakangan sempat menjadi sorotan, dia memastikan bahwa masalah gas di Jawa Barat sudah teratasi sehingga tidak ada lagi gangguan. 

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi melantik Laode Sulaeman menjadi Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM hari ini. 

    “Alhamdulillah saya melantik Dirjen Migas yang dalam beberapa bulan terakhir kosong, yaitu Pak Laode Sulaeman. Beliau ini sejak masuk pegawai di ESDM pegawai di Migas, pernah di Lemigas, jadi bukan orang luas,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (29/8/2025).  

    Bahlil menunjuk Laode karena riwayat kariernya di sektor migas yang mumpuni dan dinilai mampu mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto  untuk ketahanan dan swasembada energi nasional.  

    Dia mengarahkan Dirjen Migas baru ini akan bekerja sama dengan SKK Migas, KKKS. Bahlil juga mendorong Laode untuk melakukan reformasi yang menghambat proses percepatan terhadap proses lelang wilayah kerja migas. 

  • Bahlil Minta SPBU Swasta Beli BBM di Kilang Pertamina Jika Stok Kosong

    Bahlil Minta SPBU Swasta Beli BBM di Kilang Pertamina Jika Stok Kosong

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta perusahaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta yang kehabisan stok bahan bakar minyak (BBM) untuk membeli di kilang milik PT Pertamina (Persero). 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah pada tahun ini telah memberikan tambahan alokasi kuota impor minyak untuk perusahaan swasta dengan kenaikan sebesar 10% dari alokasi tahun lalu. 

    “Nah kalau ada yang masih kurang, ya silahkanlah beli juga di Pertamina, karena Pertamina juga barangnya ada, karena ini terkait dengan neraca ekspor impor kita,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor ESDM, Jumat (29/8/2025). 

    Dengan tambahan 10% tersebut, Bahlil memberi contoh perusahaan A yang misalnya mendapatkan kuota impor minyak 1 juta liter pada 2024 maka pada tahun ini perusahaan tersebut sudah mendapatkan izin impor 1,1 juta liter. 

    Menurut Bahlil, langkah pemerintah untuk mendorong perusahaan swasta membeli stok BBM ke Pertamina merupakan upaya menjaga neraca perdagangan nasional. 

    “Saya pikir bukan kita pilih kasih semuanya yang kita kasih, tapi kan harus ada juga bagian-bagian yang kita jaga tentang kondisi negara,” tuturnya. 

    Bahlil membantah isu kelangkaan minyak atau stok BBM karena kilang Pertamina dinilai mampu untuk memasok kebutuhan dalam negeri.

    Dia juga menekankan dalam aturan yang ada, jika perusahaan swasta tidak mendapat alokasi sesuai dengan kebutuhan maka dapat membeli dari Pertamina. 

    “Di Pertamina itu ada kilangnya, supaya ini kita menjaga sebelumnya. Pertamina kan ada kilang, kalau kita impor, stok masih ada, kita ini mengurus negara, tidak mengurus perusahaan,” jelasnya. 

    Asal tahu saja, izin impor BBM untuk SPBU swasta pada 2025 berdasarkan kebijakan Kementerian ESDM berlaku selama 6 bulan dan akan ada evaluasi berkala setiap 3 bulan.

    Namun, Bahlil menegaskan bahwa evaluasi tersebut tidak mengubah kuota atau volume yang sudah ditetapkan di awal. 

    Adapun, kebijakan ini merupakan perubahan dari periode izin tahunan yang lebih panjang sebelumnya untuk meningkatkan fleksibilitas pengawasan pasokan energi.

  • Profil Laode Sulaeman, Dirjen Migas ESDM Baru

    Profil Laode Sulaeman, Dirjen Migas ESDM Baru

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi melantik Laode Sulaeman sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Migas. Posisi tersebut sebelumnya kosong sejak Februari 2025 lalu. 

    Adapun, pada Jumat (29/8/2025) hari ini Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menunjuk Laode yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi. 

    Laode dinilai sudah kompeten di sektor migas lantaran pengalamannya di berbagai lembaga, salah satunya Lemigas. 

    Bahlil mengarahkan Dirjen Migas baru ini akan bekerja sama dengan SKK Migas, KKKS. Bahlil juga mendorong Laode untuk melakukan reformasi yang menghambat proses percepatan terhadap proses lelang wilayah kerja migas. 

    “Kemudian juga bagaimana bisa mempersiapkan mengalokasikan gas untuk domestik maupun market kita di luar negeri agar semua bisa berjalan,” ujar Bahlil di Kantor ESDM, Jumat (29/8/2025). 

    Profil Dirjen Migas Laode Sulaeman

    Pria kelahiran Nganganaumala, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara pada 25 Mei 1971 itu telah menjabat sebagai Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, Ditjen Migas, Kementerian ESDM sejak 2022. 

    Dia juga sebelumnya sempat mengisi jabatan Kepala Bagian Analisis dan Evaluasi pada Biro Perencanaan, Sekjen Kementerian ESDM. 

    Sosok yang merupakan lulusan Magister Teknik Kimia Universitas Indonesia (UI) pada 2002 itu pada 2017, Laode dilantik menjadi Kepala Subdirektorat Investasi Ketenagalistrikan pada Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Ditjen Ketenagalistrikan. 

    Sementara itu, merujuk data LHKPN yang terakhir kali dilaporkannya ke KPK pada periode 31 Desember 2024, jumlah harta kekayaannya sebesar Rp 2.348.846.350 atau Rp2,34 miliar. 

  • Tok! Bahlil Lantik Laode Sulaeman Jadi Dirjen Migas ESDM

    Tok! Bahlil Lantik Laode Sulaeman Jadi Dirjen Migas ESDM

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi melantik Laode Sulaeman menjadi Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM hari ini.

    “Alhamdulillah saya melantik Dirjen Migas yang dalam beberapa bulan terakhir kosong, yaitu Pak Laode Sulaeman. Beliau ini sejak masuk pegawai di ESDM pegawai di Migas, pernah di Lemigas, jadi bukan orang luas,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (29/8/2025). 

    Bahlil menunjuk Laode karena riwayat kariernya di sektor migas yang mumpuni dan dinilai mampu mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto  untuk ketahanan dan swasembada energi nasional. 

    Dia mengarahkan Dirjen Migas baru ini akan bekerja sama dengan SKK Migas, KKKS. Bahlil juga mendorong Laode untuk melakukan reformasi yang menghambat proses percepatan terhadap proses lelang wilayah kerja migas. 

    “Kemudian juga bagaimana bisa mempersiapkan mengalokasikan gas untuk domestik maupun market kita di luar negeri agar semua bisa berjalan,” imbuhnya. 

    Sebelumnya, Laode diketahui telah menjabat sebagai Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi di Ditjen Migas ESDM sejak 2022.

    Laode terpilih setelah melalui seleksi 5 calon Dirjen Migas ESDM yaitu Alimuddin Baso, Julian Ambassadur Shiddiq, Laode Sulaeman, Mirza Mahendra, dan Noor Arifin Muhammad.

    Dengan dilantiknya Laode hari ini, dia mengisi kekosongan kursi Dirjen Migas sejak Februari 2025 lalu setelah Achmad Muchtasyar dinonaktifkan dari posisi terkait pada 10 Februari 2025.

    Achmad hanya menjadi Dirjen Migas ESDM kurang dari sebulan setelah dilantik. Dia sebelumnya merupakan Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, anak usaha Pertamina yang mengurusi niaga dan distribusi bahan bakar minyak (BBM).