Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Rapimnas Golkar rekomendasikan agar dibentuk koalisi permanen

    Rapimnas Golkar rekomendasikan agar dibentuk koalisi permanen

    Koalisi Permanen ini tidak hanya dibangun untuk memenangkan kontestasi Pemilihan Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 Partai Golkar menghasilkan sejumlah rekomendasi, yang di antaranya mendorong agar adanya koalisi permanen sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan.

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu, mengatakan bahwa tujuan dari koalisi permanen itu adalah untuk memastikan setiap kebijakan strategis pemerintah memperoleh dukungan politik yang stabil, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta menjaga kesinambungan pembangunan nasional dalam jangka panjang.

    “Stabilitas politik merupakan prasyarat utama bagi pembangunan berkelanjutan,” kata Bahlil.

    Dia mengatakan Partai Golkar mengatakan koalisi permanen itu adalah transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan koalisi yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan.

    “Koalisi Permanen ini tidak hanya dibangun untuk memenangkan kontestasi Pemilihan Presiden,” kata dia.

    Selain itu, dia menyampaikan bahwa doktrin karya-kekaryaan Partai Golkar merupakan instrumen yang efektif dalam mewujudkan Astacita sebagai arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

    Doktrin itu, kata dia, menempatkan kerja nyata, produktivitas, dan kebermanfaatan sebagai landasan utama dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik. Dengan pendekatan yang menekankan hasil dan keberlanjutan, karya-kekaryaan mendorong sinergi antara negara, dunia usaha, dan masyarakat.

    “Sehingga setiap program pembangunan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rapimnas Golkar Putuskan Dorong Koalisi Partai Permanen

    Rapimnas Golkar Putuskan Dorong Koalisi Partai Permanen

    Liputan6.com, Jakarta – Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 menghasilkan sepuluh keputusan, yang tertuang dalam bentuk rekomendasi atau pernyataan politik Rapimnas I Partai Golkar tahun 2025.

    Sepuluh pernyataan politik Rapimnas I Partai Golkar tahun 2025, di antaranya, Golkar mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya.

    Golkar juga merekomendasikan pemilihan umum atau Pemilu terbuka lewat beberapa perbaikan.

    “Terkait dengan pelaksanaan Pemilu, Partai Golkar merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem Proporsional Terbuka dengan memperbaiki aspek teknis penyelenggaraan, penyelenggara, dan tata kelola untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil,” ujar Ketua Umum atau Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam keterangannya, Minggu (21/12/2025).

    Dia melanjutkan, Partai Golkar juga mendorong transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral menjadi koalisi permanen.

    “Menuju pembentukan Koalisi Permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan. Koalisi Permanen ini tidak hanya dibangun untuk memenangkan kontestasi Pemilihan Presiden, tetapi dilembagakan sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan,” ungkap Bahlil.

     

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespon kabar Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Adapun Ardito terseret kasus suap, terjaring OTT KPK pada Rabu (10/12). “Saya belum dapat kabarnya. Yang pertama, saya belum dapat kabarnya, yang kedua, ho…

  • Rapimnas Golkar Usulkan Pilkada via DPRD

    Rapimnas Golkar Usulkan Pilkada via DPRD

    Rapimnas Golkar Usulkan Pilkada via DPRD
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golongan Karya (Golkar) menghasilkan 10 usulan, salah satunya adalah pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
    “Adapun sepuluh pernyataan politik Rapimnas I Partai
    Golkar
    tahun 2025 di antaranya adalah Partai Golkar mengusulkan pilkada melalui DPRD sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya,” demikian bunyi siaran pers Partai Golkar, Minggu (21/12/2025).
    Rapimnas I Golkar tahun 2025 itu telah berlangsung di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (20/12/2025).
    Terkait pelaksanaan pemilu, Golkar merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem proporsional terbuka melalui pembenahan aspek teknis penyelenggaraan, kelembagaan penyelenggara, dan tata kelola guna mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.
    Di samping itu, Golkar mendorong perubahan pola kerja sama politik dari koalisi elektoral yang bersifat taktis menjadi
    Koalisi Permanen
    yang ideologis dan strategis, berbasis kesamaan platform dan agenda kebijakan.
    Koalisi Permanen ini tidak hanya ditujukan untuk memenangkan Pemilihan Presiden, tetapi juga dilembagakan sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan.
    Dalam pernyataan politiknya, Golkar prihatin dan berempati kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa doktrin Karya Kekaryaan Partai Golkar merupakan instrumen efektif untuk mewujudkan Asta Cita sebagai arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
    Golkar mengapresiasi dan mendukung arah kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, serta kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global.
    Secara khusus, Golkar menyatakan dukungan kepada Prabowo dalam perannya sebagai pemimpin dunia Islam untuk mendorong penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza demi perdamaian di Timur Tengah, khususnya antara Palestina dan Israel, dengan menegaskan dukungan terhadap Palestina sebagai negara yang merdeka, berdaulat, dan independen.
    Dalam pernyataan politiknya, Golkar juga menegaskan bahwa ketahanan energi dan hilirisasi merupakan pilar strategis transformasi ekonomi nasional guna mencapai pertumbuhan ekonomi delapan persen menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing, sesuai visi Asta Cita.
    Selain itu, Rapimnas menekankan pentingnya peningkatan efektivitas pembangunan dan percepatan kesejahteraan masyarakat di Papua, terutama pascapemekaran provinsi.
    Rapimnas juga menegaskan bahwa penegakan hukum yang berwibawa merupakan fondasi utama bagi stabilitas negara, keadilan, kesejahteraan, serta penguatan demokrasi dan persatuan nasional.
    Pernyataan politik Rapimnas turut menyoroti pentingnya penguatan peran masyarakat sipil (civil society) dan masyarakat algoritma (algorithm society) sebagai pilar dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
    Rapimnas Golkar kemarin berlangsung dari pagi hingga tengah malam. 
    “Rapimnas ini dimulai sejak jam sembilan pagi dan baru berakhir setengah dua belas malam. Ini menunjukkan keseriusan Partai Golkar dalam mengelola organisasi serta menyusun program prioritas dan rekomendasi politik secara matang,” ujar Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam keterangannya.
    Bahlil menegaskan, seluruh pembahasan dalam Rapimnas bersifat internal partai dan difokuskan sepenuhnya untuk memperkuat konsolidasi organisasi Golkar di semua tingkatan.
    “Semua pembahasan dalam Rapimnas ini bersifat internal, sebagai bagian dari konsolidasi organisasi untuk memastikan Partai Golkar tetap solid dan siap menghadapi tantangan ke depan,” tegasnya.
    Agenda utama Rapimnas I Partai Golkar Tahun 2025 meliputi pembahasan organisasi, pembahasan program prioritas partai, serta pembahasan pernyataan politik.
    Seluruh agenda tersebut dibahas secara mendalam dalam suasana yang hangat, terbuka, dan akomodatif, dengan mengedepankan semangat musyawarah dan kebersamaan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rapimnas Golkar Hasilkan 10 Pernyataan Politik

    Rapimnas Golkar Hasilkan 10 Pernyataan Politik

    Jakarta (beritajatim.com) – Partai Golkar telah rampung menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025. Rapimnas tersebut menghasilkan 10 keputusan yang tertuang dalam bentuk rekomendasi atau pernyataan politik Rapimnas I Partai Golkar tahun 2025.

    “Rapimnas ini dimulai sejak jam 9 pagi dan baru berakhir setengah 12 malam. Ini menunjukkan keseriusan Partai Golkar dalam mengelola organisasi serta menyusun program prioritas dan rekomendasi politik secara matang,” ujar Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam keterangannya usai menutup Rapimnas I Partai Golkar Tahun 2025, Minggu (21/12/2025).

    Bahlil menegaskan, seluruh pembahasan dalam Rapimnas bersifat internal partai dan difokuskan sepenuhnya untuk memperkuat konsolidasi organisasi Partai Golkar di semua tingkatan.

    “Semua pembahasan dalam Rapimnas ini bersifat internal, sebagai bagian dari konsolidasi organisasi untuk memastikan Partai Golkar tetap solid dan siap menghadapi tantangan ke depan,” katanya.

    Agenda utama Rapimnas I Partai Golkar Tahun 2025 meliputi pembahasan organisasi, pembahasan program prioritas partai, serta pembahasan pernyataan politik. Seluruh agenda tersebut dibahas secara mendalam dalam suasana yang hangat, terbuka, dan akomodatif, dengan mengedepankan semangat musyawarah dan kebersamaan.

    Adapun sepuluh pernyataan politik Rapimnas I Partai Golkar tahun 2025 diantaranya adalah Partai Golkar mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya.

    Terkait dengan pelaksanaan Pemilu, Partai Golkar merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem Proporsional Terbuka dengan memperbaiki aspek teknis penyelenggaraan, penyelenggara, dan tata kelola untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil.

    Di samping itu, Partai Golkar juga mendorong transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan Koalisi Permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan.

    Koalisi Permanen ini tidak hanya dibangun untuk memenangkan kontestasi Pemilihan Presiden, tetapi dilembagakan sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan.

    Dalam pernyataan politiknya, Partai Golkar juga merasakan keprihatinan dan empati yang mendalam kepada seluruh masyarakat yang terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Selain itu, pernyataan politik juga menegaskan bahwa doktrin Karya Kekaryaan Partai Golkar merupakan instrumen yang efektif dalam mewujudkan Asta Cita sebagai arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

    Partai Golkar mengapresiasi dan mendukung penuh arah kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, serta peran kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik.

    Secara khusus, Partai Golkar memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai pemimpin dunia Islam dalam mengatasi krisis kemanusian di Gaza untuk perdamaian di Timur Tengah, khususnya Palestina dan Israel, di mana Palestina sebagai negara independen yang merdeka dan berdaulat.

    Partai Golkar dalam pernyataan politiknya juga menegaskan bahwa ketahanan energi dan hilirisasi merupakan pilar strategis dalam mentransformasi ekonomi nasional dengan pertumbuhan ekonomi 8 persen menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing, sebagaimana diarahkan dalam visi Asta Cita.

    Di samping itu, peningkatan efektivitas pembangunan dan percepatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua, khususnya setelah terjadinya pemekaran provinsi juga menjadi point dalam pernyataan politik Rapimnas.

    Rapimnas juga menyikapi bahwa penegakan hukum yang berwibawa merupakan fondasi utama bagi berfungsinya negara secara stabil, adil, dan sejahtera, sekaligus penopang utama demokrasi dan persatuan nasional.

    Point lain pernyataan politik juga memandang penting penguatan peran masyarakat sipil (civil society) dan masyarakat algoritma (algorithm society) sebagai pilar penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. [hen/suf]

  • Sikap Politik Golkar Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Sikap Politik Golkar Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Liputan6.com, Jakarta – Partai Golkar menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025. Agenda utama Rapimnas membahas organisasi, pembahasan program prioritas partai, serta pembahasan pernyataan politik.

    Rapimnas I Golkar ini menghasilkan 10 rekomendasi atau pernyataan politik salah satunya soal usulan agar kepala daerah dipilih DPRD.

    “Partai Golkar mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya,” ujar Ketum Golkar Bahlil Lahadalia dalam keterangannya, Minggu (21/12/2025).

    Bahlil menceritakan, Rapimnas I dilaksanakan sejak jam 9 pagi hingga setengah 12 malam. Dia mengklaim durasi yang cukup panjang menunjukkan keseriusan Partai Golkar dalam mengelola organisasi serta menyusun program prioritas dan rekomendasi politik secara matang.

    Bahlil menegaskan seluruh pembahasan dalam Rapimnas bersifat internal partai dan difokuskan sepenuhnya untuk memperkuat konsolidasi organisasi Partai Golkar di semua tingkatan.

    “Semua pembahasan dalam Rapimnas ini bersifat internal, sebagai bagian dari konsolidasi organisasi untuk memastikan Partai Golkar tetap solid dan siap menghadapi tantangan ke depan,” tegasnya.

    Sebelumnya, usulan itu juga pernah disinggung Bahlil Lahadalia saat puncak HUT ke-61 Partai Golkar. Bahlil kembali mendorong wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kabupaten/kota, usulan yang sebelumnya telah disampaikan Golkar pada tahun lalu. Menurutnya, sistem tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan stabilitas politik.

    “Setelah kami mengkaji, alangkah lebih baik memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPRD kabupaten/kota agar kita tidak lagi pusing-pusing,” tegasnya.

     

  • Bahlil Cs Harus Digusur dari Beringin

    Bahlil Cs Harus Digusur dari Beringin

    GELORA.CO -Partai Golkar berpeluang besar jeblok di pemilu mendatang akibat ulah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji dan Wakil Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

    Demikian disampaikan Wakil Ketua Kordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Riza Fakhrumi Tahir dikutip dari RMOLSumut, Sabtu 20 Desember 2025.

    Riza menilai, saat ini kerja politik mereka bukan untuk kepentingan Golkar, tapi untuk kepentingan parpol lain. 

    Menurut Riza, Bahlil, Sarmuji dan Doli adalah orang-orang paling bertangungjawab dalam pelemahan Golkar. 

    “Tidak layak mereka berada di pucuk pimpinan Golkar. Mereka pengkhianat. Harus disingkirkan dari kepemimpinan Golkar,” kata Riza yang juga Ketua Bidang Organisasi MW KAHMI Sumut itu.

    Riza melihat, di bawah kepemimpinan Bahlil dan Sarmuji, posisi Golkar sangat rawan dan berbahaya. Golkar terancam degradasi pada Pemilu mendatang. 

    Oleh sebab itu, Riza mengimbau Akbar Tandjung, Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, Agung Laksono, Setya Novanto dan Airlangga Hartarto segera turun tangan menyelamatkan Golkar.

    “Jangan anggap sepele pemberhentian Ijeck. Kasus Ijeck di Sumut bisa berimplikasi secara nasional,” demikian Riza. 

  • Marak OTT KPK, Bahlil Minta Kader Golkar Tak Melenceng dari Aturan

    Marak OTT KPK, Bahlil Minta Kader Golkar Tak Melenceng dari Aturan

    Marak OTT KPK, Bahlil Minta Kader Golkar Tak Melenceng dari Aturan
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Golkar
    Bahlil Lahadalia
    mengingatkan seluruh kader partainya yang menjabat di lembaga eksekutif maupun legislatif agar bekerja sesuai aturan dan tidak menyalahgunakan kewenangan.
    Pernyataan ini disampaikan menyusul maraknya kepala daerah yang juga kader partai politik terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Hal tersebut disampaikan Bahlil saat merespons pertanyaan awak media mengenai sejumlah kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dalam beberapa waktu terakhir.
    “Menyangkut dengan instruksi kepada kader partai, kami memang dari DPP Partai Golkar selalu meminta kepada semua kader, baik di eksekutif maupun legislatif, agar bekerja sesuai aturan. Taat pada aturan,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Sabtu (20/12/2025).
    Bahlil menegaskan, peringatan tersebut telah berulang kali disampaikan kepada seluruh kader agar tidak mengambil keputusan maupun melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.
    “Jangan ada satu keputusan atau tindakan yang melenceng dari aturan,” lanjutnya.
    Ia menekankan, instruksi tersebut berlaku tanpa pengecualian bagi semua kader Golkar yang memegang jabatan publik.
    “Itu instruksi partai kepada kader partai dimanapun berada, yang telah memegang jabatan, amanah untuk rakyat, baik di eksekutif maupun legislatif,” tutup Bahlil.
    Pernyataan ini mencuat setelah salah satu kepala daerah yang menjadi kader Golkar, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 10 November 2025. Ardito diketahui bergabung dengan Partai Golkar setelah memenangkan Pilkada Lampung Tengah.
    Ardito diduga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lainnya berupa gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025.
    Dalam perkara tersebut, Ardito diduga melakukan pengondisian agar sejumlah proyek pemerintah dimenangkan oleh rekanannya. Ia juga disebut mematok
    fee
    sebesar 15 hingga 20 persen dari nilai proyek yang dikerjakan di lingkungan Pemkab Lampung Tengah.
    Pengondisian proyek itu diduga dilakukan Ardito dengan meminta anggota DPRD Lampung Tengah, Riki Hendra Saputra, untuk mengatur pemenang pengadaan barang dan jasa di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melalui mekanisme penunjukan langsung di E-Katalog.
    KPK menduga, Ardito Wijaya menerima
    fee
    senilai Rp 5,25 miliar dari sejumlah penyedia barang dan jasa.
    Ade ditangkap KPK pada Rabu (18/12/2025) dan ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu (20/12/2025) dini hari. Ia diduga terlibat dalam praktik suap terkait pengadaan proyek di Pemerintah Kabupaten Bekasi.
    KPK menduga, Ade menerima uang suap senilai Rp 14,2 miliar yang berkaitan dengan praktik ijon proyek.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lamhot salurkan bantuan dan paket Natal ke Pos Pengungsian di Humbang

    Lamhot salurkan bantuan dan paket Natal ke Pos Pengungsian di Humbang

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP Partai Golkar Lamhot Sinaga turun langsung ke Posko Pengungsian di Desa Batu Nagodang Atas, Kecamatan Sijamapolang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, untuk menyalurkan bantuan berupa bahan pangan dan paket Natal.

    Kunjungan dilakukan untuk melihat dampak banjir dan longsor yang merusak lahan pertanian serta infrastruktur, sekaligus memastikan kebutuhan dasar warga terdampak tetap terpenuhi.

    Lamhot yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi VII DPR RI itu berjanji menyampaikan aspirasi warga kepada pemerintah pusat dan instansi terkait agar segera ditangani.

    “Sebagaimana perintah Ketua Umum DPP Golkar Bahlil Lahadalia, kami di Golkar wajib untuk turun langsung membantu sesama di lokasi bencana. Tentunya aspirasi dari warga Humbang ini akan kami bawa ke Jakarta,” kata Lamhot dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Bantuan yang diserahkan dalam kunjungan itu berupa kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, perlengkapan wanita, dan selimut kepada sekitar 100 kepala keluarga yang masih bertahan di posko pengungsian.

    Selain kebutuhan pokok, Lamhot juga membagikan paket bingkisan Natal dan bantuan alat tulis juga disalurkan kepada ratusan anak terdampak, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA.

    Lamhot menyampaikan keprihatinan atas musibah yang menimpa ratusan kepala keluarga dan menegaskan komitmen membantu masyarakat Humbang Hasundutan yang juga tanah kelahirannya.

    Sebagai bentuk kepedulian pribadi, Lamhot Sinaga juga menyumbangkan bantuan material bangunan berupa 500 sak semen kepada warga terdampak banjir dan longsor. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu proses pemulihan pascabencana, terutama perbaikan rumah dan fasilitas umum yang mengalami kerusakan.

    Ia juga mengimbau agar penanganan pascabencana dan relokasi dilakukan secara cepat dan terkoordinasi sehingga warga dapat segera kembali beraktivitas secara normal.

    “Sekali lagi kami akan komit mendorong percepatan penanganan bencana di wilayah Humbang Hasundutan,” ujarnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Saya Dilahirkan Bukan untuk Diurus

    Saya Dilahirkan Bukan untuk Diurus

    GELORA.CO  – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan, dirinya tidak pernah menggunakan Partai Golkar untuk kepentingan pribadi, termasuk bisnis. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025 di DPP Partai Golkar, Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu (20/12/2025).

    “Saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, insya Allah tolong ingatkan saya. Saya ingin menjadi Ketua Partai Golkar, tidak akan pernah saya menjadikan Partai Golkar untuk mengurus kepentingan pribadi saya. Apalagi usaha saya,” ujarnya.

    Dia pun menginstruksikan kepada semua anggota Partai Golkar agar tidak menggunakan Partai Golkar untuk kepentingan pribadinya, termasuk kepada para kader yang ada di DPR. Partai merupakan milik bersama, bukan kelompok tertentu, sehingga seluruh kader partai harus menjaga marwah partai.

    “Saya tidak akan pernah memerintah atau meminta untuk kalian mengurus pribadi saya. Karena saya sudah tahu bagaimana cara mengurus pribadi saya sejak kecil. Saya dilahirkan bukan untuk diurus, tapi untuk mengurus,” katanya.

    Bahlil menerangkan, tidak boleh ada satu kelompok pun yang bisa mengklaim Partai Golkar menjadi milik pribadi apalagi keluarga, karena Partai Golkar dilahirkan dan digagas oleh pendiri bangsa. Golkar merupakan milik keluarga besar bangsa Indonesia sehingga tidak boleh diklaim sebagai milik perseorangan tertentu.

    “Tidak ada partai di republik ini yang proses kelahiran sejarahnya dilahirkan oleh pendiri bangsa. Pikiran-pikiran besarnya pun didirikan, digagas oleh para pendiri bangsa. Karena itu, Golkar nggak boleh ada satu kelompok orang tertentu yang mengklaim Golkar ini seperti punya mereka,” katanya.

    Dia menambahkan, Golkar harus menjadi partai yang inklusif sebagaimana tercatat dalam sejarahnya

  • Marak OTT KPK, Bahlil Minta Kader Golkar Tak Melenceng dari Aturan

    Bahlil Klaim Tak Pernah Gunakan Golkar untuk Urusan Pribadi

    Bahlil Klaim Tak Pernah Gunakan Golkar untuk Urusan Pribadi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan, ia tidak akan pernah meminta Golkar untuk mengurus urusan pribadinya, apalagi untuk keperluan bisnis.
    Hal ini Bahlil sampaikan saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di kantor DPP
    Partai Golkar
    , Jakarta, Sabtu (20/12/2025).
    “Insyaallah saya menjadi ketua umum partai politik yang namanya Partai Golkar, tidak akan pernah saya meminta untuk mengurus urusan pribadi saya, apalagi bisnis saya di partai ini. Enggak pernah,” ujar Bahlil dalam pidatonya.
    Ia menekankan, selama menjadi kader Golkar, ia diajarkan untuk mengemban tugas dengan cara yang baik.
    Bahlil lantas memperingatkan kader-kader Golkar agar tidak menggunakan Golkar untuk kepentingan pribadi dan bisnis mereka.
    “Kalau ketua umum saja enggak boleh, apalagi yang lain. Paham maksud saya?” kata Bahlil.
    Para kader yang hadir dalam rapimnas pun kompak menjawab, “Paham”.
    Lebih lanjut, Bahlil mengaku ia tidak punya banyak mimpi politik.
    “Mimpi saya cuma satu saja, bagaimana kita jaga marwah partai dan menaikkan kursi partai. Itu mimpi saya,” katanya.
    Bahlil mengatakan, ia pun mewakafkan dirinya untuk bisa menghadapi pihak-pihak yang hendak mengganggu Golkar.
    “Untuk itu saya akan mewakafkan diri saya baik moril maupun materiil untuk menghadapi siapapun yang menahan-menahan laju tujuan partai ini,” tegas Bahlil.
    Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menyebutkan bahwa rapimnas hari ini membahas hal terkait peraturan organisasi, penajaman program prioritas, dan rekomendasi-rekomendasi lainnya.
    Karena Rapimnas ini bersifat internal, kata Sarmuji, Golkar tidak mengundang pihak eksternal untuk hadir.
    “Karena ini rapimnas pertama dalam periode ini, jadi penekanannya lebih ke internal, meskipun dibahas juga isu-isu yang bersifat politik kebangsaan,” ujar Sarmuji saat dimintai konfirmasi, Kamis (18/12/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.