Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Bahlil Pastikan Shell-BP Setuju Beli BBM dari Pertamina

    Bahlil Pastikan Shell-BP Setuju Beli BBM dari Pertamina

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan SPBU swasta setuju menambah pasokan base fuel (bensin murni) dari Pertamina.

    Hal ini dilakukan guna mengisi kekosongan BBM di SPBU swasta belakangan ini. Bahlil mengatakan, bahan bakar tersebut akan didapatkan dari impor yang dilakukan Pertamina.

    Hal ini diungkapkannya usai rapat dengan sejumlah SPBU swasta, di antara VIVO, Shell, BP AKR dan Exxon di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

    “Yang pertama adalah mereka setuju dan memang harus setuju untuk beli di kolaborasi dengan Pertamina,” katanya.

    “Syaratnya adalah harus berbasis base fuel. Artinya belum dicampur-campur. Jadi barangnya itu ibarat bikin teh. Tadi dirjen saya menjelaskan, kalau yang awalnya itu Pertamina mau jual sudah jadi teh. Tapi sekarang mereka bilang jangan teh katanya, air panas saja. Jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing tangki di SPBU masing-masing. Dan ini juga sudah disetujui, ini solusi,” sambung .

    Bahlil mengatakan bahwa langkah ini dimulia per hari ini, dan ditargetkan bahan bakar tersebut sudah ada 7 ke depan.

    “Dan pertanyaannya mulai kapan ini berjalan? Mulai hari ini, sudah dibicarakan. Nanti harus dilanjutkan dengan rapat teknis, stoknya, dan kemudian insyaallah paling lambat 7 hari dari sekarang barang sudah bisa masuk di Indonesia,” katanya.

    (hns/hns)

  • ESDM Sebut Groundbreaking Proyek Titan Ditargetkan Akhir Oktober 2025

    ESDM Sebut Groundbreaking Proyek Titan Ditargetkan Akhir Oktober 2025

    Jakarta –

    Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ahmad Erani Yustika menyebutkan proyek ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) antara perusahaan China, Huayou dan Indonesia Battery Corporation (IBC) akan dilakukan groundbreaking pada Oktober atau paling lambat awal November 2025.

    Proyek tersebut biasa dikenal dengan sebutan Proyek Titan dengan total investasi US$ 8 miliar atau setara Rp 132,6 triliun (Kurs Rp 16.576) yang sebelumnya ditargetkan groundbreaking September bulan ini.

    “Yang Titan yang Huayou ya? Sepertinya itu akhir Oktober atau awal November gitu lah. Sekitar itu lah,” katanya saat ditemui Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

    Adapun beberapa waktu lalu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa lewat proyek ini, Indonesia akan menjadi salah satu pemimpin dalam pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Target operasinya kata Bahlil pada akhir tahun 2027.

    “Huayou sebentar lagi akan jalan dengan Antam dan IBC. Total investasi sekitar US$ 8 miliar. Nah, kalau ini semua jadi, kita targetkan 2027 akhir, ini semua sudah jadi, maka Indonesia akan menjadi salah satu negara pertama yang membangun ekosistem baterai mobil yang terintegrasi dari hulu sampai hilir,” ungkap Bahlil dalam keterangannya, Rabu (6/8/2025).

    Untuk diketahui, Huayo merupakan perusahaan yang menggantikan perusahaan Korea Selatan, LG pada proyek baterai kendaraan listrik senilai US$ 9,8 miliar atau sekitar Rp 164 triliun (saat kurs Rp 16.800) di Indonesia.

    Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan perusahaan China, Huayo bakal gantikan LG Energy Solution dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik (EV). Hal ini menyusul keputusan LG Energy Solution mundur dari pertambangan, smelter, pengolahan prekursor, katoda, sel baterai, hingga daur ulang baterai.

    LG, kata Bahlil, sudah merealisasikan sekitar US$ 1,2 miliar dalam proyek tersebut, dan sisanya US$ 8,6 miliar lagi akan digantikan investasinya oleh Huayou.

    “Nah sekarang tinggal kurang lebih sekitar US$ 8 miliaran mulai juga sebagian dari hulu hilir sampai dengan battery cell, 20 gigawatt. Itu alhamdulillah sudah diputuskan sudah disetujui oleh pak presiden. Atas arahan pak presiden sekarang sudah dilakukan oleh konsorsium Huayou dan ini tidak ada masalah lagi dan ini sudah siap untuk dilakukan groundbreaking,” beber Bahlil usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Kamis (22/5/2025).

    Pria yang juga menjadi Ketua Umum Golkar itu mengatakan, porsi saham pemerintah lewat BUMN Indonesia Battery Corporation (IBC) di proyek tersebut 51%. Nantinya, di bawah proyek itu dibentuk perusahaan patungan, namun porsi BUMN hanya 30%. Rencananya, Danantara ikut berpartisipasi menambah porsi saham Indonesia.

    “Di JV berikutnya itu sekarang 30% tapi kita lagi mengupayakan untuk ada kenaikan karena Danantara juga akan ikut berpartisipasi. Nah ini arahan pak presiden kita akan memaksimalkan untuk di atas 40% bahkan sampai dengan 50%, tapi semua itu dalam proses negosiasi,” pungkas Bahlil.

    Tonton juga video “KLH Akan Bawa Hasil 14 Proyek Pengurangan Emisi Karbon ke COP30” di sini:

    (kil/kil)

  • Kebijakan Impor BBM Satu Pintu, Ini Manfaatnya – Page 3

    Kebijakan Impor BBM Satu Pintu, Ini Manfaatnya – Page 3

    Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga menegaskan hingga kini belum menerima permintaan suplai bahan bakar minyak (BBM) dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta, seperti Shell dan British Petroleum (BP AKR), yang tengah menghadapi kelangkaan BBM.

    “Belum ada permintaan (dari SPBU swasta),” ujar Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Roberth Marcelino Verieza Dumatubun, dikutip dari Antara, Kamis (17/9/2025).

    Pernyataan ini menanggapi kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta sejak pertengahan Agustus 2025. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menyarankan agar pengelola SPBU swasta bekerja sama dengan Pertamina Patra Niaga untuk memenuhi kebutuhan pasokan.

    Meski sempat kembali menjual BBM jenis Shell Super pada awal September, stok di SPBU Shell kembali menipis. Berdasarkan data, per Minggu (7/9/2025), ada 50 SPBU Shell di Jakarta yang masih menjual Shell Super, namun jumlah itu turun drastis menjadi hanya 16 SPBU pada Rabu (17/9/2025).

    Menanggapi kondisi tersebut, Bahlil menyampaikan pemerintah telah memberikan tambahan kuota impor BBM sebesar 10 persen bagi SPBU swasta. Ia juga menegaskan, jika masih membutuhkan pasokan lebih, SPBU swasta dapat melakukan kolaborasi dengan Pertamina.

  • BBM SPBU Swasta Langka, Pengusaha Kasih Solusi Ini – Page 3

    BBM SPBU Swasta Langka, Pengusaha Kasih Solusi Ini – Page 3

    Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga menegaskan hingga kini belum menerima permintaan suplai bahan bakar minyak (BBM) dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta, seperti Shell dan British Petroleum (BP AKR), yang tengah menghadapi kelangkaan BBM.

    “Belum ada permintaan (dari SPBU swasta),” ujar Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Roberth Marcelino Verieza Dumatubun, dikutip dari Antara, Kamis (17/9/2025).

    Pernyataan ini menanggapi kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta sejak pertengahan Agustus 2025. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menyarankan agar pengelola SPBU swasta bekerja sama dengan Pertamina Patra Niaga untuk memenuhi kebutuhan pasokan.

    Meski sempat kembali menjual BBM jenis Shell Super pada awal September, stok di SPBU Shell kembali menipis. Berdasarkan data, per Minggu (7/9/2025), ada 50 SPBU Shell di Jakarta yang masih menjual Shell Super, namun jumlah itu turun drastis menjadi hanya 16 SPBU pada Rabu (17/9/2025).

    Menanggapi kondisi tersebut, Bahlil menyampaikan pemerintah telah memberikan tambahan kuota impor BBM sebesar 10 persen bagi SPBU swasta. Ia juga menegaskan, jika masih membutuhkan pasokan lebih, SPBU swasta dapat melakukan kolaborasi dengan Pertamina.

  • Solusi Negara Kendalikan Kuota BBM

    Solusi Negara Kendalikan Kuota BBM

    Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan pemerintah dalam menetapkan tambahan kuota bahan bakar minyak atau BBM untuk swasta melalui pola kolaborasi dengan PT Pertamina (Persero) dinilai sebagai langkah tepat dan sesuai regulasi untuk meredam gangguan pasokan.

    Pengamat energi melihat penetapan alokasi tambahan itu sebagai respons yang proporsional terhadap kelangkaan yang sempat dilaporkan di beberapa SPBU swasta.

    “Ya, ya (sudah) betul. Ini mungkin karena ada kebijakan resiprokal dengan negara-negara yang punya SPBU asing itu. Kita bisa saja menerima, tetapi dengan pengaturan (oleh pemerintah) saya kira sudah cukup bagus,” ujar Marwan Batubara, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS), Selasa (16/9/2025) di Jakarta.

    Marwan menegaskan bahwa langkah administratif berupa alokasi tambahan juga didukung oleh pijakan konstitusional. “Ini menjadi pijakan pemerintah dalam tata kelola kuota BBM untuk SPBU swasta”, kata Marwan.

    Ia mengingatkan bahwa Pasal 33 UUD 1945 menempatkan pengaturan cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak sebagai urusan negara.

    Menurut Marwan, langkah yang diambil pemerintah penting untuk menegaskan aspek pengendalian dan kepastian hukum. Penetapan ini memberi ruang bagi operator swasta untuk menambah pasokan, namun tetap melalui mekanisme pengawasan dan rekomendasi kementerian.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menampik adanya pembatasan kuota distribusi BBM ke swasta.

    “Kalau pada 2024, perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter, tahun ini kita beri 1,1 juta kiloliter. Kalau masih ada kekurangan, kita minta kolaborasi dengan Pertamina. Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu tetap harus dikontrol oleh negara. Supaya semuanya baik,” jelas Bahlil.

    Dari sisi regulasi, penetapan alokasi tambahan tersebut berjalan menurut kerangka hukum yang ada, termasuk ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Di dalamnya, ada prosedur perizinan dan rekomendasi yang mengatur pelaksanaan impor BBM oleh badan usaha sehingga penetapan alokasi tetap berada dalam mekanisme pengawasan kementerian.

    Para pengamat menilai kombinasi antara kepastian alokasi (110%), landasan konstitusional, dan mekanisme perizinan akan membantu menjaga ketersediaan bahan bakar bagi masyarakat tanpa mengabaikan kontrol negara atas sektor strategis.

  • 10 Hari Berlalu, Freeport Masih Cari 7 Pekerja Terjebak Longsor Tambang

    10 Hari Berlalu, Freeport Masih Cari 7 Pekerja Terjebak Longsor Tambang

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Freeport Indonesia (PTFI) masih terus melakukan evakuasi tujuh pekerja yang terjebak imbas longsor di area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC). Pencarian terus dilakukan sejak kejadian longsor pada Senin (8/9/2025) malam.

    VP Corporate Communications PTFI Katri Krisnati menuturkan, tim penyelamat bekerja tanpa henti untuk membuka akses menuju lokasi keberadaan karyawan dengan alat berat jarak jauh (remote loader), bor, dan drone.

    Namun, upaya tersebut masih berisiko serta menghadapi tantangan besar dan risiko keselamatan tinggi.

    “Tantangan terbesar adalah volume material basah yang masih aktif dalam jumlah yang besar, jauh lebih besar dari yang pernah terjadi,” kata Katri, Kamis (18/9/2025).

    Menurutnya, hal ini membuat proses penyelamatan menjadi sangat kompleks, penuh risiko, dan memerlukan waktu tambahan untuk membersihkan material dalam jumlah besar tersebut.

    “Kami menyadari bahwa upaya penyelamatan ini penuh tantangan, dan tidak mudah. Namun demikian, kami tidak akan menyerah dan akan terus mengerahkan segala daya upaya,” ucap Katri.

    Pimpinan Freeport-McMoRan, Chairman of the Board of Directors Richard Adkerson dan President and Chief Executive Officer Kathleen Quirk, didampingi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas pun telah meninjau langsung upaya penyelamatan yang dilakukan. 

    Mereka juga bertemu dengan keluarga karyawan serta mengikuti doa bersama di berbagai komunitas di Tembagapura. Di samping itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Basarnas Mimika telah meninjau beberapa titik di mana upaya evakuasi dilakukan.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terus meminta tim untuk mempercepat evakuasi tujuh pekerja PTFI yang terjebak itu.

    Bahlil mengatakan, tim dari Kementerian ESDM telah berkolaborasi dengan PTFI untuk melakukan evakuasi. Selain itu, kepala inspektur tambang (KaIT) bersama tim inspektur tambang dari Kementerian ESDM juga berada di lokasi untuk melakukan pemantauan. 

    “Tim kami di sana. Kami mau percepatan, kami kerjanya di sana full terus. Pak Tony Wenas [presiden direktur PTFI] kemarin komunikasi dengan saya,” ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (17/9/2025).

    Bahlil menuturkan, cuaca buruk masih menjadi hambatan dalam proses evakuasi. Saat ini, operasional pertambangan di GBC pun dihentikan sementara agar fokus pada proses penyelamatan tujuh pekerja yang terjebak. 

    “Sampai dengan hari ini, Freeport masih dalam proses persiapan evakuasi. Cuaca di sana memang masih dalam kondisi yang belum dimungkinkan karena memang itu kan terjadi di underground,” tutur Bahlil.

  • Pengamat Energi Apresiasi Pemerintah Tangani Kuota BBM Swasta

    Pengamat Energi Apresiasi Pemerintah Tangani Kuota BBM Swasta

    Jakarta –

    Kebijakan pemerintah dalam menetapkan alokasi tambahan sebesar 10% menjadi 110% bagi kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) swasta, serta menjalin kolaborasi dengan PT Pertamina (Persero) pada tahun 2025 menjadi sorotan.

    Sejumlah kalangan menilai hal ini sebagai langkah tepat dan sesuai dengan koridor regulasi untuk meredam gangguan pasokan.

    Pengamat energi melihat penetapan alokasi tambahan itu sebagai respons yang proporsional terhadap kelangkaan yang sempat dilaporkan di beberapa SPBU swasta.

    “Ya, ya (sudah) betul. Ini mungkin karena ada kebijakan resiprokal dengan negara-negara yang punya SPBU asing itu. Kita bisa saja menerima, tetapi dengan pengaturan (oleh pemerintah) saya kira sudah cukup bagus,” ujar Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, dalam keterangannya, Kamis (18/9/2025) di Jakarta.

    Marwan menegaskan langkah administratif berupa alokasi tambahan juga didukung oleh pijakan konstitusional. “Ini menjadi pijakan pemerintah dalam tata kelola kuota BBM untuk SPBU swasta,” kata Marwan.

    Ia mengingatkan Pasal 33 UUD 1945 menempatkan pengaturan cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak sebagai urusan negara.

    Menurut Marwan, langkah yang diambil pemerintah penting untuk menegaskan aspek pengendalian dan kepastian hukum. Penetapan ini memberi ruang bagi operator swasta untuk menambah pasokan, namun tetap melalui mekanisme pengawasan dan rekomendasi kementerian.

    Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menjelaskan penetapan alokasi menampik klaim adanya pembatasan kuota dan menyampaikan mekanisme mitigasi jika pasokan masih kurang.

    “Kalau tahun 2024 Perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter, tahun ini kita beri 1 juta 100 ribu kiloliter. Kalau masih ada kekurangan, kita minta kolaborasi dengan Pertamina. Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu tetap harus dikontrol oleh negara. Supaya semuanya baik,” jelas Bahlil.

    Dari sisi regulasi, penetapan alokasi tambahan tersebut berjalan menurut kerangka hukum yang ada, termasuk ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

    Di dalamnya, ada prosedur perizinan dan rekomendasi yang mengatur pelaksanaan impor BBM oleh badan usaha sehingga penetapan alokasi tetap berada dalam mekanisme pengawasan kementerian.

    Para pengamat menilai kombinasi antara kepastian alokasi (110%), landasan konstitusional, dan mekanisme perizinan akan membantu menjaga ketersediaan bahan bakar bagi masyarakat tanpa mengabaikan kontrol negara atas sektor strategis.

    (prf/ega)

  • PGE Bidik Peluang Kembangkan Ekosistem Panas Bumi di Indonesia – Page 3

    PGE Bidik Peluang Kembangkan Ekosistem Panas Bumi di Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) dengan kode saham PGEO meneguhkan komitmen dalam mendukung swasembada dan ketahanan energi nasional. Perusahaan fokus dalam mewujudkan target 1 GW dalam 2–3 tahun ke depan dan 1,7 GW pada 2034.

    Sejalan dengan itu, PGE juga telah mengidentifikasi potensi panas bumi hingga 3 GW dari 10 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang dikelola secara mandiri.

    Ini diungkapkan Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Julfi Hadi pada ajang tahunan industri panas bumi, The 11th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2025, yang kembali digelar di Jakarta pada Rabu (17/9/2025).

    “Angka ini bukan sekadar data teknis, tetapi cerminan dari besarnya peluang yang dimiliki Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Lebih dari itu, potensi ini dapat menjadi motor penggerak transisi menuju energi bersih,” jelas Julfi.

    Dia menekankan ajang IIGCE menjadi kesempatan bagi PGE untuk membuka diskusi mengenai peluang bisnis panas bumi di luar kelistrikan (off-grid).

    “Analisis kami menunjukkan potensi komersial yang tinggi dalam bisnis off-grid, termasuk green hydrogen dan green ammonia yang pasar domestiknya diprediksi akan tumbuh signifikan di 2030. Hal ini menjadi kesempatan yang penting untuk ditangkap oleh PGE,” jelas dia.

    Faktor ini yang kemudian melandasi strategi beyond electricity PGE. “Saat ini kami sedang mempersiapkan ekosistem green hydrogen. Di Indonesia, Pertamina menjadi satu-satunya yang memiliki rantai proses end-to-end, mulai dari panas bumi, elektrolisis, infrastruktur midstream, hingga offtaker,” tambahnya.

    Melalui gelaran yang berlangsung pada 17–19 September ini, PGE siap berperan aktif dalam membahas strategi penguatan industri panas bumi.

    “Beroperasinya PLTP Lumut Balai Unit 2, proyek eksplorasi (greenfield) Gunung Tiga, groundbreaking pilot project green hydrogen (hidrogen hijau) Ulubelu, serta pengembangan proyek lainnya menjadi bukti nyata komitmen kami dalam mengoptimalkan pemanfaatan panas bumi,” kata Julfi.

    Setelah beroperasi penuh pada Juni lalu, PLTP Lumut Balai Unit 2 berkapasitas 55 megawatt (MW) telah diresmikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

     

  • Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan formasi baru Kabinet Merah Putih usai reshuffle jilid III, Rabu (17/9/2025).

    Usai terjadinya perombakan dalam kabinet pemerintahan Prabowo, terjadi perumbahan komposisi kekuatan politik di dalamnya. Saat ini, komposisi partai politik dikuasai oleh kader Gerindra dan banyak menggeser sejumlah sosok yang terafiliasi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid III yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menghadirkan wajah-wajah baru, tetapi juga menandai berakhirnya dominasi sejumlah tokoh yang selama ini dikenal sebagai orang dekat Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Dari Sri Mulyani hingga Erick Thohir, kursi mereka kini bergeser atau bahkan hilang sama sekali dari jajaran kabinet.

    Sri Mulyani Indrawati, yang selama hampir dua dekade menjadi ikon teknokrat keuangan, resmi digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. 

    Budi Arie Setiadi, loyalis Jokowi di Kementerian Kominfo, digeser seiring pemecahan kementerian tersebut menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital yang kini dipimpin politisi Golkar, Meutya Viada Hafid. Budi Arie pun diberhentikan dengan hormat oleh Prabowo saat reshuffle dan digantikan Ferry Julianto sebagai Menteri Koperasi.

    Nasib serupa dialami Erick Thohir. Dari jabatan strategis Menteri BUMN, dia kini memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga. Lebih mencolok lagi, kursi Menteri BUMN dibiarkan kosong, hanya diisi wakil menteri, dan memunculkan spekulasi kemungkinan peleburan BUMN ke lembaga baru seperti BPI Danantara.

    Lalu, Immanuel Ebenezer (Noel) yang merupakan kepala dari Jokowi Mania (Joman) yang turut diganti oleh Afriansyah Noor usai Noel terjerat kasus korupsi baru-baru ini.

    Komposisi terbaru memperlihatkan semakin kuatnya dominasi Gerindra, dengan 13 posisi menteri dan pejabat setara menteri berhasil dikuasai partai banteng kepala burung itu.

    Sementara itu, partai-partai mitra koalisi seperti Golkar (11), PAN (7), Demokrat (6), PKB (3), PSI (3), Gelora (2), PBB (2), PRIMA (1), serta puluhan pejabat nonpartai (56) turut mengisi struktur pemerintahan.

    Gerindra menempatkan tokoh kunci di beberapa kementerian strategis. Antara lain Prasetyo Hadi sebagai Mensesneg, Sugiono sebagai Menlu, Fadli Zon di Kementerian Kebudayaan, serta Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi.

    Selain itu, figur populer seperti Dahnil Anzar Simanjuntak (Wamen Haji & Umrah), Thomas AM Djiwandono (Wamenkeu), dan Ahmad Riza Patria (Wamendes) ikut memperkuat posisi Gerindra di lingkaran inti pemerintahan.

    Golkar tampil sebagai kekuatan kedua terbesar dengan 11 kursi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi motor penting di sektor ekonomi.

    Nama Meutya Hafid di Kementerian Komunikasi dan Digital serta Maman Abdurahman di Kementerian UMKM menandai kader muda Golkar yang ikut mendapat peran.

    Demokrat mendapat 6 pos, salah satunya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dipercaya memegang jabatan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Sementara PAN dengan 7 kursi menempatkan tokoh-tokoh kunci seperti Zulkifli Hasan (Menko Pangan) dan Yandri Susanto (Menteri Desa). PKB hanya kebagian 3 pos, dipimpin langsung Ketua Umum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menjabat Menko Pemberdayaan Masyarakat.

    Adapun PSI dengan 3 kursi berhasil menempatkan Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan) dan Giring Ganesha (Wamen Kebudayaan) dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

    Menariknya, kelompok nonpartai tetap mendominasi secara jumlah dengan 56 kursi, posisi tersebut diisi kalangan profesional dan birokrat dan sejumlah tokok yang terafiliasi dengan partai politik. Sejumlah nama populer dari era Jokowi seperti Tito Karnavian (Mendagri), Erick Thohir (Menpora), dan Budi Gunadi Sadikin (Menkes) masih dipertahankan.

    Namun, beberapa figur nonpartai yang dianggap dekat dengan Jokowi mulai tersisih, memperlihatkan arah konsolidasi kekuasaan kini lebih condong pada partai-partai inti koalisi.

    Berikut Formasi Kabinet Usai Reshuffle Jilid III pada Rabu (17/9/2025):

    Gerindra (Total ada 13)

    1. Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi

    2. Menteri Luar Negeri: Sugiono

    3. Wakil Menteri Agama: R. Muhammad Syafi’i

    4. Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas

    5. Wakil Menteri Keuangan: Thomas AM Djiwandono

    6. Menteri Kebudayaan: Fadli Zon

    7. Wakil Menteri Desa: Ahmad Riza Patria

    8. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Angga Raka Prabowo

    9. Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono

    10. Menteri Koperasi: Ferry Joko Yuliantono

    11. Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf

    12. Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak

    13. Rohmat Marzuki Wakil Menteri Kehutanan

     

    Golkar (Total ada 11)

    1. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus

    2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

    3. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtaruddin

    4. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Christina Aryani

    5. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

    6. Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro Esti Widya Putri

    7. Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia

    8. Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Viada Hafid

    9. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Nusron Wahid

    10. Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Wihaji

    11. Menteri UMKM: Maman Abdurahman

     

    Demokrat (Total ada 6)

    1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono

    2. Menteri Pekerjaan Umum: Dody Hanggodo

    3. Menteri Transmigrasi: M. Iftitah Sulaiman

    4. Wakil Menteri Transmigrasi: Viva Yoga Mauladi

    5. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ossy Darmawan

    6. Menteri Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya

     

    PAN (Total ada 7)

    1. Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkfli Hasan

    2. Wakil Menteri Dalam Negeri: Bima Arya Sugiarto

    3. Menteri Perdagangan: Budi Santoso

    4. Menteri Desa: Yandri Susanto

    5. Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi

    6. Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono

    7. Menteri Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq

     

    PKB (Total ada 3)

    1. Menteri koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar

    2. Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Riza

    3. Wakil Menteri Koperasi Faridah Farichah

     

    PBB (Total ada 2)

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
    Afriansyah Noor Wakil Menteri Ketenagakerjaan

     

    PSI (Total ada 3)

    1. Wakil Menteri Kebudayaan: Giring Ganesha

    2. Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni

    3. Wakil Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Isyana Bagoes Oka

     

    Gelora ( Total ada 2)

    1. Wakil Menteri Luar Negeri: Muhammad Anis Matta

    2. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman: Fahri Hamzah

     

    PRIMA (Total ada 1)

    1. Wakil Menteri Sosial: Agus Jabo Priyono

    Nonnparpol: (Total ada 56)

    1. Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago

    2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan

    2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno

    3. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Bambang Eko Suharyanto

    4. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Juri Ardiantoro

    5. Menteri Dalam Negeri: Muhammad Tito Karnavian

    6. Wakil Menteri Dalam Negeri: Ribka Haluk

    7. Wakil Menteri Luar Negeri: Arrmanatha Christiawan Nasir

    8. Wakil Menteri Luar Negeri: Arif Havas

    9. Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin

    10. Wakil Menteri Pertahanan: Doni Hermawan

    11. Menteri Agama: Nasaruddin Umar

    12. Wakil Menteri Hukum: Edward Omar Sharif Hiariej

    13. Menteri HAM: Natalius Pigai

    14. Wakil Menteri HAM: Mugiyanto

    15. Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Agus Andrianto

    16. Wakil Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Silmy Karim

    17. Menteri Keuangan: Purbaya Yudi Sadewa

    18. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara

    19. Wakil Menteri Keuangan: Anggito Abimanyu

    20. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti

    21. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Fajar Riza Ul Haq

    22. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Atip Latipulhayat

    23. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Brian Yuliarto

    24. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Fauzan

    25. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Stella Christie

    26. Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadiki

    27. Wakil Menteri Kesehatan: Dante Saksono Harbuwono

    28. Menteri Sosial: Saifullah Yusuf

    29. Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli

    30. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Dzulfikar Ahmad Tawala

    31. Wakil Menteri ESDM: Yuliot

    32. Wakil Menteri PU: Diana Kusumastut

    33. Menteri Perumahan & Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait

    34. Wakil Menteri Perhubungan: Suntana

    35. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Nezar Patria

    36. Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman

    37. Wakil Menteri Kehutanan: Sulaiman Umar

    38. Wakil Menteri Kelautan & Perikanan: Didit Herdiawan

    39. Menteri PPN: Rachmat Pambudy

    40. Wakil Menteri PPN: Febrian Alphyanto Ruddyard

    41. MenPANRB: Rini Widyantini

    42. Wakil Menteri PANRB: Purwadi Ariant

    43. Menteri Pemuda dan Olahraga : Erick Thohir

    44. Wakil Menteri BUMN: Kartiko Wirjoatmodjo

    45. Wakil Menteri BUMN: Aminuddin Ma’ruf

    46. Wakil Menteri BUMN: Dony Oskaria

    47. Wakil Menteri Lingkungan Hidup: Diaz Faisal Malik Hendropiyono

    48. Menteri Investasi & Hilirisasi: Rosan Perkasa Roeslani

    49. Wakil Menteri Investasi & Hilirisasi: Todotua Pasaribu

    50. Wakil Menteri UMKM: Helvi Yuni

    51. Menteri Pariwisata: Widianti Putri

    52. Wakil Menteri Pariwisata: Ni Luh Enik Ernawati

    53. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif: Irene Umar

    54. Menteri PPPA: Arifatul Choiri Fauzi

    55. Wakil Menteri PPPA: Veronica Tan

    56. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat

     

  • KSP Kaji Skema Impor BBM Lewat Pertamina, Bakal Beri Masukan ke Prabowo

    KSP Kaji Skema Impor BBM Lewat Pertamina, Bakal Beri Masukan ke Prabowo

    Jakarta –

    Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari mengatakan pihaknya akan mendalami rencana impor BBM satu pintu lewat Pertamina. Rencana ini diungkapkan Kementerian ESDM sebagai respons terhadap kekosongan stok BBM di SPBU swasta.

    BBM yang kosong di SPBU swasta terjadi karena kuota impor BBM beberapa SPBU swasta sudah habis. Kementerian ESDM mengarahkan agar SPBU swasta membeli BBM impor dari Pertamina.

    Qodari belum mau bicara banyak soal hal ini. Yang jelas, pihaknya akan mendalami masalah tersebut dan menyiapkan masukan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Mohon waktu, karena ini masih transisi, dan ini isu relatif baru muncul di media, kita mau kaji dahulu. Mudah-mudahan nanti kajian dari KSP ini bisa menjadi masukan dan pembanding ke presiden,” sebut Qodari di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

    Menurutnya seringkali kebijakan pemerintah diawali niat baik. Namun, di lapangan justru muncul masalah yang tidak diinginkan.

    “Kadang-kadang begini kebijakan itu biasanya berasal dari niat baik, tetapi karena ini masalah sosial kompleks, aktornya banyak dan ada implikasi sosial tertentu yang kurang diinginkan. Istilahnya kalau bawa mobil itu blind spot,” ungkap Qodari.

    “Mudah-mudahan kita akan bangun satu mekanisme agar blind spot itu bisa diidentifikasi dari awal sehingga tak menjadi pro kontra atau kerugian di kemudian hari,” lanjutnya.

    Sebelumnya, masalah impor BBM ini sudah dibahas langsung oleh Prabowo dalam rapat terbatas Selasa yang lalu. Kala itu, Pabowo memanggil beberapa menterinya membahas kelangkaan BBM di SPBU swasta, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aries Marsudiyanto usai rapat membenarkan impor BBM untuk SPBU swasta dibahas. Namun, dia tak menjelaskan dengan rinci soal teknis yang mau dilakukan pemerintah, semua akan diatur oleh Menteri ESDM. Pada intinya, pemerintah ingin memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.

    “Itu semuanya dibahas bagaimana supaya, teknik di lapangan, kalau ada yang tersumbat di sana sini, masalah teknis akan dibahas dengan menteri terkait. Intinya bagaimana memberikan pelayanan pada masyarakat agar semuanya tersubsidi dengan baik pangan, energi dan semuanya bisa murah ke rakyat,” ujar Aries.

    Dia juga menegaskan meski SPBU swasta akan membeli stok dari Pertamina, monopoli tidak akan terjadi. Intinya, semua implementasi kebijakan perlu dievaluasi secara berkala.

    “Nggak ada monopoli, semuanya kan didistribusikan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada masalah teknis di lapangan tinggal didiskusikan dengan baik. Kadang keputusan dengan implementasi di lapangan mungkin harus ada evaluasi,” beber Aries.

    (hal/ara)