Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • ESDM Bakal Lelang 75 WK Migas Secara Serentak Mulai Oktober 2025

    ESDM Bakal Lelang 75 WK Migas Secara Serentak Mulai Oktober 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal mengubah skema lelang wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) dari sebelumnya bertahap menjadi serentak mulai tahun ini.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan hal itu dilakukan demi mengejar target produksi minyak siap jual setidaknya 900.000 barel per hari (bph) pada 2029. Oleh karena itu, dia mengatakan 75 WK migas siap dijajakan mulai Oktober 2025 mendatang.

    “Kalau dibuat bertahap seperti itu, ya ini target untuk peningkatan lifting itu kan tidak akan tercapai. Jadi ya kita memiliki wilayah yang akan kita tawarkan 75 seperti di toko. Jadi kita pajang saja semua,” ujarnya di Kompleks Parlemen Jakarta, dikutip Jumat (5/9/2025).

    Skema lelang serempak itu akan dilakukan untuk seterusnya. Artinya, ke depan mekanisme lelang bertahap tidak akan diimplementasikan lagi.

    “Nanti jika ada badan usaha yang berminat, ‘saya mau di blok ini, di blok ini, di blok ini’, nanti berdasarkan badan usaha, mereka tertarik dua atau tiga, ya itu yang kita kompetisikan. Jadi polanya kami ubah,” kata Yuliot.

    Berdasarkan catatan Bisnis, pada awalnya Kementerian ESDM bakal melelang sekitar 74 WK secara bertahap hingga 2028 atau selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jumlah tersebut meningkat dari target sebelumnya, yakni 60 WK.

    Yuliot pun memberi kesempatan selebar-lebarnya kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang berminat menambah WK baru. Di satu sisi, Yuliot memberi sinyal akan ada KKKS kelas kakap yang telah memiliki pengalaman di banyak negara, ikut lelang tersebut.

    Adapun perubahan skema lelang WK migas menjadi serentak itu seiring dengan penunjukan Laode Sulaeman sebagai Dirjen Migas Kementerian ESDM yang baru.

    Dalam pelantikannya pekan lalu, Laode menuturkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memerintahkan dirinya untuk mengutamakan upaya menjaga dan meningkatkan lifting migas dan menyelesaikan proses lelang sejumlah lapangan migas. 

    “Kami implementasikan secara teknis, apa yang beliau sampaikan kan garis besarnya, nah kami implementasikan secara teknis. Tadi lifting kita jaga, kemudian lapangan-lapangan yang harus dilelang itu segerakan, itu dua itu tadi,” ucapnya, Jumat (29/8/2025). 

  • Janji Bahlil bahwa Golkar akan Respons 17+8 Tuntutan Rakyat secara Proaktif & Terukur

    Janji Bahlil bahwa Golkar akan Respons 17+8 Tuntutan Rakyat secara Proaktif & Terukur

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah dan Partai Golkar menghargai aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa dan masyarakat sipil, termasuk dalam paket 17+8 tuntutan rakyat yang saat ini tengah menjadi sorotan publik. 

    “Kami menghargai semua perkembangan aspirasi dari teman-teman mahasiswa, dari masyarakat, sebagai bagian dari kontrol. Negara kita adalah negara demokrasi,” ujar Bahlil usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu pun juga menegaskan bahwa Partai Golkar tidak akan tinggal diam.

    Dia menyebut partainya akan mempelajari secara seksama seluruh poin yang disampaikan dalam tuntutan tersebut dan akan memberikan respons yang proaktif dan terukur.

    “Sudah barang tentu ini bagian dari proses bagaimana kita dorong agar demokrasi ke arah yang lebih baik,” tegas Bahlil.

    Tuntutan rakyat 17+8 sendiri merupakan paket aspirasi yang disampaikan oleh aliansi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil, yang berisi 17 tuntutan utama dan 8 tambahan, mulai dari isu ketenagakerjaan, hukum, HAM, lingkungan, hingga reformasi politik dan pendidikan.

    Berdasarkan dokumen yang beredar luas di media sosial, Tuntutan Rakyat dibagi untuk beberapa target dan tenggat waktu yang berbeda. 17 Tuntutan Rakyat wajib diselesaikan dalam sepekan hingga 5 September 2025 oleh Presiden Prabowo, DPR, ketua umum partai politik, kepolisian, TNI, dan kementerian sektor ekonomi.

    Selanjutnya, masyarakat sipil juga mengajukan daftar 8 Tuntutan kepada seluruh jajaran pemerintahan Republik Indonesia yang harus diselesaikan dalam satu tahun atau hingga 31 Agustus 2026.

  • Prabowo Minta Perkuat Produksi PT Timah dan Peran BUMN SDA

    Prabowo Minta Perkuat Produksi PT Timah dan Peran BUMN SDA

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya untuk memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA), termasuk mendorong peningkatan kapasitas produksi PT Timah Tbk. (TINS).

    Hal ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden di Istana Kepresidenan, Kamis (4/9/2025). 

    “Presiden memberikan beberapa pengarahan terkait dengan kinerja kabinet dan dinamika yang terjadi saat ini. Khusus untuk sektor kami, beliau meminta laporan terkait energi dan transisi energi,” ujar Bahlil kepada wartawan.

    Dalam arahannya, kata Bahlil, Presiden Ke-8 RI menekankan pentingnya mendorong BUMN yang bergerak di sektor SDA agar semakin kuat dan berdaya saing, termasuk dalam hal kapasitas produksi dan pengelolaan.

    “Salah satunya adalah peningkatan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Timah di Bangka Belitung. Itu menjadi bagian dari instruksi agar kita bantu dan dorong BUMN yang mengelola SDA,” kata Bahlil.

    Selain PT Timah, Bahlil melanjutkan pemerintah juga disebut tengah mematangkan strategi penguatan energi nasional seiring dengan agenda transisi energi menuju sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

    “Bapak presiden meminta laporan terkait energi kemudian transisi energi dan di dalamnya terkait arahan agar BUMN yang mengelola SDA harus betul-betul kita dorong, kita bantu dalam rangka meningkatkan kapasitas,” pungkas Bahlil.

    Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, TINS membukukan penurunan laba bersih sekitar 30,93% secara tahunan menjadi Rp300,07 miliar pada semester I/2025. 

    Berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2025, TINS mengemas pendapatan sebesar Rp4,22 triliun sepanjang paruh pertama tahun ini. Jumlah itu turun 19,0% dari realisasi pendapatan semester I/2024 sebesar Rp5,2 triliun. 

    Mayoritas pendapatan PT Timah berasal dari penjualan logam timah Rp3,21 triliun sepanjang Januari—Juni 2025. Disusul oleh penjualan tin chemical Rp473,5 miliar, tin solder Rp170,78 miliar, batu bara Rp122,9 miliar, nikel Rp101,98 miliar, real estat Rp78,31 miliar, jasa galangan kapal Rp39,15 miliar, jasa pengangkutan Rp17,83 miliar, dan lainnya Rp588 juta.

    Realisasi pendapatan emiten Grup MIND ID itu ditopang oleh volume produksi bijih dan logam timah perseroan. Sepanjang semester I/2025, TINS memproduksi bijih timah sebanyak 6.997 ton atau turun 32% year-on-year (YoY) dari 10.279 ton pada 6 bulan pertama 2024.

    Sejalan dengan itu, volume produksi logam timah turun 29%  YoY menjadi 6.870 ton dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 9.675 ton. Pada saat yang sama, penjualan logam timah turun 28% YoY menjadi 5.983 ton pada semester I/2025 dibanding 8.299 ton pada semester I/2024.

  • Bahlil Bantah Kelangkaan BBM Mulai Terjadi, Tegaskan Stok Pertamax Aman

    Bahlil Bantah Kelangkaan BBM Mulai Terjadi, Tegaskan Stok Pertamax Aman

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk sektor swasta tetap aman, meskipun ada laporan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) non-Pertamina mengalami keterbatasan stok.

    Menurutnya, pemerintah telah memberi ruang impor BBM untuk swasta sebesar 110% dari baseline 2024.

    “Saya sudah sampaikan kemarin, total impor untuk swasta itu 110%. Baseline-nya 100% di 2024, lalu ditambah 10% pada 2025,” kata Bahlil usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (4/9/2025).

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa jika masih ada kekurangan pasokan, swasta diperbolehkan melakukan kolaborasi dengan PT Pertamina (Persero) untuk memenuhi kebutuhan.

    “Kami sudah lakukan rapat koordinasi dengan SKK Migas dan Pertamina, dan diputuskan bahwa kalau masih ada kekurangan dari swasta, bisa berkolaborasi dengan teman-teman Pertamina agar semua bisa teratasi,” ujarnya.

    Bahlil juga membantah kabar bahwa stok RON 92 (Pertamax) di SPBU Pertamina mulai terbatas.

    “Enggak. Saya baru selesai rapat kok sama mereka,” ujarnya menepis isu kelangkaan.

    Terkait mekanisme kolaborasi antara swasta dan Pertamina, Bahlil menyebut hal itu akan dilakukan secara business-to-business (B2B) dan akan dibicarakan lebih lanjut antarperusahaan.

    Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan pasokan energi tetap stabil di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi dan transisi menuju energi bersih.

    “Nanti B2B, nanti dibicarakan,” pungkas Bahlil.

  • Adies Kadir Bisa Aktif Jadi DPR Lagi? Begini Respons Bahlil

    Adies Kadir Bisa Aktif Jadi DPR Lagi? Begini Respons Bahlil

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa hingga saat ini status politikus Partai Golkar Adies Kadir masih dinyatakan nonaktif dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

    “Pak Adies, sampai dengan hari ini statusnya nonaktif, dan beliau tidak mendapatkan fasilitas apapun termasuk gaji,” ujar Bahlil saat ditanya soal perkembangan status politikus senior Golkar itu, Kamis (4/9/2025), di kompleks Istana Kepresidenan.

    Kendati demikian, Bahlil yang juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar enggan menjawab lebih lanjut ketika ditanya apakah partai berlogo beringin itu akan mengajukan Pergantian Antarwaktu (PAW) untuk Adies Kadir. 

    Sebaliknya, dia juga tidak ingin memberikan keterangan, apakah masih memungkinkan Adies kembali aktif sebagai anggota DPR.

    “Saya salat Magrib dulu ya,” demikian Bahlil berkilah saat ditanyai lebih lanjut oleh awak media.

    Sebelumnya, Adies Kadir dinonaktifkan dari posisinya di DPR dan partai menyusul dinamika politik internal dan tekanan publik. Posisinya sebagai anggota dewan dinonaktifkan buntut pernyataan soal tunjangan DPR yang belakangan viral.

    Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari DPP Partai Golkar terkait proses PAW maupun kepastian posisi Adies Kadir di parlemen.

    Sebagai informasi, dalam Peraturan Tata Tertib DPR No. 1/2020 yang merupakan turunan dari UU MD3, tak ada istilah penonaktifan anggota. Sebaliknya, dalam aturan itu, tertuang perihal pemberhentian sementara, pemberhentian pimpinan, dan PAW.

    Dalam aturan tersebut, Pasal 40, pimpinan DPR dapat diberhentikan, salah satunya ialah diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hingga ditarik keanggotaannya sebagai anggota partai politik.

  • Bahlil Pastikan Adies Kadir Tidak Dapat Fasilitas dan Gaji Usai Nonaktif dari DPR

    Bahlil Pastikan Adies Kadir Tidak Dapat Fasilitas dan Gaji Usai Nonaktif dari DPR

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan status nonaktif yang disandang Wakil Ketua Umum Golkar Adies Kadir berimplikasi langsung terhadap fasilitas dan hak keuangan yang bersangkutan.

    Bahlil menegaskan bahwa keputusan nonaktif berarti tidak ada lagi hak istimewa dari partai.

    “Otomatis, otomatis ya, namanya nonaktif itu tidak mendapat fasilitas apa-apa,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (4/9/2025).

    Sebagai informasi, dalam Peraturan Tata Tertib DPR Nomor 1 Tahun 2020 yang merupakan turunan dari UU MD3, tak ada istilah penonaktifan anggota. Sebaliknya, dalam aturan itu, tertuang perihal pemberhentian sementara, pemberhentian pimpinan, dan penggantian antar waktu (PAW).

    Dalam aturan tersebut, Pasal 40, pimpinan DPR dapat diberhentikan, salah satunya ialah diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hingga ditarik keanggotaannya sebagai anggota partai politik.

    Sebagai informasi, Golkar mengambil sikap terhadap Wakil Ketua DPR Adies Kadir. Posisinya sebagai anggota dewan dinonaktifkan buntut pernyataan soal tunjangan DPR yang belakangan viral.

  • Biang Kerok Stok BBM di SPBU Shell-BP Langka

    Biang Kerok Stok BBM di SPBU Shell-BP Langka

    Jakarta –

    Praktisi Minyak dan Gas Bumi (Migas) Hadi Ismoyo menilai kekosongan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta belakangan terjadi karena adanya perubahan regulasi impor BBM.

    Hadi menjelaskan aturan perizinan BBM sebelumnya berlaku 12 bulan sekali, namun sejak 2025 izin hanya berlaku 6 bulan. Menurutnya, kondisi ini membuat SPBU swasta kesulitan menyesuaikan diri karena harus menata ulang logistik dan perangkat pendukung.

    “Logistics cost dan perangkat pendukungnya kan perlu di-setting ulang. Bagi SPBU swasta yang mengandalkan impor, butuh waktu untuk menyesuaikannya. Akhirnya yang terjadi justru kelangkaan dan kegaduhan,” katanya saat dihubungi detikcom, Rabu (3/9/2025).

    Hadi mengatakan izin tersebut seharusnya tidak perlu diubah. Pasalnya, selama aturan lama diberlakukan, tidak pernah ada kondisi yang menyebabkan kekosongan BBM di SPBU swasta.

    “Sebaiknya hal-hal yang sudah berjalan baik jangan diotak-atik, malah bikin ribut dan gaduh dalam kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja ini,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bakal melakukan perbaikan tata kelola terkait perizinan impor bahan bakar minyak. Perbaikan ini menyusul kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.

    “Menyangkut RON 90, RON 92, memang saya katakan dari awal, begitu saya masuk ke Kementerian ESDM, saya melihat ini, maka penting perlu adanya perbaikan penataan,” kata Bahlil saat ditemui di Kantor ESDM Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Bahlil menjelaskan, Kementerian ESDM saat ini tengah melakukan perbaikan tata kelola impor BBM. Salah satunya yakni dengan tidak lagi memberikan izin impor sekaligus untuk satu tahun.

    “Kita bikin per enam bulan supaya ada evaluasi per tiga bulan,” katanya.

    Bahlil menambahkan, Kementerian ESDM juga sudah menghentikan ekspor dari produksi minyak yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan agar produksi minyak di dalam negeri bisa diolah lebih optimal.

    “Sekarang kita minta harus diolah di dalam negeri. Dengan cara bagaimana? Mem-blending antara kualitas minyak bagus dengan minyak yang setengah bagus. Itu di-blending agar spek di refinery kita masuk,” katanya.

    Simak juga Video ‘Tepis BBM Langka, Bahlil Sarankan Swasta B2B dengan Stok Nasional’:

    (rrd/rrd)

  • Ini Biang Kerok BBM di SPBU Shell-BP Kosong

    Ini Biang Kerok BBM di SPBU Shell-BP Kosong

    Jakarta –

    Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta belakangan ini mengalami kekosongan. Praktisi Minyak dan Gas Bumi (Migas) Hadi Ismoyo menilai kekosongan tersebut terjadi karena adanya perubahan regulasi impor, bukan karena permintaan dari konsumen SPBU swasta.

    “Menurut saya bukan masalah manajemen perusahaan. Demand biasa-biasa saja di tengah kondisi ekonomi yang masih low growth 4,8%-5,12%. Tidak ada kenaikan konsumsi BBM secara signifikan,” katanya saat dihubungi detikcom, Rabu (3/9/2025).

    Hadi menjelaskan kekosongan BBM di SPBU swasta terjadi karena adanya perubahan pada aturan impor BBM. Ia menyebut sebelumnya izin impor BBM berlaku 12 bulan sekali, namun sejak 2025 izin hanya berlaku 6 bulan. Menurutnya, kondisi ini membuat SPBU swasta kesulitan menyesuaikan diri karena harus menata ulang logistik dan perangkat pendukung.

    “Logistics cost dan perangkat pendukungnya kan perlu di-setting ulang. Bagi SPBU swasta yang mengandalkan impor, butuh waktu untuk menyesuaikannya. Akhirnya yang terjadi justru kelangkaan dan kegaduhan,” katanya.

    Hadi mengatakan izin tersebut seharusnya tidak perlu diubah. Pasalnya, selama aturan lama diberlakukan, tidak pernah ada kondisi yang menyebabkan kekosongan BBM di SPBU swasta.

    “Sebaiknya hal-hal yang sudah berjalan baik jangan diotak-atik, malah bikin ribut dan gaduh dalam kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja ini,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bakal melakukan perbaikan tata kelola terkait perizinan impor bahan bakar minyak. Perbaikan ini menyusul kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.

    “Menyangkut RON 90, RON 92, memang saya katakan dari awal, begitu saya masuk ke Kementerian ESDM, saya melihat ini, maka penting perlu adanya perbaikan penataan,” kata Bahlil saat ditemui di Kantor ESDM Jakarta, Rabu (26/2/2025).

    Bahlil menjelaskan, Kementerian ESDM saat ini tengah melakukan perbaikan tata kelola impor BBM. Salah satunya yakni dengan tidak lagi memberikan izin impor sekaligus untuk satu tahun.

    “Kita bikin per enam bulan supaya ada evaluasi per tiga bulan,” katanya.

    Bahlil menambahkan, Kementerian ESDM juga sudah menghentikan ekspor dari produksi minyak yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan agar produksi minyak di dalam negeri bisa diolah lebih optimal.

    “Sekarang kita minta harus diolah di dalam negeri. Dengan cara bagaimana? Mem-blending antara kualitas minyak bagus dengan minyak yang setengah bagus. Itu di-blending agar spek di refinery kita masuk,” katanya.

    (rrd/rrd)

  • Kaesang Sebut Ada yang Ingin Adu Domba Prabowo dan Jokowi

    Kaesang Sebut Ada yang Ingin Adu Domba Prabowo dan Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, mengatakan jika ada yang mencoba mengadu domba antara Presiden Prabowo dan Jokowi.

    Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (Sekjen PSI) Raja Juli Antoni yang datang ke istana mewakili Kaesang.

    “Mas Kaesang membuat rilis bahwa di tengah hiruk pikuk dan masalah yang kita hadapi ini, ada medsos yang cukup dibanjiri oleh banyak pihak yang mencoba mengadu domba antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, termasuk Mas Gibran dan PSI,” kata Raja Juli saat memberikan keterangan kepada awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

    Raja Juli yang juga menjabat Menteri Kehutanan itu mengatakan bahwa kedatangannya untuk mewakili Kaesang yang saat ini masih dirawat di rumah sakit.

    Ia pun mengungkapkan telah berkomunikasi intensif dengan tim Presiden Prabowo untuk meluruskan terkait video yang beredar di media sosial.

    Video tersebut, kata Raja Juli, berisi narasi yang berbeda dan seakan mengindikasikan Jokowi dan Gibran menggalang pertemuan hingga aksi unjuk rasa di Gedung DPR/MPR yang berakhir ricuh setelah tewasnya pengemudi ojek online (ojol) di tengah aksi tersebut.

    Kaesang, melalui Raja Juli, pun menegaskan bahwa video tersebut merupakan kabar bohong (hoaks). PSI menyatakan setia dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, seperti yang dideklarasikan pada Kongres PSI di Solo pada Juli lalu.

    “Jadi Mas Kaesang sudah sampaikan bahwa itu adalah hoaks. PSI seperti kongres di Solo yang lalu, Partai Gajah, setia dengan Pak Prabowo Subianto.

    Kedatangan Raja Juli ke Istana pada Senin ini untuk memenuhi undangan Presiden Prabowo yang mengumpulkan para ketua umum partai politik.

    “Mendukung beliau melaksanakan terus program-program kerakyatan, program-program anti korupsi,” kata Raja Juli.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo telah mengumpulkan pimpinan partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu (31/8), yakni Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Wakil Ketua Umum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Sekjen PKS Muhammad Khalid, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

  • Bahlil Ungkap Kuota Impor BBM Shell-BP Sudah Ditambah 10% dari 2024

    Bahlil Ungkap Kuota Impor BBM Shell-BP Sudah Ditambah 10% dari 2024

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah sudah memberikan alokasi kuota impor kepada badan usaha swasta penyedia BBM seperti BP dan Shell. Bahkan, alokasi kuota impor pada tahun 2025 lebih besar apabila dibandingkan tahun 2024.

    Hal tersebut ia ungkapkan dalam menanggapi dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta tersebut yang tengah mengalami kekosongan beberapa produk BBM-nya. “Jadi gini untuk ketersediaan BBM nasional kita untuk swasta kita memberikan kuota impor itu seperti 2024. Contoh 1 juta. Di 2025 kita berikan tambah 10 persen jadi 1,1 itu contoh,” kata Bahlil di Istana Negara, Jakarta, dikutip Selasa (2/9/2025).

    Menurut Bahlil kuota impor pada tahun 2024 telah terealisasi 100%, sedangkan pada tahun 2025 pemerintah menambah alokasi sebesar 10%. Sehingga ia menilai tidak tepat apabila disebut sebagai kelangkaan.

    “Jadi lebih dari target tahun sebelumnya. Jadi gak ada yang menjadi kelangkaan,” katanya.

    Namun demikian, Bahlil mengakui badan usaha swasta masih meminta tambahan impor di luar alokasi yang sudah diberikan. Ia lantas mempersilahkan badan usaha swasta untuk membeli BBM langsung ke Pertamina.

    “Namun mereka meminta tambah. Tapi kalau meminta tambah saya katakan, bahwa persediaan nasional kita masih ada. Jadi bisa dilakukan kolaborasi b2b dengan persediaan nasional,” katanya.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]