Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Viral Foto Truk Tangki Pertamina Isi BBM di SPBU Shell, Dipastikan Hoax

    Viral Foto Truk Tangki Pertamina Isi BBM di SPBU Shell, Dipastikan Hoax

    Jakarta –

    Di media sosial beredar viral foto yang menggambarkan truk tangki Pertamina berada di SPBU Shell. Pertamina Patra Niaga memastikan foto yang mendeskripsikan truk tangki Pertamina isi BBM di SPBU Shell itu hoax.

    Foto truk tangki Pertamina yang berada di SPBU Shell itu beredar di media sosial. Dalam foto tersebut, tampak truk tangki Pertamina masuk ke SPBU Shell.

    Unggahan tersebut muncul setelah pemerintah mengumumkan bahwa Pertamina akan mendistribusikan BBM ke SPBU swasta. Beberapa waktu terakhir, SPBU swasta seperti Shell sampai BP mengalami kelangkaan stok.

    Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, memastikan kabar truk tangki Pertamina isi BBM di SPBU Shell adalah hoax. Roberth mengimbau masyarakat agar jeli dan teliti terhadap berbagai bentuk disinformasi yang sering beredar.

    “Selain isu pembatasan BBM, masyarakat juga perlu mewaspadai hoaks lainnya seperti rekrutmen fiktif yang meminta biaya, kabar mobil tangki Pertamina mengisi di SPBU swasta, maupun informasi palsu terkait harga,” kata Roberth dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (26/9/2025).

    Pertamina Patra Niaga mengajak masyarakat untuk selalu memastikan kebenaran informasi melalui kanal resmi perusahaan, yakni Pertamina Call Center 135 dan akun resmi media sosial Pertamina.

    Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, swasta menyetujui kolaborasi dengan Pertamina dalam hal penyediaan bahan bakar. Ada empat kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat antara Badan Usaha Swasta dan juga Pertamina. Pertama, swasta menyetujui kolaborasi dengan Pertamina, dengan syarat harus berbasis base fuel atau BBM murni tanpa campuran.

    “Kalau awalnya Pertamina mau jual jadi ‘teh’. Katanya air panas aja. Nanti dicampur di tangki masing-masing. Dan ini sudah disetujui,” terang Bahlil.

    Kesepakatan lainnnya adalah menyangkut kualitas yang mana akan ada joint surveyor. Adapun joint surveyor tersebut sama-sama disetujui oleh kedua belah pihak.

    Kemudian, menyangkut harga, pemerintah dan Pertamina mau harga harus fair dan tidak ada yang dirugikan. “Sama-sama cengli, harus terbuka dan ini sudah open book dan setuju,” tegas dia.

    Nah, yang terakhir adalah terkait dengan suplai BBM tersebut paling lambat tersedia dalam waktu tujuh hari.

    (rgr/din)

  • BBM Skema B2B Impor: Monopoli Terselubung atau Jalan Keluar? – Page 3

    BBM Skema B2B Impor: Monopoli Terselubung atau Jalan Keluar? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kebijakan pemerintah khususnya Kementerian ESDM terkait upaya mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta dinilai sudah tepat dan mendesak. 

    Sekretaris Jenderal BPP HIPMI & Ketua Umum ASPEBINDO Anggawira mengatakan, pemenuhan kebutuhan BBM dari impor masih sangat tinggi.

    Tercatat, konsumsi BBM nasional pada 2024 mencapai 1,3 juta barel per hari, dengan bensin menyumbang 870 ribu barel per hari. Di sisi lain, produksi domestik hanya menutup 30–35% kebutuhan, sedangkan sisanya impor.

    Bahkan, impor bensin rata-rata 378,5 ribu barel per hari pada 2024, melonjak hingga 475 ribu barel per hari di Desember. Tanpa langkah darurat, stok jelas akan kritis.

    “Beberapa pekan terakhir, masyarakat mengeluhkan kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta. Seolah alarm keras, Pemerintah bergerak cepat. Melalui Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, kemudian diberlakukan mekanisme BBM skema B2B Impor melalui Pertamina Patra Niaga. Tak butuh waktu lama, pada Rabu, 24 September 2025, Pertamina memastikan kargo base fuel telah tiba di Jakarta dan siap disalurkan,” ujar dia di Jakarta, Kamis (25/9/2025).

    Dia mengakui, setelah pemerintah resmi memberlakukan kebijakan itu, muncul kekhawatiran bahwa langkah ini berpotensi menciptakan monopoli.

    Namun faktanya, mekanisme ini justru membuka ruang kolaborasi. Pertamina telah dua kali bertemu dengan badan usaha (BU) swasta: Shell, BP, Vivo, Exxon, dan AKR. Pertemuan itu menyepakati mekanisme harga open book serta pengawasan kualitas melalui joint surveyor independen.

    Pertamina juga membuka ruang pertemuan one-on-one untuk menyesuaikan kebutuhan kuota tambahan tiap badan usaha swasta, sehingga alokasi tidak dipukul rata. Dengan demikian, konsumen tetap punya pilihan merek BBM dan fairness pasar tetap dijaga.

     

     

  • Nyaris Habis! Cuma 3 SPBU yang Jual Shell Super di Jakarta, Depok Kosong-Bekasi Ada 1

    Nyaris Habis! Cuma 3 SPBU yang Jual Shell Super di Jakarta, Depok Kosong-Bekasi Ada 1

    Jakarta –

    Stok BBM Shell Super di Jakarta nyaris habis. Kini hanya tersisa tiga SPBU yang menjual BBM Super. Di Depok sudah kosong sementara di Bekasi tersisa dua SPBU.

    BBM Shell masih langka. Ketersediaannya juga kian menipis, bahkan nyaris habis. Dalam laman resmi Shell Indonesia, per 24 September 2025 pagi, di Jakarta hanya tersisa tiga SPBU yang menyediakan BBM Super. Kelangkaan BBM Shell juga melanda wilayah Tangerang. Kini hanya ada dua SPBU Shell di Tangerang yang menjual BBM Super.

    Di Bogor, stoknya juga nyaris habis. Tersisa dua SPBU yang masih menjual BBM Super pagi ini. Sedangkan di Bekasi, hanya Shell Mangunjaya-1 yang menyediakan BBM Super. Di Depok sudah beberapa hari terakhir stoknya kosong. Nah berikut ini daftar SPBU Shell yang masih menjual BBM Super di Jabodetabek.

    Daftar SPBU Shell yang Masih Ada Stok BBM SuperJakartaShell Peta Selatan-1Shell Klp Gading-1Shell Semper-1TangerangShell Soewarna Soetta-1Shell Suvarna Sutera-1 TgrBogorShell Cibinong-1Shell Pasir AnginBekasi

    Perlu digarisbawahi, ketersediaan BBM bisa jadi sudah berubah mengingat terakhir diperbaharui pada pagi hari.

    Shell Setuju Beli dari Pertamina

    Terkait kelangkaan ini, Shell dikabarkan sudah bersedia untuk membeli BBM murni dari Pertamina. Syaratnya, BBM yang dibeli masih mentah belum dicampur-campur dengan aditif lainnya sebagaimana dijelaskan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    “Kalau yang awalnya itu Pertamina mau jual sudah jadi teh. Tapi sekarang mereka bilang jangan teh katanya, air panas saja. Jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing tangki di SPBU masing-masing. Dan ini juga sudah disetujui, ini solusi,” ujar Bahlil beberapa waktu lalu.

    Terbaru, Pertamina Patra Niaga memastikan kargo base fuel telah tiba di Jakarta. Rencananya BBM tersebut akan disalurkan kepada sejumlah badan usaha swasta untuk memenuhi kebutuhan pasokan BBM.

    “Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa kargo base fuel yang dibutuhkan telah tiba di Jakarta sesuai spesifikasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas),” kata Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun dikutip detikFinance.

    Ia mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan BU swasta telah digelar dua kali, yakni Jumat (19/9) dan Selasa (23/9). Dalam pertemuan pertama, BU swasta menyatakan kesediaannya untuk membeli produk BBM berbasis base fuel yang belum dicampur aditif dan pewarna.

    Pertamina dan BU swasta juga bersepakat menggunakan mekanisme harga secara open book dan melibatkan pihak independen (join surveyor) untuk memastikan kualitas produk yang disalurkan. Kesepakatan ini menjadi dasar penting bagi terjaminnya transparansi dan kepastian pasokan di lapangan.

    Kemudian, pada pertemuan kedua hari Selasa (23/9), seluruh BU swasta hadir, yakni Vivo, AKR, Exxon, BP, dan Shell. Beberapa perusahaan masih memerlukan waktu untuk melakukan koordinasi dengan kantor pusat global masing-masing, namun mereka menyampaikan komitmen yang sama untuk segera menyampaikan kebutuhan kuota tambahan.

    (dry/din)

  • Kargo Fuel Tiba, Pertamina Siap Pasok BBM ke Shell Cs – Page 3

    Kargo Fuel Tiba, Pertamina Siap Pasok BBM ke Shell Cs – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pertamina Patra Niaga (PPN) memastikan kargo base fuel telah tiba di Jakarta pada Selasa (24/9/2025). Kehadiran kargo ini menjadi tindak lanjut arahan pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang mendorong kolaborasi pemenuhan kebutuhan BBM antara Pertamina dan Badan Usaha (BU) swasta seperti Shell Indonesia, BP-AKR dan lainnya.

    Sebelumnya, Pertamina bersama BU swasta telah menggelar dua kali pertemuan, yakni pada Jumat (19/9) dan Selasa (23/9). Dalam pertemuan pertama, BU swasta menyatakan kesediaan membeli produk BBM berbasis base fuel yang belum dicampur aditif maupun pewarna.

    Pertemuan tersebut juga menghasilkan kesepakatan penggunaan mekanisme harga secara open book serta keterlibatan pihak independen (join surveyor) untuk menjamin kualitas produk. Kesepakatan ini dianggap penting demi menciptakan transparansi dan kepastian pasokan di lapangan.

    Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menegaskan bahwa Pertamina membuka ruang kolaborasi dengan tetap menjunjung aturan dan tata kelola yang berlaku.

    “Pertamina Patra Niaga menawarkan mekanisme penyediaan pasokan dengan menggunakan prosedur yang ada. Harapan kami, BU swasta dapat berkolaborasi dengan niat baik, sambil tetap menghormati aturan dan aspek kepatuhan yang berlaku di BUMN,” jelas Roberth dalam keterangan tertulis, Rabu (24/9/2025).

    Ia menambahkan, seluruh aspek komersial akan dibahas lebih lanjut dengan penekanan agar tetap berada dalam koridor hukum, aturan pemerintah, serta prinsip good corporate governance.

     

  • ESDM upayakan B50 tetap diimplementasikan pada 2026

    ESDM upayakan B50 tetap diimplementasikan pada 2026

    Jadi, ini kami sedang melakukan pemetaan dari ketersediaan untuk FAME-nya. Kami lagi pemetaan apakah pada 2026 itu akan dilakukan mandatori untuk B45 atau B50,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengupayakan agar biodiesel 50 atau B50 tetap diimplementasikan pada 2026, meskipun sedang mempertimbangkan opsi B45.

    “Kami tetap dorong implementasi B50 untuk tahun 2026,” ucap Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung ketika ditemui di sela-sela Green Energy Summit 2025 di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan bahwa memang terdapat pertimbangan untuk mengimplementasikan B45, alih-alih B50 sebagaimana target pertumbuhan yang telah diperhitungkan selama ini.

    Pertimbangan menggunakan B45 tersebut didasari oleh kebutuhan dan volume FAME atau Fatty Acid Methyl Ester yang didapatkan dari minyak kelapa sawit (crude palm oil).

    Kebutuhan FAME untuk mengimplementasikan B45 adalah 17 juta kiloliter (KL). Di sisi lain, untuk mengimplementasikan B50 membutuhkan 19 juta KL.

    Sedangkan, ketersediaan FAME pada 2025 berada di kisaran 15,6 juta KL.

    “Jadi, ini kami sedang melakukan pemetaan dari ketersediaan untuk FAME-nya. Kami lagi pemetaan apakah pada 2026 itu akan dilakukan mandatori untuk B45 atau B50,” ucap Yuliot.

    Saat ini, Indonesia sudah mengimplementasikan mandatori B40. Per September, implementasi B40 sudah mencapai 10 juta kiloliter (KL), atau 64,7 persen dari target 15,6 juta KL.

    Yuliot mengatakan bahwa kebijakan penggunaan biodiesel tersebut dalam rangka mengurangi emisi karbon yang berasal dari energi fosil.

    Selain itu, implementasi B40 pada 2025 juga telah menghemat devisa negara sekitar 9,3 miliar dolar AS atau setara dengan Rp147,5 triliun.

    “Kemudian, peningkatan nilai tambah dalam negeri sekitar Rp20,98 triliun, juga menciptakan lapangan kerja sekitar 2 juta lapangan kerja terkait dengan mandatori biodiesel ini,” katanya.

    Secara terpisah, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menyampaikan, implementasi B50 pada 2026 tidak ditargetkan dimulai pada Januari.

    B50 pun masih harus menjalani uji jalan yang memakan durasi sekitar 6–8 bulan.

    “Kalau saya melihat arahan Pak Menteri (ESDM Bahlil Lahadalia), sepertinya tidak 1 Januari. Kami lihat dulu sambil menunggu uji jalannya,” kata Eniya.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamen ESDM sebut Shell dan BP sudah sampaikan data impor ke Pertamina

    Wamen ESDM sebut Shell dan BP sudah sampaikan data impor ke Pertamina

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan badan usaha swasta, seperti Shell dan BP (British Petroleum), sudah menyampaikan data kebutuhan impor bahan bakar minyak (BBM) ke Pertamina.

    “Sudah menyampaikan data ke Pertamina,” ucap Yuliot ketika ditemui di sel Green Energy Summit 2025 di Jakarta, Selasa.

    Yuliot menjelaskan bahwa pada Jumat (19/9), badan usaha swasta yang terdiri atas Shell, BP, Vivo, dan ExxonMobil sudah menyepakati akan membeli base fuel yang diimpor oleh Pertamina dan akan menambahkan zat aditif sesuai dengan ketentuan badan usaha masing-masing.

    Pertemuan antara Shell, BP, Vivo, ExxonMobil, dan Pertamina difasilitasi oleh Kementerian ESDM. Akan tetapi, dalam hal kesepakatan bisnis, Yuliot menyampaikan bahwa hal tersebut di luar kewenangan ESDM.

    “Semua itu B to B (business to business), kalau tidak tercapai (kesepakatannya), kami akan evaluasi apa yang membuat tidak tercapai,” ucap Yuliot.

    Lebih lanjut, Yuliot mengatakan bahwa target Kementerian ESDM adalah BBM dapat tersedia kembali di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta dalam waktu sepekan.

    “Arahan dari Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia), 7 hari itu sudah terisi di SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) swasta,” kata dia.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil Minta Kader Peka Kondisi Masyarakat hingga Dukung Program Prabowo Nasional 22 September 2025

    Bahlil Minta Kader Peka Kondisi Masyarakat hingga Dukung Program Prabowo Nasional 22 September 2025

    Bahlil Minta Kader Peka Kondisi Masyarakat hingga Dukung Program Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta para kadernya peka dengan kondisi masyarakat.
    Bahlil memberikan arahan ini saat mengisi acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Partai Golkar yang digelar di Kawasan Jakarta Barat, Senin (22/9/2025) malam.
    “Saya juga meminta agar kita harus peka dengan kondisi masyarakat yang ada sekarang. Harus kita berada di tengah-tengah masyarakat dan kita hidupnya juga harus bisa melakukan penyesuaian,” kata Bahlil usai acara.
    Dalam acara bimtek ini, Bahlil juga mengajak para kadernya, khususnya jajaran DPRD dari Golkar, untuk menyerap aspirasi rakyat.
    “Harus selalu berada di tengah-tengah masyarakat ketika ada aspirasi yang tidak mau disampaikan,” ungkapnya.
    Kemudian, Menteri ESDM ini mengajak agar para anggota DPRD dari Golkar menyusun APBD secara efisien dan sampai ke masyarakat.
    “Kami juga meminta kepada teman-teman bahwa dalam proses penyusunan APBD, anggaran harus betul-betul sebanyak-banyaknya bisa langsung tersentuh langsung kepada rakyat,” kata dia.
    Di samping itu, Bahlil juga mengajak para kadernya turut menyukseskan program Presiden Prabowo.
    Mulai dari program makanan bergizi gratis (MBG), koperasi merah putih, hilirisasi, kedaulatan energi, kedaulatan pangan, dan semua program pemerintah lainnya.
    “Golkar sebagai partai pendukung pemerintah dan dalam koalisi adalah partai nomor satu karena mempunyai 102 kursi dan hampir 3.000 DPR kabupaten/kota itu harus betul-betul berada pada garda terdepan untuk menyukseskan mengawal program-program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ESDM bahas konsep PLTS untuk Kopdes Merah Putih

    ESDM bahas konsep PLTS untuk Kopdes Merah Putih

    Konsep PLTS untuk Kopdes Merah Putih sedang dibahas di internal Kementerian ESDM

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membahas konsep penggunaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dalam operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    “Konsep ini (PLTS untuk Kopdes Merah Putih) sedang dibahas di internal Kementerian ESDM,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, Senin.

    Kebutuhan Kopdes Merah Putih akan listrik yang berasal dari PLTS dapat datang dari kebutuhan para tenant koperasi, untuk operasional alat-alat koperasi (seperti pendingin), atau lain-lainnya.

    Konsep tersebutlah yang sedang dibahas oleh Kementerian ESDM bersama pemangku kepentingan terkait untuk memastikan bahwa PLTS yang akan dibangun untuk masing-masing Kopdes Merah Putih dapat selaras dengan kebutuhan koperasi.

    Penggunaan tenaga surya bagi operasional Kopdes Merah Putih, tutur Eniya, merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan PLTS.

    “Ini adalah untuk mengakselerasi penggunaan tenaga surya, yakni dikombinasikan dengan Koperasi Desa Merah Putih. Kami melihat bahwa potensi EBT (energi baru dan terbarukan) ini harus tumbuh bersama perekonomian yang ada,” kata Eniya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya sedang membangun desain besar PLTS 100 gigawatt (GW) yang mendorong ketersediaan listrik bagi Kopdes Merah Putih.

    Bahlil mengatakan PLTS tersebut akan dibangun untuk semua desa, sehingga turut menjadi peluang baru bagi pengusaha baterai listrik di tanah air untuk memanfaatkan pasar yang masif.

    “Karena PLTS itu cuma 4 jam pada saat siang hari. Selebihnya harus disimpan lewat baterai. Pada saat malam, baterai yang main. Ini saya lihat bahwa peluang pasar di Indonesia itu cukup besar,” katanya lagi.

    Lebih lanjut, menurut dia, industri baterai memiliki potensi besar di pasar domestik maupun internasional.

    Kebutuhan baterai dalam negeri hingga 2034 mencapai 392 gigawatt hour (GWh) yang mencakup kebutuhan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, mobil dan motor listrik, peluang ekspor listrik dan program membangun 100 GW PLTS.

    Sedangkan, potensi pasar internasional mencakup 3.500 GWh pada 2030, dan 500 miliar dolar Amerika Serikat (AS) potensi pasar baterai kendaraan listrik global pada periode yang sama.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ESDM salurkan ‘listrik hijau’ untuk 391 ribu kepala keluarga

    ESDM salurkan ‘listrik hijau’ untuk 391 ribu kepala keluarga

    Kementerian ESDM sudah membangun 74 megawatt (MW) pembangkit listrik, baik tenaga surya maupun mikro hidro

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyalurkan listrik hijau yang berasal dari pembangkit listrik dengan energi terbarukan, seperti tenaga surya (PLTS), mikro hidro (PLTMH), hingga pembangkit listrik tenaga biomassa, kepada 391 ribu kepala keluarga.

    “Selama 8 tahun ini, Kementerian ESDM sudah membangun 74 megawatt (MW) pembangkit listrik, baik tenaga surya maupun mikro hidro. Ini sudah memberikan akses listrik kepada 391 ribu kepala keluarga,” ucap Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, Senin.

    Eniya menjelaskan angka tersebut terlihat kecil, sebab keberadaan kepala keluarga tersebut tersebar di titik-titik terpencil dan membutuhkan kapasitas pembangkitan listrik yang kecil. Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, 391 ribu kepala keluarga tersebut tersebar di 484 desa.

    Pada prinsipnya, tutur dia, Kementerian ESDM ingin memberi akses listrik kepada desa-desa yang sangat terpencil, yang tak terjangkau oleh PLN.

    “Sehingga harus dibuat satu sistem off grid (tak tersambung ke jaringan listrik umum) dengan energi terbarukan, karena kalau mendatangkan diesel ke tempat terpencil juga harganya akan semakin tinggi,” tutur Eniya.

    Program tersebut masih berlanjut, hingga pemerintah bisa memastikan bahwa elektrifikasi mencapai 100 persen atau seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses listrik per 2029. Pembangunan pembangkit listrik pun tidak terbatas pada tenaga surya, mikro hidro dan biomassa.

    Eniya membuka kemungkinan pemerintah mengeksplorasi pembangkit listrik dari energi terbarukan lainnya untuk turut merealisasikan target elektrifikasi tersebut.

    “Arahan Pak Menteri (ESDM Bahlil Lahadalia) kemarin, kami memberikan akses listrik kepada seluruh masyarakat dalam waktu sampai dengan 2029. Nanti akan semakin bertambah (elektrifikasinya) dan kapasitasnya pun akan sangat bertambah,” kata Eniya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap salah satu isi rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (25/8), yaitu target untuk mengaliri listrik ke 5.700 desa dan 4.400 dusun di berbagai daerah Indonesia pada 2029–2030.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Golkar: Skema impor stok BBM lewat Pertamina berorientasi untuk rakyat

    Golkar: Skema impor stok BBM lewat Pertamina berorientasi untuk rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Partai Golkar menilai skema pembelian stok Bahan Bakar Minyak (BBM) tambahan dengan skema impor melalui PT Pertamina (Persero) oleh badan usaha swasta berorientasi pada kepentingan rakyat.

    Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik Partai Golkar Idrus Marham menyampaikan apresiasinya terhadap langkah pemerintah yang dianggap strategis dalam menjaga ketersediaan energi itu, di mana negara tidak abai terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

    “Untuk pengelolaan ini kan perlu ijtihad dalam kerangka penataan yang bersifat mendesak, namun mendasar, yang penting orientasinya untuk rakyat. Apa pun penataan kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan rakyat harus diupayakan, meskipun memerlukan waktu,” kata Idrus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

    Idrus pun menekankan pentingnya kepercayaan semua pihak kepada pemerintah dalam menyelesaikan masalah untuk kepentingan rakyat tersebut.

    Hal itu menanggapi sejumlah pengamat energi yang berpendapat implementasi skema tersebut perlu diawasi secara ketat, di mana isu transparansi harga dan mekanisme distribusi disebut sebagai faktor penentu keberhasilan.

    Menurut dia, pemerintah bersama swasta sedang berproses menata ulang ekosistem energi nasional, sehingga dirinya percaya dengan komitmen bersama, rakyat akan merasakan manfaatnya dalam waktu dekat.

    Dirinya turut menegaskan agar kedaulatan energi tidak diletakkan di atas kepentingan bisnis semata, tetapi orientasinya harus untuk kepentingan rakyat.

    “Kalau orientasinya jelas untuk rakyat, maka kebijakan ini akan mendapat legitimasi sosial yang kuat,” ucap dia.

    Senada itu, mantan Tenaga Ahli Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Abdul Rahman Farisi turut menyampaikan apresiasi terhadap langkah pemerintah yang strategis dan berimbang.

    “Hal ini menunjukkan Menteri Bahlil merundingkan dan menghasilkan keputusan yang terbaik,” ungkap Rahman.

    Menurut pria yang menjabat sebagai Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tersebut, negara tetap menjaga martabatnya dalam mengelola sektor strategis tanpa menghambat dinamika bisnis.

    Dengan demikian, dikatakan bahwa kebijakan itu merupakan model maksimisasi optimum alias mencapai kondisi terbaik yang menghasilkan nilai terbesar, yang tetap menjadikan negara bermartabat dalam melindungi sektor strategisnya, yaitu BBM dan energi.

    Dirinya berpendapat langkah Indonesia tersebut pun sejalan dengan praktik di sejumlah negara lain yang menerapkan pendekatan protektif terhadap komoditas energi.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan SPBU swasta Shell, Vivo, BP dan Exxon Mobil menyetujui untuk membeli stok BBM tambahan dengan skema impor melalui Pertamina.

    Hal tersebut disampaikan Bahlil setelah menggelar rapat dengan manajemen SPBU swasta dan Pertamina di Jakarta, Jumat (19/9).

    “Mereka setuju, dan memang harus setuju untuk beli, berkolaborasi dengan Pertamina,” ucap Bahlil saat konferensi pers usai melakukan pertemuan.

    Menurut Bahlil, dari kesepakatan tersebut, SPBU swasta mengajukan beberapa syarat dalam skema impor tambahan BBM lewat kolaborasi dengan Pertamina, yaitu BBM yang dibeli merupakan BBM murni (fuel base) yang nantinya akan dilakukan pencampuran di tangki SPBU masing-masing.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.