:strip_icc()/kly-media-production/thumbnails/5391088/original/038537700_1761296618-suara-lantang-bahlil-soal-pengusaha-penguasa-tambang-jangan-itu-itu-saja-5ca501.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Suara Lantang Bahlil Soal Pengusaha & Penguasa Tambang: Jangan Itu-itu Saja!")
L
OlehLiputanenamDiperbaharui 25 Okt 2025, 13:45 WIB
Diterbitkan 24 Okt 2025, 16:00 WIB
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan pengelolaan tambang jangan hanya dikuasi oleh kelompok pengusaha yang itu-itu saja. Dia ingin BUMD, UMKM Daerah juga turut mengelola tambang.
Hal itu disampaikan Bahlil saat pidato di Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-80, Jumat 24 Oktober 2025.
Bahlil LahadaliaMenteri ESDM
Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang memfasilitasi skema business-to-business (B2B) antara PT Pertamina (Persero) dan SPBU swasta dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga pasokan bahan bakar minyak (BBM) sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Andy N. Sommeng, menyatakan skema B2B memberi keuntungan signifikan. Dengan pembelian dalam volume besar, kata Andy, posisi tawar Pertamina meningkat, logistik menjadi lebih efisien, dan stok nasional menjadi lebih terjamin. “Dengan skema impor ini, Pertamina bisa membeli dalam volume besar. Bargaining power meningkat, logistik lebih efisien, dan stok nasional lebih aman,” ujarnya, Selasa (23/9/2025).
Menurut Andy, hasil rapat antara ESDM, Pertamina, dan pengelola SPBU swasta yang melahirkan empat poin kesepakatan memperlihatkan tata kelola yang transparan. Poin-poin itu meliputi jaminan pasokan dalam tujuh hari, keterlibatan surveyor independen, serta mekanisme harga yang terbuka.
Ia menegaskan bahwa pengaturan ini bukan monopoli komersial, melainkan monopoli negara yang sah sesuai ketentuan UU Migas, PP 36/2004, dan Perpres 191/2014. “Ini sejalan dengan implementasi Pasal 33 UUD 1945,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak membatasi kuota impor bagi SPBU swasta. Alokasi untuk tahun ini dinaikkan 10% dibandingkan realisasi 2024, menjadi 110% dari realisasi tahun lalu. “Kalau tahun lalu 1 juta kiloliter, tahun ini 1,1 juta kiloliter. Kalau masih kurang, silakan kolaborasi dengan Pertamina,” ujar Bahlil.
Bahlil juga memastikan cadangan BBM nasional saat ini mencukupi untuk kebutuhan 18–21 hari. Ia menekankan bahwa pengelolaan energi merupakan urusan publik yang harus tetap dikontrol negara. “Energi menyangkut hajat hidup orang banyak. Cabang industri ini wajib tetap dikontrol negara,” kata Bahlil.
Sebagai mantan Kepala BPH Migas (2011–2017), Andy menekankan peran strategis Pertamina bukan sekadar sebagai importir tunggal, tetapi juga sebagai penyangga terhadap fluktuasi pasar global. Bila sepenuhnya diserahkan ke pasar bebas, ujarnya, volatilitas harga akan membebani konsumen kecil. “Negara wajib hadir memastikan stabilitas,” tutur Andy.
Data ESDM menunjukkan pangsa pasar SPBU swasta mencapai sekitar 13% dari total distribusi nasional. Kehadiran mereka, menurut Andy, penting untuk meningkatkan layanan ritel BBM, namun harus berada dalam koridor regulasi agar tidak mengganggu peran strategis Pertamina.
Andy mengingatkan bahwa skema impor B2B sebaiknya dipandang sebagai solusi jangka menengah. Prioritas tetap pada percepatan pembangunan kilang dan diversifikasi energi agar ketergantungan impor tidak berkepanjangan. “Kebijakan ini bukan solusi permanen, tapi jembatan menuju kemandirian energi. Pemerintah perlu transparan dalam kompensasi ke Pertamina dan memperkuat proyek kilang,” katanya.
Dengan skema yang terstruktur dan transparan, diharapkan publik semakin yakin pasokan BBM terjaga, harga terkendali, dan tata kelola energi berjalan sesuai amanat konstitusi. Implementasi yang konsisten, menurut para pengamat, akan menentukan efektivitas skema ini dalam jangka menengah.
/data/photo/2025/09/26/68d673ee031e6.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Stok BBM SPBU Swasta di Jakbar Masih Langka hingga Hari Ini
Megapolitan
26 September 2025")
Stok BBM SPBU Swasta di Jakbar Masih Langka hingga Hari Ini
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Stok bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta di Jakarta Barat masih langka hingga Jumat (26/9/2025).
Hasil penelusuran
Kompas.com
di sepanjang Jalan Letjen S Parman, Jalan Daan Mogot, hingga Jalan Panjang menunjukkan ketersediaan bensin sangat jarang ditemui, terutama di SPBU Shell dan BP.
Para petugas di lokasi hanya mengatupkan tangan dan memberikan tanda silang sebagai isyarat tidak ada stok BBM bensin yang bisa dijual.
Berdasarkan pengecekan di situs resmi Shell, BBM RON92 hanya tersedia di tiga titik di Jakarta, yakni satu di kawasan Jakarta Barat dan dua di kawasan Jakarta Utara.
Sementara itu, mayoritas gerai SPBU BP-AKR masih belum memiliki pasokan bensin dan hanya menjual diesel.
“Sudah satu bulan ini enggak ada kalau di sini. Belum ada info restock juga,” kata Juwita (bukan nama asli), salah satu petugas di SPBU BP Jalan Daan Mogot, Jumat.
Kondisi berbeda terlihat di SPBU Vivo di kawasan Jalan Daan Mogot hingga Jalan Panjang. Di lokasi ini, BBM RON92 sudah kembali tersedia.
Namun, antrean panjang kendaraan roda dua terlihat di tiga stasiun yang masih memiliki stok.
“Baru diisi pagi tadi. Tapi kayaknya ini mah besok udah abis lagi. Apalagi ramai gini,” ujar Irfan (bukan nama asli), petugas Vivo di Jalan Daan Mogot, Jumat.
“Ntar kalau udah abis, ya nunggu lagi aja. Enggak pasti soalnya, pengisian itu infonya tiba-tiba, jadi kita enggak tau,” imbuhnya.
Kelangkaan BBM di SPBU swasta memicu keluhan warga Jakarta.
Padahal, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan pasokan BBM di SPBU swasta akan kembali normal mulai Jumat (26/9/2025).
“Mulai hari ini sudah dibicarakan dan akan dilanjutkan dengan rapat teknis, stoknya. Paling lambat tujuh hari barang sudah bisa masuk di Indonesia,” ucap Bahlil pada Jumat (19/9/2025) lalu.
Kesepakatan pembelian bahan bakar mentah oleh SPBU swasta melalui Pertamina disebut menjadi langkah utama untuk mengatasi kelangkaan ini.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
/data/photo/2025/09/26/68d65f71b52fa.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Pengendara Mulai Beralih Usai SPBU Swasta Impor BBM Lewat Pertamina
Megapolitan
26 September 2025")
Pengendara Mulai Beralih Usai SPBU Swasta Impor BBM Lewat Pertamina
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Sejumlah pengendara menanggapi kesepakatan SPBU swasta membeli bahan bakar minyak (BBM) impor melalui PT Pertamina (Persero).
Kesepakatan impor BBM dilakukan lewat skema
business to business
(B2B) dari Pertamina untuk mengisi kekosongan stok BBM di SPBU swasta yang terjadi belakangan ini.
Wati (37), warga Jakarta Pusat, mengaku kebijakan tersebut membuatnya berpikir ulang untuk kembali mengisi BBM di SPBU Shell.
“Mending Pertamina. Kalau stok ada, pasti saya tetap ke Shell. Tapi kalau kosong terus, dan impor dari Pertamina, otomatis pindah,” kata Wati saat ditemui, Jumat (26/9/2025).
Ia menuturkan, dalam beberapa pekan terakhir stok bensin di SPBU swasta sering kosong sehingga ia terpaksa beralih ke SPBU Pertamina.
“Ya mau bagaimana ya, pasti beralih. Saya belinya pertalite di Pertamina karena takut kalau pertamax dioplos,” ujarnya.
Menurut Wati, harga BBM di SPBU swasta memang lebih mahal dibandingkan Pertamina.
Namun, jika pasokan impor tetap berasal dari Pertamina, ia lebih memilih mengisi di SPBU milik BUMN tersebut.
“Kalau harga, pasti mahal yang swasta. Tapi kalau impor satu sumber, kan Pertamina lebih murah. Pasti saya pilih Pertamina saja dengan jenis yang sama, toh bensinnya sama,” tutur Wati.
Sementara itu, Satria (27), pengendara sepeda motor asal Jakarta Selatan, menilai kebijakan impor BBM melalui Pertamina tidak menjadi masalah selama kualitas BBM di SPBU swasta tetap terjaga.
“Kalau kualitasnya sama dengan Pertamina, ya jujur saya pilih isi di Pertamina saja karena lebih murah,” kata Satria.
Senada, Riko (30), pengendara mobil pribadi, juga mengaku memilih Pertamina selama stok BBM di Shell kosong.
“Saya sementara memang pindah dulu ke Pertamina, selama stok dari Shell kosong,” ujarnya.
Namun, Riko menilai kebijakan ini berpotensi memengaruhi harga di pasar.
“Kalau semua lewat Pertamina, harganya bisa dikendalikan oleh satu pihak saja. Kita sebagai konsumen jadi tidak punya pilihan. Menurut saya, pemerintah perlu melakukan pengawasan agar tetap adil,” ungkapnya.
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) memastikan akan kembali mengimpor BBM untuk memenuhi kebutuhan SPBU swasta.
Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, mengatakan impor tambahan berasal dari berbagai sumber untuk menyediakan base fuel yang dapat dibeli SPBU swasta.
“Pokoknya kita usahakan dalam satu minggu ke depan ini sudah terpenuhi dan SPBU swasta sudah bisa berjalan normal,” kata Simon dalam keterangan yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (20/9/2025).
Ia menambahkan, impor tambahan akan dilakukan sesuai kebutuhan hingga akhir 2025, sementara kuota impor pada 2026 masih akan dibahas lebih lanjut.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menegaskan seluruh SPBU swasta telah sepakat membeli BBM dari Pertamina setelah rapat di Kementerian ESDM pada Jumat (19/9/2025).
Kesepakatan itu diambil untuk mengatasi kelangkaan BBM nonsubsidi yang sempat terjadi di sejumlah SPBU non-Pertamina.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut, 190 perusahaan tambang yang kini dibekukan operasionalnya oleh pemerintah merupakan langkah pembenahan tata kelola pertambangan.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, syarat sederhana agar 190 perusahaan tambang tersebut dapat kembali beroperasi yakni membayar jaminan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan areal masing-masing.
“Sebenarnya kuncinya cuma satu saja, simpel itu bayar jaminan reklamasi. Itu kan hanya jaminan reklamasi,” kata Bahlil kepada wartawan, Jumat (26/9/2025).
Dia menerangkan, 190 perusahaan tersebut sebelumnya telah diberikan surat peringatan tiga kali oleh Direktorat Jenderal Minerba. Hal ini dilakukan untuk memastikan aktivitas tambang sesuai dengan kaidah-kaidah aturan.
Bahlil menyebut, suspensi operasional tambang yang belum membayarkan jaminan tersebut mulai berlaku untuk rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) tahun depan. Namun, pembekuan telah dilakukan karena pengajuan RKAB tahun depan telah dimulai.
Jaminan reklamasi dan pascatambang dibayarkan sesuai dengan jumlah area produksi perusahaan tambang yang tercantum dalam RKAB masing-masing.
“Pemerintah hanya minta ‘Kamu nitip ya jaminan reklamasinya, ini uang kamu cuma pemerintah jadi jaminan’. Tujuannya apa? Agar begitu dia tambang selesai dia harus menjamin untuk melakukan reklamasi karena kalau ini tidak kita lakukan nanti tambang ini kan tidak untuk kita Kan generasi anak cucu kita,” jelasnya.
Apabila pembayaran jaminan reklamasi dan pascatambang telah dilakukan, maka pemerintah akan kembali memberikan izin operasional tambang.
Dia menerangkan bahwa keputusan pembekuan 190 perusahaan tambang dilakukan setelah pihaknya melakukan evaluasi total ke sejumlah area di Kalimantan hingga Sulawesi.
“Banyak tambang yang sudah selesai ditambang tidak dilakukan reklamasi, negara melakukan reklamasi jaminannya waktu itu, waktu dulu belum dijadikan sebagai syarat,” tuturnya.
Sebagaimana diketahui, penangguhan operasi tersebut berdasarkan surat Ditjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM dengan Nomor T-1533/MB.07/DJB.T/2025 yang ditandatangani pada 18 September 2025.
Pemberian sanksi diberikan lantaran perusahaan tak memberikan jaminan reklamasi pascatambang. Selain itu, ada pula perusahaan yang melakukan produksi melebihi RKAB yang telah disetujui Kementerian ESDM.
Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarto menuturkan, sanksi penghentian sementara kegiatan pertambangan secara otomatis batal jika perusahaan telah mendapat surat penetapan dan menempatkan jaminan reklamasi sampai dengan 2025.
“Setelah setiap perusahaan itu melakukan pembayaran, kemudian di-update di kami, kami akan buka kembali,” kata Tri, Kamis (25/9/2025).
Jakarta –
Pemerintah akan menambah porsi kepemilikan saham negara di PT Freeport Indonesia (PTFI) lebih dari 10%. Rencananya sebagian saham tersebut akan diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah 2041.
“Saham ini adalah sebagian dikasih kepada BUMD Papua, dan ini terjadi nanti di Pasca 2041,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kementeriann ESDM Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Bahlil mengatakan penambahan saham di atas 10% tersebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dan telah ditindaklanjutinya dengan komunikasi bersama PTFI dan Freeport McMoRan.
Penambahan saham tersebut merupakan bagian dari negosiasi perpanjangan Izin Usaha pertambangan Khusus (IUPK) Freeport Indonesia pasca tahun 2041.
“Atas arahan Bapak Presiden, dan kami telah melaporkan kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden sudah memberikan arahan dimana salah satu tawarannya adalah ada penambahan saham kurang lebih sekitar diatas 10%,” terang Bahlil.
Rencananya keputusan final negoisasi penambahan saham ini disampaikan Oktober nanti. Bahlil mengatakan penambahan saham ini tidak akan membutuhkan biaya yang mahal.
“Saya rencana mungkin di awal Oktober baru kami akan melakukan final dengan pihak Freeport ya. itu tidak ada nilai valuasinya. Jadi sangat kecil sekali, dan saya minta itu harus diberikan angka yang semurah-murahnya kepada pemerintah. Dalam hal ini adalah BUMD Papua, dan Mind ID,” katanya.
Sebelumnya, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Perkasa Roeslani memastikan pemerintah Indonesia akan mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 12%. Ia mengungkap, pemerintah tidak akan mengeluarkan dana untuk pengakuisisi saham tersebut.
“Saya target malah 12%,” kata dia ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/9/2025) kemarin.
“Free of charge, mantep kan,” tambahnya.
Untuk target waktu pengakuisisan tersebut, Rosan mengatakan akan menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia memastikan bahwa angka akuisisi tersebut hampir final.
“Sudah hampir final. (Target) Dalam waktu dekat sedang menunggu arahan dari bapak Preesiden,” tegasnya.
(hns/hns)
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut, opsi pembangunan smelter tembaga baru oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) sebagai syarat perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tidak lagi menjadi prioritas pemerintah.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, semula opsi tersebut menjadi salah satu syarat untuk perpanjangan IUPK selepas 2041, selain penambahan divestasi minimal 10% saham PTFI ke MIND ID.
Alih-alih meminta pembangunan smelter baru di Fakfak, Papua Barat, pemerintah akan mendorong PTFI untuk memprioritaskan pemanfaatan smelter tembaga di Gresik.
“Tadinya kita ingin untuk ada smelter di Papua, tadinya. Tapi itu masih diskusi karena penambahan jumlah saham di atas 10% apalagi untuk sebagian ke [BUMD] Papua maka itu salah satu opsi untuk diprioritaskan pemanfaatan smelternya di Gresik,” kata Bahlil kepada wartawan, Jumat (26/9/2025).
Adapun, pemerintah membidik penambahan kepemilikan saham negara di PTFI lebih dari 10%. Sebagiannya akan diberikan kepada BUMD Papua.
“Insyallah akan lebih baik dan pemerintah sedang bernegosiasi sampai dengan angka 12%. Saham ini sebagian kepada BUMD Papua, ini terjadi pasca-2041 supaya eksplorasi bisa dilakukan,” kata Bahlil kepada wartawan, Jumat (26/9/2025).
Bahlil menegaskan pembagian saham BUMD Papua akan terjadi selepas 2041. Dalam hal ini, dia menyebut, sejumlah tahapan negosiasi masih berlangsung dan rencananya pada Oktober 2025 ini akan kembali diadakan rapat final antara pemerintah dan Freeport.
“Iya itu tidak ada nilai valuasi, jadi sangat kecil dan saya minta itu diberikan angka semurah-murahnya kepada pemerintah dalam hal ini BUMD Papua dan MIND ID,” tuturnya
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa opsi perpanjangan izin tambang Freeport ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang diungkap dalam rapat bersama Freeport-McMoran dan PTFI.
Jakarta –
PT Freeport Indonesia (PTFI) menghentikan seluruh aktivitas produksi tambang di Grasberg, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Langkah ini diambil untuk memfokuskan upaya pencarian lima pekerja yang masih hilang setelah insiden longsor.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan keputusan penghentian produksi dilakukan setelah dirinya berkoordinasi langsung dengan manajemen PTFI.
“Sejak kejadian longsor di underground, saya langsung berkoordinasi dengan manajemen Freeport Indonesia, dengan Pak Tony Wenas. Kita sudah memutuskan untuk menyetop seluruh aktivitas produksi, dan semua tenaga, waktu, serta sumber daya difokuskan untuk pencarian pekerja yang terjebak,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Insiden longsor di tambang Grasberg sebelumnya mengakibatkan tujuh pekerja tertimbun material. Dua di antaranya telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, sementara lima lainnya masih dalam pencarian.
Bahlil menegaskan hingga saat ini tidak ada aktivitas produksi di Grasberg. “Saya dapat laporan dari Pak Tony Wenas tadi pagi, saya berkomunikasi terus, dan tim kami juga di lokasi. Proses pencarian masih berjalan dan belum ada aktivitas apa pun,” ujarnya.
Ia mengakui, penghentian produksi sejak 8 September berdampak pada kinerja perusahaan. “Sudah barang tentu, karena hampir tiga minggu tidak ada produksi, pasti berdampak pada produktivitas dan juga pendapatan, baik bagi daerah maupun perusahaan,” ungkapnya.
Sebelumnya, VP Corporate Communications PTFI, Katri Krisnati, mengonfirmasi bahwa dua pekerja ditemukan meninggal dunia pada Sabtu (20/9/2025). “Sekitar pukul 08.45 WIT, tim penyelamat tambang bawah tanah menemukan dan mengevakuasi dua jenazah yang diduga rekan kami yang terjebak dalam insiden luncuran material basah di Grasberg Block Cave,” katanya.
Proses identifikasi jenazah masih menunggu kehadiran pihak kepolisian. PTFI menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban dan memastikan adanya pendampingan penuh. “Kami terus melanjutkan pencarian dan penyelamatan rekan-rekan lainnya dengan mengerahkan segala daya upaya,” ujar Katri.
Lihat juga Video Satu Korban Longsor PT Freeport Dimakamkan di Kesugihan Cilacap
(rrd/rrd)
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan, pemerintah akan memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) pasca 2041.
Tapi syaratnya, pemerintah bisa menambah saham di perusahaan tambang tembaga dan emas itu di atas 10%. Sebagaimana diketahui, saat ini Indonesia memiliki saham 51% di Freeport Indonesia.
Bahlil menyampaikan, sudah melakukan pertemuan dengan pihak Freeport McMoRan dan juga Presiden Direktur PTFI Tony Wenas berkenaan dengan perpanjangan IUPK dan juga penambahan saham di atas 10% tersebut.
“Saya empat hari lalu melakukan rapat dengan Freeport McMoRan, dengan Presiden Freeport Indonesia, Pak Tony, untuk melanjutkan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) terkait dengan mempelajari, mendiskusikan, dan memperjelas terhadap proses perpanjangan Freeport yang selesainya 2041, kita harus perpanjang lebih dari itu,” terang Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (26/9/2025).
Alasan perpanjangan, kata Bahlil, karena underground mining atau tambang bawah tanah berbeda dengan tambang terbuka (open pit). Di mana, kegiatan produksi tambang di tahun 2020-2021 merupakan hasil eksplorasi yang dimulai pada tahun 2004.
“Jadi eksplorasi di underground itu diperlukan waktu 10-19 tahun. Kalau tidak segera kita perpanjang, maka puncak produksi daripada Freeport ini itu 2035, begitu 2035 dia akan menurun. Begitu dia akan menurun dampaknya kepada produktivitas dari para perusahaan, dan juga pendapatan negara, lapangan pekerjaan, dan juga ekonomi di daerah dan nasional kita,” jelas Bahlil.
Nah, sebagai tawarannya, kata Bahlil, pemerintah Indonesia bisa menambah saham di atas 10%. Kelak, penambahan saham tersebut sebagiannya akan diberikan kepada BUMD Papua. “Dan ini terjadi nanti di Pasca 2041,” jelas Bahlil.
Bahlil pun menyatakan bahwa penambahan saham di atas 10% itu tidak ada perhitungan nilai valuasi. Jika pun ada, nilainya sangat kecil dan pemerintah meminta agar diberikan angka yang semurah-murahnya.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta –
Per 26 September 2025, hanya tersisa 4 SPBU Shell yang masih menyediakan BBM Super. Ini dia rinciannya.
Stok BBM di SPBU Shell makin tipis, bahkan sudah nyaris habis. Di Jabodetabek misalnya, hanya tersisa empat SPBU Shell yang masih menjual BBM Super.
Dilihat detikOto dalam laman Shell Indonesia, per 26 September 2025 pagi, dua SPBU yang menjual BBM Super itu ada di Jakarta. Sedangkan dua SPBU lagi terletak di Tangerang dan Bekasi. Di Bogor dan Depok stoknya sudah tidak ada lagi. Nah berikut ini daftar empat SPBU Shell yang masih menjual BBM Super di Jabodetabek.
4 SPBU Shell Jualan BBM Super
– Shell Peta Selatan-1
– Shell Semper-1
– Shell Suvarna Sutera-1 TGR
– Shell Mangunjaya-1
Nah itu tadi SPBU Shell yang masih menjual BBM Super. Belum diketahui dengan pasti kapan stok BBM Shell akan kembali tersedia secara normal. Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, swasta menyetujui kolaborasi dengan Pertamina dalam hal penyediaan bahan bakar. Ada empat kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat antara Badan Usaha Swasta dan juga Pertamina. Pertama, swasta menyetujui kolaborasi dengan Pertamina, dengan syarat harus berbasis base fuel atau BBM murni tanpa campuran.
Kesepakatan lainnnya adalah menyangkut kualitas yang mana akan ada joint surveyor. Adapun joint surveyor tersebut sama-sama disetujui oleh kedua belah pihak. Kemudian, menyangkut harga, pemerintah dan Pertamina mau harga harus fair dan tidak ada yang dirugikan. Pertamina diketahui telah melakukan pertemuan dengan pihak swasta. Dalam pertemuan pertama, BU swasta menyatakan kesediaannya untuk membeli produk BBM berbasis base fuel yang belum dicampur aditif dan pewarna.
Pertamina dan BU swasta juga bersepakat menggunakan mekanisme harga secara open book dan melibatkan pihak independen (join surveyor) untuk memastikan kualitas produk yang disalurkan. Kesepakatan ini menjadi dasar penting bagi terjaminnya transparansi dan kepastian pasokan di lapangan.
Kemudian, pada pertemuan kedua hari Selasa (23/9), seluruh BU swasta hadir, yakni VIVO, AKR, Exxon, BP, dan Shell. Beberapa perusahaan masih memerlukan waktu untuk melakukan koordinasi dengan kantor pusat global masing-masing, namun mereka menyampaikan komitmen yang sama untuk segera menyampaikan kebutuhan kuota tambahan.
“Harapan kami adalah segera mendapatkan informasi kebutuhan pasokan dari BU swasta, sehingga penyaluran ke masyarakat bisa berjalan lancar. Langkah ini sejalan dengan arahan Menteri ESDM agar stok BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, dapat segera tersedia sesuai kebutuhan masyarakat,” beber Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun dikutip detikFinance.
(dry/rgr)