Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • BBM SPBU Swasta Langka, Pengusaha Kasih Solusi Ini – Page 3

    BBM SPBU Swasta Langka, Pengusaha Kasih Solusi Ini – Page 3

    Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga menegaskan hingga kini belum menerima permintaan suplai bahan bakar minyak (BBM) dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta, seperti Shell dan British Petroleum (BP AKR), yang tengah menghadapi kelangkaan BBM.

    “Belum ada permintaan (dari SPBU swasta),” ujar Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Roberth Marcelino Verieza Dumatubun, dikutip dari Antara, Kamis (17/9/2025).

    Pernyataan ini menanggapi kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta sejak pertengahan Agustus 2025. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menyarankan agar pengelola SPBU swasta bekerja sama dengan Pertamina Patra Niaga untuk memenuhi kebutuhan pasokan.

    Meski sempat kembali menjual BBM jenis Shell Super pada awal September, stok di SPBU Shell kembali menipis. Berdasarkan data, per Minggu (7/9/2025), ada 50 SPBU Shell di Jakarta yang masih menjual Shell Super, namun jumlah itu turun drastis menjadi hanya 16 SPBU pada Rabu (17/9/2025).

    Menanggapi kondisi tersebut, Bahlil menyampaikan pemerintah telah memberikan tambahan kuota impor BBM sebesar 10 persen bagi SPBU swasta. Ia juga menegaskan, jika masih membutuhkan pasokan lebih, SPBU swasta dapat melakukan kolaborasi dengan Pertamina.

  • Solusi Negara Kendalikan Kuota BBM

    Solusi Negara Kendalikan Kuota BBM

    Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan pemerintah dalam menetapkan tambahan kuota bahan bakar minyak atau BBM untuk swasta melalui pola kolaborasi dengan PT Pertamina (Persero) dinilai sebagai langkah tepat dan sesuai regulasi untuk meredam gangguan pasokan.

    Pengamat energi melihat penetapan alokasi tambahan itu sebagai respons yang proporsional terhadap kelangkaan yang sempat dilaporkan di beberapa SPBU swasta.

    “Ya, ya (sudah) betul. Ini mungkin karena ada kebijakan resiprokal dengan negara-negara yang punya SPBU asing itu. Kita bisa saja menerima, tetapi dengan pengaturan (oleh pemerintah) saya kira sudah cukup bagus,” ujar Marwan Batubara, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS), Selasa (16/9/2025) di Jakarta.

    Marwan menegaskan bahwa langkah administratif berupa alokasi tambahan juga didukung oleh pijakan konstitusional. “Ini menjadi pijakan pemerintah dalam tata kelola kuota BBM untuk SPBU swasta”, kata Marwan.

    Ia mengingatkan bahwa Pasal 33 UUD 1945 menempatkan pengaturan cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak sebagai urusan negara.

    Menurut Marwan, langkah yang diambil pemerintah penting untuk menegaskan aspek pengendalian dan kepastian hukum. Penetapan ini memberi ruang bagi operator swasta untuk menambah pasokan, namun tetap melalui mekanisme pengawasan dan rekomendasi kementerian.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menampik adanya pembatasan kuota distribusi BBM ke swasta.

    “Kalau pada 2024, perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter, tahun ini kita beri 1,1 juta kiloliter. Kalau masih ada kekurangan, kita minta kolaborasi dengan Pertamina. Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu tetap harus dikontrol oleh negara. Supaya semuanya baik,” jelas Bahlil.

    Dari sisi regulasi, penetapan alokasi tambahan tersebut berjalan menurut kerangka hukum yang ada, termasuk ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Di dalamnya, ada prosedur perizinan dan rekomendasi yang mengatur pelaksanaan impor BBM oleh badan usaha sehingga penetapan alokasi tetap berada dalam mekanisme pengawasan kementerian.

    Para pengamat menilai kombinasi antara kepastian alokasi (110%), landasan konstitusional, dan mekanisme perizinan akan membantu menjaga ketersediaan bahan bakar bagi masyarakat tanpa mengabaikan kontrol negara atas sektor strategis.

  • 10 Hari Berlalu, Freeport Masih Cari 7 Pekerja Terjebak Longsor Tambang

    10 Hari Berlalu, Freeport Masih Cari 7 Pekerja Terjebak Longsor Tambang

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Freeport Indonesia (PTFI) masih terus melakukan evakuasi tujuh pekerja yang terjebak imbas longsor di area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC). Pencarian terus dilakukan sejak kejadian longsor pada Senin (8/9/2025) malam.

    VP Corporate Communications PTFI Katri Krisnati menuturkan, tim penyelamat bekerja tanpa henti untuk membuka akses menuju lokasi keberadaan karyawan dengan alat berat jarak jauh (remote loader), bor, dan drone.

    Namun, upaya tersebut masih berisiko serta menghadapi tantangan besar dan risiko keselamatan tinggi.

    “Tantangan terbesar adalah volume material basah yang masih aktif dalam jumlah yang besar, jauh lebih besar dari yang pernah terjadi,” kata Katri, Kamis (18/9/2025).

    Menurutnya, hal ini membuat proses penyelamatan menjadi sangat kompleks, penuh risiko, dan memerlukan waktu tambahan untuk membersihkan material dalam jumlah besar tersebut.

    “Kami menyadari bahwa upaya penyelamatan ini penuh tantangan, dan tidak mudah. Namun demikian, kami tidak akan menyerah dan akan terus mengerahkan segala daya upaya,” ucap Katri.

    Pimpinan Freeport-McMoRan, Chairman of the Board of Directors Richard Adkerson dan President and Chief Executive Officer Kathleen Quirk, didampingi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas pun telah meninjau langsung upaya penyelamatan yang dilakukan. 

    Mereka juga bertemu dengan keluarga karyawan serta mengikuti doa bersama di berbagai komunitas di Tembagapura. Di samping itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Basarnas Mimika telah meninjau beberapa titik di mana upaya evakuasi dilakukan.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terus meminta tim untuk mempercepat evakuasi tujuh pekerja PTFI yang terjebak itu.

    Bahlil mengatakan, tim dari Kementerian ESDM telah berkolaborasi dengan PTFI untuk melakukan evakuasi. Selain itu, kepala inspektur tambang (KaIT) bersama tim inspektur tambang dari Kementerian ESDM juga berada di lokasi untuk melakukan pemantauan. 

    “Tim kami di sana. Kami mau percepatan, kami kerjanya di sana full terus. Pak Tony Wenas [presiden direktur PTFI] kemarin komunikasi dengan saya,” ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (17/9/2025).

    Bahlil menuturkan, cuaca buruk masih menjadi hambatan dalam proses evakuasi. Saat ini, operasional pertambangan di GBC pun dihentikan sementara agar fokus pada proses penyelamatan tujuh pekerja yang terjebak. 

    “Sampai dengan hari ini, Freeport masih dalam proses persiapan evakuasi. Cuaca di sana memang masih dalam kondisi yang belum dimungkinkan karena memang itu kan terjadi di underground,” tutur Bahlil.

  • Pengamat Energi Apresiasi Pemerintah Tangani Kuota BBM Swasta

    Pengamat Energi Apresiasi Pemerintah Tangani Kuota BBM Swasta

    Jakarta –

    Kebijakan pemerintah dalam menetapkan alokasi tambahan sebesar 10% menjadi 110% bagi kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) swasta, serta menjalin kolaborasi dengan PT Pertamina (Persero) pada tahun 2025 menjadi sorotan.

    Sejumlah kalangan menilai hal ini sebagai langkah tepat dan sesuai dengan koridor regulasi untuk meredam gangguan pasokan.

    Pengamat energi melihat penetapan alokasi tambahan itu sebagai respons yang proporsional terhadap kelangkaan yang sempat dilaporkan di beberapa SPBU swasta.

    “Ya, ya (sudah) betul. Ini mungkin karena ada kebijakan resiprokal dengan negara-negara yang punya SPBU asing itu. Kita bisa saja menerima, tetapi dengan pengaturan (oleh pemerintah) saya kira sudah cukup bagus,” ujar Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, dalam keterangannya, Kamis (18/9/2025) di Jakarta.

    Marwan menegaskan langkah administratif berupa alokasi tambahan juga didukung oleh pijakan konstitusional. “Ini menjadi pijakan pemerintah dalam tata kelola kuota BBM untuk SPBU swasta,” kata Marwan.

    Ia mengingatkan Pasal 33 UUD 1945 menempatkan pengaturan cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak sebagai urusan negara.

    Menurut Marwan, langkah yang diambil pemerintah penting untuk menegaskan aspek pengendalian dan kepastian hukum. Penetapan ini memberi ruang bagi operator swasta untuk menambah pasokan, namun tetap melalui mekanisme pengawasan dan rekomendasi kementerian.

    Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menjelaskan penetapan alokasi menampik klaim adanya pembatasan kuota dan menyampaikan mekanisme mitigasi jika pasokan masih kurang.

    “Kalau tahun 2024 Perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter, tahun ini kita beri 1 juta 100 ribu kiloliter. Kalau masih ada kekurangan, kita minta kolaborasi dengan Pertamina. Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu tetap harus dikontrol oleh negara. Supaya semuanya baik,” jelas Bahlil.

    Dari sisi regulasi, penetapan alokasi tambahan tersebut berjalan menurut kerangka hukum yang ada, termasuk ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

    Di dalamnya, ada prosedur perizinan dan rekomendasi yang mengatur pelaksanaan impor BBM oleh badan usaha sehingga penetapan alokasi tetap berada dalam mekanisme pengawasan kementerian.

    Para pengamat menilai kombinasi antara kepastian alokasi (110%), landasan konstitusional, dan mekanisme perizinan akan membantu menjaga ketersediaan bahan bakar bagi masyarakat tanpa mengabaikan kontrol negara atas sektor strategis.

    (prf/ega)

  • PGE Bidik Peluang Kembangkan Ekosistem Panas Bumi di Indonesia – Page 3

    PGE Bidik Peluang Kembangkan Ekosistem Panas Bumi di Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) dengan kode saham PGEO meneguhkan komitmen dalam mendukung swasembada dan ketahanan energi nasional. Perusahaan fokus dalam mewujudkan target 1 GW dalam 2–3 tahun ke depan dan 1,7 GW pada 2034.

    Sejalan dengan itu, PGE juga telah mengidentifikasi potensi panas bumi hingga 3 GW dari 10 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang dikelola secara mandiri.

    Ini diungkapkan Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Julfi Hadi pada ajang tahunan industri panas bumi, The 11th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2025, yang kembali digelar di Jakarta pada Rabu (17/9/2025).

    “Angka ini bukan sekadar data teknis, tetapi cerminan dari besarnya peluang yang dimiliki Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Lebih dari itu, potensi ini dapat menjadi motor penggerak transisi menuju energi bersih,” jelas Julfi.

    Dia menekankan ajang IIGCE menjadi kesempatan bagi PGE untuk membuka diskusi mengenai peluang bisnis panas bumi di luar kelistrikan (off-grid).

    “Analisis kami menunjukkan potensi komersial yang tinggi dalam bisnis off-grid, termasuk green hydrogen dan green ammonia yang pasar domestiknya diprediksi akan tumbuh signifikan di 2030. Hal ini menjadi kesempatan yang penting untuk ditangkap oleh PGE,” jelas dia.

    Faktor ini yang kemudian melandasi strategi beyond electricity PGE. “Saat ini kami sedang mempersiapkan ekosistem green hydrogen. Di Indonesia, Pertamina menjadi satu-satunya yang memiliki rantai proses end-to-end, mulai dari panas bumi, elektrolisis, infrastruktur midstream, hingga offtaker,” tambahnya.

    Melalui gelaran yang berlangsung pada 17–19 September ini, PGE siap berperan aktif dalam membahas strategi penguatan industri panas bumi.

    “Beroperasinya PLTP Lumut Balai Unit 2, proyek eksplorasi (greenfield) Gunung Tiga, groundbreaking pilot project green hydrogen (hidrogen hijau) Ulubelu, serta pengembangan proyek lainnya menjadi bukti nyata komitmen kami dalam mengoptimalkan pemanfaatan panas bumi,” kata Julfi.

    Setelah beroperasi penuh pada Juni lalu, PLTP Lumut Balai Unit 2 berkapasitas 55 megawatt (MW) telah diresmikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

     

  • Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan formasi baru Kabinet Merah Putih usai reshuffle jilid III, Rabu (17/9/2025).

    Usai terjadinya perombakan dalam kabinet pemerintahan Prabowo, terjadi perumbahan komposisi kekuatan politik di dalamnya. Saat ini, komposisi partai politik dikuasai oleh kader Gerindra dan banyak menggeser sejumlah sosok yang terafiliasi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid III yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menghadirkan wajah-wajah baru, tetapi juga menandai berakhirnya dominasi sejumlah tokoh yang selama ini dikenal sebagai orang dekat Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Dari Sri Mulyani hingga Erick Thohir, kursi mereka kini bergeser atau bahkan hilang sama sekali dari jajaran kabinet.

    Sri Mulyani Indrawati, yang selama hampir dua dekade menjadi ikon teknokrat keuangan, resmi digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. 

    Budi Arie Setiadi, loyalis Jokowi di Kementerian Kominfo, digeser seiring pemecahan kementerian tersebut menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital yang kini dipimpin politisi Golkar, Meutya Viada Hafid. Budi Arie pun diberhentikan dengan hormat oleh Prabowo saat reshuffle dan digantikan Ferry Julianto sebagai Menteri Koperasi.

    Nasib serupa dialami Erick Thohir. Dari jabatan strategis Menteri BUMN, dia kini memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga. Lebih mencolok lagi, kursi Menteri BUMN dibiarkan kosong, hanya diisi wakil menteri, dan memunculkan spekulasi kemungkinan peleburan BUMN ke lembaga baru seperti BPI Danantara.

    Lalu, Immanuel Ebenezer (Noel) yang merupakan kepala dari Jokowi Mania (Joman) yang turut diganti oleh Afriansyah Noor usai Noel terjerat kasus korupsi baru-baru ini.

    Komposisi terbaru memperlihatkan semakin kuatnya dominasi Gerindra, dengan 13 posisi menteri dan pejabat setara menteri berhasil dikuasai partai banteng kepala burung itu.

    Sementara itu, partai-partai mitra koalisi seperti Golkar (11), PAN (7), Demokrat (6), PKB (3), PSI (3), Gelora (2), PBB (2), PRIMA (1), serta puluhan pejabat nonpartai (56) turut mengisi struktur pemerintahan.

    Gerindra menempatkan tokoh kunci di beberapa kementerian strategis. Antara lain Prasetyo Hadi sebagai Mensesneg, Sugiono sebagai Menlu, Fadli Zon di Kementerian Kebudayaan, serta Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi.

    Selain itu, figur populer seperti Dahnil Anzar Simanjuntak (Wamen Haji & Umrah), Thomas AM Djiwandono (Wamenkeu), dan Ahmad Riza Patria (Wamendes) ikut memperkuat posisi Gerindra di lingkaran inti pemerintahan.

    Golkar tampil sebagai kekuatan kedua terbesar dengan 11 kursi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi motor penting di sektor ekonomi.

    Nama Meutya Hafid di Kementerian Komunikasi dan Digital serta Maman Abdurahman di Kementerian UMKM menandai kader muda Golkar yang ikut mendapat peran.

    Demokrat mendapat 6 pos, salah satunya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dipercaya memegang jabatan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Sementara PAN dengan 7 kursi menempatkan tokoh-tokoh kunci seperti Zulkifli Hasan (Menko Pangan) dan Yandri Susanto (Menteri Desa). PKB hanya kebagian 3 pos, dipimpin langsung Ketua Umum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menjabat Menko Pemberdayaan Masyarakat.

    Adapun PSI dengan 3 kursi berhasil menempatkan Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan) dan Giring Ganesha (Wamen Kebudayaan) dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

    Menariknya, kelompok nonpartai tetap mendominasi secara jumlah dengan 56 kursi, posisi tersebut diisi kalangan profesional dan birokrat dan sejumlah tokok yang terafiliasi dengan partai politik. Sejumlah nama populer dari era Jokowi seperti Tito Karnavian (Mendagri), Erick Thohir (Menpora), dan Budi Gunadi Sadikin (Menkes) masih dipertahankan.

    Namun, beberapa figur nonpartai yang dianggap dekat dengan Jokowi mulai tersisih, memperlihatkan arah konsolidasi kekuasaan kini lebih condong pada partai-partai inti koalisi.

    Berikut Formasi Kabinet Usai Reshuffle Jilid III pada Rabu (17/9/2025):

    Gerindra (Total ada 13)

    1. Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi

    2. Menteri Luar Negeri: Sugiono

    3. Wakil Menteri Agama: R. Muhammad Syafi’i

    4. Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas

    5. Wakil Menteri Keuangan: Thomas AM Djiwandono

    6. Menteri Kebudayaan: Fadli Zon

    7. Wakil Menteri Desa: Ahmad Riza Patria

    8. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Angga Raka Prabowo

    9. Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono

    10. Menteri Koperasi: Ferry Joko Yuliantono

    11. Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf

    12. Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak

    13. Rohmat Marzuki Wakil Menteri Kehutanan

     

    Golkar (Total ada 11)

    1. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus

    2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

    3. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtaruddin

    4. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Christina Aryani

    5. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

    6. Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro Esti Widya Putri

    7. Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia

    8. Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Viada Hafid

    9. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Nusron Wahid

    10. Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Wihaji

    11. Menteri UMKM: Maman Abdurahman

     

    Demokrat (Total ada 6)

    1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono

    2. Menteri Pekerjaan Umum: Dody Hanggodo

    3. Menteri Transmigrasi: M. Iftitah Sulaiman

    4. Wakil Menteri Transmigrasi: Viva Yoga Mauladi

    5. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ossy Darmawan

    6. Menteri Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya

     

    PAN (Total ada 7)

    1. Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkfli Hasan

    2. Wakil Menteri Dalam Negeri: Bima Arya Sugiarto

    3. Menteri Perdagangan: Budi Santoso

    4. Menteri Desa: Yandri Susanto

    5. Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi

    6. Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono

    7. Menteri Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq

     

    PKB (Total ada 3)

    1. Menteri koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar

    2. Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Riza

    3. Wakil Menteri Koperasi Faridah Farichah

     

    PBB (Total ada 2)

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
    Afriansyah Noor Wakil Menteri Ketenagakerjaan

     

    PSI (Total ada 3)

    1. Wakil Menteri Kebudayaan: Giring Ganesha

    2. Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni

    3. Wakil Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Isyana Bagoes Oka

     

    Gelora ( Total ada 2)

    1. Wakil Menteri Luar Negeri: Muhammad Anis Matta

    2. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman: Fahri Hamzah

     

    PRIMA (Total ada 1)

    1. Wakil Menteri Sosial: Agus Jabo Priyono

    Nonnparpol: (Total ada 56)

    1. Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago

    2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan

    2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno

    3. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Bambang Eko Suharyanto

    4. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Juri Ardiantoro

    5. Menteri Dalam Negeri: Muhammad Tito Karnavian

    6. Wakil Menteri Dalam Negeri: Ribka Haluk

    7. Wakil Menteri Luar Negeri: Arrmanatha Christiawan Nasir

    8. Wakil Menteri Luar Negeri: Arif Havas

    9. Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin

    10. Wakil Menteri Pertahanan: Doni Hermawan

    11. Menteri Agama: Nasaruddin Umar

    12. Wakil Menteri Hukum: Edward Omar Sharif Hiariej

    13. Menteri HAM: Natalius Pigai

    14. Wakil Menteri HAM: Mugiyanto

    15. Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Agus Andrianto

    16. Wakil Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Silmy Karim

    17. Menteri Keuangan: Purbaya Yudi Sadewa

    18. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara

    19. Wakil Menteri Keuangan: Anggito Abimanyu

    20. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti

    21. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Fajar Riza Ul Haq

    22. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Atip Latipulhayat

    23. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Brian Yuliarto

    24. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Fauzan

    25. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Stella Christie

    26. Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadiki

    27. Wakil Menteri Kesehatan: Dante Saksono Harbuwono

    28. Menteri Sosial: Saifullah Yusuf

    29. Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli

    30. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Dzulfikar Ahmad Tawala

    31. Wakil Menteri ESDM: Yuliot

    32. Wakil Menteri PU: Diana Kusumastut

    33. Menteri Perumahan & Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait

    34. Wakil Menteri Perhubungan: Suntana

    35. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Nezar Patria

    36. Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman

    37. Wakil Menteri Kehutanan: Sulaiman Umar

    38. Wakil Menteri Kelautan & Perikanan: Didit Herdiawan

    39. Menteri PPN: Rachmat Pambudy

    40. Wakil Menteri PPN: Febrian Alphyanto Ruddyard

    41. MenPANRB: Rini Widyantini

    42. Wakil Menteri PANRB: Purwadi Ariant

    43. Menteri Pemuda dan Olahraga : Erick Thohir

    44. Wakil Menteri BUMN: Kartiko Wirjoatmodjo

    45. Wakil Menteri BUMN: Aminuddin Ma’ruf

    46. Wakil Menteri BUMN: Dony Oskaria

    47. Wakil Menteri Lingkungan Hidup: Diaz Faisal Malik Hendropiyono

    48. Menteri Investasi & Hilirisasi: Rosan Perkasa Roeslani

    49. Wakil Menteri Investasi & Hilirisasi: Todotua Pasaribu

    50. Wakil Menteri UMKM: Helvi Yuni

    51. Menteri Pariwisata: Widianti Putri

    52. Wakil Menteri Pariwisata: Ni Luh Enik Ernawati

    53. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif: Irene Umar

    54. Menteri PPPA: Arifatul Choiri Fauzi

    55. Wakil Menteri PPPA: Veronica Tan

    56. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat

     

  • KSP Kaji Skema Impor BBM Lewat Pertamina, Bakal Beri Masukan ke Prabowo

    KSP Kaji Skema Impor BBM Lewat Pertamina, Bakal Beri Masukan ke Prabowo

    Jakarta –

    Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari mengatakan pihaknya akan mendalami rencana impor BBM satu pintu lewat Pertamina. Rencana ini diungkapkan Kementerian ESDM sebagai respons terhadap kekosongan stok BBM di SPBU swasta.

    BBM yang kosong di SPBU swasta terjadi karena kuota impor BBM beberapa SPBU swasta sudah habis. Kementerian ESDM mengarahkan agar SPBU swasta membeli BBM impor dari Pertamina.

    Qodari belum mau bicara banyak soal hal ini. Yang jelas, pihaknya akan mendalami masalah tersebut dan menyiapkan masukan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Mohon waktu, karena ini masih transisi, dan ini isu relatif baru muncul di media, kita mau kaji dahulu. Mudah-mudahan nanti kajian dari KSP ini bisa menjadi masukan dan pembanding ke presiden,” sebut Qodari di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

    Menurutnya seringkali kebijakan pemerintah diawali niat baik. Namun, di lapangan justru muncul masalah yang tidak diinginkan.

    “Kadang-kadang begini kebijakan itu biasanya berasal dari niat baik, tetapi karena ini masalah sosial kompleks, aktornya banyak dan ada implikasi sosial tertentu yang kurang diinginkan. Istilahnya kalau bawa mobil itu blind spot,” ungkap Qodari.

    “Mudah-mudahan kita akan bangun satu mekanisme agar blind spot itu bisa diidentifikasi dari awal sehingga tak menjadi pro kontra atau kerugian di kemudian hari,” lanjutnya.

    Sebelumnya, masalah impor BBM ini sudah dibahas langsung oleh Prabowo dalam rapat terbatas Selasa yang lalu. Kala itu, Pabowo memanggil beberapa menterinya membahas kelangkaan BBM di SPBU swasta, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aries Marsudiyanto usai rapat membenarkan impor BBM untuk SPBU swasta dibahas. Namun, dia tak menjelaskan dengan rinci soal teknis yang mau dilakukan pemerintah, semua akan diatur oleh Menteri ESDM. Pada intinya, pemerintah ingin memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.

    “Itu semuanya dibahas bagaimana supaya, teknik di lapangan, kalau ada yang tersumbat di sana sini, masalah teknis akan dibahas dengan menteri terkait. Intinya bagaimana memberikan pelayanan pada masyarakat agar semuanya tersubsidi dengan baik pangan, energi dan semuanya bisa murah ke rakyat,” ujar Aries.

    Dia juga menegaskan meski SPBU swasta akan membeli stok dari Pertamina, monopoli tidak akan terjadi. Intinya, semua implementasi kebijakan perlu dievaluasi secara berkala.

    “Nggak ada monopoli, semuanya kan didistribusikan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada masalah teknis di lapangan tinggal didiskusikan dengan baik. Kadang keputusan dengan implementasi di lapangan mungkin harus ada evaluasi,” beber Aries.

    (hal/ara)

  • B50 Masih Dikaji, Pemerintah Buka Opsi Implementasikan B45 Tahun Depan

    B50 Masih Dikaji, Pemerintah Buka Opsi Implementasikan B45 Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih menggodok implementasi mandatory bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel 50% (B50) yang direncanakan dimulai pada 2026. Pemerintah pun melirik opsi implementasi B45, sebelum berlanjut ke B50.

    Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menuturkan, pihaknya masih mengkaji rencana implementasi B50 usai B40 berjalan pada tahun ini.

    Dia pun mengungkapkan peluang mengimplementasikan B45 pada tahun depan. Kendati demikian, kajian terkait B45 juga masih terus berjalan.

    “B45 itu kita enggak pernah melakukan testing, tapi ini ada kajian memang di segmen 5% juga. Jadi kita nunggu kajian juga. Kemarin kajian baru pelaporan, kita masih kritisi banyak,” ucap Eniya di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

    Namun, pihaknya tetap berusaha mengejar target implementasi B50 tahun depan. Dia menegaskan bahwa kepastian implementasi B50 tetap terlaksana tahun depan atau tidak, berada di tangan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    “Kalau saya mempersiapkan sesuai harapan Pak Menteri, mempersiapkan B50, mempersiapkan secara teknis ya. Nah, nanti keputusan kan di pak menteri setelah kajiannya selesai,” tutur Eniya.

    Dalam kesempatan terpisah, Eniya mengaku masih menghitung kebutuhan dan volume fatty acid methyl ester (FAME) untuk memproduksi B50. FAME merupakan bahan bakar nabati yang dihasilkan dari proses transesterifikasi minyak sawit dengan metanol. 

    Eniya menyebut, pihaknya belum menentukan berapa porsi FAME dalam B50. Dia mengatakan, komposisi FAME itu masih menjadi perdebatan. Menurutnya, B50 itu bisa terdiri atas 40% FAME dan 10% hydrotreated vegetable oil (HVO) atau full 50% FAME. 

    “Lalu, apakah 2026 kita mulai dengan B50? Itu belum kita tentukan. Jadi kita harus lihat lagi B50 butuh [FAME]-nya berapa?” ucap Eniya dalam acara Seminar Peluang dan Tantangan Industri Bioenergi Menyongsong Indonesia Emas 2045 di Jakarta, beberapa waktu lalu.

    Eniya menjabarkan, jika diasumsikan B50 akan terdiri atas 50% FAME, maka kebutuhan FAME itu mencapai sekitar 20 juta ton atau tambahan alokasi minyak kelapa sawit mentah/crude palm oil (CPO) ke biodiesel sekitar 2 juta ton. Angka itu naik sebesar 5 juta ton dari kebutuhan FAME untuk produksi B40 yang sebesar 15 juta ton. 

    Di sisi lain, Eniya mengatakan, Indonesia membutuhkan lima pabrik biodiesel baru untuk mengimplementasikan B50 pada tahun depan. Dia mengatakan, tiga dari lima pabrik baru yang ditargetkan, saat ini sedang dibangun. 

    “Kita perlu lima [pabrik baru] dengan kapasitas besar, yang kalau ukur-ukur kapasitasnya 1.000.000 kiloliter kita perlu 5 gitu,” ucap Eniya.

    Implementasi B50 pada 2026 Tergantung Hasil Uji Coba

    Sementara itu, Menteri ESDM bahlil Lahadalia memastikan pemerintah masih melakukan uji coba terhadap program B50 sebelum resmi diluncurkan. Saat ini, Bahlil mengatakan bahwa Indonesia baru menerapkan B40 yang dinilai telah berjalan dengan baik. 

    “Kita sekarang sedang uji coba, sekarang kan B40 sudah berjalan, alhamdulillah bagus. Ke depan kita akan dorong untuk di B50, tapi sekarang kita lagi uji coba. Apakah B45 dulu baru B50, atau langsung, nanti tunggu hasil uji cobanya,” kata Bahlil usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025). 

    Bahlil menyebut, uji coba B50 telah memasuki tahap kedua dan ketiga. Namun ia menegaskan, program tersebut belum siap untuk dipasarkan ke masyarakat luas.

    “Oh belum, belum. Nanti kita akan umumkan kalau sudah oke, sudah perform, kita akan umumkan,” ujarnya. 

    Dia menambahkan bahwa komunikasi pemerintah dengan badan usaha, termasuk Pertamina, berjalan baik dalam rangka mendukung pengembangan energi terbarukan ini. 

    “Komunikasi jalan, baik. Ya,” ucap Bahlil singkat.

  • Kenapa SPBU Shell Kosong Terus?

    Kenapa SPBU Shell Kosong Terus?

    Jakarta –

    Kenapa SPBU Shell kosong terus? Begini penjelasannya.

    Kenapa Shell kosong terus? Pertanyaan itu mungkin terbenak di para pengguna BBM Shell yang belakangan kesulitan mengisi tangki kendaraannya. Ya, dalam sebulan terakhir, banyak SPBU Shell yang stoknya kosong. Untuk bensin jenis Super misalnya, hanya tersedia di beberapa SPBU saja. Shell juga belum bisa memastikan kapan kekosongan stok BBM ini terjadi.

    “Shell Indonesia ingin menginformasikan bahwa produk bahan bakar minyak (BBM) Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ tidak tersedia di beberapa jaringan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU Shell hingga waktu yang belum dapat dipastikan,” kata kata President Director and Managing Director Mobility Shell Indonesia, Ingrid Siburian.

    Kekosongan BBM ini disinyalir gara-gara SPBU swasta sudah mulai kehabisan stok. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut bila kekurangan stok, SPBU swasta itu diminta untuk berkolaborasi dengan Pertamina. Sebab, pemerintah sudah memberikan kuota impor untuk SPBU swasta lebih besar ketimbang tahun lalu.

    “Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak diberikan, contoh 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter, di 2025 kita memberikan kuota impor 1 juta kiloliter plus 10 persen, berarti 1,1 juta kilo liter,” kata Bahlil.

    Akibat kekosongan itu, baru-baru ini viral di media sosial petugas SPBU Shell justru berjualan kopi karena stok BBM yang kosong. Shell juga disebut melakukan pemutusan hubungan kerja sebagai dampak dari stok BBM kosong.

    “Kami melakukan penyesuaian kegiatan operasional di jaringan SPBU Shell selama produk BBM jenis bensin tidak tersedia secara lengkap, termasuk penyesuaian jam operasional dan tim yang bertugas melayani para pelanggan,” kata President Director and Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian.

    Meski stok BBM banyak yang kosong, SPBU tetap beroperasi dengan memberi pelayanan lain seperti Shell Select, Shell Recharge, bengkel, dan pelumas Shell. Adapun bagi kamu pengguna BBM Shell jenis Super masih bisa mendapatkan stok di beberapa SPBU. Berikut ini deretan SPBU Shell yang menjual BBM Super per 17 September 2025 di kawasan Jabodetabek.

    Daftar SPBU Shell di Jabodetabek yang Menyediakan Bensin Super

    Jakarta Barat

    Shell Meruya Utara-1Shell Peta Selatan-1Shell S-Parman-1

    Jakarta Utara

    Shell Klp Gading-1Shell PIK-1 North JakartaShell Semper-1Shell Yos Sudarso-1

    Jakarta Selatan

    Shell Ciputat Raya-1Shell Fatmawati-1Shell TB Simatupang-1Shell Tj Barat

    Jakarta Pusat

    Shell A-Yani-1Shell Salemba-1Shell Suprapto-1

    Jakarta Timur

    Shell Bekasi Raya-1Shell Pemuda-1

    Tangerang

    Shell Alam Sutera-1Shell Bintaro-1Shell Gading SerpongShell Karang Tengah-1Shell Lippo Karawaci-1Shell Metland PuriShell Pamulang-1Shell PIK-2Shell Soewarna Soetta-1Shell Suvarna Sutera-1 TGR

    Bogor

    Shell Cibinong-1Shell Pasir Angin

    Depok

    Bekasi

    Shell Grand Wisata-1Shell Mangunjaya-1

    (dry/din)

  • Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga Nasional 18 September 2025

    Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga Nasional 18 September 2025

    Komposisi Partai Politik di Kabinet Merah Putih Usai Reshuffle Jilid Ketiga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Perombakan atau 
    reshuffle 
    Kabinet Merah Putih pada Rabu (17/9/2025) kemarin turut mengubah komposisi partai-partai politik yang mendapatkan kursi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Ada 11 orang yang dilantik Prabowo untuk masuk jajaran Kabinet Merah Putih, terdiri dari anggota partai politik maupun nonpartai politik.
    Partai Gerindra, misalnya, sebagai partai politik terbesar di Koalisi Indonesia Maju, mendapatkan tambahan kursi dari pos Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang diisi Djamari Chaniago.
    Sebaliknya, PDI-P yang memang berada di luar pemerintahan, kehilangan kursi kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang sebelumnya diduduki politikus PDI-P Hendrar Prihadi.
    Lantas, seperti apa komposisi partai politik di Kabinet Merah Putih setelah reshuffle jilid ketiga? Berikut daftarnya
    1. Djamari Chaniago:  Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
    2. Prasetyo Hadi: Menteri Sekretaris Negara
    3. Sugiono: Menteri Luar Negeri
    4. Supratman AndiAgtas: Menteri Hukum
    5. Fadli Zon: Menteri Kebudayaan
    6. Maruarar Sirait: Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman
    7. Rachmat Pambudy: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
    8. Ferry Juliantono: Menteri Koperasi
    9. Mochamad Irfan Yusuf: Menteri Haji dan Umrah
    10. Angga Raka Prabowo: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah/Wakil Menteri Komunikasi dan Digital
    10. Muhammad Syafi’i: Wakil Menteri Agama
    11. Thomas Djiwandono: Wakil Menteri Keuangan
    12. Ahmad Riza Patria: Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    13. Sudaryono: Wakil Menteri Pertanian
     
    14. Helvi Yuni Moraza: Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
    15. Taufik Hidayat: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga
    16. Dahnil Anzar Simanjuntak: Wakil Menteri Haji dan Umrah
    17. Rohmat Marzuki: Wakil Menteri Kehutanan
    18. Hashim Djojohadikusumo: Utusan Khusus Presiden Iklim dan Energi
    1. Airlangga Hartarto: Menteri Koordinator Perekonomian
    2. Agus Gumiwang Kartasasmita: Menteri Perindustrian
    3. Bahlil Lahadalia: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
    4. Meutya Hafid: Menteri Komunikasi dan Digital
    5. Nusron Wahid: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    6. Wihaji: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
    7. Maman Abdurrahman: Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
    8. Mukhtarudin: Menteri Pelindungan Pekerja Migran/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
    9. Lodewijk Freidrich Paulus: Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan
    10. Christina Aryani: Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran/Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
    11. Dyah Roro Esti: Wakil Menteri Perdagangan
    1. Zulkifli Hasan: Menteri Perdagangan
    2. Yandri Susanto: Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    3. Sakti Wahyu Trenggono: Menteri Kelautan dan Perikanan
    4. Budi Santoso: Menteri Perdagangan
    5. Dudy Purwagandhi: Menteri Perhubungan
    6. Hanif Faisol Nurrofiq: Menteri Lingkungan Hidup
    7. Viva Yoga Mauladi: Wakil Menteri Transmigrasi
    8. Bima Arya Sugiarto: Wakil Menteri Dalam Negeri
    9. Zita Anjani: Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata
    1. Agus Harimurti Yudhoyono: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
    2. Teuku Riefky Harsya: Menteri Ekonomi Kreatif
    3. Iftitah Suryanegara: Menteri Transmigrasi
    4. Dody Hanggodo: Menteri Pekerjaan Umum
    5. Ossy Dermawan: Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
    6. Afriansyah Noor: Wakil Menteri Ketenagakerjaan
    1. Muhaimin Iskandar: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
    2. Saifullah Yusuf: Menteri Sosial
    3. Faisol Riza: Wakil Menteri Perindustrian
    4. Farida Farichah: Wakil Menteri Koperasi
    1. Yassierli: Menteri Ketenagakerjaan (sosok nonpartai politik yang di-
    endorse
    PKS)
    1. Yusril Ihza Mahendra: Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
    1. Raja Juli Antoni: Menteri Kehutanan
    2. Isyana Bagoes Oka: Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
    3. Giring Ganesha: Wakil Menteri Kebudayaan
    1. Anis Matta: Wakil Menteri Luar Negeri
    2. Fahri Hamzah: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
    1. Agus Jabo Priyono: Wakil Menteri Sosial
    1. Diaz Hendropriyono Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
    1. Muhammad Mardiono: Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan
    1. Ahmad Ridha Sabana: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.