Pengendara Mulai Beralih Usai SPBU Swasta Impor BBM Lewat Pertamina
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Sejumlah pengendara menanggapi kesepakatan SPBU swasta membeli bahan bakar minyak (BBM) impor melalui PT Pertamina (Persero).
Kesepakatan impor BBM dilakukan lewat skema
business to business
(B2B) dari Pertamina untuk mengisi kekosongan stok BBM di SPBU swasta yang terjadi belakangan ini.
Wati (37), warga Jakarta Pusat, mengaku kebijakan tersebut membuatnya berpikir ulang untuk kembali mengisi BBM di SPBU Shell.
“Mending Pertamina. Kalau stok ada, pasti saya tetap ke Shell. Tapi kalau kosong terus, dan impor dari Pertamina, otomatis pindah,” kata Wati saat ditemui, Jumat (26/9/2025).
Ia menuturkan, dalam beberapa pekan terakhir stok bensin di SPBU swasta sering kosong sehingga ia terpaksa beralih ke SPBU Pertamina.
“Ya mau bagaimana ya, pasti beralih. Saya belinya pertalite di Pertamina karena takut kalau pertamax dioplos,” ujarnya.
Menurut Wati, harga BBM di SPBU swasta memang lebih mahal dibandingkan Pertamina.
Namun, jika pasokan impor tetap berasal dari Pertamina, ia lebih memilih mengisi di SPBU milik BUMN tersebut.
“Kalau harga, pasti mahal yang swasta. Tapi kalau impor satu sumber, kan Pertamina lebih murah. Pasti saya pilih Pertamina saja dengan jenis yang sama, toh bensinnya sama,” tutur Wati.
Sementara itu, Satria (27), pengendara sepeda motor asal Jakarta Selatan, menilai kebijakan impor BBM melalui Pertamina tidak menjadi masalah selama kualitas BBM di SPBU swasta tetap terjaga.
“Kalau kualitasnya sama dengan Pertamina, ya jujur saya pilih isi di Pertamina saja karena lebih murah,” kata Satria.
Senada, Riko (30), pengendara mobil pribadi, juga mengaku memilih Pertamina selama stok BBM di Shell kosong.
“Saya sementara memang pindah dulu ke Pertamina, selama stok dari Shell kosong,” ujarnya.
Namun, Riko menilai kebijakan ini berpotensi memengaruhi harga di pasar.
“Kalau semua lewat Pertamina, harganya bisa dikendalikan oleh satu pihak saja. Kita sebagai konsumen jadi tidak punya pilihan. Menurut saya, pemerintah perlu melakukan pengawasan agar tetap adil,” ungkapnya.
Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) memastikan akan kembali mengimpor BBM untuk memenuhi kebutuhan SPBU swasta.
Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, mengatakan impor tambahan berasal dari berbagai sumber untuk menyediakan base fuel yang dapat dibeli SPBU swasta.
“Pokoknya kita usahakan dalam satu minggu ke depan ini sudah terpenuhi dan SPBU swasta sudah bisa berjalan normal,” kata Simon dalam keterangan yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (20/9/2025).
Ia menambahkan, impor tambahan akan dilakukan sesuai kebutuhan hingga akhir 2025, sementara kuota impor pada 2026 masih akan dibahas lebih lanjut.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya menegaskan seluruh SPBU swasta telah sepakat membeli BBM dari Pertamina setelah rapat di Kementerian ESDM pada Jumat (19/9/2025).
Kesepakatan itu diambil untuk mengatasi kelangkaan BBM nonsubsidi yang sempat terjadi di sejumlah SPBU non-Pertamina.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Bahlil Lahadalia
-
/data/photo/2025/09/26/68d65f71b52fa.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pengendara Mulai Beralih Usai SPBU Swasta Impor BBM Lewat Pertamina Megapolitan 26 September 2025
-

Pemda Papua Dapat Jatah dari Tambahan Saham Freeport Setelah 2041
Jakarta –
Pemerintah akan menambah porsi kepemilikan saham negara di PT Freeport Indonesia (PTFI) lebih dari 10%. Rencananya sebagian saham tersebut akan diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah 2041.
“Saham ini adalah sebagian dikasih kepada BUMD Papua, dan ini terjadi nanti di Pasca 2041,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kementeriann ESDM Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Bahlil mengatakan penambahan saham di atas 10% tersebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dan telah ditindaklanjutinya dengan komunikasi bersama PTFI dan Freeport McMoRan.
Penambahan saham tersebut merupakan bagian dari negosiasi perpanjangan Izin Usaha pertambangan Khusus (IUPK) Freeport Indonesia pasca tahun 2041.
“Atas arahan Bapak Presiden, dan kami telah melaporkan kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden sudah memberikan arahan dimana salah satu tawarannya adalah ada penambahan saham kurang lebih sekitar diatas 10%,” terang Bahlil.
Rencananya keputusan final negoisasi penambahan saham ini disampaikan Oktober nanti. Bahlil mengatakan penambahan saham ini tidak akan membutuhkan biaya yang mahal.
“Saya rencana mungkin di awal Oktober baru kami akan melakukan final dengan pihak Freeport ya. itu tidak ada nilai valuasinya. Jadi sangat kecil sekali, dan saya minta itu harus diberikan angka yang semurah-murahnya kepada pemerintah. Dalam hal ini adalah BUMD Papua, dan Mind ID,” katanya.
Sebelumnya, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Perkasa Roeslani memastikan pemerintah Indonesia akan mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 12%. Ia mengungkap, pemerintah tidak akan mengeluarkan dana untuk pengakuisisi saham tersebut.
“Saya target malah 12%,” kata dia ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/9/2025) kemarin.
“Free of charge, mantep kan,” tambahnya.
Untuk target waktu pengakuisisan tersebut, Rosan mengatakan akan menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia memastikan bahwa angka akuisisi tersebut hampir final.
“Sudah hampir final. (Target) Dalam waktu dekat sedang menunggu arahan dari bapak Preesiden,” tegasnya.
(hns/hns)
-

Freeport Hentikan Produksi, Fokus Cari 5 Pekerja Hilang di Grasberg
Jakarta –
PT Freeport Indonesia (PTFI) menghentikan seluruh aktivitas produksi tambang di Grasberg, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Langkah ini diambil untuk memfokuskan upaya pencarian lima pekerja yang masih hilang setelah insiden longsor.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan keputusan penghentian produksi dilakukan setelah dirinya berkoordinasi langsung dengan manajemen PTFI.
“Sejak kejadian longsor di underground, saya langsung berkoordinasi dengan manajemen Freeport Indonesia, dengan Pak Tony Wenas. Kita sudah memutuskan untuk menyetop seluruh aktivitas produksi, dan semua tenaga, waktu, serta sumber daya difokuskan untuk pencarian pekerja yang terjebak,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Insiden longsor di tambang Grasberg sebelumnya mengakibatkan tujuh pekerja tertimbun material. Dua di antaranya telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, sementara lima lainnya masih dalam pencarian.
Bahlil menegaskan hingga saat ini tidak ada aktivitas produksi di Grasberg. “Saya dapat laporan dari Pak Tony Wenas tadi pagi, saya berkomunikasi terus, dan tim kami juga di lokasi. Proses pencarian masih berjalan dan belum ada aktivitas apa pun,” ujarnya.
Ia mengakui, penghentian produksi sejak 8 September berdampak pada kinerja perusahaan. “Sudah barang tentu, karena hampir tiga minggu tidak ada produksi, pasti berdampak pada produktivitas dan juga pendapatan, baik bagi daerah maupun perusahaan,” ungkapnya.
Sebelumnya, VP Corporate Communications PTFI, Katri Krisnati, mengonfirmasi bahwa dua pekerja ditemukan meninggal dunia pada Sabtu (20/9/2025). “Sekitar pukul 08.45 WIT, tim penyelamat tambang bawah tanah menemukan dan mengevakuasi dua jenazah yang diduga rekan kami yang terjebak dalam insiden luncuran material basah di Grasberg Block Cave,” katanya.
Proses identifikasi jenazah masih menunggu kehadiran pihak kepolisian. PTFI menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban dan memastikan adanya pendampingan penuh. “Kami terus melanjutkan pencarian dan penyelamatan rekan-rekan lainnya dengan mengerahkan segala daya upaya,” ujar Katri.
Lihat juga Video Satu Korban Longsor PT Freeport Dimakamkan di Kesugihan Cilacap
(rrd/rrd)
-

Bahlil Sebut Izin Tambang Freeport Harus Diperpanjang, Ini Alasannya
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan, pemerintah akan memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) pasca 2041.
Tapi syaratnya, pemerintah bisa menambah saham di perusahaan tambang tembaga dan emas itu di atas 10%. Sebagaimana diketahui, saat ini Indonesia memiliki saham 51% di Freeport Indonesia.
Bahlil menyampaikan, sudah melakukan pertemuan dengan pihak Freeport McMoRan dan juga Presiden Direktur PTFI Tony Wenas berkenaan dengan perpanjangan IUPK dan juga penambahan saham di atas 10% tersebut.
“Saya empat hari lalu melakukan rapat dengan Freeport McMoRan, dengan Presiden Freeport Indonesia, Pak Tony, untuk melanjutkan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) terkait dengan mempelajari, mendiskusikan, dan memperjelas terhadap proses perpanjangan Freeport yang selesainya 2041, kita harus perpanjang lebih dari itu,” terang Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (26/9/2025).
Alasan perpanjangan, kata Bahlil, karena underground mining atau tambang bawah tanah berbeda dengan tambang terbuka (open pit). Di mana, kegiatan produksi tambang di tahun 2020-2021 merupakan hasil eksplorasi yang dimulai pada tahun 2004.
“Jadi eksplorasi di underground itu diperlukan waktu 10-19 tahun. Kalau tidak segera kita perpanjang, maka puncak produksi daripada Freeport ini itu 2035, begitu 2035 dia akan menurun. Begitu dia akan menurun dampaknya kepada produktivitas dari para perusahaan, dan juga pendapatan negara, lapangan pekerjaan, dan juga ekonomi di daerah dan nasional kita,” jelas Bahlil.
Nah, sebagai tawarannya, kata Bahlil, pemerintah Indonesia bisa menambah saham di atas 10%. Kelak, penambahan saham tersebut sebagiannya akan diberikan kepada BUMD Papua. “Dan ini terjadi nanti di Pasca 2041,” jelas Bahlil.
Bahlil pun menyatakan bahwa penambahan saham di atas 10% itu tidak ada perhitungan nilai valuasi. Jika pun ada, nilainya sangat kecil dan pemerintah meminta agar diberikan angka yang semurah-murahnya.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
-

Viral Foto Truk Tangki Pertamina Isi BBM di SPBU Shell, Dipastikan Hoax
Jakarta –
Di media sosial beredar viral foto yang menggambarkan truk tangki Pertamina berada di SPBU Shell. Pertamina Patra Niaga memastikan foto yang mendeskripsikan truk tangki Pertamina isi BBM di SPBU Shell itu hoax.
Foto truk tangki Pertamina yang berada di SPBU Shell itu beredar di media sosial. Dalam foto tersebut, tampak truk tangki Pertamina masuk ke SPBU Shell.
Unggahan tersebut muncul setelah pemerintah mengumumkan bahwa Pertamina akan mendistribusikan BBM ke SPBU swasta. Beberapa waktu terakhir, SPBU swasta seperti Shell sampai BP mengalami kelangkaan stok.
Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, memastikan kabar truk tangki Pertamina isi BBM di SPBU Shell adalah hoax. Roberth mengimbau masyarakat agar jeli dan teliti terhadap berbagai bentuk disinformasi yang sering beredar.
“Selain isu pembatasan BBM, masyarakat juga perlu mewaspadai hoaks lainnya seperti rekrutmen fiktif yang meminta biaya, kabar mobil tangki Pertamina mengisi di SPBU swasta, maupun informasi palsu terkait harga,” kata Roberth dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (26/9/2025).
Pertamina Patra Niaga mengajak masyarakat untuk selalu memastikan kebenaran informasi melalui kanal resmi perusahaan, yakni Pertamina Call Center 135 dan akun resmi media sosial Pertamina.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, swasta menyetujui kolaborasi dengan Pertamina dalam hal penyediaan bahan bakar. Ada empat kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat antara Badan Usaha Swasta dan juga Pertamina. Pertama, swasta menyetujui kolaborasi dengan Pertamina, dengan syarat harus berbasis base fuel atau BBM murni tanpa campuran.
“Kalau awalnya Pertamina mau jual jadi ‘teh’. Katanya air panas aja. Nanti dicampur di tangki masing-masing. Dan ini sudah disetujui,” terang Bahlil.
Kesepakatan lainnnya adalah menyangkut kualitas yang mana akan ada joint surveyor. Adapun joint surveyor tersebut sama-sama disetujui oleh kedua belah pihak.
Kemudian, menyangkut harga, pemerintah dan Pertamina mau harga harus fair dan tidak ada yang dirugikan. “Sama-sama cengli, harus terbuka dan ini sudah open book dan setuju,” tegas dia.
Nah, yang terakhir adalah terkait dengan suplai BBM tersebut paling lambat tersedia dalam waktu tujuh hari.
(rgr/din)
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5361227/original/072431200_1758781175-Impor_BBM_2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
BBM Skema B2B Impor: Monopoli Terselubung atau Jalan Keluar? – Page 3
Liputan6.com, Jakarta Kebijakan pemerintah khususnya Kementerian ESDM terkait upaya mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta dinilai sudah tepat dan mendesak.
Sekretaris Jenderal BPP HIPMI & Ketua Umum ASPEBINDO Anggawira mengatakan, pemenuhan kebutuhan BBM dari impor masih sangat tinggi.
Tercatat, konsumsi BBM nasional pada 2024 mencapai 1,3 juta barel per hari, dengan bensin menyumbang 870 ribu barel per hari. Di sisi lain, produksi domestik hanya menutup 30–35% kebutuhan, sedangkan sisanya impor.
Bahkan, impor bensin rata-rata 378,5 ribu barel per hari pada 2024, melonjak hingga 475 ribu barel per hari di Desember. Tanpa langkah darurat, stok jelas akan kritis.
“Beberapa pekan terakhir, masyarakat mengeluhkan kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta. Seolah alarm keras, Pemerintah bergerak cepat. Melalui Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, kemudian diberlakukan mekanisme BBM skema B2B Impor melalui Pertamina Patra Niaga. Tak butuh waktu lama, pada Rabu, 24 September 2025, Pertamina memastikan kargo base fuel telah tiba di Jakarta dan siap disalurkan,” ujar dia di Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Dia mengakui, setelah pemerintah resmi memberlakukan kebijakan itu, muncul kekhawatiran bahwa langkah ini berpotensi menciptakan monopoli.
Namun faktanya, mekanisme ini justru membuka ruang kolaborasi. Pertamina telah dua kali bertemu dengan badan usaha (BU) swasta: Shell, BP, Vivo, Exxon, dan AKR. Pertemuan itu menyepakati mekanisme harga open book serta pengawasan kualitas melalui joint surveyor independen.
Pertamina juga membuka ruang pertemuan one-on-one untuk menyesuaikan kebutuhan kuota tambahan tiap badan usaha swasta, sehingga alokasi tidak dipukul rata. Dengan demikian, konsumen tetap punya pilihan merek BBM dan fairness pasar tetap dijaga.



