Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Digugat Gara-gara BBM Swasta Langka, Bahlil Buka Suara

    Digugat Gara-gara BBM Swasta Langka, Bahlil Buka Suara

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal digugat terkait kelangkaan BBM di SPBU swasta. Gugatan ini terdaftar dalam sistem PN Jakarta Pusat pada Senin (29/9) dengan nomor perkara 648/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst.

    Bahlil tak berkomentar banyak saat diminta tanggapan soal itu. Ia mengatakan akan menghargai proses hukum.

    “Ya kita menghargai proses hukum,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Rabu (1/10/2025).

    Gugatan tersebut dilayangkan oleh Tati Suryati melalui kuasa hukumnya, Kantor Hukum Boyamin Saiman Ch Harno dan Tatis Lawfirm. Bukan hanya Bahlil, Pertamina dan Shell Indonesia juga menjadi pihak yang digugat.

    Dalam keterangan Boyamin yang diterima detikcom, dalil gugatan tersebut didasari atas beberapa hal. Pertama, disebutkan bahwa penggugat merupakan pengguna BBM jenis V-Power Nitro+ dengan Research Octane Number (RON) 98 yang merupakan produk milik tergugat III atau Shell.

    Pada tanggal 14 September 2025, penggugat bermaksud untuk mengisi BBM di SPBU BSD 1 dan BSD 2 namun jenis V-Power Nitro+ yang biasa digunakan tersedia. Penggugat juga berusaha mencari BBM sejenis di SPBU lainnya namun tidak juga tersedia.

    Akhirnya penggugat terpaksa menggunakan jenis yang tersedia yaitu Shell Super dengan Research Octane Number (RON) 92. Berdasarkan pengakuan dari Petugas SPBU yang melayani pengisian, jenis V-Power Nitro+ sudah mencapai batas kuota yang diberikan oleh tergugat I, dalam hal ini Bahlil.

    “Bahwa penggugat juga mencoba untuk mendapatkan BBM jenis V-Power Nitro+ dengan Research Octane Number (RON) 98 di SPBU lainnya di sekitar Alam Sutera hingga Bintaro namun juga tidak ada, akhirnya penggugat terpaksa menggunakan jenis yang tersedia yaitu Shell Super dengan Research Octane Number (RON) 92,” tulis keterangan Boyamin.

    Bahlil dinilai secara sengaja telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur Pasal 12 ayat (2) Perpres 191/2014, yang menyatakan “setiap badan usaha memiliki hak dan kesempatan yang sama melakukan impor minyak bumi, asalkan mendapat rekomendasi dari Kementerian ESDM dan izin dari Kementerian Perdagangan”.

    Menurut Boyamin, pemaksaan yang dilakukan oleh tergugat I untuk pengadaan base fuel melalui tergugat II, dalam hal ini Pertamina, dinilai telah melanggar hak dan kesempatan bagi tergugat III dan dampaknya sangat dirasakan oleh penggugat sebagai pengguna BBM jenis V-Power Nitro+ RON 98 yang pastinya akan berbeda dengan base fuel meskipun memiliki RON 98.

    Sementara itu, Shell dianggap tidak mampu melindungi penggugat sebagai konsumen yang berhati-hati dalam menentukan pilihan BBM kepada BBM Jenis V-Power Nitro+ RON 98.

    “Bahwa penggugat terpaksa menggunakan BBM jenis yang tersedia yaitu Shell Super dengan Research Octane Number (RON) 92 sehingga menimbulkan kekhawatiran terjadi kerusakan pada kendaraan milik penggugat yang telah terbiasa menggunakan V-Power Nitro+ RON 98,” imbuhnya.

    Penggugat mengaku khawatir hal itu dapat menimbulkan kerusakan sehingga tidak menggunakan kendaraan tersebut sejak tanggal 14 September 2025 sampai saat ini, sehingga kerugian materiil yang diderita selama 2 (dua) minggu adalah setara dengan 2 (dua) kali pengisian BBM V-Power Nitro+ RON 98.

    Rinciannya yaitu 2 kali Rp 560.820 atau setara Rp. 1.161240. Penggugat juga mengalami kerugian imateriil karena merasa cemas dan was-was ketika kendaraan terpaksa menggunakan Shell Super dengan RON 92.

    “Kerugian imateriil yang berpotensi dialami oleh penggugat adalah tidak lagi bisa menggunakan kendaraan tersebut selamanya yang dimana nilai dari mobil tersebut adalah Rp. 500.000.000,” jelas dia.

    Tergugat diminta membayarkan ganti kerugian materiil penggugat senilai Rp. 1.161240 serta membayarkan ganti kerugian imateriil sebesar Rp. 500.000.000.

    (acd/acd)

  • ESDM Sebut Stok BBM Pertamina buat Shell cs Akan Tiba Lagi Besok

    ESDM Sebut Stok BBM Pertamina buat Shell cs Akan Tiba Lagi Besok

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan kargo base fuel atau Bahan Bakar Minyak (BBM) murni milik Pertamina akan tiba lagi pada besok, Kami (2/10/2025). Sebelumnya pada Rabu minggu lalu, largo base fuel tersebut telah tiba di RI.

    Rencananya BBM tersebut akan disalurkan kepada sejumlah badan usaha swasta untuk memenuhi kebutuhan pasokan swasta.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman mengatakan, kargo base fuel yang pertama berisikan 100 ribu barel dan telah terserap oleh Badan Usaha Swasta penyalur BBM yakni Vivo sebanyak 40 ribu barel.

    “Alhamdulillah pada hari ini sudah ada satu BU Swasta yang komit untuk mengambil sebanyak 40 ribu barel dari kargo yang isinya 100 barel milik Pertamina Patraniaga dan kargo kedua itu InsyaAllah besok sudah tiba di pelabuhan. Jadi besok sudah ada 2 kargo,” kata Laode dalam RDP dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (1/10/2025).

    Laode menambahkan, pihaknya terus melakukan upaya agar BU swasta penyalur BBM segera menyerap base fuel dari Pertamina. Hal ini dilakukan agar pasokan BBM nasional tetap aman hingga akhir tahun.

    “Kami terus mengupayakan agar SBBU Swasta dapat melakukan negosiasi-negosiasi lanjut sehingga stok sebanyak 2 kargo kurang 40 ribu barel ini bisa dimanfaatkan oleh SBBU Swasta,” katanya.

    Sebelumnya, kargo base fuel atau Bahan Bakar Minyak (BBM) telah tiba di Jakarta, Rabu (24/9/2025). Rencananya BBM tersebut akan disalurkan kepada sejumlah badan usaha swasta untuk memenuhi kebutuhan pasokan BBM.

    “Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa kargo base fuel yang dibutuhkan telah tiba di Jakarta sesuai spesifikasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas),” kata Pj. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun dalam keterangan tertulis, Rabu (24/9/2025).

    Adapun penyediaan BBM murni tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang mendorong kolaborasi pemenuhan kebutuhan BBM antara Pertamina dan Badan Usaha Swasta (BU swasta).

    Roberth menegaskan bahwa Pertamina membuka ruang kolaborasi dengan semangat saling menghormati aturan dan tata kelola yang berlaku. Ia mengatakan, seluruh aspek komersial juga akan dibahas lebih lanjut, dengan penekanan agar mekanisme berada dalam koridor hukum, aturan pemerintah, serta prinsip good corporate governance.

    “Pertamina Patra Niaga menawarkan mekanisme penyediaan pasokan dengan menggunakan prosedur yang ada. Harapan kami, BU swasta dapat berkolaborasi dengan niat baik, sambil tetap menghormati aturan dan aspek kepatuhan yang berlaku di BUMN,” jelas Roberth.

    (kil/kil)

  • Harga Batu Bara Acuan (HBA) 1 Oktober 2025: Semua Jenis Kompak Naik

    Harga Batu Bara Acuan (HBA) 1 Oktober 2025: Semua Jenis Kompak Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga batu bara acuan (HBA) untuk penjualan periode pertama Oktober 2025. Tercatat semua jenis kompak HBA naik.

    HBA periode pertama Oktober 2025 tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 326.K/MB.01/MEM.B/2025. Beleid ini ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 30 September 2025.

    Perinciannya, HBA untuk batu bara kalori tinggi dalam kesetaraan nilai kalori 6.322 kcal/kg GAR pada periode pertama Oktober ditetapkan sebesar US$106,94 per ton. Harga tersebut naik dibanding periode kedua September 2025 yang sebesar US$103,49 per ton.

    Berikutnya, HBA untuk batu bara nilai kalori 5.300 kcal/kg GAR ditetapkan sebesar US$64,8 per ton untuk periode pertama Oktober. Angka ini naik dibandingkan periode kedua September, yakni US$64,4 per ton.

    Sementara, HBA batu bara dengan kesetaraan nilai kalori 4.100 kcal/kg GAR dipatok US$43,1 per ton untuk periode pertama Oktober ini. Angka tersebut naik  dibandingkan pada periode kedua September yang senilai US$42,5 per ton.

    Lalu, HBA batu bara dengan kesetaraan nilai kalor 3.400 kcal/kg GAR dipatok US$32,95 per ton pada periode pertama Oktober. Angka itu naik dibandingkan periode kedua September yang sebesar US$32,78 per ton.

    Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 72 Tahun 2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batu bara, nilai HBA periode kedua bulan berjalan merupakan rata-rata tertimbang volume harga jual batu bara pada titik serah secara free on board di atas kapal pengangkut (FOB vessel).  

    Harga jual itu juga dalam kesetaraan spesifikasi HBA dengan rentang sampel 6.100-6.500 kcal/kg GAR transaksi penjualan batu bara untuk pembayaran royalti pada aplikasi ePNBP Minerba, pada tanggal pengapalan minggu keempat dua bulan sebelumnya hingga minggu ketiga bulan sebelumnya.

    Selain HBA, Bahlil juga menetapkan harga mineral acuan (HMA) berbagai komoditas mineral periode pertama Oktober 2025.

    Tercatat, HMA nikel kini dipatok US$15.101/dmt. Ini naik dibanding periode kedua September yang senilai US$15.000/dmt.

    Kemudian, HMA aluminium dipatok US$2.662,5/dmt. HMA tersebut naik dibanding periode kedua September, yakni US$2.604,3/dmt.

    Selanjutnya, HMA tembaga dipatok US$9.935,5/dmt pada periode pertama Oktober ini. Angka tersebut naik dibidang HMA tembaga pada periode kedua September yang senilai US$9.741,8/dmt.

    Adapun HMA kobalt dipatok US$33.307/dmt pada periode pertama Oktober. Angka ini naik dibandingkan periode kedua September yang senilai US$32.897/dmt.

    Melalui Kepmen ESDM Nomor 80.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan, HBA dan HMA akan terbit sebanyak dua kali dalam 1 bulan, yakni setiap tanggal 1 dan 15.

  • Bahlil Digugat Warga Tangsel Hingga Rp500 Juta, Ini Profil Penggugatnya

    Bahlil Digugat Warga Tangsel Hingga Rp500 Juta, Ini Profil Penggugatnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah digugat perdata oleh warga Tangsel di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait dengan kelangkaan BBM di SPBU Shell hingga Rp500 juta.

    Sosok dan profil penguggat perdata itu adalah Tati Suryati (51). Dia merupakan warga Tangerang Selatan (Tangsel) yang sehari-harinya bekerja sebagai karyawan swasta.

    Tak banyak diketahui sosok Tati. Namun, berdasarkan dokumen gugatan yang diterima, Tati telah memperoleh gelar sarjana hukum dan magister teknik. 

    Gugatan ini dilayangkan Tati selaku pelanggan SPBU Shell yang kerap mengisi BBM jenis V-Power Nitro+ dengan nilai oktan RON 98. Singkatnya, Tati menguggat Bahlil karena dirinya tidak dapat memperoleh BBM Shell V-Power Nitro+ untuk kendaraannya.

    Adapun, Tati juga sempat melakukan pencarian terhadap BBM jenis tersebut di SPBU Shell yang berlokasi di BSD 1, BSD 2, Alam Sutera hingga Bintaro. Namun, perburuannya mencari BBM V-Power Nitro+ itu selalu nihil.

    Kuasa hukum Tati, Boyamin Saiman mengemukakan bahwa kliennya sempat menanyakan terkait kelangkaan BBM dengan oktan 98 itu. 

    Kemudian, berdasarkan keterangan petugas SPBU menyatakan bahwa BBM yang dicari kliennya itu tidak tersedia lantaran sudah mencapai batas kuota yang ditetapkan Menteri Bahlil.

    “Bahwa berdasarkan pengakuan dari Petugas SPBU yang melayani pengisian, bahwa jenis V-Power Nitro+ dengan Research Octane Number (RON) 98 sudah mencapai batas kuota yang diberikan oleh tergugat I [Bahlil],” ujar Boyamin saat dihubungi, Selasa (30/9/2025).

    Bahlil, kata Boyamin, sempat menyatakan ke media massa bahwa jika kuota BBM swasta habis maka akan diperoleh melalui kolaborasi dengan Pertamina selaku tergugat II.

    Pada intinya, badan usaha swasta menyetujui pembelian melalui aturan itu dengan beberapa syarat pembelian harus dalam bentuk komoditi berbasis base fuel alias produk BBM yang belum dicampur aditif dan pewarna.

    Kemudian, melakukan pemeriksaan kualitas dengan join surveyor hingga harga BBM bisa diatur pemerintah secara fair, tidak ada yang dirugikan dan telah disepakati bersama.

    Melalui tindakan itu, Boyamin menuding bahwa para tergugat Bahlil (tergugat I), Pertamina (tergugat II) dan Shell (III) telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur Pasal 12 ayat (2) Perpres 191/2014.

    Sebab, adanya aturan yang dibuat Bahlil untuk pengadaan base fuel melalui Pertamina dinilai telah melanggar hak dan kesempatan bagi Shell. Sementara itu, Shell dinilai tidak mampu melindungi penggugat sebagai konsumen yang menggunakan BBM Jenis V-Power Nitro+ RON 98.

    Atas kejadian itu, penggugat menaksir menaksir kerugian materiil selama dua minggu setara dengan dua kali pengisian BBM V-Power Nitro+ RON 98 dengan hitungan dua dikalikan Rp560.820 menjadi senilai Rp1.161.240. 

    Selain itu, penggugat juga mengklaim mengalami kerugian imateriil karena merasa cemas dan was-was saat menggunakan BBM dengan jenis lain senilai Rp500 juta.

    “Menghukum para tergugat untuk membayarkan ganti kerugian imateriil sebesar Rp500 juta,” dalam dokumen tuntutan Tati ke Bahlil dkk.

  • RKAB Minerba Tahunan Dipastikan Berlaku Lagi 2026, Aturan Segera Terbit

    RKAB Minerba Tahunan Dipastikan Berlaku Lagi 2026, Aturan Segera Terbit

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan penerbitan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) mineral dan batu bara (minerba) kembali menjadi 1 tahun sekali mulai tahun depan.

    Oleh karena itu, Kementerian ESDM meminta perusahaan untuk mengajukan kembali RKAB terbaru pada Oktober 2025 melalui aplikasi MinerbaOne. Adapun, saat ini, penerbitan RKAB dilakukan 3 tahun sekali melalui sistem digitalisasi, yaitu e-RKAB.

    Sekretaris Ditjen Minerba ESDM Siti Sumilah Rita Susilawati mengungkapkan, Peraturan Menteri (Permen) ESDM terkait RKAB itu segera terbit pada pekan ini.

    “Iya [berlaku mulai] 2026, tapi kalau di aturan sekarang yang sedang disiapkan di Permen,” ucap Siti ditemui di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

    Kendati demikian, dia menyebut, bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang memiliki RKAB dengan masa berlaku hingga 2026 masih bisa dipakai. Dengan kata lain, RKAB itu masih bisa berlaku hingga Maret 2026.

    Namun, pemegang IUP itu harus tetap mengajukan ulang RKAB melalui aplikasi MinerbaOne pada Oktober 2025.

    “Yang 2026 yang sudah disetujui, bisa dipakai sampai Maret. Tapi harus submit lagi. Jadi enggak usah khawatir,” jelas Siti.

    Wacana mengembalikan penerbitan RKAB minerba menjadi 1 tahun sekali sejatinya merupakan usulan Komisi XII DPR RI. Usulan itu disampaikan langsung kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja pada Rabu (2/7/2025) lalu.

    Gayung bersambut, Bahlil pun merasa sependapat dengan anggota dewan lantaran kondisi pasar minerba khususnya batu bara global yang buruk belakangan ini. 

    “Jadi menyangkut RKAB, memang kalau kita membuat 1 tahun, nanti dikirain kita ada main-main lagi. Tapi karena ini sudah menjadi keputusan politik, makanya kita lakukan. Mulai hari ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kami terima usulan dari Komisi XII untuk kita buat RKAB per tahun,” ucap Bahlil.

    Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu menjelaskan, saat ini jumlah batu bara yang diperjualbelikan di pasar global mencapai 1,2 miliar hingga 1,3 miliar ton per tahun, sementara Indonesia memproduksi 600 juta hingga 700 juta ton per tahun. 

    Artinya, lebih dari 50% penjualan batu bara global dikuasai Indonesia. Namun, menurut Bahlil, produksi batu bara RI itu terlalu jor-joran. Hal itu tak lepas dari penerbitan RKAB yang dilakukan 3 tahun sekali. Akibatnya, produksi menjadi tak terkendali. 

    “Saya mengatakan, ini jor-joran akibat RKAB yang kita lakukan per 3 tahun, itu buahnya adalah tidak bisa kita mengendalikan antara produksi batu bara dan permintaan dunia. Apa yang terjadi? Harga jatuh,” kata Bahlil.

    Bahlil pun mengatakan, anjloknya harga batu bara tentunya berimbas pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) minerba. 

    “PNBP kita pun itu turun. Akibat dari apa? Kebijakan kita bersama yang membuat [RKAB] 3 tahun ini. Itu dari sisi batu bara. Nikel pun demikian. Bauksit pun demikian,” tutur Bahlil.

  • Rosan Ungkap Freeport Setuju Lepas 12% Saham ke RI!

    Rosan Ungkap Freeport Setuju Lepas 12% Saham ke RI!

    Jakarta –

    Perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS), Freeport-McMoRan (FCX), sepakat menyerahkan 12% kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada Pemerintah Indonesia. Kesepakatan itu diungkapkan oleh CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Perkasa Roeslani.

    Menurut Rosan,penambahan saham ini tidak akan menguras kas negara. Hal tersebut ia pastikan setelah melakukan pembahasan langsung di AS bersama Chairman Freeport-McMoRan Richard Adkerson dan Chief Executive Officer Kathleen Quirk.

    “Mereka (FCX) sudah menyetujui untuk 12%, saya juga di AS bertemu pimpinan langsung dengan CEO-nya langsung dengan owner-nya dan mereka sudah menyetujui untuk memberikan free of charge ya saham 12%,” kata Rosan di Jakarta, dilansir dari CNBC Indonesia, Selasa (30/9/2025).

    Rosan menjelaskan bahwa rencana awal penambahan saham pemerintah di PTFI hanya sebesar 10%. Namun, setelah melalui proses negosiasi, kesepakatan akhirnya ditingkatkan menjadi 12%.

    “Kita negosiasi tadi, yang dulunya secara bertahap 10% tapi alhamdulillah 12% sekarang, dan juga mereka akan buat dua universitas dan dua rumah sakit yang tujuannya untuk meningkatkan peran dokter dibangun di sana di Papua,” kata Rosan.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) lebih dari 10%. Jumlah tersebut lebih tinggi dari target awal yang ditetapkan yakni sebesar 10%.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan penambahan saham lebih dari 10% tersebut telah dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami telah melaporkan kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden sudah memberikan arahan di mana salah satu tawarannya adalah ada penambahan saham di atas 10%,” kata dia di Gedung Kementerian ESDM Jumat (26/9/2025).

    Menurutnya, pemerintah saat ini sedang bernegosiasi dengan Freeport untuk bisa memperoleh porsi hingga 12%. Nantinya, sebagian saham tersebut akan diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua.

    “Dan pemerintah sedang bernegosiasi sampai dengan angka 12%. Dan ini saham ini adalah sebagian dikasih kepada BUMD Papua dan ini terjadi nanti pasca 2041,” katanya.

    Seperti diketahui, pada 2018 lalu Indonesia resmi menjadi pemegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia sebesar 51,23% melalui Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pertambangan MIND ID atau sebelumnya atas nama PT Inalum (Persero).

    Adapun nilai akuisisi untuk menjadi pemegang saham mayoritas Freeport ini mencapai US$ 3,85 miliar atau setara Rp 55,8 triliun saat itu. Akuisisi ini menandai peningkatan kepemilikan Indonesia di PTFI dari semula hanya 9,36% menjadi 51,23%. Sementara 48,77% saham lainnya dimiliki oleh perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS), Freeport-McMoRan (FCX).

    (acd/acd)

  • Program Magang Nasional Diluncurkan 15 Oktober 2025, Menko Airlangga Minta Perusahaan Lakukan Ini – Page 3

    Program Magang Nasional Diluncurkan 15 Oktober 2025, Menko Airlangga Minta Perusahaan Lakukan Ini – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto sering menghadap Presiden Prabowo Subianto dalam sepekan terakhir. Hal ini mengindikasikan fokus pemerintah terhadap sektor ekonomi.

    Menko Airlangga tak sendirian. Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih (KMP) sektor ekonomi juga turut dipanggil oleh Kepala Negara. Ada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto mengatakan pemanggilan Menko Airlangga ke Istana Negara merupakan hal yang lazim sejak lama. Terutama dalam membahas perkembangan ekonomi, termasuk paket kebijakan sebagai stimulus.

    “Sebenarnya biasa saja dari dulu Menko (Perekonomian) dipanggil atau Ratas ke Istana. Namun, fokus saat ini tentu Akselerasi Program Ekonomi 8+4+5 akhir tahun 2025 yang bertujuan meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja,” kata Haryo saat dikonfirmasi Liputan6.com, Rabu (17/9/2025).

     

     

     

     

     

  • Bahlil Digugat Rp500 Juta di PN Jakpus karena Kelangkaan BBM SPBU Swasta

    Bahlil Digugat Rp500 Juta di PN Jakpus karena Kelangkaan BBM SPBU Swasta

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah digugat perdata atas kelangkaan BBM di Indonesia.

    Selain Bahlil, gugatan juga dilayangkan terhadap PT Pertamina (Persero) dan PT Shell Indonesia. Gugatan ini pun teregister dengan nomor perkara 648/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst yang diajukan oleh warga sipil bernama Tati Suryati. 

    Kuasa hukum penggugat, Boyamin Saiman, mengatakan kliennya merupakan pemilik kendaraan bermotor yang memilih untuk menggunakan BBM milik Shell dengan jenis V-Power Nitro+ dengan nilai oktan RON 98.

    Kemudian, kliennya itu mengisi BBM jenis tersebut di SPBU Shell BSD 1 dan BSD 2 pada (14/9/2025). Hanya saja, BBM dengan RON 98 itu tidak tersedia.       

    Tak berhenti di situ, penggugat juga mencoba untuk mengisi BBM di SPBU Shell sekitar Alam Sutera hingga Bintaro. Namun, BBM jenis V-Power Nitro+ tetap nihil.

    “Akhirnya penggugat terpaksa menggunakan jenis yang tersedia yaitu Shell Super dengan Research Octane Number (RON) 9,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (30/9/2025).

    Dia menambahkan, petugas di SPBU Shell itu sempat mengemukakan bahwa BBM yang dicari kliennya itu tidak tersedia lantaran sudah mencapai batas kuota yang ditetapkan Menteri Bahlil.

    Bahlil, kata Boyamin, menyatakan bahwa sempat mengemukakan ke media massa bahwa jika kuota BBM swasta habis maka akan diperoleh melalui kolaborasi dengan Pertamina selaku tergugat II.

    Pada intinya, badan usaha swasta menyetujui pembelian melalui aturan itu dengan beberapa syarat pembelian harus dalam bentuk komoditi berbasis base fuel alias produk BBM yang belum dicampur aditif dan pewarna.

    Kemudian, melakukan pemeriksaan kualitas dengan join surveyor hingga harga BBM bisa diatur pemerintah secara fair, tidak ada yang dirugikan dan telah disepakati bersama.

    Melalui tindakan itu, Boyamin menuding bahwa para tergugat Bahlil (tergugat I), Pertamina (tergugat II) dan Shell (III) telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur Pasal 12 ayat (2) Perpres 191/2014.

    Sebab, adanya aturan yang dibuat Bahlil untuk pengadaan base fuel melalui Pertamina dinilai telah melanggar hak dan kesempatan bagi Shell. Sementara itu, Shell dinilai tidak mampu melindungi penggugat sebagai konsumen yang menggunakan BBM Jenis V-Power Nitro+ RON 98.

    Adapun, penggugat juga khawatir terjadi kerusakan pada kendaraannya karena terpaksa menggunakan jenis BBM berbeda dengan yang biasa digunakan.

    “Para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membatasi kuota BBM pada Badan Usaha Swasta yang mengakibatkan penggugat tidak bisa menentukan pilihan penggunaan BBM,” imbuhnya.

    Atas kejadian itu, penggugat menaksir menaksir kerugian materiil selama dua minggu setara dengan dua kali pengisian BBM V-Power Nitro+ RON 98 dengan hitungan dua dikalikan Rp 560.820 menjadi senilai Rp 1.161.240. 

    Selain itu, penggugat juga mengklaim mengalami kerugian imateriil karena merasa cemas dan was-was saat menggunakan BBM dengan jenis lain. 

    “Kerugian imateriil yang berpotensi dialami oleh penggugat adalah tidak lagi bisa menggunakan kendaraan tersebut selamanya, yang di mana nilai dari mobil tersebut adalah Rp500 juta,” pungkasnya. 

    Dengan demikian, Boyamin mengemukakan bahwa kliennya menuntut agar ketiga tergugat dinyatakan melawan hukum dan mengganti kerugian materiil Rp1,16 juta serta imateriil Rp500 juta.

  • Stok BBM SPBU Swasta Kosong Meski Pertamina Sediakan Pasokan

    Stok BBM SPBU Swasta Kosong Meski Pertamina Sediakan Pasokan

    Bisnis.com, JAKARTA — Stok BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta seperti Shell, BP, dan Vivo di bilangan Jakarta masih kosong pada Senin (29/9/2025). Stok bensin masih tak tersedia di SPBU swasta itu meski Pertamina telah menyediakan pasokan.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di SPBU Shell Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, suasana tampak sepi. Tidak ada antrean kendaraan yang datang untuk mengisi bahan bakar.

    Pada papan harga, tertulis Shell Super Shell V-Power masih kosong. Sementara, Shell V-Power Diesel tersedia dengan harga Rp14.130 per liter.

    Tampak petugas SPBU pun hanya berjaga dan memberi tahu calon pembeli yang datang bahwa stok BBM masih kosong. Asal tahu saja, stok BBM di SPBU swasta, termasuk Shell sudah kosong sejak akhir Agustus 2025.

    Ketika ditanya kapan persediaan BBM kembali normal, petugas mengaku tidak tahu. “Kami belum tahu kapan stok kembali normal,” ucap salah satu petugas.

    Suasana SPBU Shell Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (29/9/2025). Stok BBM di SPBU tersebut masih kosong. – Bisnis/Mochammad Ryan H

    Pemandangan serupa juga terjadi di SPBU BP bilangan Pancoran, Jakarta Selatan. Terpantau, suasana di SPBU tersebut lengang.

    Di bagian depan SPBU, terpasang spanduk bertuliskan ‘Tersedia Diesel’. Artinya, stok bensin masih kosong. Hal ini diperkuat dengan pengumuman pada papan harga bahwa BP 92 dan BP Ultimate tak tersedia.

    Sama seperti Shell, petugas di SPBU BP juga belum bisa memastikan kapan stok BBM kembali normal.

    Kekosongan stok BBM juga terjadi di SPBU Vivo Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan. Bahkan, SPBU ini menutup layanan seiring semua stok BBM besutan mereka kosong. 

    Tercatat pada papan harga bahwa Revvo 95, Revvo 92, dan Revvo 90 dituliskan dengan angka nol. Pihak Vivo pun memagari bagian depan SPBU, sehingga calon pembeli tak bisa masuk dan berbalik arah.

    Suasana SPBU Vivo Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Senin (29/9/2025). SPBU tampak tutup seiring dengan kekosongan stok BBM. – Bisnis/Mochammad Ryan H

    SPBU Swasta Masih Negosiasi dengan Pertamina

    Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian ESDM telah meminta SPBU swasta kehabisan stok untuk membeli base fuel dari Pertamina sejak pekan lalu. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pun sempat menyebut stok BBM di SPBU swasta bakal segera hadir sekitar pekan ini. 

    Namun, hingga kini stok BBM di SPBU swasta masih kosong. Setidaknya, hal ini terjadi di SPBU Shell, BP, dan Vivo di kawasan Jakarta.

    Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman menuturkan, stok BBM di SPBU swasta saat ini masih kosong lantaran kesepakatan antara mereka dan Pertamina masih terus bergulir. Menurutnya, baru satu SPBU swasta yang telah sepakat membeli base fuel dari Pertamina, yakni Vivo.

    “Minggu lalu sudah ada pihak swasta yang sudah mulai menyetujui poin-poin negosiasi sama Pertamina. Ditunggu saja. Kan ketersediaan tergantung kesepakatan dari swasta sama Pertamina,” ujar Laode di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (28/9/2025). 

    Oleh karena itu, Laode belum bisa memastikan mulai kapan stok BBM di SPBU swasta kembali normal. Dia menekankan bahwa hal itu bergantung pada kesepakatan antara SPBU swasta dengan Pertamina.

    Apalagi, transaksi para badan usaha itu dilakukan secara business to business (B2B). Karenanya, Kementerian ESDM tidak bisa campur tangan lebih jauh selain memberi rekomendasi. Laode menyebut, saat ini Pertamina telah menyediakan 100.000 barel base fuel untuk SPBU swasta. “

    Yang jelas BBM-nya sudah ada di pelabuhan, di kargo. jadi sebenarnya ini tinggal kecepatan antara swasta dan Pertamina melakukan proses negosiasi,” tutur Laode.

    Kendati, Laode tak tinggal diam. Secara paralel pihaknya mengirimi surat kepada para pelaku usaha SPBU swasta dan Pertamina. Surat itu, bertujuan untuk mendorong kesepakatan antara SPBU swasta dan Pertamina. 

    “Kalau kami maunya diimplementasikan, makanya Minggu kemarin hari Jumat saya sudah bikin surat lagi ke Pertamina dan swasta agar segera mengimplementasikan. jadi tiap Minggu itu saya bersurat untuk mengingatkan,” ucap Laode.

  • Prabowo rapat 3 jam dengan menteri-menteri bahas pangan hingga migas

    Prabowo rapat 3 jam dengan menteri-menteri bahas pangan hingga migas

    “Ya memang gaya Bapak Presiden seperti itu. Jadi, sebuah program yang kita rencanakan, jadi terus memonitor dan Beliau terus ingin mendapatkan update dan tentunya di dalam pembicaraan itu bilamana ada kendala-kendala dihadapi, Beliau ingin langsung s

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas selama hampir 3 jam di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu malam, bersama beberapa menterinya membahas berbagai program prioritas antara lain soal MBG, pangan, migas, dan perikanan.

    Jajaran menteri yang mengikuti rapat terbatas pada Minggu malam itu, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifili Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Mensesneg Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden, menjelaskan Presiden Prabowo sengaja menggelar rapat terbatas pada Minggu malam karena Presiden terus memonitor dan ingin secepatnya mendapatkan laporan terbaru dari para menterinya.

    “Ya memang gaya Bapak Presiden seperti itu. Jadi, sebuah program yang kita rencanakan, jadi terus memonitor dan Beliau terus ingin mendapatkan update dan tentunya di dalam pembicaraan itu bilamana ada kendala-kendala dihadapi, Beliau ingin langsung selesai,” kata Prasetyo saat ditemui selepas rapat menjelaskan alasan ratas digelar pada Minggu malam.

    Dalam kesempatan yang sama, Pras, sapaan akrab Prasetyo, menjelaskan Menko Pangan Zulkifli Hasan melaporkan soal program cetak sawah, tata kelola Badan Gizi Nasional dan makan bergizi gratis (MBG), kemudian Menteri ESDM Bahlil Lahadalia lanjut melaporkan perkembangan target lifting minyak.

    “Kemudian, akan segera ada groundbreaking, yaitu untuk pabrik metanol maupun pembangunan pabrik etanol, yang selama ini kita masih impor. Jadi, harapan kita dalam waktu 2 tahun ke depan bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap important metanol maupun etanol,” kata Pras.

    Prasetyo melanjutkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melaporkan beberapa program, antara lain revitalisasi 20 hektare tambak di Jawa Barat, kemudian pembangunan kampung nelayan.

    “Progress pembangunan kampung nelayan yang sejak awal sudah direncanakan, dan masuk di dalam skema pembiayaan baik dari APBN maupun skema pembiayaan dari sisi investasi. Jadi, banyak sekali hari ini, hampir tiga jam,” sambung Pras.

    Terkait pembangunan kampung nelayan, Pras melanjutkan dari hasil rapat kemudian diketahui perlunya ada koordinasi dengan kementerian/lembaga lain, misalnya Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup.

    Sementara terkait MBG, Pras melanjutkan Presiden pada Sabtu (28/9), beberapa jam setelah Presiden Prabowo tiba di Jakarta, langsung memberikan arahan-arahan yang teknis dan detail mengenai makan bergizi gratis (MBG) sehingga insiden keracunan tidak lagi berulang.

    “Kami melaporkan hasil rapat kami tadi siang dengan rencana perbaikan ke depan terhadap tata kelola, dan di situ terus terang Bapak Presiden dari kemarin memberikan petunjuk-petunjuk yang sangat detail, bahkan sangat teknis, misalnya berkenaan dengan masalah kedisiplinan prosedur, terutama masalah kebersihan yang itu berkaitannya dengan masalah air. Beliau sangat concern karena dari beberapa sampel yang sudah selesai (diperiksa, red.) itu salah satu penyebab utamanya adalah bakteri,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.