Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Komisi XI minta Purbaya tak berpolemik dengan Bahlil soal elpiji 3 kg

    Komisi XI minta Purbaya tak berpolemik dengan Bahlil soal elpiji 3 kg

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar fokus memperbaiki tata kelola pembayaran subsidi dan kompensasi dalam APBN.

    Menurut dia, semestinya kementerian yang kini dipimpin Menteri Purbaya Yudhi Sadewa itu tidak terjebak dalam polemik hal-hal teknis.

    “Realisasi pembayarannya kerap terlambat, membebani arus kas, bahkan berpotensi mengganggu pelayanan publik. Ini yang seharusnya segera diperbaiki Menteri Keuangan,” kata Misbakhun dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat (3/10) malam.

    Pernyataan Misbakhun itu sebagai respons untuk Menkeu Purbaya yang berpolemik dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia soal data subsidi dan harga elpiji (LPG) kemasan 3 kilogram.

    Legislator Partai Golkar itu menyatakan selama bertahun-tahun hingga kini ada masalah klasik yang selalu muncul, terutama pada subsidi energi, seperti elpiji 3 kilogram, bahan bakar minyak (BBM), dan listrik.

    Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu menyatakan tugas utama menteri keuangan sebagai bendahara umum negara ialah memastikan pembayaran subsidi berjalan tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

    Adapun, soal aspek teknis seperti penetapan harga maupun distribusi subsidi, ucap dia, merupakan kewenangan kementerian teknis, yakni Kementerian ESDM dan Kementerian Sosial.

    “Peraturan perundang-undangan sudah jelas membagi kewenangan itu. Jadi, pernyataan Menkeu yang keluar dari ranahnya justru berpotensi menimbulkan gangguan koordinasi antarkementerian,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Misbakhun menyatakan hakikat subsidi ialah menjaga daya beli rakyat kecil dan memastikan kelompok rentan mendapat akses energi dengan harga terjangkau. Oleh karena itu, katanya, polemik antar kementerian tidak boleh menutupi tujuan utama kebijakan subsidi.

    “Jika distribusi subsidi elpiji 3 kilogram atau subsidi energi lain tidak tepat sasaran, yang paling dirugikan adalah masyarakat kelas bawah. Yang diperlukan sekarang adalah perbaikan basis data penerima manfaat, integrasi sistem digital, dan sinergi antar kementerian, bukan perdebatan terbuka di ruang publik,” ujarnya.

    Misbakhun juga menyatakan bahwa basis data penerima manfaat subsidi energi akan masuk ke dalam Data Terpadu Subsidi Energi Nasional (DTSEN) yang merupakan hasil kerja sama Kementerian ESDM dan Badan Pusat Statistik (BPS).

    Menurut dia, yang dibutuhkan saat ini adalah penguatan koordinasi dan pemutakhiran data secara konsisten.

    Ia menuturkan belanja subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2026 diproyeksikan meningkat seiring ketidakpastian harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.

    Misbakhun pun mewanti-wanti soal pentingnya disiplin fiskal dan tata kelola lebih baik yang akan sangat menentukan kredibilitas APBN dan kepercayaan publik.

    “Komisi XI DPR RI mendukung kebijakan subsidi untuk rakyat, tetapi tetap mengawasi agar APBN dijalankan tertib, efisien, dan berpihak pada masyarakat. Menteri Keuangan harus menjawab tantangan ini dengan memastikan mekanisme pembayaran subsidi tepat waktu dan akuntabel,” ujar Misbakhun.

    Sebelumnya, Menkeu Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Selasa (30/9) menyebut harga asli elpiji 3 kg senilai Rp42.750 per tabung. Menurut dia, pemerintah menanggung subsidi sebesar Rp30.000 per tabung sehingga masyarakat hanya perlu membayar Rp12.750 per tabung.

    Namun, Menteri ESDM Bahlil menilai Purbaya salah membaca data. Bahlil menganggap Purbaya sebagai Menteri Keuangan baru butuh penyesuaian.

    “Itu mungkin Menkeu-nya salah baca data itu. Ya mungkin butuh penyesuaian,” ujar Bahlil di Gedung BPH Migas, Jakarta, Kamis (2/10).

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  •  Kebakaran Rumah Makan di Kebon Jeruk Jakbar Sabtu Dinihari 4 Oktober 2025 – Page 3

     Kebakaran Rumah Makan di Kebon Jeruk Jakbar Sabtu Dinihari 4 Oktober 2025 – Page 3

    Laode telah mengirimkan tim investigasi kebakaran kilang tersebut. Namun, belum ada hasil terbaru mengenai tindakan itu. Dia memastikan kebakaran yang terjadi tidak mengganggu operasional.

    “Pasa saat malam terjadinya pun tengah malam kita sudah dikasih info sama GM-nya bahwa tidak mengganggu operasi yang ada. Jadi yang penting itu,” katanya.

    “Jadi pasokan dari kilang Dumai juga masih tetap. Jadi semuanya masih terkendali lah, gak ada hal-hal yang spesifik banget,” sambung Laode.

    Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara terkait insiden kebakaran Kilang Dumai yang dioperasikan oleh PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) di Riau pada Rabu malam, 1 Oktober 2025.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, dirinya masih menunggu laporan dari tim Kementerian ESDM yang tengah melakukan investigasi di Kilang Dunia.

    “Kilang terbakar tanyakan dulu kepada Pertamina, karena tim saya belum pulang dari lokasi,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor BPH Migas, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

    Ditemui pada kesempatan sama, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengutarakan, kecelakaan kerja jadi penyebab utama terbakarnya Kilang Dumai.

    “Kalau ini murni ada accident ya. Hari ini baru kita kirim tim untuk melihat apa penyebabnya, setelah itu akan kita sampaikan,” ujar Laode.

    Meskipun ada insiden tersebut, ia memastikan Kilang Dumai tetap beroperasi seperti biasa.

    “Kalau laporan semalam yang saya dapat dari Pak GM-nya tidak ada gangguan seperti itu. Tetap produksi,” ucap dia.

     

  • Kementerian ESDM: Operasional Kilang Dumai tetap normal usai kebakaran

    Kementerian ESDM: Operasional Kilang Dumai tetap normal usai kebakaran

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan operasional Kilang Dumai di Riau tetap berjalan normal meskipun sempat mengalami insiden kebakaran pada Rabu (1/10) malam.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman ditemui di Jakarta, Jumat menjelaskan bahwa sejak awal pihaknya menerima laporan dari manajemen kilang, kejadian tersebut tidak mengganggu operasional kilang tersebut.

    “Secara globalnya pada saat malam terjadinya pun, tengah malam kita sudah dikasih info sama GM-nya bahwa (kebakaran itu) tidak mengganggu operasi yang ada, jadi yang penting itu,” kata Laode.

    Ia menegaskan pasokan bahan bakar dari Kilang Dumai masih berlangsung normal tanpa kendala berarti. Semua sistem tetap terkendali sehingga kebutuhan energi masyarakat tidak terganggu dan tidak menimbulkan dampak luas.

    “Operasional masih normal. Jadi pasokan dari Kilang Dumai juga masih tetap. Jadi semuanya masih terkendali, nggak ada hal-hal yang spesifik banget,” ujarnya.

    Meski demikian, Laode menuturkan penyebab pasti kebakaran hingga kini belum dapat dipastikan. Proses investigasi masih berjalan dan hasilnya baru akan disampaikan setelah pemeriksaan teknis selesai dilakukan oleh pihak terkait.

    Mengenai unit yang terdampak kebakaran, Laode belum memberikan penjelasan detail. Ia menekankan bahwa informasi teknis menunggu hasil penyelidikan resmi, agar publik menerima keterangan sesuai fakta di lapangan.

    “Belum (diketahui penyeb kebakaran), masih dalam proses penyelidikan. Nanti kalau terkait spesifiknya saya belum bisa sampaikan,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengirim tim untuk mengecek Kilang Dumai, Riau, yang terbakar pada Rabu (1/10) malam, guna mencari tahu penyebab kebakaran tersebut.

    “Tim saya belum pulang dari lokasi (kebakaran),” ucap Bahlil usai menghadiri Peluncuran Logo Baru BPH Migas di Jakarta, Kamis (2/10).

    Kilang minyak PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Refinery Unit II Dumai, Provinsi Riau, dikabarkan terbakar sekitar pukul 20.30 WIB, Rabu (1/10) malam. Suara ledakan keras menyertai kebakaran kilang itu.

    Tim tanggap darurat Kilang Pertamina Dumai berhasil mengatasi kebakaran di salah satu unit operasional, sehingga situasi berada dalam kondisi aman dan berhasil terkendali pada pukul 23.20 WIB.

    Proses investigasi penyebab insiden tengah dilakukan untuk memastikan langkah pencegahan yang lebih optimal di masa mendatang.

    Area Manager Communication, Relations & CSR Kilang Pertamina Dumai Agustiawan memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) tetap aman pascakebakaran yang melanda salah satu unitnya pada Rabu (1/10) malam.

    Dikutip dari laman resmi Kilang Pertamina Internasional, Kilang Dumai merupakan kilang pengolahan minyak terbesar ketiga di Indonesia dengan tingkat kompleksitas/NCI 7.5.

    Kilang ini memiliki kapasitas total sebesar 170 MBPOD dengan output produk yaitu Solar, Avtur, Pertalite, Pertadex, MFO-LS, LSFO, UCO, NBF, smooth fluid, LPG dan Green Coke.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Azis Kurmala
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sebut Golkar Tak Punya Budaya Jadi Oposisi, Bahlil: Mau Uji Nyali? Nasional 3 Oktober 2025

    Sebut Golkar Tak Punya Budaya Jadi Oposisi, Bahlil: Mau Uji Nyali? Nasional 3 Oktober 2025

    Sebut Golkar Tak Punya Budaya Jadi Oposisi, Bahlil: Mau Uji Nyali?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan, Partai Golkar tidak memiliki tradisi menjadi oposisi pemerintah.
    Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat membuka diklat untuk kader muda Golkar yang digelar Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG).
    “Kita enggak punya budaya oposisi,” kata Bahlil di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (3/10/2025).
    Menurut dia, esensi Golkar justru terletak pada sikap politik tersebut, di mana Golongan Karya diwujudkan dalam upaya membantu pemerintahan.
    Sejak didirikan, kata dia, Partai Golkar dibentuk sebagai instrumen politik untuk membantu pemerintah.
    Oleh karena itu, tidak ada satupun ketua umum Partai Golkar yang menjadi presiden atau wakil presiden.
    Ia menyebutkan, sepanjang sejarah, Partai Golkar selalu menjadi bagian dari kabinet suatu pemerintahan, terlepas siapa yang menjadi presiden.
    Bahlil mengumpamakan Partai Golkar tak ubahnya seperti Teh Botol Sosro yang membangun jargon sebagai minuman untuk semua jenis makanan.
    “Artinya, siapapun presidennya, anggota kabinetnya harus dari Golkar. Karena karya kekaryaan itu di situ,” tutur Bahlil.
    Ia lantas menyinggung, siapapun ketua umum Partai Golkar yang memilih menjadi oposisi pemerintah, maka nasibnya tidak akan berlangsung lama.
    Bahlil pun berseloroh bahwa sikap politik menjadi oposisi bagi Ketua Umum Golkar tak ubahnya seperti uji nyali.
    “Begitu orang Ketua Umum Golkar mau oposisi, ya lewat barang itu, tunggu hari saja. Dan sudah terjadi berkali-kali. Coba-coba saja, coba,” tutur Bahlil.
    “Uji nyali, enggak bisa bos. Mau uji nyali? Enggak bisa, bos,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahlil: Siapa Pun Presidennya, Anggota Kabinetnya Harus dari Golkar Nasional 3 Oktober 2025

    Bahlil: Siapa Pun Presidennya, Anggota Kabinetnya Harus dari Golkar Nasional 3 Oktober 2025

    Bahlil: Siapa Pun Presidennya, Anggota Kabinetnya Harus dari Golkar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan, kader-kader Partai Golkar harus mengisi kabinet, siapa pun presiden yang memimpin kabinet tersebut.
    Bahlil memberi kiasan bahwa Partai Golkar tak ubahnya seperti Teh Botol Sosro yang membangun brand sebagai minuman untuk semua jenis makanan.
    “Tapi kita itu harus seperti Teh Sosro. Apapun makanannya, minumannya Teh Sosro,” kata Bahlil dalam acara diklat yang digelar Angkatan Muda Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (3/10/2025).
    Bahlil beralasan,  Partai Golkar didirikan sebagai instrumen politik yang membantu pemerintah.
    Oleh sebab itu, menurut Bahlil, tidak pernah ada ketua umum Partai Golkar yang menjadi presiden maupun wakil presiden.
    “Esensinya di sana, kita enggak punya budaya oposisi,” tutur Bahlil.
    Ia menuturkan, ketika ketua umum Golkar mencoba menjadi oposisi pemerintah, nasibnya tidak akan berlangsung lama.
    Bahlil pun menyebut langkah politik keteua umum Golkar untuk mengambil posisi oposisi merupakan bentuk uji nyali.
    “Begitu orang Ketua Umum Golkar mau oposisi, ya lewat barang itu, tunggu hari saja. Dan sudah terjadi berkali-kali. Coba-coba saja,” ujar Bahlil.
    “Uji nyali, enggak bisa bos. Mau uji nyali? Enggak bisa, bos,” kata dia melanjutkan.
    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini kemudian menyebutkan bahwa nyalinya juga dapat diuji.
    Namun, bagaimanapun nyali tetap harus diukur.
    “Makanya sejarah ini penting saya sampaikan. Bahwa Golkar ini dilahirkan untuk menjadi instrumen politik pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita proklamasi yang ada pada Undang-Undang 1945 dan Pancasila,” kata Bahlil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dituding Salah Baca Data oleh Bahlil Lahadalia, Menkeu Purbaya: Nanti Kita Jelasin seperti Apa

    Dituding Salah Baca Data oleh Bahlil Lahadalia, Menkeu Purbaya: Nanti Kita Jelasin seperti Apa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa kembali angkat suara setelah dituding salah membaca data oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

    Kesalahan baca data dimaksud terkait harga asli LPG 3 Kg. Ia menilai bisa saja apa yang dibilang Menteri ESDM benar, namun ia akan memastikan lagi nanti detailnya seperti apa.

    “Saya sedang pelajari. Kita pelajarin lagi. Mungkin pak Bahlil betul tapi kita lihat lagi seperti apa. Yang jelas saya dapat angka dari hitungan staf saya,” kata Purbaya kepada wartawan saat kunjungan kerja di Kudus, Jawa Tengah, Jumat (3/10)

    “Nanti kita lihat di mana salah pengertian. Tapi harusnya sih pada akhirnya angkanya sama. Nanti kita jelasin seperti apa,” imbuhnya.

    Kemungkinan lain kata Purbaya karena adanya perbedaan cara melihat data antara satu kementerian dan kementerian lain. Terlebih, kata Purbaya, antara penglihatan secara praktik dan dari sisi akuntan memang berbeda cara penulisannya.

    “Salah data? Mungkin cara ngeliat datanya beda. Kan hitung-hitungan kan kadang-kadang kalau dari praktek sama dari akuntan kan kadang-kadang beda cara nulisnya,” jelasnya.

    Meski begitu, bendahara negara ini meyakini bahwa apa yang telah ia sampaikannya beberapa waktu lalu perihal harga asli LPG 3 Kg senilai Rp42.750 per tabung adalah benar.

    Pasalnya, jikalau memang Kemenkeu ada salah hitung, itu berpotensi ada penambahan dana dari biaya kompensasi untuk energi itu. Namun Purbaya mengaku, hingga hari ini tak ada penambahan yang terjadi.

    “Tapi saya yakin pada akhirnya besarannya sama juga kok. Uangnya segitu-segitu aja. Kalau salah hitung, bisa nambah duit, saya salah hitung terus biar uang nambah. Tapi harusnya sama pada akhirnya,” pungkasnya.

  • Ketua Komisi XI DPR Sentil Purbaya yang Komentari Harga LPG 3 Kg Nasional 3 Oktober 2025

    Ketua Komisi XI DPR Sentil Purbaya yang Komentari Harga LPG 3 Kg Nasional 3 Oktober 2025

    Ketua Komisi XI DPR Sentil Purbaya yang Komentari Harga LPG 3 Kg
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun mengingatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar tidak memberikan pernyataan di luar ranahnya sebagai bendahara negara.
    Peringata ini disampaikan Misbakhun setelah Purbaya mengomentari subsidi LPG 3 kilogram yang membuat hubungannya dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menghangat.
    “Peraturan perundang-undangan sudah jelas membagi kewenangan itu. Jadi, pernyataan Menkeu yang keluar dari ranahnya justru berpotensi menimbulkan gangguan koordinasi antarkementerian,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jumat (3/10/2025).
    Misbakhun mengatakan, tugas Purbaya selaku bendahara negara semestinya memastikan bagaimana subsidi dibayar tepat waktu, transparan, dan akuntabel
    Politikus Partai Golkar itu mengingatkan Purbaya untuk fokus membenahi tata kelola pembayaran subsidi pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
    Misbakhun meminta Purbaya tidak berpolemik pada persoalan teknis penyaluran subsidi yang memang telah menjadi masalah klasik seperti bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan LPG 3 kilogram.
    Menurut dia, persoalan penentuan harga dan distribusi subsidi menjadi kewenangan kementerian teknis, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Sosial.
    “Realisasi pembayarannya kerap terlambat, membebani arus kas, bahkan berpotensi mengganggu pelayanan publik. Ini yang seharusnya segera diperbaiki Menteri Keuangan,” ujar Misbakhun.
    Misbakhun mengatakan, inti dari pemberian subsidi dari negara adalah menjaga daya beli masyarakat miskin dan menjamin akses energi yang terjangkau bagi kelompok rentan.
    Ia mewanti-wanti, polemik antarkementerian tidak boleh mengganggu kucuran subsidi dari negara.
    Pasalnya, jika distribusi subsidi LPG 3 kilogram tidak tepat sasaran, masyarakat kelas bawah menjadi pihak yang paling dirugikan.
    Lebih lanjut, Misbakhun menjelaskan, masyarakat yang berhak menerima subsidi energi tercatat dalam Data Terpadu Subsidi Energi Nasional (DTSEN), hasil kerja sama Kementerian ESDM dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
    Oleh karena itu, saat ini yang perlu dilakukan adalah pemutakhiran data penerima subsidi dan koordinasi.
    “Yang diperlukan sekarang adalah perbaikan basis data penerima manfaat, integrasi sistem digital, dan sinergi antarkementerian, bukan perdebatan terbuka di ruang publik,” tutur Misbakhun.
    Sebelumnya, Purbaya dan Bahlil saling melempar komentar mengenai subsidi pemerintah terhadap gas LPG 3 kg.
    Mulanya, Purbaya menyebut harga asli LPG 3 kg sebesar Rp 42.750 per tabung, kemudian pemerintah menanggung subsidi sebesar Rp 30.000 per tabung agar masyarakat hanya perlu membayar Rp 12.750 per tabung.
    Pernyataan itu disampaikan Purbaya dalam rapat di Komisi XI DPR RI pada Selasa (30/9/2025).
    Bahlil kemudian mengkritik Purbaya yang salah membaca data dan masih memerlukan penyesuaian karena belum lama menjabat sebagai Menteri Keuangan.
    “Itu mungkin Menkeu-nya salah baca data itu. Ya mungkin butuh penyesuaian. Saya enggak boleh tanggapi sesuatu yang selalu ini ya. Saya kan sudah banyak ngomong tentang LPG. Mungkin Menkeu-nya belum dikasih masukan oleh dirjennya dengan baik atau oleh timnya,” ujarnya di Kantor BPH Migas, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
    Pernyataan Bahlil ini dilantas direspons Purbaya dengan menyebut ada perbedaan cara antara dia dan Bahlil dalam memandang sebuah data.
    “Saya sedang pelajari. Kita pelajari lagi. Mungkin Pak Bahlil betul, tapi kita lihat lagi seperti apa. Yang jelas saya dapat angka dari hitungan staf saya,” ujarnya di Kudus, Jawa Tengah, Jumat (3/10/2025).
    Menurut dia, perbedaan angka dapat terjadi karena masing-masing kementerian memiliki hitungan yang berbeda, bukan berarti Kemenkeu menambah-nambahkan sendiri harga asli LPG 3 kg.
    “Saya salah data? Mungkin cara ngeliat datanya beda. Kan hitung-hitungan kan kadang-kadang kalau dari praktik sama dari akuntan kan kadang-kadang beda cara nulisnya,” ucap Purbaya.
    “Saya yakin pada akhirnya besarannya sama juga kok. Uangnya segitu-segitu saja. Kalau salah hitung bisa nambah duit, saya salah hitung terus biar uang nambah. Tapi harusnya sama pada akhirnya,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkeu: Data subsidi elpiji ukuran 3 kg akan dipelajari lagi

    Menkeu: Data subsidi elpiji ukuran 3 kg akan dipelajari lagi

    Kudus (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah akan kembali meninjau data terkait subsidi elpiji, menanggapi perbedaan pandangan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengenai akurasi angka subsidi tersebut.

    “Kita pelajari lagi. Mungkin Pak Bahlil betul, akan kita lihat lagi seperti apa. Yang jelas saya dapat angka dari hitungan staf saya. Nanti kita lihat di mana salah pengertiannya. Tapi pada akhirnya angkanya sama, uangnya itu-itu saja,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kudus, Jumat.

    Ia menilai perbedaan data yang muncul kemungkinan disebabkan oleh metode pencatatan atau pendekatan analisis yang digunakan.

    “Hitung-hitungan kadang dari sisi praktik akuntansi bisa berbeda cara menuliskannya. Tapi saya yakin besarannya sama juga kok. Kalau salah hitung bisa nambah duit, saya salah hitung terus biar uang nambah,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa subsidi elpiji pada tahun depan diperkirakan akan meningkat seiring pola konsumsi masyarakat.

    “Angka persisnya agak susah, tapi harusnya naik sedikit sesuai ekspektasi meningkatnya konsumsi,” ujarnya.

    Menurut dia tidak ada gunanya kalau subsidi dipotong tiba-tiba uang negara banyak, tetapi ekonomi berhenti karena masyarakat tidak mampu beraktivitas.

    Selain membahas subsidi energi, Purbaya juga mengungkapkan rencananya bertemu sejumlah pengusaha. Pertemuan itu bertujuan mendengarkan langsung keluhan pelaku usaha, khususnya terkait aspek perpajakan dan kepabeanan.

    “Saya mau dengar saja keluhan bisnis mereka. Kalau ada yang berhubungan dengan keuangan, pajak, dan cukai akan saya betulkan secepatnya. Tapi nanti saya juga minta, kalau bisnisnya lebih bagus, pajak dan cukainya jangan main-main. Jadi sama-sama untung,” ujar Purbaya.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menanggapi paparan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait harga LPG 3 kilogram (kg) dan menilai ada kesalahan membaca data harga asli elpiji 3 kg.

    Karena sebelumnya Menteri Keuangan menyampaikan harga asli elpiji 3 kg mencapai Rp42.750 per tabung dan pemerintah menanggung subsidi Rp30.000 per tabung sehingga masyarakat bisa membeli dengan harga Rp12.750.

    Pewarta: Akhmad Nazaruddin
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian ESDM memanggil SPBU swasta soal BBM impor belum dibeli

    Kementerian ESDM memanggil SPBU swasta soal BBM impor belum dibeli

    Ini kesepakatan tersebut saya akan dapatkan secara lengkap pada saat rapat nanti sore pukul 15.30 WIB.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memanggil pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta guna membahas terkait belum dilakukannya pembelian base fuel dari bahan bakar minyak (BBM) impor yang disediakan oleh Pertamina.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan pertemuan itu akan dilakukan hari Jumat ini di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM sekitar pukul 15.30 WIB.

    “Di Kantor Migas, jadi mungkin kita tunggu saja nanti sore ya. Info yang lebih pasti lagi mengenai kesepakatan yang ada,” kata Laode ditemui di Kantor Kementerian ESDM, di Jakarta, Jumat siang.

    Di menyampaikan pihaknya akan bertemu dengan para pengusaha SPBU dalam rangka negosiasi menuju kesepakatan antarbadan usaha.

    “Ini kesepakatan tersebut saya akan dapatkan secara lengkap pada saat rapat nanti sore pukul 15.30 WIB,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan SPBU swasta Shell, Vivo, British Petroleum (BP), dan Exxon Mobil menyetujui untuk membeli stok BBM tambahan dengan skema impor melalui Pertamina.

    Langkah tersebut untuk mengatasi kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta, seperti Shell dan BP, yang telah terjadi sejak Agustus 2025.

    Menurut Bahlil, dari kesepakatan tersebut, SPBU swasta mengajukan beberapa syarat dalam skema impor tambahan BBM lewat kolaborasi dengan Pertamina, yaitu BBM yang dibeli merupakan BBM murni (base fuel) yang nantinya akan dilakukan pencampuran di tangki SPBU masing-masing.

    Akan tetapi, hingga saat ini, belum ada SPBU swasta yang membeli base fuel dari Pertamina.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • SPBU Swasta Batal Beli BBM Pertamina, Begini Reaksi Bahlil

    SPBU Swasta Batal Beli BBM Pertamina, Begini Reaksi Bahlil

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, buka suara usai SPBU swasta seperti BP-AKR dan VIVO batal membeli bahan bakar minyak (BBM) dari PT Pertamina (Persero). Menurut dia, negosiasinya masih berlanjut hingga sekarang.

    Bahlil menegaskan, SPBU swasta masih menjalin komunikasi secara B to B (business to business) dengan Pertamina untuk pembelian BBM murni. Sehingga, peluangnya belum benar-benar tertutup.

    “B to B-nya silakan. Kami hanya memberikan guidance. Selebihnya diatur (secara B to B),” kata Bahlil saat ditemui di Gedung BPH Migas, Jakarta, dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (3/10).

    Ilustrasi SPBU swasta Foto: detikcom/Aulia Damayanti

    Namun yang pasti, Bahlil menegaskan, stok BBM dalam negeri dalam kondisi aman dan cukup hingga tiga pekan ke depan.

    Khusus untuk ketersediaan BBM pada SPBU swasta, dia memastikan, pemerintah sudah menambahkan kuota impor BBM sebesar 10 persenlebih tinggi dibandingkan kuota impor tahun lalu.

    “Jadi tidak ada alasan dan tidak ada satu persepsi bahwa BBM kita, ketersediaan kita menipis. Nggak ada. Sudah penuh. Semuanya ada. Kuota impornya pun kita sudah berikan sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya,” ungkapnya.

    Alasan SPBU Swasta Batal Beli BBM Pertamina

    Diberitakan sebelumnya, Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar menjelaskan, VIVO dan BP-AKR sebelumnya telah sepakat membeli BBM murni dari Pertamina. Hanya saja, selang beberapa waktu, mereka tiba-tiba membatalkan rencana tersebut.

    Achmad mengungkap, alasan SPBU swasta membatalkan pembelian BBM karena base fuel Pertamina mengandung etanol 3,5%. Hal itu tidak sesuai dengan kriteria mereka. Padahal, menurut regulasi, kandungan etanol dalam BBM diperbolehkan hingga batas 20%.

    “Isu yang disampaikan kepada rekan-rekan SPBU ini, adalah mengenai konten. Kontennya itu ada kandungan etanol. Nah, dimana secara regulasi itu diperkenankan, etanol itu sampai jumlah tertentu kalau tidak salah sampai 20% etanol, kalau tidak salah. Sedangkan ada etanol 3,5%,” katanya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI.

    “Nah ini yang membuat kondisi teman-teman SPBU swasta untuk tidak melanjutkan pembelian karena ada konten etanol tersebut. Dimana konten itu sebetulnya masih masuk ambang yang diperkenankan oleh pemerintah,” tambahnya.

    Achmad memastikan, selain VIVO dan BP-AKR, pihaknya juga sempat melakukan negosiasi dengan Shell. Namun negosiasi tersebut tidak berjalan lancar. Menurutnya, negosiasi tak berlanjut karena birokrasi internal perusahaan.

    “Tidak bisa melakukan, meneruskan negosiasi ini, dikarenakan bahwa ada birokrasi internal yang harus ditempuh,” kata dia.

    (sfn/sfn)