Tag: Bahlil Lahadalia

  • BBM SPBU Swasta Langka, Bahlil Wajibkan Beli dari Pertamina tapi Tak Sediakan BBM RON 95

    BBM SPBU Swasta Langka, Bahlil Wajibkan Beli dari Pertamina tapi Tak Sediakan BBM RON 95

    FAJAR.CO.ID — Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM terjadi di SPBU swasta. Kelangkaan ini ditengarai terjadi akibat kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mewajibkan SPBU swasta untuk membeli BBM dari Pertamina, tetapi justru tak menyediakan BBM dengan jenis oktan RON 95.

    Tidak adanya stok RON 95 dari Pertamina menjadi sorotan Komisi XII DPR RI. Ketiadaan BBM RON 95 memicu kelangkaan yang dialami oleh seluruh SPBU swasta di tanah air.

    Anggota Komisi XII DPR Yulian Gunhar menilai tidak tersedianya BBM RON 95 di Pertamina menjadi anomali kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di saat seluruh SPBU swasta diwajibkan membeli bahan bakar dasar dari Pertamina untuk stok hingga akhir tahun ini.

    “⁠Swasta diwajibkan beli base fuel ke Pertamina, padahal SPBU swasta menjual 3 jenis bensin (Ron 92, 95 dan 98). Sedangkan Pertamina hanya bisa menyediakan Ron 92 dan 98,” ujar Gunhar dalam keterangannya belum lama ini.

    Tidak tersedianya BBM RON 95 di Pertamina membuat SPBU swasta kebingungan mencari pasokan bahan bakar minyak dengan spesifikasi tersebut. Kebingungan terjadi saat Kementerian ESDM mewajibkan SPBU swasta untuk membeli BBM dari Pertamina.

    “Saat ini BBM jenis Ron 95, Pertamina hanya tersedia di 119 SPBU, untuk wilayah Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur,” ungkapnya.

    Di sisi lain, pemerintah mengklaim telah menambah kuota impor BBM pada SPBU swasta untuk 2025. Bahkan, kuota yang diajukan oleh SPBU swasta dinilai telah melampaui kebijakan yang diatur pemerintah.

  • Pakar energi: Kekhawatiran SPBU swasta soal etanol tidak berdasar

    Pakar energi: Kekhawatiran SPBU swasta soal etanol tidak berdasar

    Etanol memiliki kandungan oksigen yang tinggi, sehingga pembakarannya lebih sempurna. Itu membuat kadar karbon monoksida dan hidrokarbon tidak terbakar bisa berkurang. Artinya, lebih ramah lingkungan

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah pakar energi menilai kekhawatiran stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik swasta terhadap kandungan etanol dalam bahan bakar minyak (BBM) dasar atau base fuel milik PT Pertamina (Persero) tidak berdasar secara teknis.

    Guru Besar Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof. Tri Yuswidjajanto menjelaskan penggunaan etanol dalam BBM bukan hal baru di tingkat internasional, bahkan kandungannya lebih tinggi dari milik Pertamina yang mencapai 3,5 persen.

    “Di Amerika pun menjual bensin yang dicampur etanol sebanyak 10 persen, dan di sana baik-baik saja, atau tidak ada masalah dengan mesin kendaraan. Bahkan, di Brasil itu kadar etanolnya sampai 85 persen, dan Australia juga sudah pakai,” ujar Tri dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, kandungan etanol dalam BBM dasar tidak berpengaruh terhadap mesin maupun performa kendaraan, meskipun kandungan energi etanol yang sekitar 26,8-29,7 megajoule per kilogram lebih rendah dibandingkan bensin yang mencapai 40 megajoule per kilogram.

    “Jadi, kalau kandungan etanolnya hanya 3,5 persen, energi yang turun hanya sekitar 1 persen. Artinya, daya mesin hanya berkurang sekitar 1 persen, dan itu tidak akan terasa, yakni dikonsumsi bahan bakar tidak akan lebih boros, di tarikan atau performa kendaraan tetap enak saja, dan enggak akan terasa karena secara internasional, penurunan daya baru terasa kalau sudah mencapai 2 persen,” jelasnya.

    Ia melanjutkan, “Jadi, kalau cuma 1 persen, tidak akan berpengaruh ke konsumsi bahan bakar maupun tarikan kendaraan.”

    Oleh sebab itu, dia memandang penolakan SPBU swasta terhadap BBM dasar Pertamina menjadi berlebihan. “Saya melihat ini lebih ke isu yang digunakan untuk menekan pemerintah agar mengeluarkan lagi kuota impor mereka,” kata Prof. Tri.

    Sementara itu, dosen program studi Rekayasa Minyak dan Gas Institut Teknologi Sumatera (Itera) Muhammad Rifqi Dwi Septian memandang kekhawatiran penggunaan etanol terhadap kerusakan mesin kendaraan merupakan hal yang berlebihan.

    “Kalau produksinya sesuai standar dan sistem penyimpanannya baik, risikonya sangat kecil. Apalagi kendaraan modern sekarang sudah kompatibel dengan bahan bakar campuran etanol,” kata Rifqi.

    Ia mengatakan penggunaan etanol dalam BBM dasar justru membawa dampak positif bagi kualitas udara.

    “Etanol memiliki kandungan oksigen yang tinggi, sehingga pembakarannya lebih sempurna. Itu membuat kadar karbon monoksida dan hidrokarbon tidak terbakar bisa berkurang. Artinya, lebih ramah lingkungan,” ujarnya.

    Sebelumnya, pada 1 Oktober 2025, Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar mengungkapkan SPBU swasta batal membeli BBM dasar dari Pertamina karena ada kandungan etanol.

    Sementara Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi pada 6 Oktober 2025, mengatakan mobil-mobil di Indonesia sudah kompatibel dengan kandungan etanol dalam BBM hingga 20 persen.

    Namun, dia mengatakan Indonesia masih menganut campuran etanol hingga sebesar 5 persen karena mempertimbangkan ketersediaan bahan baku etanol di dalam negeri, seperti jagung dan tebu.

    Selain itu, dia mengatakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tidak mau mengimpor bahan baku etanol tersebut, sehingga kandungan etanol dalam BBM di Indonesia belum mencapai 20 persen.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Momen Prabowo Tinjau Langsung Tambang Ilegal yang Rugikan Negara Rp300 Triliun di Bangka

    Momen Prabowo Tinjau Langsung Tambang Ilegal yang Rugikan Negara Rp300 Triliun di Bangka

    Bisnis.com, BANGKA – Udara pagi di Bandara Depati Amir, Kabupaten Bangka Tengah, Senin (6/10/2025), terasa lebih sibuk dari biasanya. Deru mesin pesawat kepresidenan Boeing 737-800/BBJ mendarat dengan mulus di landasan.

    Dari kejauhan, jajaran pejabat daerah dan pusat telah berdiri rapi, menunggu sosok Presiden Prabowo Subianto. Pagi itu, Prabowo datang untuk menyaksikan momen bersejarah penyerahan aset Barang Rampasan Negara (BRN) terbesar sepanjang sejarah industri pertambangan timah di Tanah Air.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, serta Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol Hendro Pandowo berdiri menyambut. Begitu Presiden turun dari tangga pesawat, suasana formal bercampur hangat.

    Presiden Ke-8 RI itu tidak lama berlama-lama di bandara. Dengan pengawalan ketat, rombongan segera menuju Kota Pangkal Pinang. Di sana, tepatnya di Smelter PT Tinindo Internusa, sebuah acara monumental digelar penyerahan aset rampasan negara dengan total nilai yang fantastis, Rp300 triliun.

    Smelter PT Tinindo Internusa pagi itu tampak megah. Menurut pantauan Bisnis di bagian gudang, tumpukan balok timah, aluminium, hingga kristal Sn tertata rapi.

    Bau khas logam bercampur debu industri memenuhi udara. Para pekerja smelter berdiri di sisi barisan, sebagian masih mengenakan helm proyek, menyaksikan peristiwa yang jarang mereka bayangkan sebelumnya bahwa orang nomor satu di Indonesia itu hadir langsung, menyaksikan barang rampasan negara yang nilainya mencapai Rp6—Rp7 triliun dan mewakili kerugian negara sekitar Rp300 triliun akibat praktik tambang ilegal.

    Kepala negara terlihat berkeliling smelter, meninjau langsung tumpukan barang rampasan. Dia berhenti sejenak di depan sebuah tumpukan timah bertuliskan “Garuda RI 1”, menyentuh permukaannya, lalu berbicara singkat kepada Jaksa Agung.

    Presiden Prabowo Subianto saat meninjau penyerahan enam unit smelter sitaan negara di Smelter PT Tinindo Internusa, Kecamatan Bukitintan, Kota Pangkal Pinang, Senin (6/10/2025). Foto: Akbar Evandio

    Prosesi penyerahan aset dilakukan berjenjang. Jaksa Agung Burhanuddin terlebih dahulu menyerahkan secara simbolis kepada Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Aset diserahkan lagi kepada CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani, sebelum akhirnya resmi diterima oleh Direktur Utama PT Timah Tbk. Restu Widiyantoro.

    Tepuk tangan mengiringi setiap tahap serah terima, seolah menandai langkah baru dalam tata kelola kekayaan alam Indonesia. Presiden Ke-8 RI yang berdiri di barisan depan, memperhatikan dengan wajah serius.

    Ketika tiba gilirannya berbicara, Kepala negara pun berjalan ke lokasi wartawan berkumpul. Sorot kamera wartawan langsung mengarah. Dengan suara berat khasnya, Prabowo membuka pernyataan dengan lantang mengucapkan terima kasih kepada jajaran aparat yang dinilainya memberikan bukti konkret dalam memulihkan kekayaan negara.

    “Saya ucapkan terima kasih kepada aparat, Panglima TNI, Angkatan Laut, Bakamla, Bea Cukai, semua pihak yang telah bergerak dengan cepat sehingga bisa diselamatkan aset-aset ini,” ujarnya di Smelter PT Tinindo Internusa, Senin (6/10/2025). 

    Prabowo menekankan bahwa apa yang terlihat hari itu bukan sekadar barang sitaan, melainkan simbol keseriusan negara menegakkan hukum.

    “Saya sampaikan penghargaan kepada Jaksa Agung, semua petugasnya, pejabat-pejabat semuanya. Ini bukti pemerintah serius sudah bertekad membasmi penyelundupan, membasmi illegal mining, membasmi semua yang melanggar hukum. Kita tegakkan, dan kita tidak peduli siapa yang ada di sini,” katanya tegas.

    Lebih lanjut, Pria yang berulang tahun pada 17 Oktober itu juga menyebutkan nilai kerugian negara dari praktik ilegal ini mencapai sekitar Rp300 triliun. Angka fantastis yang membuat banyak orang di lokasi menghela napas.

    “Kerugian negara sudah berjalan Rp300 triliun. Ini kita berhentikan,” ucapnya mantap.

    Prabowo juga menyinggung soal tanah jarang (rare earth) monasit yang ikut disita. Nilainya bisa melampaui angka yang diumumkan hari itu.

    “Monasit itu satu ton bisa ratusan ribu dolar, US$200.000,” kata Prabowo.

    Pernyataan itu membuka mata banyak pihak bahwa potensi kekayaan Bangka Belitung bukan hanya timah, tetapi juga mineral strategis yang dibutuhkan industri global, mulai dari baterai kendaraan listrik hingga teknologi satelit.

    Di akhir kunjungan, Prabowo kembali menegaskan kepada seluruh aparat agar tindak tersebut terus dilakukan ke depan guna memulihkan kekayaan negara yang dirampas oleh tangan tak bertanggung jawab.

    “Saya minta diteruskan. Jangan berhenti di sini. Kita selamatkan kekayaan negara untuk rakyat,” ucapnya.

    Laporan resmi menyebutkan daftar barang rampasan yang diserahkan hari itu mencakup 108 unit alat berat. Kemudian terdapat 99,04 ton produk kristal Sn (cristalyzer); 94,47 ton crude tin dalam 112 balok; Aluminium 15 bundle (15,11 ton) dan 10 jumbo bag (3,15 ton).

    Belum lagi adanya Logam timah Rfe 29 bundle (29 ton); Mess karyawan 1 unit; Kendaraan 53 unit; tanah 22 bidang seluas 238.848 m²; Alat pertambangan 195 unit; logam timah 680.687,6 kg dan 6 unit smelter.

    Termasuk uang tunai yang telah masuk kas negara senilai Rp202,7 miliar, US$3,1 juta, JPY53 juta, SGD524.000, EUR765, KRW100.000, dan AUD1.840. 

    Di balik angka-angka itu, terselip kisah panjang tentang praktik tambang ilegal yang merugikan negara dan masyarakat. Selama bertahun-tahun, kerugian negara dibiarkan bocor. Kini, dengan tindakan tegas, pemerintah berusaha mengembalikan apa yang seharusnya menjadi hak rakyat.

    Langkah Presiden Prabowo ini dinilai tidak hanya sebagai tindakan hukum, tetapi juga pesan politik. Dengan turun langsung, dia menunjukkan bahwa penegakan hukum bukan retorika. Aset yang kembali ke negara adalah bukti nyata bahwa pemerintah berpihak pada rakyat.

    Lebih jauh, aset yang kembali ke negara diyakini dapat memperkuat kedaulatan ekonomi.

    “Kita selamatkan kekayaan negara untuk rakyat kita,” ujar Prabowo berulang kali, menegaskan fokusnya.

    Rombongan kemudian bertolak kembali ke bandara. Namun gema pernyataannya masih terasa di udara Pangkal Pinang. Bagi masyarakat, hari itu bukan hanya soal barang rampasan, melainkan simbol bahwa negara hadir dan berani melawan mafia tambang.

  • ESDM Sebut Mobil di Indonesia Kompatibel Etanol hingga 20 Persen, Benarkah?

    ESDM Sebut Mobil di Indonesia Kompatibel Etanol hingga 20 Persen, Benarkah?

    Jakarta

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut mobil di Indonesia sudah cocok dengan kandungan etanol dalam bahan bakar minyak (BBM) hingga 20 persen. Benarkah?

    “Sebetulnya, mobil-mobil mau merek apa pun itu, sudah kompatibel dengan etanol. Secara teknis, secara kemampuan mesin, itu maksimal bisa 20 persen,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi ketika ditemui di Jakarta, Senin dikutip dari Antara.

    Lebih lanjut, Eniya menjelaskan Pertamina melalui produk Pertamax Green 95 melakukan uji coba pasar untuk bensin dengan kandungan etanol.

    Adapun bensin yang digunakan berbasis kepada Pertamax, karena Pertamax Green 95 merupakan BBM non-PSO atau penugasan pemerintah.

    “Pertamax Green 95 itu, 5 persen (kandungan etanolnya), tetapi dipastikan suplainya dari dalam negeri, campurannya dipastikan 5 persen,” kata Eniya.

    Meskipun mobil-mobil di Indonesia sudah kompatibel dengan kandungan etanol di dalam BBM hingga 20 persen, Indonesia masih menganut campuran etanol sebesar 5 persen.

    Kebijakan tersebut disebabkan oleh pemerintah yang masih mempertimbangkan ketersediaan bahan baku etanol di dalam negeri, seperti jagung dan tebu. Sedangkan, di negara-negara lain, kandungan etanol di dalam BBM sudah lumrah ditemukan, bahkan hingga 20 persen seperti di Amerika Serikat.

    “Kalau kita mandatorikan (wajibkan), kami bingung sumber (etanolnya) di mana, karena Pak Menteri (Menteri ESDM Bahlil Lahadalia) nggak mau impor,” ucapnya.

    Lantas bagaimana rekomendasi pabrikan soal penggunaan etanol sebagai bahan bakar?

    Mengutip laman buku panduan manual Toyota Avanza, penggunaan campuran etanol pada mesin masih diperbolehkan. Namun kandungannya tidak lebih dari 10%.

    “Toyota membolehkan penggunaan bahan bakar campuran ethanol dengan kandungan hingga 10%. Pastikan bahwa campuran bahan bakar dengan ethanol yang digunakan memiliki angka oktan sesuai dengan di atas,” tulis keterangan dalam buku manual itu.

    Pun untuk angka oktan yang sesuai pada mobil Avanza merujuk pada BBM tanpa timbal dengan angka oktan 90 (sekelas Pertalite) atau lebih tinggi. Senada dengan Avanza, dalam buku panduan manual Mitsubishi Xpander pencampuran hingga 10% etanol dan 90% bensin bebas timbal masih bisa dilakukan.

    “Agar dapat menghasilkan kadar oktan yang setidaknya sama dengan rekomendasi minimal untuk bensin bebas timbal,” tulis keterangan di buku panduan manual Xpander.

    Begitu juga mobil Hyundai Stargazer. Pencampuran etanol dengan kadar 10% masih diperbolehkan. Tapi kalau lebih dari itu tidak diizinkan.

    “Jangan menggunakan gasohol yang mengandung lebih dari 10% etanol dan jangan menggunakan bensin atau gasohol yang mengandung metanol apapun. Salah satu dari bahan bakar ini dapat menyebabkan masalah drivability dan kerusakan pada sistem bahan bakar, sistem kontrol mesin, dan sistem kontrol emisi,” begitu keterangan di buku panduan Hyundai Stargazer.

    (riar/dry)

  • ESDM bidik nelayan pakai PLTS jadi sumber energi penyimpanan ikan

    ESDM bidik nelayan pakai PLTS jadi sumber energi penyimpanan ikan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan nelayan menggunakan fotovoltaik (PV) untuk menjadi sumber energi dalam cold storage atau gudang penyimpanan ikan, untuk menciptakan demand pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

    “Demand creation itu kami melihatnya, misalkan pemakaian PV di cold storage,” ucap Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi dalam “Delivering Impactful Energy Transition” di Jakarta, Senin.

    Penggunaan PLTS bagi para nelayan tak terbatas di gudang penyimpanan. Nelayan, kata dia, juga bisa memanfaatkan PLTS untuk kebutuhan penerangan saat melaut pukul 2 pagi.

    “Jam 2 pagi itu mereka (nelayan) sudah jalan, penerangannya menggunakan baterai dari sel surya, sehingga tidak boros solar, tidak bolos diesel,” tutur Eniya.

    Menurut Eniya, program-program penggunaan PLTS bagi para nelayan, meski kapasitasnya cenderung kecil, efektif untuk turut mewujudkan target pemanfaatan PLTS sebesar 100 GW.

    Upaya mengarusutamakan penggunaan PLTS tidak terbatas di kalangan nelayan. Eniya juga menargetkan agar koperasi desa, puskesmas, hingga kendaraan listrik juga menggunakan PLTS sebagai sumber listriknya.

    Langkah itu, kata Eniya, juga selaras dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk mengakselerasi pertumbuhan PLTS.

    “Program-program kecil seperti ini kami akan address, ya, di dalam penggunaan 100 GW fotovoltaik,” ujar Eniya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya sedang membangun desain besar PLTS 100 gigawatt (GW) yang mendorong ketersediaan listrik bagi Kopdes Merah Putih.

    Bahlil mengatakan PLTS tersebut akan dibangun untuk semua desa, sehingga turut menjadi peluang baru bagi pengusaha baterai listrik di tanah air untuk memanfaatkan pasar yang masif.

    Kebutuhan baterai dalam negeri hingga 2034 mencapai 392 gigawatt hour (GWh) yang mencakup kebutuhan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, mobil dan motor listrik, peluang ekspor listrik dan program membangun 100 GW PLTS.

    Sedangkan, potensi pasar internasional mencakup 3.500 GWh pada 2030, dan 500 miliar dolar Amerika Serikat (AS) potensi pasar baterai kendaraan listrik global pada periode yang sama.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ESDM: Mobil di Indonesia kompatibel dengan etanol hingga 20 persen

    ESDM: Mobil di Indonesia kompatibel dengan etanol hingga 20 persen

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan mobil-mobil di Indonesia sudah kompatibel dengan kandungan etanol dalam bahan bakar minyak (BBM) hingga 20 persen.

    “Sebetulnya, mobil-mobil mau merek apa pun itu, sudah kompatibel dengan etanol. Secara teknis, secara kemampuan mesin, itu maksimal bisa 20 persen,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi ketika ditemui di Jakarta, Senin.

    Lebih lanjut, Eniya menjelaskan, Pertamina melalui produk Pertamax Green 95 melakukan uji coba pasar untuk bensin dengan kandungan etanol.

    Adapun bensin yang digunakan berbasis kepada Pertamax, karena Pertamax Green 95 merupakan BBM non-PSO atau penugasan pemerintah.

    “Pertamax Green 95 itu, 5 persen (kandungan etanolnya), tetapi dipastikan suplainya dari dalam negeri, campurannya dipastikan 5 persen,” kata Eniya.

    Meskipun mobil-mobil di Indonesia sudah kompatibel dengan kandungan etanol di dalam BBM hingga 20 persen, Indonesia masih menganut campuran etanol sebesar 5 persen.

    Kebijakan tersebut disebabkan oleh pemerintah yang masih mempertimbangkan ketersediaan bahan baku etanol di dalam negeri, seperti jagung dan tebu.

    Sedangkan, di negara-negara lain, kandungan etanol di dalam BBM sudah lumrah ditemukan, bahkan hingga 20 persen seperti di Amerika Serikat.

    “Kalau kita mandatorikan (wajibkan), kami bingung sumber (etanolnya) di mana, karena Pak Menteri (Menteri ESDM Bahlil Lahadalia) nggak mau impor,” ucapnya.

    Ke depannya, Indonesia diperkirakan bisa memproduksi etanol sebesar 150-300 ribu kiloliter (kl) dari perkebunan tebu di Merauke, Papua Selatan.

    Proyek pengembangan bioetanol merupakan salah satu turunan dari proyek utama pengembangan food estate yang menjadi fokus pemerintah, yakni perkebunan tebu seluas 500.000 hektare.

    “Hitungannya masih dibicarakan. Intinya, di Papua, kalau tidak salah saya mendengarnya sih ada 150-300 ribu kl etanol per tahun,” kata Eniya.

    Kementerian ESDM menargetkan di Merauke mulai memproduksi bioetanol pada 2027, sebagai realisasi dari salah satu proyek utama pengembangan food estate.

    Etanol yang dihasilkan dari perkebunan tebu di Merauke akan diolah menjadi bioetanol dalam rangka mereplikasi keberhasilan Brasil dalam memanfaatkan tebu untuk menjadi energi baru dan terbarukan, sebagai bentuk dari upaya transisi energi.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kata Luhut dan Bahlil soal Pertemuan Prabowo-Jokowi: Bagus Pemimpin Guyub
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        5 Oktober 2025

    Kata Luhut dan Bahlil soal Pertemuan Prabowo-Jokowi: Bagus Pemimpin Guyub Nasional 5 Oktober 2025

    Kata Luhut dan Bahlil soal Pertemuan Prabowo-Jokowi: Bagus Pemimpin Guyub
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada Sabtu (4/10/2025) mendapatkan apresiasi dari sejumlah tokoh.
    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, hubungan dan komunikasi yang baik antara Prabowo dengan presiden terdahulu adalah suatu hal yang baik dan harus terus dijaga.
    “Bagus kan kalau presiden dengan mantan presiden bertemu, pemimpin guyub,” ujar Luhut saat ditemui di Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (5/10/2025).
    Meski begitu, Luhut tidak menjelaskan apa saja yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi dalam pertemuan itu.
    Dia hanya mengatakan bahwa ada banyak hal yang dibicarakan dan berharap kekompakan Prabowo dan Jokowi bisa terus terjaga.
    “Ohh saya enggak tahu, tapi saya pikir mereka berdua kan pemimpin. Pemimpin dan mantan pemimpin itu ada yang mereka bicarakan. Jadi kita doakan semua kompak,” kata Luhut.
    Di lokasi yang sama, Ketua Umum Golkar yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pertemuan dua tokoh pemimpin bangsa adalah suatu hal yang baik dan patut diapresiasi.
    “Saya kebetulan dalam pertemuan tidak ada. Tapi baguslah sesama bapak bangsa saling bertemu, bagus,” ujar dia.
    Diberitakan sebelumnya, kabar pertemuan antara Prabowo dan Jokowi di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Sabtu kemarin, dibenarkan oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah.
    “Ya, betul (Presiden ke-7 Joko Widodo bertemu dengan Presiden Prabowo di Kertanegara),” kata Syarif kepada
    Kompas.com
    .
    Dia menjelaskan, pertemuan itu berlangsung pada pukul 13.00 WIB hingga 15.00 WIB.
    “Pertemuan dimulai pukul 13.00. Hampir 2 jam,” katanya singkat.
    Namun, Syarif tak menjelaskan lebih lanjut isi pertemuan keduanya.
    Ia hanya mengatakan bahwa pertemuan telah usai, dan baik Prabowo maupun Jokowi melanjutkan agenda masing-masing.
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga tidak membeberkan isi pertemuan empat mata antara Prabowo dan Jokowi.
    Ia hanya menyebutkan bahwa pertemuan tersebut membahas masalah-masalah kebangsaan.
    “Tentu banyak hal yang dipercakapkan mengenai masalah-masalah kebangsaan. Termasuk memberikan masukan ke depan sebaiknya seperti apa untuk beberapa hal,” kata Prasetyo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Stok Kosong Melompong, Shell Jadi Beli BBM Pertamina? Ini Kata Bahlil

    Stok Kosong Melompong, Shell Jadi Beli BBM Pertamina? Ini Kata Bahlil

    Bisnis.com, JAKARTA — Kelangkaan stok BBM SPBU Shell, Vivo, hingga BP-AKR masih berlanjut seiring badan usaha SPBU swasta tersebut batal sepakat membeli base fuel atau BBM murni dari Pertamina. 

    Kondisi terkini stok BBM di SPBU Shell telah habis total per Jumat (3/10/2025). Berdasarkan laman resmi Shell, stok bensin, yakni Shell Super,  Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ saat ini belum tersedia di jaringan SPBU Shell.

    Terkait kondisi tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun kembali mengumpulkan SPBU swasta dan PT Pertamina Patra Niaga pada Jumat (3/10/2025) sore. 

    Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia enggan berkomentar terkait keputusan SPBU swasta dalam membeli pasokan dari Pertamina.

    “Itu nanti ya [Shell],” kata Bahlil ketika ditanya apakah Shell jadi membeli BBM dari Pertamina, Minggu (5/10/2025). 

    Pemerintah pun masih kukuh tak memberikan kuota impor tambahan untuk SPBU swasta di sisa akhir tahun ini. Alasannya, pemerintah telah memberikan tambahan kuota 10% dari realisasi tahun lalu untuk kebutuhan impor tahun ini. 

    “Masing-masing kan sudah dikasih jatah ya, sudah ada jatahnya masing-masing ya,” imbuh Bahlil.

    Untuk itu, pemerintah meminta SPBU swasta untuk membeli pasokan BBM dari Pertamina karena jatah impor BBM perusahaan pelat merah itu masih tersedia hingga akhir tahun ini. 

    Namun, pihak SPBU swasta termasuk BP belum sepakat membeli base fuel dari Pertamina. Hal ini terjadi lantaran base fuel yang disediakan mengandung etanol yang mencapai 3,5%.

    Polemik tersebut akhirnya membuat Kementerian ESDM kembali mengumpulkan SPBU swasta dan PT Pertamina Patra Niaga pada Jumat (3/10/2025) sore. 

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, pihaknya akan memfasilitasi pembahasan secara business to business (B2B) antara pelaku usaha swasta dengan Pertamina terkait keputusan transaksi jual-beli base fuel. 

    “Ya ini pilihan ya, maksudnya mau kosong sampai akhir tahun atau mau ada yang disepakati,” ujar Laode di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (3/10/2025). 

    Pihaknya tetap mendorong SPBU swasta membeli base fuel dari Pertamina. Hal ini menyusul kelangkaan stok BBM di SPBU swasta, seperti Shell, BP, hingga Vivo yang terjadi sejak akhir Agustus 2025 lalu.

    Dia pun menanggapi terkait pihak SPBU swasta belum sepakat membeli base fuel dari Pertamina. Padahal, Pertamina telah menyediakan 100.000 barel stok. Hal ini terjadi lantaran base fuel itu mengandung etanol yang mencapai 3,5%. 

    Menurut dia, penggunaan etanol diperbolehkan selama masih di bawah 20%. Laode bahkan menyebut, Shell di Amerika Serikat (AS) turut menggunakan etanol dalam racikan BBM mereka. 

    “Kalau di Amerika saja, Shell juga sudah pakai etanol. Di Amerika sendiri mereka bensinnya pakai etanol. Saya bisa kasih lihat bukti-bukti itu,” ucap Laode. 

    Laode mengungkapkan, nasib pasokan base fuel sebanyak 100.000 barel yang sudah disiapkan Pertamina untuk SPBU swasta akhirnya diserap oleh Pertamina sendiri. Sebab, SPBU swasta batal membeli base fuel tersebut. 

    “Kalau base fuel tetap terpakai ya. Makanya kan disampaikan bahwa kelangkaan itu tidak akan terjadi, Kenapa? Karena kan sebenarnya ada, cuma yang satunya kalau maunya yang tadi. Yang satunya yang sudah ada di Pertamina. Kalau Pertamina itu enggak akan kehabisan,” katanya.

    Kendati demikian, Kementerian ESDM memastikan badan usaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta, seperti Shell, BP, Vivo, dan lainnya dapat kembali mengimpor bahan bakar minyak (BBM) secara mandiri tahun depan sesuai alokasi yang diberikan pemerintah. 

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, imbauan untuk pembelian base fuel atau BBM murni dari Pertamina yang diarahkan pemerintah saat ini lantaran kuota impor BBM SPBU swasta tahun ini sudah habis. Sementara itu, Pertamina masih memiliki jatah impor BBM dari kuota yang diberikan pemerintah sejak awal. 

    “Untuk tahun depan ini sesuai dengan berapa alokasi yang diberikan kepada badan usaha, badan usaha bisa melakukan impor kembali sesuai dengan alokasi yang diberikan kepada mereka,” kata Yuliot kepada wartawan, Senin (30/9/2025) lalu. 

    Namun, dia menegaskan Kementerian ESDM akan melakukan evaluasi ulang untuk kuota impor BBM tahun depan, termasuk alokasinya untuk masing-masing badan usaha.

    “Badan usaha bisa melakukan impor kembali sesuai dengan alokasi yang diberikan kepada mereka, jadi ini tidak seterusnya. Nanti akan ada alokasi untuk masing-masing, jadi nanti mereka akan lakukan impor sendiri,” tuturnya. 

  • Siapa Pun Presiden Kabinetnya Harus Golkar? Bahlil Dinilai Tidak Punya Prinsip

    Siapa Pun Presiden Kabinetnya Harus Golkar? Bahlil Dinilai Tidak Punya Prinsip

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan terbaru Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, kembali jadi sorotan.

    Pasalnya, menteri ESDM itu menyatakan bahwa kader-kader Partai Golkar harus mengisi kabinet, siapa pun presiden yang memimpin kabinet tersebut.

    Hal itu pun mendapat kritikan tajam dari penulis kondang Indonesia, Tere Liye.

    Melalui akun media sosialnya, alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini menilai pernyataan Bahlil tidaklah keren. “Ini tuh nggak keren, cuy,” ujarnya, dikutip Sabtu (4/10/2025).

    Pria bernama asli Darwis itu menyebut, pernyataan Bahlil menunjukkan bahwa partai yang dipimpinnnya hanya haus kuasa dan tidak punya prinsip.

    “Ini tuh justeru menunjukkan jika Golkar hanyalah partai yg haus kekuasaan, ikut siapapun yg menang, pindah2 tdk punya prinsip–yg penting dapat bagian,” kritik Tere Liye.

    Dia juga menyindir Bahlil dan partainya tidak berani jadi oposisi dan takut miskin. “Nggak berani jadi oposisi, takut banget miskin,” tutupnya.

    Sebagai informasi, pernyataan tersebut disampaikan Bahlil pada acara diklat yang digelar Angkatan Muda Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (3/10/2025).

    Pada kesempatan itu, Bahlil memberi kiasan bahwa Partai Golkar tak ubahnya seperti Teh Botol Sosro yang membangun brand sebagai minuman untuk semua jenis makanan.

    Dia beralasan, Partai Golkar didirikan sebagai instrumen politik yang membantu pemerintah.

    Oleh sebab itu, menurut Bahlil, tidak pernah ada ketua umum Partai Golkar yang menjadi presiden maupun wakil presiden.

  • Alasan Izin 4 Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat Dicabut

    Alasan Izin 4 Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat Dicabut

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap alasan dicabutnya izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua. Pencabutan IUP ini lantaran empat perusahaan tambang tersebut terbukti melakukan pelanggaran lingkungan.

    Menurut Bahlil, kawasan tersebut harus dilindungi. Dia bilang, Presiden Prabowo Subianto ingin menjadikan Raja Ampat tetap menjadi wisata dunia.