Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Masyarakat Tak Perlu Khawatir Pasokan BBM dan LPG saat Nataru

    Masyarakat Tak Perlu Khawatir Pasokan BBM dan LPG saat Nataru

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan ketersediaan BBM dan LPG nasional dalam kondisi aman pada perayaan Natal 2025 dan jelang Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Berdasarkan pemaparan Direksi Pertamina dan BPH Migas, stok BBM nasional saat ini berada di atas rata-rata normal.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menuturkan, pasokan berbagai jenis BBM, mulai dari Solar, gasoline RON 90, RON 92, hingga Pertamax Turbo, seluruhnya berada dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Stok LPG nasional juga tercatat berada di atas rata-rata normal.

    “Dengan kondisi stok tersebut, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan BBM maupun LPG selama periode Nataru,” kata Bahlil, seperti dikutip dari keterangan resmi, Senin (29/12/2025).

    Terkait wilayah Aceh, Menteri ESDM menyampaikan Pemerintah bersama Pertamina terus mengawal distribusi energi ke wilayah terdampak bencana, termasuk yang mengalami gangguan akses. Selama beberapa waktu terakhir, penyaluran BBM dan LPG dilakukan melalui transportasi udara menggunakan helikopter dan pesawat untuk memastikan pasokan tetap terjaga.

    Dalam tiga hingga empat hari terakhir, seiring dengan membaiknya akses darat, mobil tangki BBM dan LPG mulai dapat masuk secara bertahap ke wilayah yang sebelumnya terisolasi, seperti Takengon, Bener Meriah, dan Aceh Tengah. Di Aceh Tamiang, dari tujuh SPBU yang sebelumnya tidak seluruhnya beroperasi, kini seluruhnya telah kembali beroperasi normal.

    Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, Menteri ESDM juga meminta Pertamina Patra Niaga mengoperasikan SPBU selama 24 jam di wilayah terdampak, sebagaimana yang telah diterapkan di beberapa daerah bencana Sumatera lainnya.

  • Bahlil Klaim Stok BBM Solar-Pertalite Cs Aman, Begini Kondisinya

    Bahlil Klaim Stok BBM Solar-Pertalite Cs Aman, Begini Kondisinya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut kebutuhan pasokan BBM dan LPG dari The Integrated Terminal Jakarta (ITJ) akan memenuhi 15% kebutuhan cadangan nasional. 

    Adapun, terminal BBM dan LPG yang berlokasi di Plumpang itu juga memenuhi 45% permintaan dari Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. 

    “Untuk stok BBM nasional kita di atas standar minimum 18 hari, ada yang 17 hari dan maksimum 21 hari, tetapi saat ini rata-rata 20 hari,” kata Bahlil di ITJ Plumpang, Minggu (28/12/2025). 

    Dalam hal ini, dia memastikan cadangan untuk solar, bensin mulai dari Pertamax hingga Pertalite telah memenuhi kebutuhan, khususnya untuk periode libur Tahun Baru 2026.

    Adapun, terminal ini didukung jaringan pipa sepanjang 212 kilometer berdiameter 16 inci dengan kemampuan alir mencapai 500 kiloliter per jam. Selain itu, tersedia dua unit jetty dengan kapasitas kapal hingga 17.500 DWT dan 35.000 DWT, yang memungkinkan bongkar muat BBM dari jalur laut berjalan secara optimal.

    Terminal ini juga memiliki fasilitas penyimpanan yang besar dengan total 26 unit tangki dan kapasitas aman mencapai sekitar 324 ribu kiloliter. Penyimpanan tersebut mencakup berbagai jenis produk BBM, mulai dari Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Solar, Biosolar, hingga Pertamina Dex dan etanol, dengan daya tahan pasokan rata-rata antara beberapa hari hingga lebih dari 20 hari tergantung jenis produk.

    Untuk penyaluran, Terminal BBM Terintegrasi Jakarta–Plumpang dilengkapi 34 filling point yang melayani berbagai produk BBM. Distribusi dilakukan melalui armada mobil tangki yang berjumlah lebih dari 200 unit dengan total kapasitas angkut sekitar 4.700 kiloliter, sehingga distribusi ke konsumen dapat dilakukan secara berkelanjutan.

    Pemenuhan kebutuhan BBM harian dalam jumlah besar mencakup permintaan Pertalite mencapai lebih dari 8.600 kiloliter per hari, disusul Biosolar sekitar 5.000 kiloliter per hari dan Pertamax lebih dari 4.200 kiloliter per hari. 

    Sementara itu, pasokan LPG dipenuhi dari 2 unit Jetty yang impor dan domestik dengan kapasitas 35.000 DWT. Adapun, untuk fasilitas penyimpanan mencapai 17 unit storage. 

    Dalam kesempatan yang sama, Integrated Terminal Manager Jakarta Pertamina, Miftahul Ulum mengatakan pihaknya terus mengupayakan kelancaran penyalurkan energi selama puncak libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). 

    Pihaknya juga menyebut kesiapan dirancang menyusul identifikasi berbagai potensi kendala selama periode Nataru, seperti kemacetan dan cuaca ekstrem di kawasan wisata maupun jalur utama kendaraan.

    Miftahul menyebut sejumlah kawasan wisata yang berpotensi mengalami kepadatan lalu lintas, di antaranya Ciater, Carita, hingga Merak. Sementara itu, jalur kendaraan yang diproyeksikan mengalami kepadatan meliputi jalur Nagreg, ruas tol yang mengarah ke Cikampek, serta akses menuju Bandung.

    “Sebagai langkah antisipasi kami menyiapkan beberapa cara, seperti motoris atau motor yang bisa mendekat ketika ada kemacetan, kehabisan BBM kami bisa menyediakan motoris,” tuturnya.

    Tak hanya kemacetan, pihaknya juga mewaspadai potensi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem, seperti banjir dan tanah longsor. Miftahul menyebut sejumlah wilayah yang kerap menjadi titik rawan bencana saat curah hujan tinggi.

    “Kemudian untuk beberapa wilayah yang rawan longsor terjadi biasanya di daerah Sukabumi. Kemudian juga banjir biasa terjadi di beberapa lokasi seperti Bekasi, Tasikmalaya, Bandung dan Ciamis,” tuturnya.

    Namun, Miftahul memastikan pasokan bahan bakar di SPBU tetap aman selama periode Nataru, termasuk di tengah kondisi kemacetan maupun cuaca buruk.

    “Kalaupun kemacetan tapi kondisi SPBU bisa kami pasok dengan aman, termasuk juga potensi cuaca seperti tanah longsor dan banjir, alhamdulillah situasinya masih aman sampai saat ini,” pungkasnya.

  • Banjir Lumpuhkan Listrik, Menteri ESDM Kirim 1.000 Genset ke Aceh dan Sumatra

    Banjir Lumpuhkan Listrik, Menteri ESDM Kirim 1.000 Genset ke Aceh dan Sumatra

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah bergerak cepat merespons dampak banjir yang melumpuhkan aktivitas warga di Aceh dan sejumlah wilayah Sumatra. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melepas pengiriman 1.000 unit genset dan 3.000 unit kompor gas lengkap dengan regulator serta selang untuk membantu warga terdampak bencana, Sabtu (27/12).Bantuan tersebut difokuskan untuk wilayah yang hingga kini masih gelap gulita akibat rusaknya jaringan listrik.

    Sebanyak 1.000 genset akan didistribusikan ke 224 desa di 10 kabupaten di Provinsi Aceh yang belum kembali teraliri listrik pascabanjir.Pengiriman genset dilakukan menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara dari Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Sementara ribuan kompor gas dan perlengkapannya dikirim melalui pesawat kargo agar dapat segera digunakan warga di lokasi terdampak.

    “Hari ini atas arahan Presiden Republik Indonesia, Kementerian ESDM mengirimkan bantuan 1.000 unit genset dengan kapasitas rata-rata di 5-7 KVA. Selain rumah, bantuan genset ini juga dipergunakan untuk melistriki saudara-saudara yang masih ada di tenda-tenda pengungsian agar mereka juga bisa mendapatkan fasilitas listrik,” kata Bahlil.

    Menurut Bahlil, genset menjadi solusi darurat di tengah kondisi infrastruktur kelistrikan yang belum sepenuhnya pulih. Meski jaringan tegangan tinggi di Aceh sudah kembali terkoneksi, sejumlah wilayah masih terkendala pada jaringan tegangan rendah yang belum dapat diperbaiki karena genangan air dan akses darat yang terbatas.

    “Kita tahu semua bahwa listrik khususnya di Aceh secara tegangan tinggi itu sudah terkoneksi baik dari backbone Sumatra maupun Arun dan Biereun, Nagan Raya, itu semua sudah terkoneksi. Tetapi kita tahu bahwa kondisi untuk jaringan rendahnya masih banyak daerah-daerah yang belum bisa kita masuki. Ini terjadi karena infrastruktur yang belum selesai,” jelasnya.

    Bahlil menegaskan, selama jaringan darat dan tegangan rendah belum sepenuhnya aman, pemerintah akan terus melakukan intervensi melalui penyediaan genset.

    “Jadi selama infrastruktur daratnya belum selesai, dan tegangan rendahnya belum clear, kita akan mengintervensi dengan genset yang ada,” lanjutnya.

     

  • Pilkada Tidak Langsung dan Logika Efisiensi yang Keliru

    Pilkada Tidak Langsung dan Logika Efisiensi yang Keliru

    Pilkada Tidak Langsung dan Logika Efisiensi yang Keliru
    Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
    Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
    WACANA
    mengubah sistem pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung oleh rakyat menuju pemilihan oleh DPRD kembali mencuat ke ruang publik.
    Dorongan ini menguat setelah Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, secara terbuka menyampaikan usulan tersebut dalam acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-61 Partai Golkar, di hadapan Presiden Prabowo Subianto.
    Usulan serupa sejatinya telah disampaikan setahun sebelumnya, pada peringatan HUT ke-60 Golkar, dengan alasan yang relatif konsisten, yaitu mahalnya biaya
    Pilkada langsung
    .
    Hal itu dinilai menutup peluang bagi figur berkualitas yang tidak memiliki modal finansial besar untuk maju sebagai calon kepala daerah.
    Biaya politik yang tinggi memang persoalan nyata. Namun, menjadikannya alasan utama untuk mencabut hak memilih warga merupakan penyederhanaan yang berbahaya.
    Logika semacam ini seolah mengandaikan bahwa problem demokrasi dapat diselesaikan dengan memangkas partisipasi rakyat.
    Padahal, pengalaman panjang demokrasi elektoral di Indonesia justru menunjukkan bahwa ongkos politik tidak lahir semata dari mekanisme pemilihan langsung, melainkan dari praktik politik yang tidak pernah sungguh-sungguh dibenahi.
    Masalahnya menjadi lebih kompleks ketika istilah “mahalnya Pilkada” kerap dipahami secara serampangan, tanpa membedakan dua dimensi yang sebetulnya sangat berbeda.
    Pertama, biaya penyelenggaraan Pilkada sebagai tanggung jawab negara. Kedua, ongkos politik yang ditanggung kandidat dalam proses kontestasi.
    Kedua aspek ini sering dicampuradukkan, padahal masing-masing memiliki konsekuensi kebijakan dan pendekatan penanganan yang sama sekali berbeda.
    Dalam konteks penyelenggaraan, data anggaran Pilkada menunjukkan bahwa lonjakan biaya lebih banyak dipengaruhi oleh skala dan desain pelaksanaan, bukan oleh mekanisme pemilihan langsung itu sendiri.
    Pilkada 2015 masih memperlihatkan variasi biaya antardaerah, dengan kabupaten dan kota mengeluarkan anggaran belasan miliar rupiah, sementara provinsi berpenduduk padat mencapai ratusan miliar rupiah.
    Ketika jumlah daerah meningkat, total anggaran pun melonjak tajam. Pilkada 2017 yang diikuti 101 daerah menghabiskan sekitar Rp 3 triliun–Rp 4 triliun, sedangkan Pilkada 2018 yang melibatkan 171 daerah menelan biaya hingga sekitar Rp 18,5 triliun.
    Lonjakan paling tajam terjadi pada Pilkada 2020, yang digelar di tengah pandemi Covid-19. Anggaran awal sekitar Rp 9,9 triliun melonjak menjadi lebih dari Rp 20 triliun akibat kewajiban penerapan protokol kesehatan.
    Kenaikan ini jelas bersifat situasional dan tidak bisa dijadikan dasar untuk menilai mahalnya Pilkada langsung secara umum.
    Pola yang sama bahkan memuncak pada Pilkada 2024 ketika desain Pilkada serentak nasional diterapkan secara penuh.
    Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 37,5 triliun untuk penyelenggaraan Pilkada di seluruh Indonesia. Jika digabungkan dengan belanja Pemilu sejak 2022, maka total dana yang dikeluarkan negara melampaui Rp 70 triliun.
    Namun, sebagaimana pada Pilkada sebelumnya, lonjakan anggaran ini terutama terserap untuk honorarium penyelenggara ad hoc, operasional pengawasan, pengamanan, serta distribusi logistik dalam skala nasional.
    Bahkan, komponen honorarium penyelenggara ad hoc menyerap hingga sekitar 60 persen dari total anggaran.
    Fakta ini menegaskan bahwa masalah utama terletak pada desain keserentakan dan manajemen penyelenggaraan, bukan pada pilihan sistem Pilkada langsung.
    Di luar soal anggaran negara, ongkos politik kandidat merupakan persoalan yang sama sekali berbeda dan kerap keliru ditempatkan dalam perdebatan.
    Biaya tinggi dalam kontestasi tidak serta-merta berkurang hanya karena mekanisme pemilihan diubah menjadi tidak langsung.
    Selama proses pencalonan tetap transaksional, pendanaan partai politik tidak transparan, dan penegakan hukum terhadap politik uang lemah, ongkos politik akan tetap tinggi, apa pun sistem yang digunakan.
    Dalam konteks inilah penting mengingat kembali hakikat pemilu dalam demokrasi. Filsuf politik Joseph Schumpeter, dalam
    Capitalism, Socialism and Democracy
    (1942), mendefinisikan demokrasi secara minimalis dengan menjadikan pemilu sebagai penanda utamanya.
    Bagi Schumpeter, demokrasi bukanlah soal mewujudkan kehendak umum atau kebaikan bersama secara abstrak, melainkan metode kelembagaan untuk menghasilkan keputusan politik melalui kompetisi antarindividu yang memperebutkan suara rakyat.
    Dengan definisi ini, keberadaan pemilu menjadi syarat minimal agar suatu sistem politik dapat disebut demokratis.
    Atas dasar itu, perdebatan mengenai Pilkada tidak dapat direduksi hanya pada soal efisiensi biaya.
    Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah perubahan sistem benar-benar diarahkan untuk memperkuat demokrasi, atau justru menjadi kendaraan bagi kepentingan politik yang disamarkan sebagai kebutuhan efisiensi?
    Apalagi, pembenaran yang kerap diajukan dengan membandingkan praktik di negara lain sering kali mengabaikan konteks konstitusional dan desain pemerintahan yang berbeda.
    Mencomot praktik negara lain tanpa memahami fondasi institusionalnya hanya akan melahirkan kesimpulan menyesatkan.
    Lebih jauh, semua pihak tidak boleh melupakan latar belakang historis perubahan sistem Pilkada di Indonesia.
    Peralihan dari pemilihan oleh DPRD ke pemilihan langsung melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 justru dilatarbelakangi praktik politik uang yang masif di DPRD.
    Pada masa itu, jual beli dukungan, kursi, dan suara anggota DPRD demi keterpilihan kepala daerah merupakan rahasia publik.
    Ongkos politik tidak hilang, tetapi terkonsentrasi pada segelintir elite dalam bentuk
    candidacy buying
    yang tertutup dan minim akuntabilitas.
    Pilkada langsung lahir sebagai koreksi atas praktik tersebut. Dengan melibatkan pemilih secara utuh, arena kontestasi menjadi lebih terbuka dan dapat diawasi publik.
    Risiko penyimpangan memang tidak hilang sepenuhnya, tetapi mekanisme kontrol menjadi lebih menyebar dan transparan.
    Mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD berarti membuka kembali ruang bagi praktik lama yang sebelumnya justru hendak diperbaiki.
    Wacana ini juga mengabaikan rambu konstitusional yang telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi.
    Putusan MK Nomor 55/PUU-XXII/2019 menekankan pentingnya kehati-hatian pembentuk undang-undang dalam mengubah mekanisme pemilihan langsung, sementara Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 menegaskan bahwa Pilkada merupakan bagian dari rezim Pemilu yang harus diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
    Artinya, perubahan sistem tidak bisa dilakukan secara serampangan, apalagi hanya berangkat dari pertimbangan efisiensi anggaran.
    Pada titik ini, kecenderungan menjadikan efisiensi sebagai dalih untuk memangkas partisipasi rakyat mencerminkan cara pandang yang menyempitkan demokrasi menjadi sekadar beban biaya.
    Padahal, pengalaman menunjukkan bahwa politik berbiaya tinggi justru tumbuh subur ketika proses politik berlangsung tertutup dan minim kontrol publik.
    Persoalan Pilkada, dengan demikian, tidak sesederhana soal langsung atau tidak langsung. Akar masalahnya terletak pada tata kelola demokrasi elektoral yang dibiarkan rapuh.
    Perbaikan seharusnya diarahkan pada penyederhanaan tahapan, perampingan badan ad hoc, penataan ulang model keserentakan, serta integrasi perencanaan anggaran pusat dan daerah.
    Di saat yang sama, tingginya ongkos politik kandidat hanya dapat ditekan jika negara berani menyentuh wilayah yang selama ini paling sensitif, yaitu pendanaan partai politik, mekanisme pencalonan yang transaksional, serta penegakan hukum yang konsisten terhadap politik uang.
    Pada akhirnya, mempertahankan Pilkada langsung bukan soal romantisme reformasi, melainkan soal menjaga arah.
    Demokrasi yang dipercaya publik merupakan prasyarat bagi pemerintahan yang efektif. Sebaliknya, demokrasi yang dipreteli atas nama efisiensi justru berisiko menggerogoti legitimasi kekuasaan itu sendiri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Saat Prabowo Ajak Didit Sambangi Open House Natal di Rumah Kapolri

    Saat Prabowo Ajak Didit Sambangi Open House Natal di Rumah Kapolri

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mengajak putranya, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo yang akrab disapa Didit Hediprasetyo, menghadiri open house Natal di kediaman Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kehadiran Prabowo itu terjadi tepat pada saat perayaan Natal.

    Dilansir Antara, Sabtu (27/12/2025), momen Prabowo mendatangi open house Natal Kapolri itu terjadi pada saat perayaan Natal, Kamis (25/12). Prabowo tiba di rumah dinas Kapolri pada pukul 15.45 WIB.

    Sekitar satu jam kemudian, di pukul 16.40 WIB, Prabowo terlihat keluar dari kediaman Kapolri. Prabowo keluar diantar oleh Jenderal Sigit dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Sebelum pamit meninggalkan rumah Kapolri, Prabowo menyalami Jenderal Sigit. Dia juga sempat melambaikan tangannya ke arah sejumlah jurnalis yang berdiri di seberang kediaman Jenderal Sigit.

    Selepas itu, Prabowo langsung menaiki mobil kepresidenan Maung Garuda dan meninggalkan rumah dinas Kapolri.

    “Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seluruh umat Kristiani yang saya hormati. Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah dan atas nama pribadi, mengucapkan selamat Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani di tanah air dan di mana pun saudara berada. Semoga damai Natal membawa kasih, berkah pengharapan, dan kekuatan bagi kita semua,” ucap Prabowo.

    “Semoga saudara-saudara kita di tempat-tempat tersebut (yang terdampak bencana, red.) diberi lindungan oleh Yang Maha Kuasa, diringankan penderitaan mereka. Juga, marilah kita terus bekerja keras untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita,” sambung Presiden.

    Prabowo juga mengatakan perayaan Natal hendaknya menjadi momentum memperkuat persatuan nasional, memperdalam solidaritas sosial serta meneguhkan semangat gotong royong di tengah keberagaman bangsa.

    Terakhir, Presiden Prabowo menyampaikan kembali doa dan harapan bagi seluruh umat Kristiani serta bangsa Indonesia.

    “Sekali lagi atas nama pemerintah dan pribadi, saya ucapkan Selamat Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani di tanah air. Semoga damai dan pengharapan Natal menyertai saudara-saudara sekalian, dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia,” kata Prabowo.

    (zap/dhn)

  • Bahlil Kirim 1.000 Genset ke 224 Desa di Aceh yang Belum Teraliri Listrik

    Bahlil Kirim 1.000 Genset ke 224 Desa di Aceh yang Belum Teraliri Listrik

    Jakarta –

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengirim 1.000 unit genset ke 224 desa di wilayah Aceh yang belum teraliri listrik. Genset ini dikirim untuk memenuhi kebutuhan listrik tegangan rendah ke rumah-rumah warga.

    Pengiriman bantuan dilakukan di Baseops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur (Jaktim), Sabtu (27/12/2025). Bahlil menyampaikan, sampai saat ini masih terdapat sejumlah titik di wilayah Aceh yang belum teraliri listrik.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat pengiriman 1.000 unit genset ke 224 desa di Aceh, di Lanud Halim Perdanakusuma, Sabtu (27/12/2025). (Kurniawan/detikcom)

    “Hari ini kami akan memberangkatkan 1.000 unit genset. Atas arahan Bapak Presiden, kita tahu semua bahwa listrik, khususnya di Aceh, secara tegangan tinggi itu sudah ter-connected, baik dari Backbone Sumatra, maupun Arun dan Bireun, Nagan Raya itu semua sudah ter-connected,” terang Bahlil.

    “Tapi kita tahu bahwa kondisi untuk jaringan rendahnya masih banyak daerah-daerah yang belum bisa kita masuki. Ini terjadi karena infrastruktur yang belum selesai, sebagian daerah pun masih tergenang air,” ungkapnya.

    Bahlil menerangkan, 1.000 genset ini akan dikirim ke 224 desa di 10 Kabupaten wilayah Aceh. Dia menyebut, di desa-desa tersebut infrastruktur listrik masih dalam proses perbaikan.

    Selain itu, dia mengatakan dari hasil rapat bersama dengan PLN, tercatat masih ada 35 ribu rumah yang belum teraliri listrik sampai sekarang. Sebabnya, 1.000 genset kali ini dikirim lebih dulu ke 224 desa tersebut.

    “Nah, dalam rangka bagaimana memberikan pelayanan maksimal, kami rapat dengan tim, kami bicara sama PLN, karena data yang di desa mana, di rumah tangga yang mana itu PLN yang tahu, ada kurang lebih sekitar 35 ribu rumah yang belum terairi listrik sampai sekarang,” tutur Bahlil.

    Sementara, Komandan Lanud Halim Perdanakusuma, Marsma TNI Erwin Sugiandi, menjelaskan pihaknya menggunakan lima unit pesawat Hercules jenis Alfa 1339, 33, 36, 43 dan 31. Masing-masing pesawat Hercules mengangkut 200 unit genset.

    “Hari ini akan langsung berangkat, dua ke Lhokseumawe, dua ke Rembele dan satu pesawat ke Banda Aceh,” imbuh Erwin.

    (kuf/fca)

  • Golkar Wacanakan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Prof Didik: Kita Tidak Sadar Demokrasi Sudah Rusak

    Golkar Wacanakan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Prof Didik: Kita Tidak Sadar Demokrasi Sudah Rusak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025, salah satunya merkomendasikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD

    Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai bahwa pemilihan langsung sangat mahal, sehingga ia kembali mengusulkan agar khusus pilkada dilaksanakan secara tidak langsung.

    Menanggapi hal itu, Rektor Universitas Paramadina Prof Didik J Rachbini menilai skema tersebut tidak berarti bebas dari masalah karena hanya elit yang terlibat di dalam pemilihan tidak langsung tersebut.

    Menurutnya, selama dua dekade terakhir ini pemilihan langsung ditandai oleh keterlibatan Alien, AI, bots, buzzer dan barang asing lainnya, yang merusak sendi-sendi demokrasi.

    “Karena itu, pemilihan langsung, meskipun bersifat “one man one vote”, terbuka menjadi alat eksploitasi dan manipulasi para elit di dalam demokrasi karena menguasai uang dan teknologi tersebut. Suara rakyat, yang berasal dari suara hati nurani dan keinginan manusia untuk memilih pemimpinnya,” ungkap Didik dalam keterangan tertulis, dilansir Sabtu (27/12).

    Namun dengan kehadiran AI, maka dialog di dalam demokrasi disapu oleh suara mesin, provokasi buzzer, bots, AI dan mesin-mesih alien, yang masuk ke dalam sistem, menjajah dan menjarah demokrasi secara brutal.

    “Hasilnya adalah pemimpin pencitraan, yang tidak menampakkan wajah aslinya, seperti terlihat pada kepemimpinan Jokowi, yang dihasilkan dalam pemilihan langsung dengan penuh keterlibatan mesin-mesin manupulatif, buzzer, bots, dan AI. Ini semua merupakan barang asing dan alien-alien baru di dalam demokrasi,” paparnya.

  • Isu Politik-Hukum: Revisi UU Kebencanaan hingga TPPO di Kamboja

    Isu Politik-Hukum: Revisi UU Kebencanaan hingga TPPO di Kamboja

    Jakarta, Beritasatu.com – Isu politik dan hukum selama sehari terakhir diramaikan dengan berita mengenai rencana revisi UU Kebencanaan hingga pemulangan sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja.

    Selain itu, ada juga berita mengenai Rapimnas I Golkar dan juga mutasi serta rotasi di lingkungan Kejaksaaan Agung.

    Berikut lima isu politik dan hukum terkini Beritasatu.com: 

    1. DPR Siapkan Revisi UU Bencana, BNPB Berpeluang Jadi Kementerian

    Komisi VIII DPR mulai ancang-ancang merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana atau UU Penanggulangan Bencana. Langkah ini diambil menyusul evaluasi penanganan banjir besar di Sumatera yang dinilai masih menyisakan persoalan, terutama dalam aspek koordinasi lintas lembaga.

    Anggota Komisi VIII DPR, M Husni, menyebut lemahnya koordinasi antarkementerian dan lembaga berdampak pada distribusi bantuan yang tidak optimal. Meski bantuan telah disalurkan, efektivitas dan ketepatan sasaran dinilai masih belum maksimal.

    2. Soal Bendera GAM, TB Hasanuddin: Desember Ini Biasa, Nanti Berhenti

    Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menanggapi dengan santai aksi sekelompok masyarakat yang membawa bendera bulan bintang yang identik dengan simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Kota Lhokseumawe, Aceh, Kamis (25/12/2025).

    Politikus PDI Perjuangan itu menilai aksi tersebut bukan hal baru dan kerap muncul setiap Desember. Hal itu karena bertepatan dengan momen kelahiran gerakan tersebut. “Itu biasa setiap Desember, nanti juga berhenti,” kata TB Hasanuddin saat dihubungi, Jumat (26/12/2025).

    3. Rapimnas I Golkar Tegaskan Solid di Bawah Kepemimpinan Bahlil

    Rapimnas I Partai Golkar menjadi momentum penting yang menegaskan soliditas dan kekompakan internal partai di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku, Umar Lessy.

    Umar mengatakan, rapimnas I merupakan salah satu forum pengambilan keputusan tertinggi partai yang memperlihatkan konsolidasi kuat seluruh elemen Golkar, mulai dari jajaran pimpinan pusat hingga daerah. “Saya bersama seluruh pimpinan daerah, termasuk organisasi masyarakat (ormas) dan sayap Partai Golkar, menyatakan dukungan penuh untuk mengawal kepemimpinan Ketua Umum Bahlil Lahadalia dalam menjalankan agenda strategis partai,” ujar Umar Lessy.

    4. Mutasi Kejaksaan, Jaksa Agung Tunjuk Kajari Baru di Sejumlah Daerah

    Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Sejumlah posisi strategis kepala kejaksaan negeri (kajari) kini diisi oleh pejabat baru sebagai bagian dari penyegaran organisasi.

    Mutasi tersebut tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-IV-1734/C/12/2025 tertanggal 24 Desember 2025, yang ditandatangani Jaksa Agung Muda Pembinaan Hendro Dewanto. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan mutasi ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan, memperkuat kinerja institusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan penegakan hukum. 

    5. 9 WNI Diduga Terlibat Online Scam Kamboja Tiba di Soekarno-Hatta

    Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memulangkan sembilan warga negara Indonesia (WNI) dari Kamboja yang diduga terlibat dalam praktik penipuan daring (online scam). Dari jumlah tersebut, tujuh orang diketahui sempat diperkerjakan di sentra penipuan online di sejumlah wilayah di negara tersebut.

    Seluruh WNI dipulangkan menggunakan penerbangan komersial dan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Jumat (26/12/2025) malam.

  • 5 Selain ke Kapolri, Prabowo Juga Kunjungi Luhut di Hari Natal 2025 Nasional

    5 Selain ke Kapolri, Prabowo Juga Kunjungi Luhut di Hari Natal 2025 Nasional

    Selain ke Kapolri, Prabowo Juga Kunjungi Luhut di Hari Natal 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto menemui Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di kediaman Luhut pada Kamis (25/12/2025) sore.
    Momen itu diunggah Luhut melalui akun Instagram pribadinya.
    Luhut menyebut, Prabowo ditemani anak semata wayangnya, Didit Hediprasetyo.
    “Senang sekali sore ini Presiden @prabowo dan putra semata wayangnya, Mas Didit menyempatkan hadir ke kediaman kami untuk berbagi kebahagiaan di hari Natal,” kata Luhut, Kamis.
    Luhut mengungkapkan, pertemuan itu digunakan untuk berdiskusi selama 45 menit.
    Ada banyak isu yang diperbincangkan, mulai dari pekerjaan hingga terkait pentingnya menjaga kekompakan dan persatuan sebagai sesama anak bangsa.
    Luhut juga menyebut, Prabowo tampak gembira mendengar negosiasi tarif Indonesia dengan Amerika Serikat (AS).
    “Saat berbincang tadi, saya lihat Presiden tampak sangat gembira mendengar kabar bahwa negosiasi tarif dengan Amerika Serikat akan segera rampung. Beliau juga berpesan untuk menjaga hubungan bilateral yang baik dengan negara mitra dan sahabat,” ucap Luhut.
    Lebih lanjut Luhut menyampaikan, dirinya juga melaporkan kesiapan peluncuran GovTech untuk Bansos Digital pada bulan Oktober 2026.
    Seturut rencana, peluncurannya akan dihadiri oleh Prabowo.
    “Rencananya akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo bersama Presiden World Bank, sebuah langkah besar untuk transparansi dan efisiensi layanan publik Indonesia,” jelasnya.
    Di sisi lain, keduanya juga memperbincangkan atensi Presiden Prabowo terkait industri benih atau 
    seed industry
    .
    Ia menyebut Prabowo memberikan atensi positif terhadap pengembangan
    seed industry
    melalui riset yang sedang dijalankan di TSTH2.
    Sebab, Kepala Negara sangat menekankan kemandirian benih adalah kunci masa depan industri pangan kita.
    Presiden Prabowo, kata Luhut, juga memberikan apresiasi terhadap gerak cepat TNI dalam menangani bencana di Sumatera melalui pembangunan sekitar 150 jembatan Bailey di beberapa titik, dalam rangka pemulihan kondisi pascabencana di beberapa wilayah terdampak bencana di Sumatera.
    Sebelum berpamitan, Prabowo turut menyisipkan sebuah pesan yang relevan dengan spirit Natal.
    Pesan tersebut tentang kekompakan dan menjaga persatuan di tengah badai ujian yang menerpa bangsa.
    Tidak terkecuali, dalam mempercepat warga terdampak bencana di Aceh dan Sumatera.
    “Bagi saya, kunjungan beliau sore ini menjadi pengingat bahwa tidak ada beban yang terasa berat jika dipikul bersama; karena kemanusiaan serta persatuan adalah jembatan sesungguhnya untuk membawa bangsa ini bangkit dan terus melangkah maju,” tandas Luhut.
    Prabowo juga hadir dalam gelar griya (open house) Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada momen Natal kali ini.
    Sama seperti saat ke kediaman Luhut, Prabowo datang bersama Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Prabowo.
    Sejumlah penggawa Kabinet Merah Putih juga hadir.
    Sekitar pukul 16.40 WIB, Prabowo terlihat keluar dari kediaman Kapolri diantar oleh tuan rumah, Jenderal Sigit dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Hadiri Open House Natal Kapolri di Jakarta Selatan

    Prabowo Hadiri Open House Natal Kapolri di Jakarta Selatan

    Prabowo Hadiri Open House Natal Kapolri di Jakarta Selatan
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto menghadiri gelar griya atau
    open house
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Jakarta Selatan di momen Natal 2025 ini.
    Dilansir
    ANTARA
    , Prabowo tiba di rumah dinas Kapolri di Jl Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (25/12/2025) pukul 15.45 WIB.
    Prabowo didampingi putranya, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Prabowo. Sejumlah penggawa Kabinet Merah Putih juga hadir.
    Pukul 16.40 WIB, Prabowo terlihat keluar dari kediaman Kapolri diantar oleh tuan rumah, Jenderal Sigit dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
    Prabowo menyalami Sigit dan melambaikan tangannya ke arah sejumlah jurnalis yang berdiri di seberang rumah dinas.
    Selepas itu, Presiden Prabowo langsung menaiki mobil kepresidenan Maung Garuda dan meninggalkan rumah dinas Kapolri.
    Dalam perayaan Hari
    Natal 2025
    , Presiden Prabowo mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mendoakan saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang mengalami kesulitan, khususnya para korban bencana di sejumlah kabupaten/kota di Sumatera.
    “Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seluruh umat Kristiani yang saya hormati. Saya,
    Prabowo Subianto
    , Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah dan atas nama pribadi, mengucapkan selamat Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani di tanah air dan di mana pun saudara berada. Semoga damai Natal membawa kasih, berkah pengharapan, dan kekuatan bagi kita semua,” kata Presiden Prabowo.
    “Semoga saudara-saudara kita di tempat-tempat tersebut (yang terdampak bencana, red.) diberi lindungan oleh Yang Maha Kuasa, diringankan penderitaan mereka. Juga, marilah kita terus bekerja keras untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita,” sambung Presiden.
    Dalam ucapan yang sama, Presiden lanjut menyatakan perayaan Natal hendaknya menjadi momentum memperkuat persatuan nasional, memperdalam solidaritas sosial serta meneguhkan semangat gotong royong di tengah keberagaman bangsa.
    Terakhir, Presiden Prabowo menyampaikan kembali doa dan harapan bagi seluruh umat Kristiani serta bangsa Indonesia.
    “Sekali lagi atas nama pemerintah dan pribadi, saya ucapkan Selamat Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani di tanah air. Semoga damai dan pengharapan Natal menyertai saudara-saudara sekalian, dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia,” kata Presiden.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.