Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Purbaya & Bahlil Rapat Bahas Opsi Perubahan Skema Subsidi LPG 3 Kg

    Purbaya & Bahlil Rapat Bahas Opsi Perubahan Skema Subsidi LPG 3 Kg

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi perubahan skema subsidi LPG 3 kg atau yang biasa disebut tabung gas melon.

    Purbaya sendiri melaksanakan rapat dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Kepala Badan Pengatur BUMN Dony Oskaria di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan pada Jumat (10/10/2025) pagi.

    Dalam rapat tersebut, Purbaya mengungkapkan ada pembahasan terkait penyalahgunaan subsidi LPG 3 Kg. Dia mendengar bahwa penyaluran subsidi LPG 3 kg masih salah sasaran karena masih bisa dibeli orang kaya, ada yang dioplos, hingga digunakan untuk industri. 

    “Jadi yang nggak berhak menikmati subsidi itu, tapi saya belum tahu seperti apa di lapangannya, walaupun nanti kita akan investigasi,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jumat (10/10/2025).

    Bendahara negara itu memastikan pemerintah terus berupaya memperbaiki kebocoran-kebocoran subsidi gas LPG 3 kg. Bahkan, dia tidak menutup kemungkinan perubahan skema baru subsidi energi itu.

    “Jadi yang bocor-bocor tadi coba dihilangkan semaksimal mungkin. Kalau perlu perubahan skema, [dilakukan] perubahan skema, tapi sampai sekarang belum,” tutupnya.

    Wacana Perubahan Skema Subsidi Gas LPG 3 Kg

    Beberapa bulan belakangan, wacana perubahan skema subsidi sudah banyak bergulir. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia misalnya, yang menjelaskan menegaskan skema subsidi energi pada tahun depan masih akan tetap berbasis komoditas.

    Hanya saja, penyalurannya akan diarahkan lebih tepat sasaran dengan menggunakan data tunggal Badan Pusat Statistik (BPS). Salah satunya, pembelian LPG 3 kg wajib menggunakan nomor induk kependudukan (NIK).

    Nantinya, hanya kelompok masyarakat yang berada di desil 1 hingga desil 7 saja yang berhak mendapatkan LPG 3 kg.

    “Kita nanti tetap berbasis komoditas, tapi desilnya sampai desil 7 atau 8 ya. Nanti kita kontrol dari kuotanya. Nanti datanya data tunggal dari BPS, teknisnya akan dirapatkan setelah disahkan APBN,” kata Bahlil di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/8/2025).

    Bahlil pun mengingatkan agar kelompok masyarakat mampu di desil 8-10 dengan kesadaran sendiri tidak membeli LPG subsidi tersebut. 

    “Tahun depan iya. Jadi ya kalian jangan pakai LPG 3 kg lah, desil 8, 9, 10 saya pikir mereka dengan kesadaran lah,” ujarnya.

    Meski begitu, ia menegaskan teknis pengetatan pembelian LPG subsidi berbasis KTP masih dalam pembahasan pemerintah.

    Menurutnya, langkah ini sejalan dengan arahan pemerintah untuk memastikan subsidi energi lebih tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu.

    “Teknisnya lagi diatur,” pungkas Bahlil.

  • Bahlil Bantah Ganjal Investasi Shell cs Buntut BBM Kosong

    Bahlil Bantah Ganjal Investasi Shell cs Buntut BBM Kosong

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons kunjungan badan usaha swasta seperti Shell, Exxon, hingga BP AKR ke kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Badan usaha swasta meminta kepastian investasi di tengah kelang BBM di SPBU mereka.

    Bahlil membantah dirinya menghalang-halangi rencana investasi badan usaha swasta di Tanah Air. Menurutnya, pemerintah sudah memberikan tambahan kuota impor menjadi 110% pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024.

    “110% itu kan harusnya udah paten kali itu kan. Jadi apanya investasinya yang kita halangi?” ujar Bahlil saat ditemui di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

    Adapun tahun ini SPBU swasta diminta bekerja sama dengan Pertamina untuk mengatasi kekosongan stok BBM. Kosongnya stok di SPBU swasta sudah terjadi sejak akhir Agustus 2025.

    “Menyangkut kuota impor, saya sampaikan sekali lagi ya. Kuota impor itu sudah kita memberikan 110% dibandingkan dengan tahun 2024. Semuanya kita kasih, bukan nggak kita kasih. Jadi apanya?” tambah Bahlil

    Bahlil juga menegaskan dirinya menghargai semua investasi yang dilakukan pihak swasta. Tapi ia meminta para pengusaha patuh terhadap aturan pemerintah.

    “Jadi gini, menyangkut dengan swasta kita menghargai semua investasi yang ada. Tapi juga swasta harus mengikuti aturan yang ada,” tuturnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu mengakui polemik kelangkaan BBM dan pembatasan kuota impor membuat rencana bisnis badan usaha swasta terganggu. Namun, ia mengingatkan bahwa Kementerian ESDM perlu juga menyesuaikan neraca impor.

    “Iya (terganggu), karena memang ada pembatasan kuota itu menjadi cukup terganggu. Tapi kan juga dari sisi Kementerian ESDM juga mereka butuh menyesuaikan juga dalam neraca kuota impornya mereka,” imbuh Todotua.

    Meski begitu Todotua memastikan rencana investasi badan usaha swasta tetap berjalan sesuai rencana. Sebelumnya, Todotua menyebut pertemuan dirinya dengan perwakilan SPBU swasta membahas isu kelangkaan BBM.

    “Jadi kita kumpul pada hari ini karena memang masuknya surat dari para pelaku usaha ini, swasta ini, kepada Kementerian kami mengenai kepastian dan kelangsungan investasi mereka di negara kita, kaitannya dengan adanya isu pembatasan terhadap kuota impor bahan bakar yang dijual, yang non-subsidi dijual oleh SPBU para pelaku usaha,” jelas Todotua dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    (ily/rrd)

  • Menteri ESDM Tak Cukup Kuasai Buku, Tapi Juga Harus Lapangan

    Menteri ESDM Tak Cukup Kuasai Buku, Tapi Juga Harus Lapangan

    Bahlil Lahadalia menceritakan menjadi Menteri ESDM tidak hanya cukup menguasai buku, melainkan juga menguasai lapangan. Termasuk menghadapi pemain hingga mafia energi.

    Bahlil lalu bercerita mengelola energi di Tanah Air tidak bisa dengan wajah yang disukai semua orang. Ia pun menyebut dirinya sering viral di media sosial.

  • Bahlil Sebut Tambang Bawah Tanah Freeport Belum Beroperasi, Masih Diaudit

    Bahlil Sebut Tambang Bawah Tanah Freeport Belum Beroperasi, Masih Diaudit

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan seluruh kegiatan produksi tambang bawah tanah (underground) di area Grasberg Block Cave PT Freeport Indonesia (PTFI) masih belum beroperasi.

    Bahlil mengatakan kegiatan produksi tambang bawah tanah akan bisa beroperasi kembali setelah audit yang dilakukan Kementerian ESDM rampung dan berbagai hal lainnya yang perlu dilakukan. Hal ini dilakukan agar mengetahui penyebab kejadian longsor di bawah tanah dapat diketahui, sehingga hasil audit ini bisa dilakukan mitigasi agar kejadian longsor bawah tanah tidak terjadi kembali.

    “Yang pertama adalah kita melakukan audit total terhadap implementasi daripada operasi underground di Freeport. Sekarang belum ada yang bisa dilakukan produksi, tetapi kita lagi lakukan audit, sampai kemudian kita bisa menemukan apa faktor penyebabnya, dan setelah itu, kita akan mitigasi agar hal-hal yang terjadi sekarang tidak lagi terjadi ke depan dan itu dibutuhkan berbagai langkah-langkah terkait dengan teknik sipilnya, teknik tambangnya, dan ini tim saya lagi terus melakukan proses audit di sana,” katanya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (10/9/2025).

    Terkait kemungkinan sanksi bagi perusahaan, Bahlil menegaskan pemerintah belum akan memberikan sanksi kepada Freeport sebelum hasil audit keluar.

    “Sanksinya itu kan setelah hasil audit. Kan kita tidak boleh menghukum sesuatu tanpa ada dasarnya. Kan kita audit dulu apa persoalannya, penyebabnya apa. Setelah itu baru kita bisa memberikan rekomendasi, apakah rekomendasi itu berbentuk perbaikan atau apa, nanti kita lihat, ya,” katanya.

    Freeport Investigasi

    Sebelumnya, Direktur PTFI, Tony Wenas mengatakan pihaknya masih melakukan investigasi yang kemudian dilakukan evaluasi. Selanjutnya, hasil evaluasi ini akan dilaporkan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Ia menjelaskan, proses evakuasi ketujuh pekerja ini berjalan selama kurang lebih 27 hari. Saat ini, ketujuh pekerja tersebut telah diantar ke masing-masing kampung halaman. Proses pencairan asuransi keluarga terkait juga masih terus berlangsung.

    “Kita kan lagi melakukan investigasi, dan berdasarkan investigasi tersebut dilakukan evaluasi, baru kita akan, ya tentu saja komunikasi dengan Kementerian ESDM-nya, dalam hal ini Inspektur tambang,” kata kepada wartawan di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    (ara/ara)

  • Benarkah Penambahan Saham Pemerintah di Freeport 12% Gratis? Begini Jawaban Bahlil

    Benarkah Penambahan Saham Pemerintah di Freeport 12% Gratis? Begini Jawaban Bahlil

    Jakarta –

    Pemerintah mengklaim pembahasan tambahan saham negara di PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 12% sudah mencapai tahap akhir. Benarkah penambahan saham 12% didapatkan secara gratis?

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia belum bisa menjawab hal tersebut. Bahlil mengatakan penandatanganan kontrak perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hingga 2061 masih diproses, dan hal ini harus melibatkan berbagai pihak.

    Bahlil mengatakan penambahan porsi saham tersebut apakah didapatkan secara gratis atau bayar akan diumumkannya ketika kontrak perpanjangan IUPK sudah diteken.

    “Gini, setelah saya melakukan perpanjangan kontrak saya baru umumkan, tetapi untuk urusan penambahan saham itu sudah dalam diskusi dan paraf kesepakatan, tetapi itu semua harus tertuang dalam kontak dan kontrak perpanjanganya lagi dalam proses. Saya kan harus libatkan diskusi dengan pemerintah Provinsi Papua. Jadi harus kita bicarakan,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

    Sebagai informasi, saat ini, IUPK Freeport masih berlaku hingga 2041. Bahlil mengatakan dari penambahan saham 12% tersebut, maka nantinya Freeport akan mendapatkan izin penambangan hingga tahun 2061.

    “Rancangannya akan ke sana (2061) karen undang-undang kita kan pengelolaan tambang yang berbasis smelterkan sampai cadangan selesai,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani menyebut pemerintah menerima tambahan kepemilikan saham Freeport-McMoRan secara free of charge alias tanpa biaya. Adapun penambahan yang disepakati sebesar 12%.

    “Hasil negosiasi kami juga kan kita akan mendapatkan penambahan saham 12% ya. Free of charge ya, jadi tidak ada biaya sama sekali. Nah, implementasinya akan terus difinalisasi,” jelas Rosan di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    Ditemui terpisah, Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas tak menyebut angka 12% telah mencapai kesepakatan akhir. Pasalnya, belum ada perjanjian di atas kertas.

    Diketahui, penambahan saham pemerintah di tambang Freeport menjadi bagian dari negosiasi perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Sementara saat ini, IUPK Freeport masih berlaku hingga 2041.

    “Saya baru bisa bilang sudah final, kalau memang sudah disepakati, ditandatangan dalam arti kata begitu,” ungkapnya.

    (ara/ara)

  • Pasca Longsor, Pemerintah Audit Total Operasi Tambang Freeport

    Pasca Longsor, Pemerintah Audit Total Operasi Tambang Freeport

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bakal melakukan audit secara total terhadap kegiatan pertambangan PT Freeport Indonesia (PTFI). Hal tersebut menyusul insiden longsoran lumpur basah yang terjadi di area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) beberapa waktu lalu.

    Adapun, insiden ini setidaknya telah menewaskan sebanyak tujuh orang pekerja. Akibatnya operasi di Grasberg, salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia kemungkinan akan dimulai kembali secara bertahap pada paruh pertama 2026.

    “Tapi yang namanya musibah memang itu terjadi. Maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kita melakukan audit total terhadap implementasi daripada operasi underground di Freeport,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (10/10/2025).

    Menurut Bahlil operasional PTFI di tambang tersebut hingga saat ini masih terhenti. Namun yang pasti, proses audit yang dilakukan pemerintah masih terus berlangsung. “Sekarang belum ada yang bisa dilakukan produksi. Tetapi kita lagi lakukan audit sampai kemudian kita bisa menemukan apa faktor penyebabnya,” tambah Bahlil.

    Lebih lanjut, ia mengatakan usai audit rampung, maka pihaknya akan melakukan langkah mitigasi agar kejadian yang serupa tidak terjadi kembali di masa mendatang. “Dan itu dibutuhkan berbagai langkah-langkah terkait dengan teknik sipilnya, teknik tambangnya. Dan ini tim saya lagi terus melakukan proses audit di sana,” ujarnya.

    Terpisah, Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan bahwa pihaknya belum dapat memastikan kapan operasional tambang akan kembali beroperasi. Pasalnya, perusahaan juga tengah menginvestigasi penyebab longsoran yang terjadi di area tambang bawah tanah tersebut.

    “Nanti kita kan lagi melakukan investigasi, dan investigasi tersebut dilakukan evaluasi, baru kita akan, ya tentu saja komunikasi dengan Kementerian ESDM-nya, dalam hal ini Inspektur tambang,” kata Tony.

    (ven)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bahlil hingga Purbaya Rapat Bahas Kompensasi BBM dan Listrik, Ini Hasilnya

    Bahlil hingga Purbaya Rapat Bahas Kompensasi BBM dan Listrik, Ini Hasilnya

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Kepala Badan Pengaturan (BP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria rapat di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (10/10/2025).

    Bahlil mengatakan pertemuan tersebut membahas proses percepatan pembayaran kompensasi energi kepada BUMN dari pemerintah, yaitu pembayaran listrik dan bahan bakar minyak (BBM). Menurut Bahlil, dalam rapat tersebut pembayaran kompensasi listrik dan BBM sudah final dan selesai.

    Pembahasan kompensasi 2024 sempat disinggung dalam Rapat Kerja antara DPR dengan Menteri Keuangan pada Senin (30/9/2025). Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan ia mendapat laporan bahwa ada subsidi dan kompensasi 2024 yang belum dibayar pemerintah.

    “Oh tadi, kita tadi pertemuan dengan Menkeu dan Kepala BUMN itu kita bahas tentang percepatan pembayaran kompensasi, dari listrik dan BBM. Untuk 2024 sudah kita finalkan selesai,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat.

    Dalam rapat tersebut dibahas pembayaran kompensasi untuk kuartal I dan kuartal II-2025. Bahlil menyebutkan pembayaran kompensasi tersebut dipastikan akan segera dilakukan.

    “Terus tadi untuk kuartal I, kuartal II 2025 sudah diketok. Jadi kita melakukan percepatan agar Kementerian Keuangan bisa membayar BUM kita yang kompensasi BBM dan listrik, dan itu sudah clear,” katanya.

    Lihat juga Video: Purbaya Akan Ganti Dirjen Kemenkeu Jika Subsidi BBM Tak Beres

    (ara/ara)

  • BBM Bakal Dicampur Etanol 10%, Begini Titah Prabowo ke Amran

    BBM Bakal Dicampur Etanol 10%, Begini Titah Prabowo ke Amran

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendapatkan perintah dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperbanyak produksi etanol di dalam negeri. Hal ini berkaitan dengan rencana pemerintah yang akan menggunakan etanol sebagai campuran dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin sebanyak 10% atau E10.

    “Jadi etanol kita menuju ke sana, baru saja kami ditarget bapak Presiden untuk tanam ubi kayu, singkong, dan itu etanol tebu dan seterusnya,” kata Amran di Kantor Presiden, Kamis (9/10/2025).

    Menurtu Amran, pemerintah ingin mengoptimalkan sumber energi yang dimiliki di dalam negeri. Indonesia merupakan negara beriklim yang cocok untuk industri pangan, perkebunan, dan hortikulutra.

    Selain itu, menurut Amran, Presiden Prabowo juga berkeinginan untuk swasembada pangan dan energi disetiap pulau. Sebabnya distribusi pangan juga membuat konsumsi bahan bakar bertambah.

    “Seperti Kalimantan dulu mengambil beras dari Jawa dan Sulawesi Selatan. Sekarang sudah mandiri. Artinya apa? inflasi kita pasti stabil. Inflasi kita terbaik. Akhir tahun lalu 1,5% dan mungkin terbaik lima besar dunia. Nah karena kita upayakan swasembada pangan dan energi di setiap pulau,” katanya.

    “Sehingga tidak ada ketergantungan antara pulau, karena biaya angkut pangan itu ditanggung oleh masyarakat,” sambungnya.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan presiden sudah merestui pembuatan peta jalan penggunaan etanol sebagai campuran bensin 10%.

    “Kalau itu kan baru ratas. Setelah ratas baru kita membuat peta jalannya. Peta jalannya lagi dibuat ya,” kata Bahlil di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Rabu (8/10/2025).

    Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menambahkan pelaksanaan mandatori E10 akan melibatkan berbagai pihak, termasuk badan usaha swasta dan pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

    “Misalnya di dalam biodiesel B40, keterlibatan swasta itu adalah penyediaan FAME untuk memenuhi B40. Kemudian itu juga nanti dalam etanol, itu kan tentu keterlibatan swasta dalam penyediaan etanolnya sendiri,” kata dia.

    Namun demikian, terkait pelaksanaannya di SPBU, Yuliot mengatakan pemerintah akan memberi fleksibilitas kepada pengelola masing-masing.

    “Untuk SPBU, itu nanti diserahkan kepada SPBU apakah mereka akan melaksanakan E10 atau lebih dari 10%, ya silahkan saja nanti bagaimana pengaturan aditif segala macam diserahkan pada usaha,” katanya.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • UMKM, BUMD, dan Koperasi Bisa Kelola Sumur Minyak Rakyat, Ini 6 Wilayah Potensial

    UMKM, BUMD, dan Koperasi Bisa Kelola Sumur Minyak Rakyat, Ini 6 Wilayah Potensial

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap sejumlah wilayah yang memiliki sumur minyak rakyat potensial di Indonesia. Sumur rakyat yang sebelumnya dianggap ilegal tersebut akan dikerjasamakan dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya pun sudah memanggil sejumlah bupati, gubernur, maupun wali kota dari berbagai daerah tersebut untuk menindaklanjuti proses legalisasi sumur rakyat tersebut. 

    “Ada beberapa provinsi yang mempunyai sumur. Ada enam, Sumatra Selatan, Jambi, Aceh, Sumatra Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini yang mengajukan dan yang paling banyak itu Sumsel,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (9/10/2025). 

    Nantinya, minyak dari sumur-sumur tersebut akan dibeli atau diserap oleh KKKS, termasuk PT Pertamina (Persero), untuk mendorong peningkatan produksi minyak nasional. 

    Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. 

    Dalam Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 itu, sumur minyak masyarakat adalah sumur yang dikelola oleh BUMD, koperasi, atau UMKM. Melalui aturan baru tersebut, KKKS dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu. 

    “Cara kerjanya adalah dirjen saya dan SKK Migas sudah menginventarisasi polanya dari bawah. Dari bupati, wali kota ke gubernur, sudah menginventarisasi kurang lebih sekitar 45.000 potensi sumur yang selama ini dikelola oleh rakyat,” jelasnya. 

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, dari total inventarisasi sumur rakyat tersebut nantinya akan dilegalkan dan dikelola lewat koperasi, BUMD, dan UMKM. 

    Adapun, Kementerian UMKM berperan dalam pendampingan dan pembinaan agar pelaku usaha di daerah dapat merasakan manfaat ekonomi secara langsung.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa kerja sama dengan Kementerian ESDM juga bertujuan untuk melegalisasi aktivitas migas ilegal, agar pemerintah dapat memperoleh manfaat ekonomi sekaligus menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara daerah dan pusat.

  • Sumur Minyak Rakyat Resmi Legal, Bahlil: Terobosan Baru Pasca Reformasi

    Sumur Minyak Rakyat Resmi Legal, Bahlil: Terobosan Baru Pasca Reformasi

    Jakarta –

    Pemerintah resmi melegalkan aktivitas sumur-sumur minyak tua yang selama ini dikelola oleh masyarakat. Hal ini ditandai oleh diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan langkah melegalkan aktivitas sumur rakyat tua juga merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumur minyak.

    Menurutnya kebijakan ini merupakan terobosan baru di sektor energi pasca reformasi yang berpihak kepada rakyat. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menekan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

    “Nah, dalam rangka itu selama ini usaha rakyat ini sudah ada sumur-sumur ini. Tapi mereka enggak punya legal, mohon maaf kadang-kadang dikejar oleh oknum-oknum maka dengan peraturan ini semuanya sudah bisa kita lakukan,” katanya Bahlil usai melakukan rapat terkait implementasi sumur minyak rakyat di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

    “Dan perputaran ekonominya dan pencipta lapangan pekerjaan pun terjadi. Bapak ibu semua ini adalah terbosan dari Bapak Presiden yang memerintahkan kepada saya. Dalam hitungan kami saya tidak tahu kalau pasca reformasi itu belum pernah ada kebijakan ini,” tambahnya.

    Bahlil mengatakan, pelaksanaan aktivitas sumur minyak rakyat ini akan dikelola oleh UMKM, Koperasi dan BUMN melalui rekomendasi dari Kepala Daerah dengan memperhatikan pengelolaannya keselamatan kerja maupun aspek lingkungan.

    “Tadi kita sudah rapat juga dengan Menteri LH yang diwakili oleh Sekjennya, akan diberikan guidance secara baik dan Pertamina sebagai KKKS untuk juga memberikan pendampingan dalam rangka implementasi. Agar jaminan keselamatan kerja bisa dijaga dan lingkungan terjaga,” katanya.

    Bahlil menambahkan ada sekitar 45.000 sumur minyak rakyat yang telah diinventarisasi di enam lokasi. Diantaranya di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

    Nantinya hasil produksi dari sumur minyak rakyat tersebut dibeli oleh Pertamina atau KKKS lain yang memiliki fasilitas kilang (refinery). Untuk harganya telah ditetapkan sekitar 80% dari Indonesian Crude Price (ICP).

    “Ini tujuannya apa? Agar rakyat diberikan kepastian untuk siapa yang membeli dan berapa harganya. Dan ini perputaran ekonomi di daerah akan terjadi karena langsung dibayar di daerah,” katanya.

    (rrd/rrd)