Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • UMKM-Koperasi Bisa Kelola Tambang, Bahlil: Jangan Hanya Pengusaha Saja

    UMKM-Koperasi Bisa Kelola Tambang, Bahlil: Jangan Hanya Pengusaha Saja

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengapresiasi langkah Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) yang memprioritaskan UMKM daerah, koperasi daerah, hingga BUMD untuk dapat mengelola tambang.

    Hal ini menyusul diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 baru saja dirilis tentang perubahan kedua atas PP Nomor 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba.

    Bahlil mengatakan langkah memprioritaskan masyarakat melalui BUMD, Koperasi daerah hingga UMKM dapat mengelola tambang sejalan dengan keinginannya agar pengelolaan tambang hanya tidak dikuasi oleh pengusaha atau kelompok itu-itu saja.

    “Saya katakan dari awal bahwa pengelolaan tambang jangan hanya dikuasai oleh kelompok tertentu, jangan hanya pengusaha itu saja, itu saja. Kita harus adil untuk menyerahkan, membagi secara baik sesuai aturan kepada UMKM daerah, kepada Koperasi daerah, kepada BUMD daerah dengan pemberian prioritas,” kata Bahlil dalam Upacara Peringatan Hari Pertambangan dan Energi Ke-80 di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).

    Bahlil mengatakan langkah ini juga ditujukan agar masyarakat daerah-daerah di wilayah tambang bisa menjadi tuan rumah di wilayahnya, sehingga perekonomian dapat meningkat.

    “Alhamdulillah perubahan undang-undang Minerba sudah kita lakukan, peraturan pemerintah pun sudah ada, dan sekarang tinggal peraturan menteri. Ini semua kita lakukan untuk menjadikan orang daerah menjadi tuan di negerinya sendiri,” katanya.

    Aturan teknis Disiapkan

    Sebelumnya, Bahlil mengatakan saat ini pihaknya tengah menyiapkan aturan teknis untuk menindaklanjuti PP nomor 39 2025 dalam bentuk Peraturan Menteri.

    “Kita kan PP-nya baru keluar. Setelah keluar kita susun Permennya sekarang. Jadi di UU Minerba baru itu diberikan prioritas untuk UMKM, Koperasi, Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan, Permennya disusun,” ujar Bahlil ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/10/2025).

    Aturan teknis itu seperti kriteria UMKM atau Koperasi yang bisa mengelola tambang. Salah satunya, kesesuaian wilayah tambang dengan lokasi koperasi atau UMKM yang menjadi pengelolanya.

    “Koperasi juga itu yang ada di lokasi, UMKM juga yang ada di daerah setempat. Bukan UMKM atau Koperasi dari Jakarta. Jadi contoh tambang ada di Kalimantan Utara ya koperasi dan UMKM nya harus yang ada di Kalimantan Utara. Jangan yang di Jakarta,” terang Bahlil.

    Selain itu soal luasan tambang yang dikelola hingga aturan bagi koperasi dan UMKM sebagai pengelola harus menyesuaikan kemampuan modalnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ara/ara)

  • 45.000 Sumur Minyak Rakyat Dilegalkan, Bahlil: Tidak Hanya Omon-omon

    45.000 Sumur Minyak Rakyat Dilegalkan, Bahlil: Tidak Hanya Omon-omon

    Jakarta –

    Sebanyak 45.000 sumur minyak rakyat yang telah ada sejak masa penjajahan kini sudah dilegalkan dan dikelola Badan Usaha Milik Daerah(BUMD), Koperasi, dan UMKM. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan dilegalkannya 45.000 sumur minyak rakyat dilakukan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari pengeboran. Pasalnya selama ini masyarakat yang menggarap sumur tersebut sering mendapatkan gangguan dari oknum-oknum nakal.

    “Pengelolaan sumur-sumur masyarakat yang sejak zaman penjajahan sudah ada, tapi belum pernah dilakukan legalitasnya. Akhirnya mereka menjalankan untuk mencari nafkah dengan tidak nyaman, karena selalu diikuti oleh oknum-oknum tertentu, kadang-kadang dilaporkan. Maka Insyaallah 45.000 sumur-sumur (minyak) rakyat kita sudah akan memberikan legalitasnya kepada BUMD, Koperasi, dan UMKM daerah,” katanya dalam Upacara Peringatan Hari Pertambangan dan Energi Ke-80 di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).

    Bahlil menjelaskan, melegalkan sumur minyak rakyat sudah dubahas sejak lama, namun baru tahun ini dijalankan. Padahal menurutnya, dengan melegalkan sumur minyak rakyat akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

    “Sudah lama ini kita bahas tapi nggak pernah terjadi. Menjadi pemimpin di bangsa ini tidak hanya bisa omon-omon, tapi harus berani untuk membuat keputusan yang lebih baik untuk rakyat, bangsa, dan negara,” katanya.

    Ia mengakui bahwa untuk melegalkan sumur minyak ada pihak-pihak yang terganggu. Terlebih kata Bahlil, bagi mereka yang selama ini sudah nyaman untuk menikmati hasil yang didapatkan tanpa memberikan kontribusi kepada negara.

    “Saya tahu untuk membuat keputusan yang berani pasti ada yang merasa terganggu. Berani kebaikan untuk negara, bukan berani kebaikan untuk kelompok tertentu, apalagi kelompok yang selama ini sudah nyaman, yang ingin merugikan bangsa kita. Saya tidak ingin jadi pemimpin untuk setiap hari dipuja, tapi pelanggaran terus terjadi. Saya ingin meneruskan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar negara ini dikelola dengan aturan, dengan baik, dan semua berorientasi pada kepentingan negara, rakyat, untuk kesejahteraan masyarakat semuanya,” katanya.

    Hasil produksi sumur minyak rakyat akan dibeli Pertamina atau KKKS lain yang memiliki fasilitas kilang (refinery) dengan harga 80% dari Indonesian Crude Price (ICP).

    (ara/ara)

  • UMKM-Koperasi Bisa Kelola Tambang, Bahlil: Jangan Hanya Pengusaha Saja

    KPK Ungkap Ada Tambang Emas Ilegal Dekat Mandalika, Bahlil: Proses Hukum Saja

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tambang emas ilegal dekat sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

    Bahlil belum mengetahui hal tersebut, namun dia meminta aparat penegak hukum untuk memproses secara hukum. Kementerian ESDM hanya mengawasi aktivitas tambang yang memiliki izin.

    “ESDM mengawasi, mengelola tambang itu yang ada izinnya. Kalau nggak ada izinnya, bisa aparat penegak hukum maupun Gakkum ya proses hukum aja. Kita juga nggak mau terlalu main-main lah urus negara ini, ya,” katanya di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).

    Tambang Emas Ilegal

    Sebelumnya, KPK menyebut sekitar 1 jam dari sirkuit Mandalika banyak terdapat tambang emas ilegal. KPK mengatakan awalnya tidak menyangka bisa mengetahui adanya tambang emas ilegal tersebut.

    “Saya juga baru tahu. Saya nggak pernah nyangka di Pulau Lombok, 1 jam dari Mandalika ada tambang emas besar, baru tahu saya,” kata Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah V Dian Patria di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/10/2025).

    Tambang ilegal itu bisa menghasilkan 3 kilogram (kg) emas dalam satu hari. Hal itu didapat usai KPK terjun langsung ke lapangan.

    “Dan itu luar biasa, ternyata bisa 3 kilo emas 1 hari, hanya 1 jam dari Mandalika dan ternyata di Lombok itu banyak tambang emas ilegal,” sebut dia.
    “Kemudian kita koordinasi segala macam, kita dampingi. Jadi kita ke lapangan ya, kita mengajak, jadi kalau kami di Korsup, koordinasi supervisi pencegahan bisa lebih luas lagi,” tambahnya.

    KPK meminta pihak terkait untuk melakukan penegakan aturan. Penindakan hukum juga diserahkan kepada pihak terkait.

    “Kami tidak hanya bicara langsung apakah ada tindak pidana korupsi atau tidak. Bisa jadi ada tindak pidana sektoral, apakah kehutanan, lingkungan, pajak, kita dorong yang punya kewenangan, tegakkan aturan,” sebutnya.

    Lebih lanjut, Dian juga menyebut ada tambang ilegal dengan skala lebih besar dari yang Lombok tersebut. Tambang itu berada di Sumbawa, NTB.

    “Tadi yang 3 kilo itu, itu yang di Lombok Barat. Di Sumbawa juga ada, di Lantung namanya, ya. Itu lebih besar lagi lokasi tambang ilegalnya,” katanya.

    (ara/ara)

  • Meriah dan hangat, Prabowo dan Lula rayakan ulang tahun bersama

    Meriah dan hangat, Prabowo dan Lula rayakan ulang tahun bersama

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva merayakan ulang tahun bersama di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/10) malam, dalam suasana meriah, hangat, dan penuh keakraban antar kedua pemimpin negara.

    Kebersamaan mereka tampak dalam unggahan akun Instagram Presiden Lula (@lulaoficial). Dalam video yang dibagikan, Presiden Prabowo terlihat mengenakan batik berwarna cokelat, sementara Lula mengenakan batik bernuansa merah.

    Suasana perayaan berlangsung meriah. Keduanya berdiri berdampingan di depan kue ulang tahun bercita rasa cokelat.

    Dengan iringan lagu “Selamat Ulang Tahun”, Prabowo dan Lula meniup lilin di atas kue. Dalam momen tersebut, Lula memadamkan lilin dengan cara meniup, sementara Prabowo memilih mengibas-ngibaskan tangan ke arah api lilin.

    Setelahnya, Presiden Lula memotong kue ulang tahun tersebut. Sementara itu, Presiden Prabowo bersama sejumlah menteri yang hadir tampak ikut bernyanyi “Potong Kue”.

    Beberapa pejabat yang turut hadir antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo.

    Potongan kue pertama dari Lula diberikan kepada Presiden Prabowo, disusul potongan kedua untuk sang istri Rosangela (Janja) Lula da Silva, dan potongan ketiga untuk dirinya sendiri. Ketiganya kemudian menikmati potongan kue secara bersamaan.

    Perayaan berlanjut dengan lagu “Panjang Umurnya” yang dinyanyikan Prabowo bersama tamu undangan, disertai tepuk tangan meriah oleh Lula yang menutup malam kebersamaan dua pemimpin negara tersebut.

    Dalam unggahan di akun media sosialnya, Lula menyampaikan bahwa jamuan perayaan ulang tahun itu penuh kasih sayang dan sarat makna simbolik karena bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-80 pada 27 Oktober serta ulang tahun Prabowo yang ke-74 pada 17 Oktober.

    Dia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo dan rakyat Indonesia atas sambutan yang hangat selama kunjungannya di Jakarta.

    “Sebuah jamuan makan malam yang penuh kasih sayang dan simbolisme, yang sangat menyentuh hati saya. Saya berterima kasih kepada Presiden Prabowo dan rakyat Indonesia atas sambutan yang hangat ini,” ucap Presiden Lula.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rocky Gerung Soal AMPG Gunakan Delik Umum Laporkan Pengunggah Meme Bahlil: Konyol

    Rocky Gerung Soal AMPG Gunakan Delik Umum Laporkan Pengunggah Meme Bahlil: Konyol

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik Rocky Gerung mengritik sayap kiri partai Golkar, AMPG yang telah melapor akun medsos yang dianggap menghina Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

    Dugaan hinaan itu melalui unggahan meme Menteri ESDM tersebut.

    Menurutnya agak konyol jika soal reputasi buruk pejabat publik dijadikan alasan untuk menangkap mereka yang membuat meme.

    “Apapun Bahlil di dalam panggung politik nasional bukan sosok yang menjadi idola atau diidealkan netizen. Tentu Bahlil menteri Prabowo, ketua Golkar, itu identitas yang melekat pada dia sebagai seorang tokoh,” kata Rocky Gerung dalam kanal YouTube-nya, dikutip Jumat, (24/10/2025).

    “Ketokohan dia itu yang dipersoalkan, bukan Bahlilnya sebagai individu. Yang diledek netizen pelaku Bahlil sebagai pejabat publik,” tambahnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Sedek Bahta mengaku baru berkonsultasi soal unggahan meme Bahlil ke Polda Metro Jaya pada Senin (20/10/2025).

    Dia menegaskan bahwa pihaknya belum melaporkan sejumlah akun yang mengunggah konten meme Menteri ESDM Bahlil Lahadalia itu.

    Kedatangannya di Polda berdasarkan surat tugas dari Ketua Umum AMPG, Said Aldi Al Idrus, bukan dari ketua umum Partai Golkar. 

    “Di dalam surat tugas itu, beliau (Said Aldi) memberikan kepada kami, tim hukum AMPG, untuk berkonsultasi dengan tim siber Polda Metro Jaya,” tutur Sedek Bahta. 

    Bukti yang dibawa antara lain konten-konten yang secara massif menyerang dan beberapa hal yang bisa masuk ke (tindak pidana) delik umum. 

  • Heboh Meme Bahli, GPA: Kritik Boleh, Menghina Jangan!

    Heboh Meme Bahli, GPA: Kritik Boleh, Menghina Jangan!

    GELORA.CO – Sejumlah akun media sosial (medsos) yang diduga sebagai buzzer penyebar hoaks, ujaran kebencian, hingga meme provokatif terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

    Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (PP GPA), Aminullah Siagian, menyatakan dukungan terhadap langkah Polri untuk menindak tegas pembuat dan penyebar meme negatif yang menyerang pribadi Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

    Menurutnya, tindakan membuat meme yang menghina tokoh publik bukanlah bentuk kebebasan berekspresi, namun degredasi ruang publik yang harus dihentikan dengan penegakan hukum yang adil.

    “Kami mendukung langkah Polda Metro Jaya untuk menegakkan hukum secara profesional terhadap siapa pun yang menghina atau mencemarkan nama baik tokoh bangsa, termasuk Pak Bahlil. Demokrasi bukan alasan untuk menghina. Kritik keras boleh menghina jangan” ujar Aminullah di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    Dia juga menekankan pentingnya menjaga etika publik dan tanggung jawab moral di ruang digital, terutama di tengah derasnya arus informasi dan media sosial. Menurutnya, generasi muda harus menjadi pelopor peradaban digital yang sehat.

    “Perbedaan pendapat itu sehat. Tapi jika berubah menjadi penghinaan personal, itu bukan demokrasi, itu vandalisme digital. Pemuda sejati harus menjaga martabat bangsa, bukan memperkeruh suasana dengan kebencian,” tambahnya.

    Dikatakannya, Bahlil Lahadalia merupakan sosok muda yang memberikan bukti membangun iklim investasi nasional yang berpihak pada rakyat.

    “Kita butuh politik gagasan, bukan politik penghinaan. Energi bangsa jangan dikorbankan untuk hal-hal destruktif,” ujarnya.

    Dia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat dan pemuda Indonesia untuk menggunakan ruang digital secara beretika, produktif, dan bermartabat, serta mendukung langkah tegas aparat penegak hukum.

    “Pemuda Al Washliyah akan selalu berdiri di garis depan menjaga moral publik dan menegakkan nilai-nilai keadilan sosial,” tandasnya.

  • HUT Ke-61 Golkar, Lamhot Sinaga bagikan paket sembako di Sumut

    HUT Ke-61 Golkar, Lamhot Sinaga bagikan paket sembako di Sumut

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga membagikan paket sembako di beberapa kabupaten dalam rangkaian kegiatan resesnya di daerah pemilihannya, yakni Sumatera Utara (Sumut) III.

    Dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, Kamis, dijelaskan bahwa kegiatan itu digelar dalam rangka membantu perekonomian masyarakat sekaligus mendengarkan ragam keluhan dan aspirasi.

    “Sesuai arahan Ketua Umum kami, Pak Bahlil Lahadalia, momentum HUT Golkar ke-61 ini kita manfaatkan untuk memperkuat kedekatan dengan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk program politik, tetapi juga melalui aksi nyata seperti berbagi sembako dan bantuan alat pertanian,” kata Lamhot dalam siaran pers tersebut.

    Lamhot melanjutkan kegiatan itu dilakukan di beberapa tempat, salah satunya di halaman SMA Tunas Karya, Kabupaten Labuhan Batu.

    Tercatat, ada 200 paket sembako yang diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan itu. Lamhot mengharapkan bantuan tersebut dapat membantu perekonomian masyarakat sehingga mampu untuk terus bertahan hidup.

    “Bantuan ini memang tidak besar, tapi kami berharap dapat sedikit membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Labuhan Batu Andi Suhaimi Dalimunthe, dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Lamhot Sinaga ke daerah pemilihan.

    Ia menyebut kegiatan itu menjadi bukti nyata perhatian Lamhot Sinaga dan DPP Partai Golkar terhadap masyarakat di daerahnya.

    “Pak Lamhot selalu menunjukkan komitmennya untuk turun langsung ke lapangan, berdialog dengan masyarakat, dan memberikan kontribusi nyata. Ini contoh yang patut diikuti oleh seluruh kader Golkar di daerah,” kata Andi Suhaimi.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina Bakal Gandeng Perusahaan Brasil buat Garap BBM Campur Etanol

    Pertamina Bakal Gandeng Perusahaan Brasil buat Garap BBM Campur Etanol

    Jakarta –

    Indonesia akan bekerja sama dengan Brasil untuk mendorong penerapan BBM ramah lingkungan campuran etanol. Indonesia sendiri ingin mengembangkan BBM campuran etanol 10% alias E10.

    Dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Brasil Lula da Silva, di Istana Merdeka Jakarta Pusat hari ini, telah disepakati memorandum saling pengertian antara PT Pertamina dan perusahaan migas Fluxus asal Brasil.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan Brasil merupakan negara yang cukup maju dalam pengembangan bioetanol. Indonesian ingin banyak belajar dari negara tersebut.

    “Di sektor energi, khususnya kita akan kerja sama di energi baru terbarukan termasuk di dalamnya kita mendorong kan mereka salah satu negara yang sukses memberikan mandatori bioetanol, sekarang mandatori di negara mereka E30 sudah ada juga yang E100 di beberapa negara bagian,” ungkap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).

    “Itu pokoknya kita akan kolaborasi dengan Brasil, kita akan cek ke sana,” lanjutnya.

    CIO Danantara Pandu Patria Sjahrir juga mengatakan Pertamina akan bekerja sama dengan perusahaan Brasil untuk membuat proyek bahan bakar berkelanjutan. Ketika dikonfirmasi soal rencana membuat bioetanol, dia pun membenarkan.

    “Pertamina itu nanti akan kerja sama soal sustainable fuel. (Soal membuat etanol) Kurang lebih begitu,” sebut Pandu di tempat yang sama.

    Tonton juga video “Bahlil Beri Bocoran SPBU Swasta Deal Beli BBM dari Pertamina” di sini:

    (hal/kil)

  • Indonesia-Brazil teken delapan MoU disaksikan Prabowo dan Lula

    Indonesia-Brazil teken delapan MoU disaksikan Prabowo dan Lula

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia dan Brazil serta badan usaha dari kedua negara menandatangani delapan nota kesepahaman (MoU) kerja sama yang prosesinya disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka.

    Penandatanganan delapan dokumen MoU antara Indonesia dan Brazil itu merupakan rangkaian dari kunjungan kenegaraan Presiden Lula di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

    Dalam prosesi itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengawali rangkaian penandatanganan MoU bersama perwakilan dari Kementerian Pertambangan dan Energi Brazil.

    Bahlil yang mewakili Kementerian ESDM menandatangani MoU untuk kerja sama bidang energi dan pertambangan.

    “Di sektor energi, khususnya kita akan kerja sama di (sektor) energi baru dan terbarukan, termasuk di dalamnya kita mendorong, kan mereka salah satu negara yang sukses memberikan mandatory bio-etanol, sekarang mandatory di negara mereka E30, sudah ada juga yang E100 di beberapa negara bagian (Brazil, red.). Itu kita akan kolaborasi, kita akan cek ke sana,” kata Bahlil menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selesai acara di sekitar Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta.

    MoU kedua yang ditandatangani terkait kerja sama bidang sains, teknologi, dan inovasi antara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan Kementerian Sains, Teknologi, dan Inovasi Brazil.

    Kemudian, MoU ketiga yang diteken oleh perwakilan dari Indonesia dan Brazil merupakan kerja sama bidang sanitari dan finosanitari beserta sertifikasinya antara Badan Karantina Indonesia dengan Kementerian Pertanian dan Peternakan Brazil.

    Kerja sama lainnya yang ditandatangani hari ini, yaitu MoU kerja sama bidang statistik antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Institut Geografi dan Statistik Brazil.

    Selanjutnya, MoU kelima terkait kerja sama antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dengan JBS, perusahaan multinasional di Brazil yang bergerak di bidang pengolahan daging dan makanan.

    MoU lainnya, yaitu kerja sama antara PT PLN (Persero) dan J&F S. A. Brazil. Dalam prosesi itu, PLN diwakili Direktur Utama Darmawan Prasodjo.

    Kemudian ada juga MoU antara Pertamina dengan Fluxus, perusahaan minyak dan gas yang berkantor pusat di Brazil. Pertamina juga diwakili Direktur Utama Simon Aloysius Mantiri.

    Terakhir, MoU yang diteken di hadapan Presiden Prabowo dan Presiden Lula terkait kerja sama antara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dengan ApexBrasil, instansi di pemerintahan Brazil yang bertugas mempromosikan investasi, usaha, dan perdagangan.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legalisasi Sumur Minyak Rakyat, Langkah RI Kurangi Impor Energi

    Legalisasi Sumur Minyak Rakyat, Langkah RI Kurangi Impor Energi

    Jakarta –

    Pemerintah memperkuat langkah menuju kedaulatan energi dengan menata pengelolaan sumur minyak rakyat. Melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, kegiatan eksplorasi dan produksi minyak rakyat kini memiliki dasar hukum yang jelas, sekaligus diharapkan berkontribusi terhadap lifting minyak nasional.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, pemerintah menyiapkan skema pembelian hasil produksi minyak rakyat dengan harga 80 persen dari Indonesia Crude Price (ICP). Kebijakan ini dirancang agar masyarakat memperoleh kepastian ekonomi, sementara negara dapat memastikan seluruh kegiatan produksi berjalan sesuai regulasi.

    “Pemerintah ingin kegiatan minyak rakyat tetap berjalan, tapi harus tertib dan sesuai aturan. Dengan harga beli 80 persen dari ICP, masyarakat tetap mendapat keuntungan, dan negara pun bisa mengawasi agar kegiatan ini sesuai aturan,” ujar Bahlil saat meninjau sumur minyak rakyat di Desa Mekar Sari, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dikutip, Kamis (23/10/2025)

    Bahlil menambahkan, penataan sumur minyak rakyat tak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga keselamatan kerja dan pelestarian lingkungan. Ia meminta dukungan pemerintah daerah, BUMD, dan SKK Migas untuk memberikan pendampingan teknis dan administratif kepada penambang rakyat.

    Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas partisipasi masyarakat dalam sektor energi. Sumur minyak rakyat kini bisa dikelola oleh koperasi, UMKM, maupun BUMD, dengan prioritas bagi pelaku lokal agar masyarakat menjadi “tuan rumah” di wilayahnya sendiri.

    Setidaknya terdapat 45.000 sumur minyak rakyat di enam provinsi utama-Sumatera Selatan, Jambi, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur-yang berpotensi masuk dalam program legalisasi ini.

    Dampak Ekonomi dan Energi Nasional

    Langkah legalisasi sumur minyak rakyat ini dinilai sebagai kebijakan strategis untuk mengurangi ketergantungan impor minyak mentah, yang saat ini masih sekitar 1 juta barel per hari.

    Ekonom dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Hendry Cahyono menilai, kebijakan ini berpotensi meningkatkan produksi minyak nasional yang saat ini mencapai 608.000 barel per hari.

    “Besar atau kecil, sumur minyak rakyat pasti berpengaruh terhadap lifting nasional kita,” ujarnya.

    Senada, Falih Suaedi, pakar kebijakan publik dari Universitas Airlangga, menyebut legalisasi ini sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap energi rakyat.

    “Ini arah baru dalam tata kelola energi yang lebih adil. Pemerintah tak hanya bicara ketersediaan energi, tapi juga kemandirian pengelolaan,” katanya.

    Sementara itu, Ary Bachtiar Krishna Putra dari ITS menilai kebijakan ini juga membuka ruang inovasi energi di daerah. “Sumur minyak rakyat adalah langkah awal. Tapi kita juga perlu kembangkan inovasi lokal agar kemandirian energi benar-benar terwujud,” ujarnya.

    Kebijakan legalisasi sumur minyak rakyat ini menjadi bagian dari Asta Cita Pemerintah dalam memperkuat kemandirian energi nasional, memperluas partisipasi publik, dan membangun sistem energi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Tonton juga video “Menteri Bahlil Buat Aturan yang Legalkan Sumur Minyak Masyarakat” di sini:

    (rrd/rrd)