Xcloud.id

Tag: Bahlil Lahadalia

  • Presiden Prabowo tiba di Tanah Air usai berpidato di Sidang Umum PBB

    Presiden Prabowo tiba di Tanah Air usai berpidato di Sidang Umum PBB

    Sabtu, 27 September 2025 18:22 WIB

    Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025). Prabowo Subianto kembali ke tanah air setelah menyampaikan pidato pada sidang umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York serta melakukan kunjungan kenegaraan ke negara Jepang, Kanada dan Belanda. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/bar

    Presiden Prabowo Subianto (tengah) berbincang dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming (ketiga kiri), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kelima kiri), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (kedua kanan), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (kiri), Seskab Teddy Indra Wijaya (ketiga kiri) saat tiba di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025). Prabowo Subianto kembali ke tanah air setelah menyampaikan pidato pada sidang umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York serta melakukan kunjungan kenegaraan ke negara Jepang, Kanada dan Belanda. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/bar

    Presiden Prabowo Subianto (kiri) tiba di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025). Prabowo Subianto kembali ke tanah air setelah menyampaikan pidato pada sidang umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York serta melakukan kunjungan kenegaraan ke negara Jepang, Kanada dan Belanda. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/bar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya Tiba-Tiba Sorot Penyaluran LPG 3 Kg, Ungkap Hal Ini

    Purbaya Tiba-Tiba Sorot Penyaluran LPG 3 Kg, Ungkap Hal Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti pelaksanaan penyaluran Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi tabung 3 kilo gram (kg) yang dinilainya masih menghadapi berbagai persoalan di lapangan.

    Hal tersebut ia ungkapkan ketika menerima kunjungan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

    Menurut Purbaya, masih terjadi banyak kebocoran dan penyalahgunaan di lapangan dalam penyaluran LPG subsidi yang seharusnya ditujukan bagi masyarakat kurang mampu.

    “Di situ mungkin ada kebocoran-kebocoran di penyalahgunaan subsidi itu ke depan akan dicari cara untuk memperbaiki supaya subsidinya lebih tepat sasaran,” ungkap Purbaya saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Pajak.

    Ia menjelaskan, penyaluran yang tidak tepat sasaran menjadi salah satu isu utama dalam distribusi LPG 3 kg bersubsidi. Bahkan, masih ada praktik pembelian oleh pihak yang tidak berhak, termasuk kalangan mampu serta pelaku di sektor industri.

    “Yang saya dengar ada salah sasaran yang orang kaya beli itu ada yang dioplos, ada juga yang dipindahkan ke tempat tertentu untuk industri,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, pemerintah berencana untuk mengevaluasi kembali skema pemberian subsidi yang selama ini telah berjalan.

    “Yang bocor-bocor tadi coba dihilangkan semaksimal mungkin kalau perlu perubahan skema,” ujarnya.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ketua PP Muhammadiyah Angkat Bicara Soal WIUP Usai Aturan Pengelolaan Tambang Ormas Terbit

    Ketua PP Muhammadiyah Angkat Bicara Soal WIUP Usai Aturan Pengelolaan Tambang Ormas Terbit

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas mengungkapkan pihaknya masih belum menerima wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dari pemerintah. 

    Padahal, aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (UU Minerba), telah terbit.

    Adapun aturan itu yakni Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 (PP Nomor 39/2025) tentang perubahan kedua atas PP Nomor 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba.

    Dalam beleid yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 11 September 2025 itu, penerbitan WIUP untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, BUMN-BUMD, dan badan usaha swasta diberikan secara prioritas.

    Anwar mengatakan, pihaknya sampai saat ini belum menerima WIUP dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pasalnya, Peraturan Menteri (Permen) terkait belum keluar.

    “Belum [dapat WIUP], katanya Permen-nya belum keluar,” ucap Anwar kepada Bisnis, Minggu (12/10/2025).

    Kendati demikian, Anwar mengaku Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah berjanji kepada Muhammadiyah. Adapun janji yang dimaksud yakni memberikan WIUP yang terbaik.

    “Pak Bahlil sudah janji akan memberikan yang terbaik, tidak saja untuk Muhammadiyah, tapi untuk rakyat. Ya kita tunggu,” ujar Anwar.

    Adapun dalam PP Nomor 39/2025, pemerintah mengatur luasan tambang yang dapat digarap paling kecil 2.500 hektare (ha) dan paling luas adalah sebesar 25.000 ha. Namun, luasan tambang yang dapat digarap oleh koperasi hingga ormas keagamaan itu berbeda-beda. 

    Terkait ihwal tersebut, Anwar belum mau berkomentar banyak. Muhammadiyah, kata dia, masih menunggu keputusan pemerintah terkait WIUP yang dijanjikan.

    “Ya belum tahu. Saya lebih cenderung menunggu keputusan pemerintah,” katanya.

    Sebelumnya. Bahlil mengaku belum memberikan WIUP kepada Muhammadiyah lantaran masih mengkaji lokasi tambang yang tepat. Dia mengatakan, proses kajian terhadap lokasi tambang yang akan diberikan kepada Muhammadiyah masih berlangsung. 

    “Tambang Muhammadiyah itu kemarin sudah kami dorong, tapi kami lagi mengkaji kembali, kan kami harus kasih yang bagus, jangan sampai yang jelek,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM beberapa waktu lalu.

    Muhammadiyah mulanya akan diberikan tambang bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk. Adapun, lokasi bekas tambang Adaro berlokasi di Kalimantan Selatan. Luas lahan bekas PKP2B milik PT Adaro Energy Indonesia Tbk. mencapai 7.437 hektare (ha). 

    Namun, dalam proses pengecekan ternyata dibutuhkan kajian yang lebih mendalam terkait lahan tambang tersebut. Oleh karena itu, Bahlil bakal memastikan kualitas dan potensi tambang sebelum diberikan kepada Muhammadiyah. 

    Hal ini guna memberikan keadilan antar-ormas keagamaan yang mengajukan izin kelola tambang. Seperti halnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang telah diberikan izin pengelolaan lahan tambang eks PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC) oleh pemerintah.

    “Kalau yang kurang bagus kan, saya enggak adil dong. Lagi kita carikan yang bagus deh. Kan NU punya kan bagus, Muhammadiyah juga harus yang bagus. Supaya niat baik kita itu sejalan dengan apa yang kita eksekusi,” kata Bahlil.  

    Pemberian izin tambang kepada Muhammadiyah tak lepas dari disahkannya Revisi UU Minerba pada Februari 2025 lalu. Revisi ini mengatur bahwa ormas keagamaan, koperasi, dan UKM dapat diberikan IUP, baik WIUP mineral logam maupun batu bara, dengan cara lelang atau pemberian prioritas. 

    UU Minerba terbaru ini memberi ruang lebih luas bagi ormas keagamaan untuk mendapatkan penawaran izin tambang tak lagi terbatas pada lahan bekas PKP2B. 

  • BBM di RI Mengandung Etanol, Menteri LH Ungkap Hal Tak Terduga

    BBM di RI Mengandung Etanol, Menteri LH Ungkap Hal Tak Terduga

    Jakarta, CNBC Indonesia – Rencana pemerintah menggunakan etanol sebagai campuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin sebesar 10% (E10) tengah menjadi sorotan. Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq membeberkan keuntungan penerapan mandatori ini.

    Menurut Dia, salah satu keuntungannya adalah dapat mengurangi kandungan sulfur yang tinggi pada BBM. “Bilamana dikonversi sebagaian dengan (bahan bakar) alami tentu mengurangi sulfur,” kata Hanif, di Kota Mataram, NTB, dikutip dari CNN Indonesia, Minggu (12/10/2025).

    Menurutnya kandungan sulfur yang tinggi pada BBM berpengaruh terhadap tingkat polusi sektor transportasi. Saat ini mayoritas produk BBM di Indonesia memiliki sulfur 1.500 ppm (Parts Per Milion). Padahal, standar Euro V hanya memperbolehkan kandungan sulfur sebesar 50 ppm.

    Namun Hanif, enggan berkomentar lebih jauh terkait kebijakan E10 ini, pada situasi saat ini. “Saya tidak menyikapi dulu, takut ada polemik, tapi intinya BBM kita sulfurnya masih tinggi,” kata Hanif.

    Pakar Bahan Bakar ITB Tri Yuswidjajanto juga menyampaikan r 40 MJ/kg sehingga penambahan etanol 3,5% menurunkan kandungan energi pada campuran bensin + etanol sebanyak 1%,” kata Yus kepada CNBC Indonesia, Senin (6/10/2025).

    Di sisi lain, etanol bisa menurunkan emisi CO2 hingga 3,5%, karena berasal dari bahan nabati yang dianggap carbon neutral. Etanol juga mengandung oksigen sehingga meningkatkan Air Fuel Ratio (AFR) yang dapat mengakibatkan mesin panas.

    “Higroskopis atau menyerap uap air sehingga meningkatkan kadar air dalam bensin. Jika bensin tercampur air, kadar etanol akan turun, sehingga RON akan ikut turun,” ujarnya.

    Selain itu, komponen karet dan seal pada kendaraan lama berpotensi tidak kompatibel terhadap campuran etanol. Adapun, kendaraan modern bisa menerima bensin dengan kadar etanol sampai dengan 20%.

    “Kebutuhan aditif pengendali deposit meningkat jika bensin mengandung etanol,” tambahnya.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa rencana penggunaan etanol sebagai campuran BBM jenis bensin 10% (E10) sudah direstui Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya ini sejalan dengan upaya pemerintah menekan impor BBM bensin.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Dampak BBM Dicampur Etanol, Ini Keunggulan dan Kelemahan Bensin E10

    Dampak BBM Dicampur Etanol, Ini Keunggulan dan Kelemahan Bensin E10

    Bisnis.com, JAKARTA — Kandungan etanol dalam BBM menjadi sorotan dalam polemik kelangkaan bensin di SPBU swasta seperti BP, Shell, hingga Vivo. Sejumlah pengelola SPBU swasta pun enggan membeli base fuel dari Pertamina karena terdapat kandungan etanol yang tinggi.

    Untuk diketahui, pada kesepakatan pengadaan BBM, pengusaha swasta akhirnya menyetujui membeli dari Pertamina dengan syarat dalam bentuk produk base fuel atau bahan baku. 

    Namun, dalam perjalanannya base fuel yang dijual PT Pertamina (Persero) ke SPBU swasta diketahui mengandung etanol 3,5% sehingga kesepakatan bisnis dibatalkan.

    Sementara itu, baru-baru ini pemerintah mengumumkan bakal mewajibkan campuran etanol 10% (E10) ke dalam BBM untuk mengurangi impor dan menekan emisi. 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa otoritas energi itu telah mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dan segera membuat peta jalan untuk mendorong bensin di dalam negeri dicampur dengan etanol 10% guna menekan impor BBM.

    “Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatory 10% etanol. Dengan demikian kita akan campur bensin kita dengan etanol tujuannya agar kita tidak impor banyak,” kata Bahlil di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Kendati demikian, Bahlil memastikan bahwa mandatori E10 tidak akan diterapkan tahun depan, mengingat perlunya persiapan, baik dari segi bahan baku maupun pengolahannya.

    Adapun, etanol yang dimaksud merupakan produk bioetanol yang diproses dari bahan bakar nabati (BBN) atau fermentasi nabati berbasis tebu dan singkong.

    Lantas, apa itu etanol dalam BBM dan bagaimana dampak penggunaannya? 

    Pengertian etanol

    Dikutip dari Science Direct, etanol juga disebut sebagai etil alkohol yang digunakan sebagai pelarut dan bahan bakar. Bahan bakar ini paling sering digunakan sebagai bahan bakar bermotor, terutama sebagai aditif biofuel untuk bensin.

    Etanol dikenal sebagai senyawa kimia dengan kandungan alkohol (C2H5OH) yang dapat diubah menjadi bioetanol atau bentuk energi terbarukan yang dapat diproduksi dari bahan baku pertanian.

    Bioetanol dapat dibuat dari tanaman umum seperti tebu, ampas tebu, miskantus, bit gula, sorgum, biji-bijian, rumput switch, barley, rami, kenaf, kentang, singkong, buah, molase, jagung, brangkasan, biji-bijian, gandum, ubi jalar, jerami, kapas, biomassa lainnya. 

    Negara-negara pengguna etanol dalam BBM

    Dalam catatan Kementerian ESDM, Brasil sudah mencampur etanol berbasis tebu ke dalam BBM dengan kadar 27% (E27) hingga 100% (E100). Kemudian, AS menggunakan etanol berbasis jagung lewat E85 dan E10, sementara India menerapkan E20 berbasis tebu. 

    Lebih lanjut, Thailand menggunakan E20 dan E85 berbasis tebu dan singkong, Argentina E12 berbasis jagung dan tebu, Jerman E10 berbasis jagung dan gandum, Vietnam E10 berbasis tebu, Filipina E10 berbasis tebu, Perancis E10 berbasis bit gula dan jagung, dan China E10 berbasis jagung. 

    Saat ini, Indonesia telah memiliki produk campuran bahan bakar nabati (BBN) bioetanol 5% (E5) ke bensin yaitu Pertamax Green 95. Produk tersebut mencampurkan bensin dengan etanol dari molases atau tetes tebu. Namun, implementasinya belum bersifat mandatory.

    Dampak etanol dalam bensin

    Ketika dicampurkan ke dalam bensin, etanol berfungsi sebagai oksigenat, yaitu zat yang membantu proses pembakaran menjadi lebih sempurna. Etanol dinilai dapat menekan emisi karbon yang dihasilkan dari pembakarannya lebih rendah dibandingkan bensin murni. 

    Ahli Bahan Bakar dan Pembakaran Institut Teknologi Bandung (ITB) Tri Yuswidjajanto Zaenuri menilai penolakan sejumlah SPBU swasta untuk membeli base fuel milik PT Pertamina (Persero) lantaran kandungan etanol 3,5% tidak memiliki dasar teknis yang kuat.

    Menurut dia, kendaraan yang beroperasi di Indonesia sejatinya telah siap mengonsumsi bensin dengan kandungan etanol hingga 10%. Pemerintah pun telah menetapkan spesifikasi bahan bakar melalui Direktorat Jenderal Migas yang mengakomodasi campuran etanol hingga 20%. 

    Tri menjelaskan, etanol memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan komponen fosil murni. Zat tersebut memiliki angka oktan tinggi, berkisar antara RON 110–120, serta mampu menurunkan emisi karbon karena berasal dari sumber nabati. 

    “Etanol meningkatkan oktan dan mengurangi emisi CO2 karena dianggap karbon netral, tidak menambah CO2 di udara,” jelasnya. 

    Meski demikian, Tri mengakui bahwa etanol memiliki kelemahan, yakni sifatnya yang mudah menyerap air. Kondisi tersebut bisa menurunkan kualitas bahan bakar jika terdapat air bebas dalam tangki penyimpanan.

  • Motor Honda di Indonesia Bisa Tenggak Bensin dengan Etanol 10%

    Motor Honda di Indonesia Bisa Tenggak Bensin dengan Etanol 10%

    Jakarta –

    Pemerintah bakal menerapkan mandatory bahan bakar bensin dengan kandungan etanol 10% (E10) dalam dua tiga tahun mendatang. Menanggapi itu, PT Astra Honda Motor (AHM) menyebut produk-produk motornya saat ini sudah bisa menggunakan bahan bakar bensin dengan kandungan E10.

    “Kalau di produk Honda, kita bisa sampai E10. Khususnya, untuk produk-produk Honda yang (dijual) sekarang ini,” ungkap General Manager Corporate Communication AHM Ahmad Muhibbuddin di Gedung Sarinah, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

    Jika mengacu pada buku servis manual Honda, motor Honda memang diklaim sudah bisa menenggak bahan bakar bensin dengan kandungan etanol hingga 10%. Itu tertuang salah satunya dalam buka servis manual Honda Vario.

    Sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sudah setuju dengan penerapan etanol 10% dalam bahan bakar bensin.

    “Ke depan kita akan mendorong untuk ada E10. Kemarin malam sudah kami rapat dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatory 10 persen etanol,” ujar Bahlil dalam acara Indonesia Langgas Berenergi yang digagas detik dan CNNIndonesia, di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (7/10).

    Bahlil menyebutkan mandatory E10 tujuannya untuk mengurangi impor minyak dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya, dari tanaman tebu untuk dijadikan etanol.

    Sebab berdasarkan porsinya, penggunaan BBM untuk konsumsi saat ini sebesar 60% masih diimpor. Oleh sebab itu, demi kemandirian energi dalam negeri, pemerintah harus menggunakan sumber daya yang dimiliki.

    Selain untuk mengurangi impor, imbuh Bahlil, mandatory E10 juga bertujuan untuk mendukung komitmen energi bersih yang ramah lingkungan atau Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

    “Dengan demikian, kita akan campur bensin kita dengan etanol. Tujuannya apa, agar tidak kita impor banyak dan juga untuk membuat minyak yang bersih, yang ramah lingkungan,” jelasnya.

    Soal kewajiban etanol 10 persen ini,Bahlil memperkirakan penerapannya bisa berlaku 2-3 tahun ke depan atau pada 2027 atau 2028. “Ya, 2-3 tahun terhitung sekarang ya. Jadi kita harus hitung baik-baik dulu,” ucapnya lagi.

    Indonesia sendiri baru mengaplikasikan bensin campuran etanol 5% (E5) melalui produk Pertamax Green 95 yang dijual Pertamina sejak 2023 lalu. Jadi jika langsung beralih ke E10 dalam dua hingga tahun ke depan, rasanya terlalu tergesa-gesa.

    (lua/dry)

  • Pimpinan MPR Ingatkan Pemerintah Jangan Terpaksa Impor Etanol untuk BBM

    Pimpinan MPR Ingatkan Pemerintah Jangan Terpaksa Impor Etanol untuk BBM

    Pimpinan MPR Ingatkan Pemerintah Jangan Terpaksa Impor Etanol untuk BBM
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Eddy Soeparno mengingatkan pemerintah agar jangan sampai mengimpor etanol untuk campuran bahan bakar minyak (BBM).
    Pernyataan ini disampaikan Eddy guna merespons wacana pemerintah yang akan mewajibkan BBM dengan kandungan 10 persen etanol.
    “Jangan sampai etanol tersebut, karena belum diproduksi dengan volume yang dibutuhkan di dalam negeri, terpaksa kita harus impor,” kata Eddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
    Menurut Eddy, pemerintah perlu melakukan kajian lebih lanjut terkait kebijakan mewajibkan kandungan 10 persen pada etanol.
    Kajian di antaranya meliputi harga BBM hasil campuran dengan etanol, apakah lebih terjangkau bagi masyarakat, hingga ketersediaan etanol dalam negeri.
    Selain itu, ia juga meminta pemerintah melihat dampak kebijakan itu terhadap perekonomian.
    “Apakah itu nanti akan menjadi mahal sehingga masyarakat berat untuk mengonsumsinya, sehingga akhirnya disubsidi lagi. Ini hal-hal yang perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut,” tutur Eddy.
    Lebih lanjut, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, pihaknya siap berdialog dengan pemerintah untuk membicarakan kajian tersebut.
    “Sehingga diputuskan lebih lanjut apa yang menjadi pilihan terbaik untuk kualitas BBM kita ke depannya,” ujar Eddy.
    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan pemerintah akan mewajibkan kandungan etanol 10 persen (E10) pada BBM.
    Sejauh ini, kebijakan campuran etanol pada BBM baru 5 persen (E5) pada produk Pertamax Green 95.
    “Ke depan, kita mendorong untuk ada E10. Kemarin juga kami rapat dengan Bapak Presiden, Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10 persen etanol,” ungkap Bahlil dalam acara bertema Indonesia Langgas Energi di Sarinah, Jakarta, Selasa (6/10/2025).
    Bahlil menyebut, penggunaan BBM E10 ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor.
    Adapun etanol bersumber dari tanaman dalam negeri seperti tebu, jagung, dan singkong.
    Cairan itu dinilai lebih ramah lingkungan dibanding BBM hasil olahan minyak bumi.
    “Kita akan campur bensin kita dengan etanol, tujuannya agar kita tidak impor banyak, dan juga untuk membuat minyak yang bersih, yang ramah lingkungan,” ujar Bahlil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Diminta Batalkan Penambahan 12 Persen Saham Freeport

    Prabowo Diminta Batalkan Penambahan 12 Persen Saham Freeport

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah telah memfinalisasi negosiasi penambahan kepemilikan saham mereka di PT Freeport Indonesia.

    Indonesia akan menambah kepemilikan saham Freeport sebesar 12 Persen. Dengan penambahan ini maka Indonesia siap memegang 63 persen saham PT Freeport Indonesia.

    Pada saat bersamaan, penambahan saham ini bakal memperpanjang izin tambang Freeport.

    Pengamat ekonomi energi Universitas Gajah Mada (UGM), Dr. Fahmy Radhi menyatakan penambahan saham Freeport 12 persen tidak sebanding dengan penambahan perpanjangan 20 tahun lagi yang diperkirakan berakhir pada tahun 2061.

    “Benefit diterima Indonesia hanya sebatas kenaikan dividen saja. Padahal Freeport akan mulai undermining yang membutuhkan investasi dan biaya operasional membengkak sehingga menurunkan laba yang pada gilirannya mengurangi deviden,” ujarnya dikutip dari laman resmi UGM, Sabtu (11/10).

    Karena itu, ia berpendapat kebijakan penambahan saham 12 persen yang diikuti perpanjangan izin kontrak sebaiknya dibatalkan. Bagaimanapun, kondisi tersebut berakibat biaya yang lebih besar dibanding benefit. Kemungkinan yang terjadi adalah penurunan deviden.

    “Bahkan dimungkinkan tidak akan dapat deviden kalau Freeport mengalami rugi usaha di kemudian hari akibat membengkaknya biaya untuk proses undermining,” terangnya.

    Berhitung kerugian besar yang akan diperoleh, Fahmy tegas berpandangan tidak menutup kemungkinan kebijakan penambahan 12 saham PT Freeport untuk bisa dibatalkan. Meskipun memang kesepakatan tersebut terjadi di saat pemerintahan Presiden Jokowi, namun Memorandum of Understanding belum ditandatangani.

  • Bahlil Bakal Kirim Tim Untuk Berguru Bangun PLTS Murah di India

    Bahlil Bakal Kirim Tim Untuk Berguru Bangun PLTS Murah di India

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengirim tim ke India untuk mempelajari Pembangunan Listrik Tenaga Surya (PLTS). Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, langkah tersebut dilakukan setelah mendengar bahwa proyek PLTS di negara tersebut sangat murah.

    “Di India, saya baca salah satu media, ini ada pembangunan PLTS 220 Megawatt dengan biaya hanya 3 sen,” ujarnya dalam acara Indonesia International Sustainability Forum (IISF) di JCC Senayan, Jumat (10/10).

    Menurutnya, jika hal itu diterapkan di Indonesia, maka akan memudahkan pengembangan energi hijau di Tanah Air. “Kalau itu bisa diterapkan di Indonesia, katakanlah kalau itu benar. Saya lagi mengirim tim untuk mengecek di sana. Kalau itu benar, maka saya pikir ini sebuah hal yang juga bisa kita elaborasi untuk bisa kita lakukan,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Bahlil menyatakan, pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan bisa membangun Pembangkit Listrik Tenaga suray (PLTS) di tiap Desa dengan kapasitas hingga 1,5 Mega Watt (MW).

    Kelak, kapasitas total PLTS di setiap Desa di Indonesia akan mencapai 100 Giga Watt (GW).

    “Seluruh Indonesia. Kan itu program Bapak Presiden yang satu desa, 1 sampai 1,5 MW solar panel ya,” kata Bahlil di sela acara 11th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE), di Jakarta, Rabu (17/9/2025).

    Sebagaimana diketahui, pemerintah bakal menggenjot pembangunan PLTS hingga 2034. Hal tersebut menyusul disahkannya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) untuk periode 2025-2034.

    Dari seluruh jenis kapasitas pembangkit energi bersih yang akan dibangun di dalam RUPTL baru, sumber energi surya memiliki porsi yang cukup besar yakni 17,1 GW.

    Bahlil sempat mengungkapkan rencana pembangunan PLTS dengan target 100 GW tersebut memerlukan keterlibatan para investor asing. Mengingat, kapasitas industri panel surya dalam negeri saat ini hanya sekitar 5 GW per tahun.

    “Pasti (melibatkan investor asing) karena solar panel 100 gigawatt itu kan cukup besar,” kata Bahlil di Istana Negara, Senin (15/9/2025).

    Oleh sebab itu, pemerintah akan mencari investor asing yang bersedia turut serta menyukseskan proyek ini dan dapat berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha nasional serta BUMN, termasuk di dalamnya adalah PLN.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Indonesia Bahas Mekanisme Ekspor Listrik ke Singapura

    Indonesia Bahas Mekanisme Ekspor Listrik ke Singapura

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan kabar terbaru terkait proyek energi hijau hasil kerja sama antara Indonesia dan Singapura.

    Dia menjelaskan, dalam kerja sama tersebut, Indonesia akan mengekspor listrik bersih ke Singapura. Sementara itu, pemerintah Singapura telah memastikan akan memulai pengembangan kawasan industri hijau yang potensial di wilayah Bintan, Batam, dan Karimun, Kepulauan Riau (Kepri). 

    “Sudah tentu ekspor listrik ini saling menguntungkan. Jangan ada satu negara yang merasa lebih hebat daripada negara lain, kita saling menguntungkan,” ujar Bahlil di acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025, Jumat (10/10/2025).

    Kabar terbaru, Bahlil mengatakan, pemerintah sedang membahas mekanisme secara lebih detail terkait aturan di masing-masing negara sebelum mulai melaksanakan proyek tersebut.

    “Sekarang tinggal kita lagi dalam pembahasan terkait dengan mekanismenya dan kedua negara menghargai aturan di masing-masing negara,” jelasnya.

    Perlu diketahui, ada tiga poin dalam perjanjian kerja sama pada proyek energi hijau ini, yang meliputi perdagangan listrik energi yang bersih, lalu carbon capture storage (CCS), dan yang ketiga membangun kawasan industri hijau bersama di Provinsi Kepulauan Riau.

    Mengacu laman resmi Kementerian ESDM, investasi yang dibutuhkan untuk merealisasikan kerja sama tersebut diperkirakan di atas US$10 miliar atau sekitar Rp160 triliun (asumsi kurs Rp16.000 per dolar AS).

    Skema modal hingga US$10 miliar tersebut terbagi dalam tiga langkah strategis. Pertama, pembangunan instalasi besar-besaran panel surya. Kedua, investasi pada fasilitas CCS yang menjanjikan posisi Indonesia dan Singapura sebagai pionir regional. 

    Ketiga, pendirian kawasan industri hijau yang akan menyatukan rantai pasok manufaktur, teknologi, dan logistik dengan standar rendah emisi karbon.

    Untuk menjamin realisasi investasi, Indonesia dan Singapura membentuk satuan tugas bersama, Satuan Tugas (Satgas) Energi Baru Terbarukan (EBT) Lintas Batas, yang dipimpin langsung oleh menteri ESDM dan menteri perdagangan dan industri Singapura. 

    Nantinya, tim ini bertugas merumuskan rencana aksi, mulai detail teknis pembangunan, skema pendanaan, hingga tata kelola kawasan industri hijau yang berkelanjutan.